Kb 1

KEPERAWATAN PROFESIONAL

MODUL 2

ASPEK HUKUM DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN PROFESSIONAL

Penyusun

Ns. Ros Endah Happy Patriyani, M.Kep.

PENDIDIKAN JARAK JAUH PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN

Pusdiklatnakes, Badan PPSDM Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Hak cipta @ Pusdiklatnakes, Badan PPSDM Kesehatan, Kemkes RI, 2013

No Kode : Keperawatan/Wat 4.05/III/2013

Tujuan Pembelajaran UmumTujuan Pembelajaran Khusus

Kegiatan Belajar

1 PBPendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif

I

Untuk mencapai tujuan pembelajaran khusus di atas, maka Anda di-haruskan mempelajari pokok-pokok materi sebagai berikut :

1. Pengertian, tujuan, sifat dan tata hukum kesehatan dan keper-awatan di Indonesia

2. Sumber hukum secara umum

3. Sumber hukum kesehatan dan keperawatan di Indonesia

4. Pembagian hukum di Indonesia

5. Pengadilan hukum di Indonesia

POKOKMateri

TUJUANPembelajaran Khusus

Setelah Anda mempelajari kegiatan belajar 1, selama 2 x 50 menit, Anda dapat :

1. Menjelaskan pengertian, tujuan, sifat dan tata hukum keseha-tan dan keperawatan di Indonesia

2. Menjelaskan sumber hukum secara umum

3. Menjelaskan sumber hukum kesehatan dan keperawatan

4. Menjelaskan pembagian hukum di Indonesia

5. Menguraikan tentang pengadilan di Indonesia

Aspek Hukum Praktik Keperawatan Profesional

Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan Prodi Keperawatan

PB 2Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif

Uraian Materi1. Pengertian, Tujuan, Sifat dan Tata Hukum Kesehatan dan Keperawatan

di Indonesia

a. Pengertian Hukum Kesehatan dan Keperawatan

Dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang perawat, Anda sering mendengar istilah hukum, karena dalam memberikan asuhan keper-awatan pada pasien, Anda akan selalu berpegang teguh pada hukum yang berlaku pada tatanan pelayanan kesehatan, khususnya hukum yang terkait dengan praktik keperawatan profesional. Pengertian hu-kum secara umum adalah sebagai berikut :

1) Hukum adalah suatu tindakan, suatu karya yang tidak ada hen-ti-hentinya artinya selalu diperbaharui dari hari kehari.

2) Hukum adalah suatu karya dari seluruh rakyat yang mengatur pergaulan atau tindakannya dalam berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta ketertiban umum dalam mas-yarakat.

Dari kedua pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bah-wa hukum adalah peraturan tertulis secara sistematis dalam ki-tab undang-undang yang mengatur tingkah laku manusia secara lahiriah, sifatnya dipaksakan, orang yang yang melanggar hukum akan terkena hukuman, orang yang tidak membayar utangnya akan dipaksa untuk membayar kalau tidak akan disita barangnya. Setiap orang yang memahami hukum, akan bertindak dan berkarya secara terus menerus mengacu pada kaidah-kaidah hukum, serta mengikuti kemajuan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana menurut Anda uraian tersebut di atas sangat cocok bukan dengan profesi Anda se-bagai seorang perawat ? Sebagai seorang perawat professional dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, Anda dituntut untuk bekerja didasari hukum yang berlaku, dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara professional !

3 PB


Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif

Pekerjaan perawat sangat erat kaitannya dengan hukum, karena da-lam melaksanakan peran, fungsi dan tugasnya harus berdasarkan ke-wenangan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Dalam melak-sanakan kewenangannya itu harus tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan standar praktik. Apabila melanggar ketentuan-keten-tuan tersebut perawat dapat dikenakan sanksi oleh organisasi profesi, dan tidak menutup kemungkinan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan sidang pengadilan. Dengan memahami hukum, diharapkan Anda akan lebih hati-hati lagi dalam bekerja, dan mengh-indari tindakan-tindakan malpraktik yang dapat merugikan pasien.

Setelah Anda mempelajari tentang pengertian hukum, jelaskan ber-dasarkan pemahaman Anda tentang pengertian hukum tersebut, pada kotak yang tersedia dibawah ini.

Jawaban Anda tepat sekali, tetapi apabila jawaban Anda belum sesuai dengan jawaban di bawah ini, maka pelajari kembali sampai Anda betul-betul memahaminya.

Jawaban : Hukum adalah suatu karya dari seluruh rakyat yang mengatur pergaulan atau tindakannya dalam berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta ketertiban umum dalam masyarakat

Apabila Anda sudah memahami dengan baik pengertian hukum, maka selanjutnya Anda akan mempelajari tentang tujuan hukum, seperti diuraikan di bawah ini

b. Tujuan Hukum Kesehatan dan Keperawatan di Indonesia

Tujuan hukum dapat dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khu-sus, Tujuan umum dari hukum adalah untuk melindungi dan men-gatur masyarakat agar tertib dan disiplin sehingga keamanan Neg-

Hukum adalah

………………………………………………………...……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………...........................................................................................................

4 PB



ara terjamin dan rakyat hidup sejahtera. Sedangkan tujuan khusus dari hukum adalah lebih ditekankan pada tata (tatanan atau atur-an yang berlaku), keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian tujuan hukum tersebut apakah Anda sudah mema-haminya ? Apakah ada kaitannya dengan tujuan pelayanan keper-awatan ? Tentu saja kaitannya sangat erat sekali, karena tujuan dari pelayanan atau asuhan keperawatan adalah untuk melindungi pasien yang diberikan pelayanan atau asuhan keperawatan agar merasa aman, nyaman, dan sejahtera serta diperlakukan secara adil. Selanjutnya co-balah Anda simpulkan tujuan hukum tersebut. Tujuan hukum adalah untuk melindungi dan mengatur masyarakat agar tertib dan di-siplin sehingga keamanan negara terjamin, dan rakyat hidup adil dan sejahtera.

Setelah Anda mempelajari tujuan hukum diatas, jelaskan tujuan hu-kum tersebut berdasarkan pemahaman Anda sendiri, pada kotak yang tersedia di bawah ini :

Bagus Anda telah menjawab dengan benar, untuk mengetahui se-jauh mana kebenaran jawaban Anda, maka cocokanlah dengan jawa-ban berikut ini :

Jawaban : Tujuan hukum adalah untuk melindungi dan mengatur masyarakat agar tertib dan disiplin sehingga keamanan negara terjamin, dan rakyat hidup adil dan sejahtera.

Bacalah berulang-ulang tujuan hukum diatas agar Anda paham betul, setelah Anda yakin memahami tujuan hukum tersebut dengan

Tujuan Hukum adalah ………................……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

.........................................................………………………………………………………………

5 6



baik, selanjutnya Anda akan mempelajari tentang sifat-sifat hukum seperti diuraikan di bawah ini.

c. Sifat Hukum Kesehatan dan Keperawatan di Indonesia

Uraian tentang sifat-sifat hukum bertitik tolak dari tujuan khusus hu-kum yang sudah dijelaskan di atas, yaitu tata, keadilan dan kesejahter-aan. Selain itu juga akan diuraikan sifat yang khas dari hukum sebagai berikut :

1) Sifat hukum yang berkaitan dengan tata

Hukum yang bertujuan pada tata, mempunyai sifat sebagai berikut : konservatif, kuno, tetap, tidak berubah-ubah, dan tegas

2) Sifat hukum yang berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan

Hukum yang bertujuan pada keadilan dan kesejahteraan, mempu-nyai sifat Dinamik dan Plastik. Hukum yang bersifat dinamik dan plastik mempunyai makna bahwa hukum harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi yang sedang terjadi, serta diselaraskan dengan keadaan masyarakat yang selalu berubah-ubah.

3) Sifat hukum yang khas

Sifat yang khas dari hukum adalah sifat memaksa. Memaksa bu-kan berarti senantiasa segala sesuatunya dipaksakan. Kaidah-kaidah hukum yang senantiasa dipaksakan dalam arti yang sebenar-benarn-ya akan sulit tercapai. Kaidah hukum mengatakan kamu tidak boleh membunuh, mencuri, berbohong, harus menepati janji. Tidak satu kekuasaan pun di dunia yang dapat memaksakan seseorang untuk mentaati kaidah hukum tersebut. Mengingat hal tersebut maka dib-uatlah suatu ketentuan yang menekan seseorang agar menghindari dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum.

d. Tata Hukum Kesehatan dan Keperawatan di Indonesia

1) Sistem Common Law

5 6



Tata hukum di Indonesia mengandung arti tatanan hukum atau aturan-aturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Arti lain dari tata hukum adalah menata, mengatur tertib kehidupan masyarakat di Indonesia.

Keberadaan tata hukum Indonesia ada sejak proklamasi ke-merdekaan Indonesia tahun 1945, sejak saat itu Indonesia menen-tukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, dengan ditetapkannya UUD 1945, yang selanjutnya menjadi acuan politik hukum di In-donesia. Salah satu pernyataan Indonesia sebagai Negara hukum tertuang dalam penjelasan UUD 1945 yaitu : Indonesia ialah Neg-ara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan pada kekuasaan belaka. Sebagai suatu Negara hukum Indonesia harus mempunyai ciri khas, sehingga dapat dibedakan dengan Negara lain, yang terdiri dari : Pengakuan dan perlindungan hak-hak asa-si, Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan/kekuatan lain apapun, Legalitas dari tindakan Negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur Negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Pemahaman secara singkat tentang tata hukum dan ilmu hu-kum diperlukan bagi perawat sebelum melaksanakan praktik keper-awatan secara profesional. Dengan mempelajari materi ini Anda akan lebih mudah mengetahui hukum yang sedang berlaku seka-rang, serta menyelidiki hukum yang seharusnya ada di masa yang akan datang guna melindungi praktik keperawaan professional.

2) Tugas Tata Hukum

Di masyarakat orang saling mengadakan hubungan, yang mas-ing-masing kepentingannya berbeda, agar kepentingan-kepent-ingan tersebut tidak saling berbenturan, terlindungi dan dapat dikembangkan perlu ada kontak yang erat. Usaha melindungi kepentingan tersebut dapat dicapai karena ada peraturan-pera-turan yang dapat menjadi ukuran bagi tingkah laku seseorang. Penyusunan peraturan-peraturan tersebut merupakan tugas tata hukum, yang disebut kaidah atau norma, seperti diuraikan sebagai

7 8



berikut :

a) Kaidah agama, yang dianggap perintah Tuhan, yang memegang peranan sangat penting, tidak saja dalam hubungan akhlak dan pikiran seseorang, tetapi dalam menentukan tingkah laku dalam masyarakat.

b) Kaidah kesusilaan yang timbul dari akhlak manusia. Isi kaidah ke-susilaan dapat bersamaan dengan isi kaidah agama, kedua-duan-ya mempunyai lapangan tingkah laku manusia sendiri, yang mas-ing-masing hendak diaturnya.

c) Kaidah kesopanan, yaitu peraturan-peraturan yang terdapat da-lam lingkungan pergaulan hidup manusia, antara lain saling meng-hormati, tidak boleh menghina, dan melindungi benda orang lain.

2. Sumber hukum secara umum

Sumber hukum adalah tempat dimana diperoleh aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, berarti semua aturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang termasuk sebagai sumber hukum formal adalah :

a. Undang-undang

Undang-undang adalah setiap peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang diberikan kekuasaan, yang isinya mengikat kepada semua orang dalam daerah atau golongan tertentu. Undang-undang dan peraturan mempunyai urutan dari yang tinggi sampai rendah sebagai berikut : UUD 1945, Tap MPR, UU/Peraturan Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peratur-an Menteri/Instruksi Menteri, dan Peraturan Pelaksanaan lain.

b. Yurisprudensi

Dalam bahasa Inggris Yurisprudence, yang mempunyai arti ilmu pen-getahuan yang memberikan nasihat bagaimana seseorang harus berbuat baik sebagai anggota masyarakat atau bukan, apakah itu

7 8



hakim, polisi dan sebagainya dengan tujuan tertentu. Dalam kaitan hukum Yurisprudensi mempunyai arti keputusan hakim atau keputu-san pengadilan terhadap suatu masalah tertentu.

Hakim mempunyai kewajiban memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan. Keputusan hakim seringkali harus .dibuat terha-dap suatu perkara yang belum ada dasar hukumnya. Keputusan ini bila dianggap sudah memadai dapat dipakai sebagai sumber hukum bagi perkara serupa yang lain.

c. Traktat

Traktat merupakan perjanjian antar Negara baik bilateral yaitu per-janjian antara dua Negara, atau multi lateral yaitu perjanjian antara lebih dari dua Negara. Dalam hubungan ini ada persyaratan tertentu harus dipenuhi baik yang menyangkut hokum internasional masing-masing Negara yang mengadakan perjanjian.

d. Kebiasaan

Kebiasaan atau adat istiadat adalah perbuatan yang sama yang dilaku-kan manusia secara berulang-ulang, dan ditaati oleh seluruh rakyat, serta diterima oleh masyarakat, apabila seseorang melakukan tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan tersebut dikatakan melanggar. Kebiasaan dapat menjadi sumber hukum walaupun tidak ditetapkan oleh pemerin-tah. Kebiasaan tidak menimbulkan hukum, sifatnya otonom, serta mer-upakan bagian hidup di msyarakat

Dari uraian diatas Anda dapat menyimpulkan sumber-sumber hu-kum formal, berdasarkan pemahaman Anda sendiri, sumber-sumber hukum formal adalah undang-undang, yurisprudensi, traktat dan kebiasaan.

Menurut uraian di atas bagaimana menurut Anda apakah ada man-faatnya mempelajari sumber-sumber hukum formal ? dan apakah hal tersebut ada kaitannya dengan tugas Anda sebagai seorang Perawat ?. Sumber hukum formal mengilhamkan kepada kita sebagai seorang perawat, bahwa sumber hukum itu tidak hanya datang dari pemegang kekuasaan saja tetapi bisa juga dari perjanjian, pengalaman dan juga ke-biasaan, hal ini bermanfaat dan keterkaitannya besar sekali, yaitu dalam

9 10



melakukan asuhan keperawatan kepada pasien Anda, selain harus ber-pedoman pada standar-standar, peraturan-peraturan, kode etik profesi, hal lainpun yaitu perjanjian, pengalaman dan kebiasaan yang dilakukan, yang hasilnya baik atau memuaskan perlu dipertahankan dan digunakan dalam rangka memberikan asuhan keperawatan kepada pasien.

Sebelum Anda mempelajari materi pelajaran berikutnya, tentang pemba-gian hukum, Anda akan mendapatkan materi tambahan tentang fungsi hukum di masyarakat sebagai berikut :

1) melindungi kepentingan anggota masyarkat agar hidup dalam kedamaian

2) mencari keadilan

3) memberi kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada semua orang

4) mencapai keadilan dan kepastian hukum, mencegah setiap orang agar tidak menjadi hakim

5) mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat

Mudah-mudahan materi tentang fungsi hukum tersebut semakin mem-perjelas pemahaman Anda tentang hukum, selanjutnya untuk menge-tahui seberapa jauh pemahaman anda tentang perundangan, coba tu-liskan dalam kotak dibawah ini dengan kata-kata Anda sendiri tentang tingkatan undang-undang dari tingkatan tertinggi sampai terendah.

Tingkatan Undang-undang :

1………………………………………………………………………

2.………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………….

4.………………………………………………………………………

9 10



Bagus, Anda benar bila menjawab seperti jawaban di bawah ini. Kalau be-lum sesuai, maka Anda dapat mengulangi kembali mempelajari materi ini.

Jawaban : Tingkatan Undang-Undang, adalah 1. UUD 1945, 2. Tap MPR 3. UU/Peraturan Pengganti UU, 4. Peraturan Pemerin-tah, 5. Keputusan Presiden, 6.Peraturan Menteri/Instruksi Menteri, 7. Peraturan Pelaksanaan lain.

3. Sumber hukum kesehatan dan keperawatan di Indonesia

a. Draft Rancangan Undang-undang Praktik Keperawatan revisi tanggal 13 Januari 2011

Pada pelayanan praktik keperawatan, ada 3 jenis hukum yang dominan mengenai penyelanggaraan asuhan keperawatan dan para pemberi asu-han. Ketiga jenis hukum tersebut berbeda tetapi sulit dipisahkan secara tegas satu dengan yang lain, sehingga dikenal istilah “Grey Area” waktu penerapannya di berbagai kasus hukum kesehatan. Oleh karena itu se-tiap kasus di bidang hukum kesehatan harus dikaji dan diselesaikan se-cara kasuistik, karena di dalam praktiknya tidak pernah ada kasus yang persis sama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar di bawah ini :

1 2

3

Gambar 1 : Grey area, tidak jelas perbedaan antar beberapa hukum

11 PB



Di Indonesia belum ada hukum yang khusus mengatur tentang keper-awatan, yang ada baru peraturan hukum yang letaknya tercecer di da-lam berbagai peraturan perundang – undangan yang masih bersifat umum. Dengan diberlakukannya Undang – undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, RUU Keperawatan, dan Permenkes RI No HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, dapat menjadi acuan dasar hukum keperawatan.

Rancangan Undang-undang Keperawatan sudah direvisi beberapa kali, berdasarkan diskusi pada revisi tanggal 13 Januari 2011 terdiri 12 Bab, 59 pasal

ringkasannya adalah sebagai berikut :

1) Bab I ketentuan umum

2) Bab II azas dan tujuan

3) Bab III lingkup keperawatan

4) Bab IV konsil keperawatan

5) Bab V Standar Pendidikan Profesi Keperawatan

6) Bab VI Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

7) Bab VII Registrasi Dan Lisensi Perawat

8) Bab VIII Penyelenggaraan Praktik Keperawatan

9) Bab IX Penghargaan Dan Perlindungan

10) Bab X Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan

11) Bab XI Ketentuan Peralihan

12) Bab XII Ketentuan Penutup

Untuk lebih mendalami silakan dibaca secara cermat draft Rancangan

12 PB



Undang-undang Keperawatan revisi tanggal 13 Januari 2011.

Apabila keperawatan sudah diakui sebagai suatu profesi yang memiliki otonomi sendiri, maka perlu ada “Legislasi Keperawatan”.

Legislasi adalah ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berkaitan dengan tindakannya (Lieberman, 1970).

Tujuan Legislasi keperawatan adalah memberikan landasan hukum bagi praktik keperawatan, yang melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa pelayanan keperawatan dan sekaligus juga melindungi kepentingan para praktisi keperawatan.

Etika keperawatan adalah pengetahuan tentang perilaku professional para perawat dalam menjalanakan pekerjaannya, sebagaimana tercan-tum dalam lafal sumpah dan kode etik masing-masing, yang telah dis-usun oleh organisasi profesinya bersama-sama pemerintah.

Pelanggaran etik keperawatan tidak selalu berarti pelanggaran hukum, begitu pula sebaliknya pelanggaran hukum belum tentu berarti pelang-garan etik keperawatan. Pelanggaran etik keperawatan diproses oleh PPNI Daerah dan bila perlu PPNI Pusat, sedangkan pelanggaran hukum diselesaikan melalui pengadilan.

Keperawatan sebagai suatu profesi harus memiliki suatu landasan dan lindungan yang jelas. Para perawat harus tahu berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan praktik keperawatan karena mereka mempunyai akontabilitas terhadap keputusan dan tindakan professional yang mer-eka lakukan. Secara umum terdapat 2 alasan terhadap pentingnya para perawat tahu tentang hukum yang mengatur praktiknya. Alasan perta-ma, untuk memberikan kepastian bahwa keputusan dan tindakan per-awat yang dilakukan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum. Kedua, untuk melindungi perawat dari liabilitas.

Hukum mempunyai beberapa fungsi bagi keperawatan :

1) Hukum memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keper-awatan mana yang sesuai dengan hukum.

2) Kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan tersebut (no

PB 13



3) membedakan tanggung jawab perawat dengan tanggung jawab profesi yang lain.

4) Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keper-awatan mandiri.

5) Membantu dalam memepertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akontabilitas dibawah hukum.

4. Permenkes RI No. HK 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang izin dan Penye-lenggaraan Praktik Perawat

Permenkes ini terdiri dari 6 Bab dan 17 pasal ringkasannya adalah sebagai berikut :

a. Bab I Ketentuan Umum

b. Bab II Perizinan

c. Bab III Penyelenggaraan Praktik

d. Bab IV Pembinaan dan Pengawasan

e. Bab V Ketentuan Peralihan

f. Bab VI Ketentuan Penutup

5. Pembagian hukum di Indonesia

Hukum sangat bervariasi baik jenis maupun golongannya, sehingga membingungkan banyak orang, contoh dalam percakapan sehari-hari atau dalam suatu kegiatan, kita sering mendengan hukum adat, hukum perkawinan, hukum tertulis atau tidak tertulis, hukum internasional, hu-kum pidana atau perdata, hukum perburuhan, hukum kesehatan, hukum keperawatan. Ruang lingkup hukum memang cukup luas, karena hukum berupaya mengatur semua aspek kehidupan manusia.

Para ahli telah membagi hukum menjadi beberapa bagian, dan yang


Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif14

perlu di pahami oleh calon perawat atau perawat, adalah pembagian hu-kum menurut isinya yaitu hukum sipil dan hukum publik.

a. Hukum Sipil

Hukum sipil mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lain, yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Hukum sipil dalam arti luas meliputi hukum perdata dan hukum dagang, sedangkan dalam arti sempit hukum sipil meliputi hukum perdata. Hukum perda-ta meliputi hukum perseorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan dan hukum warisan. Untuk menjamin ditaatinya hukum perdata, maka dibuat peraturan hukum acara perdata, dengan perantaraan hakim. Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya menga-jukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan melaksanakan putusan, meliputi tiga tahap yaitu pendahuluan, penentuan, dan pelak-sanaan.

b. Hukum publik

Hukum publik mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan. Hukum publik meliputi hukum tata Negara, hukum administrasi Nega-ra, hukum pidana dan hukum internasional. Hukum pidana mempunyai obyek pada aturan-aturan hukum mengenai kejahatan, yang terdiri dari hukum pidana umum, hukum pidana militer dan hukum pidana fiscal. Untuk cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana disusun hukum acara pidana, meliputi tiga tingkatan yaitu pemeriksaan penda-huluan, pemeriksaan dalam siding, dan pelaksanaan hukuman.

6. Pengadilan hukum di Indonesia

Pengadilan merupakan bentuk pelaksanaan dari kekuasaan ke-hakiman yang ketentuannya diatur dalam undang-undang. Peradilan dibagi menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan untuk rakyat secara umum, sedangkan peradilan khusus adalah peradilan untuk rakyat tertentu.peradilan khusus meliputi peradilan agama, militer dan serta tata usaha Negara.


Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif14

Susunan pengadilan terdiri dari tiga tingkatan yaitu pengadilan neg-eri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung. Pengadilan negeri mer-upakan pengadilan tingkat pertama yang menangani masalah hukum semua penduduk sehari-hari. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat kedua atau tingkat ulangan / bandingan. Tugas pengadilan tinggi adalah memeriksa ulang perkara perdata dan pidana, mengadukan perkara dengan tidak melalui pengadilan negeri dahulu, dan menyele-saikan sengketa tentang mengadili diantara hakim-hakim di daetrah hu-kumnya. Mahkamah agung merupakan pengadilan tertinggi. Mempu-nyai tugas dalam lingkup pengadilan yaitu sebagai pengawas pengadilan tertinggi, memutuskan semua perdata dan pidana, mengadukan perk-ara dengan tidak melalui pengadilan negeri dahulu, dan menyelesaikan sengketa tentang mengadili diantara hakim-hakim di daerah hukumnya. Mahkamah agung merupakan pengadilan tertinggi. Mempunyai tugas dalam lingkup pengadilan yaitu sebagai pengawas pengadilan tertinggi, memutuskan semua perselisihan tingkat pertama dan terahkir,memutus-kan tingkat kedua dan melakukan kasasi. Tugas di luar pengadilan meliputi mengawasi para notaries dan pengacara, mengawasi penjara, memberikan laporan pada pemerintah dan sebagai penasihat presiden sebelum mem-berikan grasi, amnesty dan abolisi.

Pendapat–pendapat tersebut sangat erat kaitannya dengan tugas per-awat, tahapan hukum baik hukum pidana maupun perdata, hampir sama dengan tahapan Asuhan keperawatan yang kita lakukan diawali dari peng-kajian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, setelah itu harus pengkaji-an lagi dan seterusnya tidak ada selesainya. Dalam hukum juga tahapann-ya adalah pendahuluan, yang kegiatannya mengidentifikasi permasalahan, selanjutnya tahap penentuan yang kegiatannya menentukan masalahnya apa, tahap terakhir pelaksanaan terhadap masalah tersebut.


16 17Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif

1. Hukum adalah suatu karya dari seluruh rakyat yang mengatur pergaulan atau tindakannya dalam berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta ketertiban umum dalam masyarakat

2. Tujuan hukum adalah untuk melindungi dan mengatur masyarakat agar tertib dan disiplin sehingga keamanan negara terjamin, dan rakyat hidup adil dan sejahtera

3. Sifat hukum yang khas dari hukum adalah sifat memaksa

4. Tugas tata hukum menyusun peraturan-peraturan yang dapat menjadi uku-ran bagi tingkah laku seseorang.

5. Sumber hukum formal adalah undang-undang, yurisprudensi, traktat dan kebiasaan.

6. Draft Rancangan Undang-undang Keperawatan revisi tanggal 13 Januari 2011 dan Permenkes RI No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik perawat.

7. Pembagian hukum meliputi hukum sipil dan hukum publik

8. Peradilan merupakan bentuk pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman yang ketentuannya diatur dalam undang-undang.

Selamat Anda telah menyelesaikan kegiatan belajar 1 dengan baik, untuk mengukur tingkat pemahaman Anda, kerjakanlah test formatif 1 dan tugas ter-struktur 1 berikut ini :

Rangkuman


16 17Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif

Tes Formatif Pilihlah satu jawaban yang Anda anggap paling tepat dibawah ini !

1. Tujuan hukum adalah

a. Melindungi dan mengatur masyarakat agar tertib dan disiplin.

b. Memaksa seseorang agar tertib dan disiplin

c. Mencari keadilan

d. Mencari kesalahan seseorang

e. Memberikan hukuman kepada seseorang yang bersalah

2. Sifat yang khas dari hukum berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan adalah …..

a. Tetap dan Tegas

b. Dinamik dan Plastik

c. Kuno dan tetap

d. Memaksa

e. Dinamik dan tegas

3. Yurisprudensi ialah ….

a. Peraturan bagi pergaulan hidup dimasyarakat

b. Memberi kepastian hukum

c. Keputusan hakim

d. Hukum kebiasaan tertulis

e. Bagian hidup masyarakat

18 PB



4. UUD 1945, merupakan tingkatan tertinggi dalam perundang-undangan, tingkatan selanjutnya setelah UUD adalah …

a. Undang-undang / perpu

b. Peraturan pemerintah

c. Keputusan presiden

d. Ketetapan MPR

e. Peraturan menteri

5. Hukum publik adalah ….

a. Mengatur hubungan orang satu dengan yang lain.

b. Mengatur cara mengajukan tuntutan hak

c. Memutuskan dan melaksanakan putusan

d. Hukum perdata

e. Hubungan antara Negara dengan alat atau perseorangan


PB 19Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif

Jika Anda telah mengerjakan test formatif tersebut, cocokanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban yang telah disediakan di bagian akhir modul ini. Lakukanlah penilaian sendiri sesuai dengan bobot soal. Selanjutnya, jika Anda yakin bahwa Anda telah mencapai nilai 80, berarti anda telah menyelesaikan kegiatan belajar 1 ini dengan baik, selamat atas keberhasilan Anda. Tetapi bila jawaban Anda belum sesuai, ulangi kembali mempelajari kegiatan belajar 1, terutama pada bagian-bagian yang Anda belum mengerti. Selamat belajar, se-moga sukses !

Rumus :

Jumlah jawaban Anda yang benarTingkat kepuasan = --------------------------------------------- x 100 % 5

Arti tingkatan penguasaan yang Anda capai :

90 % - 100 % = baik sekali

80 % - 89 % = baik

70 % - 79 % = sedang

≤ 69 % = kurang

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % keatas, Anda dapat menerus-kan ke kegiatan belajar berikutnya. Bagus Sekali! Tetapi kalau nilai Anda di bawah 80 %, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 1 ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai !

Umpan Balik dan Tindak Lanjut


20 PBPendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif

Setelah Anda selesai mempelajari kegiatan belajar tentang aspek hukum kes-ehatan dan keperawatan, tugas Anda adalah mencari artikel tentang pelang-garan yang berkaitan dengan kode etik atau hukum yang dilakukan oleh perawat serta lakukan analisis mengapa pelanggaran tersebut hal tersebut terjadi pada perawat ! Selamat mengerjakan !

Tugas Terstruktur

Documents

Kb 1