KATA PENGANTARkpud-banjarkota.go.id/1/images/LAPKIN/Laporan Kinerja...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201 5 i Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum

i Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

egala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang

Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

Banjar Tahun 2014 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

dan menjalankan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kota Banjar disusun dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Penyusunan Laporan KPU Kota Banjar mengacu pada dokumen

Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kota Banjar Tahun 2015. Menindaklanjuti rekomendasi

Menteri PAN & RB melalui Surat Nomor B/3809/M.PAN-RB/11/2013 tanggal 22

November 2013 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

yaitu salah satunya merevisi Renstra KPU, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KPU Kota Banjar Tahun 2015 menyajikan beberapa tambahan sasaran strategis dan

indikator kinerja sebagai hasil penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra).

ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015


Pelaporan Kinerja ini bertujuan untuk Memberikan informasi kinerja yang

terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah khususnya

KPU Kota Banjar untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kota Banjar Tahun 2015 ini

dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi

informasi mengenai kinerja KPU Kota Banjar dalam mencapai visi dan misi dalam

rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Clean

Government (pemerintah yang bersih) tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan

dan/atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan

misi KPU.

Dalam Laporan ini kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai

dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU Kota

Banjar, selain itu sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di

Lingkungan KPU Kota Banjar dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan

tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

KPU Kota Banjar memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan

kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian

kinerja KPU atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi

dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi

masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU lebih

baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu terwujudnya KPU

sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri,

iii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015


transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan KPU Kota Banjar ini informasi

tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan

oleh KPU Kota Banjar dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa

dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih terdapat

kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka

meningkatkan kinerja KPU Kota Banjar. Semoga upaya yang telah dilakukan

mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Banjar, Maret 2016

KPU KOTA BANJAR

SEKRETARIS,

SARJU

iv Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015


IKHTISAR EKSEKUTIF

aporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi

pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis

terhadap pengukuran kinerja.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU sebagai pengemban Amanat Undang-Undang

Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E Ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan

Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU Kota Banjar tersebut diwujudkan dalam dokumen ini

yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh

KPU Kota Banjar dalam mendukung visi dan misinya.

v Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015


Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU Kota Banjar menetapkan tujuan, sasaran

strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;

2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam

Pemilu;

3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;

4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;

5. Melaksanakan Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan

Jujur dan Adil (JURDIL).

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

2. Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu;

3. Terwujudnya KPU Kota Banjar sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional,

berintegritas dan akuntabel;

4. Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan

pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Banjar.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator

Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada;

2. Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam

Pemilukada;

3. Persentase penurunan kasus gugatan hukum terhadap penetapan DPT

Pemilukada;

vi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015


4. Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu

dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU;

5. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU.

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU telah menetapkan pula

indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada

masyarakat mengenai hak pilih, kerjasama dengan lembaga lain, pengadaan logistik

yang tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis, dan harga sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain-lain Guna meningkatkan

kinerja dimasa yang akan datang maka KPU akan melaksanakan hal-hal sebagai

berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai

dengan target kinerja yang ditetapkan.

2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang

dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan.

3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja

yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Banjar selama Tahun 2015 pada

prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Strategik dan Perjanjian Kinerja

KPU Kota Banjar. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan,

keluaran, dan hasil sebagai manifestasi dari pecapaian kinerja dapat dikatakan

berhasil dengan baik, hal ini tercermin dari pencapaian target kinerja pada lampiran.

Dalam pencapaian sasaran masih terdapat beberapa kendala baik yang

sifatnya intern maupun lintas koordinatif dengan stakeholders, seperti berkaitan

dengan dukungan pendanaan yang belum optimal dan kualitas SDM yang belum

sepenuhnya efektif dimanfaatkan.

vii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015


Hal ini ke depan perlu diupayakan adanya peningkatan alokasi anggaran

dalam bidang perencanaan. Tuntutan tersebut sebagai konsekuensi dari semakin

luasnya cakupan perencanaan daerah, serta kedudukan KPU Kota Banjar yang

senantiasa harus didukung oleh sumber daya yang optimal. Oleh karena itu,

pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu agenda utama yang

harus di prioritaskan.

Untuk memperoleh dukungan yang optimal dari seluruh stakeholders dalam

proses penyusunan perencanaan, peningkatan koordinasi merupakan hal yang

signifikan. Upaya ini dilakukan untuk menghindari adanya tumpang tindih sehingga

diharapkan akan tercipta suatu harmonisasi dalam proses penyusunan perencanaan.

viii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..................................................................................................... i

Ikhtisar Eksekutif .................................................................................................. iv

Daftar Isi ............................................................................................................... viii

Daftar Tabel .......................................................................................................... ix

I Pendahuluan ...................................................................................................... 1

A. Latar Belakang .............................................................................................. 1

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ..................................................................... 3

1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum ..................................................... 3

2. Tugas Pokok ............................................................................................ 3

3. Fungsi ...................................................................................................... 10

C. Struktur Organisasi ...................................................................................... 10

D. Sistematika Penyajian ................................................................................. 11

II Perencanaan Kinerja......................................................................................... 13

A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019 ........................................................................ 13

B. Rencana Strategis 2015 – 2019 .................................................................... 14

C. Rencana Kinerja Tahun 2015 ........................................................................ 18

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ..................................................................... 19

E. Program Kerja Tahun 2015 .......................................................................... 23

III Akuntabilitas Kinerja ........................................................................................ 24

A. Capaian Kinerja Organisasi .......................................................................... 24

B. Realisasi Anggaran ....................................................................................... 35

IV Penutup ............................................................................................................ 51

Lampiran

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar

Indikator Kinerja Utama 2015

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Rencana Kinerja Tahunan 2015

ix Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 ............................................................................................................... 18

Tabel 2.2. ............................................................................................................... 20

Tabel 2.3. ............................................................................................................... 23

Tabel 3.1 ............................................................................................................... 25

Tabel 3.2 ............................................................................................................... 29

Tabel 3.3 ............................................................................................................... 33

Tabel 3.4 ............................................................................................................... 35

Tabel 3.5 ............................................................................................................... 36

Tabel 3.6. ............................................................................................................... 36

Tabel 3.7 ................................................................................................................ 36

Tabel 3.8 ................................................................................................................ 46

1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD)

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang telah mengalami 4

(empat) kali perubahan, bahwa Pemilu merupakan perwujudan

kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesi pemerintahan yang

demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang besifat langsung, umum, bebas, jujur, adil

dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel.Untuk itu, lembaga

Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidakberpihakan

kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab

sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu

berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam

menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas

KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan

secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan

penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur

dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) dikeluarkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang logis, jelas dan akurat. Dengan dikeluarkan Inpres

ini pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus

kepada kinerja yang meliputi Rencana Strategik (Renstra), Pengukuran Kinerja,

Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Kinerja secara terpadu dalam



mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta misi organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud akuntabilitas instansi

pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Isi dari Laporan ini pada intinya merupakan

uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian visi

dan misi, penjelasan kinerja dan paparan kinerja.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat

pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja

yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja

Kegiatan (PPK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator

kinerja program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan

formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Indikator kinerja sasaran strategis KPU Kota Banjar merupakan parameter

keberhasilan seluruh pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan

KPU Kota Banjar. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan pendekatan

outcome dan atau dari output kegiatan. Indikator kinerja tingkat kegiatan

menggunakan indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome),

benefit (manfaat) dan impact (dampak).

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU

Kota Banjar adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Banjar atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat

kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kota Banjar;

2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kota Banjar;

3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kota

Banjar;

4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan

kebijakan perencanaan KPU Kota Banjar pada tahun mendatang;

5. Menjadikan KPU Kota Banjar sebagai lembaga yang memiliki integritas,

profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;



6. Menjadikan KPU Kota Tegal sebagai lembaga yang memiliki kompetensi,

kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif,

responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 4 ayat 3 disebutkan KPU

Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota, Pasal 5 ayat 3

disebutkan Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh sekretariat

Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu

oleh sekretariat. Dan pada Pasal 6 disebutkan

(1) Jumlah anggota:

a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;

b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan

c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

(2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas

seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

(3) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh

anggota.

(4) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai

hak suara yang sama.

(5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga

puluh persen).

(6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima)

tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

(7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah

diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2. Tugas Pokok

Pasal 10 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum disebutkan tugas, wewenang dan kewajiban adalah Tugas



dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam dalam Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan

pemilu dengan tepat waktu; memperlakukan peserta pemilu dan pasangan

calon secara adil dan setara. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta

menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan

oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan

suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan

sertifikat rekapitulasi suara;

h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan

suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan

Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita

acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;



i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi

peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan

hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap

daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan

membuat berita acaranya;

l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang

disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan

sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU

Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang

terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya

tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi

Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan;

n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota

kepada masyarakat;

o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan

p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.


Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta

menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;



d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan

oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang


data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota


f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil

penghitungan suara;

h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi

peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu

Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan

pelanggaran Pemilu;

j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan




tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi


perundang-undangan;

k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada

masyarakat;

l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan

m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.


pemilihan bupati/walikota meliputi:



a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan

bupati/walikota;

b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK,

PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan

memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta

pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;

e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua

tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan

pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan

bupati/walikota;

g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang


data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota


h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan

gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi

persyaratan;

j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan

suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil

penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota

yang bersangkutan;

k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi

peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan

hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;

m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita

acaranya;



n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui

KPU Provinsi;

o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu

Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan

pelanggaran pemilihan;

p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan




tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi


perundang-undangan;

q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU

Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan

pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan

pemilihan bupati/walikota;

t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri,

bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota; dan

u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati,

dan walikota berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan

tepat waktu;



b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan

wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan

setara;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada

masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang

disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan

Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU

dan ANRI;

g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta

menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota

dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat

kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari

setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

k. melaksanakan keputusan DKPP; dan

l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi

dan/atau peraturan perundang-undangan.

(5) Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar

Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota bertugas:

1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

2) memberikan dukungan teknis administratif;

3) membantu pelaksanaan tugas KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam

menyelenggarakan Pemilu;



4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu

dan Pemilihan;

5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan

KPU/KIP Kabupaten/Kota;

6) memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;

7) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan

pertanggungjawaban KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

8) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

3. Fungsi

Menurut Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 5 disebutkan :

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan

Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas

Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara

langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota

secara demokratis”.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Uraian Tugas Staf

Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah

penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan

tingkat kabupaten/ kota yang sifatnya hierarkis dan tetap.

C. Struktur Organisasi

Pada Pasal 62 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan : “Struktur organisasi

Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU



Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan KPU setelah berkonsultasi

dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan

aparatur negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010

tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Uraian Tugas Staf

Pelaksanan Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota disebutkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota terdiri atas :

Sekretaris KPU Kota Banjar, dibantu oleh :

a. Subbagian Program dan Data;

b. Subbagian Hukum;

c. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;

d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

e. Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan ini, dapat dibantu 1 (satu) atau lebih staf pelaksana.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2015.

Capaian kinerja (performance results) 2015 tersebut diperbandingkan dengan

Penetapan Kinerja (performance agreement) 2015 sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap

rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah

kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan

pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah KPU Kota Banjar Tahun 2015 adalah sebagai berikut ini:

Kata Pengantar, memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan

dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja;

Ikhtisar Eksekutif, memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh

Laporan Akuntabilitas Kinerja;

Bab I – Pendahuluan, Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama

(Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi;



Bab II – Perencanaan Kinerja, Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian

kinerja tahun yang bersangkutan. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan,

sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan

dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kota

Banjar;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, Disajikan capaian Kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi dan uraian realisasi anggaran yang digunakan

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen perjanjian kinerja;

Bab IV – Penutup, Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan

dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan

kinerja Sekretariat KPU Kota Banjar serta strategi pemecahan masalah yang

akan dilaksanakan ditahun mendatang.

Lampiran

1. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019

embangunan Bidang Politik akan memasuki suatu tahap yang sangat

menentukan pada 5 (lima) tahun mendatang karena akan sangat

besar tekanannya pada pemantapan nilai-nilai yang menjadi

substansi demokrasi. Demokrasi Indonesia akan memasuki usia

dewasa 17 tahun pada tahun 2015, terhitung sejak reformasi pada 1998.

Capaian penting selama ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Indonesia tetap

merupakan sebuah negara kesatuan yang utuh terbentang dari Sabang sampai

dengan Merauke. Di samping itu, Indonesia telah berhasil menjadikan pemilu yang

demokratis menjadi instrumen yang dilaksanakan secara rutin untuk

menempatkan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif dan presiden di

lembaga eksekutif, dengan kontrol yang kuat dari masyarakat sipil. Dua hal

yang sudah dicapai tersebut merupakan modalitas untuk bergerak lebih maju

dan menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang kokoh, yang tidak

hanya tampak demokrasi proseduralnya, melainkan juga jiwa dan semangatnya

dalam menerapkan demokrasi substansial. Hal penting ke depan adalah

bagaimana mempertahankan capaian yang telah diraih selama ini, dan

mendorong perbaikan sistem politik lebih lanjut agar proses konsolidasi demokrasi

tetap berlanjut menuju demokrasi terkonsolidasi pada akhir tahun 2025.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan

kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD,

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan

guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan

Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk

periode 2015-2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar disusun berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain

menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah

dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka

menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh

seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima)

tahun mendatang.

Terkait dengan kepemiluan, tantangan terbesar yang akan dihadapi

Indonesia dalam lima tahun mendatang adalah menyiapkan penyelenggaraan

pemilu yang lebih berkualitas, yang lebih demokratis, damai, jujur dan adil, dan

diselenggarakan secara serentak, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi pada

bulan 23 Januari 2014 yang mengamanatkan pelaksanaan pemilu serentak pada

tahun 2019.

Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara

pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik

di mata masyarakat. Tantangan lainnya adalah bagaimanakah meningkatkan

partisipasi politik pemilih baik pada pemilu presiden dan pemilu legislatif

khususnya pada tingkat provinsi/kabupaten/kota. Adanya peningkatan partisipasi

pemilih yang aktif (bukan mobilisasi) akan sangat tergantung pada pendidikan

pemilih yang tidak dilakukan secara tergesa-gesa, dan memerlukan periode

waktu yang tidak pendek. Tingkat partisipasi politik pemilih yang berkualitas

merupakan barometer keberhasilan penyelenggara Pemilu.

B. Rencana Strategis 2015 – 2019

Dalam RPJM ke–3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang

hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas

penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi

yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya

indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi;

indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan

membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat

akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Kota Banjar

berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang



Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 yang memuat

tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas

sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU pada kurun waktu tahun 2015

sampai dengan tahun 2019. Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang

menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan

Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL “.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan

Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan

mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang

teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional

sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara

pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen

penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya

manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda

prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan

kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan

pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi

penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi

terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai

komitmen KPU Kota Banjar yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya

dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu Penyelenggaraan Pemilu

dan Pelaksanaan Demokrasi.

Disamping itu relevansi Visi KPU dengan Visi Nasional yang tertuang dalam

RPJMN (2015-2019) menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang

memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksaan Demokrasi

Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Untuk menjabarkan visi tersebut diatas, maka KPU telah menyusun Misi. Visi

dan Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu

2015-2019. Adapun Misi KPU Kota Banjar adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara

Pemilu yang Profesional;

2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum,

progesif, dan partisipatif;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku

kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan

pemilih yang berkelanjutan;

5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.

6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan

pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik

penyelenggara Pemilu;

7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan,

akuntabel, serta aksesable.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut

dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan

tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU Kota Banjar

dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam

memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun

ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang

dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan

kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di

Indonesia;



4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;

5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan

aksesabel.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya

dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat

menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian

program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam

suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini

diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan

alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3

tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang

hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran

strategis sebagai berikut :

a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;

c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan

hak pilihnya;

d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar

pemilih;

e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan

penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan

suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran


a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;

b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;

c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;

d. Opini BPK atas LHP;

e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;



f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil

Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran


a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;

b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

C. Rencana Kinerja Tahun 2015

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga Komisi

Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2015 terdapat 2 (dua) program, 8 (delapan)

kegiatan dan 20 (dua puluh) Output, yang akan dilaksanakan selama kurun waktu

tahun 2015.

Program yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar pada

hakekatnya adalah penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dengan berbagai rincian

kegiatan pokok dan pendukung lainnya.

KPU Kota Banjar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra

KPU Tahun 2015-2019, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak

dicapai pada tahun 2015. Rencana Kinerja Tahun 2015 merupakan tahun pertama

dari periode Renstra 2015-2019 yaitu:

Tabel 2.1.

Rencana Kinerja 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

Meningkatnya Kualitas

Penyelenggaraan Pemilu


b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam

Pemilu;

c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam

DPT yang menggunakan hak pilihnya;

d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi

tidak masuk dalam daftar pemilih;

e. Persentase KPPS yang telah menerima

perlengakapan pemungutan dan penghitungan

suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari

pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

75

77

Meningkatnya Kapasitas

Penyelenggara Pemilu

a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik

kesekretariatan KPU ;

b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian

administrasi kepegawaian;

c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap

penyelenggara Pemilu;

100




e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai

politik pasca Pemilu;

f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi

pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur,

Bupati, dan Walikota.

Meningkatnya Kualitas

Regulasi Kepemiluan

a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan

dalam penyusunan regulasi;

b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh

KPU.

80

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan Instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator kinerja.

Dengan

Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun

manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif,akuntabel dan berorientasi

hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah

untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai

wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai

dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai

dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Ringkasan perjanjian kinerja KPU Tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam

tabel berikut:



Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja 2015

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 Trasnparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Lingkungan Setjen KPU

Jumlah Draft Juknis/Juklak Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU

1

Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU Kota Banjar

100%

KPU Kota Banjar yang menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid

100%

Prosentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

100%

Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/kota dalam Pengelolaan Keuangan

100%

Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU

100%

2 Terselenggaraanya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Serta Terpenuhinya Logistik Keperluan Pemilu.

Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merumuskan kebutuhan logistik Pemilu sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan kondisi masing-masing satuan kerja.

90%

Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pengadaan logistik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

90%

Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendistribusikan logistik Pemilu sesuai SOP dan kondisi masing-masing daerah

95%

Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP.

77,5%

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi.

Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL

77,5%

Prosentase (%) fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain

77,5%

Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

77,5%

Prosentase (%) Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU

100



Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di Kota Banjar

5

Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur

100%

Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu

7

4 Terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Setjen KPU

Prosentase Pengajuan Berkas Persyaratan Administrasi Kepegawaian Yang diproses 2 (dua) bulan sebelum terhitung mulai (TMT)

100%

Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Yang dikenai Sanksi

90%

Prosentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

100%

Prosentase Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat melalui seleksi umum sesuai dengan kebutuhan KPU

90

Jumlah dokumen nominatif kepegawaian yang termutakhirkan setiap bulan

12

Jumlah anggota KPU daerah pemekaran yang akan terseleksi

0

Jumlah rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian

0

5 Tereselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Seharihari Untuk KPU Seluruh Indonesia

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengadministrasikan barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat.

90%

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname tepat waktu.

100%

Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut

100%

Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan

100%

Jumlah draft pedoman pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan di lingkungan KPU.

1

Jumlah KPU Provinsi yang telah menerapkan PKPU tentang Tata Naskah Dinas KPU.

1

Jumlah Laporan Penyelenggaraan/penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU

1

Jumlah KPU Provinsi yang telah menyelamatkan arsip Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilikada yang bersifat permanen kepada lembaga

1



Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.

100%

Persentase pengadaan barang dengan menggunakan E-Procurement.

100%

Persentase hasil notulensi rapat yang dapat disampaikan dalam waktu 3 hari

85%

Jumlah kejadian gangguan keamanan dalam di lingkungan KPU

0

6 Terselenggaranya Pemeriksaan yang Transparan dan Akuntabel

Penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, kepegawaian dan barang milik negara

18%

Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

70%

Penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti

80%

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC

75%

Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

100%

Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien

60%

7 Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU/KPU Prov/Kab/Kota

Persentase akumulasi kemajuan pengadaan meubelair dan belanja modal

100%

Persentasi akumulasi kemajuan pembangunan / rehabilitasi gedung KPU Prov/Kab/Kota, pengadaan meubelair dan belanja modal

100

Persentase tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelayanan kepemiluan terkait terhadap partai politik, DPD, dan dana kampanye

75%

Jenis publikasi, dokumentasi, dan informasi produk hukum

2

Jumlah KPU Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Tahapan Pemilu

1

8 Terselenggaraanya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhannya

Jumlah rancangan peraturan KPU yang disusun berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan

2

Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

80%

9 Terselenggaranya Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialiasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada.

1

Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

100%

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID

1



Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014

1

Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

1

Jumlah pusat pendidikan pemilih 1

% Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

75%

E. Program Kerja Tahun 2015

Perencanaan Program Kerja Penyelarasan KPU Kota Banjar Tahun 2015

disusun berdasarkan RKA-KL Rencana Kerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2015.

Adapun prosentase alokasi anggaran KPU Kota Banjar Tahun Anggaran 2015

perkegiatan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Prosentase Alokasi Anggaran Per Kegiatan

BA DIPA 076 KPU Kota Tegal Tahun Anggaran 2015

Kode Akun Program/Kegiatan Anggaran %

01.3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Rp 757.957.000 54,70%

01.3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

Rp 10.045.000 0,72%

01.3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Rp 26.740.000 1,93%

01.3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Rp 3.140.000 0,23%

01.3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Rp 472.324.000 34,09%

01.3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Rp 2.400.000 0,17%

06.3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

Rp 59.980.000 4,33%

06.3364

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Rp 53.085.000 3,83%

Jumlah Rp 1.385.671.000 100,00%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

apaian Kinerja pada KPU Kota Banjar selama Tahun 2015 untuk

setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan

hasil pengukuran Kinerja organisasi. Sistem akuntabilitas publik yang

baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan

mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif,

serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian

indikator kinerja.

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar berusaha menyusun dan

menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu

tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah

merupakan gambaran sejauh mana sebuah instansi/lembaga telah melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Penentuan

indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur

sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis

sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2015 dengan standar nasional;

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian kinerja.



Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis,

diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan

baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2015.

Akuntabilitas kinerja KPU Kota Banjar, dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah

ini.

Adapun yang menjadi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat dilihat

pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Indikator Kinerja Utama

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam

Pemilu;

75 75 100

2 Persentase partisipasi pemilih perempuan

dalam Pemilu; 60 79 132

3 Persentase pemilih disabilitas yang

terdaftar dalam DPT yang menggunakan

hak pilihnya;

60 60 100

4 Persentase pemilih yang berhak memilih

tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; 70 78 111

5 Persentase KPPS yang telah menerima

perlengakapan pemungutan dan

penghitungan suara paling lambat 1

(satu) hari sebelum hari pemungutan


100 100 100

6 Persentase terpenuhinya jumlah pegawai

organik kesekretariatan KPU ;

7 Persentase ketepatan waktu penyelesaian

administrasi kepegawaian; 100 100 100

8 Persentase pelanggaran kode etik

terhadap penyelenggara Pemilu; - - -

9 Opini BPK atas LHP; WTP WDP -

10 Persentase ketepatan waktu dalam

verifikasi partai politik pasca Pemilu; - - -

11 Persentase ketepatan waktu dalam

verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil


- - -

12 Persentase partisipasi pemangku

kepentingan dalam penyusunan regulasi;

75 75 -

13 Persentase sengketa hukum yang

dimenangkan oleh KPU. 80 100 -



Kinerja KPU Kota Banjar Tahun 2015, pada hakekatnya merupakan suatu

bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis

2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2015

akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah

ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka

dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke

elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka

penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara

menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kota Banjar Tahun 2015

dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran

dengan realisasinya.

Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data

kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :

(1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan

reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan

laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan

pencapaian kinerja KPU Kota Banjar.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat

pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja

dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan

(PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang

berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja

dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran

(PPS).

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik

dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam

kondisi :

a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,

maka digunakan rumus :

% Capaian = Realisasi x 100 % Target



b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

maka digunakan rumus :

% Capaian = Target – (Realisasi – Target) x 100 % Target

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja

sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator

kinerja dan pencapaian sasaran.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan

pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan

pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan

efektivias. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output

dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan

tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang

dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi

masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai

dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya,

diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukan

bahwa realisasi melampaui target.

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama dari seluruh kebijakan/ program dijabarkan kedalam

indikator kinerja kegiatan yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau kegagalan

kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun Anggaran 2015. Indikator Kinerja

Kegiatan tersebut di identifikasikan sebagai berikut:

1). Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan

Sekretariat KPU Kota Banjar;

a) Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

b) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;

c) Layanan perkantoran.

2). Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan

Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu;

a) Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen

Logistik Pemilu;



3). Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

a) Dokumen Perencanaan dan Data;

b) Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU;

4). Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi

Kepegawaian.

a) Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM;

b) Layanan Peningkatan Kompetensi SDM;

5). Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

a) Penatausahaan Barang Milik Negara;

b) Pengelolaan Persediaan (Stock Opname);

c) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN.

d) Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip;

e) Layanan Perkantoran;

6). Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan

Sekretariat KPU Kab/Kota.

a) Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU;

7). Penyiapan Penyusunan Rancangan PKPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa

dan Penyuluhan Peraturan Per-UU yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan

Pemilu

a) Advokasi dan Sengketa Pemilu;

b) Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum;

c) Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan dan Pemilukada;

8). Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/

Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.

a) Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kab/Kota;

b) Pusat Pendidikan Pemilih;

c) Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada;

Analisis efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara

sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan

terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap

penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan

dilaksanakan.



Tabel 3.2 Sasaran Program/Kegiatan berdasarkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 Trasnparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Lingkungan Setjen KPU

Jumlah Draft Juknis/Juklak Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU

1

Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU Kota Banjar

100%

KPU Kota Banjar yang menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid

100%

Prosentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

100%

Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/kota dalam Pengelolaan Keuangan

100%

Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU

100%

2 Terselenggaraanya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Serta Terpenuhinya Logistik Keperluan Pemilu.

Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merumuskan kebutuhan logistik Pemilu sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan kondisi masing-masing satuan kerja.

90%

Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pengadaan logistik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

90%

Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendistribusikan logistik Pemilu sesuai SOP dan kondisi masing-masing daerah

95%

Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP.

77,5%

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi.


77,5%


77,5%

Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

77,5%

Prosentase (%) Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU

100



Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di Kota Banjar

5

Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur

100%


7

4 Terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Setjen KPU

Prosentase Pengajuan Berkas Persyaratan Administrasi Kepegawaian Yang diproses 2 (dua) bulan sebelum terhitung mulai (TMT)

100%

Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Yang dikenai Sanksi

90%

Prosentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

100%

Prosentase Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat melalui seleksi umum sesuai dengan kebutuhan KPU

90

Jumlah dokumen nominatif kepegawaian yang termutakhirkan setiap bulan

12

Jumlah anggota KPU daerah pemekaran yang akan terseleksi

0

Jumlah rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian

0

5 Tereselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Seharihari Untuk KPU Seluruh Indonesia

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengadministrasikan barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat.

90%

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname tepat waktu.

100%

Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut

100%

Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan

100%

Jumlah draft pedoman pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan di lingkungan KPU.

1

Jumlah KPU Provinsi yang telah menerapkan PKPU tentang Tata Naskah Dinas KPU.

1

Jumlah Laporan Penyelenggaraan/penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU

1

Jumlah KPU Provinsi yang telah menyelamatkan arsip Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilikada yang bersifat permanen kepada lembaga

1



Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.

100%

Persentase pengadaan barang dengan menggunakan E-Procurement.

100%

Persentase hasil notulensi rapat yang dapat disampaikan dalam waktu 3 hari

85%

Jumlah kejadian gangguan keamanan dalam di lingkungan KPU

0

6 Terselenggaranya Pemeriksaan yang Transparan dan Akuntabel

Penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, kepegawaian dan barang milik negara

18%

Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

70%

Penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti

80%

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC

75%

Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

100%


60%

7 Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU/KPU Prov/Kab/Kota

Persentase akumulasi kemajuan pengadaan meubelair dan belanja modal

100%

Persentasi akumulasi kemajuan pembangunan / rehabilitasi gedung KPU Prov/Kab/Kota, pengadaan meubelair dan belanja modal

100

Persentase tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelayanan kepemiluan terkait terhadap partai politik, DPD, dan dana kampanye

75%

Jenis publikasi, dokumentasi, dan informasi produk hukum

2

Jumlah KPU Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Tahapan Pemilu

1

8 Terselenggaraanya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhannya

Jumlah rancangan peraturan KPU yang disusun berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan

2

Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

80%

9 Terselenggaranya Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/ Sosialiasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada.

1

Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

100%




1


1

Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

1


% Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

75%

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

KPU Kota Banjar secara umum dapat mencapai target kinerja

sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2015. Analisis dan evaluasi capaian

kinerja KPU pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hingga akhir tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar telah

melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh

capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran



b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;

c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan

hak pilihnya;

d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar

pemilih;

e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan

penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan


2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran


a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;

b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;

c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;


e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;



f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil


3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran


a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;

b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Output

Tahun 2015

Uraian Output Kegiatan

Anggaran Output

Pagu Total

Realisasi %

Realisasi Target

Total Realisasi

Total Realisasi

(Rp.) (Rp.) (%) (volume) (volume) ( % )

3355.003

27.393.000 26.905.125 98,22% 1 1 100 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

(Laporan)

3355.007

14.671.000 14.109.500 96,17% 1 1 100

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

(Laporan)

3355.994

715.893.000 714.037.443 99,74% 12 12 100 Layanan Perkantoran

(BULAN LAYANAN)

3356.008

10.045.000 9.245.000 92,04% 1 1 100

Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu

(Dokumen)

3357.001

19.840.000 19.650.000 99,04% 1 1 100 Dokumen perencanaan dan data kepemiluan

(Dokumen)

3357.018

6.900.000 6.890.000 99,86% 1 1 100

Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum

(Laporan)

3358.001

2.200.000

2.200.000 100,00% 1 1 100

Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia.

(Laporan)

3358.003

940.000 940.000 100,00% 2 2 100 Layanan peningkatan kompetensi SDM

(Orang)



3360.008

17.376.000

12.126.450 69,79% 3 3 100

Penatausahaan Barang Milik Negara

(DOKUMEN)

3360.009

1.950.000 1.950.000 100,00% 1 1 100 Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)

(UNIT)

3360.010

2.550.000

- 0,00% 4 0 0

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN

(LAPORAN)

3360.015

9.754.000 9.697.450 99,42% 1 1 100 Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip

(Laporan)

3360.994

440.694.000

409.484.884 92,92% 12 12 100 Layanan Perkantoran

(BULAN LAYANAN)

3361.005

2.400.000

1.760.000 73,33% 1 1 100

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU

(LAPORAN)

3363.010

58.100.000

14.494.000 24,95% 1 1 100

Advokasi dan Sengketa Hukum

(Kasus)

3363.012

1.080.000

1.080.000 100,00% 1 1 100

Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

(Dokumen)

3363.013

800.000 700.000 87,50% 1 1 100 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu

3364.004

13.530.000 5.306.500 39,22% 5 0 0

Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(Orang)

3364.032

25.905.000 25.764.841 99,46% 1 1 100 Pusat pendidikan pemilih

(Satker)

3364.033

13.650.000 13.462.090 98,62% 1 1 100

Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada.

(LAPORAN)

Jumlah Total 1.385.671.000 1.289.803.283 93,08% 52 43 82,69



Skala Penilaian Capaian

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran,

dikategorikan sesuai skala penilaian capaian dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4.

Skala Penilaian Capaian

NO RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN

1. Kurang dari 5 % Gagal

2. 55 % sampai 75 % Cukup Baik

3. 76 % sampai 100 % Baik

4. Lebih dari 100 % Sangat Baik

Tabel 3.2 menunjukan bahwa rata-rata pencapaian kinerja kegiatan KPU Kota Banjar

Tahun 2015 sebesar 82,69 %, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa kegiatan

KPU Kota Banjar berada dalam skala 76 % sampai dengan 100 % atau dalam skala

penilaian capaian “Baik”.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran KPU Kota Banjar Tahun 2015, pagu dan

realisasi anggaran per program dapat dirinci sebagai berikut : Dari pagu anggaran

KPU Kota Banjar sebesar Rp. 1.385.671.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh

Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah). Perencanaan kinerja dan

penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih dilakukan

penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak

pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Revisi anggaran DIPA KPU Kota

Banjar tahun 2015 terdiri atas revisi SP-RKAKL, revisi DIPA dan revisi POK total

sebanyak 4 kali.

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar telah berupaya melaksanakan

amanat yang diemban sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki

integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, dengan mempertanggung

jawabkan anggaran yang digunakan berbasis kinerja.

Penyerapan/realisasi anggaran semester I tahun 2015 (30 Juni 2015)

sebesar Rp. 630.695.611 (47,94 %).Sedangkan sampai dengan akhir semester II

tahun 2015 (31 Desember 2015) sebesar Rp. 1.289.803.283 (93,08 %), dengan

rincianper program sebagai berikut :



Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Anggaran Per Semester

KPU Kota Banjar Tahun 2015

No Program Alokasi

(Rp.)

Realisasi s.d 30 Juni

2015 (Rp.)

Realisasi s.d 31

Desember 2015

(Rp.)

1. 076.01.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

1.272.606.000 607.604.112

(48,27 %)

1.228.995.852

(96,57 %)

2. 076.01.06 Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

113.065.000 23.091.499

(40,68 %)

60.807.431

(53,78 %)

Total 1.385.671.000 630.695.611

(47,94 %)

1.289.803.283

(93,08 %)

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Anggaran 2014 dan 2015

No Jenis Belanja

Pagu Anggaran

2015

(Rp.)

Realisasi TA 2015

(Rp.)

Pagu Anggaran

2014

(Rp.)

Realisasi TA

2014 (Rp.)

1. Belanja Pegawai 715.893.000 714.037.443 798.111.000 795.503.902

2. Belanja Barang 669.778.000 575.765.840 9.386.548.000 7.342.524.018

3. Belanja Modal 0 0 18.000.000 13.282.500

Jumlah 1.385.671.000 1.289.803.283

(93,08 %)

10.202.659.000 8.151.310.420

(79,89 %)

Tabel 3.7

Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja

KPU Kota Banjar Tahun 2015

Uraian Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.) Sisa Anggaran

%

Realisasi

1 2 3 4 5

A. BELANJA 1.385.671.000 1.283.803.283 95.867.717 93,08

1. Belanja Pegawai 715.893.000 714.037.443 1.855.557 99,74

2. Belanja Barang 669.778.000 575.765.840 94.012.160 85,96

3. Belanja Modal 0 0 0 0



1. Berdasarkan informasi tersebut terdapat beberapa kendala yang berkaitan

dengan penyerapan anggaran DIPA Tahun Anggaran 2015 Pada Komisi

Pemilihan Umum Kota Banjar untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2015 sudah empat kali revisi DIPA :

a. Revisi Pertama tanggal 17 Februari 2015 dari Kantor Wilayah DJPB

Provinsi Jawa Barat yaitu Pergantian Kuasa Pengguna Anggaran.

b. Revisi Kedua tanggal 8 April 2015 dari Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa

Barat yaitu Perubahan Akun Bantuan Sosial dan Penambahan Akun

Persediaan.

c. Revisi Ketiga tanggal 8 Juli 2015 dari Direktorat Jenderal Anggaran

Jakarta untuk penambahan anggaran Bantuan Hukum.

d. Revisi Keempat tanggal 4 Desember 2015 dari Kantor Wilayah DJPB

Provinsi Jawa Barat yaitu penambahan anggaran untuk kekurangan

Belanja Pegawai.

Adapun upaya yang akan dilakukan dalam rangka mempercepat

prosespeningkatan penyerapan anggaran, sebagai berikut :

1) Melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Sekretaris KPU Kota Banjar

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan

kegiatan pada unit kerja KPU Kota Banjar. Kegiatan ini melibatkan setiap

unsur pelaksana anggaran baik PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),

Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi.

2) Mendorong percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatanPengadaan

Barang dan Jasa.

Berdasarkan informasi di atas, penyerapan anggaran Komisi Pemilihan

Umum Kota Banjar mencapai 93,08 % pada Tahun Anggaran 2015.

Adapun capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2015 sebagai

berikut :

Sasaran 1

Transparansi akuntabilitas dan pengelolaan administrasi keuangan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja

kegiatan, yaitu Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan,

Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan dan Ketepatan

pembayaran gaji/ honor/ tunjangan pegawai.



Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian

Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan 1 1 100

Ketepatan dan kecermatan dalam penyusunan laporan keuangan 1 1 100

Ketepatan pembayaran gaji / honor/tunjangan pegawai 12 12 100

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Ketepatan dan Kepatuhan

Dalam Pelaksanaan Keuangan, KPU Kota Banjar melaksanakan kegiatan penyusunan

laporan keuangan SAP sesuai dengan PMK Nomor 70 Tahun 2010 baik bulanan,

semesteran maupun tahunan.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Ketepatan dan kecermatan dalam

penyusunan laporan keuangan, KPU Kota Banjar melaksanakan kegiatan antara lain:

a. Penyusunan pertanggung jawaban laporan keuangan bulan Januari

sampai dengan Desember Tahun 2015;

b. Penyusunan CALK semester I dan II Tahun 2015.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ketepatan pembayaran gaji/honor/

tunjangan pegawai, KPU Kota Banjar melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Pembayaran gaji, honor dan tunjangan bulan Januari sampai dengan

Desember Tahun 2015 yang tepat waktu.

b. Pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 (tiga belas).

Sasaran 2

Terselenggaraanya pengelolaan dan pemeliharaan data, dokumen, arsip,

serta logistik Pemilu

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator

kinerja kegiatan, sebagai berikut :


Capaian

1. Akurasi jumlah dan jenis data, dokumen, arsip, serta logistik pemilu

1 Dokumen 1 Dokumen 100



Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Akurasi jumlah dan jenis data,

dokumen, arsip, serta logistik pemilu, KPU Kota Banjar melaksanakan kegiatan

antara lain :

a) Pemeliharaan dan inventarisasi logistik eks pemilu gubernur dan wakil

gubernur Jawa Barat Tahun 2013;

b) Pemeliharaan dan inventarisasi logistik eks pemilu walikota dan wakil

walikota Banjar Tahun 2013;

c) Pemeliharaan dan inventarisasi logistik eks pemilu legislatif Tahun 2014;

d) Pemeliharaan dan inventarisasi logistik eks pemilu presiden dan wakil

Presiden Tahun 2014.

Sasaran 3

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar

Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja

kegiatan sebagai berikut :


Capaian

1. Kesesuaian antara Renstra dan RenjaK/L dengan RKA K/L KPU Kota Banjar


2. Tertib penyusunan LAKIP Tahun 2016 dan TAPKIN Tahun 2016 KPU Kota Banjar

1 Laporan 1 Laporan 100

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan kesesuaian antara Renstra dan

Renja K/L dengan RKA K/L, KPU Kota Banjar melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Rapat pencermataan ADK RKA-KL KPU Kota Banjar Tahun 2016

b. Penyusunan TOR, RAB dan RKA-KL KPU Kota Banjar Tahun 2016

c. Penyusunan dokumen pendukung format 1 sampai dengan format 6.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan LAKIP dan

TAPKIN, KPU Kota Banjar melaksanakan kegiatan Penyusunan LAKIP Tahun 2015

dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Selanjutnya untuk monitoring dan

evaluasi kegiatan, KPU Kota Banjar melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan



tugas bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2015, serta menginput

data triwulan kedalam aplikasi PP 39 Tahun 2006 BAPPENAS.

Sasaran 4

Terselenggaranya penataan organisasi,pembinaan dan pengelolaan

SDM serta tertib administrasi kepegawaian

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja



Capaian

1. Terwujudnya SDM yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang kerja


2. Terwujudnya SDM yang memiliki integritas dan berkompeten dalam pelaksanaan tugas

2 Orang - 0

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Terwujudnya SDM yang

mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang kerja, KPU Kota Banjar

melaksanakan kegiatan, yaitu Pelantikan/pengambilan sumpah janji pejabat

struktural.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Layanan peningkatan

kompetensi SDM, KPU Kota Banjar mengirim personil untuk mengikuti kegiatan

Diklat undangan dari KPU Provinsi Jawa Barat.

Sasaran 5

Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 5 (ima) indikator kinerja



Capaian

1. Terwujudnya penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di KPU Kota Banjar




2. Terlaksananya evaluasi hasil pemeriksaan dan laporan stock opname Barang Milik Negara (BMN) dengan tertib

1 Unit 1 Unit 100

3. Terlaksananya evaluasi hasil pemeriksaan laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan tertib

4 Laporan - 0

4. Terlaksananya penataan, pendataan, dan penilaian arsip dan dokumen di KPU Kota Banjar dengan baik


5. Pelayanan ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Sekretariat KPU dengan baik dan optimal

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Terwujudnya penatausahaan dan

pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di KPU Kota Banjar melaksanakan kegiatan

antara lain :

a. pengelolaan SIMAK BMN tahun 2015.

b. Permohonan Penetapan Status BMN.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Terlaksananya evaluasi hasil

pemeriksaan dan laporan stock opname Barang Milik Negara (BMN) dengan

tertib, KPU Kota Banjar melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Stock opname dan penatausahaan pada kendaraan dinas;

b. Stock opname dan penatausahaan pada peralatan elektronik;

c. Stock opname dan penatausahaan pada peralatan kantor;

d. Stock opname dan penatausahaan pada kotak suara;

e. Stock opname dan penatausahaan pada bilik suara;

f. Pemasangan sticker nomor registrasi terhadap seluruh barang milik

Negara.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Terlaksananya evaluasi hasil

pemeriksaan laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan tertib, KPU Kota Banjar

tidak melaksanakan kegiatan karena tidak adanya Tuntutan Ganti Rugi.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Terlaksananya penataan, pendataan,

dan penilaian arsip dan dokumen di KPU Kota Banjar dengan baik, KPU Kota Banjar

melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Penataan arsip dan dokumen pilgub Jawa Barat Tahun 2013;

b. Penataan arsip dan dokumen Pileg Tahun 2014;

c. Penataan arsip dan dokumen pilpres Tahun 2014.



Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Pelayanan ketatausahaan,

perlengkapan, dan kerumahtanggaan Sekretariat KPU dengan baik dan optimal, KPU

Kota Banjar melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Menyelenggarakan kebutuhan sehari-hari perkantoran.

b. Pelayanan daya dan jasa

c. Pemeliharan perkantoran

d. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.

Sasaran 6

Tersedianya reviu hasil laporan keuangan KPU Kota Banjar

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (Satu) indikator kinerja kegiatan

sebagai berikut :


Capaian

1. Adanya kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan surat pertanggungjawaban keuangan KPU Kota Banjar


Pencapaian indikator kinerja Adanya kesesuaian antara laporan

pertanggungjawaban dengan surat pertanggungjawaban keuangan KPU Kota Banjar,

KPU Kota Banjar melaksanakan kegiatan pemaparan dan pensinkronan laporan

keuangan SAKPA dan SIMAK BMN di KPU Provinsi Jawa Barat.

Sasaran 7

Tersusunnya dan tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemilu,baik pemilukada maupun pemilu Nasional yang dapat

menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu

dan juga menghadapi sengketa hasil pemilu






Capaian

1. KPU Kota Banjar telah menyelenggarakan pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga akan bebas dari gugatan hasil pemilu

1 Kasus - 0

2. Tersusun dan tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan pemilu secara lengkap dan up to date


3. Adanya pemahaman yang komperhensif mengenai produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, sehingga dapat diaplikasikan dengan baik

1 Kegiatan - 0

Pencapaian indikator kinerja kegiatan KPU Kota Banjar telah

menyelenggarakan pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga akan

bebas dari gugatan hasil pemilu, KPU Kota Banjar tidak melaksanakan kegiatan

tersebut, karena tidak adanya gugatan hasil pemilu yang telah dilaksanakan di Kota

Banjar.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Tersusun dan tersedianya

produk hukum yang berkaitan dengan pemilu secara lengkap dan up to date, KPU

Kota Banjar melaksanakan kegiatan penggandaan Undang-Undang/Peraturan/

Keputusan yang terkait dengan pemilukada.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Adanya pemahaman yang

komperhensif mengenai produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pemilu, sehingga dapat diaplikasikan dengan baik, KPU Kota Banjar tidak

melaksanakan kegiatan tersebut, karena di Kota Banjar tidak menyelenggarakan

pemilukada serentak pada Tahun 2015.

Sasaran 8

Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD serta pelaksanaan

bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi dalam rangka Pendidikan pemilih






Capaian

1. Terlaksananya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) dengan baik


2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum


3. Penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi mengenai proses penyelenggaraan maupun hasil Pemilu di Kota Banjar


Pencapaian indikator kinerja kegiatan terlaksananya proses Penggantian

Antar Waktu (PAW) dengan baik, KPU Kota Banjar mengikuti kegiatan bimtek

SIMPAW di KPU Provinsi Jawa Barat.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam Pemilihan Umum, KPU Kota Banjar melaksanakan kegiatan antara

lain :

a. Memfasilitasi kegiatan riset Studi tentang Riset Pemahaman, Persepsi, dan

Pengalaman Pemilih terhadap Politik Uang (Money Politics/Vote Buying)

di Kota Banjar Tahun 2015 bekerjasama dengan STISIP Kota Banjar;

b. Melaksanakan publikasi hasil riset tersebut.

Dari indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU dengan target

WTP, pada tahun 2015 telah tercapai WDP. Pencapaian ini adalah suatu kemajuan

yang sangat signifikan, KPU Kota Banjar berharap di Tahun 2015 dapat terus

meningkatkan kualitas laporan keuangan agar dapat menyajikan seluruh informasi

keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipahami, serta memperoleh opini audit

terbaik yaitu WTP sesuai program yang telah dicanangkan pemerintah.

Opini BPK sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009, KPU Kota Banjar

mendapat opini BPK atas Laporan Keuangan adalah disclaimer (Tidak Memberikan

Pendapat), dan baru pada Tahun 2010, KPU telah berhasil mendapat opini BPK atas

Laporan Keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion,

dengan pengecualian sebagai berikut:

1. Pelaporan Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran KPU Tahun 2010 belum

memadai;

2. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran belum tertib;

3. Pencatatan & Pelaporan Persediaan belum memadai;

4. Pencatatan &Pelaporan Aset Tetap belum memadai;



5. Pencatatan & Pelaporan Aset Tetap Hasil Pengadaan BA 069/BA 999

Tahun 2008/2009 belum sesuai dgn keadaan sebenarnya.

Selanjutnya Opini BPK Tahun 2011 adalah Wajar Dengan Pengecualian. Adapun

pengecualian tersebut sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Barang direalisasikan untuk Belanja Modal;

2. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran belum tertib.

3. Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Kotak Suara dan Bilik Suara belum

memadai.

4. Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap belum tertib.

KPU pada tahun 2015 mentargetkan opini laporan keuangan menjadi WTP, dengan

berupaya untuk memperbaiki 4 (empat) kriteria yaitu:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure);

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Kendala dan hambatan terkait dengan proses penyusunan Laporan Keuangan,

antara lain:

1. Status Kepegawaian

Personel pada Sekretariat KPU Kota Banjar sebagian besar adalah PNS dari

Kementerian Negara/Lembaga lain dan PNS Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota yang

berstatus dipekerjakan (Dpk).

Dengan status personil seperti ini, timbul masalah antara lain :

a. Kesinambungan kemampuan dan keahlian personil yang menangani pengelolaan

SAK dan SIMAK BMN sering terganggu, karena sewaktu-waktu dapat ditarik

kembali ke instansi induknya.

b. Personel yang ditarik kembali ke instansi induknya sering tidak melaksanakan

serah terima pekerjaan kepada penggantinya sehingga data softcopy, data

hardcopy, dan data lainnya yang terkait dengan data SAI sering hilang atau tidak

diketemukan.

c. Personel pengganti tidak siap untuk melanjutkan kegiatan pengelolaan SAI karena

belum dilakukan kaderisasi oleh petugas yang lama.

d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan kegiatan selama tahun

2015.



Tabel 3.8 Daftar Nominatif Pegawai

Sekretariat KPU kota Banjar Tahun 2015

NO. NAMA NIP

PANGKAT KET

URUT GOLRU

a b c d f

1 Rohana Soedirman, SH 196004201983031017 Penata Tk.I,III/d DPK

2 M.Rizal NS M, SH., MH 197311042003121004 Penata,III/c DPK

3 Heri Herdian, SP 197206132003121002 Penata,III/c DPK

4 Siska Fujiyanti, SE 198209262006042020 Penata,III/c DPK

5 Erik Suherlan Nugraha, S.Kom 198105272009121003 Penata Muda Tk. I,III/b Organik

6 Enda Kurniawan, SH 198209222009121002 Penata Muda Tk. I,III/b Organik

7 Yunike Puspita, SE 198306172009122003 Penata Muda Tk. I,III/b Organik

8 Engkus Kusnadi 198106042008011003 Pengatur Muda Tk.I,II/b DPK

9 Erlinda Remilia, A.Md 198001192009012003 Pengatur Muda Tk.I,II/b DPK

10 Andik Mulyana 198504282009101001 Pengatur Muda Tk.I,II/b Organik

11 Junaedin 196803042008111001 Juru Muda Tk.I,I/b Organik

12 Rudi Hartono 197907272012121005 Juru Muda ,I/a Organik

2. Masalah teknis :

a. Penggantian personel khususnya para bendahara, operator SAK dan SIMAK BMN

dan Pejabat Pengelola Keuangan, perlu dipertimbangkan sebelum adanya tenaga

pengganti yang siap pakai.

b. Perubahan atau Update Sistem Aplikasi:

1) Sering terjadi perubahan atau Update pada aplikasi yang informasinya tidak

sampai kepada para pengelola.

2) Kurangnya sosialisasi akan perubahan atau update pada aplikasi dimaksud dari

Kementerian Keuangan. Kalaupun mendapat informasi tentang adanya

perubahan atau update aplikasi, seringkali perubahan atau update aplikasi

tersebut agak sulit didapat, bahkan sulit mengunduhnya dari situs resmi yang

ada, hal ini terjadi pada daerah yang fasilitas komunikasi data agak kurang

bagus.

Saran perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya dalam mendapatkan opini

yang terbaik dari BPK atas Laporan Keuangan KPU, dapat direkomendasikan hal-hal

sebagai berikut:

1. Perlu adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari pimpinan dalam upaya

peningkatan kualitas Laporan Keuangan dan kualitas LPJ dan LPAK.

2. Personel KPU Kota Banjar; direkomendasikan agar segera mendapatkan kejelasan

status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU



Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang berada dalam satu kesatuan

manajemen kepegawaian dengan jumlah dan kualitas yang memadai.

3. Perlu dilakukan penambahan frekuensi penyelenggaraan diklat teknis baik terkait

masalah kebendaharawan maupun masalah SAI kepada para bendahara,

pengelola keuangan dan operator SAK/SIMAK BMN seluruh satker.

Terkait kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), berdasarkan Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum

masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan oleh

pencatatan dan pengamanan persediaan Kotak dan Bilik Suara masih belum

memadai. Untuk mengantisipasi agar hal ini tidak terulang lagi, maka KPU Kota

Banjar melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan stock opname terhadap kotak dan bilik suara pada tahun 2015;

2. Melakukan pencatatan kotak dan bilik suara secara terpisah berdasarkan tahun

perolehannya;

3. Pengungkapan atas persediaan kotak dan bilik suara yang hilang, rusak dan baik

kedalam aplikasi persediaan maupun CalBMN serta CalK;

4. Melakukan inventarisasi aset;

5. Melakukan koreksi nilai aset sesuai dengan hasil Inventarisasi Penilaian;

6. Melakukan tindaklanjut atas BMN yang hilang sesuai dengan pengelolaan BMN

dan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2012;

7. Melakukan penarikan kembali terhadap aset-aset yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Hasil yang diharapkan dari instruksi ini adalah agar dalam pengelolaan Barang Milik

negara menjadi lebih tertib dan pada akhirnya mendapatkan opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun 2015.

Pencatatan kotak dan bilik suara pengadaan Pemilu tahun 2004 dan Pemilu

tahun 2009 sebagai barang persediaan telah dilakukan pencatatan oleh seluruh

Satker pada Aplikasi Persediaan yang menerima distribusi, baik dari KPU untuk

penyelenggaraan Pemilu 2004 maupun dari KPU Provinsi sebagai tambahan untuk

penyelenggaraan Pemilu tahun 2009.

Sampai dengan akhir tahun 2015, KPU Kota Banjar yang telah melakukan

stock opname kotak dan bilik suara sebanyak 1 Kali, sudah melaporkan stock

opname tersebut.



Kegiatan inventarisasi aset dilakukan dengan tujuan meregister Barang Milik

Negara dan melakukan pencatatan kondisi aset yang dibagi menjadi tiga kategori,

yaitu, aset dengan kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat. Barang Milik Negara

yang sudah dalam kondisi rusak berat dapat diusulkan penghapusannya. KPU Kota

Banjar telah menghapus BMN dari daftar Barang Kuasa Pengguna Barang selama

tahun 2015 sebanyak 1 BMN yang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan.

Usaha untuk meningkatkan keterampilan para operator SIMAK BMN KPU

Kota Banjar, KPU telah melakukan kegiatan Traning of Trainee dengan melibatkan 26

orang operator SIMAK KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dengan mengundang

para narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan

RI untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan Barang Milik

Negara, sehingga pada akhirnya tercipta laporan Barang Milik Negara yang telah

terkonsolidasi menjadi laporan keuangan KPU yang akuntabel dan handal, selain itu

juga beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Pembinaan dan asistensi perbaikan data dan sistematika penyusunan laporan

BMN secara langsung ke Unit Akuntansi Pengelolaan BMN Tingkat Satker dan

dilaksanakan di Tingkat Wilayah/Provinsi (33 Provinsi);

2. Menyelenggarakan rapat koordinasi Penyusunan Laporan BMN Periode

II/Tahunan Tahun 2015 dengan mengundang seluruh operator BMN Tingkat

Wilayah/Provinsi;

3. Melakukan kerjasama dengan BPKP Pusat dan BPKP Perwakilan secara berjenjang

untuk melaksanakan pendampingan dalam penyusunan Laporan BMN.

Dalam rangka kegiatan pengahapusan Barang Milik Negara yang

perolehannya berasal dari APBN tujuan pengadaannya adalah agar dapat

mendukung kinerja operasional pemerintahan untuk dalam jangka waktu tertentu,

dan bila pada masa tertentu BMN tersebut secara fisik sudah rusak berat dan secara

ekonomis lebih menguntungkan bagi negara untuk dihapus, maka sesuai Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik

Negara dimungkinkan bagi KPU untuk menghapus barang yang telah rusak berat itu

untuk dihapus dari daftar barang Kuasa Pengguna Barang.

Selama periode tahun 2015, KPU Kota Banjar telah melakukan Usulan kepada

Pengelola Barang untuk penghapusan terhadap BMN berupa kendaraan roda dua



pada tanggal 20 Nopember 2015 sebagai berikut : 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor

Roda Dua.

Barang Milik Negara yang dioperasionalkan bertujuan untuk mendukung

tugas dan fungsi dari unit kerja, dan Kuasa Pengguna Barang berkewajiban menjaga

keamanan aset negara tersebut dari pihak-pihak yang ingin menguasainya.

Hambatan yang dihadapai adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian intern dan pengamanan persediaan kotak dan bilik suara

belum memadai;

2. Masih ada aset pada Komisi Pemilihan Umum yang masih dikuasai oleh Mantan

pejabat dan mantan komisioner KPU;

3. Terdapat kesalahan dalam klasifikasi aset tetap;

4. Tidak semua Satker mendapatkan anggaran untuk stock opname kotak dan bilik

suara, anggaran penghapusan dan anggaran TGR.

5. Menentukan data dukung dan spesifikasi barang yang dibutuhkan;

6. Belum adanya gedung atau tanah bisa dibangun untuk kantor KPU

Saran-saran yang dalam mengatasi hambatan/kendala adalah sebagai berikut:

1. Melakukan stock opname terhadap kotak dan bilik suara dan melakukan

pencatatannya berdasarkan tahun perolehannya;

1. Menganggarkan stock opname kotak dan bilik suara pada pada DIPA KPU;

2. Menertibkan aset KPU yang masih dipihak ketiga dengan bekerjasama dengan

instansi kepolisian untuk upaya penarikan;

3. Memberikan pelatihan secara intensif dan berjenjang kepada operator SIMAK

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

4. Mencari data dukung dan spesifikasi barang yang dibutuhkan masing-masing

unit kerja;

5. Menyiapkan data dukung dan spesifikasi barang untuk pembahasan dengan

Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan;

6. Melakukan pengadaan tanah atau gedung untuk membangun kantor KPU.

5. Melakukan stock opname terhadap barang persediaan, khususnya kotak dan

bilik suara dua kali dalam setahun sesuai ketentuan dan melakukan

pencatatannya pada aplikasi persediaan;

6. Melakukan inventarisasi aset dan mencatat perubahan kondisi pada aplikasi

SIMAK BMN;



7. Melakukan penghapusan terhadap aset yang sudah rusak berat;

8. Menarik BMN yang masih dikuasai oleh pihak ketiga;

9. Menyelesaikan tuntutan ganti rugi;

10. Menyediakan sarana gedung untuk KPU, dan KPU Provinsi dan Kpu

kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;

11. Memenuhi sarana penunjang operasional perkantoran dengan standar yang

baik.

Saran perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya :

1. Kerja sama tim dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan

kegiatan yang telah dijadwalkan;

2. Melakukan kerjasama secara terus menerus dengan pihak-pihak terkait

(stakeholder);

3. Pembentukan tim kerja sesuai tugas dan fungsinya;

4. Melengkapi sarana dan prasarana kerja secara memadai.



BAB IV

PENUTUP

ecara umum kegiatan KPU Kota Banjar selama tahun 2015

sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Tahun Anggaran 2015 dari sasaran strategis yang ditetapkan

dalam 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 20 (dua puluh)

Output dapat direalisasikan.

Akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar pada

Tahun 2015 sebesar 82,69 % dapat dikategorikan baik, pada rentang skala

pencapaian kinerja antara 76 % sampai dengan 100 %. Sedangkan realisasi

penyerapan anggaran sebesar 93,08 % dari total anggaran disebabkan tidak adanya

kegiatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Banjar yang tidak

terserap oleh KPU Kota Banjar.

Untuk mewujudkan visi dan misinya, sebagaimana yang tercantum

dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, KPU Kota Banjar

telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 melalui pencapaian target dari indikator kinerja

utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan

anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Banjar. Namun

keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis berupa Meningkatnya Kesadaran

Partisipasi Rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang Demokratis dan pencapaian

sasaran Terjaminnya Pemilih dalam Menggunakan Hak Pilihnya secara Bebas dan

Tertib, tergantung pula pada peran serta Partai Politik dalam memberikan

pendidikan politik demokrasi kepada masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap kualitas para calon dan dukungan pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan Pemilukada antara lain dalam hal penganggaran penyelenggaraan

Pemilukada yang terbatas dan keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya

manusia pada KPU Kota Banjar, sehingga beberapa kegiatan KPU tidaklah optimal

seperti sosialisasi kepada masyarakat sampai tertundanya tahapan Pemilukada.

Pencapaian yang signifikan terhadap sasaran strategis meliputi:

Terjaminnya Perlakuan yang Adil dan Setara bagi Peserta Pemilu, Calon Anggota



Legislatif, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Pejabat-pejabat Publik Lain

sesuai Undang-Undang; Terwujudnya Organisasi Pelaksana Pemilu yang Memiliki

Sistem Administrasi yang Efisien, Efektif dan Memenuhi Standar Kerja Profesional di

Seluruh Tingkatan yang Didukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi

Informasi yang Menjangkau KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; serta

Tersedianya Peta Logistik Pemilu dan Pilkada yang Memadai. Hal ini terlihat dari

indikator jumlah kasus sengketahukum Pemilukada yang memerlukan

pendampingan KPU semakin menurun.

Demikian juga terjadi peningkatan tertib administrasi

penyelenggaraan yang tercermin dari indikator pelaporan keuangan yang semakin

terintegrasi serta semakin profesional pelaksanaan distribusi logistik Pemilu

sehingga dapat dicapai tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat, tujuan dan harga.

Adanya kerjasama KPU Kota Banjar dengan lembaga lainnya dalam mendukung

peningkatan kinerja KPU Kota Banjar antara lain dalam rangka penyusunan laporan

keuangan, sharing informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang kredibel

dapat dijadikan bahan studi banding oleh negara lain dan penelitian oleh lembaga

swadaya masyarakat dan akademisi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja KPU di masa yang

akan datang, Sekretariat KPU Kota Banjar secara konsisten akan melaksanakan

berbagai kegiatan dalam membantu Komisioner dalam penyelenggaraan Pemilu

yang semakin berkualitas. Atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang

dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kota Banjar

Tahun 2015 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis

yang tertuang dalam Renstra KPU Kota Banjar Tahun 2015-2019.

Untuk mendorong pencapaian sasaran strategis Meningkatkan

Kesadaran Partisipasi Rakyat yang Tinggi tentang Pemilu yang Demokratis,

Terjaminnya Pemilih dalam Menggunakan Hak Pilihnya secara Bebas dan Tertib,

antara lain akan dilakukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan

Pemilukada dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri.

Disamping itu perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain terkait

pendidikan pemilih dan akses bagi kelompok perempuan, kelompok khusus

termasuk penyandang cacat.

Sedangkan untuk menghasilkan pencapaian sasaran strategis

Terwujudnya Organisasi Pelaksana Pemilu yang Memiliki Sistem Administrasi yang



Efisien, Efektif dan Memenuhi Standar Kerja Profesional di Seluruh Tingkatan yang

Didukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang Menjangkau

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maka pada Tahun yang akan datang

akan dilakukan pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi yang menunjang

terintegrasinya pelaporan keuangan dan pelaksanaan penyelenggaraan kepemiluan

seperti sistem informasi: Verifikasi Partai Politik, Calon Legislatif, Daerah Pemilihan

dan Data Pemilih.

Kemudian untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis

Tersedianya Peta Logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai, KPU akan

melakukan pengembangan sistem informasi geospasial yang diintegrasikan dengan

sistem informasi logistik, dan pembekalan kapasitas sumber daya

manusia.Terjalinnya komunikasi dua arah tersebut akan memudahkan untuk

melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.

Demikian uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kota Banjar

tahun 2015 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan,

pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi

dan misi KPU Kota Banjar selama tahun anggaran 2015.

Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kota

Banjar yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian

indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan

keiklasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan

kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja KPU Kota Banjar Tahun 2015, untuk

meningkatkan Kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi

anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak

menghambat pelaksanaan kegiatan.

2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui

pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perkantoran perlu diprioritaskan,

seperti pengadaan tanah tahun 2015 dan pembangunan gedung tahun 2015.

Dikarenakan saat ini Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar masih

menempati tanah dan gedung milik Pemerintah Daerah.



Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kota Banjar tahun 2015

ini dapat memberikan masukan atau arahan guna optimalisasi dan peningkatan

kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Kota Banjar di masa yang

akan datang.

Dari data pencapaian tersebut diatas diharapkan dapat menjadi pemacu

semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki

integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya

demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan

Umum Kota Banjar dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi

Komisi Pemilihan Umum. Namun kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas

Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami

harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Nama/Unit Organisasi : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

Tugas

Fungsi : PELAYANAN UMUM

No Uraian Cara Perhitungan Sumber Data

1 2 3 4

- Data DPT Resmi

- Surat Suara

2 Persentase Pemilih Yang Menggunakan

Hak Pilihnya Dalam Pemilukada

Total Persentase yang Menggunankan Hak

Pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih

yang Terdaftar

- Data DPT Resmi -

Surat Suara

3 Persentase Pemilih perempuan yang

menggunakan hak pilihnya dalam

Pemilukada

Total Persentase yang Menggunankan Hak

Pilih perempuan dibagi dengan jumlah

Pemilih Perempuan yang Terdaftar

- Data DPT Resmi -

Surat Suara

4 Persentase penetapan DPT Pemilukada

yang tidak mengalami gugatan hukum

Total persentase jumlah DPT dibagi

dengan DPT yang mengalami gugatan

hukum

Data DPT Resmi

5 Persentase kasus gugatan hukum dan

sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu

dan Pemilukada yang dapat dimenangkan

KPU

Total Persentase Kasus Gugatan hukum

dan sengketa hukum yang masuk ke MK,

TUN, Peradilan Umum, Bawaslu dibagi

dengan jumlah sengketa dan gugatan

hukum yang dimenangkan oleh KPU

Data gugatan dan

sengketa hukum yang

terdaftar

6Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

KPU

Laporan Keuangan

Audited BPK

Ketua,

DANI DANIAL MUHKLIS, S.Pd.I

Total yang Menggunankan Hak Pilihnya

dibagi dengan jumlah Pemilih yang

Terdaftar

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Partisipasi Pemilih1

: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya KPU

Nama/Unit Organisasi : SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

Tahun : 2015

Sasaran Strategis Target

1 3

78%

12

80%

75%

100%

0

100%

0%

0%

0%

75%

75%

1

0

4

0

100%

75%

77,5%

75%

77,5%

77,5%

100%

0%

90%

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Indikator Kinerja

2

Pelaksanaan Akuntabilitas

Pengelolaan Administrasi

Keuangan di Lingkungan Setjen

KPU

Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan

pada Satker KPU Kota Banjar

Jumlah Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)

tepat waktu dan valid

Prosentase laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP)

Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para

pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/kota

Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang

kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU

Jumlah juknis/juklak pengelolaan keuangan di lingkungan KPU

Pengelolaan Data, Dokumentasi,

Pengadaan, Pendistribusian, dan

Inventarisasi Sarana dan Pra

Sarana Pemilu

Prosentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang

tepat.

Prosentase kesediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan

logistik Pemilu

Prosentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu

Prosentase penyusunan standar logistik Pemilu

Prosentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat KPU Kota Banjar

Prosentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik.

Pelaksanaan Manajemen

Perencanaan dan Data

Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan

operasionalisasinya

Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu


Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a). Kajian e-

voting, e-counting, dan e-recapitulation; (b)penguatan sarana dan

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh

Kota Banjar

Prosentase (%) KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota

yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja


Prosentase (%) kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan

pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU

Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan

tepat waktu


Pembinaan Sumber Daya

Manusia, Pelayanan dan

Administrasi Kepegawaian

Layanan Peningkatan Kompetensi SDM

Pelayanan Pengadaan Pegawai Baru

Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi

Sumber Daya Manusia

100%

85%

1

80%

80%

0%

90%

0%

90%

100%

80%

0%

90%

100%

0%

1

80%

70%

75%

0%

87%

95%

89%

87%

89%

87%

87%

87%

0%

Pengelolaan Data Base Kepegawaian

Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Banjar

Penyelenggaraan Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Jumlah Laporan persediaan asset berdasarkan stock opname tepat

waktu

Persentase KPU Kota Banjar yang mengelola arsip sesuai aturan

kearsipan

Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah

kearsipan

Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan,

peningkatan kapasitas personel anggota keamanan yang ber KTA dan

Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi

tindak lanjut

Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi

penunjang kinerja pegawai

Persentase pengadministrasian BMN KPU Kota Banjar ke dalam

Aplikasi SIMAK

Persentase penyerahan tepat waktu hasil notulensi rapat (3 hari)

Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan

kegiatan-kegiatan pimpinan

Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk e-

Procurement

persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU

Persentase tersosialisasi dan penerapan Sistem Kearsipan Elektronik di

KPU Kota Banjar

Prosentase Penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan,

pegawai

Prosentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang

ditindaklanjuti

Penyiapan Penyusunan Rancangan

Peraturan Kpu, Advokasi,

Penyelesaian Sengketa dan

Penyuluhan Peraturan Perundang-

Undangan yang Berkaitan Dengan

Penyelenggaraan Pemilu

Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan

keputusan KPU

Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan

dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan

Persentase ketepatan waktu penyuluhan pertimbangan/opini

Persentase pemangku kepentingan yang menerima

bimbingan/pelayanan pnyusunan laporan dana kampanye, audit dana

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen

KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Jumlah penyusunan dan Peningkatan kualitas Laporan Keuangan

sesuai SAP

Persentase KPU Kota Banjar yang mendapatkan nilai akuntabilitas

kinerja minimal CC


Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan.

Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk

pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian yang tepat waktu.

Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk

pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian yang tepat waktu.

Persentase peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format

Peraturan Perundang-undangan

87%

90%

100%

1

1

3

20%

Plt. Sekretariat KPU Kota Banjar

ROHANA SOEDIRMAN, SH

Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum

Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan

akurat).

Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi

hukum yang mutakhir

Pedoman, Petunjuk Teknis dan

Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi/

Sosialisasi Penyelenggaraan

Pemilu dan Pendidikan Pemilih


Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden serta Pemilukada


Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada

Pemilu dan Pemilukada

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian

Jumlah Draft Juknis/Juklak Pengelolaan Keuangan di

Lingkungan KPU

1

Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan

keuangan pada Satker KPU Kota Banjar

100%

KPU Kota Banjar yang menyampaikan Laporan

pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) tepat

waktu dan valid

100%

Prosentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang laporan

keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP)

100%

Prosentase meningkatnya kapasitas

pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan

pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/kota dalam Pengelolaan

100%

Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium,

uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU

100%

Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

yang mampu merumuskan kebutuhan logistik Pemilu sesuai

dengan Peraturan yang berlaku dan kondisi masing-masing

satuan kerja.

90%


yang mampu melakukan pengadaan logistik sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

90%


yang mampu melaksanakan pendistribusikan logistik Pemilu

sesuai SOP dan kondisi masing-masing daerah

95%


yang mampu melakukan pemeliharaan dan inventarisasi

logistik Pemilu sesuai dengan SOP.

77,5%

Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA 77,5%

Prosentase (%) fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain 77,5%

Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang

akuntabel dan tepat waktu

77,5%

Prosentase (%) Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan

Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU

100

Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di

Kota Banjar

5

Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit

dan terukur

100%

Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam

penyelenggaraan Pemilu

7

Prosentase Pengajuan Berkas Persyaratan Administrasi

Kepegawaian Yang diproses 2 (dua) bulan sebelum terhitung

mulai (TMT)

100%

Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Yang dikenai Sanksi 90%

Prosentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan

pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber

Daya Manusia.

100%

Prosentase Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat

melalui seleksi umum sesuai dengan kebutuhan KPU

90

Jumlah dokumen nominatif kepegawaian yang

termutakhirkan setiap bulan

12

Jumlah anggota KPU daerah pemekaran yang akan terseleksi 0

Jumlah rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian 0

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

1 Trasnparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan

Administrasi Keuangan Di Lingkungan Setjen

KPU

2 Terselenggaraanya Pengelolaan Data,

Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian,

Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Serta

Terpenuhinya Logistik Keperluan Pemilu.

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data

dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan

Evaluasi.

4 Terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya

Manusia, Pelayanan dan Administrasi

Kepegawaian Di Lingkungan Setjen KPU

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang

mengadministrasikan barang milik negara dalam aplikasi

SIMAK BMN dengan baik dan akurat.

90%

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan

persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname

100%

Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan

evaluasi tindak lanjut

100%

Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review

laporan keuangan

100%

Jumlah draft pedoman pengelolaan arsip dalam rangka

mendukung tertib administrasi kearsipan di lingkungan KPU.

1

Jumlah KPU Provinsi yang telah menerapkan PKPU tentang

Tata Naskah Dinas KPU.

1

Jumlah Laporan Penyelenggaraan/penerapan sistem

kearsipan elektronik di lingkungan KPU

1

Jumlah KPU Provinsi yang telah menyelamatkan arsip Pemilu

DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta

Pemilikada yang bersifat permanen kepada lembaga

1

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

untukmemenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan

baik.

100%

Persentase pengadaan barang dengan menggunakan E-

Procurement.

100%

Persentase hasil notulensi rapat yang dapat disampaikan

dalam waktu 3 hari

85%

Jumlah kejadian gangguan keamanan dalam di lingkungan 0

Penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan,

kepegawaian dan barang milik negara

18%

Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti 70%

Penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti 80%

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang

mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC

75%

Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai

SAP

100%

Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien 60%

Persentase akumulasi kemajuan pengadaan meubelair dan

belanja modal

100%

Persentasi akumulasi kemajuan pembangunan / rehabilitasi

gedung KPU Prov/Kab/Kota, pengadaan meubelair dan

belanja modal

100

Persentase tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi

pelayanan kepemiluan terkait terhadap partai politik, DPD,

dan dana kampanye

75%

Jenis publikasi, dokumentasi, dan informasi produk hukum 2

Jumlah KPU Provinsi yang mendapatkan penyuluhan

peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Tahapan

1

Jumlah rancangan peraturan KPU yang disusun berdasarkan

kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan

2

Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan

oleh KPU

80%

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek

Pemilukada.

1

Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam

waktu 5 hari kerja

100%

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk

PPID

1

5 Tereselenggaranya Dukungan Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran Seharihari Untuk

KPU Seluruh Indonesia

9 Terselenggaranya Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialiasi

Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan

Pemilih

6 Terselenggaranya Pemeriksaan yang Transparan

dan Akuntabel

7 Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana

KPU/KPU Prov/Kab/Kota

8 Terselenggaraanya Penyiapan Penyusunan

Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum

dan Penyuluhannya

Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014 1

Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden serta Pemilukada

1


%Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada

Pemilu dan Pemilukada

75%

Kegiatan Anggaran

1Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan

Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen 757.957.000Rp

2

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,

Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan

Pra Sarana Pemilu

10.045.000Rp

3 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 26.740.000Rp

4Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan

dan Administrasi Kepegawaian3.140.000Rp

5Penyelenggaraan Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran (KPU)472.324.000Rp

6

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU,

Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota

2.400.000Rp

7

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan

Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan

Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan

59.980.000Rp

8

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi


53.085.000Rp

JUMLAH 1.385.671.000Rp

Pihak Kedua Pihak Pertama

Ketua, Plt. Sekretaris,

DANI DANIAL MUHKLIS, S.Pd.I ROHANA SOEDIRMAN, SH

NIP. 19600420 198303 1 017

9 Terselenggaranya Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialiasi


Pemilih

Documents

KATA PENGANTARkpud-banjarkota.go.id/1/images/LAPKIN/Laporan Kinerja...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201 5 i Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum