KATA PENGANTAR - Perpustakaan BAPPENASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/101217...KATA PENGANTAR . Buku Pedoman Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan Tahun

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2009 disusun sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan Program Revitalisasi Perkebunan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam mendukung tertib administrasi dan teknis. Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan telah memasuki tahun ke III, dalam mendukung perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman kelapa sawit, karet dan kakao melalui pola kemitraan dan non kemitraan (indivdual). Pada akhri tahun 2008 ini pelaksaan program revbun telah mendapat dukungan dari 14 bank pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan program revbun ini diharapkan sebagai percepatan pelaksanaan pengembangan perkebunan, terbukanya wilayah-wilayah pengembangan baru mendukung peningkatan kesejahteraan petani khsusnya petani perkebunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah dimaksud. Semoga pedoman ini dapat digunakan oleh sktaholder terkait untuk mempercepat pelaksanaan program revitalisais perkebuan.

Jakarta, Desember 2009 Direktur Jenderal Perkebunan,

Achmad Mangga Barani NIP. 19490612 197503 1 001

Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan: kelapa sawit, karet, kakao ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii I. PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1 2. Tujuan 3

II. PELAKSANAAN KEGIATAN 4

1. Ruang Lingkup 4 2. Pelaksana Kegiatan 6 3. Lokasi Kegiatan 6 4. Target Pengembangan 10

III. PEMBIAYAAN KEGIATAN 12 IV. PENGENDALIAN, MONITORING DAN 13 PELAPORAN

1. Pemeriksaan 13 2. Monitoring Evaluasi 13

3. Pelaporan 13 V. PENUTUP 15

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2010

PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN (KELAPA SAWIT, KARET DAN KAKAO)

Direktorat Jenderal Perkebunan

DEPARTEMEN PERTANIAN Jakarta, Desember 2009

Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan: kelapa sawit, karet, kakao 1

I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang

Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan.

pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil.

Pilihan komoditi kelapa sawit, karet dan kakao dalam Program

Revitalisasi Perkebunan didasarkan beberapa pertimbangan, antara lain : (1) komoditi yang dikembangkan mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai sumber pendapatan masyarakat, (2) komoditi yang dikembangkan mempunyai prospek pasar, baik pasar dalam negeri maupun ekspor, (3) mampu menyerap tenaga kerja baru, serta (4) mempunyai peranan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2005

pengembangan 3 komoditi ini mampu menyerap tenaga kerja yang besar, yaitu pengembangan tanaman kelapa sawit 2,7 juta kepala keluarga (KK), pengembangan tanaman karet 1,4 juta kepala keluarga (KK) dan pengembangan tanaman kakao 500 ribu kepala keluarga (KK). Disamping itu, dari total ekspor komoditi perkebunan yang memberikan nilai sebesar US$ 10,9 milyar, sekitar 70% berasal dari ekspor komoditas kelapa sawit, karet dan kakao. Prospek pasar ketiga komoditas tersebut sangat cerah, baik untuk pasar ekspor maupun dalam negeri. Upaya untuk mengembangkan 3 komoditi tersebut tentunya akan dapat meningkatkan peran penting komoditi


tersebut dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja maupun penerimaan devisa ekspor.

Upaya pengembangan komoditas perkebunan dihadapkan pada

berbagai kendala, antara lain : (1) produktivitas tanaman yang rendah dibawah potensi normal, karena banyak tanaman tua dan rusak dengan bahan tanaman asalan, (2) industri hilir di dalam negeri yang kurang berkembang, sehingga ekspor dalam bentuk produk primer, (3) tidak tersedia lagi pendanaan khusus untuk perkebunan, serta (4) adanya berbagai kebijakan yang kurang mendukung pembangunan perkebunan, seperti diberlakukannya berbagai pungutan yang memberatkan iklim investasi. Kendala-kendala tersebut tentunya perlu diupayakan secara terpadu melalui berbagai kegiatan yang terkait.

Landasan hukum pengembangan perkebunan melalui program

Revitalisasi Perkebunan adalah: a. Peraturan Menteri Petanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006

tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan;

c. Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Menteri Keuangan/Dirjen Perbendaharaan dengan 16 Bank Pelaksana (PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT BUKOPIN, PT BNI, PT BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sumatera Barat/Bank Nagari, BPD Riau, BPD NAD, BPD Papua, PT Bank Niaga, PT Bank Agro, Bank Mega, Bank Artha Graha, PT BII, dan BPD Kalimantan Timur,).


2. Tujuan

Tujuan Program Revitalisasi Perkebunan adalah : a. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui

pengembangan perkebunan. b. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan

pengembangan industri hilir berbasis perkebunan. c. Meningkatkan penguasaan ekonomi nasional dengan mengikutsertakan

masyarakat dan pengusaha lokal. d. Mendukung pengembangan wilayah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Revitalisasi

Perkebunan di atas, maka Ditjen Perkebunan telah mengalokasikan Kegiatan pendukung melalui biaya APBN, yang meliputi kegiatan berikut ini : a. Kabupaten bertujuan untuk pembinaan dan pengawalan pelaksanaan

Program Revitalisasi Perkebunan dimasing-masing kabupaten. b. Dana Dekonsentrasi

Dana Dekonsentrasi dialokasikan untuk : • koordinasi, sinkronisasi dan pengawalan ditingkat provinsi; • Biaya honor dan operasional TKP an PLP-TKP; • Biaya rehabilitasi bangunan untuk mendukung Program Revitalisasi

Perkebunan.


II. PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Ruang Lingkup Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Revitalisasi Perkebunan, Pemerintah telah mengalokasikan pendanaan melalui dana APBN untuk kegiatan Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam Pengawalan Pelaksanaan Perluasan, Peremajaan dan Rehabilitasi mendukung Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet dan Kakao), sebagai berikut :

a. Pusat Kegiatan Pengawalan oleh Pusat meliputi : (1) Penyiapan, penyusunan dan pembahasan pedoman standar teknis berikut

penggandaannya. (2) Penyelenggaraan pertemuan koordinasi oleh Tim Koordinasi Nasional,

pertemuan koordinasi pelaksanaan program yang menghadirkan seluruh pelaku terkait (Pusat/Provinsi/Kabupaten, lembaga penelitian, lembaga pembiayaan, instansi terkait di Pusat serta mitra kerja)

(3) Kunjungan lapang dalam rangka pembinaan, koordinasi program revitalisasi perkebunan ke provinsi, pengawalan pelaksanaan kegiatan baik di tingkat provinsi dan kabupaten, pelaksanaan evaluasi serta fasilitasi pendampingan dalam rangka pengawalan secara teknis untuk penerapan teknologi.

(4) Penyediaan dukungan sarana pengolah data dan administrasi seperti komputer dan printer, ATK/bahan komputer, fotocopy, pengiriman surat dan lain-lainnya.

(5) Penyusunan dan pembahasan laporan akhir.


b. Provinsi Kegiatan Pengawalan oleh Provinsi meliputi : (1) Penyiapan, penyusunan dan pembahasan petunjuk pelaksanaan

(JUKLAK) berikut penggandaannya. (2) Penyelenggaraan pertemuan koordinasi pelaksanaan program yang

menghadirkan seluruh pelaku terkait di tingkat provinsi (Nara sumber Pusat, lembaga penelitian, lembaga pembiayaan, instansi terkait di Provinsi, Kabupaten serta mitra kerja)

(3) Kunjungan lapang dalam rangka mensosialisasikan program revitalisasi perkebunan ke kabupaten, pengawalan pelaksanaan kegiatan baik di tingkat kabupaten dan kecamatan, pelaksanaan evaluasi serta dalam rangka konsultasi/koordinasi ke Pusat.

(4) Penyediaan dukungan administrasi seperti fotocopy, pengiriman surat dan lain-lainnya.

(5) Penyusunan dan pembahasan laporan akhir. (6) Rehabilitasi Bangunan dalam rangka mendukung Program Revitalisasi

Perkebunan.

c. Kabupaten Kegiatan Pengawalan oleh Kabupaten meliputi : (1) Penyiapan, penyusunan dan pembahasan petunjuk teknis (JUKNIS)

berikut penggandaannya. (2) Penyelenggaraan pertemuan koordinasi pelaksanaan program yang

menghadirkan seluruh pelaku terkait di tingkat kabupaten (Nara sumber Pusat/lembaga penelitian, lembaga pembiayaan, instansi terkait di Kabupaten, mitra kerja).


(3) Kunjungan lapang dalam rangka pengawalan pelaksanaan kegiatan baik di tingkat kecamatan dan desa, dalam rangka konsultasi/koordinasi ke Provinsi dan Pusat, serta dukungan pelaksanaan seleksi calon petani calon kebun/lahan (CP/CL).

(4) Penyediaan dukungan administrasi seperti fotocopy, pengiriman surat dan lain-lainnya.

(5) Penyusunan dan pembahasan laporan akhir.

2. Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Program Revitalisasi Perkebunan ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari Tim Teknis dan Tim Koordinasi. Di Tingkat Pusat disamping Tim tersebut kegiatan Program Revitalisasi ini juga berkoordinasi dengan TP3P (ditingkat Provinsi) dan TP3K (ditingkat Kabupaten).

3. Lokasi Kegiatan Lokasi Kegiatan Tugas Pembantuan Kabupaten dalam rangka pengawalan dan pelaksanaan program Revitalisasi Perkebunan terdapat di 27 provinsi, 133 kabupaten dengan rincian pada tabel sebagai berikut :


Tabel 1. Lokasi Rencana Persiapan, Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2010

No Provinsi Kabupaten Areal (Ha) 1 NAD 1 Aceh Timur 1.000 2 Nagan Raya 1.000 3 Aceh Singkil 1.000

2 Sumut 4 Langkat 500 5 Asahan 500 6 Tapanuli Selatan 500 7 Mandailing Natal 17.700 8 Labuhan Batu 500 9 Nias 500

3 Sumbar 10 Pesisir Selatan 7.438 11 Pasaman 500 12 Sawah Lunto 250 13 Pariaman 500 14 Pasaman Barat 500 15 Solok Selatan 500

4 Riau 16 Rokan Hulu 500 17 Pelalawan 500

5 Jambi 18 Muaro Jambi 1.683 19 Batanghari 500 20 Tebo 1.200 21 Bungo 500 22 Sarolangun 500 23 Tanjung Jabung Barat 500 24 Tanjung Jabung Timur 500 25 Merangin 500


No Provinsi Kabupaten Areal (Ha) 6 Babel 26 Bangka 500 27 Belitung 500 28 Belitung Timur 500

7 Sumsel 29 Musi Banyuasin 2.000 30 Banyuasin 1.000 31 OKU Timur 500 32 Ogan Ilir 1.000 33 OKI 1.000 34 Muara Enim 1.500 35 Musi Rawas 1.000

8 Lampung 36 Tulang Bawang 500 37 Lampung Tengah 500 38 Lampung Selatan 500

9 Bengkulu 39 Bengkulu Utara 1.000 40 Bengkulu Selatan 1.000 41 Seluma 1.000 42 Kaur 1.000

10 Banten 43 Pandeglang 500

11 Jabar 44 Cianjur 500 45 Garut 500

12 Jatim 46 Blitar 500

13 Kalbar 47 Kapuas Hulu 1.250 48 Sintang 2.819 49 Sekadau 1.000 50 Ketapang 2.500


No Provinsi Kabupaten Areal (Ha)

51 Sanggau 1.250 52 Sambas 1.000

14 Kalteng 53 Kotawaringin Barat 1.000 54 Kotawaringin Timur 1.000 55 Seruyan 1.000 56 Lamandau 1.000 57 Sukamara 1.000 58 Katingan 1.000 59 Kapuas 500 60 Barito Selatan 1.000 61 Barito Utara 1.000 62 Barito Timur 1.000 63 Gunung Mas 1.000 64 Pulang Pisau 500 65 Murung Raya 1.000 66 Kota Palangka Raya 1.000

15 Kalsel 67 Balangan 500 68 Tapin 1.000 69 HSS 500 70 HST 500 71 Kota Baru 2.000

16 Kaltim 73 Berau 1.600 74 Pasir 8.784 75 Kutai Timur 8.784 76 Nunukan 1.000

17 Sulut 77 Bolmong 500


No Provinsi Kabupaten Areal (Ha) 18 Sulteng 78 Parigi 500 79 Poso 500 80 Buol 1.000

19 Sulsel 81 Luwu Utara 500 82 Pinrang 500 83 Enrekang 500 84 Sinjai 500

20 Sultra 85 Konawe Utara 2.000 86 Kolaka 500

21 Maluku 87 Maluku Tengah 300

22 Papua 88 Jayapura 500 89 Keerom 500

23 Papua Barat 90 Manokwari 500 91 Sorong 2.000

24 Malut 92 Halmahera Barat 500

4. Target Pengembangan

Kegiatan penanaman pada pengembangan Revitalisasi Perkebunan direncanakan dilaksanakan mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Target pengembangan program revitalisasi perkebunan adalah seperti tabel 2 berikut.


Tabel 2. Target Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2009 (Ha) No Tanaman Kegiatan 2009 1. Kelapa sawit Perluasan 120.000

Peremajaan 5.0002. Karet Perluasan 0.000

Peremajaan 10.0003.

Kakao Perluasan 31.900Peremajaan 20.000Rehabilitasi 60.000

Intensifikasi 65.000 Jumlah Perluasan 151.900

Peremajaan 35.000Rehabilitasi 60.000

Intensifikasi 65.0000 TOTAL 331.900

Target yang tercantum pada tabel diatas merupakan proyeksi dari

dukungan dana dari perbankan dimana sampai dengan saat ini telah disepakati oleh 16 Bank untuk menyediakan dana sebesar Rp 38,4 tiliyun dengan proyeksi sampai dengan tahun 2009 telah disepakati penyaluran pembiayaan sebesar Rp 5,04 triliyun.


III. PEMBIAYAAN KEGIATAN Pada tahun 2010 terdapat dua kegiatan yaitu :

1. Kegiatan pembinaan, pengawalan, koordinasi dan sosialisasi yang terkait

dengan Program Revitalisasi Perkebunan pada tahun 2010 merupakan fasilitasi dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk meningkatkan peran aktif instansi terkait, petani dan perbankan dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan bersumber dari : a. Kegiatan Pengawalan dan penilaian kebun oleh Pusat, Provinsi dan

Kabupaten bersumber dari dana APBN. b. Kegiatan Provinsi dan Kabupaten yang memerlukan sharing dari

APBD Provinsi dan Kabupaten. 2. Kegiatan Lapangan seperti penanaman dan pemeliharaan tanaman

bersumber dari kredit perbankan. 3. Kegiatan rehabilitasi bangunan di 13 Kabupaten sebanyak 13 unit, (satu

unit per kabupaten) dari dana APBN.


IV. PENGENDALIAN, MONITORING DAN PELAPORAN 1. Pemeriksaan Melalui fasilitasi pembiayaan dari APBN Menteri Keuangan dan / atau Menteri Pertanian, sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan atas realisasi penyaluran dan penggunaan pinjaman pendanaan Kredit Pengembangan Tanaman Revitalisasi Perkebunan oleh Mitra usaha, Bank Pelaksana dan individu petani peserta. Dalam melaksanakan pemeriksaan Menteri Keuangan dan / atau Menteri Pertanian dapat meminta bantuan aparat fungsional pemeriksa internal atau eksternal.

2. Monitoring dan Evaluasi a. Pemantauan/monitoring dilakukan terhadap penggunaan dana APBN

untuk pengawalan dan pembinaan pembangunan kebun, penyaluran kredit, dan pemanfaatannya secara berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

b. Kegiatan monitoring ini dilakukan oleh Tim Pembinaan

Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat secara berkala (maksimal setiap 3 bulan).

3. Pelaporan

a. Pelaksana tugas menyampaikan laporan bulanan penggunaan dana

APBN dalam rangka memfasilitasi penyaluran kredit Program Revitalisasi Perkebunan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Perkebunan dan


Kepala Pusat Pembiayaan dengan tembusan kepada Menteri Koodinator Bidang Perekonomian, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua BAPPENAS, Gubernur, Bupati/Walikota terkait paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya;

b. Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan menyampaikan laporan

triwulan mengenai perkembangan penggunaan dana APBN dalam pembangunan fisik di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pembiayaan setiap tanggal 5 tiga bulan berikutnya;

c. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan menyampaikan

laporan bulanan progres pelaksanaan lapangan baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang dihadapi kepada Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan setiap tanggal 5 bulan berikutnya.


V. PENUTUP

Pedoman Umum ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan pengembangan perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan yang pembangunannya dilaksanakan dengan menggunakan fasilitasi kredit perbankan.

Diharapkan Provinsi maupun Kabupaten dalam waktu yang tidak

terlalu lama telah menerbitkan petunjuk pelaksanaan (oleh provinsi) dan petunjuk teknis (oleh kabupaten). Hal yang sangat strategis ini akan sangat membantu keberhasilan program.

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Program Revitalisasi

Perkebunan harmonisasi hubungan antar instasi terkait memegang peranan yang penting, oleh karenanya dari tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dapat menciptakan hal dimaksud, sehingga akan mempermudah kerjasama, koordinasi antar instansi dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

Jakarta, Desember 2009,

Direktorat Jenderal Perkebunan

Documents

KATA PENGANTAR - Perpustakaan BAPPENASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/101217...KATA PENGANTAR . Buku Pedoman Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan Tahun