KATA PENGANTAR · Web viewKinerja Dinas Kesehatan tahun 2018 diukur melalui 14 indikator yang dianggap mewakili keseluruhan persoalan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHPROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

(SATKER 05)

DINAS KESEHATANPROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat diselesaikan sesuia harapan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor : 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Selatan tahun 2013-2018, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018.

Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan untuk kurun waktu 2018, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional dan sasaran Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals (MDG’s).

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat. Bersama ini kami mengajak kepada semua unsur Dinas Kesehatan untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi Dinas Kesehatan “ Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) lebih sejahtera, berkeadilan, berdikari dan berdaya saing”.

Besar harapan kami dengan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan maupun pihak-pihak lainnya yang memerlukan dalam rangka penyusunan perencanaan maupun dasar pengambilan kebijakan khususnya dibidang kesehatan Banjarmasin, 31 Januari 2019

Kepala Dinas KeseatanProvinsi Kalimantan Selatan Dr H Muhamad Muslim, M.KesNIP 19680311 198903 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan adalah bagian dari tujuan Kementerian Kesehatan 2015-2019 yaitu tujuan ke-5 (lima) “Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang Kesehatan yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan, serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan Kesehatan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel”.

Terkait dengan tujuan tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kinerja pelayanan bidang Kesehatan. Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok tujuan yaitu:

1. Meningkatkan manajemen fungsional yang integratif, transparan, dan akuntabel. 2. Meningkatkan manajemen sumberdaya yang dapat mendorong peningkatan kinerja produktivitas dan profesionalitas sumber daya manusia serta mengembangkan kelembagaan yang efektif dan efisien. 3. Meningkatkan pelayanan administrasi pimpinan yang prima dan menyediakan informasi publik yang akurat dan handal.

Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2018 diukur melalui 14 indikator yang dianggap mewakili keseluruhan persoalan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kalimantan Selatan dan di Jabarkan melalui Perjanjian Kinerja antara Ditjen P2 P Kementerian Kesehatan dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018.Dari 14 Indikator sebanyak 9 Indikator yang melampaui target yang telah di tetapkan, 1 Indikator yang mencapai target dan terdapat 5 Indikator yang belum mencapai targetIndikator yang melampaui target (> 100 %):

1. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota dengan capaian.... dari target.....

2. Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging

3. Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar4. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM5. Persentase kasus HIV yang diobati6. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu7. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu

(Posbindu) PTM8. Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher

rahim pada perempuan usia 30-50 tahun9. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

Indikator yang mencapai target (100 %) :1. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

Indikator yang tidak mencapai target (<100%)1. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap2. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

3. Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar4. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian

masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Dari segi kinerja anggaran, Dinkes provinsi Kalsel mencapai serapan anggaran sebesar 98 %.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.. iiRINGKASAN EKSEKUTIF. iiiDAFTAR ISI ivDAFTAR TABEL. vDAFTAR GAMBAR.. viDAFTAR LAMPIRAN.. viiBAB 1 PENDAHULUAN.. 11.1 Latar Belakang. 11.2 Visi dan Misi 21.3 Tugas Pokok dan Fungsi 41.4 Sumber Daya Manusia. 41.5 Sistematika Penulisan. 4BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.. 62.1 Perencanaan Kinerja. 62.2 Perjanjian Kinerja. 6BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.. 93.1 Capaian kinerja. 93.2 Realisasi Anggaran. 31BAB 4 PENUTUP.. 324.1 Kesimpulan. 324.2 Tindak Lanjut 33

DAFTAR TABEL

No table of figures entries found.

DAFTAR GAMBAR

No table of figures entries found.

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja TA 2018 Dan lain nya…...

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran yang akan dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (RPJMN 2015-2019) adalah: 1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2) meningkatnya pengendalian penyakit; 3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan melalui Pendekatan Keluarga dan GERMAS. RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/2015, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) telah menyusun Rencana Aksi Program P2P tahun 2015 – 2019 yang merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun mendatang. Dalam perkembangannya Renstra yang telah disusun memerlukan penyesuaian terkait dengan GERMAS, PIS PK dan SPM sehingga pada tahun 2018 dilakukan revisi Renstra Kementerian Kesehatan dengan nomor HK.01.07/MENKES/422/2017. Sesuai amanat Menteri Kesehatan, dengan diterbitkannya Renstra Revisi, maka unit utama harus menjabarkan dalam Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal P2P. Pada revisi RAP Ditjen P2P Tahun 2018 terjadi perubahan indikator dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan survelians dan imunisasi, pencegahan penyakit menular serta pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi: a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan surveilans dan imunisasi; b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pencegahan penyakit menular; dan c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.Issu strategis Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kalsel meliputi:

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2018. Disamping itu, laporan kinerja ini merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait,

yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan kinerja ini juga sekaligus menjadi alat atau bahan evaluasi guna peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan di masa depan.

1.2 Visi dan MisiVisi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 mengikuti Visi dan Misi

Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini dilaksanakan

melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri

sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin

diwujudkan yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya

seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Terdapat

dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status

kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan

masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status

kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi,

balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome) dalam

peningkatan status kesehatan masyarakat melalui indikator yang akan dicapai yakni sebagai

berikut:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010),

346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.

3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.

4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Peran Ditjen P2P dalam mendukung pencapaian indikator Kementerian Kesehatan

yakni menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian peyakit secara berhasil-guna dan

berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya melalui kegiatan surveilans dan karantina kesehatan, pencegahan dan pengendalian

penyakit menular langsung, pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian masalah

kesehatan jiwa dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program

P2P.

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan SelatanVisi Gubernur Kalimantan Selatan yaitu “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih

Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing.” Visi tersebut mengandung makna bahwa

kondisi Kalsel pada Tahun 2021 berada dalam kondisi mapan, yang berarti (baik, tidak goyah,

stabil)

Dengan visi Gubernur tersebut diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Selatan mampu mendorong pembangunan berwawasan kesehatan dan kemandirian

masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan berperilaku sehat

serta mampu menggerakkan semua potensi yang ada dalam menyediakan pelayanan

kesehatan yang merata dan bermutu bagi semua penduduk, guna memperoleh derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai perwujudan hak asasi manusia di bidang

kesehatan.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan dari Gubernur dan Wakil

Gubernur tahun 2016-2021, maka Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

menindaklanjuti dari visi, misi dan tujuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan

terutama Bidang Kesehatan. Utamanya misi ke I yaitu “ Mengembangkan Sumber Daya

Manuasi Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil”. Keberhasilan suatu bangsa atau daerah

terkait dengan keunggulan sumber daya manusia. Perkembangan teknologi saat ini

menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan

secara global, sehingga masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu

memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan

teknologi. Untuk itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi

Kalimantan Selatan yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia

menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan

teknologi saat ini. Kemandirian merupakan salah satu indikasi dan kriteria manusia

unggul, sedangkan ketaqwaan merupakan salah satu indikasi dan kriteria manusia

agamis.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi1. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah provinsi Kalimantan Selatan serta Peraturatan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 079 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;b. pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat;c. pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit;d. pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan;e. pelaksanaan kebijakan farmasi dan sumber daya kesehatan;f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPT; dang. pengelolaan kegiatan kesekretariatan. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Selatan2. Struktur Organisasi.

Unsur-unsur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan adalah

sebagai berikut :

a. Sekretariat; b. Bidang Kesehatan Masyarakat;

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

d. Bidang Pelayanan Kesehatan;

e. Bidang Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan;

f. Unit Pelaksana Teknis; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 Sumber Daya ManusiaPada tahun 2018, jumlah pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan distribusi pegawai di seksi surveilans dan imunisasi 10 orang, seksi pengendalian penyakit 11 orang, dan seksi penyakit tidak menular dan keswa 12 orang.

a. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan pendidikan

b. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan jabatan fungsional.

1.5 Sistematika Penulisan1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2018.3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja OrganisasiSub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.b. Realisasi AnggaranSub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

4. Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan KinerjaPerencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga dokumen

Perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan,

Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan perencanaan tahunan.

Perencanaan 5 tahunan Dinas Kesehatan Provinsi khususnya dana Dekonsentrasi berasal dari

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit, Rencana Aksi Kegiatan Direktorat pada Ditjen P2P dan Rencana

Kerja (Renja) Ditjen P2P. Sasaran dan indikator kinerja sasaran kemudian dituangkan dalam

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi.

Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015 - 2019

adalah sebagai berikut:

1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate, sebesar 90% pada akhir

tahun 2019.

2. Prevalensi HIV, sebesar <0,5% pada akhir tahun 2019.

3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria sebesar 300 Kabupaten/Kota pada

akhir tahun 2019.

4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebesar 34 Provinsi pada akhir tahun 2019.

5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis sebesar 35 Kabupaten Kota pada akhir

tahun 2019.

6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

tertentu, sebesar 40% pada akhir tahun 2019.

7. Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah, sebesar 100%

pada akhir tahun 2019.

8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

minimal 50%, sebesar 50% pada akhir tahun 2019.

9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

dan/atau Napza, sebesar 280 Kab/Kota pada akhir tahun 2019.

Rencana Aksi Program tersebut selanjutnya diturunkan dalam indikator untuk Direktorat dan

Dinas Kesehatan Provinsi dengan penjabaran sebagai berikut

Tabel 2.1.

Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi

Tahun 2018

Indikator Kinerja pada RAP Ditjen P2P

Indikator Kinerja pada RAK Direktorat/Setditjen P2P

Indikator Kinerja Dana DekonsentrasiDinas Kesehatan Provinsi

1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate

1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

2. Prevalensi HIV 2. Persentase kasus HIV yang diobati 2. Persentase kasus HIV yang diobati

3. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta

3. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

3. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

4. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria

4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1 per 1.000 penduduk

4. Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis

5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi 1%

5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM

6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu

6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

7. Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan

8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%

8. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

8. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

9. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

9. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

Indikator Kinerja pada RAP Ditjen P2P

Indikator Kinerja pada RAK Direktorat/Setditjen P2P

Indikator Kinerja Dana DekonsentrasiDinas Kesehatan Provinsi

11. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

11. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

12. Persentase Kabupaten/ Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

12. Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

12. Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

13. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

13. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

14. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

14. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

15. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan / atau Napza



16. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

16. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

17. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat

17. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat

- 18. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh nilai SAKIP dengan hasil minimal AA

18. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

2.2. Perjanjian KinerjaPerjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktorat Jenderal Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit merupakan dokumen pernyataan dan kesepakatan kinerja antara

Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran Ditjen P2P pada akhir Tahun 2018.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi disusun berdasarkan pada indikator yang

tertuang dalam RAK dan Renja serta telah mendapat persetujuan anggaran. Target-target

kinerja sasaran kegiatan yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi dalam dokumen

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2018

No Sasaran Indikator Kegiatan Target1. Bayi usia 0-11 bulan yang

mendapat imunisasi dasar lengkap Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

90%

2. Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

80%

3. Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging

2

4. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic

Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

95%

5. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic

Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM

4

6. Menurunnya penyakit menular langsung

Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

91%


Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

79%


Persentase kasus HIV yang diobati 52%

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi …. (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2018 | 1

9. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

40%


Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

40%


Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

35%


Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

20%

13. Meningkatnya kesehatan jiwa dan meningkatnya pencegahan penyalahgunaan napza

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

8

14. Meningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pencegahan danPengendalian Penyakit

Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

100%

Pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.314.902.000,-


BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian kinerjaPada bab ini disajikan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja per setiap indikator (PILIH Indikator yang terdapat dalam perjanjian kinerja 2018):

1. Indikator: Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap1) Definisi Operasional: Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi

dasar lengkap meliputi 1 dosis Hep B pd usia 0-7 hari, 1 dosis BCG, 4 dosis Polio, 3 dosis DPT-HB (atau DPT-HB-Hib), serta 1 dosis campak selama kurun waktu 1 tahun.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah bayi 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh bayi yang bertahan hidup (surviving infant) di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama di kali 100%.

3) Capaian IndikatorRealisasi kinerja tahun 2018 yaitu 84,8%, tahun 2017 sebesar 85% dan

2016 capaiannya 85, 1 %. Selama 3 tahun terakhir trend kinerja mengalami penurunan. Pencapaian kinerja tersebut di bandingkan dengan target nasional dalam renstra kemenkes RI masih belum mencapai target. Nasional tahun 2018 yaitu 92,5 %


2016 2017 201874

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

80

92

90

85.1 85 84.8

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap selama 3 Tahun

Target Capaian

Kendala/masalah yang dihadapi meliputi factor eksternal dan internal. Faktor eksternal diantaranya Penururnan kepercayaan masyarakat pasca kampanye MR, kurangnya dukungan lintas sektor yaotu toga dan toma, Pemberitaan media massa yang tidak berimbang bahkan cenderung berita bohong tentang kejadian ikutan pasca imunisasi. Kontroversi mengenai halal dan haram vaksin MR.Kegiatan kegiatan yg ada di dalam rk akl?Sedangkan faktor kendala Internal diantaranya kurangnya pemanfaatan hasil pemantauan program imunisasi, belum optimalmya KIE imunisasi, Perencanaan DAK non fisik tidak berdasarkan analisa masalah, kurangnnya pembinaan dan anggaran kegiatan di Kabupaten/Kota, belum semua petugas imunisasi di puskesmas mendapatkan pelatihan imunisasi yang terakreditasi, pendataan sasaran di tingkat desa /puskesmas tidak valid.

Upaya Pemecahan Masalah dalam meningkatkan realisasi pencapaian target kinerja1. Pembentukan tim assistensi untuk advocacy kepada pihak –pihak yang

belum mendukung program imunisasi 2. Berkordinasi dengan promosi kesehatan dalam upaya memberikan edukasi

yang benar tentang program imunisasi kepada masyarakat3. Bekerjasama dengan Dinas Kominfo dalam kegiatan menyebarkan informasi

tentang program imunisasi kepada masyarakat4. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan terakredaitasi kepada pengelola

imunisasi di Kabupaten dan PuskesmasEfesiensi sumber daya? analisa dengan membandingkan capaian kinerja

program dengan capaian kinerja anggaran.

2. Indikator: Presentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota1) Definisi Operasional: Persentase respon atas sinyal kewaspadaan dini pada

Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas oleh Dinas


Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang muncul pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas di kab/kota tersebut di atas di kali 100%.

3) Capaian IndikatorSecara nasional target respon penanggulangan terhadap sinyal

kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB adalah 80 % . Dinas Kesehatan provinsi Kalimantan selatan tahun 2018 telah melaksanakan respon terhadap alert yaitu 62,5 % sehingga dapat dikatakan masih belum mencapai target yang telah di tentukan . namun dibandingkan tahun 2017 respon yang dilakukan hanya 42%. Sehingga walaupun belum mencapai target namun kinerja respon alert sudah dalam trend positif.

Buat Grafik?Factor yang mempengaruhi tidak tercapainya target respon alert

disebabkan oleh keterbatasan petugas surveilans di Kabupaten/Kota untuk melakukan peran respon alert yang sesuai dengan kaidah respon yang di minta di dalam SKDR, sehingga petugas seringkali melakukan respon secara konvensional dan tidak tuntas serta tidak terekam didalam system SKDR.

Upaya dalam meningkatkan kinerja alert respon yaitu dengan melakukan :1. Assistensi teknis kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang

pelaksanaan respon alert2. Melaksanakan pertemuan kordinasi system kewaspadaan dini dan respon

KLB3. Melakukan umpan balik setiap minggu kepada Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota

3. Indikator: Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging.1) Definisi Operasional: Jumlah Kabupaten/Kota yang memilki TGC aktif,

melakukan pengamatan mingguan dan atau penilaian risiko berkala, memiliki NSPK penanggulangan PIE dan memiliki pembiayaan penanggulangan PIE.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging.

3) Capaian IndikatorTarget indicator kinerja Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan

pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging tahun 2018 di Provinsi Kalimantan yaitu terbentuknya Kabupaten/Kota yang memilki TGC aktif, melakukan pengamatan mingguan dan atau penilaian risiko berkala, memiliki NSPK penanggulangan PIE dan memiliki pembiayaan penanggulangan PIE adalah sebanyak 2 Kabupaten/Kota yaitu Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, sehingga pencapaina kinerja 100% terealisasi.

Upaya yang telah dilakukan dalam merealisasikan pencapaian target adalah dengan melakukan pelatihan tingkat Provinsi, melakukan pembinaan dan melakukan advocacy kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota .


Kendala yang di hadapi dalam pencapaian target adalah masih belum maksimalnya alokasi anggaran dari sumber dana APBD II, masih belum banyaknya referensi tentang penyakit infeksi emerging dan keterbatasan dalam kordinasi dengan bidang pelayanan kesehatan. Langkah –langkah yang di untuk memecahkan kendala seperti melakukan advocacy kepada perencanaan dan Bappeda Kabupaten/Kota untuk dapat menjadi kan penyakit enfeksi emerging sebagai issue kesehatan yang patut menjadi perhatian daerah serta melakukan integrasi dan sinegersitas dengan bidang pelayanan kesehatan untuk membentuk tim gerak cepat, dengan konsentrasi bidang pelayanan kesehatan kepada penyediaan kapasitas respon pelayanan klinis sedangkan bidang P2 lebih terkonsentrasi kepada respon kesehatan masyarakat.

4. Indikator: Persentase kasus Malaria Positif yang di obati sesuai standar1) Definisi Operasional: Persentase kasus malaria yang positif yang ditemukan

dan di obati sesuai standar tatalaksana malaria dalam satu tahun.2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus malaria positif yang di obati sesuai

standar tatalaksana malaria di bagi dengan jumlah seluruh kasus malaria positif di kali 100 %.

3) Capaian IndikatorTahun 2018 realisasi kinerja atau capaian kasus Malaria Positif yang di obati sesuai standar mencapai 100 %, melebihi target yang ditetapkan yaitu 95 %. Di Bandingkan dengan capaian Selama 3 tahun kebelakang, capaian indikator ini terus meningkat, tahun 2016 mencapai 95 %, dan pada tahun 2017 sebanyak 96 %.

2016 2017 201892

93

94

95

96

97

98

99

100

101100 100 100

95

96

100

Chart Title

Target Capaian Column1

Realisasi Indikator kasus Malaria Positif yang di obati sesuai standar telah melebihi target Indikator RPJMN sebanyak 95 %, beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan tersebut, seperti: Penemuan kasus malaria.Persentase pasien malaria positif yang diobati dengan standar adalah proporsi pasien positif yang diobati dengan ACT dan non ACT sesuai pedoman


dibandingkan dengan jumlah pasien positif. Angka ini digunakan untuk melihat kualitas pengobatan kasus malaria apakah sesuai dengan standar nasional atau tidak. ACT merupakan obat yang efektif untuk membunuh parasit malaria, sementara obat lama yang masih beredar yaitu Klorokuin telah resisten. Pemberian ACT harus berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Jumlah pasien positif yang ditemukan pada tahun 2016 yaitu sebesar 130.627 menurun dari tahun sebelumnya sebesar 217,025 dengan jumlah yang diobati sesuai standar yaitu sebesar 122.892. Pada grafik diatas terlihat bahwa persentase pasien malaria positif yang diobati ACT pada tahun 2016 adalah sebesar 94%, angka ini meningkat dibanding tahun 2015 mencapai 91%, target persentase pengobatan sesuai standar yaitu sebesar 85%.Analisa Penyebab Keberhasilan: Kegiatan/Pelatihan tatalaksana malaria untuk tenaga kesehatan di Rumah Sakit da Puskemas, termasuk menjaga ketersediaan dan distibusi Obat Malaria, Kegiatan surveilans migrasi dilaksanakan sebagai strategi penanggulangan malaria di daerah endemis rendah yang masih memiliki daerah reseptif (daerah yang masih ada vektor malaria dan memungkinkan adanya vektor malaria) untuk mencegah terjadinya penularan malaria, mobilisasi penduduk yang tinggi merupakan salah satu ancaman penularan malaria disuatu daerah, pencegahan penularan dengan melakukan pemeriksaan sediaan darah malaria pada pendatang dari daerah endemis malaria dilakukan dalam surveilans migrasi, kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan oleh JMD (Juru Malaria Desa).Kegiatan skrining ibu hamil dilakukan di Kabupaten/Kota endemis sedang dan endemis rendah malaria yang masih memiliki desa atau puskesmas endemis tinggi dan sedang malaria. Ibu hamil merupakan salah satu populasi berisiko apabila tertular malaria, kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko penularan pada ibu hamil.Kendala/Masalah yang Dihadapi 1) Koordinasi multi sektoral kurang optimal dalam upaya pengendalian yang lebih komprehensif dan terpadu. 2) Pemanfaatan potensi mitra, (sektor pemerintah, swasta, masyarakat dan pasien) belum optimal. 3) Kurangnya komitmen pemerintah daerah dan keterbatasan sumber daya pemerintah. 4) Kecenderungan donor dependence. 5) Meningkatnya potensi faktor risiko (lingkungan, iklim), resistensi OAM, insektisida. 6) Keterbatasan akses pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil. 7) Manajemen program yang belum optimal.Pemecahan Masalah 1) Peningkatan akses layanan malaria yang bermutu - Penerapan sistem jejaring public-privite mix layanan malaria. 2) Pencegahan dan Pengendalian vektor terpadu 3) Pemantauan efektifitas dan resistensi OAM. 4) Penguatan Surveilans termasuk surveilans migrasi, Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) dan penanggulangan KLB. 5) Penguatan kemandirian masyarakat melalui Posmaldes dan UKBM lainnya. 6) Penguatan kemitraan melalui Forum Gerakan Berantas kembali Malaria (GebrakMalaria). 7) Penguatan manajemen fungsional program, advokasi dan promosi program dan berkontribusi dalam penguatan sistem kesehatan. 8) Penguatan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam kesinambungan pemenuhan kebutuhan program. 9) Penguatan sistem informasi strategis dan penelitian operasional untuk menunjang basis bukti program berbasis web base. 10) Integrasi dengan progam lain seperti surveilans dalam mengembangkan sistem SKDR serta data rumah sakit (SIRS).Penggunaan Anggaran mencapai 98 %, sehingga tercapai efesiensi Anggaran


5. Indikator: Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria yang melakukan POPM 1) Definisi Operasional: Jumlah Kabupaten/Kota yang telah selesai melakukan

Pemberian Obat Pengobatan Massal (POPM) Filariasis selama minimal 5 tahun berturut. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria yang melakukan POPM di Bandingkan dengan Jumlah Seluruh Kab/Kota di Kalsel.

3) Capaian IndikatorTarget Indikator Kinerja tahun 2018 adalah 4 Kabupaten/Kota endemis Filaria yang melakukan POPM, sedangkan capaian kinerja yang berhasil di capai adalah 4 kabupaten dengan demikian capaian kinerja adalah 100 %. Dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya angka ini relatif konstan, artinya sejak pertama memmang upaya dilakukan dengan melaksanakan POPM di 4 Kabupaten Endemik.Analisa penyebab keberhasilan Indikator jumlah kab/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria Hal ini dipengaruhi oleh cakupan penduduk minum obat pencegahan filariasis terutama pada tahun 2018 yang semakin meningkat terutama dengan adanya kampaye Bulan Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA). Upaya tersebut sesuai dengan hasil penelitian para ahli yang menunjukkan bahwa cakupan minum obat yang efektif dapat menurunkan angka mikrofilaria. Selain itu, pembangunan fisik dan perkembangan di daerah-daerah endemis juga semakin meningkat sehingga mengurangi tempat-tempat perindukan nyamuk vektor filariasis.Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator: Salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pemberian obat massal pencegahan (POPM) filariasis adalah dengan menjadikan bulan Oktober sebagai “Bulan Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA)”. Dengan adanya program bulan POPM Filariasis diharapkan seluruh lapisan masyarakat dari pusat hingga daerah tergerak dengan serempak mendukung POMP Filariasis di wilayahnya, seiring dengan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya program pengendalian filariasis di Indonesia.Sosialisasi POPM Filariasis secara intensif dilaksanakan ke seluruh lapisan masyarakat serta Lintas Sektor dan Lintas Program terkait untuk meningkatkan cakupan dalam minum obat pencegahan Filariasis baik melalui pertemuan maupun melalui media KIEKendala/Masalah yang Dihadapi 1) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam minum obat sehingga cakupan POPM Filariasis masih dibawah target (< 65%). 2) Keterlambatan distribusi obat ke kabupaten/kota sehingga pelaksanaan POPM mundur dari waktu yang telah ditentukan. 3) Adanya efisiensi menyebabkan berkurangnya dukungan dana dekon dalam membiayai sosialisasi maupun operasional POPM Filariasis di daerahPemecahan Masalah 1) Peningkatan promosi POPM Filariasis melalui media yang efektif dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal. 2) Mempersiapkan SDM baik di tingkat pusat maupun daerah, konsolidasi, koordinasi serta upaya penguatan kapasitas lainnya. 3) Melaksanakan pembinaan dan asistensi teknis program eliminasi filariasis di tingkat provinsi, kabupaten, dan puskesmas.

6. Indikator: Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat.


1) Definisi Operasional: Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang (cacat tingkat 0) diantara total kasus baru yang ditemukan di suatu wilayah dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan (cacat tingkat 0) dibagi jumlah kasus baru yang ditemukan dalam periode 1 tahun di kali 100%.

3) Capaian Indikator

Pencapaian indikator persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat mendukung indikator provinsi dengan eliminasi kusta. Tingginya persentase cakupan penemuan kasus baru tanpa cacat mengindikasikan kegiatan penemuan kasus yang dilakukan secara dini, sehingga penderita kusta yang ditemukan dapat mendapatkan pengobatan secara tepat dan mata rantai penularan dapat terputus. Hal tersebut berdampak pada tercapainya status eliminasi di tingkat provinsi maupun kabupaten.Target indikator persentase kasus baru kusta tanpa cacat yang ditetapkan pada tahun tahun 2018 adalah sebesar 91%. Berdasarkan data yang diterima per triwulan IV tahun 2018, persentase kasus baru kusta tanpa cacat mencapai 80% . Meskipun angka tersebut berada di bawah target yang telah ditetapkan, namun apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun tahun sebelumnya, terlihat adanya trend peningkatan capaian. Data 3 tahunJika dibandingkan dengan target nasional maka Kalsel telah mencapai eliminasi kusta dimana prevalensi kusta <1/10.000 penduduk.Grafik?Target Nasional/Renstra?Pencapaian indikator persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat mendukung pencapaian indikator RPJMN provinsi dengan eliminasi kusta.Tingginya persentase cakupan penemuan kasus baru tanpa cacat mengindikasikan kegiatan penemuan kasus yang dilakukan secara dini, sehingga penderita kusta yang ditemukan dapat mendapatkan pengobatan secara tepat dan mata rantai penularan dapat terputus.Hal tersebut berdampak pada tercapainya status eliminasi di tingkat provinsi maupun kabupaten.Beberapa upaya yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indkator di atas di antaranya: Advokasi Dan Sosialisasi LP/LS serta Pelatihan Petugas Dalam Rangka Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta dan Frambusia di Wilayah Endemis, Pelaksanaan Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta dan Frambusia, Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan: Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan intensifikasi penemuan kasus kusta dan frambusia (ICF) telah dilaksanakan secara rutin, terutama pada daerah-daerah endemis.Pada tahun pertama dan kedua, rata-rata grafik penemuan kasus memberikan gambaran terjadinya peningkatan karena banyaknya kasus yang ditemukan. Setelah memuncak, grafik penemuan kasus akan mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa banyak kasus yang sudah diobati sehingga tidak lagi menjadi sumber penularan. Apabila kualitas kegiatan penemuan kasus baik dan dilaksanakan secara rutin selama beberapa tahun berturut-turut, maka dapat dipastikan akan ada penurunan kasus secara signifikan pada tahun-tahun selanjutnya. Selain itu, pola penemuan kasus akan berubah ke arah yang semakin dini. Penemuan kasus yang terlanjur cacat dapat dicegah. Penderita


yang ditemukan akan mendapatkan pengobatan sedini mungkin sehingga cacat dapat dihindari.Di samping itu, beberapa daerah baru memulai melaksanakan kegiatan intensifikasi tersebut, sehingga banyak kasus cacat tersebunyi yang baru ditemukan.Apabila daerah-daerah tersebut terus melanjutkan kegiatan penemuan aktif, maka diharapkan kasus cacat tingkat dua dapat ditekan serendah-rendahnya. Meskipun belum memenuhi target yang diharapkan, persentase tersebut masih dapat berubah karena adanya beberapa kabupaten yang belum melakukan finalisasi data hingga Januari 2019.Berikut beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan strategi program kusta dan frambusia: a. Sebagian besar daerah kantung kusta kusta berada di lokasi yang sulit dijangkau menyebabkan sulitnya pencarian kasus dan akses masyarakat menuju pelayanan kesehatan, b. Sebagian besar wilayah kantong kusta tidak mendapat dukungan lintas program dan sektor dalam program pencegahan dan pengendalian kusta, c. Belum maksimalnya kemitraan dengan organisasi profesi, RS dan praktek dokter swasta dalam menciptakan pelayanan kusta yang komprehensif dan terstandar, d. Angka mutasi petugas kesehatan yg cukup tinggi menyebabkan program pencegahan dan pengendalian kusta di daerah berjalan kurang maksimal, e. Belum terpenuhinya kebutuhan akan pelatihan kusta dan frambusia jika dibandingkan dengan tingginya kebutuhan akan tenaga terlatih, f. Stigma terhadap Penyakit Kusta baik self stigma oleh penderita sendiri, masyarakat maupun provider.

7. Indikator: Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar.1) Definisi Operasional: Semua kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

(penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar) diantara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar (penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar) dibagi jumlah semua kasus TB yang diobati dan di laporkan. (diskusikan dgn wasor)


Presentase Kasus TB yang di tatalaksana sesuai standar tahun 2018 mencapai 40 %, bila dibandingkan dengan target capaian yaitu 79 %, maka capaian tahun ini masih cukup rendah, maka perlu dilakukan berbagai kegiatan pendukung agar tatalaksana TB di Kalsel dapat ditingkatkan lebih baik.Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Upaya ekspansi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) guna meningkatkan lebih banyak kasus TB yang ditemukan dan diobati, serta peran pengawas menelan obat dan fasilitas layanan kesehatan yang semakin baik, selain itu mutu pengobatan TB harus dipertahankan dengan baik. Hal ini terlihat dari angka keberhasilan pengobatan (Success Rate/SR) BTA positif yang dapat dipertahankan minimal 85% sejak tahun 1999.Perbandingan 3 tahun.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target Indikator : Upaya akselerasi yang dilakukan program nasional sejak pertama kali diputuskannya DOTS sebagai strategi penanggulangan TB di Indonesia selama kurun waktu 8 tahun pertama


(1999-2007) menunjukkan peningkatan yang signifikan, Ekspansi laboratorium pemeriksaan TB, Ekspansi fasilitas pelayanan TB resistensi obat, Peningkatan akses sangat diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan kepada seluruh pasien TB RO. Sampai dengan saat ini, fasilitas pelayanan kesehatan TB RO dilaksanan di Fasyankes Rujukan TB RO yang ada di 34 Provinsi. Tingginya jumlah kasus yang ada dan terbatasnya layanan TB RO berpengaruh terhadap akses layanan juga berpengaruh terhadap keberhasilan pengobatan pasien TB RO. Untuk mendekatkan akses, meningkatkan cakupan layanan dan keberhasilan pengobatan pasien TB RO perlu dilakukan perluasan penyelenggara layanan.

Kendala/ Masalah yang Dihadapi 1. Meningkatnya epidemi kasus TB resisten obat. 2. Belum semua kasus TB berhasil dijangkau. 3. Pendekatan yang terlalu sentralistis dan global. 4. Sebagian besar Kab/Kota belum mempunyai komitmen politis yang ditandai dengan adanya peraturan daerah dan peningkatan anggaran untuk P2TB. 5. Lemahnya aspek manajemen program. 6. Meskipun pendanaan pemerintah pusat meningkat, kontribusi anggaran dari provinsi dan kabupaten untuk pengendalian TB masih tetap minimal di kebanyakan daerah. 7. Banyak mitra pemain tetapi kurang terintegrasi menjadi kekuatan yang sinergis. 8. Masih lemahnya kemitraan yang bersifat sinergis.

Pemecahan Masalah Untuk mencapai target, Program TB melaksanakan kegiatan yang berdasarkan 6 strategi yaitu: Penguatan Kepemimpinan Program TB di Kabupaten/Kota, Koordinasi oleh pemerintah dengan peta jalan eliminasi yang jelas dan diperkuat dengan regulasi, Kolaborasi multisektoral dan koalisi yang kuat dengan organisasi masyarakat, Peningkatan pembiayaan, terutama dari pendanaan bersumber dalam negeri, Koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan sinergi untuk mencapai kinerja.Analsis efesiensi sumber daya.Kegiatan rk akl

8. Indikator: Persentase kasus HIV yang diobati1) Definisi Operasional: Orang dengan positif HIV dan masih dalam terapi

pengobatan ARV.2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah orang positif HIV dan masih dalam terapi

pengobatan ARV dibandingkan dengan jumlah orang positif HIV dan memenuhi syarat untuk memulai terapi pengobatan ARV.


Pencapaian target indikator Persentase kasus HIV yang diobati tahun 2018 mencapai 65 %, yang berarti melampaui target nasional maupun provinsi. Target yang ditetapkan untuk Indikator ini adalah 52 %.3 tahun terakhirDibandingkan dengan 3 tahun yang lalu capaian kinerja ini terus meningkat dan diharapkan sampai tahun 2023 Indikator ini mampu mencapai 90 %.

Tercapainya target ini tidak terlepas dari upaya perbaikan sistem layanan ART pada Fasilitas Layanan Kesehatan yang telah di setting menjadi layanan ART (Anti Retroviral Treatment), terdapat 6 Rumah Sakit ART di Kalimantan Selatan yang berkontribusi dalam akselerasi indikator ini.Mempertahankan ODHA untuk tetap On ARV dan terus meningkatkan cakupan, di Kalsel di lakukan melalui srategi:


a. Meningkatkan Kualitas Konselor, khususnya dalam proses konseling kepatuhan minum obat.

b. Memastikan mekanisme atau SOP layanan ARV ramah terhadap klienc. Memastikan rantai distribusi ARV dari Program atau Gudang Farmasi ke

Fasyankes dan seterusnya ke klien berjalan secara baik.

Peningkatan jumlah ODHA yang mengetahui status HIV nya sejalan dengan peningkatan jumlah inisiasi ARV pada ODHA. Penerapan SUFA (strategic use of ARV) dengan tujuan memperluas inisiasi dini ART, untuk segera mendapatkan pengobatan ARV berapapun jumlah CD4 nya pada kelompok populasi kunci (WPS, Penasun, Waria, LSL) dan kelompok khusus (ibu hamil, pasien ko-infeksi TB-HIV, pasien ko-infeksi Hepatitis B-HIV, dan ODHA yang pasangan tetapnya HIV negatif); meningkatkan jumlah ODHA yang memenuhi syarat mendapatkan ART sehingga jumlah yang mendapatkan terapi ARV juga meningkat. Selain itu upaya dalam meningkatan jumlah petugas kesehatan dan layanan terlatih PDP (Pengobatan Dukungan dan Perawatan) HIV.

Upaya tersebut tidak terlepas dari peran dan kontribusi semua pihak atau stakeholder dalam memberikan pelayanan dan menjalankan program pengendalian HIV AIDS di Kalsel. Sinergitas Unsur Pemerintah, Swasta, masyarakat dan LSM serta Kelompok/Komunitas sangat menentukan tingkat kinerja.

9. Indikator: Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu.1) Definisi Operasional: Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan minimal

tatalaksana penyakit Hipertensi dan DM dan atau telah melakukan pembinaan Posbindu PTM di wilayahnya.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu di bagi Jumlah seluruh Puskesmas di Indonesia di kali 100%.

3) Capaian Indikatora) Berdasarkan data kinerja tahun 2018 realisasi capaian kinerja atas indikator

ini adalah sebesar 38,89% atau 97,2% dari targetnya sebesar 40%. Angka diatas menunjukkan bahwa target kinerja indikator ini pada tahun 2018 tidak tercapai.

b) Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 yaitu 6.09% naik menjadi 15,38% pada tahun 2016, kemudian 29.91% pada tahun 2017 tahun 2018 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 38.89%.

Grafikc) Tidak tercapainya indikator kinerja sasaran disebabkan oleh beberapa hal

yaitu : Kurangnya dukungan tenaga kesehatan yang berkompeten, kurangnya dukungan sarana dan prasarana di Puskesmas yang dapat mendukung upaya preventif dan promotif, Kurangnya ketersediaan dana operasional pemeriksaan faktor resiko PTM (strip test gula, kolesterol, dll) dan ruang pemeriksaan PTM di Puskesmas kurang memadai sehingga tidak memungkinkan pemeriksaan keseluruhan faktor resiko PTM (kebisingan, faktor resiko pendengaran dan penglihatan) Pekerjaan di puskesmas


berlapis-lapis sehingga pengelola program kewalahan untuk mengentry data ke data online.

10. Indikator: Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM.1) Definisi Operasional: Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan

Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM.2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan

kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM dibagi Jumlah Desa/Kelurahan di Indonesia di kali 100%.

3) Capaian IndikatorCapaian 66,73 %Target 40 %a) Berdasarkan data kinerja tahun 2018 realisasi capaian kinerja sasaran

indikator ini adalah sebesar 66.73% atau 124% dari target sebesar 40%. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2018 ini tercapai.

b) Tercapainya target kinerja indikator ini pada tahun 2017 ini antara lain disebabkan oleh, adanya dukungan dari Kabupaten/Kota khususnya Dinas Kesehatan dalam upaya pembentukan Posbindu PTM di desa/kelurahannya masing masing, adanya dukungan sumberdaya dari pihak pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

c) Agar upaya tersebut dapat berjalan secara optimal, diperlukan partisipasi masyarakat sehingga dikembangkanlah suatu model pengendalian PTM yang berbasis masyarakat yakni Posbindu PTM. Sangat penting untuk dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas bagi petugas pelaksana POSBINDU dalam upaya pengendalaian faktor risiko secara mandiri dan berkesinambungan sehingga pencegahan faktor risiko PTM dapat dilakukan sejak dini dan kejadian PTM di masyarakat dapat ditekan.

11. Indikator: Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun1) Definisi Operasional: Persentase perempuan usia 30 – 50 tahun yang

dideteksi dini kanker payudara dengan CBE/SADANIS dan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA dan atau Papsmear.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah perempuan usia 30 - 50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim dibagi Jumlah perempuan usia 30 – 50 tahun di suatu wilayah dikali 100%.

3) Capaian Indikatora) Berdasarkan data kinerja tahun 2018 realisasi capaian kinerja atas indikator

ini adalah sebesar 35% atau sudah 100% dari targetnya sebesar 35%. Angka diatas menunjukkan bahwa target kinerja indikator ini pada tahun 2018 tercapai.

b) Tercapainya target indikator kinerja sasaran disebabkan oleh masyarakat yang mulai menyadari akan pentingnya memeriksakan dini kanker serviks dan payudara, kemudian tingginya dukungan PKK, lintas sektor dan lintas program dalam promosi dan kampanye bahaya Kanker Leher Rahim.

c) Masih ada beberapa kelompok masyarakat belum menyadari akan pentingnya memeriksakan dini kanker serviks dan payudara dan menganggap tabu untuk memeriksakan dirinya


12. Indikator: Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak1) Definisi Operasional: Puskesmas yang melakukan deteksi dini oleh tenaga

kesehatan terlatih di Puskesmas berupa tes fisik mata dengan menggunakan senter dan ophthalmoscope, lalu pemeriksaan visus mata dengan menggunakan Snelen Chart, dilanjutkan dengan tes bayangan (Shadow Test) menggunakan pen light, serta mampu melakukan rujukan kasus katarak ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah puskesmas yang melakukan deteksi dini dan merujuk kasus katarak dibagi Jumlah seluruh puskesmas di Indonesia dikali 100%.

3) Capaian IndikatorSelama tahun 2018 Capaian kinerja untuk indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak mencapai 57,45 %, lebih tinggi atau melampaui target yaitu sebesar 20 %.Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 dan 2013 mengumpulkan data mengenai kesehatan indera penglihatan. Dalam Riskesdas 2007 maupun 2013, responden yang diperiksa adalah responden yang berusia 6 tahun ke atas dan memungkinkan untuk diperiksa visusnya. Pemeriksaan dilakukan tanpa atau dengan koreksi optimal. Untuk tahun 2013, responden yang dianalisis berjumlah 924.780 orang. Responden diklasifikasikan menderita severe visual.Bila kita mengacu pada indikator CSR, katakan Indonesia mentargetkan CSR 2000, maka diperlukan jumlah operasi katarak untuk populasi Indonesia (estimasi 250 Juta) adalah sebesar 500.000 operasi katarak per tahun. Menurut Perdami estimasi kemampuan operasi katarak oleh dokter-dokter mata di Indonesia pertahunnya berkisar 150.000-180.000. Perhitungan kasar ini menunjukkan bahwa untuk mencapai angka CSR 2000 saja, Indonesia mempunyai backlog operasi katarak sebesar 320.000-350.000 per tahunnya. Jumlah ini akan meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya umur harapan hidup mengingat penderita katarak sebagian besar terjadi pada umur >50 tahun. Perkiraan insidensi katarak (kasus baru katarak) adalah sebesar 0.1% dari jumlah populasi,10 sehingga jumlah kasus baru katarak di Indonesia diperkirakan sebesar 250.000 per tahun. Beban ini makin lama akan semakin besar bila program pemberantasan kebutaan tidak dilakukan secara komprehensif dan terkoordinir secara nasional.Untuk mencapai Vision 2020 perlu komitmen dari Pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Keberhasilan program PGPK sangat ditentukan olehpartisipasi masyarakat, swasta dan LSM serta komitmen dan dukungan dari lintas sektor dan pemerintah pusat maupun daerah. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan mata di masyarakat dengan memperkuat sistem rujukan ke rumah sakit dan BKMM. Peran swasta,LSM nasional dan internasional akan sangat membantu pemerintah dalam upaya untuk penanggulangan kebutaan ini.

13. Indikator: Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).1) Definisi Operasional: Jumlah Kab/Kota dengan IPWL aktif yakni IPWL yang

melakukan upaya promotif, preventif dan rehabilitasi dalam pencegahan


penyalahgunaan Napza serta melaporkan kegiatan terkait program wajib lapor pecandu narkotika dan penyalahguna Napza lainnya (ada atau tidak ada pasien) setiap 6 bulan sekali.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kumulatif Kab/Kota dengan IPWL aktif.3) Capaian Indikator

Sampai tahun 2018 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Kalimantan Selatan mencapai 7 Kabupaten/Kota, di Bandingkan dengan target kinerja yaitu 8 Kab/Kota, berarti Kalsel belum mencapai target yang di tetapkan.

Analisa Penyebab keberhasilan Indikator Jumlah Kab/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di IPWL, capain target sebenyak 118 kab/kota, keberhasilan ini dikarenakan adanya koordinasi yang sinergis antara Kemenkes dengan Kementerian/Lembaga Tinggi Negara terkait lainnya, serta Pemerintah Daerah selaku pemilik sebagian besar fasyankes yang ditetapkan sebagai IPWL dalam menyelenggarakan wajib lapor dan rehabilitasi bagi penyalahguna Napza. Koordinasi ini tidak hanya mencakup implementasi regulasi saja tapi juga termasuk penguatan lainnya dalam optimalisasi layanan dan penguatan aksesibilitas.Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah: Melakukan Supervisi Terapi dan Rehabilitasi Napza Tujuan dilakuan kegiatan ini agar penyelenggaraan layanan terapi dan rehabilitasi gangguan penggunaan Napza di IPWL berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Melakukan Advokasi dan Sosialisasi Roadmap Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan Napza, memperkuat jejaring program dan dukungan lintas sektor/program.Kendala dan persoalan yang di hadapi, meliputi : Beban kerja tenaga kesehatan yang sudah cukup tinggi. Ditambah rehabilitasi napza,tenaga kesehatan sering kali harus memilih berdasarkan prioritas kegiatan, Tingginya rotasi tenaga kesehatan yang menyebabkan tenaga kesehatan yang baru dilatih tidak dapat menerapkan ilmu yang didapat, Masih ada IPWL yang belum BLUD, sehingga harus melalui skema daerah untuk dapat menerima dana (tidak dapat menerima dana langsung ke rekening), Tenaga verifikator belum memanfaatkan Selaras secara optimal 6. Belum adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan wajib lapor.Upaya pemecahan masalah dilakukan dengan : membuat dan menyepakati dengan dinkes kab/kota bahwa tenaga atau petugas terlatih tidak boleh dirotasi beberapa tahun setelah di latih, melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya wajib lapor bagi mereka yang membutuhkan.

14. Indikator: Persentase Layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi.1) Definisi Operasional: Dokumen Dukungan Manajemen pada Program

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 4 Dokumen antara lain RKAKL/DIPA, Laporan Keuangan, e monev DJA, e monev Bappenas.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang dihasilkan satker dalam satu tahun.



Untuk Indikator Persentase Layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi capaian kinerja mencapai 100 %, hal ini sejalan dengan target yang juga 100 %. Optimalnya pencapaian ini tidak lepas dari konsistensi capaian yang selama 3 tahun terakhir selalu berada dalam kisaran 100 %

Keberhasilan ini tidak terlepas dari membaiknya sistem manajemen yang di mulai dari perencanaan , pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, indikator kinerja harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Selain itu, indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Untuk menjaga kinerja terus baik dilakukan upaya upaya pertemuan berkala untuk mereview pencapaian kegiatan, pencatatan dan pelaporan secara rutin dan monev berkala.

3.2 Realisasi Anggaran1. Pada bagian ini diurai realisasi anggaran masing-masing indicator.

NO INDIKATOR ANGGARAN REALISASI % KET1 Persentase anak usia 0 sampai

11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

869.140.000,- 848.995.000,- 98 %

2 Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

124.575.000,- 123.915.000,- 99 %

3 Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging

42.300.000,- 41.301.000,- 98 %

4 Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

292.000.000,- 258.674.000,- 89 %

5 Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM

1.322.767.000,- 1.224.350.000,- 93 %

6 Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

250.000.000,- 246.101.000,- 98 %

7 Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

207.500.000,- 200.925.100,- 97 %

8 Persentase kasus HIV yang diobati

209.100.000,- 205.628.000,- 98 %

9 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

0 0

10 Persentase desa/kelurahan yang 196.050.000,- 196.032.000,- 100 %


melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

11 Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

163.500.000,- 163.096.000,- 100 %

12 Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

0 0

13 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

242.970.000,- 227.305.500 94 %

14 Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

395.000.000,- 392.578.000,- 99 %

2. Realisasi anggaran yang telah digunakan utk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Buatkan narasi dari tabelTambahkan realisasi per kegiatan.


BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan1. Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan SelatanTahun

2018 telah berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan rata –rata capaian kinerja sebesar 96 %

2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dari 14 Indikator kinerja sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2018, sebanyak 8 indikator telah melebihi target yang ditetapkan (>100%), 1 indikator telah mencapai target yang ditetapkan (100%), sedangkan 5 indikator tidak mencapai target dengan pencapaian sebesar 80 %.

3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 diketahui bahwa kinerja anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 100 %, dengan realisasi 96 % dengan realisasi tertinggi pada program Posbindu dan deteksi dini kanker sebesar 100 % dan realisasi paling rendah pada dana dekonsentrasi yakni pada program filariasis sebesar 93%.

4. Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 14 indikator, terdapat 9 indikator telah berjalan dengan efisien dimana capaian kinerja dapat mencapai atau melebihi target dengan anggaran yang lebih rendah dan semua kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

4.2 Tindak Lanjut1. Akan dilakukan konsolidasi tingkat Dinas dan Bidang untuk menyiapkan sistem

untuk terpenuhinya penyusunan LAKIP Satker Dekon pada setiap Tahun Anggaran.2. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada 5 idikator kinerja yg belum tercapai perlu

dilakukan upaya: intensifikasi penemuan kasus, memperkuat jejaring, penignkatan kapasitas, perbaikan pencatatan dan pelaporan.

3. Akan dilakukan review terhadap capaian kinerja dalam bidang P2 P yang melibatkan LS/LP.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2018 disusun sebagai bahan masukan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Lampiran 1Perjanjian Kinerja TA 2018Lampiran 2 …….


Lampiran 3 ….

Lampiran 4 lainnya


Documents

KATA PENGANTAR · Web viewKinerja Dinas Kesehatan tahun 2018 diukur melalui 14 indikator yang dianggap mewakili keseluruhan persoalan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di