KATA PENGANTAR - organisasi.surabaya.go.idorganisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/lkj/5 LKj 2017...LAPORAN KINERJA 2017 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA II

LAPORAN KINERJA 2017DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKOTA SURABAYA I

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja (LKj)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Kota Surabaya Tahun 2017 dapat

tersusun.

LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara

Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam pelaksanaan pembangunan di bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana didalamnya memuat gambaran mengenai

pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan melalui RPJMD Kota Surabaya

2016-2021 dan Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya 2016-2021.

Semoga LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Tahun 2017 ini

dapat mencerminkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada

tahun 2017 dan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja guna perbaikan dan

peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Surabaya,

KEPALA DINAS,

Moh. Suharto Wardoyo, S.H., M.HumPembina Tk I

NIP. 19720831 199703 1 004

LAPORAN KINERJA 2017DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKOTA SURABAYA II

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tahun 2017

ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan

kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang

ditetapkan dalam RPJMD Kota Surabaya 2016-2021.

Laporan Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2017

memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis yang diukur

berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan berdasarkan RPJMD Kota Surabaya

2016-2021.

Secara umum pada Tahun Anggaran 2017 dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 3

(tiga) indikator kinerja utama yang ditetapkan, secara umum menunjukkan telah berhasil

dilaksanakan dengan baik. Adapun rincian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja

utama tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Utama 1:

Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Dengan Program Utama, yakni mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

IKU TARGET REALISASI CAPAIAN

Persentase kepemilikan KTP 81% 86% 106.17 %

Persentase kepemilikan akta kelahiran 80% 84% 105%

Sasaran Utama 2:

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Dengan Program Utama, yakni pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa.

IKU TARGET REALISASI CAPAIANKinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan AdministrasiPerkantoran Perangkat Daerah 100% 90.97% 90.97%

Surabaya,

KEPALA DINAS,

Moh. Suharto Wardoyo, S.H., M.HumPembina Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004

LAPORAN KINERJA 2017DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKOTA SURABAYA III

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

IKHTISAR EKSEKUTIF II

DAFTAR ISI III

DAFTAR TABEL IV

DAFTAR GAMBAR IV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang I - 1

A.1 Maksud I - 2

A.2 Tujuan I - 2

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi I - 2

C. Aspek Strategis I - 13

D. SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya I – 14

E. Sistematika Penyajian I - 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA KINERJA II - 1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi III - 1

A.1. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2015 III - 1

A.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja III - 2

B. Realisasi Anggaran III - 43

B.1. Pendapatan III - 43

B.2. Pengelolaan Keuangan III - 45

BAB IV PENUTUP IV - 1

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA 2017DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKOTA SURABAYA IV

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Kekuatan SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSurabaya berdasarkan Jabatan Tahun 2017

I-14

Tabel I.2 Kekuatan SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSurabaya berdasarkan Golongan Tahun 2017 I-14

Tabel I.3 Kekuatan SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSurabaya berdasarkan Tingkat Pendidikan s/d Desember 2017 I-15

Tabel 2.1 Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 II-7Tabel 3.1 Pencapaian Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Surabaya Tahun 2017III-1

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Surabaya (SPM/Standar Nasional) Tahun 2017 III-2

Tabel 3.3 Kegiatan Pendataan Penduduk Nonpermanen Tahun 2017 III-9Tabel 3.4 Kegiatan Sosialisasi Penduduk Nonpermanen Tahun 2017 III-10Tabel 3.5 Pencatatan Akta Kelahiran Tahun 2017 III-17Tabel 3.6 Pencatatan Akta Kematian Tahun 2017 III-18Tabel 3.10 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 III-24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi I-16Gambar 2 Flow Chart Jumlah Akta Kelahiran Menurut Jenis Kelamin Tahun

2017III-18

Gambar 3 Flow Chart Jumlah Akta Kematian Menurut Jenis Kelamin Tahun2017

III-19

LAPORAN KINERJA 2017DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKOTA SURABAYA I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas alat dan

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan

data, pengklasifikasian, pengikhtsaran dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk Mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan

sasaran / target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan kinerja Instansi

Pemerintah yang disusun secara periodik Bahwa Penyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Surabaya Tahun 2017, pada dasarnya dilatar belakangi oleh

tekad dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai yang

ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada maupun Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) serta suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan Visi, Misi dan

Agenda pembangunan Walikota Surabaya sebagai acuan dalam penyelenggaraan

pembangunan di kota Surabaya. Kebijaksanaan Pemerintah Kota Surabaya

diperlukan untuk intervensi, memfasilitasi laju pertumbuhan ekonomi, memperkecil

tingkat kemiskinan dan pengangguran. Oleh karenanya Pemerintah Kota Surabaya

dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pelayanan administrasi

kependudukan dengan Visi “Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis

Teknologi Informasi” mengingat Kota Surabaya dengan jumlah penduduk ± sebesar

3.024.321 jiwa dengan berbagai macam profesi yang menepati luas lahan seluas

33.048 Ha. Terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun

sebagai akibat dari tingkat kelahiran dan urbanisasi diiringi dengan meningkatnya


usai harapan hidup penduduk Kota Surabaya yang semakin membaik, bahwa

kecepatan pertumbuhan penduduk karena proses menuju kota metropolitan, sub

urbanisasi dan fregmentasi sosial politik akibat faktor lokal, regional, nasional

maupun global yang melahirkan berbagai masalah khususnya pada proses

pengurusan akte kelahiran, perubahan susunan keluarga, maupun pindah datang

yang sering menimbulkan permasalahan. Dengan pesatnya laju pembangunan di

Kota Surabaya mengakibatkan terjadinya kompleksitas permasalahan pelaksanaan

tugas pemerintah dan sinkronisasi yang lebih dalam setiap pelaksanaan tugas

pemerintah dan sinkronisasi yang lebih dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Tahun

2017, merupakan satu kesatuan bagian yang utuh dari kinerja di lingkungan

Pemerintah Kota Surabaya.

A.1. MAKSUD

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Tahun

2016 dibuat dengan maksud untuk mempertanggungjawabkan pencapaian

pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Yang berdasarkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2016 – 2021 Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil, khususnya Penetapan Kinerja tahun 2017.

A.2. TUJUAN

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Surabaya Tahun 2017 adalah bertujuan untuk mewujudkan program-

program yang dimantapkan dengan terselenggaranya kegiatan-kegiatan dan

capaian selama 1 (satu) Tahun.

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai

dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 sebagaimana

telah diubah ketiga kalinya menjadi Peraturan Walikota nomor 12 tahun 2016

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Peraturan Walikota Nomor 59 tahun


2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Sera Tata

Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan

Kewenangan Daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan tugas

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Rincian fungsi Dinas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas;

d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dibantu oleh:

1) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang kesekretariatan.

Rincian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut :

a) Pemrosesan administrasi perizinan / rekomendasi;

b) Pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan laporan Dinas;

c) pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

d) pengelolaan administrasi kepegawaian;

e) pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan

dan perpustakaan;

f) pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan / peralatan kantor;

g) pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;


Sekretariat terdiri dari:

(1) Sub Bagian Perencanaan;

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

a) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunanperencanaan program

dan perundang-undangan;

b) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas

yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

c) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;

d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang umum dan kepegawaian;

b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang umum dan kepegawaian;

c) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi

lain di bidang umum dan kepegawaian;

d) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan

kepegawaian;

e) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f) Melaksanakan tugas lain yng diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang keuangan;

b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang keuangan;

c) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi

lain di bidang keuangan;


d) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengandalian di bidang keuangan;

e) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2) Bidang Pendaftaran Penduduk

Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang pelayana pendaftaran

penduduk. Rincian tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana

dimaksud sebagai berikut :

a) Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b) Penyusunan bahan penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kota;

c) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan

konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kota;

d) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota;

e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk

skala kota;

f) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran

penduduk skala kota;

g) Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala;

h) Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi

kependudukan skala kota, meliputi :

1) Pendaftaran perubahan alamat;

2) pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;

3) Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;

4) Pendaftaran pindah datang antar negara;

5) Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan antar negara;

6) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;

7) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;

8) Penatausahaan pendaftaran penduduk.


Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

(1) Seksi Mutasi WNI dan Orang Asing

(2) Seksi Fasilitasi Kependudukan

Seksi Mutasi WNI dan Orang Asing mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang mutasi WNI dan Orang Asing;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang mutasi WNI dan Orang Asing;

c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain

di bidang mutasi WNI dan Orang Asing;

d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang mutasi WNI dan

Orang Asing;

e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan

Pendaftaran Penduduk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Fasilitasi Kependudukan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang fasilitasi kependudukan;


bidang fasilitasi kependudukan;


di bidang fasilitasi kependudukan;

d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi

kependudukan;


f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan

Pendaftaran Penduduk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

bidang pelayanan pencatatan sipil.


Rincian tugas bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud sebagai

berikut :

a. Pemrosesan teknis perizinan/ rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. Penyusunan bahan penetapan kebijakan pelayanan pencatatan sipil skala kota;

c. Pelaksanaan fasilitasi, sisoalisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan

konsultasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil skala kota;

d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil skala

kota;

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan pencatatan

sipil skala kota;

f. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pelayanan

pencatatan sipil skala kota;

g. Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil skala kota;

h. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi

kependudukan skala kota meliputi :

1) Pencatatan kelahiran;

2) Pencatatan lahir mati;

3) Pencatatan perkawinan;

4) Pencatatan perceraian;

5) Pencatatan kematian;

6) Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;

7) Pencatatan perubahan nama;

8) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;

9) Pencattan peristiwa penting lainnya;

10) Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;

11) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;

12) Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.

Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :

(1) Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengakuan Anak

(2) Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak


Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengakuan Anak mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyususnan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang kelahiran, kematian dan pengakuan anak;


bidang kelahiran, kematian dan pengakuan anak;


di bidang kelahiran, kematian dan pengakuan anak;

d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kelahiran,

kematian dan pengakuan anak;


f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyususnan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang perkawinan, perceraian dan pengesahan anak;


bidang perkawinan, perceraian dan pengesahan anak;


di bidang perkawinan, perceraian dan pengesahan anak;

d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perkawinan,

perceraian dan pengesahan anak;


f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil


4) Bidang Data dan Informasi

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang data dan informasi. Rincian tugas

Bidang Data dan Informasi adalah sebagai berikut:

a) pemrosesan teknis perizinan/ rekomendasi sesuai Bidangnya;


b) pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk saerta penerbitan Nomor

Induk Kependudukan (NIK);

c) penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan informasi

administrasi kependudukan skala kota;

d) pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan

konsultasi pengelolaan informasi administrasi;

e) pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan

skala kota;

f) pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;

g) pembangunan replikasi data kependudukan di kota;

h) pembangunan bank data kependudukan kota;

i) pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan;

j) perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencattan sipil

serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi

administrasi kependudukan;

k) penyajian dan diseminasi informasi penduduk;

l) perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kota;

m) perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran

penduduk serta pencatatan sipil;

n) pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan

skala kota;

o) pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi

administrasi kependudukan skala kota;

p) pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala

kota;

q) pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak

kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala

kota.


Bidang Data dan Informasi terdiri dari :

(1) Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data

(2) Seksi Pelayanan Informasi

Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data mempunyai fungsi :

a) menyiapkan bahan penyusunan rencana program petunjuk teknis di bidang

pengolahan dan penyimpanan data;

b) menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang pengolahan dan penyimpanan data;

c) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain

di bidang pengolahan dan penyimpanan data;

d) menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengolahan dan

penyimpanan data;

e) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi


Seksi Pelayanan Informasi mempunyai fungsi :


pelayanan informasi;


bidang pelayanan informasi;


di bidang pelayanan informasi;

d) menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan

informasi;


f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi



5) Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan

Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dibidang perencanaan dan perkembangan kependudukan sebagai berikut :

a) pemrosesan teknis perizinan/ rekomendasi sesuai Bidangnya;

b) penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan perkembangan

kependudukan skala kota;

c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan

pengandalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan

persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kota;

d) pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan

kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk,

perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan


e) pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas

penduduk, pengarahan monilitas/ penataan persebaran penduduk dan

perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan;

f) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan

kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas

penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk,

perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan;

g) pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan

kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan

perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala

kota;

h) pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk,

pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan

persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan

berwawasan kependudukan skala kota;

i) pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan

kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan


perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala

kota;

j) penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan perencanaan


k) penyerasaian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan

lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kota;

l) penyelenggaraan kerjasama denga organisasi kemasyarakatan dalam rangka

tertib administrasi kependudukan;

m)penyusunan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak


n) pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi,

dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada

khalayak sasaran skala kota;

o) penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan skala kota;

p) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi, dan

analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan

skala kota;

q) pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak

kependudukan skala kota.

Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan terdiri dari :

(1) Seksi Perencanaan Kependudukan

(2) Seksi Perkembangan dan Pengendalian Kependudukan

Seksi Perencanaan Kependudukan mempunyai fungsi :


perencanaan kependudukan;


bidang perencanaan kependudukan;


di bidang perencanaan kependudukan;


d) menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan

kependudukan;


f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan

Perkembangan Kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perkembangan dan Pengendalian Kependudukan mempunyai fungsi:


perkembangan dan pengendalian kependudukan;


bidang perkembangan dan pengendalian kependudukan;


di bidang perkembangan dan pengendalian kependudukan;

d) menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perkembangan

dan pengendalian kependudukan;


f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan

Perkembangan Kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Aspek Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya saat ini berlokasi sangat

strategis di pusat kota Surabaya untuk dapat diakses langsung oleh masyarakat kota

Surabaya, adapun alamat kantornya adalah ex Gedung Siola Jl. Tunjungan No. 1 – 3,

Surabaya dimana pelayanan terdapat di :

Lantai 1, Jenis Pelayanan :

Akta Kelahiran; Akta Kematian; Legalisir Pindah Datang dan Pindah Keluar Buka Blokir, Data Ganda, SKOT, Tambah Jiwa KTP-EL SKTT KK dan KTP Orang Asing


Akta Perkawinan dan Perceraian Legalisir.

Lantai 3, Jenis Pelayanan :

Sekretariat

D. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Surabaya

Pada periode tahun 2017 adanya Penambahan pada struktur Organisasi di

Sekretariat yaitu Sub bagian Perencanaan dan juga ada mutasi beberapa pejabat

Struktural. Yang mana Sekretaris Dinas Di awal periode tahun 2017 SUTOPO, S.Sos,

MM pada bulan Oktober purna tugas atau pensiun dan di gantikan oleh Drs.

ROCHMAT BASOEKI, M.Si.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Surabaya sampai dengan Desember 2017 berjumlah 216 orang

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.1

Kekuatan SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabayaberdasarkan Jabatan

No. Jabatan Jumlah(orang)1 Struktural eselon II 12 Struktural eselon III 53 Struktural eselon IV 114 Staf PNS 495 Tenaga Kontrak 150

Jumlah 216Sumber: Sub Bag Tata Usaha,DKK

Tabel I.2

Kekuatan SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabayaberdasarkan Golongan

No. Golongan Jumlah(orang)1 Golongan IV 42 Golongan III 373 Golongan II 244 Golongan I 1

Jumlah 66Sumber: Sub Bag Tata Usaha,DKK


Tabel I.3Kekuatan SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

berdasarkan Tingkat Pendidikan s/d Desember 2017

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (orang)PNS Non PNS

1 S2 8 -2 S1 30 623 D3 2 94 D1 - 15 SMA 25 706 SMP - 47 SD 1 4

Jumlah 66 150Sumber: Sub Bag Tata Usaha, DKK


Bagan Gambar I

STRUKTUR ORGANISASI

Sekretaris

Drs. ROCHMAT BASOEKI, M.Si

NIP. 19641020 198603 1 010

KEPALA DINAS

MOH.SUHARTO WARDOYO, SH.,M.HumNIP. 19720831 199703 1 004

Kasub Bag. Umum & Kepegawaian

Drs. Ec. M. ILYASNIP. 19621231 199302 1 004

Kasub Bag. Keuangan

WAHYU WIDAYATI,SHNIP. 19700228 199503 2 005

Kasub Bag. Perencanaan

ARIEF INSANI, S.Kom. MTNIP. 19760715 200112 2 004

Kepala Bidang PendaftaranPenduduk

FERRY JOCOM, S.Sos.,M.SiNIP. 19650301 198603 1 019

Kepala Seksi Mutasi WNI &Orang Asing

RELITA WULANDARI, S.SosNIP. 19690413 199602 2 003

Kepala Seksi Fasilitasi

Kependudukan

LAILY SUSANTI, S.STPNIP. 19860128 200412 2 002

Kepala Bidang Pemanfaatan Data& Inovasi Pelayanan

Dra. EC. ETIK WAHYU UTAMINIP. 19630410 199303 2 002

Kepala Seksi Kerjasama & InovasiPelayanan

ANTONIUS RACHMAT WITARTO, SE., MM.NIP. 19690413 199602 2 003

Kepala Seksi Perkembangan &Pengendalian Kependudukan

RINA YULIASIH, SH, MMNIP. 19630701 199403 2 003

Kepala Bidang Pencatatan Sipil

Drs. HASON SITORUS, MM.NIP. 19630701 198401 1 001

Kepala Seksi Kelahiran danKematian

ENDANG KUSUMA PUTRI, SH.NIP. 19660623 198603 1 008

Kepala Seksi Perkawinan,

Perceraian, Perubahan statusanak & Kewarganegaraan

ENDANG SULISTYANI,S.SosNIP. 19660623 198603 1 008

Kepala Bidang Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan

drh. IRVAN DANI ANANDANIP. 19630410 199303 2 002

Kepala Seksi Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan

ISWAN ARIF, STNIP. 19760701 200604 1 023

Kepala Seksi Pengelolaan &

Penyajian Data Kependudukan

HERLAMBANG TRI ISWANTOPUTRA, S.Kom

NIP. 19830808 200902 1 007


E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian

kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya selama Tahun 2017.

Capaian kinerja Tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun

2017 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja

terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasikan nya sejumlah celah

kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Tahun

2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluanmenjelaskan secara umum tentang organisasi Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Surabaya serta permasalahan utama (strategic issue)yang sedang dihadapi;

Bab II Perencanaan Kinerjamenguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas KinerjaA. Capaian Kinerja Organisasi

menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerjasasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerjaorganisasi.

B. Realisasi AnggaranMenjelaskan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telahdigunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengandokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV PenutupMenjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, serta langkahdi masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkankinerjanya.

Lampiran:1) Perjanjian Kinerja2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA KINERJA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mempunyai visi “Pelayanan

Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi “.

Yang mempunyai makna sebagai berikut :

a. Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah meningkatkan pelayanan

administrasi kependudukan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Berbasis Teknologi Informasi adalah Perkembangan Teknologi Informasi yang

semakin canggih menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien.

Pada tahun anggaran 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Surabaya masuk dalam urusan pemerintahan dengan bidang urusan Terdiri dari :

1. Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Bidang urusan ini hanya memiliki satu program dengan beberapa indikator yang

didalamnya dicapai dengan Sasaran, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Sasaran : Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Perencanaan Untuk

Mendukung Keberhasilan Program.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan

Perencanaan Untuk Mendukung Keberhasilan Program, maka dilaksanakan 1

(satu) program yaitu :

1.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini memiliki indikator ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan

Dokumen Perencanaan strategis dan / atau sektoral dengan formulasi

pengukuran sebagai berikut :

(jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu :

jumlah dokumen perencanaan) x 100%

Dalam program ini terdapat kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis.

Kegiatan ini menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Sekretariat

Sub Bagian Perencanaan dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

dengan target 9 Dokumen.

2. Bidang Urusan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Didalam bidang urusan sarana dan prasarana perkantoran terdiri dari beberapa

Sasaran, program dan kegiatan berikut ini :

Sasaran : Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kepemilikan Dokumen

Kependudukan, maka dilaksanakan 2 (Dua) program yaitu :

2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memiliki indikator Indeks kepuasan karyawan terhadap Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran diukur dengan Cara Survey tingkat

kepuasan pegawai melalui e performance. Dalam program ini terdapat

beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah.

Kegiatan ini menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Sekretariat

sub bagian umum dan kepegawaian dengan terdiri dari sub Kegiatan

sebagai berikut :

- Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan dengan

target 9 Jenis.

2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini memiliki indikator Indeks kepuasan karyawan terhadap Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan formulasi pengukuran

sebagai berikut :

(Jumlah sarpras yang diadakan : jumlah sarpras yang dibutuhkan) x 100%

Difinisi Operasional :

Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan di masing-masing SKPD sesuai

kebutuhan SKPD.

Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai

berikut :

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Perkantoran.

Kegiatan ini menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Sekretariat sub

bagian umum dan kepegawaian dengan terdiri dari sub Kegiatan sebagai

berikut :

- Jumlah unit Sarana dan Prasarana Perkantoran yang dikelola dengan

target 31 unit.

3. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang urusan ini hanya memiliki satu program dengan beberapa indikator yang

didalamnya dicapai dengan beberapa Sasaran, kegiatan dan sub kegiatan :

Sasaran : Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan.


Kependudukan, maka dilaksanakan 1 (satu) program yaitu :

3.1 Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Adapun indikator program ini adalah sebagai berikut :

Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran

penduduk (KTP dan KK), dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:

(Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang dilayani tepat waktu :

jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk keseluruhan) x

100%

1 (Satu) indikator diatas dicapai dengan melaksanakan beberapa

kegiatan berikut dibawah ini :

Fasilitasi Kependudukan, Kegiatan ini menjadi tanggung jawab dan

dilaksanakan oleh Bidang Pendaftaran Penduduk seksi Fasilitasi

Penduduk dengan sub Kegiatan sebagai berikut :

- Permohonan Pelayanan Fasilitasi Kependudukan dengan target

300.000 berkas yang dilayani.

Pelayanan Mutasi WNI dan Orang Asing, Kegiatan ini menjadi

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Bidang Pendaftaran

Penduduk seksi Mutasi WNI dan Orang Asing dengan sub kegiatan

sebagai berikut :

- Permohonan pelayanan mutasi WNI dan Orang Asing dengan

target 46.438 berkas yang dilayani.

Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan, dengan

formulasi perhitungan sebagai berikut :

(jumlah jenis data kependudukan yang dimanfaatkan tahun (t) ÷ jumlah

jenis data kependudukan tahun (t)) x 100%

Indikator di atas dicapai dengan melaksanakan beberapa kegiatan

berikut dibawah ini :

Perencanaan Kependudukan, Kegiatan ini menjadi tanggung jawab

dan dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Inovasi Pelayanan

seksi Perencanaan Kependudukan dengan terdiri dari sub Kegiatan

sebagai berikut :

- Penyusunan dokumen Perencanaan dan Pengendalian

Perkembangan Kependudukan dengan target 3 dokumen.

Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya,

Kegiatan ini menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Bidang

Perencanaan dan Inovasi Pelayanan seksi Perkembangan dan

Pengendalian Kependudukan dengan terdiri dari sub Kegiatan

sebagai berikut :

- Penyusunan dokumen Pengendalian dan Perkembangan

Kependudukan dengan target 3 Dokumen.

Persentase sistem Pelayanan publik berbasis SIAK, dengan formulasi

perhitungan sebagai berikut :

(Jumlah sistem pelayanan publik berbasis siak tahun (t) ÷ jumlah sistem

pelayanan publik tahun (t)) x 100%

Indikator di atas dicapai dengan melaksanakan beberapa kegiatan

berikut dibawah ini :

Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan, Kegiatan ini

menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan seksi Pengelolaan dan

Penyajian Data Kependudukan dengan terdiri dari sub Kegiatan

sebagai berikut :

- Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan dengan

target 11 Kegiatan.

Pengembangan Teknologi Kependudukan, Kegiatan ini menjadi

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan seksi Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan dengan sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan dengan target

1 Aplikasi.

Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu, Kegiatan ini

merupakan Dana Alokasi Khusus dari APBN yang berubah menjadi

APBD. Instansi Pemberi Dana Alokasi Khusus Kegiatan Pembantuan

Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

pada Kementerian Dalam Negeri melalui Program Penataan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kegiatan

Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

Dasar pengalokasian anggaran adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2016 Tahun 2016 TentangPetunjuk

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan

Administrasi Kependudukan. Didalam Kegiatan ini terdapat sub kegiatan

sebagai berikut:

- Jumlah laporan pengembangan Sistem Administrasi

Kependudukan (SAK) Terpadu dengan target 4 Laporan.

Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil

(akta kelahiran dan akta kematian), dengan formulasi perhitungan

sebagai berikut :

(Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diurus tepat waktu ÷ jumlah

pengurusan dokumen pencatatan sipil keseluruhan) x 100%

Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK), dengan

rumusan perhitungan sebagai berikut :

(Jumlah penduduk lahir yang memperoleh akte kelahiran di tahun

bersangkutan ÷ total kelahiran di tahun bersangkutan ) x 100%

Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK), dengan

rumusan perhitungan sebagai berikut :

(Jumlah penduduk meninggal yang memperoleh akte kematian di tahun

bersangkutan ÷ total kematian di tahun bersangkutan) x 100%

Persentase Ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil

(akta kelahiran dan akta kematian), dengan rumusan perhitungan

sebagai berikut :

(jumlah pelayanan dokumen catatan sipil yang tepat waktu ÷ jumlah

pelayanan dokumen catatan sipil yang diterbitkan) x 100%

4 (empat) indikator diatas dicapai dengan melaksanakan beberapa

kegiatan berikut dibawah ini :

Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran, Pengakuan Anak dan

Kematian, Kegiatan ini menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan

oleh Bidang Pencatatan Sipil seksi Kelahiran, Pengakuan Anak dan

Kematian. dengan sub Kegiatan sebagai berikut :

- Permohonan layanan akta kelahiran, pengakuan anak dan

kematian dengan target 75.130 berkas.

Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan, Pengesahan Anak dan

Perceraian, Kegiatan ini menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan

oleh Bidang Pencatatan Sipil seksi Perkawinan, Pengesahan Anak

dan Perceraian. dengan sub Kegiatan sebagai berikut :

- Permohonan layanan akta Perkawinan, Pengesahan Anak dan

Perceraian target 6.125 berkas.

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KodeUrusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

SumberDana

1 2 3 4 5 6 7

1 Urusan Pemerintahan1 1 Urusan Wajib1 1 2 Non Pelayanan Dasar

1 1 2 06Bidang Urusan AdministrasiKependudukan danPencatatan Sipil

1 1 2 06 01 Program PenataanAdministrasi Kependudukan

Persentase jenis datakependudukan yangdimanfaatkan

Dinas Kependudukandan Pencatatan SipilKota Surabaya

100% 1.738.107.623APBDKOTA

SURABAYA

Persentase ketepatanwaktu pelayanandokumen pendaftaranpenduduk (KTP dan KK)


100% 1.340.175.456APBDKOTA

SURABAYA

Persentase sistempelayanan publik berbasisSIAK


100% 7.169.654.113APBDKOTA

SURABAYA

Persentase ketepatanwaktu pengurusandokumen pencatatan sipil(akta kelahiran dan aktakematian)


99.57%

1.315.529.984APBDKOTA

SURABAYACakupan penerbitan aktekelahiran (berdasarkandata SIAK)


99.57%

Cakupan penerbitan aktekematian (berdasarkandata SIAK)


86.55%

Persentase Ketepatanwaktu pelayanandokumen pencatatan sipil(akta kelahiran dan aktakematian)


93.92%

1 1 2 06 01 0001 Fasilitasi KependudukanJumlah permohonanpelayanan FasilitasiKependudukan


300.000Berkas 819.542.200

APBDKOTA

SURABAYA

1 1 2 06 01 0003 Pelayanan Mutasi WNI danOrang Asing

Jumlah permohonanpelayanan mutasi WNIdan Orang Asing


46.438Berkas 520.633.256

APBDKOTA

SURABAYA

1 1 2 06 01 0008 PerencanaanKependudukan

Jumlah dokumenPerencanaan dan JumlahDokumen Perencanaandan PengendalianPerkembanganKependudukan


3Dokumen 805.561.382

APBDKOTA

SURABAYA

1 1 2 06 01 0005Pengendalian danPerkembanganKependudukan

Jumlah DokumenPengendalian danPerkembanganKependudukan


3Dokumen 932.546.241

APBDKOTA

SURABAYA

1 1 2 06 01 0002 Pelayanan Informasi PublikBidang Kependudukan

Jumlah KegiatanPelayanan InformasiPublik BidangKependudukan

Dinas Kependudukandan PencatatanSipilKota Surabaya

10 Aplikasi 587.362.642APBDKOTA

SURABAYA

1 1 2 06 01 0004 Pengembangan TeknologiKependudukan Sistem Kependudukan


1 Aplikasi 1.031.783.471APBDKOTA

SURABAYA

1 1 2 06 01 0009Sistem AdministrasiKependudukan (SAK)Terpadu

Jumlah laporanpengembangan SistemAdministrasiKependudukan (SAK)Terpadu


4Dokumen 5.550.508.000

APBN(Dana

AlokasiKhusus)

1 1 2 06 01 0006Peningkatan Pelayanan AktaKelahiran, Pengakuan Anakdan kematian

Jumlah permohonanlayanan akta kelahiran,pengakuan anak dankematian


75.130Berkas 769.276.105

APBDKOTA

SURABAYA

1 1 2 06 01 0007

Peningkatan PelayanaanAkta Perkawinan,Pengesahan Anak danPerceraian

Jumlah permohonanlayanan akta perkawinan,pengesahan anak danperceraian


6.125Berkas 546.253.879

APBDKOTA

SURABAYA

2 Penunjang UrusanPemerintahan

2 1 Fungsi Manajemen

2 1 2 Non Pelayanan Dasar

2 1 2 01Bidang Perencanaan SertaPenelitian danPengembangan

2 1 2 01 02 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Persentase ketepatanwaktu penyusunan danpelaporan DokumenPerencanaan strategis dan/ atau sektoral


100% 191.640.299APBDKOTA

SURABAYA

2 1 2 01 02 0039 Penyusunan dan EvaluasiPerencanaan Strategis

Jumlah Dokumenpenyusunan danperencanaan strategis


9Dokumen 191.640.299

APBDKOTA

SURABAYA

2 2 Unsur Manajemen

2 2 2 Non Pelayanan Dasar

2 2 2 02 Bidang Urusan Sarana danPrasarana Perkantoran

2 2 2 02 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Tingkat Kepuasanpegawai terhadappelayanan administrasiperkantoran


72% 6.847.481.835APBDKOTA

SURABAYA

2 2 2 02 01 0001Penyediaan Barang dan JasaPerkantoran PerangkatDaerah

Jumlah Jenis Barang danJasa Perkantoran yangdisediakan


9 Jenis 6.847.481.835APBDKOTA

SURABAYA

2 2 2 02 02Program Pembangunan DanPengelolaan Sarana Danprasarana

Persentase Sarana danPrasarana Perkantorandalam kondisi baik


100% 1.459.270.533APBDKOTA

SURABAYA

2 2 2 02 01 0028Pengadaan DanPemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran

Jumlah unit sarana danprasarana perkantoranyang dikelola


31 Unit 1.459.270.533APBDKOTA

SURABAYA

LAPORAN KINERJA 2017DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKOTA SURABAYA III - 1

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Surabaya Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Tahun 2017 dengan realisasinya.

A.1. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Terdapat 1 (satu) tujuan dan 2 (Dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator

sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2017, Realisasi 3 (tiga) indikator sasaran

tersebut sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Tahun 2017 telah mencapai

target yang telah ditetapkan dan bahkan beberapa di antaranya melampaui target.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Surabaya tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pencapaian Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Surabaya Tahun 2017

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJAUTAMA

TargetTahun 2017

RealisasiTahun 2017 Capaian

1) Meningkatkankualitas pelayananpublik dalam bidangadministrasikependudukan

Nilai kepuasanmasyarakat unitpelayananadministrasikependudukan danpencatatan sipil

70% 77.63% 110.90%

2) MeningkatkanKepemilikanDokumenKependudukan

Persentasekepemilikan KTP 81% 86,17% 106.17 %

Persentasekepemilikan aktakelahiran

80% 84% 105%


TUJUAN/SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJAUTAMA

TargetTahun 2017

RealisasiTahun 2017 Capaian

3) Mengelola saranadan prasarana sertaadministrasiperkantoranperangkat daerah

Kinerja PengelolaanSarana, Prasarana, danAdministrasiPerkantoranPerangkat Daerah

100% 90.97% 90.97%

4) MelaksanakanKegiatan sesuaidenganperencanaan untukmendukungkeberhasilanprogram

Persentase kesesuaianpelaksanaan Kegiatanterhadap parameterperencanaan padaOperational Plan

100% 100% 100%

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Surabaya (SPM/Standar Nasional)

No Indikator

SPM/Standar NasionalTarget Realisasi Capaian

Akhir Renstra Tahun 2017(thn n-2)

1 Cakupan penerbitan akte kelahiran(berdasarkan data SIAK) 90% 99.42 % 110.47%

2 Cakupan penerbitan akte kematian(berdasarkan data SIAK) 70% 93.69 % 133.84%

A.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk Tahun 2017 pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sepenuhnya telah tercapai, karena

pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Adapun secara

garis besar upaya, hambatan dan pendukung dalam capaian target kinerja Terlampir.

Adapun ikhtisar pencapaian sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan


Kependudukan, maka dilaksanakan 1 (satu) program yaitu


1.1 Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Adapun indikator program ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan

KK)

Pada tahun 2017 persentase waktu pelayanan dokumen pendaftaran

penduduk (KTP dan KK) mendapatkan target 100% dan terrealisasi sebesar 99.84%

dengan capaian tingkat 99.84%.

2. Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK

Pengembangan Sistem pelayanan publik berbasis SIAK pada tahun 2017 sebanyak 1

aplikasi. Dengan indikator program diatas, maka Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah mencapai target yang telah ditentukan bernilai

100% dengan pencapaian :

(40) x 100% =100%(40)

3. Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan

Jenis data kependudukan yang dimanfaatkan pada tahun 2017 sebanyak 3

Dokumen. Dengan indikator program diatas, maka Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah mencapai target yang telah ditentukan bernilai

100% dengan pencapaian :

(30) x 100% =100%(30)

4. Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta

kelahiran dan akta kematian)

Pada tahun 2017 terdapat pelayanan Akte Kelahiran secara keseluruhan tahun

2017 berjumlah 30.814 berkas, sedangkan untuk Akte Kelahiran yang tepat waktu

pengurusan berjumlah 30.227. Pelayanan Akte Kematian secara keseluruhan pada

tahun 2017 berjumlah 21.762 berkas dan pelayanan Akte Kematian yang tepat

waktu pelayanan berjumlah 20.253 berkas. Jadi Jumlah dan data rincian dokumen

catatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) yang diurus tepat waktu Tahun

2017 (Sesuai SOP) 50.480 berkas dan Jumlah dan data rincian pelayanan dokumen

catatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) yang diterbitkan pada Tahun 2017

(Sesuai SOP) 52.576 berkas. Dengan 3okum3tor program diatas, maka Dinas


Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya belum mencapai target yang

telah ditentukan bernilai 99,57% dengan pencapaian

(50.480) x 100% =96.01%(52.576)

Belum berhasilnya pencapaian target diatas dianalisa berdasarkan data yang

ada dikarenakan oleh banyaknya pemohon akte kelahiran yang berusia lanjut

melakukan pengajukan permohonan akte kelahiran untuk beberapa kepentingan

kebutuhan data dasar dalam pelayanan lainnya seperti :

1. Pembuatan sertifikat tanah diperlukan akte kelahiran bagi si pemilik tanah.

2. Banyaknya penduduk Surabaya yang melakukan perjalanan ke luar negeri

(melakukan ibadah umroh/haji atau hanya sekedar rekreasi), sehingga dalam

pengurusan dokumen passport diperlukan akte kelahiran.

3. Banyaknya PNS yang diwajibkan melengkapi data pribadi termasuk akte

kelahiran dalam proses digitalisasi data PNS di BKN.

4. Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang mensyaratkan

melampirkan akte kelahiran.

5. Pendaftaran Asuransi Kesehatan BPJS memerlukan syarat melampirkan akte

kelahiran.

6. Pencari kerja untuk membuat Kartu Pencari Kerja juga diharuskan melampirkan

akte kelahiran.

Hal-hal diatas adalah beberapa contoh kasus yang sering ditemui ketika masyarakat

melakukan keterlambatan dalam pengurusan dokumen akte kelahiran.

5. Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK),

Pada tahun 2017 terdapat Jumlah dan data rincian penduduk lahir yang

memperoleh akte kelahiran di tahun 2017 berjumlah 30.297 berkas, sedangkan

Total dan data rincian kelahiran di tahun 2017 berjumlah 30.814 orang. Dengan

4okum4tor program diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Surabaya belum mencapai target yang telah ditentukan bernilai 99,57% dengan

pencapaian :

(30.297) x 100% =98.32%(30.814)


Belum tercapainya target ini dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yaitu

antara lain :

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akte kelahiran

bagi bayi yang baru dilahirkan.

b. Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat.

6. Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK).

Pada tahun 2017 terdapat Jumlah dan data rincian penduduk meninggal

yang memperoleh akte kematian di tahun 2017 berjumlah 20.445 berkas,

sedangkan Total dan data rincian kematian di tahun 2017 berjumlah 21.762 orang.

Dengan 5okum5tor program diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Surabaya telah mencapai target yang telah ditentukan bernilai 86.55%

dengan pencapaian

(20.445) x 100% =93.95%(21.762)

7. Persentase Ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran

dan akta kematian).

Pada tahun 2017 terdapat jumlah dan rincian data akta kelahiran dan akta

kematian yang diterbitkan tepat waktu pada tahun 2017 berjumlah 87.461 berkas,

sedangkan total pengurusan dokumen (akta kelahiran dan akta kematian) pada

tahun 2017 berjumlah 87.461 berkas. Dengan indikator program diatas, maka Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mencapai target yang telah

ditentukan bernilai 93.92% dengan pencapaian :

(87.461) x 100% =100%(87.461)

7 (Tujuh) indikator diatas dicapai dengan melaksanakan beberapa kegiatan berikut

dibawah ini :

( 1) Fasilitasi Kependudukan


Pendaftaran Penduduk seksi Fasilitasi Penduduk dengan sub Kegiatan

sebagai berikut :


- Pelayanan fasilitasi kependudukan pada tahun 2017 mendapatkan

target 300.000 berkas dan terealisasi sebanyak 512.454 berkas yang

dilayani dalam 1 tahun dengan capaian 171% dari target yang telah

ditetapkan.

(2) Pelayanan Mutasi WNI dan Orang Asing

Pelayanan ini mencakup Surat Keterangan Pindah WNI (SKP) antar

Kab/Kota/Prov merupakan pelayanan pembuatan surat keterangan pindah

atau keluar dari pemerintah kota Surabaya keluar ke Kab/Kota/Prov lain,

Surat Keterangan Pindah Datang WNI (SKPD) antar Kab/Kota/Prov

merupakan pelayanan pembuatan surat keterangan datang atau masuk ke

pemerintah kota Surabaya dari Kab/Kota/Prov lain, Surat Keterangan

Orang terlantar ( SKOT ) adalah pelayanan dan pembaharuan identitas

yang diberikan kepada orang terlantar yang telah didata, Surat Keterangan

Tinggal Terbatas (SKTT) Orang Asing adalah Kartu Ijin Tinggal Terbatas,

Kartu ini diperuntukan untuk Warga Negara Asing yang

bekerja/sekolah/berkunjung di Indonesia agar mereka bisa tinggal di

Indonesia (semacam resident permit) dan harus diperpanjang 1 (satu)

tahun sekali. Pada Tahun 2017 Pelayanan Mutasi WNI dan Orang Asing

mendapat target 46.438 berkas dan terealisasi sebanyak 41.545 berkas

yang dilayani dalam setahun dengan capaian 89.46% dari target yang

ditetapkan. Tidak mencapainya kegiatan ini dikarenakan dalam satu berkas

ada beberapa orang yang diproses kepindahannya, sedangkan target di

tahun sebelumnya acuannya adalah per orang yang dilayani.

(3) Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan, Kegiatan ini menjadi

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan seksi penyimpanan dan pengolahan data

dengan terdiri dari sub Kegiatan sebagai berikut :

(4) Pengembangan Teknologi Informasi Kependudukan dengan target 1

sistem.

Pengembangan sistem ini terkait Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan.


(5) Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan dengan target 2 media.

Media yang dimaksud adalah publikasi dalam media elektronik dan non

elektronik. Beberapa media tersebut adalah sebagai berikut :

- Media Cetak

o Leaflet Full Colour, digunakan untuk rincian tema berikut ini :

Paket hemat pelayanan dokumen kependudukan 27 April 2017

sejumlah 10 rim;

Pelayanan Online e-lampid 26 eptember 2017 sejumlah 10 rim;

o Poster Full Colour, digunakan untuk rincian tema berikut ini :

Cetak Poster Ukuran A3, Full Colour / 26 September 2017 tentang

e-lampid pelayanan online sejumlah 200 lembar;

o Roll Banner, digunakan untuk rincian tema berikut ini :

Tentang paket hemat pelayanan dokumen kependudukan 27 April

2017 sejumlah 8 Unit;

o Advetorial ¼ halaman, digunakan untuk rincian tema berikut ini :

Tentang Pelayanan paket hemat Kependudukan tgl 22 Mei 2017;

Tentang Pelayanan Online di Radar Surabaya edisi tanggal 30

Agustus 2017.

o Advetorial ½ halaman, digunakan untuk rincian tema berikut ini :

Tentang Komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Surabaya mewujudkan pelayanan efektif dan efisien di media

harian kompas edisi tgl 20 Maret 2017;

- Media Elektronik

o Talkshow Radio dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

a. Tema tentang Paket Hemat Pelayanan Dokumen Kependudukan

tgl 19 April 2017 di Radio Suara Surabaya pukul 15.00-16.00;

b. Tema tentang Pindah Datang Kependudukan di kota Surabaya

tgl 24 Juli 2017 di Radio Suara Surabaya pukul 15.00-16.00;

o Talkshow Televisi dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

a. Tema tentang paket hemat pelayanan dokumen kependudukan

di Metro TV tgl 12 Mei 2017 / 15 Mei 2017 13.30-14.00;


b. Talkshow Televisi (Area Siaran Jawa Timur) di SBO Tema tentang

pelayanan pindah datang online tgl 29 Agustus 2017 20.30-

21.30;

o Adlibs dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

a. Tema tentang Pelayanan KTP-el di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Surabaya di She Radio Surabaya tgl 27

Februari 2017.

b. Tema tentang Paket Hemat Pelayanan Kependudukan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tgl 22-26 Mei

2017;

c. Tema tentang Paket Hemat Pelayanan Kependudukan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tgl 29 Mei

2017;

o Spot dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

Tema tentang paket hemat Pelayanan Administrasi

Kependudukan 17 Juli 2017 .

o Produksi Iklan Layanan Masyarakat tentang tema paket hemat

Pelayanan Kependudukan 06 Juni 2017.

(6) Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

Kegiatan ini menjadi pada triwulan I sampai dengan III menjadi tanggung

jawab dan dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat Sub Bagian Perencanaan,

akan tetapi pada Triwulan IV berpindah tanggung jawab dan pelaksanaan

yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan seksi Penyimpanan dan Pengelolaan Data dengan Sub

Kegiatan Sebagai Berikut:

- Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan pada tahun 2017

mendapatkan target 4 Laporan dengan realisasi sampai dengan

Triwulan IV sebanyak 4 Laporan dalam Satu Tahun dengan capaian

100% dari target yang telah ditetapkan.


(7) Perencanaan Kependudukan


Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan seksi Kerjasama dan Inovasi

Pelayanan , dengan output target 3 dokumen sebagai berikut :

1. Pengembangan Kebijakan Kependudukan

Pengembangan Kebijakan Kependudukan Kota Surabaya merupakan

langkah identifikasi potensi penduduk dan rekomendasi strategi program

peningkatan kualitas penduduk Kota Surabaya.

Dokumen ini diperuntukkan bagi beberapa Organisasi Perangkat daerah

dan instansi lain di luar pemerintah kota Surabaya yakni :

- Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam negeri;

- Bappeko Surabaya;

- Badan Pusat Statistik;

- Dinas Kependudukan Propinsi Jatim;

- Koalisi kependudukan;

- Akademisi dan perguruan tinggi;

- Kecamatan se Surabaya;

- Kelurahan se Surabaya;

- Tamu / kunjungan dari pemerintah daerah lain;

- OPD Lainnya yang membutuhkan.

2. Penyerasian Kebijakan Kependudukan

Tujuan dari Penyerasian Kebijakan Kependudukan Kota Surabaya adalah:

a. Mengidentifikasi berbagai kebijakan tentang kependudukan

yang dilakukan oleh berbagai instansi di lingkungan pemerintah

Kota Surabaya.

b. Mensinkronisasi berbagai kebijakan kependudukan di Kota

Surabaya.

c. Menindak lanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan

Penyelengaraan Administrasi Kependudukan.


Dokumen ini diperuntukkan untuk beberapa Organisasi Perangkat daerah

dan instansi lain di luar pemerintah kota Surabaya yakni :

- Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri;

- Bappeko Surabaya;

- Dinas Kependudukan Prop Jatim;


- Koalisi kependudukan;

- Akademisi dan perguruan tinggi;




- OPD Lainnya yang membutuhkan.

3. Profil Perkembangan Kependudukan

Adalah suatu bentuk pelaporan pendayagunaan data kependudukan

yang di dalamnya menyajikan kondisi yang berhubungan dengan

perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan

dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkesinambungan.

Dokumen ini diperuntukkan bagi beberapa Organisasi Perangkat daerah

atau instansi lain di luar Pemerintah Kota Surabaya seperti :

- Ditjen Dukcapil kementerian Dalam Negeri;

- Dinas Kependudukan Prop Jatim;


- Bappeko, sebagai bahan dalam pengembangan kebijakan kota;

- Dinas kesehatan, sebagai bahan untuk evaluasi dari sisi

kesehatan ibu dan anak (tingkat kelahiran dan kematian bayi)

serta kebijakan yang berkaitan dengan bidang kesehatan;

- Dinas Pendidikan, sebagai bahan dalam menentukan kebijakan

bagi perkembangan pendidikan di Surabaya;

- Dinas Tenaga Kerja, sebagai bahan dalam menentukan arah

kebijakan pemerataan kesempatan kerja;


- Bapemas, sebagai bahan dalam menentukan kebijakan yang

berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat;

- Kantor Urusan Agama se Surabaya, sebagai bahan untuk

memantau angka perkawinan (muslim) di Surabaya;

- Pengadilan Agama, sebagai bahan untuk pemetaan angka

perceraian (muslim) di Surabaya;




- OPD lain yang membutuhkan data-data yang dijabarkan dalam

profil perkembangan kependudukan.

i. Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya, Kegiatan ini

menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan

Perkembangan Kependudukan seksi Perkembangan dan Pengendalian

Kependudukan dengan terdiri dari sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Pengendalian perkembangan kependudukan dengan target 72 kali dan

sosialisasi penduduk nonpermanen dengan target 23 kali.

Tabel 3.3 Kegiatan Pendataan Penduduk Nonpermanen Tahun 2017

NO TANGGAL Kelurahan NO TANGGAL Kelurahan

1 23 Februari 2017 Airlangga 37 3 Juli 2017 Peneleh

2 24 Februari 2017 Gubeng 38 3 Juli 2017 Rungkut Kidul

3 7 Maret 2017 Mojo 39 6 Juli 2017 Dupak

4 8 Maret 2017 Putat Jaya 40 11 Juli 2017 Dukuh Pakis

5 9 Maret 2017 Petemon 41 13 Juli 2017 Benowo

6 10 Maret 2017 Embong Kaliasin 42 20 Juli 2017 Jepara

7 13 Maret 2017 Siwalankerto 43 24 Juli 2017 Balas Klumprik

8 14 Maret 2017 Wonorejo 44 27 Juli 2017 Simomulyo Baru

9 15 Maret 2017 Gading 45 4 Agustus 2017 Perak Utara

10 16 Maret 2017 Jemur Wonosari 46 8 Agustus 2017 Ploso


11 17 Maret 2017 Alon-Alon Contong 47 9 Agustus 2017 Dukuh Menanggal

12 20 Maret 2017 Simokerto 48 10 Agustus 2017 Wonokusumo

13 21 Maret 2017 Rungkut Kidul 49 14 Agustus 2017 Lontar

14 22 Maret 2017 Ploso 50 22 Agustus 2017 Mulyorejo

15 23 Maret 2017 Kalirungkut 51 24 Agustus 2017 Kemayoran

16 25 Maret 2017 Darmo 52 19 September 2017 Kenjeran

17 27 Maret 2017 Manyar Sabranagan 53 20 September 2017 Pagesangan

18 29 Maret 2017 Kejawan P Tambak 54 27 September 2017 Ngagel Rejo

19 10 April 2017 Asemrowo 55 5 Oktober 2017 Bulak Banteng

20 12 April 2017 Margorejo 56 10 Oktober 2017 Sidotopo

21 13 April 2017 Kebraon 57 11 Oktober 2017 Karang Poh

22 17 April 2017 Ujung 58 18 Oktober 2017 Gunung Anyar

23 19 April 2017 Ketintang 59 19 Oktober 2017 Wiyung

24 20 April 2017 Ujung 60 24 Oktober 2017 Kapasari

25 25 April 2017 Klampis Ngasem 61 25 Oktober 2017 Menur Pumpungan

26 26 April 2017 Kedungdoro 62 26 Oktober 2017 Genting Kalianak

27 27 April 2017 Babatan 63 2 November 2017 Pacar Keling

28 8 Mei 2017 Tandes 64 6 November 2017 Pakis

29 9 Mei 2017 Gunung Anyar 65 7 November 2017 Dr Soetomo

30 10 Mei 2017 Lakarsantri 66 10 November 2017 Barata Jaya

31 12 Mei 2017 Bulak 67 14 November 2017 Kedung Baruk

32 15 Mei 2017 Tenggilis Mejoyo 68 15 November 2017 Pradah Kali Kendal

33 16 Mei 2017 Nginden Jangkungan 69 22 November 2017 Kebonsari

34 17 Mei 2017 Simomulyo 70 28 November 2017 Waru Gunung

35 18 Mei 2017 Sememi 71 7 Desember 2017 Perak Timur

36 19 Mei 2017 Tanah Kali Kedinding 72 12 Desemeber 2017 Rangkah


Tabel 3.4 Kegiatan Sosialisasi Penduduk Nonpermanen Tahun 2017

NO TANGGAL TEMPAT

1 07 Maret 2017 Kelurahan Mojo – Kecamatan Airlangga

2 10 Maret 2017 Kelurahan Embong Kaliasin – Kecamatan Genteng

3 22 Maret 2017 Kelurahan Ploso – Kecamatan Tambaksari

4 27 Maret 2017Kelurahan Manyar Sabrangan - KecamatanMulyorejo

5 26 April 2017 Kelurahan Kedungdoro - Kecamatan Tegalsari

6 9 Mei 2017 Kecamatan Gunung Anyar

7 15 Mei 2017 Kecamatan Tenggilis Mejoyo

8 16 Mei 2017Kelurahan Nginden Jangkungan – KecamatanSukolilo

9 17 Mei 2017 Kelurahan Simomulyo – Kecamatan Sukomanunggal

10 19 Mei 2017Kelurahan Tanah Kali Kedinding – KecamatanKenjeran

11 24 Juli 2017 Kelurahan Balas Klumprik – Kecamatan Wiyung

12 27 Juli 2017Kelurahan Simomulyo Baru – KecamatanSukomanunggal

13 10 Agustus 2017 Kelurahan Wonokusumo –Kecamatan Semampir

14 14 Agustus 2017 Kecamatan Sambikerep

15 19 September 2017 Kecamatan Bulak

16 20 September 2017 Kelurahan Pagesangan – Kecamatan Jambangan

17 11 Oktober 2017 Kecamatan Tandes

18 26 Oktober 2017 Kecamatan Asemrowo

19 14 November 2017 Kelurahan Kedung Baruk – Kecamatan Rungkut

20 28 November 2017 Kecamatan Karang Pilang

21 07 Desember 2017 Kecamatan Pabean Cantian


22 12 Desember 2017 Kelurahan Rangkah – Kecamatan Tambaksari

23 13 Desember 2017 Kecamatan Gubeng

b. Monitoring dan evaluasi perkembangan kependudukan pada tahun 2017

memiliki target 3 dokumen dan terealisasi untuk penyusunan dokumen

berikut ini :

1. Bonus Demografi

Penyusunan Bonus Demografi di Kota Surabaya dan upaya

menyiapkan strategi yang sesuai untuk menghadapinya. Adapun

tujuan kegiatan ini adalah:

1. Mengetahui perkembangan jumlah penduduk dan persebarannya

di setiap kecamatan di Kota Surabaya.

2. Mengidentifikasi perkembangan struktur penduduk Kota

Surabaya menurut usia, jenis kelamin, serta persebarannya.

3. Mengidentifikasi adanya bonus demografi di Kota Surabaya

4. Menyusun strategi dalam menghadapi bonus demografi di Kota

Surabaya.

Dokumen ini disebarkan untuk instansi sebagai berikut :

1. Kelurahan se- Kota Surabaya;

2. Kecamatan se-Kota Surabaya;

3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya;

4. Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

5. Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;

6. Dinas Kesehatan Kota Surabaya ;

7. Dinas Pendidikan Kota Surabaya;

8. Dinas Sosial Kota Surabaya;

9. Bagian Bina Program Kota Surabaya;

10. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya;

11. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Surabaya;

12. Tamu/ Kunjungan dari pemerintah daerah lain.

2. Pemanfaatan Data Penduduk Nonpermanen Untuk Identifikasi

Perkembangan Penduduk Di Kota Surabaya


Penyusunan dokumen Pemanfaatan Data Penduduk

Nonpermanen Untuk Identifikasi Perkembangan Penduduk Di Kota

Surabaya mengetahui jumlah dan menganalisis perkembangan

penduduk 15okum15tor15nt berstatus warga negara Indonesia

(WNI) yang tinggal di Kota Surabaya. Adapun tujuan kegiatan kajian

kependudukan ini adalah:

1. Mengetahui jumlah dan perkembangan penduduk migran non

permanen dan persebarannya di Kota Surabaya;

2. Mengetahui karakteristik penduduk migran non permanen di

Kota Surabaya;

3. Mendapatkan strategi pengendalian penduduk non permanen di

Kota Surabaya.






Perlindungan Anak;

5. Dinas Sosial Kota Surabaya;

6. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya ;

7. Bagian Bina Program Kota Surabaya;

8. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya;

9. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Surabaya;


3. Analisa Dampak Kependudukan Terhadap Kebutuhan Pelayananpublic Penduduk Kota Surabaya

Penyusunan Analisa Dampak Kependudukan Terhadap

Kebutuhan Pelayanan 15okum15 Penduduk Kota Surabaya

dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan dan program-program


strategis untuk mencegah dan mengendalikan dampak

kependudukan yang akan timbul di Kota Surabaya. Adapun tujuan

kegiatan kajian kependudukan ini adalah:

a. Menganalisis dampak kependudukan di masa mendatang

terhadap pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup di

Kota Surabaya

b. Merumuskan masukan untuk perencanaan pembangunan

daerah dalam rangka mencegah dan mengendalikan masalah/

dampak kependudukan.






Perlindungan Anak;

5. Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;

6. Dinas Kesehatan Kota Surabaya ;

7. Dinas Pendidikan Kota Surabaya;

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap;

9. Dinas Perhubungan Kota Surabaya’;

10. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau;


(8) Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian,

Kegiatan ini menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Bidang Pencatatan

Sipil seksi Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian. Dengan sub Kegiatan

sebagai berikut :

Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian di tahun

2017 mendapatkan target sebesar 75.130 berkas dan realisasi di akhir tahun

sebesar 86.994 berkas dengan tingkat capaian sebesar 116%, kegiatan yang

dilaksanakan meliputi :

Pencatatan Kelahiran;


Pendaftaran kelahiran menjadi satu mekanisme pencatatan sipil yang

efektif karena ada pengakuan eksistensi seseorang secara 17okum.

Pencatatan ini memungkinkan anak mendapatkan akte kelahiran. Ikatan

keluarga si anak pun menjadi jelas. Pada tahun 2017, pelayanan

pembuatan akte kelahiran berjumlah 62.133 dengan rincian sebagai

berikut :

Tabel 3.5Pencatatan Akta Kelahiran Tahun 2017

No KecamatanLAKI PEREMPUAN

Laki-laki Perempuan Jumlah1 KARANG PILANG 755 696 14512 WONOCOLO 844 840 16843 RUNGKUT 1166 1106 22724 WONOKROMO 1579 1521 31005 TEGALSARI 1050 1067 21176 SAWAHAN 2215 2159 43747 GENTENG 577 544 11218 GUBENG 1247 1264 25119 SUKOLILO 1119 1127 224610 TAMBAK SARI 2304 2187 449111 SIMOKERTO 1089 935 202412 PABEAN CANTIAN 805 755 156013 BUBUTAN 990 984 197414 TANDES 949 944 189315 KREMBANGAN 1265 1162 242716 SEMAMPIR 2881 2538 541917 KENJERAN 2003 1878 388118 LAKAR SANTRI 587 554 114119 BENOWO 659 640 129920 WIYUNG 682 715 139721 DUKUH PAKIS 611 535 114622 GAYUNGAN 390 377 76723 JAMBANGAN 583 620 120324 TENGGILIS MEJOYO 559 529 108825 GUNUNG ANYAR 639 596 123526 MULYOREJO 761 737 149827 SUKOMANUNGGAL 989 1008 199728 ASEMROWO 569 569 113829 BULAK 467 464 93130 PAKAL 767 743 151031 SAMBI KEREP 620 606 1226

WNA 10 2 12Total 31731 30402 62133


Gambar 2

Flow Chart Jumlah Akta Kelahiran Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

Pengakuan Anak adalah catatan pinggir yang dibuat bagi anak yanglahir di luar ikatan pernikahan (belum melakukan pernikahan),kemudian orang tuanya melakukan pengakuan secara sah terhadap sianak yang tunduk pada Staatblad Tahun 1917 No. 130 Jo. Staatbladtahun 1919 No. 81 dan Staatblad Tahun 1849 No. 25; pada tahun 2017terdapat 23 pengakuan anak

Pencatatan Kematian;

Pencatatan kematian memberikan kepastian hukum atas hak dan

kewajiban perdata seseorang yg meninggal dunia, termasuk pada

pihak yg mempunyai hubungan garis keturunan atau hubungan darah.

Pada tahun 2017 Jumlah dan data rincian penduduk meninggal yang

memperoleh akte kematian di tahun 2017 adalah 25.328 jiwa. Dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6Pencatatan Akta Kematian Tahun 2017

No Nama KecamatanLAKI PEREMPUAN

Laki-laki Perempuan Jumlah1 KARANG PILANG 338 279 6172 WONOCOLO 372 271 6433 RUNGKUT 417 295 7124 WONOKROMO 965 771 17365 TEGALSARI 620 457 10776 SAWAHAN 1280 990 22707 GENTENG 317 254 5718 GUBENG 771 690 14619 SUKOLILO 447 379 82610 TAMBAK SARI 1129 890 201911 SIMOKERTO 430 367 797

Jumlah Akte Kelahiranmenurut jenis kelamin

Tahun 2017

Laki Perempuan


12 PABEAN CANTIAN 392 310 70213 BUBUTAN 556 447 100314 TANDES 431 334 76515 KREMBANGAN 512 378 89016 SEMAMPIR 834 562 139617 KENJERAN 578 405 98318 LAKAR SANTRI 273 203 47619 BENOWO 290 228 51820 WIYUNG 308 279 58721 DUKUH PAKIS 293 206 49922 GAYUNGAN 265 175 44023 JAMBANGAN 244 177 42124 TENGGILIS MEJOYO 238 180 41825 GUNUNG ANYAR 259 172 43126 MULYOREJO 344 261 60527 SUKOMANUNGGAL 526 380 90628 ASEMROWO 193 126 31929 BULAK 177 145 32230 PAKAL 226 182 40831 SAMBI KEREP 276 234 510

Total 14301 11027 25328

Gambar 3

Flow Chart Jumlah Akta Kematian Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

(9) Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian,

Kegiatan ini menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Bidang Pencatatan

Sipil seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian. dengan sub Kegiatan

sebagai berikut :

Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian

di tahun 2017 mendapatkan target sebesar 6.125 berkas dan realisasi di akhir

tahun 2017 sebesar 6164 berkas dengan tingkat capaian 101%, kegiatan yang

dilaksanakan meliputi :

Jumlah Akte Kematianmenurut Jenis Kelamin 2017

Laki-Laki Perempuan


Pencatatan Perkawinan;

adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas

Pencatat Perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban

hukum. Pada tahun 2017 terdapat Akta Perkawinan sebanyak 4.890

transaksi.

Pengesahan Anak adalah catatan pinggir yang dibuat bagi anak dimana

perkawinan/pernikahan orang tuanya belum melakukan pencatatan

(belum memiliki dokumen resmi perkawinan), kemudian disahkan

sebagai anak setelah orang tuanya melakukan pencatatan perkawinan

yang sah yang tunduk pada Staatblad Tahun 1849 No. 25, Staatblad

Tahun 1917 No. 130 Jo Staatblad Tahun 1919 No. 81 dan Staatblad Tahun

1933 No. 75 Jo Staatblad Tahun 1936 No. 607; pada tahun 2017 terdapat

91 pengesahan anak sesaat pencatatan perkawinan dan 42 pengesahan

anak setelah pencatatan perkawinan.

Pencatatan Perceraian;

Berdasarkan Pasal 75 ayat (3) Perpres 25/2008, pelaporan perceraian

dilakukan oleh suami-istri yang bercerai dengan melampirkan putusan

perceraian dan kutipan akta perkawinan. Selanjutnya, Pejabat

Pencatatan Sipil pada Dinas Pencatatan Sipil/KUA mencabut kutipan akta

perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian kepada masing-

masing suami istri yang bercerai Jadi, dokumen bukti telah dilakukannya

perceraian adalah Kutipan Akta Perceraian yang diterbitkan oleh Dinas

Pencatatan Sipil bagi yang beragama non-Islam, dan oleh KUA bagi yang

beragama Islam. Pada 2017 terdapat 672 pencatatan Perceraian.

Sasaran 2 : Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik


Kependudukan, maka dilaksanakan 2 (Dua) program yaitu :

2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memiliki indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan

administrasi perkantoran. Di tahun 2017 ini mendapatkan target 72% dan realisasi di


akhir tahun 2017 sebesar 73.67% dengan capaian 99.46%. Dalam program ini terdapat

beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah. Kegiatan ini

menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Sekretariat sub bagian umum dan

kepegawaian di tahun 2017 mendapatkan target 9 jenis dan realisasi di akhir tahun

2017 sejumlah 9 jenis di akhir tahun dengan capaian 100%. Kegiatan ini terdiri dari

sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan sarana prasarana perkantoran dengan target 5 jenis

b. pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan perkantoran dengan

target 7 jenis.

c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan target 27

jenis.

d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan target 1 jenis

yaitu Gedung ex Siola lantai 1 dan Lantai 3.

2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini memiliki indikator Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam

kondisi baik. Di tahun 2017 ini mendapatkan target 100% dan realisasi di akhir tahun

2017 sebesar 82.38% dengan capaian 82.38%. Dalam program ini terdapat beberapa

kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran.

Kegiatan ini menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Sekretariat sub bagian

umum dan kepegawaian di tahun 2017 mendapatkan target 31 unit dan realisasi di

akhir tahun 2017 sejumlah 31 unit di akhir tahun dengan capaian mencapai 100%.

Kegiatan ini terdiri dari sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan

target 6 item.

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target 64 item.

c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik dengan target 3 item.

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan target 6 orang

e. penyediaan peralatan rumah tangga dengan target 8 item.


f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 4

item.

g. Penyediaan makanan dan minuman dengan target 5 item.

h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target 9 item.

i. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran dengan target 150 Orang.

Sasaran 3 : Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Perencanaan Untuk Mendukung

Keberhasilan Program.


Kependudukan, maka dilaksanakan 1 (satu) program yaitu :

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun Indikator Program ini sebagai berikut :

1. Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan

strategis dan/atau sektoral

Pada pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah di tahun 2017

jumlah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Surabaya yang disusun dan dilaporkan tepat waktu sebanyak 9 dokumen, dan jumlah

dokumen perencanaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Surabaya

sebanyak 9 dokumen. Dengan indikator program diatas, maka Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah mencapai target yang telah ditentukan

bernilai 100% dengan pencapaian :

(9) x 100% =100%(9)

Indikator diatas dicapai dengan melaksanakan kegiatan berikut dibawah ini :

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis.

Kegiatan ini menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Sekretariat Sub

Bagian Perencanaan dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis di tahun 2017 ini

mendapatkan target 9 dokumen dan terealisasi sebanyak 9 dokumen.

Dengan capaian 100% dari target yang telah ditetapkan selama 1 tahun.



Tabel 3.7 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode

Urusan / BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Target Kinerja danAnggaran SKPD

Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran Renja SKPDs/d Triwulan IV Tahun 2017

Tingkat CapaianKinerja dan

Anggaran RenjaSKPD s/d TriwulanIV Tahun 2017 (%)

K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7

1 UrusanPemerintahan

1 1 Urusan Wajib

1 1 2 Non PelayananDasar

1 1 2 06

Bidang UrusanAdministrasiKependudukan danPencatatan Sipil

1 1 2 06 01Program PenataanAdministrasiKependudukan

Persentase ketepatan waktupelayanan dokumenpendaftaran penduduk (KTPdan KK)

100%

11.563.467.176

99.84%

9.971.890.370

99.84%

86,24%

Persentase jenis datakependudukan yangdimanfaatkan

100% 100% 100%

Persentase sistem pelayananpublik berbasis SIAK

100% 100% 100%

Persentase ketepatan waktupengurusan dokumenpencatatan sipil (akta kelahirandan akta kematian)

99.57% 96.01%96.42

%

Cakupan penerbitan aktekelahiran (berdasarkan dataSIAK)

99.57% 98.32%98.74

%


Cakupan penerbitan aktekematian (berdasarkan dataSIAK)

86.55% 93.95%108.25

%

Persentase Ketepatan waktupelayanan dokumen pencatatansipil (akta kelahiran dan aktakematian)

93,92% 100%106,47

%

1 1 2 06 01 001Fasilitasi

KependudukanJumlah permohonan pelayanan

Fasilitasi Kependudukan300.000berkas

819.542.200 512.454 berkas 714.212.297 171% 87,15%

1 1 2 06 01 003Pelayanan Mutasi

WNI dan OrangAsing

Jumlah permohonan pelayananmutasi WNI dan Orang Asing

46.438berkas

520.633.256 39.914 berkas 463.561.042 86% 89,04%

1 1 2 06 01 008Perencanaan

Kependudukan

Jumlah dokumen Perencanaandan Pengendalian PerkembanganKependudukan

3dokume

n805.561.382 3 dokumen 728.941.264 100% 90,49%

1 1 2 06 01 005Pengendalian dan

PerkembanganKependudukan

Jumlah Dokumen Pengendaliandan Perkembangan Kependudukan

3dokume

n932.546.241 3 dokumen 839.565.564 100% 90,03%

1 1 2 06 01 002

PelayananInformasi PublikBidangKependudukan

Jumlah Kegiatan PelayananInformasi Publik BidangKependudukan

11 kali 587.362.642 11 kali 538.364.189 100% 91,66%

1 1 2 06 01 004Pengembangan

TeknologiKependudukan

Sistem Kependudukan1

aplikasi1.031.783.4

711 aplikasi 914.836.921 100% 88,67%

1 1 2 06 01 009

SistemAdministrasiKependudukan (SAK)Terpadu

Jumlah laporan pengembanganSistem AdministrasiKependudukan (SAK) Terpadu

4laporan

5.550.508.000

4 laporan4.647.367.3

01100% 83,73%

1 1 2 06 01 006

PeningkatanPelayanan AktaKelahiran, PengakuanAnak dan kematian

Jumlah permohonan layananakta kelahiran, pengakuan anakdan kematian

75.130berkas

769.276.105 86.994 berkas 629.800.982 116% 81,87%

1 1 2 06 01 007

PeningkatanPelayanaan AktaPerkawinan,Pengesahan Anak dan

Jumlah permohonan layananakta perkawinan, pengesahan anakdan perceraian

6.125berkas

546.253.879 6.164 berkas 495.240.810 101% 90,66%


Perceraian

Rata-rata capaian kinerja (%) 95.60% 86.02%

Predikat kinerja ST S

2 Penunjang UrusanPemerintahan

2 1 Fungsi Manajemen


2 1 2 01Bidang PerencanaanSerta Penelitian danPengembangan

2 1 2 01 02

ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

Persentase ketepatan waktupenyusunan dan pelaporanDokumen Perencanaan strategisdan / atau sektoral

100% 191.640.299 100% 174.901.135 100% 91,27%

2 1 2 01 02 039Penyusunan dan

Evaluasi PerencanaanStrategis

Jumlah Dokumen penyusunandan perencanaan strategis

9dokume

n191.640.299 9 dokumen 174.901.135 100% 91,27%

Rata-rata capaian kinerja (%) 100% 91.27%

Predikat kinerja ST T

2 2 Unsur Manajemen


2 2 2 02

Bidang UrusanSarana danPrasaranaPerkantoran

2 2 2 02 01Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Tingkat Kepuasan pegawaiterhadap pelayananadministrasi perkantoran

72%6.847.481.8

3571.68%

6.199.927.914

99.56%

90,54%

2 2 2 02 01 001Penyediaan Barang

dan Jasa PerkantoranPerangkat Daerah

Jumlah Jenis Barang dan JasaPerkantoran yang disediakan

9 jenis6.847.481.8

359 jenis

6.199.927.914

100% 90,54%


Rata-rata capaian kinerja (%) 99.78%

90.54%

Predikat kinerja ST T

2 2 2 02 02

ProgramPembangunan DanPengelolaan SaranaDan prasarana

Persentase Sarana danPrasarana Perkantoran dalamkondisi baik

100%1.459.270.5

3382.38% 745.124.857

82.38%

51,06%

2 2 2 02 01 028

Pengadaan DanPemeliharaan SaranaDan PrasaranaPerkantoran

Jumlah unit sarana danprasarana perkantoran yangdikelola

31 unit1.459.270.5

3331 unit 745.124.857 100% 51,06%

Rata-rata capaian kinerja (%) 93.19%

51.06%

Predikat kinerja ST S


LAPORAN KINERJA 2017DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILKOTA SURABAYA IV - 1

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja instasi Pemerintah merupakan bentuk pertanggung jawaban Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan kegiatan tahun 2016. Penyusunan

Laporan Kinerja SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil masih banyak menemui

kendala, terutama berkaitan dengan pengukuran indikator outcome, sehingga capaian

kinerja dapat menimbulkan kesulitan karena sulit untuk memperoleh pembanding capaian

pelayanan dan mengukur indikator pelayanan

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja SKPD Dinas kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Surabaya ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran serta dapat

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan perencanaan

strategis Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Surabaya sehingga Visi “Administrasi

Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi” dapat terwujud, dan terlaksana sesuai dengan

misi yang telah ditetapkan.

KEPALA DINAS

Moh. Suharto Wardoyo, S.H., M.HumPembina Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004

Documents

KATA PENGANTAR - organisasi.surabaya.go.idorganisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/lkj/5 LKj 2017...LAPORAN KINERJA 2017 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA II