Embed Size (px)
Citation preview
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Kinerja (LKj) Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 telah dapat
disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau ini
merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis
Kinerja yang mengacu kepada RENSTRA, RENJA, dan RPJMD Provinsi Riau. Diharapkan
nantinya LKj ini dapat memberikan informasi kinerja yang telah dicapai oleh Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau selama Tahun 2018 guna
memberikan rekomendasi yang tepat dalam rangka memicu perubahan atau perbaikan
kinerja yang diperlukan dan usulan penganggaran periode berikutnya.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut
berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.
Pekanbaru, Desember 2018
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Riau
Ir. H. YOGI GETRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199303 1 002
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………… ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………………………………... iii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………….. 1
A. Umum …………………………………………………….………….. 1
B. Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Riau…………………………………. 3
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA ………...…………… 6
A. Rencana Strategis………….……………………………............................ 6
B. Perjanjian Kinerja ………………….…………….……………………………….. 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………..……..……………………….... 16
A. Capaian Kinerja SKPD............... …………….………………….…….……… 16
B. Realisasi Keuangan……….……………………………………………………….. 48
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………….………………………. 51
LAMPIRAN
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pengukuran kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2018 ini mengacu kepada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun
2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu
atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Disamping itu, sesuai dengan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan
PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, juga dilakukan pengukuran
terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikators) sebagai tolok
ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran,
dan fungsi organisasi.
Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa dari sasaran
strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk
nilai e-government capaian 0% ini disebabkan Kementerian Kominfo RI meniadakan
kegiatan Pemeringkatan e-Government pada tahun 2018. Sedangkan nilai keterbukaan
informasi Provinsi Riau mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 45,43.
iv
____ ooOOoo ____
Adanya keberhasilan ini disadari tidak terlepas dari dukungan segenap pemangku
kepentingan/stake holders (kepala daerah dan unsur pimpinan di daerah,
dinas/instansi terkait, dan masyarakat di Provinsi Riau, termasuk tentunya seluruh
komponen internal di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
1
PENDAHULUAN
A. Umum
Isu reformasi yang diwacanakan oleh para elit politik adalah Good
Gavernance. Konsep Good Gavernance secara bertahap menjadi semboyan yang
populer di kalangan pemerintahan, swasta, dan masyarakat pada umumnya.
Sehingga jadilah ide Good Gavernance menjadi suatu harapan dan konsep yang
diusung oleh semua lapisan masyarakat umum di republik ini. Paradigma
penyelenggaraan pemerintahan harus berorieantasi kepada aspek akuntabilitas,
transparansi dan partisipatif yang relevan dengan clean government.
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu aspek
yang dapat mendukung prinsip-primsip di dalam good governance tersebut untuk
mendongrak pertumbuhan ekonomi. TIK juga memberikan nilai tambah bagi
masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
(knowledge society) ke depan.
Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi
pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk
BAB
I
2
mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program
melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dengan berpedoman pada PermenPAN
dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Dengan demikian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Riau dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang clean government sesuai
dengan yang diamanatkan oleh Peraturan di atas, menuangkan akuntabilitas hasil
pelaksanaan kebijakan dan program Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk Laporan
Kinerja yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.
Maksud dari penyusunan LKj Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Riau tahun 2018 adalah sebagai monitoring dan evaluasi dari sasaran
strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang diukur
berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2014 – 2019 Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Khususnya Perjanjian Kinerja
tahun 2018. Tujuannya adalah sebagai feedback untuk memperbaiki kinerja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada tahun berikutnya.
3
B. Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan
organisasi perangkat daerah yang diserahi wewenang tugas dan tanggung jawab
untuk menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informasi.
Urusan Komunikasi dan Informatika adalah urusan pmemerintahan wajib non
pelayanan dasar yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana
diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 2
Januari 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau. Sedangkan untuk
Unit Pelaksana teknis pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2014
tanggal 17 Januari 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan
Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Riau terdiri atas :
4
f. Bidang Statistik g. Bidang Persandian
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
d. Bidang Pengelolaan Infrastuktur e-Government
e. Bidang Layanan e-Government
5
BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI
RIAU SESUAI PERDA NO. 4 TAHUN 2016
KEPALA DINAS
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM
SUBBAGIAN KEUANGAN, PERLENGKAPAN DAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM
BIDANG
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK
SEKSI KOMUNIKASI
INFORMASI
BIDANG
PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR
e-GOVERNMENT
SEKSI
INFRASTRUKTUR
DAN TEKNOLOGI
BIDANG LAYANAN e-
GOVERNMENT
SEKSI
PENGEMBANGAN APLIKASI PEMERINTAH
BIDANG
STATISTIK
SEKSI PENDATAAN
BIDANG PERSANDIAN
SEKSI TATA
KELOLA PERSANDIAN
SEKSI
SEKSI PENGELOLAAN SEKSI PENGOPERASIONA
SEKSI
DISEMINASI INFORMASI
SEKSI
MULTIMEDIA
DAN DOKUMENTASI
DATA DAN INTEROPABILITAS
SEKSI INTERNET DAN INTRANET
PENGEMBANGAN APLIKASI PUBLIK
SEKSI TATA KELOLA E-GOVERMENT
SEKSI
PENGOLAHAN
DAN ANALISIS
DATA
SEKSI PENYAJIAN
DATA DAN
INFORMASI
PENGAMANAN
PERSANDIAN
SEKSI
PENGAWASAN DAN EVALUASI PERSANDIAN
6
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Riau Tahun 2014-2019 merupakan pedoman/landasan serta arah pembangunan
bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Riau selama lima tahun ke depan.
Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Riau 2014 –
2019 telah mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun
eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan
dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
Dengan adanya Rencana Strategis 2014 – 2019 diperoleh rencana
tindakan dan kegiatan yang terpadu, sinkron dan bersinergi dalam melaksanakan
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang
akan dibuat.
BAB
II
7
VISI DAN MISI DINAS KOMINFOTIK PROVINSI RIAU 2014 -2019
VISI PROVINSI RIAU “Terwujudnya Provinsi Riau yang
Maju, Masyarakat Sejahtera,
Berbudaya Melayu dan Berdaya
Saing Tinggi, Menurunnya
Kemiskinan, Tersedianya
Lapangan Kerja serta
Pemantapan Aparatur”
VISI
Terwujudnya Layanan Komunikasi
dan Informatika yang Handal dan
Berdaya Saing
TUJUAN
Terselenggaranya pelayanan publik yang
transparan dan akuntabel berbasis
teknologi informasi
MISI
Mewujudkan manajemen
penyelenggaraan pemerintahan
yang baik (good governance), efektif
dan efisien, profesional, transparan
dan akuntabel;
SASARAN
1. Meningkatnya kualitas
pelayanan publik berbasis
teknologi infomasi
2. Meningkatnya kualitas
pelayanan internal SKPD
8
SASARAN
Meningkatnya
Kualitas Pelayan
Publik Berbasis
Teknologi
Informasi
INDIKATOR 1
KETERBUKAAN INFORMASI
INDIKATOR 2
E-GOVERNMENT
Indikator diperlukan untuk mengukur sejauh mana sasaran tersebut dapat
tercapai, seperti halnya untuk mengetahui Persentase Nilai keterbukaan Informasi
Publik adalah dengan melibatkan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
melibatkan pakar yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dimaksudkan sebagai
akuntabilitas sekaligus memastikan proses ini dilakukan secara terencana dengan
metode yang dapat dipertanggung jawabkan.
Indikator ke 1 adalah : Keterbukaan Informasi Publik yaitu nilai yang diperoleh
berdasarkan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan
implementasi seluruh kewajiban Badan Publik dan memberikan akses informasi publik
kepada masyarakat seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi
9
Pusat (KIP) dengan metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment
Questionaire) ke seluruh Badan Publik.
Keterbukaan
Informasi Publik
Provinsi Riau
Persentase keterisian data
pembangunan Provinsi Riau
pada SDDKD
Jumlah pengunjung website
resmi dan media online yang
dikelola Dinas Kominfo Provinsi
Riau
Jumlah masyarakat yang
memanfaatkan layanan nternet
yang dikelola Dinas Kominfo
Provinsi Riau
Tahapan Penilaian:
Pengisian Kuesioner
Penilaian Mandiri (Self
Assessment Questionaire)
Verifikasi Situs/Portal dan
Softfile Data Dukung
Verifikasi Lanjutan Acak
(VLA)
Visitasi Badan Publik
Su
b in
dik
ato
r
10
Indikator 2 (dua) adalah : E-Government yaitu nilai yang diperoleh berdasarkan
pemeringkatan e-government yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada
Lembaga Pemerintah yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) secara terintegrasi dalam memberikan layanan publik. Kategori yang dinilai adalah
aspek Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan TIK.
E-Government Provinsi Riau
5 Dimensi Penilaian
E-Government :
1. Kebijakan
2. Kelembagaan
3. Infrastruktur
4. Aplikasi
5. Perencanaan
Jumlah jaringan komunikasi dan
informatika yang terpasang
Jumlah SKPD yang menerapkan
e-Government secara
Su
b in
dik
ato
r
11
Dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia :
a) Kebijakan
Dimensi kebijakan sangat erat kaitannya dengan produk hukum dan juga dokumen
resmi yang memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK, terdiri dari:
- Manajemen/proses kebijakan (terkait TIK) yang dilaksanakan.
- Visi dan misi yang dijabarkan dengan jelas dan terdokumentasi dalam bentuk
surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, rencana strategis,
atau bentuk dokumen resmi lainnya.
- Strategi penerapan kebijakan TIK yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja,
program, atau bentuk dokumen resmi lainnya.
- Standar atau panduan yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK secara umum
maupun secara spesifik dalam bidang-bidang tertentu.
- Peraturan terkait dengan pemanfaatan TIK untuk menjamin kelangsungan
program pengembangan dan pemanfaatan TIK.
- Keputusan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penerapan
kebijakan TIK.
- Skala Prioritas penerapan TIK yang dilaksanakan.
- Evaluasi/manajemen resiko TIK yang diterapkan.
12
b) Kelembagaan
Dimensi kelembagaan terkait erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang
dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pemanfaatan TIK dengan
indikator:
- Keberadaan organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan
fungsi Chief Information Officer (CIO), dukungan teknis, dan fungsi lain dengan
baik.
- Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas Pokok
dan Fungsi (TUPOKSI).
- Adanya Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi untuk
melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan TIK.
- Adanya kelengkapan unit dan aparatur untuk mendukung pemanfaatan dan
pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir,
maupun status kepegawaian.
- Adanya program pengembangan Sumber Daya Manusia TIK yang terencana dan
terlaksana.
c) Infrastruktur
Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung
pengembangan dan pemanfaatan TIK yang terdiri dari:
- Data center dan aplikasi pendukungnya.
- Jaringan Data (LAN, WAN, Internet).
13
- Keamanan yang terencana dan terevaluasi.
- Fasilitas pendukung seperti antara lain AC, UPS, Genset, serta sarana
pengamanan fasilitas lainnya.
- Dokumen Disaster Recovery yang diperlukan jika terjadi kegagalan sistem.
- Pemeliharaan infrastruktur TIK.
- Inventarisasi peralatan TIK.
d) Aplikasi
Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan dimanfaatkannya piranti lunak
aplikasi yang memenuhi kriteria antara lain:
- Adanya situs web (homepage).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 1 (Pelayanan Publik).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 2 (Administrasi & Manajemen Umum).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 3 (Administrasi Legislasi).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 4 (Manajemen Pembangunan).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 5 (Manajemen Keuangan).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 6 (Manajemen Kepegawaian).
- Dokumentasi setiap aplikasi yang dimiliki.
- Inventarisasi seluruh aplikasi TIK.
- Interoperabilitas setiap aplikasi yang diterapkan.
14
Aplikasi tersebut haruslah mendukung fungsi dasar umum sistem kepemerintahan
yang terdiri dari antara lain:
- Pelayanan publik, seperti kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran
dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi
umum dan kepemerintahan, dan lain-lain.
- Administrasi dan manajemen umum yang meliputi surat elektronik, sistem
dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi,
manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lain.
- Administrasi legislasi yang meliputi aplikasi sistem katalog hukum, peraturan
perundangan, dan lain-lain.
- Manajemen pembangunan yang meliputi sistem perencanaan pembangunan
daerah, sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek,
sistem evaluasi dan informasi hasil pembangunan, sistem laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.
- Manajemen keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan,
akuntansi daerah, dan lain-lain.
- Manajemen kepegawaian yang meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi,
penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain.
e) Perencanaan
Dimensi perencanaan berkaitan dengan proses perencanaan dengan indikator
antara lain:
15
- Adanya organisasi yang melakukan perencanaan TIK
- Adanya sistem perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang
dilakukan secara nyata
- Adanya dokumentasi Master Plan yang lengkap, yang mengandung unsur lima
dimensi PeGI, Implementasi dari Master Plan yang sudah dibuat
- Adanya anggaran yang tertuang dalam RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud
nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian
kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar
evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward)
dan sanksi (punishment).
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan tahun kelima Renstra Dinas
Kominfotik Provinsi Riau 2014 – 2019. Perjanjian kinerja Dinas Kominfotik
16
Provinsi Riau terlampir pada lampiran-4. Untuk mewujudkan kinerja Dinas
Kominfotik Provinsi Riau Tahun 2018 didukung dengan anggaran
Rp.25.188.859.212,- (dua puluh lima milyar seratur delapan puluh delapan juta
delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah).
17
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMINFOTIK RIAU
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang merupakan hasil suatu penilaian yang
sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang telah
ditetapkan. Disamping itu, sesuai dengan PERMENPAN Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN No.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang
menggambarkan tugas, peran, dan fungsi organisasi ditampilkan pada capaian
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) yang merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja dan
pencapaian sasaran, dimana setiap capaian indikator kinerja dijelaskan lebih
lanjut tentang pelaksanaannya.
BAB
III
18
TUJUAN :
Terselenggaranya
pelayanan publik yang
transparan dan
akuntabel berbasis
teknologi informasi
SASARAN STRATEGIS :
INDIKATOR
KETERBUKAN INFORMASI DAN E-GOVERNMENT
Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi
informasi. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, indikator kinerjanya yang
pertama adalah Keterbukaan Informasi.
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Berbasis Teknologi
Informasi
Berdasarkan Surat Komisi Informasi Pusat Nomor 459/KIP/XII/2018 tanggal 28
Desember 2018 tentang Nilai Keterbukaan nilai Keterbukaan informasi Publik 2018
disampaikan bahwa Nilai keterbukaan Informasi Publik 2018 pada Badan Publik Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2018 adalah sebagai berikut :
dan pengajuan Keberatan secara online;
19
Nilai Indikator 1 &2 (30%)
Nilai Indikator 3 &4 (40%)
Nilai
Persentasi
(30%)
Nilai
Akhir
Kualifikasi
14,80
I. Pengembangan Website : 16,33
II. Pengumuman Informasi :33,00
8,43
III.Pelayananan informasi :2,50
III.Penyediaan informasi :18,57
22,20 45,43 Kurang
Informatif
Memperhatikan nilai keterbukaan informasi Publik Provinsi Riau tahun 2018
diatas yang masih termasuk kedalam kategori kulifikasi KURANG INFORMATIF, maka
untuk meningkatkan nilai keterbukaan informasi Publik Badan Publik Provinsi Riau
tahun yang akan datang disarankan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dikembangkannya kanal PPID yang terhubung dengan situs utama serta serta
media sosial khusus PPID guna penyebaran informasi Publik;
2. Dikembangkannya aplikasi layanan PPID berbasis mobile (android, linux, appel
dll);
3. Diumumkannya profil PPID terkaid dengan visi dan misi PPID;
4. Diumumkannya Tata cara Pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa ke
Komisi Informasi pada kanal PPID;
5. Diumumkannya rancangan peraturan yang terkait dengan Keterbukaan Informasi
Publik maupun Peraturan yang dihasilkan oleh badan Publik, guna Peningkatan
peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik;
6. Dikembangkannya aplikasi/tool yang dapat menerima Permohonan Informasi
20
7. Diumumkannya Profil Badan Publik berupa Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi;
8. Diumumkannya profil Pimpinan Badan Publik;
9. Diumumkannya Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Pimpinan Badan Publik;
10. Diumumkannya informasi tentang tatacara pengaduan penyalahgunaan atau
pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik;
11. Diumumkannya ringkasan layanan informasi publik yang berisi jumlah
permohonan informasi publik yang dierima, waktu yang diperlukan dalam
memenuhi setiap permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi
publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan alasan penolakan
permohonan informasi publik;
12. Disediakannya SK/Penetapan penunjukan PPID
13. Disediakannya informasi struktur PPID
14. Disediakannya Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan 2018;
15. Disediakannya Laporan Layanan informasi publik tahun 2017 yang disertai bukti
pengiriman laporan kepada Komisi Informasi Pusat;
16. Disediakannya laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik pada
Diskominfotik Provinsi Riau;
17. Disediakannya bukti koordinasi rutin PPID Diskominfotik Provinsi Riau;
18. Disediakannya bukti/informasi fasilitasi/kelengkapan layanan informasi publik
(daftar register permohonan dan jadwal pelayanan informasi publik);
19. Disediakannya informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan;
21
20. Disediakannya informasi kebijakan sebagai standar biaya perolehan informasi
publik;
21. Disediakannya SOP mengenai Penetapan dan Pemutakhiran DIP;
22. Disediakannya SOP mengenai pendokumentasian informasi publik;
23. Disediakannya SOP mengenai pendokumentasian informasi yang dikecualikan;
24. Disediakannya dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan/kebijakan
yang telah ditetapkan oleh Badan Publik;
25. Disediakannya surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan
Barang dan Jasa;
26. Disediakannya SOP mengenai pedoman pengelolaan organisasi, administrasi,
kepegawaian dan keuangan;
27. Disediakannya data statistik keuangan;
28. Disediakannya informasi data perbendaharaan atau investasi Barang Milik
Negara.
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 dilakukan guna
mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(selanjutnya disebut UU KIP) yang kemudian secara teknis telah diatur dalam Peraturan
Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi
Keterbukaan Informasi Badan Publik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan
22
yang berlangsung pada Juni-Desember 2018 yang diakhiri dengan Pemeringkatan
Badan Publik. Badan Publik WAJIB mengikuti seluruh alur kegiatan yang telah
ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 dalam
penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu:
1. Mengumumkan Informasi Publik
2. Menyediakan Informasi Publik
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
ALUR KEGIATAN
A. Pengiriman SAQ (Self Assessment Questionnaire)
1. Tim Penilai KIP akan mengirimkan SAQ dalam bentuk softfile melalui email
dan/atau SAQ dalam bentuk hardfile melalui alamat Badan Publik dan dapat
diunduh pada situs Komisi Informasi Pusat (www.komisiinformasi.go.id).
Pengiriman SAQ kepada 400 Badan Publik yang dilakukan pada bulan Juni 2018
dan terbagi atas 7 kategori dengan rincian sebagai berikut:
a. Kementerian
b. Pemerintah Provinsi
c. Perguruan Tinggi Negeri
d. Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian
e. Lembaga Non Struktural
f. Badan Usaha Milik Negara
23
g. Partai Politik
2. Pengembalian SAQ dari Badan Publik kepada Tim Penilai KIP dalam bentuk
softfile (CD/Flashdisk) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Email ke [email protected] dengan subyek email
(Monev2017_BadanPublik, contoh: Monev2017_Komisi Informasi Pusat).
b. Antar Langsung ke Kantor Komisi Informasi Pusat Gedung Graha PPI lantai
5, Jalan Abdul Muis Nomor 8, Jakarta Pusat. Telp: 021 - 38430741, Faks :
021 34830757.
c. Jasa Kiriman.
B. Verifikasi SAQ (Self Assessment Questionnaire)
1. SAQ yang telah diisi dan dikembalikan oleh Badan Publik akan menghasilkan
nilai pertama.
2. SAQ tersebut akan diverifikasi oleh Tim Penilai KIP untuk menghasilkan nilai
kedua. Verifikasi dilakukan melalui:
a. Situs/portal yang tercantum dalam kolom “Keterangan Data Dukung” SAQ
b. Data dukung yang dikirimkan bersamaan dengan SAQ
C. Verifikasi Lanjutan Acak (VLA) Setelah dilakukan verifikasi SAQ maka akan
dilanjutkan ke tahap VLA oleh Tim Penilai KIP dengan cara melakukan verifikasi
mendalam dengan meminta data dukung atas pertanyaan tertentu dalam SAQ
kepada Badan Publik dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Tim Penilai KIP.
Pertanyaan dikirimkan melalui email (tertulis) kepada responden Badan Publik
24
yang mengisi SAQ. VLA akan dilaksanakan pada bulan Juli 2018. Hasil VLA menjadi
nilai ketiga bagi Badan Publik.
Nilai dari kegiatan A, B, dan C adalah tahapan Term I yang menjadi bahan Pra
Evaluasi untuk diberikan oleh Tim Penilai KIP kepada Badan Publik.
Alur kegiatan A, B, dan C dilakukan kembali pada Term II setelah mendapat Pra
Evaluasi dari Tim Penilai KIP dengan ketentuan:
Badan Publik kembali mengisi dan mengirimkan SAQ dengan menggunakan
lembar SAQ yang sama pada Term I.
Pengisian SAQ dilakukan dengan memperhatikan tolok ukur hasil Pra Evaluasi
Term I. Alur kegiatan B (Verifikasi SAQ) akan menghasilkan 20 Badan Publik
pada setiap kategori dengan nilai tertinggi untuk masuk pada alur kegiatan C
(Verifikasi Lanjutan Acak).
Alur kegiatan C (Verifikasi Lanjutan Acak) akan menghasilkan 10-15 Badan
Publik pada setiap kategori dengan nilai tertinggi untuk masuk pada alur
kegiatan D (Visitasi).
Hasil Pra Evaluasi merupakan tolok ukur awal bagi Badan Publik untuk dapat
ditingkatkan pada Term II. Hasil pemeringkatan akan ditentukan berdasarkan nilai pada
Term II.
D. Visitasi
Visitasi merupakan tahap akhir untuk menghasilkan peringkat 10 Badan Publik
pada setiap kategori. Visitasi dilakukan untuk mengukur 5 KO (Komitmen,
25
Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Konsisten) Keterbukaan Informasi Publik yang
disampaikan oleh Badan Publik melalui presentasi.
PENEKANAN PENILAIAN
Dengan memperhatikan telah diberlakukannya UU KIP selama 10 tahun, maka untuk
tahun ini indikator Keterbukaan Informasi pada Badan Publik lebih ditekankan pada
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik sebagai jaminan hak
masyarakat atas Informasi Publik.
PRESENTASE BOBOT NILAI
A. Untuk bobot nilai pada setiap alur kegiatan, sebagai berikut :
1) Verifikasi SAQ, berbobot 30%
2) Verifikasi Lanjutan Acak, berbobot 30%
3) Visitasi, berbobot 40%
B. Untuk bobot nilai pada masing-masing indikator dalam SAQ, sebagai berikut :
1) Mengumumkan Informasi Publik berbobot 25%
2) Menyediakan Informasi Publik berbobot 20%
3) Pelayanan Informasi publik berbobot 25%
4) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik berbobot 30%
C. Panduan Umum Pengisian SAQ KPMKIP
1. Pengisi Kuesioner/Responden adalah Pejabat Pengelola dan Informasi dan
Dokumentasi (PPID) atau petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang memiliki
kewenangan di Bidang Informasi, Komunikasi dan/atau Kehumasan Badan
Publik.
26
2. Berikan tanda "X" (silang) pada kolom “Jawaban” yang tersedia dengan
memperhatikan kolom “Indikator Lengkap” berdasarkan implementasi
Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Saudara secara obyektif.
3. Setiap jawaban Saudara harus menyebutkan alamat situs/portal dan/atau
melampirkan softfile sebagai data dukung ketersediaan informasi pada kolom
“Keterangan Data Dukung”. Apabila tidak menyebutkan dan/atau
melampirkan, maka Tim Penilai KIP tidak akan menilai.
4. Lampiran softfile dapat dengan format Jpeg atau Pdf, yang dikirimkan melalui
email atau dikemas dalam media cakram (CD/DVD) dan dikirim bersamaan
dengan pengembalian kuesioner.
5. Kuesioner ini dapat diunduh di www.komisiinformasi.go.id
D. Batas Waktu dan Tata Cara Penerimaan Kuesioner oleh Tim Penilai KIP
1. Batas waktu penerimaan SAQ yang telah diisi:
2. Term I
3. Melalui email, tanggal 10 Juli 2018 Pukul 23.59 WIB
4. Antar Langsung ke Kantor Komisi Informasi Pusat, tanggal 10 Juli 201 Pukul
16.00 WIB
5. Jasa Kiriman, tanggal 10 Juli 2018 (Cap Kirim).
6. Term II
7. Melalui email, tanggal 15 September 2018 Pukul 23.59 WIB
8. Antar Langsung ke Kantor Komisi Informasi Pusat, tanggal 15 September 2018
Pukul 16.00 WIB
9. Jasa Kiriman, tanggal 15 September 2018 (Cap Kirim).
KUALIFIKASI PENILAIAN
Hasil akhir dari pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik berupa kualifikasi
yang terdiri atas :
a. Informatif (I) dengan nilai 97 – 100;
27
b. Menuju Informatif (MI) dengan nilai 80 – 96;
c. Cukup Informatif (CI) dengan nilai 60 – 79;
d. Kurang Informatif dengan nilai 40 – 59; dan
e. Tidak Informatif dengan nilai <39.
PENGUKURAN NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PROVINSI RIAU TAHUN 2018 :
Tahap Pengiriman/Pengisian Kuesioner
Kuesioner yang telah diisi oleh Dinas Kominfo Provinsi Riau terdapat pada
lampiran-5.
Kuesioner yang telah diisi telah dikirimkan kembali ke Komisi Informasi Pusat
melalui email.
Tahap Verifikasi Situs/Portal dan Softfile Data Dukung
Kuesioner yang telah diterima oleh KI Pusat, dinilai dengan memverifikasi
kuesioner tersebut melalui media situs/portal dan soft file data dukung yang telah
dilampirkan oleh Dinas Kominfo Provinsi Riau. Sampai pada tahap ini Dinas
Kominfo mendapat nilai 35,1.
Tahap Verifikasi Lanjutan Acak (VLA)
Karena kurangnya koordinasi antara Dinas Kominfo Provinsi Riau dan KI Pusat,
Provinsi Riau gagal mengikuti tahap Verifikasi Lanjutan Acak (VLA).
Tahap Visitasi Badan Publik
Pada tahap visitasi Dinas Kominfotik Provinsi Riau mendapatkan nilai 59.
Hasil penilaian :
TAHAPAN BOBOT NILAI JUMLAH
Self Assessment Questioner
(SAQ) dan Verifikasi Website
serta Softfile Data Dukung
30%
35,1
10,53
Verifikasi Lanjutan Acak
(VLA)
30%
0
0
28
Visitasi Badan Publik 30% 59 23,6
TOTAL (NILAI AKHIR) 34,13
KATEGORI : TIDAK INFORMATIF
Hasil Pemeringkatan Kategori Badan Publik Provinsi tahun 2018 secara Nasional (10
besar) :
Peringkat Provinsi Nilai Keterbukaan
Informasi Kategori
I Kalimantan Barat 94,63 Menuju Informatif
II Jawa Tengah 92,13 Menuju Informatif
III Aceh 90,47 Menuju Informatif
IV DKI Jakarta 85,70 Menuju Informatif
V Jawa Barat 82,89 Menuju Informatif
VI Nusa Tenggara Barat 82,34 Menuju Informatif
VII Sumatera Selatan 78,88 Cukup Informatif
VIII Kalimantan Timur 73,64 Cukup Informatif
IX Yogyakarta 68,47 Cukup Informatif
X Sumatera Barat 64,18 Cukup Informatif
1) Keterisian data pembangunan Provinsi Riau yang disajikan pada SDDKD/SDDKN
No Uraian 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Item
data
53.922 57.529 60.056 61.411
29
kabupaten/kota se Provinsi Riau:
Target jumlah data sampai tahun 2018 = 60.000 data, namun realisasi jumlah
keterisian data sampai tahun 2017 mencapai 61.411 data dan realisasi ini bukanlah
angka akhir, ini disebabkan proses updating data tahun n masih akan berlanjut sampai
n+2, artinya data final tahun 2018 baru akan didapat pada akhir tahun 2019.
Berikut dapat kita lihat jumlah keterisian data Provinsi Riau dan diseluruh
No. KABUPATEN / KOTA JUMLAH DATA
1 PROVINSI RIAU 7.632
2 PEKANBARU 2.376
3 DUMAI 3.004
4 ROKAN HULU 4.203
5 INDRAGIRI HULU 3.025
6 INDRAGIRI HILIR 2.995
7 KUANTAN SINGINGI 5.127
8 KAMPAR 3.382
9 PELALAWAN 3.084
10 SIAK 3.154
11 BENGKALIS 3.879
12 KEPULAUAN MERANTI 3.496
13 ROKAN HILIR 1.317
DATA PENDUKUNG 14.736
TOTAL 61.411
30
2) Jumlah Pengunjung website mediacenter riau go.id. 2012 – 2018.
Semenjak adanya website media center.riau.go.id yang dikelola Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dari tahun 2012 hingga 2018
jumlah pengunjung sudah mencapai 1.087.657 pengunjung, dan 2.477.572
halaman.
Dimana pada awal berdirinya pada tahun 2012 jumlah pengunjung sebanyak
865 pengujung dan 1.492 halaman. Namun hingga akhir 2018 total pengunjung
mencapai 1.087.657 pengunjung dan 2.477.572 halaman. Untuk lebih jelasnya
perkembangan pengunjung dari tahun ke tahun dapat kita perhatikan tabel di
bawah ini :
Tabel Rekapitulasi Pengunjung website mediacenter riau go.id. 2012 – 2018.
TAHUN JUMLAH PENGUNJUNG JUMLAH HALAMAN
2012 865 1492
2013 105.922 180.628
2014 196.482 359.039
2015 244.542 827.380
2016 273.551 532.242
2017 139.888 305.363
2018 126.180 270.868
TOTAL 1.087.657 2.477.572
31
Sedangkan Jumlah Pengunjung Website mediacenter.riau.go.id dari tanggal 1
Januari 2018 hingga 31 Desember 2018 sebanyak 126.180 pengunjung dan
270.868 halaman, dengan rincian dapat kita lihat pada tabel berikut ini :
Tabel Rekapitulasi Pengunjung website mediacenter riau go.id. 2012 – 2018
periode 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018
BULAN JUMLAH PENGUNJUNG JUMLAH HALAMAN
Januari 9.968 24.529
Februari 7.851 20.574
Maret 8.441 21.956
April 17.263 31.584
Mei 10.906 24.664
Juni 8.779 16.872
Juli 8.569 20.658
Agustus 15.068 27.289
September 14.327 26.249
Oktober 7.912 19.682
November 7.196 17.184
Desember 9.900 19.627
Total 126.180 270.686
32
DAFTAR REKAPITULASI PENGUNJUNG MEDIA CENTER
DISKOMINFOTIK DAN STATISTIK LT 1 DAN PUSTAKA SOEMAN HS
NO
BULAN
TAHUN 2017
TOTAL
TAHUN 2018
TOTAL
Diskominfotik
LT 1
Pustaka
Soeman
HS
Diskominfotik
LT 1
Pustaka
Soeman
HS
1 JANUARI 250 305 555 201 289 490
2 FEBRUARI 324 425 749 324 352 676
3 MARET 230 318 548 230 258 488
4 APRIL 201 350 551 150 320 470
5 MEI 150 200 350 252 180 432
6 JUNI 89 150 239 108 154 262
7 JULI 155 180 335 142 185 327
8 AGUSTUS 255 301 556 259 300 559
9 SEPTEMBER 340 350 690 321 343 664
10 OKTOBER 271 420 691 308 415 723
11 NOVEMBER 198 365 563 258 378 636
12 DESEMBER 201 429 630 198 450 648
6457 6375
GRAFIK PENGUNJUNG BILIK MEDIA CENTER
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
NO
BULAN
TAHUN 2017
TOTAL
TAHUN 2018
TOTAL
7000
6000
5000
4000
NO
BULAN
TAHUN 2017
3000 TOTAL
TAHUN 2018
2000
TOTAL
1000
0
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
33
34
indikator kinerjanya yang kedua adalah e-government Provinsi Riau.
Gambaran capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi
Informasi.
Namun, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sudah melakukan
berbagai upaya dalam peningkatan nilai e-government Provinsi Riau. Berikut rangkuman
upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penilaian 5 dimensi e-government :
1) Kebijakan
- Membuat Perda tentang Sistem Pemerintahan berbasis teknologi informasi
dan keterbukaan (Perda No. 6 tahun 2015)
- Membuat Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman
pengelolaan aplikasi perkantoran secara elektronik (e-office) di lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau
2) Kelembagaan
- Perekrutan Tenaga IT yang disebar di SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau
- Adanya SOP tentang TIK, yaitu :
SOP surat masuk dan keluar secara elektronik (e-office)
SOP pembuatan SPT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas secara elektronik
(e-office)
SOP pengajuan hak akses aplikasi
SOP pelaksanaan pendampingan pembuatan aplikasi
35
SOP Pengembangan Perangkat Lunak
SOP Pengelolaan website (riau.go.id)
SOP Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Riau
SOP Pemeliharaan Jaringan Pemerintah Provinsi Riau
3) Infrastuktur
- Penyediaan bandwith 500 mbps yang dialokasikan untuk OPD di lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau
- Pembuatan command center Provinsi Riau
- Pembelian 200 unit PC yang didistribusikan untuk OPD di lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau
- Melakukan interoprabilitas aplikasi menggunakan MANTRA.
Proses penggunaan aplikasi MANTRA yang dikembangkan oleh Kemenkominfo
yang akan diintegrasikan dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Pemasangan jaringan internet di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
4) Aplikasi
- Menyediakan Situs web (home page) dan saluran interaksi lainnya, melalui TV
Streaming, Radio Streaming, Informasi Publish melalui Video Throne, serta
Media Center yang berlokasi di Perpustakaan Soeman HS dan Dinas
Kominfotik Provinsi Riau
5) Perencanaan
- Membuat Master Plan TIK Provinsi Riau
Untuk mengukur kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi,
berikut beberapa sub indikator sebagai alat ukurnya :
1) Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terpasang
Target : 51 jaringan
Realisasi : 60 jaringan
Berikut daftar aktivasi Bandwith OPD Jaringan layanan komunikasi dan informatika
yang dipasang oleh Dinas Kominfotik Provinsi Riau :
DAFTAR AKTIVASI BANDWITH OPD DISKOMINFOTIK RIAU
NO.
NAMA INSTANSI/BADAN/BIRO
AKTIFASI
BANDWITH BERITA ACARA
KET
BIRO
1 Sekretaris Daerah
SUDAH AKTIF 5 OK
2
3
4
5
6
7
8
9
DINAS
10
11
12
13
14
15
Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan
Kerjasama
Biro Administrasi Pembangunan Pengadaan
Barang dan Jasa
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Biro Organisasi
Biro Hukum
Biro Umum
Biro Kesra
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Bidang Sandi dan Telekomunikasi (SANTEL)
Dinas Pendidikan
Dinas Ketahanan Pangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
SUDAH AKTIF 10 OK
SUDAH AKTIF 5 OK
SUDAH AKTIF 5 OK
SUDAH AKTIF 5 OK
SUDAH AKTIF 5 OK
SUDAH AKTIF 5 OK
SUDAH AKTIF 5 OK
SUDAH AKTIF 5 OK
SUDAH AKTIF 80 OK
SUDAH AKTIF 5 OK
SUDAH AKTIF 10 OK
SUDAH AKTIF 5 OK
SUDAH AKTIF 10 OK
SUDAH AKTIF 10 OK
36
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16 Dinas Perindustrian
17 Dinas Kesehatan
18 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Gd. A Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan
19 Perkebunan Gd. B
Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil
SUDAH AKTIF 5 OK
SUDAH AKTIF 10 OK
SUDAH AKTIF 5 OK
SUDAH AKTIF 5 OK
20 Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana
SUDAH AKTIF 10 OK
21 Dinas Kepemudaan dan Olahraga SUDAH AKTIF 10 OK
22 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SUDAH AKTIF 5 OK
23 Dinas Kebudayaan (Museum Daerah) SUDAH AKTIF 5 OK
24 Dinas Pariwisata SUDAH AKTIF 5 OK
25 Dinas Sosial SUDAH AKTIF 10 OK
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Gedung 26
Arsip) 27
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpustakaan Wilayah)
28 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
SUDAH AKTIF 5 OK
SUDAH AKTIF 10 OK
SUDAH AKTIF 5 OK
NO. NAMA INSTANSI/BADAN/BIRO AKTIFASI BANDWITH BERITA ACARA KET
29
30
31
32
33
34
35
36
BADAN
37
38
39
40
41
42
43
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan
Dinas PU dan PR
Dinas Perhubungan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Badan Ketahanan Pangan
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD)
Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
SUDAH AKTIF 10 OK
SUDAH AKTIF 10 OK
SUDAH AKTIF 10 OK
SUDAH AKTIF 5 OK
SUDAH AKTIF 10 OK
SUDAH AKTIF 5 OK
SUDAH AKTIF 5 OK
SUDAH AKTIF 5 OK
44 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SKP LAINNYA
37
SUDAH AKTIF 5 OK
SUDAH AKTIF 10 OK
SUDAH AKTIF 5 OK
SUDAH AKTIF 5 OK
SUDAH AKTIF 10 OK
SUDAH AKTIF 5 OK
SUDAH AKTIF
10
OK
SUDAH AKTIF
10
OK
38
54 Gedung Dharma Wanita SUDAH AKTIF 5 OK
ASSISTEN
55 Asisten I Bidang Pemerintahan dan Ekonomi Kemasyarakatan
SUDAH AKTIF 5 OK
56 Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan
NAMA INSTANSI/BADAN/BIRO
Asisten III Bidang Administrasi Umum
Dan SUDAH AKTIF 5 OK
NO. AKTIFASI BERITA ACARA KET
57 SUDAH AKTIF 5 OK
58 Staf Ahli Bidang Pembangunan dan
SUDAH AKTIF 5
59
Infrastruktur
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemsyarakatan
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
OK
SUDAH AKTIF 5 OK
60 SUDAH AKTIF
JUMLAH BANDWITH
5
505
OK
Daftar Jaringan layanan komunikasi dan informatika yang dipasang oleh Dinas Kominfotik Provinsi Riau :
BANDWITH
45 Kantor Inspektorat SUDAH AKTIF 10 OK
46 RSUD Arifin Achmad SUDAH AKTIF 10 OK
47 RS Petala Bumi SUDAH AKTIF 5 OK
48 Sekretariat DPRD SUDAH AKTIF 10 OK
49 Kantor Satpol PP SUDAH AKTIF 10 OK
50 RSJ Tampan SUDAH AKTIF 10 OK
51 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) SUDAH AKTIF 5 OK
52 Komisi Informasi Provinsi Riau (KIP) SUDAH AKTIF 5 OK
LAINNYA
53 Gedung Daerah/Kediaman Gubernur SUDAH AKTIF 20 OK
NO.
NAMA OPD
JARINGAN
BANDWITDTH RADIO/WIRE
FIBER
OPTIC JUMLAH
1 Sekretaris Daerah 5 WIRE KOMINFO -
2 Asisten I Bidang Pemerintahan dan Ekonomi Kemasyarakatan
5 WIRE KOMINFO -
3 Asisten II Bidang Perekonomian Dan Pembangunan
5 WIRE KOMINFO -
4 Asisten III Bidang Administrasi Umum
5 WIRE KOMINFO
-
5 Biro Administrasi Pembangunan Pengadaan Barang dan Jasa
5 WIRE KOMINFO
-
39
6 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5 WIRE KOMINFO
-
7 Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Kerjasama
10 WIRE KOMINFO
-
8 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5 WIRE KOMINFO
-
9 Biro Kesra 5 WIRE KOMINFO -
10 Biro Organisasi 5 WIRE KOMINFO -
11 Biro Hukum 5
FIBER OPTIC -
12 Biro Umum 5 WIRE KOMINFO -
13 Staf Ahli Bidang Pembangunan dan
Infrastruktur 5 WIRE KOMINFO -
14 Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemsyarakatan
5 WIRE KOMINFO
-
15 Staf Ahli Keuangan
Bidang Ekonomi dan 5 WIRE KOMINFO -
16 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
80 FIBER
OPTIC
17 Bidang Sandi dan Telekomunikasi
(SANTEL) 5 WIRE KOMINFO -
18 Dinas Pendidikan 10 WIRE KOMINFO -
19 Dinas Ketahanan Pangan 5 WIRE KOMINFO -
20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10 FIBER
OPTIC
21 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10 FIBER
OPTIC
22 Dinas Perindustrian 5
FIBER OPTIC
23 Dinas Kesehatan 10 WIRE KOMINFO -
24 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Gd. A
5 WIRE KOMINFO
-
25 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Gd. B
5 WIRE KOMINFO -
26 Dinas Kependudukan, Pencatatan
Sipil Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana
10
WIRE KOMINFO -
27 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 10 WIRE KOMINFO -
28 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5 WIRE KOMINFO
-
29 Dinas Kebudayaan (Museum Daerah)
5 WIRE KOMINFO
-
30 Dinas Pariwisata 5 WIRE KOMINFO -
40
31 Dinas Sosial 10 WIRE KOMINFO -
32 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
(Gedung Arsip) 5
WIRE KOMINFO -
33 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
(Perpustakaan Wilayah) 10
WIRE KOMINFO -
34 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5 WIRE KOMINFO
-
35 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
10 WIRE KOMINFO
-
36 Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak 10 WIRE KOMINFO
-
37 Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan 10
WIRE KOMINFO -
38 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa 5 WIRE KOMINFO
-
39 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
10 WIRE KOMINFO
-
40 Dinas PU dan PR 5 WIRE KOMINFO -
41 Dinas Perhubungan 5 WIRE KOMINFO -
42 Dinas Kelautan dan Perikanan 5 WIRE KOMINFO
43 Badan Ketahanan Pangan 5 WIRE KOMINFO
44 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 10 WIRE KOMINFO
45 Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD)
FIBER
OPTIC 5
46 Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
5 WIRE KOMINFO
47 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
10 WIRE KOMINFO
48 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
5 WIRE KOMINFO
49 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) 10
WIRE KOMINFO
50 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10 WIRE KOMINFO
51 Kantor Inspektorat 10 WIRE KOMINFO
52 RSUD Arifin Achmad 10 WIRE KOMINFO
53 RS Petala Bumi 5 WIRE KOMINFO
54 Sekretariat DPRD 10 WIRE KOMINFO
55 Kantor Satpol PP 10 WIRE KOMINFO
56 RSJ Tampan 10 WIRE KOMINFO
41
57 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
5 WIRE KOMINFO
58 Komisi Informasi Provinsi Riau (KIP)
5 WIRE KOMINFO
59 Gedung Daerah/Kediaman
Gubernur 20
WIRE KOMINFO
60 Gedung Dharma Wanita 5 WIRE KOMINFO
2) Jumlah OPD yang menerapkan e-government secara terintegrasi, aman dan
handal
Target : 35 OPD
Realisasi : 46 OPD
Dalam hal ini kriteria OPD yang telah menerapkan e-government adalah OPD yang
telah menjalankan aplikasi e-office melalui alamat website resmi
(subdomain.riau.go.id) dan email riau.go.id, berikut beberapa OPD tersebut :
42
DAFTAR NAMA-NAMA OPD YANG SUDAH DAN BELUM MENGUSULKAN NAMA ADMIN,
PENGISIAN DATA MASTER EOFFICE DAN MENGGUNAKAN e- ABSEN
No NAMA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH ( OPD ) SINGKATAN OPD NAMA ADMIN E-OFFICE E-ABSEN
1 2 3 4 5 6
1 Biro Organisasi Setda Riau BIRO ORGANISASI Santi, Rinaldo Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan
2 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
BIRO KESRA Belum menggunakan
3 Biro Administrasi Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
BIRO EKONOMI Belum menggunakan
4 Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
BIRO TAPEM Nur Indah
Septiana Hasibuan
Dalam Proses Pengisian Data Master,
Surat Masuk sudah digunakan
5 Biro Humas, Protokol dan Kerjasama
BIRO HUMAS Indra Yakub Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan
6 Biro Hukum Setda Riau BIRO HUKUM Belum menggunakan
7 Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa
BIRO PEMBANGUNAN
M. Guntur Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan
8 Sekretariat DPRD Provinsi Riau SETWAN Yusniar Dewi Dalam Proses Pengisian Data Master,
Surat Masuk sudah digunakan
9 Satuan Polisi Pamong Praja SATPOL PP Putra Khairi Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan
10 Rumah Sakit Petala Bumi PETALA BUMI Ibnu Rahman Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan
11 Rumah Sakit Jiwa Tampan
Pekanbaru
RSJ TAMPAN Belum menggunakan
43
1 2 3 4 5 6
12 Rumah Sakit Umum Daerah Arifin
Achmad
RSUD AA Belum menggunakan
13 Inspektorat Daerah Provinsi Riau INSPKETORAT Sri Wahyuni, S.E Data Master Sudak Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam
Masa Uji Coba
14 Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah
BPKAD Said Putra K Dalam Proses Pengisian Data Master,
Surat Masuk sudah digunakan
15 Badan Pendapatan Daerah BAPENDA Mayurita Dalam Proses Pengisian Data Master,
Surat Masuk sudah digunakan
16 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KESBANGPOL Agusrizal Dalam Proses Pengisian Data Master,
Surat Masuk sudah digunakan
17 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPEDA Rudi Syukri Hasan Data Master Sudak Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam
Masa Uji Coba
18 Badan Kepegawaian Daerah BKD Yahdili Rohman Data Master Sudak Ok, Surat Masuk
Sudah digunakan, modul lain Dalam
Masa Uji Coba
19 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BPSDM M. Suriyono Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan
20 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPBD Belum menggunakan
21 Badan Penghubung BADAN PENGHUBUNG
Belum menggunakan
22 Badan Penelitian dan
Pengembangan
BALITBANG Afriani Dalam Proses Pengisian Data Master,
Surat Masuk sudah digunakan
23 Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik
DISKOMINFOTIK Elsa Sagita Data Master Sudak Ok, Surat Masuk
Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba
44
1 2 3 4 5 6
24 Dinas Sosial DINSOS Belum menggunakan
25 Dinas Pariwisata DISPAR Belum menggunakan
26 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DPPPA Belum menggunakan
27 Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral
ESDM Belum menggunakan
28 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
DISDAGKOPUKM Belum menggunakan
29 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
PUPR Ricky Syafrizal Data Master Sudak Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam
Masa Uji Coba
30 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DIPERSIP Adriani Datau Data Master Sudak Ok, Surat Masuk Sudah digunakan, modul lain Dalam
Masa Uji Coba
31 Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Rosnadi Dalam Proses Pengisian Data Master,
Surat Masuk sudah digunakan
32 Dinas Ketahanan Pangan DISKEPANG Joni Arfal Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan
33 Dinas Kepemudaan dan Olahraga DISPORA Doni Sumantri Dalam Proses Pengisian Data Master,
Surat Masuk sudah digunakan
34 Dinas Pendidikan DISDIK Dian Sasmita Data Master Sudak Ok, Surat Masuk
Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba
35 Dinas Perindustrian DISPERIN Asriful Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan
45
1 2 3 4 5 6
36 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
DISNAKERTRANS Rika Agustina Data Master Sudak Ok, Surat Masuk
Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba
37 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa
DPMD Denny Rofika Data Master Sudak Ok, Surat Masuk
Sudah digunakan, modul lain Dalam Masa Uji Coba
38 Dinas Kesehatan DINKES Helina Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan
39 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPMPTSP Fitriani Azhar Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan
40 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan
DISTANBUN Delfi Rahayuanti, SP
Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan
41 Dinas Perhubungan DISHUB T. Mahdalena Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan
42 Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
PKPP M. Wino Dalam Proses Pengisian Data Master,
Surat Masuk sudah digunakan
43 Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
DISLHK Teguh Pramono Dalam Proses Pengisian Data Master,
Surat Masuk sudah digunakan
44 Dinas Kependudukan Pencatatan
Sipil Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
DISDUKCAPIL
DALDUKKB
Desi Guswati Dalam Proses Pengisian Data Master,
Surat Masuk sudah digunakan
45 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
DISPKH Hamam Ismail Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan
46 Dinas Kebudayaan DISBUD Marini Dalam Proses Pengisian Data Master, Surat Masuk sudah digunakan
46
Berikut OPD yang belum menggunakan aplikasi e-office:
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
2. Badan Penghubung Provinsi Riau
3. Dinas Sosial
4. Dinas Pariwisata
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
8. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Riau
9. Biro Administrasi Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Riau
10. Biro Hukum Setda Provinsi Riau
11. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad
12. Rumah Sakit Jiwa Tampan
Alasan belum digunakannya e-office pada 4 OPD ini adalah karena
kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan e-office pada OPD tersebut, dan
dari 80 tenaga ahli IT yang direkrut tidak mencukupi untuk seluruh OPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Namun mulai tahun 2017 di setiap OPD di lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau masing-masing akan ditempatkan tenaga ahli IT seiring dengan
banyaknya OPD yang bergabung (menyusutnya jumlah OPD) sehingga
kebutuhan tenaga IT menjadi tercukupi.
47
B. REALISASI ANGGARAN
Struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja
menurut urusan, OPD yang melaksanakan Urusan Wajib Komunikasi Informatika.
Lebih lanjut pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Riau tahun 2018 yang disahkan, dapat diwujud dengan tersedianya anggaran
sebagaimana tertuang dalam APBD, baik yang dialokasikan pada anggaran Belanja
PENGUKURAN KINERJA
OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU Tahun Anggaran : 2018
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatnya Nilai Keterbukaan 46,45 45,43 97,80% kualitas Informasi Provinsi Riau
pelayanan
publik berbasis
teknologi
informasi
e-government 2,6 0 0 % Provinsi Riau (Tidak ada
pemeringkatan)
Langsung maupun anggaran Belanja Tidak Langsung.
Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang dialokasikan pada ABPD Provinsi Riau
Tahun 2018 setelah perubahan seluruhnya berjumlah Rp. 12.105.868.516,- (dua
belas milyar seratus lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus
48
enam belas rupiah) dengan realisasi keuangan untuk belanja tidak langsung dan
belanja langsung sebesar Rp. 25.188.849.212,- (dua puluh lima milyar seratus
delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua
belas rupiah), uraian ringkas serta realisasi anggaran adalah sebagai berikut :
Realisasi penyerapan APBD Dinas Kominfo Provinsi Riau Tahun 2018
KODE
REK.
URAIAN
JUMLAH DANA
(RP.)
REALISASI
FISIK
(%) KEUANGAN (RP.)
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
11.658.468.795,- 89.11 13.082.980.696,-
5.2 BELANJA LANGSUNG
11.072.988.989,- 71,93 12.105.868.516,-
JUMLAH
25.188.849.212,-
22.731.457.784,-
Realisasi Fisik Belanja Tidak Langsung sebesar 100 % dan Belanja Langsung
sebesar 91.57 %.
Sedangkan realisasi keuangan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 11.658.468.795,- (sebelas milyar enam ratus lima puluh delapan juta empat
ratus ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) atau
89.11%. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.424.421.901,- (satu milyar
empat ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus
satu rupiah). Hal ini disebabkan sisa kelebihan penganggaran (accress).
Realisasi Keuangan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.072.504.285,- (sebelas
milyar tujuh puluh dua juta lima ratus empat ribu dua ratus delapan puluh lima
rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.033.364.231,- (satu milyar
tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu
49
rupiah). Sisa anggaran tersebut pada umumnya merupakan sisa pagu pelelangan
untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada beberapa kegiatan dan sisa
perjalanan dinas luar daerah. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan
terlaksana dengan baik.
50
P E N U T U P
Secara keseluruhan dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi serta
pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun pertama berdirinya, dapat
dikatakan bahwa Dinas Kominfotik Provinsi Riau sudah menunjukkan kemajuan
dalam menyelenggarakan bidang Komunikasi dan Informatika. Namun masih belum
bisa dikatakan berhasil, karena keberhasilan tersebut dinilai dari indikator-indikator
kinerja yang harusnya dipelajari dengan cermat dan dijadikan tolak ukur penilaian
keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Riau.
Terhadap pencapaian target dari berbagai indikator yang telah dicapai Dinas
Kominfotik Provinsi Riau langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah:
1. Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Riau untuk meningkatkan nilai e-government Provinsi Riau dan
nilai keterbukaan informasi publik Provinsi Riau.
2. Perlunya ketegasan dari pimpinan terhadap Bidang yang memang bertanggung-
jawab pada Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mempersiapkan segala
sesuatunya agar nilai Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
meningkat dari tahun sebelumnya.
3. Untuk nilai keterbukaan informasi publik, dapat merujuk pada Peraturan Komisi
Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi
Keterbukaan Informasi badan Publik.
BAB
IV
51
4. Selama ini untuk Penilaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dam Statistik
Provinsi Riau menggunakan penilaian yang dilakukan pihak lain, sehingga
menyulitkan dalam melakukan penilaian kinerja setiap tahunnya. Ke depannya
Dinas Kominfotik agar membangun sendiri indikator kinerja.
Berikut beberapa keuntungan jika penilaian dikoordinir sendiri oleh
Diskominfotik Provinsi Riau :
- Dinas Kominfotik dapat menunjuk rekanan (pihak ke 3) yang memang
profesional dalam penilaian, selain itu untuk menjaga independensi
penilaian agar tidak diintervensi oleh pihak internal OPD.
- Indikator dapat diukur secara berkala, misal per bulan, triwulan atau pun
semester. Karena selama ini, nilai yang didapat dari instansi lain baru
diperoleh di akhir tahun anggaran sehingga sulit mengukur kinerja OPD
untuk semester, triwulan apalagi bulanan.
- Dinas Kominfotik bisa menjelaskan secara rinci step by step penilaian
termasuk rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan, sebab jika nilai
yang diperoleh dari pihak luar hanya menyajikan nilai akhir, kalau pun ada
hanya nilai per tahapan dan nilai akhir saja. Tidak dijelaskan secara rinci
rumus dan pengolahan data yang digunakan karena hal tersebut merupakan
rahasia dan tidak bisa dibagikan ke pihak lain. Dan secara etika, Dinas
Kominfotik sebagai OPD yang dinilai juga tidak bisa memaksa tim Penilai
untuk memberi data yang dimaksud. Padahal hal tersebut perlu disajikan di
buku Laporan Kinerja Dinas Kominfotik agar nilai akuntabilitas Diskominfotik
menjadi lebih baik lagi.
52
Demikian hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Riau Tahun 2018. Yang mana sebenarnya Dinas Kominfotik Provinsi Riau
sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kelemahannya adalah karena
indikator pengukur kinerja masih diukur oleh instansi lain, sehingga peningkatan
kinerja tersebut tidak tampak.
