Kepastian usahaMerupakan bagian dari tata ruang (nasional)Memberikan kepastian hukumMemberikan kepastian berusahaMemberikan perlindungan bagi masyarakatPenetapan wilayah pertambanganPemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penelitian dalam rangka penyiapan WPWP ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerahPenetapan WP dilaksanakan secara transparan, terpadu, dengan mempertimbangkan aspek ekologi-ekonomi-sosial budaya serta berwawasan lingkunganWP terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pencadangan negara, dan wilayah pertambangan rakyatMenteri/ gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan/ atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian di WP untuk penyiapan WUP dan WPNMenteri dapat memberikan penugasan kepada lembaga/ organisasi yang ditunjuk pemerintah dalam rangka kerjasama antar negara baik multilateral maupun bilateralBupati/ walikota dapat mengusulkan kepada menteri/ ggubernur sesuai kewenangannya suatu wilayah untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangkan penugasanPenugasan Tahapan perencanaan WP melalui inventarisasi potensi pertambangan dan penyusunan rencana WPInventasisasi ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP yang dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitianPenyelidikan dan penelitian dilaksanakan secara terkoordinasi oleh menteri, gubernur atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannyaRencana WP dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digitalRencana WP digunakan sebagai dasar penetapan WPPerencanaan wilayah pertambanganKEBIJAKAN PELAKSANAANUU No.4/2009KEBIJAKAN TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN(PP No.22 Tahun 2010)

Perorangan maks. 1 haKelompok masyarakat maks. 5 haKoperasi maks. 10 haIPR diberikan untuk waktu 5 tahun dan dapt diperpanjangLuas wilayah IPRLaporan keuangan 1 tahun terakhir (khusus untuk koperasi)Memenuhi persyaratan finansialSumuran pada IPR dgn kedalaman 25 meterMenggunakan pompa mekanik, peggelundungan/ pemesinan dengan julah tenaga maks. 25 PK/ HP untuk 1 IPRTidak menggunakan alat berat dan bahan peledakMemenuhi persyaratan teknisMemenuhi persyaratan administasiPerorangan Surat permohonanNPWPAkte pendirian koperasi yg telah disyahkan oleh pejabat yg berwenangKomoditas tambang yg dimohonSurat ket. Dari kelurahan/ desa setempatKoperasi setempatKelpmpok masyarakatSurat permohonanKomoditas tambang yg dimohonSurat ket. Dari kelurahan/ desa setempatSurat permohonanKTPKomoditas tambang yg dimohonSurat ket. Dari kelurahan/ desa setempatTata cara memperoleh IPRWPR ditetapkan dalam WP dan harus berada diluar WUP/ WPNWPR ditetapkan oleh bupatii/ walikota setelah koordinasi dgn provinsi dan DPRDPenetapan WPR mempertimbangkan keterdapatan cadangan mineral sekunder pada sungai dan keterdapatan cadangan mineral primer logam/ batubara dalam kedalaman maks. 25 meter setelah dikerjakan 15 tahunIPR diberikan oleh bupati/ walikotaDapat dilaksanakan setelah mendapatkan IPRMenteri terlebih dahulu menawarkan/ memberikan WIUPK kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioitasBahan galian logam dan batubara dengan cara prioritas/ lelangPeminat lebih dari satu, WIUPK diberikan kepada BUMN/BUMD yang terlebih dahulu memenuhi persyaratanBila BUMN/BUMD tidak berminat ditawarkan kepada swasta dengan cara lelangBUMN/BUMD yang mendapat prioritas setelah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial diberikan peta WIUPK dan batas koordinatWIUPK diberikan oleh menteriPemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK)AdministratiifTeknisLingkunganfinansialPanitia lelangpersyaratanPanitia pusat beranggotakan min. 7 orangPanitia provinsi beranggotakan min. 5 orangPanitia kabupaten/ kota beranggotakan min. 5 orangBahan galian mineral logam dengan cara lelangBahan galian mineral bukan logam dengan cara pencadangan wilayahkomoditasTata cara pemberian WIUPUsaha pertambanganPertambangan rakyatKebijakan tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba(PP No.23 tahun 2010)

Surat tindak lanjjut hasil pengawasan kepada :Pemegang KK/PKP2B/IUP/IUPKPemegang IUJP atau SKTMetode pelaksanaanPertemuan awal :Penjelasan maksud dan tujuanKlarifikasi data administrasi perusahaandiskusiPengawasan ke lapangan :Kesesuaian antara izin dengan pelaksanaan di lapanganKesesuaian peralatann dan tenaga ahliPertemuan penutup:Pemaparan temuan lapanganTanggapan perusahaan terhadap temuan lapanganResume hasil pengawasan (tim pengawas, KTT/ wakil KTT)Metode pelaksanaanMateri kegiatanPerizinanStruktur organisasi perusahaan (pemegang KK, PKP2B, IUP/IUPK dan perusahaan jasa pertambangan)PelaporanPenanggung jawab kegiatan subkontraktorKesesuaian antara jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yg dikerjakan dengan IUJP/ SKTKlarifikasi pelaporan pemegang IUJP/ SKT ke provinsi atau kabupaten/ kotaSurat pengankatan penanggung jawab operasionalBahan Rencana kerja tahunan teknik dan lingkunganRencana kerja dan anggaran biayaLaporan triwulan dan tahunanRekapitulasi perusahaan jasa di KK/PKP2B/IUP/IUPKDokumen permohonan IUJP/ SKTDokumen kontrakLaporann masyarakatKegiatan pengawasanTindak lanjut/ rekomendasiPertemuan :PresentasiDiskusiHasil diskusiKesimpulanKetentuan pengutamaan perusahaan jasa lokal/ nasionalJenis dan bidang usaha jasa pertambanganKlasifikasi dan kualifikasiPenggunaan anak perusahaan/ afiliasiPenggunaan TKAKewajiban dan sanksiTata cara dan persyaratan permohonan IUJP/ SKTKesesuaian antara jenis dan bidang jasa pertambangan yg dikerjakan di lapangan dengan IUJP/ SKTPelaporan IUJP/ SKT yg diterbitkan pusat dan provinsi ke kabupaten/ kotaPenanggung jawab operasionalPelaporan dan tata cara pelaporanMateri kegiatanMateri kegiatanUU No. 4 TH 2009PP No. 55 th 2010PERMEN ESDM No. 28 th 2009PERMEN ESDM No. 24 th 2012PERMEN ESDM No.2 th 2013PERDAPeraturan DirJend Minerba dan Panas bumi No. 376.K/30/DJB/2010Kegiatan pembinaanDasar hukumPenyelidikan umumEksplorasiStudi kelayakanKonstruksi pertambanganPengangkutanLingkungan pertambanganPasca tambang dan reklamasiKeselamatan dan kesehatan kerjaPenambanganPengolahan dan pemurnianJenis dan bidang usaha jasa pertambanganJenis usaha jasaKonsultasiPerencanaanPelaksanaanPengujian peralatanJenis usaha jasaUsaha jasa pertambanganKebijakan tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba(PP No.23 tahun 2010)

Rapat pembukaanMenentukan objek inspeksiMenyusun hasil temuanMenyusun hasil rekomendasiRapat penutupan ; presentasi hasil temuan, rekomendasi IT, jangka waktu pelaksanaan, pendaftarann buku tambangTata cara pengawasan/ inspeksiSurat pengangkatan penanggung jawab operasionalPelaporan IUJP/ SKT yg diterbitkan pusat dan provinsi ke kabupaten/kotaPenanggung jawab operasionalPelaporan tata cara pelaporanPerizinanStruktur organisasi perusahaanPelaporanPenanggung jawab kegiatan subkontraktorKesesuaian antara jenis dan bidang usaha jasa pertambanganKlarifikasi pelaporan pemegang IUJP/ SKT ke provinsi atau kabupaten/kotaPengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambangPengelolaan-pemantauan lingkungan sesuai RKL/ izin lingkungan yg telah disetujuiPenataan, pemulihan dan perbaikan lahan sesuai peruntukannyaPenetapan dan pencairan jaminan reklamasiPengelolaan pascatambangPenetapan dan pencairan jaminan pascatambangPenentuan bakumutu lingkungan sesuai peraturanPengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambangSistem dan pelaksanaan pemeliharaan/ perawatan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan tambangPengamana instalasiKelayakan sarana, prasarana instalasi dan peralatan pertambanganKompetensi tenaga teknikEvaluasi laporan hasil kajian teknis pertambanganKeselamatan kerjaKesehatan kerjaLingkungan kerjaSistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerjaPengawasan keselamatan operasi pertambanganPengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambanganPengawasan konservasi sumberdaya mineral dan batubaraPengawasan teknisPengawasan dan pembinaanPeraturan perundangan terkait dengan industri pertambanganKoordinasi dalam pembinaan dan pengawasanKebijakan dan peraturan perundanganKepmen PE 1211.K/008/M.PE/1995 pencegah dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan pada kegiatan pertambangan umumKepmen PE 103.K/008/M/PE/1994 pengawasan atas pelaksanaa RKL dan RPL dalam bidang pertambangan dan energiSKB MESDM dan Kepala BKN No. 1247.K/70/MEM/2002 inspektur tambangKepmen PE No.2555.K/93jo No.103.K/94 Jo 1211.K/95 pelaksana inspeksi tambangKepmen ESDM 1453.K/29/MEM/2000 pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang penyelenggaraan umumUU No. 26 thn 2007 tentang penataan ruang :Kawasan peruntukan pertambangan sebagai bagian dari kawasan budidayaPasal 21 UU No. 7 thn 2004 tentang sumberdaya airPerlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungannyaPasal 45 UU No. 41 thn 1999 tentang kehutanan :Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambanganPERMEN ESDM No. 18 thn 2008 tentang relamasi dan penutupan tambangPemegang izin harus menyamaikan rencana reklamasi dan penutupan tambang sebelum beroperasiUU No.32 thn 2009 tentang perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup :Instrumen pencegahan (AMDAL 14)Membuang limbah ke lingkungan dengan persyaratan bakumutu lingkungan hidup (pasal 20 ayat 2)UU No. 4 thn 2009 tentang pertambangan minerba pemegang izin harus :Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan (kegiatan reklamasi dan pascatambang)Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempatKebijakan pembinaan dan pengawasan pertambangan(PP No.55 thn 2010)

Program penutupan tambangTahuralati petangisReklamasi lahan tailingBudidaya tanaman dan ternak produktifPenanaman bakau di estuariPendidikanKesehatanEkonomiBudayaKetaqwaan (akhlak)Lingkungan non-fisikLingkungan fisikManfaat yg diharapkanPulihnya kondisi lingkunganMeningkatnya nilai tambah dan fungsi lahanNilai estetika bertambahMengubah persepsi negatif terhadap kegiatan pertambanganMembangkitkan kesadaran mencintai lingkunganMenambah PADTahapan reklamasiPerencanaanPenempatan tanah penutupPenempatan waste dalam dumpPeletakan/ pengolahan lahanPeletakan tanah penutupPembuatan saluran drainasePenanaman, pembibitan, pemupukan dan perawatanpengawasanReklamasi dan penutupan tambangKriteria keberhasilanTidak terjadi pencemaran lingkungan dan daerah tambang dioptimalkan pemanfaatannyaLingkungan hidupKeselamatan dan kesehatan kerjaKonservasi bahan galianPrinsip penutupan tambangDeposito berjangka (di bank pemerintah sesuai jadwa reklamasi atas nama menteri, gubernur atau bupati/ walikota qq. Perusahaan yang bersangkutanJaminan penutupan tambangDeposito berjangkaBank garansiAsuransiCadangan akuntansiJaminan reklamasiKebijakan reklamasi dan penutupan tambangPP No. 78 tahun 2010