Embed Size (px)
Citation preview
Hotel Bidakara Jakarta, 5 April 2016
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEBIJAKAN ALOKASI DAN PELAKSANAAN
DAK KESEHATAN TA 2016
DAN PENGALOKASIAN DAK TA 2017
Disampaikan oleh: DIREKTUR DANA PERIMBANGAN DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
1
OUTLINE
KEBIJAKAN ALOKASI DAK TA 2016
2
RENCANA REALOKASI DAK KESEHATAN TA 2016
PENYALURAN DAN PELAPORAN DAK TA 2016
OPTIMALISASI DAN PENGGUNAAN SISA DAK
RENCANA PENGALOKASIAN DAK TA 2017
ALOKASI, RENCANA REALOKASI, DAN
PENYALURAN DAK TA 2016
3
4
Kebijakan DAK TA 2016
1. Mendukung implementasi Nawacita:
• Ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI;
• Kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
• Keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
• Ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik.
2. Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah;
3. Mendukung pemenuhan anggaran pendidikan (20%) dan kesehatan (5%) dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional (Proposal Based);
5. Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan, tertinggal, dan pesisir/kepulauan;
6. Mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK;
7. Merealokasi dana transfer lainnya (BOS, TPG, TAMSIL, dan P2D2) ke dalam DAK non fisik;
8. Menyesuaikan kewajiban penyediaan dana pendamping DAK sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
5
PERUBAHAN DAK DALAM POSTUR TRANSFER
KE DAERAH & DANA DESA
2015 2016
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
I. TRANSFER KE DAERAH I. TRANSFER KE DAERAH
A. Dana perimbangan A. Dana perimbangan
1. Dana Bagi Hasil 1. Dana Transfer Umum (General Purpose
Grant)
2. Dana Alokasi Umum a. Dana Bagi Hasil
3. Dana Alokasi Khusus b. Dana Alokasi Umum
B. Dana Otonomi Khusus 2. Dana Transfer Khusus (Specific Purpose
Grant)
C. Dana Keistimewaan Yogyakarta a. Dana Alokasi Khusus Fisik
D. Dana Transfer Lainnya b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik
B. Dana Insentif Daerah
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY
II. DANA DESA II. DANA DESA
DAK FISIK TA 2016
6
DAK FISIK TA. 2016
DAK REGULER
(Prov./Kab./Kota)
DAK INFRASTRUKTUR
PUBLIK
(Kab./Kota)
DAK AFIRMASI
(Kab./Kota Tertinggal, Perbatasan & Kepulauan)
1. Pendidikan
2. Kesehatan & KB
3. Inf. Perkim, Air Minum & Sanitasi
4. Kedaulatan Pangan
5. Eenergi Skala Kecil
6. Kelautan & Perikanan
7. Sarpras Pemda
8. LH & Kehutanan
9. Transportasi
10. Sarpras Perdagangan & Industri
1. Transportasi
2. Kedaulatan Pangan
3. Perkim, Air Minum dan Sanitasi
4. Kelautan dan Perikanan
1. Air Minum dan Sanitasi
2. Inf. Irigasi
3. Transportasi (Inf. Jalan &
Tranportasi Perdesaan)
7
Sasaran: 1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan
rujukan serta pelayanan kefarmasian; 2. Meningkatnya sarana dan prasrana pelayanan dan penerangan KB.
DAK FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB
Ruang Lingkup Kegiatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar: a. Pembangunan puskesmas baru/rehabilitasi sedang dan berat bangunan puskesmas/peningkatan dan pengembangan
puskesmas; b. Penyediaan alat kesehatan/penunjang di puskesmas; c. Penyediaan puskesmas keliling perairan/roda 4 dan ambulans. Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan: a. Pembangunan RS baru dan pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang operasi dan ruang intensive; b. Peningkatan tempat tidur kelas III RS; c. Pembangunan/renovasi dan pemenuhan peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di RS dan pembangunan/pengadaan
peralatan Bank Darah RS; d. Pemenuhan sarana dan prasarana Instalasi Sterilisasi Sentral RS/IPAL RS/Pengolahan Limbah Padat RS. Subbidang Pelayanan Kefarmasian a. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di kabupaten/kota untuk puskesmas; b. Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi (IF) di provinsi dan
kabupaten/kota. Subbidang Keluarga Berencana a. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan KB di Klinik KB (pelayanan KB statis) dan pelayanan KB Keliling
(pelayanan KB mobile); b. Pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan dan penggerakan KB; c. Pemenuhan dukungan operasional lini lapangan dan distribusi alokon.
8
DAK Non Fisik TA 2016 DAK non fisik dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bersifat non fisik berupa, antara lain: belanja operasional pendidikan dan kesehatan; tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD; dan peningkatan kualitas pengelolaan DAK di bidang infrastruktur.
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dialokasikan untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK dan digunakan untuk biaya personalia bagi satuan pendidikan dasar dan kegiatan lain sesuai Juknis Mendikbud.
Tunjangan Profesi Guru PNSD Diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan besarannya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan selama 12 bulan.
Tambahan Penghasilan Guru PNSD Diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan TPG PNSD dan besarannya Rp250.000 per bulan selama 12 bulan.
Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK dan BOKB) • Dialokasikan untuk membantu meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat, penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan malnutrisi. • Dana BOK dialokasikan dalam APBN untuk meningkatkan keikutsertaan KB, melalui peningkatan akses dan kualitas
pelayanan KB yang merata.
Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Dialokasikan sebagai insentif kepada provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan P2D2 berdasarkan hasil verifikasi keluaran sesuai dengan perjanjian pinjaman antara Pemerintah RI dgn Bank Dunia
1
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Dialokasikan untuk penyelenggara PAUD dan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan (P2UKM dan Naker). Dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM dan meningkatkan kualitas Tenaga Kerja melalui pelatihan ketenagakerjaan
2
3
4
5
6
7
• Dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bersifat non fisik berupa, antara lain: belanja operasional pendidikan dan kesehatan; tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD; dan peningkatan kualitas pengelolaan DAK di bidang infrastruktur.
Kebijakan alokasi DAK Non Fisik secara umum
• Dialokasikan untuk membantu meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan malnutrisi.
• Dana BOK dialokasikan dalam APBN untuk meningkatkan keikutsertaan KB, melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata.
Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK dan BOKB)
9
DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN
PERKEMBANGAN ALOKASI DAK FISIK TA 2003-2016
10
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Provinsi 0,14 - 0,02 0,01 - 0,76 1,35 0,83 1,31 1,33 1,83 1,90 3,90 7,21
Kab/Kota 2,13 2,84 3,99 11,5 17,0 20,4 23,4 20,3 23,9 24,7 29,8 31,1 54,9 78,2
Total 2,27 2,84 4,01 11,5 17,0 21,2 24,8 21,1 25,2 26,1 31,7 33,0 58,8 85,5
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Alo
kasi
(R
p T
riliu
n)
11
Postur Dana Alokasi Khusus
TA 2015 dan TA 2016
URAIAN
2015 2016 Selisih APBN 2016 -
RAPBN
APBNP R-APBN APBN Jumlah %
Triliun Rupiah
Dana Alokasi Khusus (DAK) 161,57 215,26 208,93 -6,33 -2,94
1. DAK Fisik / DAK* 58,82 91,78 85,45 -6,33 -6,89
a. DAK Reguler dan Tambahan P3K2 & UD 56,00 57,57 55,09 -2,48 -4,30
b. DAK Infrastruktur Publik Daerah - 31,39 27,54 -3,85 -12,27
c. DAK Afirmasi 2,82 2,82 2,82 - -
2. DAK Non Fisik / Dana Transfer Lainnya** 102,75 123,48 123,48 -
a. Tunjangan Profesi Guru PNSD 70,25 71,02 71,02 - -
b. Bantuan Operasional Sekolah 31,30 43,92 43,92 - -
c. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1,10 1,02 1,02 - -
d. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi 0,10 0,40 0,40 - -
e. Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK &
BOKB) - 4,57 4,57 - -
f. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - 2,28 2,28 - -
g. Peningkatan Kapasitas Kop., UKM dan
Ketenagakerjaan - 0,26 0,26 - -
* Terjadi perubahan nomenklatur dimana TA. 2015 disebut sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) sedangkan TA. 2016 menjadi DAK Fisik
** Terjadi perubahan nomenklatur dimana TA. 2015 disebut sebagai Dana Transfer Lainnya dan termasuk Dana Insentif Daerah (DID)
sedangkan TA. 2016 menjadi DAK Non Fisik dan tidak termasuk DID
PAGU DAK BIDANG KESEHATAN TA 2016
SUB BIDANG PAGU ALOKASI Pelayanan Dasar 6.460.280,55
Rujukan 4.563.484,24
Farmasi 3.641.996,22
Sarpras Penunjang Kesehatan 1.104.147,00
TOTAL PAGU ALOKASI 15.769.908,00
(dalam jutaan rupiah)
SUB BIDANG PAGU ALOKASI
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 2,500,000.00
Akreditasi Rumah Sakit 92,174.61
Akreditasi Puskesmas 109,127.07
Jaminan Persalinan 1,650,000.00
TOTAL PAGU ALOKASI 4,351,301.68
1. Kelebihan Alokasi Subbidang Farmasi Pada 30 Daerah Direalokasikan Kepada 10
Daerah Untuk Mendanai Pembangunan 10 Rs Pratama Yang Menjadi Prioritas
Nasional.
Dalam rangka mendukung pembangunan Rumah Sakit Pratama pada 10 daerah kab./kota
yang merupakan prioritas nasional, diperlukan dana sebesar Rp318,50 miliar.
Sementara itu dalam alokasi DAK TA 2016 untuk Kesehatan sub bidang Farmasi, terdapat
beberapa daerah yang mendapatkan alokasi yang lebih besar dari kebutuhannya.
Guna mengoptimalkan anggaran DAK dan menjaga keseimbangan alokasi DAK bidang
kesehatan TA 2016 dan TA 2017, maka terhadap daerah-daerah (30 daerah) yang alokasi DAK
kesehatan subbidang farmasi lebih besar dari kebutuhannya, akan dilakukan pengurangan
alokasi, dan hasil pengurangan tsb direalokasi kepada 10 daerah untuk pembangunan 10 RS
Pratama (subbidang pelayanan rujukan).
2. Kelebihan pagu alokasi pada subbidang pelayanan dasar, atau subbidang
pelayanan rujukan, atau subbidang farmasi, yang terjadi pada 126 daerah, akan
direalokasi antar subbidang tanpa merubah total pagu alokasi bidang Kesehatan
pada masing-masing daerah.
3. Perubahan alokasi antar subbidang antar daerah dan antar subbidang dalam daerah yang sama tsb akan dituangkan dalam APBNP TA 2016.
13
Rencana Perubahan Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2016
Penyaluran DAK TA 2016
•30%
•Paling cepat Februari
•Paling lambat 31 Juli
Triwulan I
•25%
•Setelah daerah menyampaikan laporan realisasi triwulan I (minimal terserap 75%)
Triwulan II •25%
•Setelah daerah menyampaikan laporan realisasi triwuan II (minimal terserap 75%)
Triwulan III
•20%
•Setelah daerah menyampaikan laporan realisasi triwulan ((I (minimal terserap 90%)
Triwulan IV
Penyaluran DAK Fisik Per Bidang
• 25%
• Bulan pertama setiap triwulan
Triwulan I
• 25%
• Bulan pertama setiap triwulan
Triwulan II • 25%
• Bulan pertama setiap triwulan
Triwulan III
• 25%
• Bulan pertama setiap triwulan
Triwulan IV
Penyaluran DAK Non Fisik per Jenis
• Paling cepat pada bulan Februari, setelah Kepala Daerah menyampaikan dokumen:
• Perda APBD tahun berjalan;
• Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DAK tahun sebelumnya
• Laporan disampaikan paling lambat minggu ke-3 Maret
TRIWULAN I
• Setelah Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output DAK Fisik triwulan I tahun anggaran berjalan
• Realisasi penyerapan DAK triwulan I minimal 75%.
• Laporan disampaikan paling lambat minggu ke-2 Juni
TRIWULAN II
• Setelah Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output DAK Fisik sd. triwulan II tahun anggaran berjalan.
• Realisasi penyerapan DAK triwulan II + sisa triwulan I minimal 75%.
• Laporan disampaikan paling lambat minggu ke-2 September.
TRIWULAN III
• Setelah Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output DAK Fisik sd. triwulan III tahun anggaran berjalan.
• Realisasi penyerapan DAK triwulan III + sisa triwulan I dan triwulan II minimal 90%.
• Laporan disampaikan paling lambat 7 hari kerja sebelum akhir Desember.
TRIWULAN IV
SYARAT PENYALURAN DAK FISIK
15 15
16
Perbedaan Penyaluran DAK Fisik TA 2015 dan TA 2016
TAHUN 2015 TAHUN 2016
1. Penyaluran tidak per bidang (gelondongan dari pagu alokasi per daerah)
1. Penyaluran per bidang
2. Penyaluran per triwulan prosentase dari total pagu alokasi DAK per daerah
2. Penyaluran per triwulan prosentase dari total pagu alokasi DAK per bidang per daerah
3. Persyaratan : laporan realisasi tidak harus menunjukkan penyerapan tertentu
3. Persyaratan : laporan realisasi triwulan I dan triwulan II harus menunjukkan penyerapan dana minimal 75%
4. Laporan yang dipersyaratkan untuk dasar penyaluran hanya laporan realisasi penyerapan dana.
4. Laporan yang dipersyaratkan untuk dasar penyaluran mencakup realisasi penyerapan dana dan realisasi capaian output dari kegiatan fisik.
5. Laporan realisasi DAK sebagai syarat penyaluran disampaikan langsung daerah dlm bentuk hardcopy asli
5. Laporan realisasi DAK sebagai syarat penyaluran disampaikan langsung oleh daerah dalam bentuk softcopy melalui system aplikasi dan hardcopy asli.
6. Kepala daerah harus menyampaikan surat pernyataan penyediaan Dana Pendamping minimal10%
6. Tidak perlu surat pernyataan dana pendamping
7. Penyampaian laporan realisasi per triwulan tidak dibatasi waktunya.
7. Penyampaian laporan realisasi per triwulanan dibatasi waktunya.
17
SYARAT PENYALURAN DAK NON FISIK (BOK DAN BOKB)
Pola, Waktu, dan Besaran Penyaluran
Syarat
TW I : 25% paling cepat Januari
Laporan realisasi TW IV paling lambat minggu ke-3 Januari
TW II : 25% paling cepat April
Laporan realisasi TW I paling lambat minggu ke-3 April
TW II : 25% paling cepat Juli
Laporan realisasi TW II paling lambat minggu ke-3 Juli
TW IV : 25% paling cepat Oktober
Laporan realisasi TW III paling lambat minggu ke-3 Oktober
OPTIMALISASI DAN PENGGUNAAN SISA DAK FISIK
Adalah Dana DAK yang sudah tersalurkan ke RKUD namun tidak habis digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran
Pagu DAK
Penyaluran/
Pemindahbukuan RKUN ke RKUD
Pelaksanaan Kegiatan di
Daerah
Tidak Habis sampai dengan
TA berakhir
Sisa DAK
Output Kegiatan Belum Tercapai
Diperhitungkan dalam DAK FisikTahun
berikutnya
Output Kegiatan Telah Tercapai
Dianggarkan pada tahun berikutnya
Dapat digabung dengan Sisa DAK Bidang
lainnya
Membiayai Bidang tertentu yang
ditentukan oleh Pemda
Menggunakan Juknis TA berjalan
18
RENCANA PENGALOKASIAN DAK TA 2017
19
20
NO BIDANG DAK SUBBIDANG DAK ALOKASI 2016 ALOKASI 2017
1 PENDIDIKAN
a. Pendidikan SD/SDLB Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
b. Pendidikan SMP/SMPLB Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
c. Pendidikan SMA Kabupaten/Kota Provinsi
d. Pendidikan SMK Kabupaten/Kota Provinsi
2 KESEHATAN dan KELUARGA
BERENCANA
a. Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
b. Pelayanan Kesehatan Rujukan a. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
a. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
c. Pelayanan Kesehatan
Kefarmasian
a. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
a. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
d. Keluarga Berancana Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
3
INFRASTRUKTUR PERUMAHAN,
PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN
SANITASI
a. Infrastruktur Perumahan dan
Pemukiman Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
b. Infrastruktur Air Minum Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
c. Infrastruktur Sanitasi Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
4 KEDAULATAN PANGAN
a. Infrastruktur Irigasi a. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
a. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
b. Pertanian a. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
a. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
5 ENERGI SKALA KECIL - Provinsi Provinsi
6 KELAUTAN DAN PERIKANAN - a. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
a. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
BIDANG/SUBBIDANG DAK FISIK SESUAI KEWENANGAN DAERAH
21
Kriteria Penilaian Usulan/Proposal DAK
Sesuai Prioritas Nasional
Sesuai Menu Kegiatan
masing2 Bidang/ Subbidang
Usulan Pendanaan yang wajar
Dukungan Data Teknis
Penyusunan
Rencana
Kegiatan oleh
SKPD
Bappeda/Biro
Keuangan/BPKAD
(Rekap/Konsolida
si Usulan)
Penyampaian
Proposal oleh
Kepala Daerah
Verifikasi oleh K/L
Teknis atas
Usulan/Proposal
1. Kemenkeu
2. Bappenas
3. K/L Teknis
Verifikasi oleh K/L
Teknis atas
Usulan/Proposal
Hasil Verifikasi
berupa
Konsolidasi
Usulan, Priroritas
Alokasi & Data
Teknis
Penilaian oleh Tim
Pusat atas Hasil
Verifikasi untuk
penentuan
daerah penerima
Penyampaian ke
DPR RI
Pembahasan
Alokasi DAK
Penetapan
Alokasi DAK
Pengusulan Pembahasan &
Penetapan Alokasi
Penilaian
Koordinasi
sinkronisasi
kegiatan
dengan
pemerintah
provinsi
Penyiapan
Proposal oleh
SKPD
PENGALOKASIAN DAK TA 2017
22
RPJM Daerah
RPJP Daerah
RKP RPJM Nasional
RPJP Nasional
RKP Daerah
Renstra KL
Renja - KL
Renstra SKPD
Renja - SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA - SKPD
APBN
Rincian APBN
APBD
Rincian APBD
Diacu
Pedoman Dijabar
kan Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Pem
erintah
P
usat
Pem
erintah
D
aerah
Usulan DAK*
*Usulan DAK (Proposal Based) sesuai RPJMD dan RKPD yang diselaraskan dengan RPJMN dan RKP Nasional
SINKRONISASI KEGIATAN DAK PER BIDANG/SUBBIDANG DALAM PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH
TAHAPAN PENGUSULAN PROPOSAL
1. SKPD menyusun usulan DAK per bidang/subbidang yang mencakup :
a. Kondisi fisik sasaran kegiatan;
b. Rincian kegiatan, ;
c. Target output;
d. Lokasi kegiatan.
2. Kegiatan yang diusulkan merupakan bagian rencana kegiatan yang telah tertuang dalam
RKPD dan tidak didanai dari belanja murni APBD.
3. Usulan DAK per bidang/subbidang dibahas antara SKPD, Bappeda, dan Biro
Keuangan/BPAKD/DPKAD, untuk menentukan prioritas bidang/subbidang, lokus kegiatan,
kebutuhan dana, dan sinkronisasi dengan kegiatan yang didanai dari belanja murni APBD.
4. Berdasarkan hasil pembahasan, SKPD menyusun proposal DAK per bidang/subbidang dengan
menggunakan template dan aplikasi yang ditentukan (e-proposal).
5. SKPD menyampaikan proposal per bidang/subbidang kepada Bappeda,
6. Bappeda menyusun rekapitulasi proposal seluruh bidang/subbidang.
7. Proposal per bidang/subbidang dan rekapitulasi proposal seluruh bidang ditetapkan oleh
kepala daerah.
8. Proposal per bidang/subbidang yang telah ditetapkan kepala daerah disampaikan kepada K/L
teknis, dan rekapitulasi proposal seluruh bidang disampaikan kepada DJPK dan Bappenas.
24
Tahapan Kegiatan Jan
Fe
b
Ma
r
Ap
r
Me
i
Jun
Jul
Ag
t
Se
p
Ok
t
No
v
De
s
Proses di Daerah
Penyusunan usulan DAK per bidang/sub bidang oleh SKPD
Pembahasan usulan di tingkat pemda oleh SKPD dan Bappeda
sinkronisasi rencana kegiatan DAK oleh kab/kota dengan kegiatan DAK yang diusulkan oleh provinsi dan/atau kegiatan yang akan didanai dari APBD murni Provinsi
Penyusunan rekapitulasi proposal hasil pembahasan oleh Bappeda
Penetapan proposal oleh kepala daerah
Penyampaian proposal oleh pemda kepada K/L teknis dan Kemenkeu
Proses di Pemerintah Pusat
Pembahasan Pagu dan alokasi DAK 2017 per jenis dan per bidang/sub bidang DAK per daerah dengan Bappenas dan K/L
Penyusunan Pagu DAK 2017 per jenis dan per bidang/sub bidang DAK
Verifikasi dan Penilaian Proposal DAK di K/L
Penyiapan data tingkat penyerapan tahun sebelumnya dan data pendukung lainnya
Pembahasan hasil verifikasi, penilaian proposal DAK & alokasi minimal DAK per bidang/sub bidang
Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR dalam rangka NK dan RAPBN 2017
Pembahasan & penetapan alokasi DAK per Daerah dengan DPR dalam rapat Panja TKDD
Penyusunan Perpres Rincian APBN 2017
TIME FRAME TAHAPAN PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PEMBAHASAN PROPOSAL DAK
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710
Telp./Fax. 021 3509445 www.djpk.kemenkeu.go.id
Terima Kasih
26
FGD dengan K/L, Bappenas, dan DJPK tentang tata cara verifikasi dan assessment proposal DAK
Penyusunan pedoman verifikasi dan assesment proposal DAK.
Sosialisasi/workshop penyusunan dan penyampaian DAK.
Penyusunan RPMK mengenai tatacara penyusunan, penyampaian, penilaian, dan penetapan alokasi DAK.
Penyusunan template dan system aplikasi serta manual proposal DAK.
Perumusan prioritas nasional DAK (roadmap) yang mencakup :
Fokus bidang/subbidang dan
lingkup DAK Fisik;
Prioritas bidang/subbidang dan
prioritas lokus;
Target output per bidang/subbidang;
Kegiatan dan output DAK Fisik didukung dengan output DAK
Non Fisik;
Target outcome per bidang/subbidang dikaitkan dengan
MTEF.
TAHAPAN PRA PROPOSAL
27 Proposal per bidang/subbidang yang telah ditetapkan kepala daerah disampaikan kepada K/L teknis, dan rekapitulasi proposal
seluruh bidang disampaikan kepada DJPK dan Bappenas.
Proposal per bidang/subbidang dan rekapitulasi proposal seluruh bidang ditetapkan oleh kepala daerah.
Bappeda menyusun rekapitulasi proposal seluruh bidang/subbidang.
SKPD menyampaikan proposal per bidang/subbidang kepada Bappeda.
Berdasarkan hasil pembahasan, SKPD menyusun proposal DAK per bidang/subbidang dengan menggunakan template dan aplikasi yang ditentukan.
Bappeda dan BPKAD/DPKAD kab/kota melakukan sinkronisasi rencana kegiatan DAK yang akan diusulkan oleh kab/kota dengan kegiatan DAK yang diusulkan oleh provinsi dan/atau kegiatan yang akan didanai dari APBD murni Provinsi.
Usulan DAK per bidang/subbidang dibahas antara SKPD, Bappeda, dan Biro Keuangan/BPAKD/DPKAD, untuk menentukan prioritas bidang/subbidang, lokus kegiatan, kebutuhan dana, dan sinkronisasi dengan kegiatan yang didanai dari belanja murni APBD.
Kegiatan yang diusulkan merupakan bagian rencana kegiatan yang telah tertuang dalam RKPD, sesuai dengan RPJMD dan tidak didanai dari belanja murni APBD.
SKPD menyusun usulan DAK per bidang/subbidang yang mencakup :
Kondisi fisik sasaran kegiatan; Rincian kegiatan; Target output; Lokasi kegiatan.
TAHAPAN PENGUSULAN PROPOSAL
28
DJPK menyusun kebijakan, ruang lingkup, sasaran, dan pagu alokasi DAK per bidang/subbidang dalam NK dan RAPBN.
Penentuan daerah penerima DAK yang telah ditetapkan dalam triaterial meeting, dibahas dalam rapat pleno DJPK, K/L Teknis dan Bappenas.
Berdasarkan hasil penilaian proposal DAK, DJPK melakukan triaterial meeting dengan K/L dan Bappenas untuk menentukan daerah penerima DAK per bidang/subbidang.
Tim Penilai proposal dari K/L teknis, DJPK dan Bappenas melakukan penilaian bidang/subbidang DAK per daerah dengan memperhatikan :
Fokus bidang/subbidang dan lingkup DAK Fisik;
Target output per bidang/subbidang;
Prioritas bidang/subbidang dan prioritas lokus;
Sinkronisasi antara RPJMN dan RPJMD;
Pagu anggaran DAK per bidang/subbidang;
Tingkat penyerapan DAK tahun sebelumnya.
K/L teknis menyampaikan hasil verifikasi kegiatan per bidang/subbidang DAK kepada DJPK dan Bappenas.
K/L Teknis melakukan tabulasi dan verifikasi data kebutuhan teknis kegiatan dalam proposal DAK per bidang/subbidang.
TAHAPAN PENILAIAN PROPOSAL
TAHAPAN PEMBAHASAN DAN PENETAPAN ALOKASI
Berdasarkan RUU APBN yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Menteri Keuangan dan Pimpinan Banggar DPR RI menetapkan rincian alokasi DAK per bidang/subbidang per daerah, untuk menjadi lampiran resmi hasil Pembahasan Tingkat I
RAPBN dan selanjutnya akan ditetapkan dalam Perpres Rincian APBN.
Kebijakan alokasi DAK hasil pembahasan dengan Banggar DPR RI dituangkan dalam RUU APBN untuk disampaikan dalam Sidang Paripurna pengesahan RUU APBN, sedangkan rincian alokasi DAK per bidang/subbidang per daerah dilampirkan dalam
kesepakatan Panja TKDD.
Hasil perubahan alokasi yang telah dibahas dengan K/L dan Bappenas disampaikan dan dibahas kembali dengan Banggar DPR RI.
Perhitungan perubahan alokasi dibahas kembali dalam rakor antara DJPK dengan K/L teknis dan Bappenas.
Apabila berdasarkan hasil pembahasan dengan Banggar, terjadi perubahan pagu anggaran DAK dan/atau pagu anggaran per bidang/subbidang dan perubahan prioritas lokus alokasi DAK, DJPK menyiapkan penghitungan perubahan alokasi.
DJPK, bersama Bappenas, dan K/L membahas kebijakan dan alokasi DAK dengan Banggar DPR RI.
Alokasi DAK per bidang/subbidang per daerah disampaikan ke DPR dalam pembahasan Tingkat I RAPBN.
Hasil perhitungan alokasi DAK per bidang/subbidang per daerah dibahas dalam rakor antara DJPK dengan K/L Teknis dan Bappenas.
DJPK melakukan perhitungan alokasi DAK per bidang/subbidang per daerah.
29
