KATA PENGANTAR - pn-putussibau.go.id 2018 KIRIM.pdf · Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman i KATA PENGANTAR Puji dan Syukur

Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II . halaman i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , atas berkat

Rahmat, Taufik dan hidayah-nya sehingga penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Putussibau

Negeri Putussibau Kelas II Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan

baik, LKJIP Pengadilan Negeri Putusssibau Kelas II merupakan

psalah satu perwujutan Tanggung jawab Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II kepada Publik atas pencapaian kinerja dalam

mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Putussibau Tahun

anggaran 2018. Selain itu LKJIP juga merupakan salah satu

parameter yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Putusssibau Kelas II untuk

meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. LKjIP disusun dalam

rangka menindak lanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung tanggal 12

November 2018 Nomor: 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 Tantang Penyampaian LKjIP tahun

2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas

Ii telah Menetapkan visi yaitu “Mewujudkan Pengadilan Negeri Putussibau Yang Agung”,

untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkanlah 4 (empat) Misi yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan

4. Meningkatkan kredibilitas dan trasparansi Badan Peradilan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 satker Pengadilan

Negeri Putussibau Kelas II disusun berdasarkan kebijakan umum Peradilan, Visa dan

misi, Rencana Strategis di dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan

dan sasaran Peradilan Umum dan Pengadilan Negeri Putussibau

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018

ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapka tanggapan saran maupun

kritik yang sifatnya membangun dari pihak lain dalam rangka menyempurnakan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 ini kedepan, guna memperbaikin

kekurangan baik menyangkut materi maupun sistematis dalam penulisan Laporan ini

Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II . halaman ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN................................................................................................. 1

A.Latar Belakang ........................................................................................................ 1

B.Tugas Pokok Dan Fungsi ........................................................................................ 3

C. Visi dan Misi ........................................................................................................... 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................. 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 26

A Capaian Kinerja. .................................................................................................... 26

B Realisasi Anggaran. .............................................................................................. 65

BAB IV PENUTUP ...................................................................................................... 67

A Kesimpulan. .......................................................................................................... 67

B Saran . .................................................................................................................. 69

BAB V Lampiran ......................................................................................................... 70

Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman 1

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang

merupakan Lembaga Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik

Indonesia, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II memiliki Wilayah Hukum di Kabupaten

Kapuas Hulu Kalimantan Barat yang terdiri dari 23 Kecamatan yaitu : Kec. Putussibau

Utara, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Mandai/ Bika, Kec. Embaloh Hulu, Kec. Embaloh

Hilir, Kec. Embau/ Jongkong, Kec. Bunut Hulu, Kec. Bunut Hilir, Kec. Hulu Gurung, Kec.

Selimbau , Kec. Empanang, Kec. Badau , Kec. Batang Lupar/ Lanjak, Kec. Silat Hilir, Kec.

Silat Hulu, Kec. Seberuang, Kec. Semitau, Kec. Kalis, Kec. Mentebah, Kec. Boyan

Tanjung, Kec. Pengkadan, Kec. Suhaid, Kec. Puring Kencana,

Dengan luasnya wilayah hukum yang dinaungi oleh Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II, maka Pengadilan Negeri Putussibau juga turut serta dalam terwujudnya

pelaksanaan kinerja Instansi Pemerintah yang di harapkan dapat mewujudkan tata

pemerintahan yang baik (good govermance), langkah untuk mewujudkan cita-cita

tersebut tertuang dengan tegas dalam peraturan Perundang-Undangan diantaranya

adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi Setiap Instansi Pemerintah wajib mengimplementasikan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem SAKIP) yang bertujuan mendorong

terciptanya Akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk

terciptanya pemerintahan yang baik

SAKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang

merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan instansi pemerintah yang

akuntabel, sehingga dapat berorientasi secara efesien, efektif, transparan, serta

responsive terhadap aprisiasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan SAKIP

tersebut, setiap Instansi Pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan)

P E N D A H U L U A N


Rencana Kerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta

laporan Pertanggung jawaban Kinerja (Performance Accountability Report)

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II juga merupakan bagian dari kekuasaan

Kehakiman yang diatur dalam pasal Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia dan

Penyelenggaraannya disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

yaitu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan

Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan Mahkamah Konstitusi

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sebagai Badan Peradilan Umum Tingkat

Pertama di bawah Mahkamah Agung Reepublik Indonesia, berkewajiban untuk

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Hal ini dilakukan untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi misi dalam

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan di rencana Kinerja Tahunan

dan penetapan Kinerja Tahun 2018. Hal ini merupakan langkah Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II yang

mengacu pada visi Mahkamah agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II YANG AGUNG”

Dalam menunjang pelaksanaan kinerjanya Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

memiliki gedung bangunan yang telah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung

Republik Indonesia dan telah diresmikan pada tanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH. Dan beralamat di

Jalan Antasari Nomor 3 Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Profinsi Kalimantan

Barat, dan gedung bangunan Pengadilan Negeri Putussibau memiliki 3 (tiga) ruang

sidang untuk melaksanakan persidangan, yaitu:

− Ruang sidang Utama

− Ruang Sidang Kedua

− Ruang Sidang Anak


(Gedung Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II)

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sebagai organisasi yang memiliki

kekuasaan hukum, dan wilayah hukum meliputi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, oleh

karena itu Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II harus melaksanakan tugas tugas yang

bersifat teknis maupun administrasi dengan terprogram dan transparan dalam

pelaksanaannya, namun dalam pelaksanaannya, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

memiliki masalah yang dihadapi adapun masalah yang dihadapi tersebut menyangkut

persoalan akses publik yang menuntut Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II untuk

transparan dan memudahkan masyarakat dengan mudah mangakses informasi

Peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, oleh karena itu

untuk menghadapi permasalahan ini,Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, dalam

menjawab permasalahan diatas Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II membuat

program prioritas dan program pendukung lainnya beserta evaluasi pencapaian kinerja

selama tahun 2018 yang selanjutnya akan tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) tahun 2018, sebagai pelaksanaan transparansi dan pelaksanaan

kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II yang Transparan dan melayani

masyarakat pencari keadilan dengan baik. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II memiliki tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :


1. Tugas

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II merupakan lingkungan peradilan

umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan

Keadilan, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat

Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang menjadi kawal

depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara yang masuk di tingkat

pertama.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II antara lain:

• Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili

dan menyelesaikan Perkara-Perkara yang menjadi kewenangan pengadilan

dalam tingkat pertama.

• Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik

menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi

umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

• Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera

Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap

pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

• Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang

hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

• Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan

(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan,

dan umum/perlengakapan).

• Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan

riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya


bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi

peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di

Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di

Pengadilan.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan

Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen

peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya

tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

Visi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah

Agung RI adalah sebagai berikut :” TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI

PUTUSSIBAU KELAS II YANG AGUNG”. Misi adalah sesuatu yang harus

diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat

terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, adalah sebagai berikut:

a. Menjaga kemandirian Pengadilan.

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

c. Meningkatkan kualitas putusan pengadilan.

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan.

Untuk mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II yaitu Mewujudkan

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II yang Agung, maka Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II didukung oleh Sumberdaya Manusia yang cakap dan terstruktur di dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai badan Peradilan dibawah Mahkamah

Agung.

Adapun Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II di dapat

dilihat dari gambar Struktur Organisasi Dibawah ini :



Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Struktur pada Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II dapat dilihat pada daftar nama pada Struktur Organisasi Pengadilan

Negeri Kelas II pada tabel berikut ini:

NO NAMA JABATAN KETERANGAN

Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II

1 Saputro Handoyo,S.H,M.H Ketua

2 Douglas R.P. Napitupulu,S.H,M.H Wakil

3 Veronica Sekar Widura,S.H. Hakim

4 Yeni Erlita,S.H. Hakim

5 Ali Rahman S.H,M.H. Panitera

6 Perus Dobai Sekertaris

7 Retno Wardani,S.H. Panmud Pidana

8 Gincai Panmud Perdata

9 Jutinianus,S.H. Panmud Hukum

10 Abdul Aziz,S.H.

Kasubag

Kepegawaian dan

Ortala

11 I Putu Sudiartha Kasubag Umum

dan Keuangan

12 Ahmad Fahri,S.H.

Kasubag

Perencanaan TI

dan Pelaporan

13 Juwairiah,S.H. Panitera

Pengganti

14 Afrida Dewi Bastiana Jurusita

15 Dedi Kurniawan,A.Md Bendahara/Jurusit

a Pengganti


16 Ngain Aris Staf

Pidana

17 Nursuci Ramadhani,S.H.

Staf Perdata

(Kasir)

18 Winarko,A.Md Staf Umum dan

Keuangan

19 Kadek Dwii Kresna Ananda, S.H. CPNS (CAKIM)

20 Wenda Kresnantyo,S.H. CPNS (CAKIM)

21 Dandi Septian ,S.H. CPNS (CAKIM)

22 Radityo Muhamad Harseno,S.H. CPNS (CAKIM)

23 Renny Ikatiwi,S.Pd Staf Perdata

Pegawai

Pemerintah Non

Pegawai Negeri

24 Herlena Staf Pidana

Pegawai

Pemerintah Non

Pegawai Negeri

25 Theresia Darti Ariani Staf Perdata

Hukum

Pegawai

Pemerintah Non

Pegawai Negeri

26 Lusiana Bulaan,A.md

Staf Kepagawaian

dan Ortala

Pegawai

Pemerintah Non

Pegawai Negeri

27 Yefta Mei Kensil

Staf

Perencanaan TI

dan Pelaporan

Pegawai

Pemerintah Non

Pegawai Negeri


28 Catur Adat Kusuma Sagara Staf Umum dan

Keuangan

Pegawai

Pemerintah Non

Pegawai Negeri

29 Johanan Supriyanto Staf Umum dan

Keuangan

Pegawai

Pemerintah Non

Pegawai Negeri

30 Tarsisius Supriyanto Staf Umum dan

Keuangan

Pegawai

Pemerintah Non

Pegawai Negeri

31 Alvinus Nandung Saputra, S.Pdk Staf Umum dan

Keuangan

Pegawai

Pemerintah Non

Pegawai Negeri

32 Jarey Staf Umum dan

Keuangan

Pegawai

Pemerintah Non

Pegawai Negeri

33 Dedi Aditama Saputra Security/Pamdal

Pegawai

Pemerintah Non

Pegawai Negeri

34 Warno Security/Pamdal

Pegawai

Pemerintah Non

Pegawai Negeri

Adapun tugas pokok sasaran kerja dan fungsi masing – masing aparat di Pengadilan

Negeri Putussibau Kelas II antara lain:

1. Ketua dan Wakil Ketua:


− Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas Perkara dan

surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara yang diajukan kepada Majelis

Hakim untuk diselesaikan.

− Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,

Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat

administrasi peradilan di daerah hukumnya.

− Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan

seksama.

2. Majelis Hakim

− Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (menerima, memeriksa dan mengadili

serta menyelesaikan semua Perkara yang diajukan kepadanya).

3. Panitera/Sekretaris

− Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi Perkara, dan mengatur tugas,

para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II.

− Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya

persidangan.

− Panitera membuat daftar Perkara-Perkara perdata dan pidana yang diterima di

Kepaniteraan.

− Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang

berlaku.

− Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas Perkara, putusan, dokumen,

akta, buku daftar, biaya Perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga,

barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

− Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur tugas Wakil

Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di bagian

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II


− Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas

penggunaan anggaran.

− Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan

dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

4. Panitera Muda Perdata

− Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

− Melaksanakan administrasi Perkara, mempersiapkan persidangan Perkara,

menyimpan berkas Perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang

berhubungan dengan masalah Perkara perdata.

− Memberi nomor register pada setiap Perkara yang diterima di Kepaniteraan

Perdata.

− Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berPerkara bila diminta.

− Menyiapkan berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan

kembali.

− Menyerahkan berkas Perkara aktif kepada Panitera Muda Hukum.

5. Panitera Muda Pidana


− Melaksanakan administrasi Perkara, mempersiapkan persidangan Perkara,

menyimpan berkas Perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang

berhubungan dengan masalah Perkara pidana.

− Memberi nomor register pada setiap Perkara yang diterima di Kepaniteraan

Pidana.

− Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya dan

Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.

− Menyiapkan berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan

kembali.

− Menyerahkan berkas Perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

6. Panitera Muda Hukum



− Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik Perkara,

menyusun laporan Perkara, menyimpan arsip berkas Perkara dan tugas lain yang

diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

7. Panitera Pengganti

− Membantu Majelis Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

− Membuat berita acara persidangan.

− Membantu Hakim dalam:

− Membuat penetapan hari sidang.

− Membuat penetapan penahanan.

− Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan

hari sidang, Perkara yang sudah putus dan amar putusannya.

− Menyerahkan berkas Perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah

selesai minutasi.

8. Jurusita/Jurusita Pengganti

− Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Majelis

Hakim dan Panitera.

− Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah

Hakim.

− Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan

Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

− Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat

lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita

tanah.


− Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada

pihakpihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi

penyitaan sebidang tanah.

9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

− Menyelenggarakan administrasi tata persuratan.

− Menyelenggarakan administrasi perlengkapan.

− Menyelenggarakan administrasi perencanaan menyangkut sarana dan prasarana.

− Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan.

− Mengkoordinir penyelenggaraan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor.

− Menyelenggarakan perencanaan keuangan yang bersumber dari DIPA.

− Menyelenggarakan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai,

belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari DIPA.

− Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

− Menyelenggarakan penatausahaan dan pengawasan anggaran yang bersumber

dari DIPA.

10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi Tatalaksana

− Menyelenggarakan peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

− Membuat usulan kenaikan pangkat.

− Membuat kenaikan gaji berkala.

− Membuat usulan.

11. Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan

− Melakukan perencanaaan penyusunan program anggaran tahun berjalan

− Melakukan perencanaan penyusunan program anggaran tahun berikutnya

− Membuat laporan tahunan

− Membuat SAKIP

− Melakukan perawatan peralatan komputer , hardware dan software

− Melakukan perawatan dan peliputan website


− Melakukan melakukan backup data SIPP dan monitoring pelaksanaan

pengimputan SIPP

− Melakukan singkronisasi SIPP Lokal ke MA Perkara pidana dan perdata tahap

pertama

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sebagai salah satu pelaku Kekuasaan

Kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan Perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya,

di bidang hukum perdata dan pidana (Pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009

tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).

Fungsi:

a. Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai

berbagai Perkara/sengketa sebagaimana diatur dalam Undang – undang no.48

tahun 2009.

b. Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada

umumnya di Kabupaten Kapuas Hulu

c. Memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum

nasional.

D. Strategis Organisasi dan Perasalahan Yang dihadapi

− Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Pada tanggal 9 April 2018 Tim Assessment Penjaminan Mutu dari Pengadilan

Tinggi Pontianak Beserta Rombongan Tim Pengawasan Internal melakukan

pemeriksaan dan proses Penilaian Akreditasi pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas

II.


OPENING METTING ASSESMENT EXTERNAL

Keterangan: Opening Metting Assesment External di Pimpin Oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Pontianak,

dan Didampingi Oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

Dan Pada Tanggal 22 Juni 2018, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah

memperoleh Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri dan Badan Peradilan

Umum, Nomor Sertifikat dari Tim Penjaminan Mutu Peradilan umum Nomor:

TAPM.055/QMR /SERTIFIKAT/06/2018 dengan penilaian terakreditasi “A” (Excellent)

PENERIMAAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM

Keterangan: Menyerahan Seryifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Negeri Putussibau Kelas II (dari kanan,

Panitera Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Pontianak, Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Wakil Ketua Pengadilan

Negeri Putussibau Kelas II

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Bdan Peradilan Umum


Keterangan: sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Akreditasi Penjamin Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung

Republik Indonesia, Khususnya badan Peradilan umum dalam memberikan Pelayanan

Informasi Kepada Masyarakat Pencari Keadilan, dimana program Akreditasi Penjaminan

Mutu telah berlangsung sejak 2015.

Upaya memperoleh Akreditasi dilakukan untuk menjamin Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II telah melaksanakan upaya dalam pelayanan public dengan baik

sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum dalam upaya mewujudkan

“performa Badan Peradilan Indonesia yang Unggul/ Prima (Indonesia Court

Performance- Excellent/ICPE)

− POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum)

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) merupakan salah satu layanan hukum bagi

masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu, sebagaimana termuat dalam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II telah Menyelenggarakan POSBAKUM dengan menyediakan 1 orang

tenaga Pengacara yang selalu hadir sesuai Jadwal di Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang miskin dan terpinggirkan,


Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II menyelenggarakan POSBAKUM dengan

Anggaran Pada Tahun 2018 sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah dan

target volume output sebesar 240 jam layanan. Dari anggaran tersebut, sampai dengan

akhir tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah)

atau pencapaian 100% dengan capaian volume 240 jam layanan.

Ruang POSBAKUM Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

− Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II. Seluruh pelayanan public dilakukan pada area lobby Pengadilan

Negeri Putussibau Kelas II, hal ini dilakukan untuk meminimalisir prakter-praktek yang

bersifat koruptif dan memudahkan Masyarakat Pencari Keadilan langsung di layani oleh

bagian front office pada meja pelayanan terpadu satu pintu tanpa harus melalui

mekanisme yang berbelit-belit.

Pada meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

terdapat 6 loket Pelayanan yaitu:

➢ Meja Pengaduan

Meja pengaduan melayani layanan pengaduan terhadap apparatur peradilan, baik

aparatur Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II termasuk bantuan dalam penggunaan

Aplikasi SIWAS oleh Masyarakat Pencari Keadilan

➢ Meja Informasi

Meja Informasi melayani layanan pencarian / bantuan informasi dan pengisian Buku

Tamu. Seluruh tamu harus mengisi buku tamu, dan akses tamu ke lantai 2 (ruang Ketua


Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Kelas

II, Panitera, Sekretaris, Hakim, dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II) harus melalui pendataan tamu pada meja Informasi.

Meja Informasi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

Keterangan: Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagian Informasi dan Pengaduan

➢ Umum

Loket Umum melayani segala pelayanan public yang menjadi tupoksi sub Bagian

umum dan keuangan. Pelayanan Publik tersebut antara lain: pelayanan surat masuk, dan

sebagainya

➢ Hukum

Loket Hukum melayani segala pelayanan publik yang menjadi tuposi Kepanitraan

Hukum, Pelayanan Publik tersebut antara lain: pembuatan surat keterangan, pendaftaran

badan hukum, pendaftaran surat kuasa, dan sebagainya.

➢ Perdata

Loket Perdata melayani segala pelayanan public yang menjadi tupoksi

Kepanitraan Perdata. Pelayanan public tersebut antara lain: pendaftaran Perdata

Permohonan, Gugatan, dan sebagainya.

➢ Pidana


Loket Pidana melayani segala pelayanan publik yang menjadi tupoksi Kepanitraan

Pidana. Pelayanan Publik tersebut antara lain: Pendaftaran Perkara Pidana Biasa,

Praperadilan, Permohonan Penyitaan, dan sebagainya

Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterangan: Meja Pelayanan terpadu Satu Pintu Bagian Umum, Hukum, Pidana Dan Perdata

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Perkara Prodeo (Layanan Pembebasan Biaya Perkara) merupakan salah satu

layanan hukum di Pengadilan, sebagaimana termuat dalam Peraturan Peraturan

Mahkamah Agung Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pemberian Layanan Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di

Pengandilan, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II memiliki anggaran Pembebasan

Biaya Perkara, dengan Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.1.500.000,- dan target volume

output sebesar 2 Perkara, dari anggaran tersebut, sampai akhir tahun 2018 masih belum

terealisasi, hal ini disebabkan belum adanya pengajuan dari dari masyarakat yang telah

memenuhi syarat untuk mendapat pembebasan biaya Perkara.


Rencana Strategis Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II Tahun 2015-2019

merupakan komitmen Bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan

yang terencana dan terperogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,

perbaikan pengkajian pengelolaan terhadap system kebijakan dan eraturan Perundang-

Undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikanarah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II diselaraskan

dengan arah kebijakan dan Program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

disesuaikan dengan rencana pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 -

2025 dan Rencaa Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai

pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dalam Mencapai Visi dan Misi serta Tujuan

Organisasi pada tahun 2015-2019

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II adalah :

” TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II YANG AGUNG”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, adalah sebagai berikut:

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Pengadilan Negeri Putussibau .

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II .

c. Meningkatkan kualitas putusan pengadilan Negeri Putussibau Kelas II .

PERENCANAAN KINERJA


d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Putussibau Kelas

II .

adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system Peradilan melalui

proses peradilan yang pasti dan, transparan dan akuntabel;

2. Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan Perkara melalui

pemanfaatan Tekhnologi Informasi;

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan;

4. Terwujudnya playanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Dengan diinformasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh

organisasi dalam memenuhi visi dan misi untuk kurun waktu jangka menengah dan

memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai

mengingat tujuan strategis yang hendak dicapai Pengadilan negeri Putussibau Kelas II

adalah sebagai Berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah:

a. Persentase Perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan;

b. Persentase Perkara Perkara Perdata dan Pidana yang yang diselesaikan tepat

waktu;

c. Persentase penurunan sisa Perkara Perdata dan Pidana;

d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Huku Banding, Kasasi dan

PK;

e. Persentase Perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi;

f. Index responden percari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan;

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

indicator untuk pengukuran capaian sasaran ini adalah:


a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;

c. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara

lengkap dan tepat waktu;

d. Persentase putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

(Acces To Justice)

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan;

b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan;

c. Persentase Pecari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan

Bantuan Hukum (POSBAKUM)

4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

a. Persentase putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Empat sasara strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II yang mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat

rincian dan kegiatan. Adapun kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah sebagai

berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program peningkatan manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian Perkara, tertib Administrasi

Perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap Peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dalam

melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Output dari kegiatan pokok ini adalah:

1. Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat


Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan Tepat Waktu (Base

Line).

Sub output yang dilaksanakan antara lain adalah:

a. Penyelesaian Pos Bantuan Hukum

b. Penyelesaian Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat

pertama dan banding yang tepat waktu

c. Penyelesaian Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan

melaluinpembebasan biaya Perkara (Prodeo)

Sub output yang dilaksanakan antara lain:

- Penyelesaian Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

- Penyelesaian Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat

pertama dan Banding yang tepat waktu

- Penyelesaian Perkara Peradilan umum yang diselesaikan melalui

pembebasan biaya Perkara Prodeo

Adapun sasaran Strategis dalam program dan kegiatan pada tahun 2018 adalah

sebagai berikut:

Perencanaan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Terwujudnya Proses

Peradilan Yang Pasti

Transparan dan

Akuntabel

a. Persentase Sisa Perkara Yang

Diselesaikan:

− Perdata

− Pidana

100%

b. Persentase Perkara Yang diselesaikan

Tepat waktu

− Perdata

− Pidana

92%

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara:

− Perdata

25%


− Pidana

d. Persentase Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum

− Banding

− Kasasi

− PK

80%

e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang

Diselesaikan Dengan Diversi 30%

f. Index Responden Pencari Keadilan Yang

Puas Terhadap Layanan Peradilan

95%

2 Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi Putusan yang Diterima

Oleh Para Pihak Tepat Waktu 90%

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan

Melalui Mediasi 3%

c. Persentase Berkas Perkara Yang

diajukan Banding, Kasasi, dan PK

secara lengkap dan tepat waktu

95%

d. Persentase berkas Perkara yang

menarik perhatian masyarakat yang

dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputus

85%

3 Meningkatnya akses

peradilan masyarakat

miskin dan

terpinggirkan

a. Persentase Perkara prodeo yang

diselesaikan 100%

b. Persentase Perkara yang diselesaikan

diluar Gedung Pengadilan (zetting plat) 0%

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan

Tertentu yang mendapat Layanan

Bantuan Hukum (POSBAKUM)

90%


4 Meningkatnya

Kepatuhan Terhadap

Putusan Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara Perdata

Yang ditindak Lanjuti Dengan

(Eksekusi)

20%

Adapun anggaran yang tersedia pada Pengadilan Negeri Putussibau kelas II pada

tahun 2018 untuk sub output diatas adalah :

Kegiatan Anggaran

No Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp)

1 Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui

sidang diluar gedung pengadilan 0

2

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan

ditingkat pertama dan banding secara tepat

waktu

Rp.61.992.000

3 Layanan Pos Bantuan Hukum Rp.24.000.000

4 Perkara peradilan umum yang diselesaikan

melalui pembebasan biaya Perkara Rp.1.500.000


Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan

strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja

merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak

dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,

melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja

organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

Tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian

indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat

apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat

beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga

beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini. Rincian tingkat capaian

kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

AKUNTABILITAS

KINERJA


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

CAPAIAN (%)

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana

100% 100% 100%

b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu

92% 93,22% 101%

c. Persentase penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana

25% 47% 188,8%

d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK

80% 92,78% 115,98%

e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi

30% 56,25% 187,5%

f. Index responden Pencari keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

95% 90,30% 95,05%

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu

90% 100% 111%

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

3% 0% 0%

c. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

90% 100% 111%

d. Persentase berkas Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam

85% 95,34% 112%


waktu 1 hari setelah diputus

3. Meningkatnya akses peradilan masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

100% 0% 0%

b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

0% 0% 0%

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

90% 100% 111%

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

20% 0% 0%

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II Tahun 2018

mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas,

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2018, Pengadilan

Negeri Putussibau Kelas II telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi

tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan,

diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan dan

Akuntabel

Pada sasaran Strategis / Kinerja Utama Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,

Transparan dan Akuntavel di atas mempunyai 6 (enam) indikator kinerja yaitu:

a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan :

Prosentase sisa Perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah sisa

Perkara Tahun 2017 sebanyak 36 Perkara yang terdiri dari 7 Perkara Perdata

Gugatan dan 28 Perkara Pidana dan 1 Perkara Pidana Khusus Anak, dimana pada

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 data sisa Perkara Tahun 2017

adalah 31 Perkara yang terdiri dari 2 Perkara Gugatan, 28 Perkara Pidana dan 1

Perkara Pidana Khusus Anak, yang menyebabkan jumlah sisa Perkara 2017 berubah


dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun sebelumnya disebabkan oleh

disidangkannya kembali Perkara Perdata Gugatan tahun 2014 yang telah

diselesaikan melalui Putusan Sela pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II,

selanjutya Perkara tersebut memperoleh Putusan dari Tinggat Kasasi yang

memutuskan untuk menyidangkan kembali Perkara tersebut pada tingkat pertama,

adapun Perkara tersebut adalah:

1. 9/Pdt.G/2014/PN.Pts

2. 10/Pdt.G/2014/PN.Pts

3. 11.Pdt.G/2014/PN.Pts

4. 15/Pdt.G/2014/PN.Pts

5. 16/Pdt.G/2014/PN.Pts

hal ini yang menyebabkan terjadi penambahan jumlah sisa Perkara yang ditangani

pada tahun 2018 dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017.

Adapun penyelesaian sisa Perkara yang ditangani pada tahun 2018 adalah, Perkara

Perdata sebanyak 7 Perkara, Perkara Pidana sebanyak 29 Perkara yang terdiri dari

28 Perkara Pidana Biasa dan 1 Perkara Pidana Khusus anak

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan

sebagai berikut:

NO Indikator Kinerja

Jumlah Perkara

Perkara yang

diseleaikan Realisasi

Target Pencapaian

I Persentase sisa Perkara yang diselesaikan

7

7

100% 100% 100% - Perdata

- Pidana 29 29 100%

Dari tabel diatas Pada Indikator ini kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sudah

dilaksanakan dengan baik dan telah memenuhi Target pencapaian yang telah ditentukan

Pada tahun 2017 Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Sisa

Perkara yang di diselesaikan adalah 100% dan Mencapai target dan dan memenuhi

pencapaian dari target yang ditentukan, dan pada tahun 2018 Realisasi Pencapaian

Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang diselesaikan juga mencapai 100% dan


Mencapai target dan memenuhi pencapaian target yang ditentukan

Berikut adalah Grafik perbandingan antara tahun 2017 dan tahun 2018 tentang Capaian

Kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada Indikator Kinerja Persentase Sisa

Perkara yang di diselesaikan adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2017 Realisasi Kenerja Pengadilan Negeri Putussibau pada Indikator Kinerja

Persentase Sisa Perkara yang di diselesaikan adalah 100% dan pada Tahun 2018

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara

yang di diselesaikan juga mencapai 100% sehingga Pengadilan Negeri Putussibau Kelas

II pada Tahun 2018 menjalankan dengan baik Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara

yang di diselesaikan dengan baik dan dengan pencapaian sangat memuaskan serta

menjaga kinerja atas Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara yang di diselesaikan dari

tahun 2017 hingga 2018

- Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pada Indikator Persentase Sisa Perkara Yang

Di Diselesaikan

Pada Indikator Persentase Sisa Perkara yang di diselesaikan Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II menyelesaian kinerja dengan pencapaian 100% pada realisasi dan

capaian pada Indikator Kinerja ini, dan Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II berhasil

mempertahankan capaian nya yang telah dilaksanaan dengan baik pada tahun

sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya pengawasan yang dilakukan secara rutin dari

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 2018

Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II tahun 2017 dan 2018

Capaian


unsur Pimpinan dan komitmen dari unsur Pihak Terkait dengan Indikator ini Pada

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II untuk menjaga intensitas dan efektifitas

penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II.

Walaupun ditengah kurangnya Jumlah Sumberdaya Manusia yaitu terbatasnya

jumlah Majelis Hakim yang disebabkan oleh jumlah Hakim yang bertugas di Pengadilan

Negeri Putussibau Kelas II yang hanya berjumlah 4 orang, Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II dapat menyelesaikan kinerjanya dengan baik dan memuaskan.

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4

(empat) Lingkungan Peradilan, yang pada pokok Surat Edaran Tersebut adalah:

− Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam

waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan

Perkara tertentu yang penyelesaian Perkaranya memakan waktu lebih dari 5

bulan, maka Majelis Hakim yang menangani Perkara tersebut harus membuat

laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan ditujukan

kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung;

• Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam

waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan

keadaan Perkara tertentu yang penyelesaian Perkaranya memakan waktu lebih

dari 3 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani Perkara tersebut harus

membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan tembusan

ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung;

• Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku terhadap Perkara-Perkara

khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

• Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan Perkara sesuai

dengan jangka waktu di atas, agar memasukkan data Perkara dalam sistem

informasi manajemen Perkara berbasis elektronik tepat waktu.


Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut waktu yang

ditentukan dalam penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat pertama adalah 5

Bulan, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II merupakan Pengadilan Tingkat Pertama

yang harus tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sehingga dalam

penannganan dan penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

harus menjaga ketepatan waktu tersebut.

Jumlah Perkara yang ditangani sepanjang tahun 2018 pada Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II adalah sebanyak 227 Perkara yang terdiri dari, 36 sisa Perkara tahun

sebelumnya, Perkara Tahun berjalan sebanyak 128 Perkara Pidana Biasa, 7 Perkara

Pidana Khusus Anak, 9 Perkara Perdata Gugatan, 12 Perkara Perdata Gugatan

Sederhana, dan 35 Perkara Perdata Permohonan

Adapun jumlah total Perkara yang di yang ditangani oleh Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Perkara Pidana

Pada tahun 2018 capaian persentase Penyelesaian Perkara Pidana pada

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II yang diselesaikan adalah 89,63%

capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase Perkara

pidana yang diselesaikan sebanyak 147 Perkara dan jumlah total Perkara yang

ditangani yang merupakan jumlah total dari sisa Perkara tahun lalu di

bandingkan jumlah Perkara ditangani pada tahun 2018 yaitu 164 Perkara.

Secara keseluruhan jumlah Perkara Pidana yang ditangani dan jumlah

Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2018 dapat dilihat pada table

berikut ini:


Tabel Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

Tahun 2018

Sumber: data SIPP Lokal Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

2. Perkara Perdata

Pada tahun 2018 Pada tahun 2018 capaian persentase Penyelesaian

Perkara Perdata pada Pengadilan negeri Putussibau Kelas II yang

diselesaikan adalah 96,82% capaian tersebut diperoleh dari perbandingan

realisasi persentase Perkara Perdata yang diselesaikan sebanyak 61 Perkara

dan jumlah total Perkara yang ditangani yang merupakan jumlah total dari sisa

Perkara tahun lalu di bandingkan jumlah Perkara ditangani pada tahun 2018

yaitu 63 Perkara

Secara keseluruhan jumlah Perkara Perdata yang ditangani dan jumlah

Perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Putussibau Kelas

II Tahun 2018

NO BULAN PERKARA YANG MASUK/DITANGANI

PUTUS SISA

1 Sisa tahun lalu 7

2 Januari 9 6 10

3 Februari 2 4 8

4 Maret 12 13 7

5 April 3 1 9

6 Mei 8 7 10

7 Juni 1 2 9

8 Juli 11 6 14

9 Agustus 2 7 9

10 September 3 3 9

11 Oktober 3 5 7

12 November 2 7 2

13 desember - - 2

Total 63 61 2


NO BULAN PERKARA YANG

MASUK/DITANGANI PUTUS SISA

1 Sisa tahun lalu 29 28

2 Januari 8 16 21

3 Februari 10 18 13

4 Maret 13 7 19

5 April 11 7 23

6 Mei 8 20 11

7 Juni 10 6 15

8 Juli 29 1 43

9 Agustus 10 23 30

10 September 7 18 19

11 Oktober 10 16 13

12 November 10 7 16

13 desember 9 8 17

TOTAL 164 147 17



sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian (%)

1. Persentase Perkara :

- Perdata - Pidana - Realisasi Perkara

Yang diselesaikan secara tepat waktu

92 %

96,82% 89,63%

93,22%

101%

Berikut adalah Grafik perbandingan antara tahun 2017 dan tahun 2018 tentang Capaian

Kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada Indikator Kinerja Persentase Perkara

Yang Diselesaikan tepat Waktu:

No

INDIKATOR PERKARA

YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

TERGET REALISASI

2017 2018 2017 2018

Perkara Perdata 90% 92% 91,35% 96,82%

Perkara Pidana 90% 92% 83,42% 89,63%

Total Persentase Penyelesaian Perkara

90% 92% ,87% 93,22%

Total Pencapaian Kinerja 96% 101%

Dari perbandingan pencapaian dari Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang

Diselesaikan tepat Waktu diatas, terjadi peningkatan Kinerja Pada Pengadilan Negeri

0

20

40

60

80

100

120

Perdata Pidana Pencapaian

Perbandingan Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2017 dan 2018

Tahun 2017 Tahun 2018


Putussibau Kelas II dimana Peningkatan ini sangat siknifikan dari tahun 2017 Pengadilan

Negeri Putussibau Kelas II belum mencapai Kinerja pada Indikator Indikator Kinerja

Persentase Perkara Yang Diselesaikan tepat Waktu secara maksimal, pada tahun 2017

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II belum mampu memenuhi target yang ditentukan

, realisasi kierja pada tahun 2017 adalah sebesar 87% dari target 90% Perkara yang

diselesaikan tepat waktu. Sehingga capaian dari Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

hanya mencapai 96%

Sedangkan pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau pada Indikator

Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan tepat Waktu, Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II menjalankan Kinerjanya dengan sangat baik dimana realisasi kinerja

sebesar 93,22% dari target yang ditentukan sebesar 92% Perkara yang diselesaikan

tepat waktu, sehingga Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II berhasil melebihi target

yang ditentukan pada tahun 2018 dimana capaian kinerja Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II mencapai 101%

- Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pada Indikator Kinerja Persentase Perkara

Yang Diselesaikan tepat Waktu

Pada Indikator Persentase Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang

Diselesaikan tepat Waktu, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II menyelesaian

kinerja dengan pencapaian 93,22% pada realisasi pelaksanaan kinerja dan

capaian kinerja mencapai 101% pada Indikator Kinerja ini, dan Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II berhasil meningkatkan capaian nya yang telah dilaksanaan

dengan baik pada tahun sebelumnya dimana pada tahun sebelumnya

penyelesaian Perkara secara tepat waktu hanya mencapai 87% dan pada tahun

2018 meningkat menjadi 93,22% dan melebihi target yang di tentukan pada

Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan tepat Waktu, hal ini

dikarenakan komitmen dan perencanaan yang matang dalam pelaksanaan

persidangan dengan ditepkan dan dipatuhinya perencana court calender yang

berlaku pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, hal ini bertujuan untuk

meminimalisir pelasksanaan agenda dalam persidangan berjalan dengan lama

dan tidak tertata, dengan adanya pemberlakuan court calender pada Pengadilan


Negeri Putussibau Kelas II Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang

Diselesaikan tepat Waktu dapat dilaksanakan dengan baik .

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

a. Peresentase Penurunan Sisa Perkara

Sasaran Persentase penurunan sisa Perkara pada tahun 2018 adalah salah

satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor:192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016

tentang Penetapan reviu Indikator Kinerja Utama mahkamah Agung R.I.

Persentase penurunan sisa Perkara ditargetkan 25 %. Penurunan sisa

Perkara adalah jumlah sisa Perkara tahun berjalan dikurangi sisa Perkara tahun

sebelumnya dibagi dengan sisa Perkara tahun sebelumnya yakni sisa Perkara tahun

berjalan Tahun 2018 adalah sebanyak 19 Perkara yang terdiri dari 2 Perkara

Gugatan dan 17 Perkara Pidana, sedangkan sisa Perkara yang ditangani pada tahun

2017 sebanyak 36 Perkara yang terdiri dari 7 Perkara Perdata Gugatan dan 28

Perkara Pidana dan 1 Perkara Pidana Khusus Anak, dimana pada Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2017 data sisa Perkara Tahun 2017 adalah 31 Perkara

yang terdiri dari 2 Perkara Gugatan, 28 Perkara Pidana dan 1 Perkara Pidana Khusus

Anak, yang menyebabkan jumlah sisa Perkara 2017 berubah dari Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun sebelumnya disebabkan oleh disidangkannya kembali

Perkara Perdata Gugatan tahun 2014 yang telah diselesaikan melalui Putusan Sela

pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, selanjutya Perkara tersebut

memperoleh Putusan dari Tinggat Kasasi yang memutuskan untuk menyidangkan

kembali Perkara tersebut pada tingkat pertama, adapun Perkara tersebut adalah:


7. 10/Pdt.G/2014/PN.Pts

8. 11.Pdt.G/2014/PN.Pts

9. 15/Pdt.G/2014/PN.Pts

10. 16/Pdt.G/2014/PN.Pts


Dari data diatas dapat disimpulkan terjadi penurunan jumlah sisa Perkara tahun

2018 dan sisa Perkara tahun 2018 dimana tahun 2017 sisa Perkara sebanyak 36 Perkara

sedangkan tahun 2018 sebanyak 19 Perkara

Berikut adalah table pencapaiaan dari Indikator Persentase Penurunan Sisa

Perkara pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II:

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Presentase Penurunan Sisa Perkara Perdata dan Pidana

- Tahun 2017 - Tahun 2018

25 % 47,22%

36 19

188,8%

Perbandingan kinerja pada Indikator Persentase Penurunan Sisa Perkara antara tahun

2017 dan tahun 2018, dimana pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

belum berhasil memenuhi target pada Indikator Persentase Penurunan Sisa Perkara dan

pencapaian pada tahun 0% sedangkan pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II berhasil memenuhi target pencapaian pada Indikator Persentase Penurunan Sisa

Perkara pada realisanya mencapai 188,8%,

0%

50%

100%

150%

200%

capaian Kinerja

Indikator Persentase Penurunan Sisa Perkara

2017 2018


No

INDIKATOR PERSENTASE PENURUNAN

SISA PERKARA

TERGET JUMLAH SISA PERKARA

2017 2018 2016 2017 2018

20% 25% 22 36 19

Total Persentase Penurunan sisa berkara dari tahun sebelumnya

20% 25% - 0% 47%

Total Pencapaian Kinerja - 0% 188,8%

- Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pada Indikator Kinerja Persentase

Penurunan Sisa Perkara

Pada Indikator Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara, Pengadilan

Negeri Putussibau kelas II telah menjalankan kinerjanya dengan sangat baik dan

bahkan meningkatkan realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Persentase

Penurunan Sisa Perkara pada tahun 2018, dimana Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II berupaya meningkatkan ketepatan waktu dan ketepatan dalam hal

penanangan Perkara adapun wujud dari usaha Pengadilan Negeri Putussibau

kelas II ini dengan memberlakukannya konsep persidangan yang terjadwal

dengan baik dalam hal penanganannya dengan adanya Court Calender pada

pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dan adanya komitmen dari Majelis Hakim

yang menangani Perkara untuk mewujudkan program one day one minut sehingga

segala konsep baik Berita Acara persidangan dan Putusan tertata dan tertib waktu

dan sesuai dengan Court Calender, dengan adanya program Court Calender

tersebut, membuat Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II berhasil menurunkan

jumlah sisa Perkara pada tahun 2018 dan meminimalisir proses Persidangan yang

berlarut larut di karenakan kurangnya kesiapan aparatur yang terlibat dalam

proses persidangan baik dari Intern Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

(Majelis Hakim, Panitra Pengganti) maupun dari ekstern (Jaksa Penuntut Umum).

d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II membuat

komitmen dengan menargetkan dalam Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang


Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK sebesar 80% dan

dalam pelaksanaannya, Pada Tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

menangani Perkara dengan jumlah yang akan dirincikan berikut ini:

1. Perkara Pidana


Perkara Pidana yang ditangani pada tahun 2018 terdiri dari jumlah keseluruhan

Perkara yang terdiri dari sisa Perkara tahun 2017 dan Perkara Pidana yang

ditangani pada tahun 2018, adapun jumlah Perkara yang ditangani oleh

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

Tahun 2018


Dari data jumlah Perkara Pidana yang ditangani pada data diatas, jumlah

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sepanjang

Tahun 2018 adalah 164 Perkara dan dari jumlah Perkara yang ditangani

tersebut 146 Perkara telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II, adapun pada tahun 2018 Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II ada 3 Perkara yang mengajukan Banding 3 Perkara yang

Mengajukan Kasasi dan tidak ada Perkara yang mengajukan PK perkara

tersebut adalah sebagai Berikut :

1. 5/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts

NO BULAN PERKARA YANG

MASUK/DITANGANI PUTUS SISA

1 Sisa tahun lalu 29 28

2 Januari 8 16 21

3 Februari 10 18 13

4 Maret 13 7 19

5 April 11 7 23

6 Mei 8 20 11

7 Juni 10 6 15

8 Juli 29 1 43

9 Agustus 10 23 30

10 September 7 18 19

11 Oktober 10 16 13

12 November 10 7 16

13 desember 9 8 17

TOTAL 164 147 17



3. 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pts

Dan Perkara Pidana yang mangajukan Kasasi adalah :



3. 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pts

2. Perkara Perdata


Perkara Pidana yang ditangani pada tahun 2018 terdiri dari jumlah keseluruhan

Perkara yang terdiri dari sisa Perkara tahun 2017 dan Perkara Perdata yang

ditangani pada tahun 2018, adapun jumlah Perkara yang ditangani oleh

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Putussibau Kelas

II Tahun 2018

NO BULAN PERKARA YANG MASUK/DITANGANI

PUTUS SISA

1 Sisa tahun lalu 7

2 Januari 9 6 10

3 Februari 2 4 8

4 Maret 12 13 7

5 April 3 1 9

6 Mei 8 7 10

7 Juni 1 2 9

8 Juli 11 6 14

9 Agustus 2 7 9

10 September 3 3 9

11 Oktober 3 5 7

12 November 2 7 2

13 desember - - 2

Total 63 61 2 Sumber: data SIPP Lokal Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

Dari data jumlah Perkara Perdata yang ditangani pada data diatas, jumlah

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sepanjang

Tahun 2018 adalah 63 Perkara dan dari jumlah Perkara yang ditangani tersebut

61 Perkara telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II


adapun pada tahun 2018 Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II ada 7 Perkara yang mengajukan Banding 2 Perkara yang Mengajukan

Kasasi dan tidak ada Perkara yang mengajukan PK

perkara tersebut merupakan perkara yang ditangani pada tahun 2014 dan telah

melewati proses proses Persidangan Kasasi pada Mahkamah Agung Republik

Indonesia atas putusan sela Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dan di

sidangkan Kembali sesuai keputusan Kasasi Mahkamah Agung Republik

Indonesia, adapun Perkara yang mengajukan Banding tersebut adalah sebagai

Berikut:



3. 10/Pdt.G/2014/PN.Pts

4. 11/Pdt.G/2014/PN.Pts

5. 13/Pdt.G/2014/PN.Pts

6. 15/Pdt.G/2014/PN.Pts

7. 16/Pdt.G/2014/PN.Pts

Dan Perkara Perdata yang mangajukan Kasasi adalah :

1. 12 Pdt.G/2014/PN.Pts

2. 17 Pdt.G/2014/PN.Pts

Pada Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum,

Banding, Kasasi, dan Pada PK Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dapat dihitung dari

jumalah perkara yang telah diselesaikan pada Pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas

II yaitu berjumlah 208 Perkara yang terdiri dari 147 Perkara Pidana dan 61 Perkara

Perdata sedangkan jumlah total Perkara yang mengajukan Upaya Hukum adalah 15

Perkara yang terdiri dari 3 Perkara Pidana yang mengajukan Banding , 3 Perkara Pidana

yang Mengajukan Kasasi, sedangkan pada Perkara Perdata 7 Perkara Perdata yang

mengajukan banding, dan 2 Perkara yang mengajukan Kasasi maka dari total

keseluruhan Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah 193 Perkara.


Adapun Realisasi dan Pencapaian Kinerja dalam Indikator Kinerja Persentase Perkara

Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK adalah sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian%

1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

- Jumlah Putusan

perkara

- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

- Upaya Hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

80% 92,78%

208

193

10 5 0

115,98%

Dari data tabel diatas, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada realisasi

kinerjanya Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum,

Banding, Kasasi, dan PK mencapai 92,78% dengan demikian Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II telah mencapai target yang ditentukan pada tahun 2018 yaitu 80%

dan capaian atas kinerja Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan

Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK mencapai 115,98%.

Perbandingan Perbandingan kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Perkara

Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK antara tahun 2017 dan

tahun 2018 mengalami penurunan pada capaian kinerja pada Indikator Kinerja

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK.

Pada tahun 2017 capaian Kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

mencapai 128% sedangkan pada tahun 2018 hanya mencapai 115%, berikut adalah

grafik perbandingan capaian kinerja Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK:


No

Indikator Kinerja Persentase Perkara

Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK

Target Capaian Realisasi

1 2017 75% 96% 128%

2 2018 80% 92,78% 115%

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Kinerja Persentase Perkara

Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK

Pada Tahun 2018 Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK pada Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II telah terpenuhi dan melebihi target yang ditentukan yaitu 80%

pada tahun 2018, pada capaian kinerjanya Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

pada tahun 2018 mencapai 115%, keberhasilan pencapaian kinerja ini merupakan

wujud dari manajerial pelaksanaan persidangan yang dilakukan oleh unsur yang

berkaitan dengan persidangan dalam pelaksanaan persidangan mengenai waktu

dan ketepatan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang

menangani Perkara, selain itu juga program yang dibuat oleh Mahkamah Agung

Republik Indonesia dan berbagai macam pelatihan hukum serta diklat yang

bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya Hakim yang

105

110

115

120

125

130

Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK:

2017 2018


bertugas memutus suatu perkara, pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

program yang dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berbagai

macam pelatihan hukum serta diklat selalu di ikuti oleh Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II dengan usulan usulan peserta diklat yang diajukan oleh

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, selain itu factor intern berupa fasilitas

perpustaaan merupakan penunjang bagi Hakim yang bertugas di Pengadilan

Negeri Putussibau Kelas II, demi menggali pertimbangan hukum dan putusan

yang akan di buat dengan ketersediaannya materi-materi kajian hukum dan

Jurisprodence yang tersedia pada perpustakaan Pada Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II guna menunjang pemahaman dan kajian untuk mewujudkan

kepastian hukum atas putusan-putusan yang menjadi Produk Hukum Pengadilan

Negeri Putussibau Kelas II

e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Sasaran Indikator Kinerja Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang

Diselesaikan Secara Diversi pada tahun 2018 adalah salah satu hasil reviu

Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09

November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah

Agung R.I

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II menangani 16

Perkara Pidana Anak dimana pada Perkara Pidana Khusus Anak tersebut 9

Perkara diselessaikan secara diversi, pada persentase pencapaai kinerja Indikator

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi, Pengadilan

Negeri Putussibau Kelas II menetapkan Target sebesar 30%, maka jumlah

realisasi pada Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan

Secara Diversi sebesar 56,25% sedangkan capaian kinerja yang berhasil

dilaksanakan Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II adalah 187,5% berikut

adalah tabel data pada Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang

Diselesaikan Secara Diversi:


No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian

(%)

1. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

- jumlah perkara anak yang dislesaikan secara diversi

- Jumlah perkara pidana anak

30 % 56,25%

9

16

187,5 %

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada Indikator Persentase Perkara Pidana

Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi pengadilan Negeri Putussibau Kelas II berhasil

memenuhi target yang ditentukan dan juga menyelesaikan kinerja Indikator Persentase

Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi dengan sangat baik sehingga

pencapapain kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 187,5%

Selain dapat memenuhi target dan melaksanakan kinerja dengan baik Pengadilan

Negeri Putussibau Kelas II juga berhasil meningkatkan kinerja pada Indikator Persentase

Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi dari tahun 2017 dimana pada

tahun 2017 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II melaksanakan Indikator Persentase

Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi dengan realisasi pelaksanaan

kinerja sebesar 21% dari target 25% yang ditentukan dan dengan pencapaian sebesar

84% dengan demikian pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Putussibau kelas II belum

berhasil memenuhi target kinerja yang ditentukan, sedangkan pada tahun 2018

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah melaksanakan Kinerja pada Indikator

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi melebihi dari target

yang ditentukan , berikut adalah grafik perbandingan kinerja pada Indikator Persentase

Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II antara tahun 2017 dan 2018


No

Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang

Diselesaikan Secara Diversi

Target Realisasi Capaian

1 2017 25% 21% 84%

2 2018 30% 56,25% 187,5%

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Persentase Perkara Pidana

Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah Berhasil memenuhi capaian

dari kinerja Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara

Diversi dengan sangat baik, hal ini dikarenakan meningkatnya kemampuan dari

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dengan lebih meningkatnya

kemampuan dalam menangani Perkara Pidana Anak dimana meningkatnya

jumlah hakim yang telah mengikuti diklat mengenai Perkara Pidana Anak sehingga

pencapaian Kinerja pada Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang

Diselesaikan Secara Diversi dapat meningkat dan memenuhi target kinerja yang

ditentukan.

0

50

100

150

200

Capaian

Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi

2017 2018


f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Sasaran Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan

Peradilan tahun 2018 adalah salah satu hasil reviu Indikator Kinerja yang telah

disesuaikan dengan keputusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor

192/KMA/SK/XI/2016 Tanggal 09 November 2016 Tentang Penetapan Reviu Indikator

Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuai dengan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari

2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit

Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun

2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan

Pelayanan Publik. Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II melakukan Penyusunan Index

Kepuasan kepada responden para pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II dengan Rincian sebagai berikut, jumlah responden yang di survey

adalah sebanyak 100 orang hasil dari survei tersebut, Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II memperoleh tingkat kepuasan sebanyak 90,30% dengan katogori sangat baik,

namun belum memenuhi target yang ditentukan sebesar 95% sehingga pencapaian

yang dilaksanakan sebesar 95,05% Perhitungan tersebut berdasarkan pada hasil

Analisa terhadap 9 (Sembilan) ruang lingkup.

Adapun data pencapaian kinerja pada Indikator Index Responden Pencari

Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II adalah:


1. Index responden Pencari keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

95 % 90,30%

95,05%

Adapun capaian kinerja pada indikator Indikator Index Responden Pencari

Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Putussibau

berhasil di tingkatkan secara siknifikan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun


sebelumnya hanya mencapai 74,92% dan pada tahun 2018 adalah 90,30% berikut

adalah grafik perbandingan realisasi dan pencapaian Indikator Index Responden

Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2017 dan tahun 2018

No

Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang

Diselesaikan Secara Diversi


1 2017 90% 74,92% 82%

2 2018 95% 90,30% 95,05%

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Index Responden Pencari

Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pada indikator Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan

Peradilan, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II belum dapat memenuhi target yang

ditentukan, yaitu sebesar 95% dari seluruh dari 100 responden yang disurvei, akan tetapi

pada realisasinya Pengadilan negeri Putussibau Kelas II berhasil memperoleh Index

kepuasan dari masyarakat pencari keadilan sebesar 90,30%, realisasi ini dapat menjadi

tolak ukur bahwa pelayanan Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah di jalan kan

dengan baik, selain itu Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II berhasil meningkatkan

index kepuasan masyarakat pencari Keadilan dari tahun 2017 yang hanya mencapai 74%

peningkatan index kepuasan masyarakat pencari keadilan ini sangat signifikan karena

mencapai 16,30% peningkatan, dari tahun lalu.

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada tahun 2018 telah berbenah dan

membenahi rungang lingkup yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat,

diantaranya upaya meningkatkan fasilitas pada meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) sehingga masyarakat pengguna pelayanan pada Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II dapat dilayani dengan prima, selain itu aspek edukasi dan pengawasan yang

dilakukan oleh Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II juga

memegang andil dalam meningkatnya pola pelayanan prima dengan petugas yang

cekatan dan sigap melayani masyarakat pencari keadilan, selain itu petugas PTSP juga


dituntut untuk menerapkan pola pelayanan yang mengedepankan prinsip 3S (senyum,

sapa, salam) serta adanya moto Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, yaitu PASTI

(Professional, Amanah, Sopan santun, Tepat waktu dan Ikhlas)

Sasaran Strategis 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Peyelesaian Perkara

Pada sasaran Strategis / Kinerja Utama Peningkatan Efektivitas Pengelolaan

Penyelesaian Perkara di atas memiliki 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Sasaran Kinerja Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun

2018 adalah salah satu hasil reviu Indikator Kinerja yang telah diseuaikan dengan Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016

tanggal 09 November 2016 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama

Mahkamah Agung R.I.

Presentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu ditargetkan

90%. Prsentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah jumlah isi

putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dibagi dengan Jumlah putusan yang

terdiri dari Jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah 208

Perkara sedangkan jumlah Perkara yang telah di putus pada tahun 2018 adalah 208

Perkara, dengan demikian jumlah realiasasi kinerja pada Indikator Kinerja Presentase Isi

Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu adalah 100%.

Berdasarkan data diatas maka jumlah capaian kinerja pada Indikator Kinerja

Presentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu dapat dilihat pada

tabel berikut:


1. Presentase Isi Putusan yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

- Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu

- Jumlah Putusan

90 % 100%

208

208

38.810

111 %


Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II berhasil menjalankan Kinerjanya

pada Indikator Kinerja Presentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat

Waktu dengan sangat baik dan berhasil menyelesaikan target yang telah ditentukan yaitu

sebesar 90%, selain itu, Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II berhasil

mempertahankan kinerjanya pada Indikator Kinerja Presentase Isi Putusan Yang

Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu dimana tahun 2017 Pengadilan negeri Putussibau

Kelas II pada realiasasi kinerjanya mencapai 100% dan capaian kinerja pada Indikator

Kinerja Presentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu mencapai

111% dan pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II juga menyelesaikan

kinerjanya dan berhasil merealisasi kinerjanya sebesar 100% dan melampaui target

sebesar 90% dan berhasil menyelesaikan capaian kinerja pada Indikator Kinerja

Presentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu sebesar 111%

No Presentase Isi Putusan Yang

Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu


1 2017 90% 100% 111%

2 2018 90% 100% 111%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Presentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat

Waktu

2017 2018


- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Kinerja Presentase Isi Putusan

Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Pada Indikator Kinerja Presentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak

Tepat Waktu, keberhasilan pengadilan Negeri Putussibau Kelas II memenuhi dan

menjalankan kinerja nya sesuai target yang ditentukan bertolak ukur pada telah

tertatanya Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada bagian yang berkaitan dengan

persidangan baik dari bagian Kepanitraan, maupun Hakim, telah meiliki batas waktu

maksimal pelaksanaan setiap kegiatan dalam pelaksanaan persidangan, dimana pada

setiap bagian tersebut menjalankan tupoksinya sehingga hambatan yang menyebabkan

terlambatnya putusan diterima oleh para pihak dapat diminimalisir bahkan ditiadakan,

selain itu adanya pengawasan yang dijalankan dalam meningkatkan kualitas ketepatan

waktu pelaksanaan setiap tupoksi atas SOP yang berkaitan dengan Persidangan dan

penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II.


Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Ditargetkan 3 %. Prsentase

perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang diselesaikan

melalui mediasi dibagi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi terdiri dari jumlah

perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 0 perkara dan jumlah perkara yang

dilakukan Mediasi sebanyak 26 perkara yang terdiri dari 14 Perkara Gugatan dan 12

perkara Gugatan Sederhana sehingga realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Persentase

perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 0%, berikut adalah tabel capaian

kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada Indikator Kinerja Persentase Perkara

Yang Diselesaikan Melalui Mediasi:

No. Indikator Kinerja Targe

t

Realisasi Pencapaian(%)

1. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

- jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi

- jumlah perkara yang dilakukan Mediasi

3 % 0%

0

26

43

0 %



Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Adapun Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah berjalan

dengan baik, namun belum memenuhi target hal ini dikarenakan berbagai aspek baik

internal maupun eksternal dimana pada faktor intern, kurang tersedianya Hakim yang

telah bersertifikat sebagai Hakim Mediator, dimana pada Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II hanya tersedia 2 tenaga Hakim yang telah bersertifikat Hakim Mediator, faktor

ekstenal berkaitan dengan tidak adanya etikat dari para pihak yang bersengketa untuk

menyelesaikan Perkara yang sedang dijalaninya dengan cara berdamai.

c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, PK Secara Tepat

Lengkap Dan Tepat Waktu

Sasaran Persentase Perkara Yang Diajuakn Banding, Kasasi, PK, Secara Lengkap Dan

Tepat Waktu pada tahun 2018 adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah

disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

:192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 Tentang Penetapan Reviu Indikator

Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II menargetkan Indikator

Kinerja Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap

dan tepat waktu ditargetkan 95 %. Persentase berkas perkara yang diajukan banding,

kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu adalah jumlah berkas perkara yang

diajukan banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara lengkap dibagi dengan jumlah

berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang terdiri

dari jumlah berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

secara lengkap dan tepat waktu.

Pada tahun 2018 Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum adalah 15

Perkara yang terdiri dari 3 Perkara Pidana yang mengajukan Banding , 3 Perkara Pidana

yang Mengajukan Kasasi, sedangkan pada Perkara Perdata 7 Perkara Perdata yang


mengajukan banding, dan 2 Perkara yang mengajukan Kasasi, sedangkan berkas

perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah

15 Perkara yang terdiri dari 3 Perkara Pidana yang mengajukan Banding , 3 Perkara

Pidana yang Mengajukan Kasasi, sedangkan pada Perkara Perdata 7 Perkara Perdata

yang mengajukan banding, dan 2 Perkara Kasasi, adapun jumlah realisasi dan capaian

kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada Indikator Kinerja Persentase Perkara

Yang Diajuakn Banding, Kasasi, PK, Secara Lengkap Dan Tepat Waktu dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian(%)

1. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu

- jumlah berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara lengkap

- jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

95 %

100

15

15

105%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada

tahun 2018 realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diajuakn

Banding, Kasasi, PK, Secara Lengkap Dan Tepat Waktu dalam realisasinya berhasil

mencapai kinerja 100% dengan demikian pada pencapaian Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II mencapai 105% karena realisasi kinerjanya Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II berhasil melampaui target 95% pada tahun 2018.

Pencapaian pada tahun 2018 merupakan wujud menjalankan kinerja yang akuntabel

dalam melaksanakan kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diajuakn

Banding, Kasasi, PK, Secara Lengkap Dan Tepat Waktu dimana pada tahun 2017

pengadilan egeri Putussibau Kelas II berhasil memenuhi realisasi Kinerja pada indikator

kinerja ini dengan realisasi sebesar 100% adapun perbandingan capaian kinerja Indikator

Persentase Perkara Yang Diajuakn Banding, Kasasi, PK, Secara Lengkap Dan Tepat

Waktu antara tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut


No

Persentase Perkara Yang Diajuakn

Banding, Kasasi, PK, Secara

Lengkap Dan Tepat Waktu


1 2017 90% 100% 111%

2 2018 95% 100% 105%

Pada diagram dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II pada tahun 2017 dan tahun 2018 berhasil melampaui target yang telah

ditentukan walaupun pada capaian kinerja pada tahun 2018 mengalami penurunan dari

tahun 2017, dimana pada tahun 2017 Pencapaian yang berhasil di capai adalah sebesar

111% dan tahun 2018 hanya mencapai 105% hal ini disebabkan oleh Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II meningkatkan target pada Indikator Persentase Perkara Yang

Diajuakn Banding, Kasasi, PK, Secara Lengkap Dan Tepat Waktu pada tahun 2018

menjadi 95% dimana pada tahun 2017 target yang ditentukan hanya 90% hal ini

bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

dimana dengan meningkatnya target maka akan meningkatkan kinerja yang akan

dijalankan oleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

102

104

106

108

110

112

Capaian

Persentase Perkara Yang Diajuakn Banding, Kasasi, PK, Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

2017 2018



Yang Diajuakn Banding, Kasasi, PK, Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Keberhasilan yang dicapai Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada Indikator

Kinerja Persentase Perkara Yang Diajuakan Banding, Kasasi, PK, Secara Lengkap Dan

Tepat Waktu mencapai 100% dengan kata lain tidak ada berkas perkara Banding, Kasasi

dan PK yang terlambat atau melewati waktu yang telah ditentukan, dalam perencanaan

pelaksanaan Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diajuakn Banding, Kasasi, PK,

Secara Lengkap Dan Tepat Waktu ini Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II selalu

berpedoman kepada Standar Oprasional Prosedur (S.O.P) yang ada pada bagian

kepanitraan Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, karena dengan terlaksananya SOP

sesuai dengan ketentuan maka penyelesaian kinerja dalam hal kelengkapan dan

penyampaian berkas Banding, Kasasi, dan PK dapat di optimalisir ketepatan dan

kelengkapan berkas tersebut serta adanya pengawasan dan kordinasi dari Panitera

pengadilan Negeri Putussibau Kelas II yang pada setiap bulannya mengadakan rapat

Kordinasi dengan Panitra Muda Bagian agar selalu menjaga komitmen pelaksanaan SOP

pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II Khususnya SOP kepanitraan berjalan

dengan baik .

d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat

Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setalah Diputus

Persentase Berkas Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di

Akses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari ditargetkan 85%. Dalam hal ini perkara yang

menjadi perkara yang menarik perhatian di Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II menitik

beratkan pada Perkara Narkotika dan Pidana Khusus Lingkungan Hidup, dimana wilayah

hukum Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II secara geografis terletak pada daerah

bagian perbatasan dimana merupakan akses point peredaran Narkotika Dan Obat-

Obatan Terlarang dari dan menuju Negara lain sehingga masalah Narkotika Dan Obat-

Obatan Terlarang menjadi perhatian khusus pada wilayah hukum Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II, selain itu daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang merupakan wilayah

hukum Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sangat kaya dan banyak terdapat


ekosistem, kekayaan alam berupa hasil hutan, serta keaneka ragaman hayati yang

dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun internasional sehingga yang

menjadi perhatian oleh masyarakat adalah perkara narkotika dan Perkara Pidana Khusus

Lingkungan Hidup. Adapun jumlah perkara yang menjadi perhatian masyarakat pada

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II adalah sebagai berikut:

No Jenis Perkara Jumlah Perkara

1 Narkotika 24

2 Pengerusakan Hutan/Ilegal Loging 18

3 Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar 1

TOTAL 43

Jumlah total Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang ditangani

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II adalah 43 perkara dimana 43 Perkara tersebut

telah diputus oleh Majelis Hakim yang bertugas menangani perkara Tersebut.dimana 41

Perkara diupload dan dipublikasi tepat waktu atau dalam waktu 1 hari atau 1x 24 jam

sejak putusan dibacakan.

Yang menjadi Media Publikasi atas putusan dari setiap perkara yang ditangani

oleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada indikator kinerja Persentase Berkas

Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di Akses Secara Online Dalam

Waktu 1 Hari adalah:

1. Website Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,

3. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II

Adapun realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Berkas Perkara

Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di Akses Secara Online Dalam Waktu

1 Hari adalah sebagai berikut:


No. Indikator Kinerja Target Realisasi %

1. Persentase Berkas Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

- Jumlah putusan perkara Narkotika dan Pidana Khusus Lingkungan Hidup yang diupload tepat waktu

- Jumlah Putusan Yang Menarik Perhatian

85 % 95,34%

41

43

0

112%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Ngeri Putussibau Kelas II telah

menjalankan tugas dan kinerjanya pada indicator kinerja Persentase Berkas Perkara

Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di Akses Secara Online Dalam Waktu

1 Hari dengan sangat baik dan memenuhi dan melampaui target yang telah ditentukan

pada realisasi kinerjanya Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II mencapai 95,34%

dimana hasil ini diperoleh dari jumlah putusan perkara yang menarik perhatian yang telah

terupload dengan tepat waktu (1 Hari) sebanyak 41 perkara, dari 43 perkara yang telah

diputus adapun perkara yang melebihi batas waktu yang ditentukan adalah 2 perkara.

Dari jumlah realisasi diatas maka jumlah capaian kinerja pada indicator kinerja

Persentase Berkas Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di Akses

Secara Online Dalam Waktu 1 Hari adalah 112%

Adapun capaian pada indikator kinerja Persentase Berkas Perkara Yang Menarik

Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di Akses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari pada

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II tahun 2018 meningkat dari tahun 2017, dimana

pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada realisasinya hanya

mencapai 85% dan pada capaian kinerja hanya mencapai 106% dari target yang

ditentukan sebesar 80%, berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan capaian

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dalam indikator kinerja Persentase Berkas

Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di Akses Secara Online Dalam

Waktu 1 Hari tahun 2017 dan tahun 2018:


No

Persentase Berkas Perkara Yang

Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di Akses Secara Online

Dalam Waktu 1 Hari


1 2017 80% 85% 106%

2 2018 85% 95,34% 112%

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Kinerja Persentase Berkas

Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di Akses Secara

Online Dalam Waktu 1 Hari

Jumlah putusan yang menarik perhatian dan telah dipublikasi secara online dalam

waktu 1 hari pada tahun 2018 sebanyak 41 Perkara, sedangkan jumlah putusan yang

menarik perhatian masyarakat pada tahun 2018 adalah 43 perkara dimana 2 perkara

melebihi waktu 1 hari publikasi dimana masalah ketersediaan jaringan internet yang

memadai pada wilayah kabupaten Kapuas Hulu masih menjadi kendala yang harus

dihadapi oleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, akan tetapi Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II mampu menjawab tantangan ini dengan memenuhi target

Pencapaian pada indicator kinerja ini adapun faktor penentu yang menjadi wujud dari

terlaksananya indicator kinerja ini dengan baik pada Pengadilan Negeri putussibau Kelas

II adalah aspek pengawasan dengan ditetapkannya Hakim pengawas SIPP dan

102

104

106

108

110

112

capaian

Persentase Berkas Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Di Akses

Secara Online Dalam Waktu 1 Hari

2017 2018


pengawas SIPP yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II dimana petugas ini memberi kan laporan dan mengkordinasikan

masalah penginputan dan upload serta publikasi putusan dengan Ketua Pengadilan

Negeri Putussibau Kelas II serta unsur pimpinan yang terkait guna meminimalisir

keterlambatan dalam publikasi putusan.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Berdasarkan SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa

Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan Secara Cuma-Cuma dengan dibiayai

oleh Negara melalui DIPA Pengadilan, yang berhak mengajukan Gugatan/Permohonan

berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin)

secara ekonomis, dengan syarat melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala

desa/Lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu

membayar biaya perkara

Adapun perkara perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan

Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti:

1. Gugatan cerai

2. Gugatan hutang piutang

3. Gugatan tanah

4. Permohonan penetapan pengakuan anak diluar perkawinan

5. Permohonan Pengangkatan anak

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II memperoleh DIPA untuk

penanganan Perkara secara Prodeo sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Rupiah) dengan target penanganan perkara Prodeo sebanyak 2 Perkara dengan target

kinerja sebesar 100%,


Akan tetapi pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II tidak menerima

Pengajuan permohonan Perkara secara prodeo oleh masyarakat sehingga realisasi

kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II adalah 0% sehingga capaian kinerja pada

indikator kinerja Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan adalah 0%


(%) 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

- Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

- Jumlah perkara prodeo

100 % 0% 0 0

0 %

− Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Kinerja Persentase Perkara

Prodeo yang Diselesaikan

Pada Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan tahun

2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II tidak berhasil memenuhi target yang

telah ditentukan yaitu sebesar 100% dengan target Penanganan Perkara Prodeo

sebanyak 2 Perkara, adapun factor yang menyebabkan kegagalan tersebut adalah

tidak adanya masyarakat yang mengajukan Gugatan/Permohonan secara prodeo.

Dalam pelaksanaannya Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II melalui Panitera

muda bagian Perdata dan staf selalu memberikan Informasi mengenai penanganan

perkara secara prodeo kepada masyarakat yang mengajukan perkara Perdata pada

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II akan tetapi tidak ada masyarakat yang

mengajukan Gugatan/Permohonan secara Prodeo

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (Zeting Plat)

ditargetkan 0%. Hal ini dikarenakan bangunan khusu Zeting Plat Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II dalam Keadaan Rusak Berat, sehingga tidak ada Perkara yang

diselesaikan di Luar Gedung Utama Pengadilan,


sebagai berikut :



1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

- Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

- Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan

0 % 0%

0

0

0 %

− Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Kinerja Persentase Perkara

Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Ketidak berhasilan pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar

Gedung Pengadilan disebabkan oleh bangunan zetingplat Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II mengalami rusak berat dan tidak ketersediaannya anggaran perbaikan untuk

merenovasi bangunan tersebut, bangunan zetingplat Pengadilan negeri Putussibau

Kelas II terakhir kali di renovasi pada tahun 1987 setelah itu tidak pernah di renovasi lagi

sehingga bangunan tersebut mengalami rusak parah.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan

Hukum (Posbakum)

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum

(POSBAKUM) ditargetkan 90 %. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

Mendapat Layanan Hukum adalah Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

Mendapat Layanan Hukum dibagii dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

terdiri dari Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan

POSBAKUM adalah sebanyak 7 Perkara Pidana, pelayanan hukum tersebut berupa

pendampingan Penasehat hukum pada Perkara Pidana tersebut.

Adapun jumlah realisasi kinerja pada indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (POSBAKUM) diperoleh dari jumlah

pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

(POSBAKUM) yang dilayani, sehingga realisasi pelaksanaan kinerja pada indikator


kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum

(POSBAKUM) adalah 100% dengan pencapaian sebesar 111%.

Jumlah realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (POSBAKUM) dapat dilihat pada

tabel berikut ini:


(%)

1. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum

- Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum

- Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

90 % 100% 7

7

111%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah

melaksanakan kinerja pada indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan

Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (POSBAKUM) secara maksimal dan telah

memberikan pelayanan secara prima pada masyarakat pencari keadilan yang masuk

kategori miskin dan terpinggirkan, sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

− Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Kinerja Persentase Pencari

Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (POSBAKUM)

Adapun faktor yang menunjang keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja Persentase

Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Hukum (POSBAKUM) ini

adalah telah tersedianya layanan POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II dengan dasar hukum kesepakatan pada 1 (satu) orang tenaga penasehat hukum

yang hadir pada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sesuai dengan jadwal pelayanan


hukum yang telah ditentukan dalam perjanjian, selain itu faktor lainnya adalah

ketersediaan dana dari anggaran DIPA pada Pengadilan Negeri Putussibau yang

diperuntukkan untuk pelayanan POSBAKUM tersebut sebesar Rp 24.000.000,- (dua

puluh empat juta Rupiah)

Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

a. Persentase Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II menargetkan 20% pada

Indikator kinerja Persentase Persentase Putusan Perkara Perdata yang

Ditindaklanjuti (dieksekusi) adapun jumlah perkara perdata yang telah diputus oleh

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II sebanyak 24 Perkara yang terdiri dari 12

Perkara Gugatan dan 12 Perkara Gugatan sederhana, adapun jumlah Putusan yang

telah berkekuatan Hukum Tetap adalah sebanyak 15 Perkara yang terdiri dari 3

Perkara Gugatan dan 12 perkara Gugatan sederhana hal ini dikarenakan pada tahun

2018 jumlah perkara Perdata yang yang mengajukan upaya hukum Banding

sebanyak 7 Perkara dan Kasasi sebanyak 2 Perkara

Pada tahun 2018 tidak ada Putusan perkara yang ditindak lanjuti

(dieksekusi) atau dengan kata lain realisasi pada indikator kinerja Persentase

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 0%

sehingga pada pencapaian kinerjanya pengadilan Negeri Putussibau Kelas Ii tidak

memenuhi target yang ditentukan adapun data dari indikator Persentase Persentase

Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Target Realisasi %

1. Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

- jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti

- Jumlah putusan perkara yang sudah BHT

20 % 0%

0

15

0%


Jumlah capaian kinerja pada indikator kinerja ini mengalami Penurunan dari tahun

2017 dimana pada tahun 2017 jumlah realisasi kinerja pada indikator kinerja

Persentase Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

mencapai 8% persen dari 15% yang ditargetkan sehingga jumlah capaian kinerja

pada indikator kinerja Persentase Persentase Putusan Perkara Perdata yang

Ditindaklanjuti (dieksekusi) mencapai 53%, jumlah penurunan ini dapat dilihat dari

grafik perbandingan berikut ini:

No

Persentase Putusan Perkara Perdata

yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)


1 2017 15% 8% 53%

2 2018 20% 0% 0%

− Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pada Indikator Kinerja Persentase Putusan

Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Adapun faktor yang menyebabkan ketidak berhasilan Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II dalam Pencapaian pada indikator kinerja ini adalah tidak adanya

permohonan eksekusi dan juga masih adanya upaya hukum pada sebagian putusan

perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II.

0%

20%

40%

60%

Capaian

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

2017 2018


B. REALISASI ANGGARAN.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai

target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai,dan

Belanja Barang dan Belanja Modal.

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum meliputi Belanja Barang.

Pada akhir tahun 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah

menyelesaikan tanggung jawab beserta laporan keuangan sesua dengan aturan.

Adapun seluruh capaian tujuan tersebut bisa digambarkan dengan analisis

keuangan sebagai berikut:

1. Pengiriman Laporan Keuangan melalui SAIBA (Sistem Informasi

Akuntansi Berbasis Akrual)

Setiap bulan yaitu tepatnya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II telah mengirimkan laporan keuangan

berupa LPJ bendahara pengeluaran Dipa 01 dan Dipa 03 serta LPJ bendahara

pengeluaran melalui aplikasi SAIBA.

2. Prosentase (%) penyerapan Anggaran

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II Tahun 2018, Nomor: DIPA-005.01.2.400194/2018 dan

Nomor. DIPA-005.03.2.400195/2018 serta laporan Realisasi Anggaran (LRA)

SAIBA Bulan Desember 2018, pagu dan realisasi anggaran perprogram

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II adalah sebagai berikut:

NO. PROGRAM ALOKASI REALISASI S/D 31 DESEMBER 2017

PROSENTASE (%)

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Rp.2.997.578.000 Rp.2.932.523.215 98,49%


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Rp.55.000.000 Rp.53.630.000 97,51%

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Rp.87.492.000 Rp.81.563.380 93,22%

Sedangkan rincian berdasarkan unit organisasi Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung RI (DIPA 01) Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.3.032.578.000,- dengan rincian:

NO. URAIAN PAGU REALISASI PROSENTASE

1. Belanja Pegawai Rp.2.125.698.000 Rp.2.115.660.828 99,53%

2. Belanja Barang Rp.851.888.000 Rp.810.862.307 95,89%

3. Belanja Modal Rp.55.000.000 Rp.53.630.000 97,51%

Untuk Unit Organisasi Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

(DIPA 03) Pengadilan Negeri putussibau mendapatkan Pagu Anggaran

Sebesar Rp.87.492.000,-rinciannya sebagai berikut:

3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung RI

Pada Tahun 2018 Penerimaan bukan pajak yang disetor ke kas negara oleh

Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II untuk DIPA 01 sebesar Rp.5.482.476,-

sedangkan untuk DIPA 03 adalah sebesar Rp. 9.984.700,-

4. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Kantor

Dalam DIPA tahun 2018 telah tersedia anggaran untuk penyelenggaraan

operasional dan pemeliharaan perkantoran sebesar Rp.851.888.000,-, seluruh

pagu dalam anggaran ini direalisasikan sebesar Rp.816.862.387. (95,89%),

dengan demikian untuk indikator ini sudah mencapai target yang telah di tetapkan.

NO. URAIAN PAGU REALISASI PROSENTASE

1. Belanja Barang Rp 87.492.000 Rp. 81.563.360 93,22%


A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Putussibau Kelas

II Tahun 2018 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat

dipertanggung jawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan

yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

Tahun 2018 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan,

namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan

untuk tahun 2019.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian

kinerja di Pengadilan Negeri Putussibau Kelas IIpada tahun 2018 diuraikan sebagai

berikut:

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah

tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan

tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku

dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II pada

tahun 2018 adalah:

• Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi

telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum

memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.

Penyelesaian perkara pada tahun 2018 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik.

Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun

2017 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2018 dan telah memenuhi target.

P E N U T U P


• Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II tahun 2018 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah

mencapai target.

• Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan

aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja

tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat

proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan

tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau

hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II diantaranya :

• Kurang memadainya jumlah Hakim yang bertugas pada Pengadilan Negeri

Putussibau Kelas II dimana Jumlah hakim yang bertugas pada Pengadilan

Negeri Putussibau Kelas II adalah 4 Orang tenaga Hakim yang terdiri dari 1

Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II dan 1 orang Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Putussibau kelas II dimana dari jumlah tersebut hanya

dapat membentuk 2 majelis hakim pada setiap penanganannya dari 2 majelis

hakim tersebut pelaksanaan dirasa tidak maksimal karena 2 Majelis hakim

tersebut tidak dapat menangani perkara dalam waktu bersamaan

• Target peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun

2018 belum terealisasi seluruhnya disebabkan adanya upaya perlawanan

hukum dari pihak-pihak berperkara.

• Sarana jaringan internet di Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II tidak

memadai, hal ini dikarenakan ketersediaan jaringan Internet di Kabupaten

Kapuas Hulu masih sangat terbatas, hal ini memperlambat kinerja

Pengadilan Negeri Putussibau kelas II dalam hal Publikasi dan keterbukaan

informasi melalui website


B. SARAN - SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar

atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi

kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah:

• Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya

sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

• Melakukan koordinasi dengan semua elemen pegawai dan pimpinan agar

meningkatkan kinerjanya.


Daftar Lampiran

• Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Putussibau

• Matrik Reviu Kedua Rencana Strategis Kinerja 2015 – 2019

• Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri putussibau Kelas II tentang

Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2017

LAMPIRAN - LAMPIRAN

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- Perdata - Pidana

Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya

Panitera Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

b. Persentase perkara :

- Perdata

- Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Catatan :

• perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)

• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan


Laporan Tahunan

c. Persentase penurunan sisa perkara:

- Perdata - Pidana

Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan


Laporan Tahunan

Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Jumlah Perkara yang ada x 100%

Tn.1− Tn

Tn.1 x 100%

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan x 100%

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

• Banding

• Kasasi

• PK

Catatan :

• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK

• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan


Laporan Tahunan

e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

• Banding

• Kasasi

• PK

Catatan :

• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK

• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan


Laporan Tahunan

f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Catatan:

Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban


Laporan Tahunan

g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Panitera Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan

a. Persentase Isi Putusan

Yang Diterima Oleh para

pihak Tepat Waktu


Laporan Tahunan

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Jumlah Putusan Perkara x 100%

Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi

Jumlah Perkara Pidana Anak x 100%

x 100% Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu

Jumlah Putusan

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Jumlah Putusan Perkara x 100%


b. Persentase Perkara yang

Diselesaikan melalui

Mediasi

Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Jumlah perkara Narkotika dan Ilegal Loging Yang di upload tepat waktu

umlah perkara Narkotika dan Ilegal Loging Yang diputus


Laporan Tahunan

3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan


Laporan Tahunan

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Catatan :

• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan


Laporan Tahunan

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi x 100%

x 100%

Jumlah berkas perkara yang diajukan bandingkasasi dan PK secara lengkap

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding,kasasi dan PK

Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo x 100%

Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan

x 100%

x 100%

• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Catatan :

• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)


Laporan Tahunan

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap


Laporan Tahunan

x 100%

x 100%

MATRIK REVIU KEDUA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019

Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Meningkatkan kepercayaan publik kepada Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II

NO

Tujuan

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA STRATEGIS

Uraian Indikator

Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019

Program Kegiatan Indikator

Kegiatan

Target Anggaran

1 Terwujudnya Proses

Peradilan Yang pasti,

Transparan dan

Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana

b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan

tepat waktu

c. Persentase penurunan

sisa perkara : - Perdata - Pidana

d. Persentase perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi

-%

-%

-%

-%

-%

-%

-%

-%

100%

90%

20%

75%

100%

92%

25%

80%

100%

94%

30%

85%

Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

Program

Peningkatan

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

-

• Perkara Peradilan Umum yang diselesaikanditingkat pertama dan banding secara tepat waktu

-

-

• Perkara Peradilan Umum yang diselesaikanditingkat pertama dan

100%

92%

25%

80%

Rp.61.992.000

- PK e. Persentase Perkara

Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi

f. Index responden Pencari keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

-%

-%

-%

-%

25%

90%

30%

95%

35%

100%

Manajemen

Peradilan Umum

-

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

-

banding secara tepat waktu

30%

95%

2 Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan


a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu


c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

d. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat

- %

-%

- %

- %

- %

-%

- %

- %

90 %

2%

90%

80%

90 %

3%

95 %

85 %

90 %

4%

100 %

90 %

Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

-

Program

Peningkatan

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

-

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

• Perkara

Peradilan

Umum yang

diselesaikan

ditingkat

pertaa dan

banding

secara tepat

waktu

• Perkara

Peradilan

Umum yang

diselesaikan

ditingkat

pertama dan

banding

90%

3%

95%

85%

Rp.7.000.000

Rp.3.700.000

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Manajemen

Peradilan Umum

secara tepat

waktu

-

3 Meningkatnya akses

peradilan masyarakat

Miskin dan

Terpinggirkan

a. Prosentase perkara Prodeo yang diselesaikan

b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

c. Persentase Pencari

Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

- %

- %

- %

- %

- %

- %

100%

0%

85 %

100%

0 %

90 %

100%

0 %

95 %

Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

• Perkara

peradilan

umum yang

diselesaiaka

n melalui

pembebasan

biaya

perkara

• Jumlah

Perkara

yang

diselesaikan

melalui

sidang diluar

gedung

pengadilan

• Jumlah

Pelaksanaan

Pos Bantuan

Hukum

100%

0%

90%

Rp.1.500.000

-

Rp.24.000.000

4 Meningkatnya

Kepatuhan Terhadap

Putusan Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

- %

- %

15%

20%

25%

- - - 20%

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II

NOMOR: W17-U7/72/KP.04.5/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekertaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 pada tanggal 12 November 2018 Tentang Penyampaian LKJiP Tahun 2018 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

b. Bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Nomor W17-U/2511/OT.01.2/12/2018 pada tanggal 26 Desember 2018 Tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2018 Dan Penyampaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

c. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II Tahun 2018 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

d. Bahwa yang Namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2986 Tantang Peradilan Umum;

4. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;

5. Peraturan Presiden Nomor:13 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kepanitraan Mahkamah Agung;

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Mahkamah Agung Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Daftar Isisan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II;

Memperhatikan : Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekertaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 pada tanggal 12 November 2018 Tentang Penyampaian LKJiP Tahun 2018 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II

Pertama : Menunjuk yang Namanya terlampir dalam Surat Keputusan Ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II tahun 2018;

Kedua : Tim kerja Menjalankan Tugas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan dengan baik penuh tanggung jawab

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan:

Arsip

Lampiran :KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II NOMOR : W17-U7/72/KP.04.5/I/2019 TANGGAL : 8 Januari 2019

NO NAMA /NIP JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1 Saputro Handoyo,S.H.,M.H. Nip. 19780911 200212 1 002

Ketua Pengadilan Negeri Putussibau

Kelas II Pelindung/Penasehat

2 Ali Rahman S.H,M.H

Nip.19690804 199003 1 005 Panitera

Koordinator Administrasi Teknis

3 Petrus Dobai

Nip. 19620105 1988503 1 001 Sekretaris

Koordinator Administrasi Umum

4 Ahmad Fahri,S.H

Nip.19900202 201403 1 002 Ka.Sub.Bag.PTIP Sekretaris

5 Retno Wardani , S.H

Nip.19880330 201101 2018 Pan.Mud.Pidana Anggota

6 Gincai

Nip.19700224 199003 1 001

Pan. Mud Perdata Anggota

7 Jutinianus,S.H.

19830701 200805 1 001 Pan.Mud Hukum Anggota

8 I.Putu Sudiartha

19691227 199303 1 003 Ka.Sub. Bag Umum

dan Keuangan Anggota

9 Abdul Aziz , S.H

Nip.19840130 201212 1 001

Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan

Ortala Anggota

Documents

KATA PENGANTAR - pn-putussibau.go.id 2018 KIRIM.pdf · Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018 Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. halaman i KATA PENGANTAR Puji dan Syukur