KATA PENGANTAR - gorontalokab.go.idPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya yang baru swsuai dengan perubahan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan

hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 ini

dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah

bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan

salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 ini

disusun berdasarkan adanya penyesuaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan

tugas, fungsi dan tata kerjanya yang baru swsuai dengan perubahan SOTK Baru dan

Evaluasi Tim internal mengenai tujuan, sasaran dan indikator kinerja pelaksanaan program

dan kegiatan dapat lebih terukur dan terarah untuk mencapai outcome yang diharapkan.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program

dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan

pelaksanaan pembangunan dibidang Kependudukan Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga untuk Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam upaya mewujudkan

kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean

Covernment) di Kabupaten Gorontalo.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan

saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini dimasa

mendatang.

Limboto, Januari 2019

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN GORONTALO

MUHTAR TAUFIK SALEH NUNA, S.STP, ME

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c NIP. 19781205 199711 1 001


DAFTAR ISI

Kata Pengantar …………………………………………………………..………….……………………..…. i

Daftar Isi……………………………………………………………………………………………………….… ii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………… 1

A. Latar Belakang ……………..……………………………………………………………….. 1

B. Gambaran Singkat Organisasi ………….………………………………………………. 2

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi …………………………………………………. 2

D. Struktur Organisasi …………………………………………………………………………. 3

E. Aspek Strategis …………….………………………………………………………………… 5

F. Permasalahan Utama ……………………………………………………………………… 5

G. Sistematika Penyajian ……………………………………………………………………… 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA ……….……………………………………………………………… 8

A. Rencana Strategis ………………………………………………………………………….. 8

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ………….…………………………………………… 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………….…….…………………………………… 15

A. Capaian Kinerja Organisasi ………………..………………………………………….. 15

B. Analisis Capaian Kinerja ……..……………..………………………………………….. 17

C. Hambatan dan Masalah …………………………………………………………………. 39

D. Langkah-Langkah Antisipatif …………………………………………………………… 39

E. Realisasi Keuangan ………..……………………………………………………………… 39

BAB IV PENUTUP ……………………………………………….…….…………………………………… 42

A. Kesimpulan ……………………….……………..………………………………………….. 42

B. Saran ………………………..…………………………………………………………………. 42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

2. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018

3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018

4. Evaluasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan Good Governance, kebijakan umum

pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil

(result orlented government). Salah satu azas penyelenggaraan Good Governance

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas

akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya

diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah disusun

sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2018

dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun

2016-2021 sekaligus sebagai alat kendala dan pemacu peningkatan kinerja setiap

unit organisasi di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Gorontalo serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan

masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kineraj

tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Instruksi Preisden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.


B. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan. Salah satu

perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan

pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan pembagian urusan pemerintahan

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas berdampak pada perubahan Stuktur

Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti pembagian urusan

pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum pada Lampiran

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Dampak dari hal tersebut salah

satunya adalah terjadi perubahan stuktur organisasi pada Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah dibagi menjadi 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, sehingga terhitung mulai Tahun 2017 Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana berdiri sendiri sesuai dengan pembagian

kewenangan antara urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Gorontalo serta Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 47 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas

Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Gorontalo maka Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo mempunyai kedudukan,

tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati.


2. Tugas pokok

Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan KByaitu membantu Kepala

Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap pengendalian

penduduk keluarga berencana dan pengendalian penduduk.

3. Fungsi

Fungsi pokok Dinas Pengendalian PendudukdanKeluarga Berencana Kabupaten

Gorontalo yaitu :

1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugasnya ;

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;

4. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 47 Tahun 2016, dalam

menjalankan Tupoksi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

di bantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris,2 (dua) Kepala Bidang dan 2 (dua) orang

Kepala Sub Bagian serta 6 (enam) Orang Kepala Seksi yang dapat dilihat pada

struktur di bawah ini :

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2. Sekretaris Badan membawahi :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Kepala Bidang Pengendalian, Penyuluhan dan Penggerakan Penduduk

membawahi :

Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan

Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Data Informasi Keluarga

Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga

Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Kader Keluarga

Berencana

4. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :

Kepala Seksi Bina Kesertaan Ber-KB dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja dan Kesehatan Reproduksi


Kepala Seksi Bina Keluarga Balita dan Lanjut Usia

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo

mempunyai stuktur organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Gorontalo

D

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan dan

Keuangan

UPTD UPTD

BIDANG PENGENDALIAN, PENYULUHAN DAN

PENGGERAKAN PENDUDUK

Seksi Bina Advokasi dan

Penggerakan

Seksi Pengendalian Penduduk dan

Data Informasi Keluarga

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB,

Kader KB

Seksi Bina Kesertaan Ber-KB dan Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA

Seksi Bina Ketahanan Remaja dan

Kesehatan Reproduksi

Seksi Bina Keluarga Balita dan

Lanjut


E. ASPEK STRATEGIS

Adapun aspek strategis yang berkenaan dengan pengembanan tugas-tugas

dan fungsi tersebut di atas antara lain :

a. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK)

b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata untuk dapat

mengatasi permasalahan pelayanan KB

c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi

dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya

mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu

melahirkan

d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan

keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi

keluarga

e. Penguatan data dan informasi melalui peningkatan kualitas data dan pelaporan

F. PERMASALAHAN UTAMA

1. Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender,

tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan

keputusan untuk ber-KB.

2. Muatan dan pesan advokasi dan KIE belum dipahami secara optimal.

3. Peran tenaga penyuluh lapangan KB dalam konseling KB belum optimal.

4. Kualitas pelayanan KB belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan

ketersediaan dan distribusi alokon di fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan

KB.

5. Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB,

terutama dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Kesehatan.

6. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko

masih rendah.

7. Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-KRR)

belum optimal.


8. Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh

kembang anak masih rendah.

9. Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja

dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

masih rendah.

10. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan

konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

11. Peran Kelompok Ketahanan Keluarga belum optimal dalam memberikan

pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Untuk mempermudah pemahaman terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018, maka penyajiannya disusun berdasarkan

sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

IKTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah,

permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, dan sistem

penyajian laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi tentang rencana jangka menengah organisasi mulai dari Visi, Misi,

Tujuan, Strategi serta Kebijakan.

Disamping itu, menguraikan perjanjian kinerja SKPD yang telah

ditetapkan pada awal tahun anggaran dan revisi perjanjian kinerja pada

pertengahan tahun anggaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja setiap sasaran secara

keseluruhan dan mesti diungkapkan berapa sasaran yang berhasil dan

berapa sasaran yang gagal dicapai.


Diuraikan juga hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap sasaran,

pembandingan data kinerja, faktor penyebab keberhasilan atau

kegagalan pencapaian sasaran, hambatan atau kendala, dan

permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan

diambil serta evaluasi akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang

keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama serta strategi

pemecahan masalah.

DAFTAR LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018

- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018

- Evaluasi Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi

pada hasil, melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja

yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-

tahun sebelumnya.

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Gorontalo merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis

dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala

Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang

dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Gorontalo yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu

dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten

Gorontalo Tahun 2016-2021, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah

Kabupaten Gorontalo, yaitu :

1. Visi

Dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2014-2019, RPJMD Provinsi Gorontalo

Tahun 2012-2017 dan RPJPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2005-2025 serta

memperhitungkan dengan seksama kondisi lingkungan strategis baik internal

(kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan tantangan), serta


memperhatikan kontinuitas pelaksanaan pembangunan maka dirumuskan Visi

Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN GORONTALO GEMILANG

MENUJU MASYARAKAT MADANI”

Pernyataan visi di atas terdiri dari 2 frasa besar yakni : “Terwujudnya

Kabupaten Gorontalo Gemilang” dan frasa “Masyarakat Madani”. Kedua frasa

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang

Kata “terwujudnya” mengandung makna menuju proses perwujudan.

Proses tersebut membutuhkan waktu untuk membentuk wujud, dari kondisi

state of the art (saat ini) ke kondisi state of arrival (kondisi harapan). Jadi

terminologi terwujudnya adalah proses perubahan (change) menuju ke

kondisi yang dicitakan. Kabupaten Gorontalo adalah daerah yang hendak

dirubah dari kondisi kini ke kondisi yang diharapkan. Kata “Gemilang”

adalah hasil suatu pekerjaan hebat, luar biasa, yang menunjukkan kejayaan

dan kemasyhuran yang berbentuk kesejahteraan dan kemandirian rakyat

sebagaimana visi dalam RPJPD 2005-2025 Kabupaten Gorontalo, yaitu

“KABUPATEN GORONTALO SEJAHTERA DAN MANDIRI”. Dengan kata lain

Gemilang berarti sebuah hasil dari proses perubahan yang menggambarkan

kejayaan dan kemasyhuran berupa kesejahteraan dan kemandirian

masyarakat. Kata “GEMILANG” merupakan akronim dari GEnerasi

Membangun Insan CemerLANG.

b. Masyarakat Madani

Adalah kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang masyarakatnya

menjunjung tinggi hak-hak sipil, nilai, norma dan hukum yang ditopang

oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.

2. Misi

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka

bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan


menentukan arah pembangunan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo tersebut di

atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo

Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

a. Menciptakan Sumber Daya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter

Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan

membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas sehingga

kedepannya akan tercipta SDM yang produktif dan kompetitif dengan

karakter yang dilandasi kearifan lokal yang siap menghadapi era globalisasi.

b. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan

Dinamis

Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan akan mengedepankan

sinergitas antar lembaga, serta mendorong partisipasi, transparansi,

responsibilitas, berorientasi hasil, adil, efektif, efisien, akuntabel dan adaptif

terhadap perubahan yang terjadi.

c. Mengoptimalkan Sumber Daya Alam menuju Kemandirian


mewujudkan kemandirian masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan

keunggulan daerah yang kompetitif sehingga menciptakan pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.

d. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan

Lingkungan Hidup


melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis

kependudukan dan lingkungan hidup serta menjadikan pembangunan

berbasis kependudukan sebagai dasar dalam menilai jalannya proses

pembangunan yang berlandaskan pada dimensi pemihakan kepada rakyat

miskin, partisipasi, keberlanjutan, integrasi penduduk dalam perencanaan

pembangunan dan kesetaraan.

e. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah


membangun kemitraan dan inisiatif global partnership dengan lembaga-


lembaga eksternal (lokal, regional, nasional dan global) dalam rangka

mengakselarasi pembangunan di Kabupaten Gorontalo.

Dari 5 (lima) misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021, Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo masuk

pada Misi 4 yaitu Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan

dan Lingkungan Hidup. Untuk mendukung misi tersebut Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo telah menetapkan

hal-hal utama yang harus mendapatkan perhatian untuk pencapaian misi

tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK).

2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata untuk dapat

mengatasi permasalahan pelayanan KB.

3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan

reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam

upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian

ibu melahirkan.

4. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan

keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran

fungsi keluarga.

5. Penguatan data dan informasi melalui peningkatan kualitas data dan

pelaporan

3. Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target

ini merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.

Tujuan sifatnya lebih kongkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik

terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas

bagi organisasi mengenal arah yang akan dituju dalam rangka

mempertahankan eksistensi dimasa datang.


Adapun tujuan yang ingin dilakukan adalah :

a. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk, dengan memperhatikan

peningkatan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP

dengan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksi (rasional, efektif,

dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca

keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan

kontrasepsi.

b. Peningkatan Keluarga Sejahtera, melalui ; peningkatan kualitas dan

kapasitas kelompok ketahanan keluarga dengan pengembangan kebijakan

dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor, tentang KIE dan

konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua,

teman sebaya, tokoh agama (toga)/tokoh masyarakat (toma)/tokoh adat

(toda), sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat

akan pemahaman nilai-nilai pernikahan, dan penanganan kehamilan yang

tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi ; peningkatan

pengetahuan Kesehatan Reproduksi (Kespro) remaja dalam pendidikan,

yaitu peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan

kelompok remaja tentang pengetahuan kespro bagi remaja dan mahasiswa

(Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/PIK-KRR)

dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan positif dalam

meningkatkan status kesehatan, pendidikan, jiwa kepemimpinan, serta

dalam penyiapan kehidupan berkeluarga ; peningkatan peran dan fungsi

keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia.

4. Sasaran

Sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada Tahun 2016 – 2021

dalam rangkaian pengendalian penduduk, keluarga berencana dan

pembangunan keluarga mengacu pada Pembangunan dan Arah Kebijakan

RPJMD2016- 2021, yaitu :

a. Mengendalikan kuantitas penduduk

b. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelompok ketahanan keluarga


5. Strategi

Strategi Keluarga Berencana adalah :

a) Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas

di setiap wilayah dan kelompok masyarakat

b) Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelompok ketahanan keluarga

c) Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksidi

seluruh wilayah kecamatan dan desa

6. Kebijakan

Adapun arah kebijakan adalah :

a) Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah perkotaan dan

pelayanan KB secara mobile di wilayah sulit.

b) Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB)

serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung

penggerakan dan penyuluhan KB.

c) Peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar

sektor, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan

melibatkan orang tua, teman sebaya, toga/toma, sekolah dengan

memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-

nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada

remaja untuk mengurangi aborsi.

d) Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan

kelompok remaja (PIK-KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai

kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan, memperoleh

pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan.

e) Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina

Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian

keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja mereka.

f) Peningkatan kompetensi/kapasitas SDM kader/penyuluh dalam memberikan

KIE dan konseling kepada remaja dan orang tua.

g) Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan

perawatan lanjut usia.


h) Peningkatan komitmen lintas sektor tentang pemahaman pentingnya KB

dan kesehatan reproduksi.

i) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB dalam

peningkatan kesejahteraan keluarga.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan

karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa

yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut

diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan

instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegaitan instansi yang

tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 mengacu pada Dokumen RENSTRA Tahun

2016-2021, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018, dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Perubahan (DPA-P) Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

TABEL 1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2018 dan 2021

No.

Urt. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Tahun 2018

Target

Tahun 2021

1 2 3 4 5

1. Pengendalian Kuantitas

Penduduk

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif

(CPR)

65,25% 67,5%

Cakupan Pasangan Usia Subur

(PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

11,28% 7,19%

Angka Kelahiran pada Perempuan

Usia 15-19 Tahun per 1.000 Kelahiran (ASFR)

52,08

per 1.000 kelahiran

45,52

per 1.000 kelahiran

2.

Terwujudnya Sistem

Administrasi Perkantoran yang Efektif dan Efisien

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran 100% 100%

3. Meningkatnya Kelancaran Tugas-tugas Kedinasan

Tingkat kelancaran tugas-tugas kediasan

100% 100%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang

menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo selaku pengemban amanah masyarakat

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dibuat sesuai

dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 diukur digunakan untuk mengetahui

keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Gorontalo dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun

anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indicator kinerja sasaran, yang

dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021. Sebagaimana yang tercantum

dalam penetapan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada penetapan kinerja Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo Tahun 2018. Secara

khusus pengukuran kinerja dilakukan menurut 3 (tiga) sasaran strategis dengan

5 (lima) indikator kinerja sasaran.


Berdasarkan hasil pengukuran atas sasaran strategis tersebut, rata-rata

capaian kinerja memperlihatkan pencapaian yang sangat memuaskan. Capaian

kinerja untuk 3 sasaran strategis dimaksud rata-rata sebesar di atas 100%.

Adapun untuk Indikator Kinerja ke-3 pada sasaran stategis 1 yaitu menurunnya

angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 Tahun per 1.000 perempuan belum

dapat diukur dikarenakan data realisasi untuk perhitungannya yang biasanya

dilakukan oleh BPS sampai dengan laporan ini dibuat belum tersebut. Jadi tingkat

capaian realisasi untuk indikator kinerja sasaran ke-3 pada sasaran strategis 1

masih belum tersebut datanya. Apabila data tersebut sudah tersedia maka kami

akan melakukan perhitungan dan perbaikan terhadap Laporan Akuntabilitas

Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Gorontalo Tahun 2018.

Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari

sasaran strategis dapat diilustrasikan dalam gambar diagram berikut ini :

SASARAN 1

Pengendalian Kuantitas Penduduk


SASARAN 1


SASARAN 1


B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2018 Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo dapat dijelaskan sebagai

berikut :

TargetTahun2016

RealisasiTahun2016

TargetTahun2017

RealisasiTahun2017

TargetTahun2018

RealisasiTahun2018

ASFR 15-19 TAHUN 56.45% 58.63% 54.26% 81.00% 52.08% 0.00%

56.45% 58.63%54.26%

81.00%

52.08%

0.00%0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

ANGKA KELAHIRAN PADA PEREMPUANUSIA 15-19 TAHUN PER 1.000 PEREMPUAN


TABEL 2

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Sasaran 1 “ PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK “

Indikator Kinerja Sasaran

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Target Reali- sasi

Capaian Target Reali- sasi


Capaian

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif (CPR)

63,75% 78,63% 123,34% 64,50% 80,87% 125,38% 65,25% 80,33% 123,11%

Peserta KB Aktif itu sendiri pada Tahun 2018 mencapai 80,33%

dibandingkan pada Tahun 2017 sebesar 80,87% mengalami penurunan sebesar

0,54% sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2016 yaitu

sebesar 78,63% sehingga terjadi peningkatan sebesar 1,7% pada Tahun 2018.

Upaya pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada

pengendalian kuantitas penduduk melalui Penurunan Angka kelahiran Total =

Total Fertility Rate Kabupaten Gorontalo.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengendalian kuantitas penduduk

adalah peningkatan Contraceptive Prevalence Rate (CPR). Angka pemakaian

kontrasepsi/CPR adalah persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang

menggunakan alat/cara KB. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu

pasangan suami isteri berstatus kawin, isterinya berusia 15-49 tahun, yang sedang

menggunakan alat/cara KB baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang berupa

sterilisasi wanita (MOW), sterilisasi pria (MOP), IUD, Susuk KB (Implant) maupun

Jangka Pendek berupa Kondom, Suntikan, dan Pil.

Pengukuran Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate

= CPR) dilakukan dengan membandingkan jumlah perempuan yang berstatus

kawin usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan semua alat/cara KB dengan

jumlah perempuan usia 15-49 tahun yang berstatus kawin, sehingga secara

matematis rumus untuk menghitung Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) adalah

sebagai berikut :


Berdasarkan Laporan Program KB Nasional Sistem Informasi Kependudukan

dan Keluarga (SIDUGA) Tahun 2018, angka prevalensi pemakaian kontrasepsi

(CPR) Tahun 2018 adalah 80,33%. Jika dibandingkan dengan Target 2018 yang

menggunakan data awalnya adalah hasil SUSENAS, maka pencapaian indikator

kinerja ini adalah sebesar 81,23%. Pencapaian ini diperoleh menggunakan rumus

matematis di atas, sehingga dapat diilustrasikan pencapaian dimaksud yaitu

sebagai berikut :

TABEL 3 Capaian Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

No. P U S Laporan Program KB Nasional (SIDUGA)

Tahun 2018

Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)

80,33%

1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) berumur 15-49 tahun yang sedang ber-KB

60.053 Orang

2. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) berumur 15-49 tahun

74.756 Orang

Dalam rangka tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Pembinaan kesertaan ber-KB melalui penggerakan dalam pelayanan KB baik

secara rutin maupun pada kegiatan moment Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

2. Pembinaan kesertaan ber-KB melalui kelompok ketahanan keluarga.

3. Penyediaan Media KIE dan Advokasi di 19 Kecamatan baik media cetak dan

elektronik.

Jumlah PUS berumur 15-49 tahun yang sedang ber-KB CPR = x 100 Jumlah PUS berumur 15-49 tahun


TABEL 4





Target Reali- sasi



Capaian

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin Ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

14,01% 7,20% 194,58% 12,64% 8,10% 156,05% 11,28% 8,76% 128,77%

Pencapaian Indikator Kinerja Unmet Need pada Tahun 2018 mencapai

8,76% dibandingkan pada Tahun 2017 sebesar 8,10% mengalami penurunan

sebesar 0,66% sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2016

yaitu sebesar 7,20% mengalami penurunan yang sangat drastik yaitu sebesar

1,56%, meskipun realisasi capaian kinerja setiap tahun menurun. Upaya

pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada pengendalian

kuantitas penduduk melalui Penurunan Angka kelahiran Total = Total Fertility Rate

Kabupaten Gorontalo.

Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) didefinisikan

sebagai persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi (TIAL) dan

ingin menjarangkan kelahiran berikutnya (IAD), tetapi tidak memakai alat/cara

kontrasepsi. Wanita yang memerlukan KB dengan tujuan untuk menjarangkan

kelahiran mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan waktu itu,

wanita yang belum haid setelah melahirkan anak yang tidak diinginkan waktu itu

dan wanita lain yang sedang tidak hamil atau belum haid setelah melahirkan dan

tidak memakai kontrasepsi tetapi ingin menunggu dua tahun atau lebih sebelum

kelahiran berikutnya. Wanita yang belum memutuskan apakah ingin anak lagi atau

ingin anak lagi tetapi belum tahu kapan, juga termasuk kelompok ini. Wanita yang

memerlukan KB untuk membatasi kelahiran mencakup wanita hamil yang

kehamilannya tidak diinginkan, wanita yang belum haid dan yang sudah haid

setelah melahirkan anak yang diinginkan, yang tidak diinginkan, yang tidak

memakai kontrasepsi lagi.


Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan

Jumlah Perempuan yang Kebutuhan ber-KBnya Tidak Terpenuhi dengan Jumlah

Pasangan Usia Subur. Ukuran ini digunakan untuk menilai sejauh mana Program

KKBPK telah dapat memenuhi kebutuhan. Apabila Program KKBPK telah berhasil

mengatasi kelompok Unmet Need KB, antara lain dengan pemberian layanan KIE

dan layanan KB maka diharapkan pencapaian kesertaan ber-KB akan meningkat

dan Unmet Need akan menurun.

Secara matematis, rumus perhitungan Unmet Need adalah sebagai

berikut :

Berdasarkan Laporan Program KB Nasional Sistem Informasi Kependudukan

dan Keluarga (SIDUGA) Tahun 2018, angka pencapaian Unmet Need Tahun 2018

adalah 8,76%. Jika dibandingkan dengan Target 2018 yang menggunakan data

awalnya adalah hasil SUSENAS, maka pencapaian indikator kinerja ini adalah

sebesar 128,77%. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

yang ingin menunda kehamilan sebesar 3.401 orang dan jumlah Pasangan Usia

Subur (PUS) yang ingin membatasi kehamilannya sebesar 3.150 orang.

Pencapaian ini diperoleh menggunakan rumus matematis di atas, sehingga dapat

diilustrasikan pencapaian dimaksud yaitu sebagai berikut :

TABEL 5

Capaian Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

No. P U S Laporan Program KB

Nasional (SIDUGA) Tahun 2018

Persentase Unmet Need 8,76%

1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin Anak Ditunda (IAD) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)

6.551 Orang

2. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) berumur 15-49 tahun

74.756 Orang

Jlh perempuan yang kebutuhan ber-KBnya tidak terpenuhi (IAD +TIAL) Unmet Need = x 100 Jumlah PUS


Terdapat beberapa hambatan pencapaian Unmet Need yaitu seiring

bertambahnya umur perempuan karena perempuan yang telah mencapai jumlah

anggota keluarga yang diinginkannya dan mendekati akhir usia reproduksinya,

dikarenakan mereka mengira bahwa mereka tidak lagi memiliki resiko untuk hamil

sehingga berhenti menggunakan kontrasepsi atau tidak menggunakan kontrasepsi

jangka panjang. Oleh karena itu, unmet need untuk membatasi kelahiran dan

resiko kehamilan yang tidak diinginkan menjadi lebih besar pada wanita yang

berusia lebih matang.

Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, maka diperlukan berbagai

insiatif strategi agar unmet need dapat terus diturunkan yaitu melalui :

1. Peningkatkan kualitas advokasi dan KIE pada pemangku kepentingan terhadap

program KKBPK

2. Peningkatan peran mitra dalam rangka perluasan jangkauan dan kualitas

pelayanan KB

3. Pemantapan keterpaduan penggarapan program KKBPK dengan lintas sektor

terkait melalui Program Kampung KB

TABEL 6





Target Reali- sasi



Capaian

Angka Kelahiran pada Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)

56,45/ 1.000

perem-puan

58,63/ 1.000

perem-puan

96,28%

54,26/ 1.000

perem-puan

81/ 1.000

perem-puan

66,99%

52,08/ 1.000

perem-puan

- -

Berdasarkan data yang dihimpun dari Koordinator PLKB masing-masing

kecamatan, angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun per 1.000

perempuan mengalami kenaikan pada Tahun 2017 yaitu sebesar 81/1000

perempuan. Jika dibandingkan dengan Target 2017 yang menggunakan data

awalnya adalah hasil SUSENAS, maka pencapaian indikator kinerja ini adalah

sebesar 66,99%. Angka tersebut masih tinggi apabila dibandingkan dengan

capaian Tahun 2015 yang bersumber dari hasil SUSENAS yaitu pada angka 58,63,


sehingga perlu peningkatan dalam hal sosialisasi, penyuluhan, advokasi dan KIE

tentang pendewasaan usia perkawinan dan generasi berencana. Untuk capaian

Tahun 2018 sampai dengan laporan ini dibuat belum dapat disajikan, hal ini

disebabkan oleh masih sementara penyelesaikan penghimpunan data yang

bersumber dari Data BPS Kabupaten Gorontalo.

Fertilitas remaja merupakan isu penting karena berhubungan dengan

tingkat kesakitan serta kematian ibu dan anak. Terdapat hubungan yang kuat

antara pola fertilitas ibu dengan kelangsungan hidup anak. Pada umumnya, bayi

dan anak-anak mempunyai probabilitas kematian yang lebih tinggi jika mereka

dilahirkan oleh ibu yang terlalu muda atau terlalu tua, jika mereka dilahirkan

setelah selang kelahiran yang terlalu pendek, atau jika mereka pada urutan

kelahiran yang tinggi. Hal ini lazim disebut 4T. Wanita hamil pada usia terlalu

muda yaitu pada usia kurang dari 20 tahun mempunyai resiko tinggi karena secara

fisik kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal sehingga dapat

mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian pada kehamilan, persalinan, nifas

serta bayinya. Secara mental, wanita hamil terlalu muda belum siap menghadapi

perubahan yang terjadi saat kehamilan, menjalankan peran seorang ibu yang

harus mengasuh anaknya serta menghadapi masalah rumah tangga. Faktor fisik

dan mental yang belum matang akan meningkatkan resiko terjadinya persalinan

yang sulit dengan komplikasi medis.

Selain beresiko pada kehamilan dan persalinan, melahirkan pada umur

muda juga mengurangi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau mendapat

pekerjaan. Apabila hal ini tidak teratasi, maka bonus demografi hanya akan

menjadi peluang yang tidak termanfaatkan. Indikator Kinerja ini bertujuan untuk

mengetahui banyaknya kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19

tahun. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan

jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun pada tahun

tertentu dengan jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun

pada pertengahan tahun yang sama. Rumus untuk menghitung ASFR adalah

berikut :

ASFR

b 15-19 15-19 = --------------- x k P 15-19


di mana :

b15-19 : Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun

pada tahun tertentu

P15-19 : Jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun pada

pertengahan tahun yang sama

k : bilangan konstanta, biasanya 1.000

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan Angka Kelahiran pada Remaja

Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun) adalah peningkatan pemahaman dan

kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi, pendewasaan usia

perkawinan, menghindari seks pranikah dan narkoba dalam rangka mewujudkan

keluarga kecil bahagia sejahtera, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kabupaten Gorontalo akan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan sosialisasi Program Generasi Berencana (GenRe) kepada remaja

melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa baik cetak maupun

elektronik, media social dan komunitas.

2. Substansi Program GenRe akan difokuskan pada kualitas pengetahuan tentang

pendewasaan usia perkawinan, menghindari seks pranikah dan narkoba.

3. Peningkatan sosialisasi dan KIE GenRe kepada remaja terutama tentang

perencanaan usia menikah yang matang, yaitu dari aspek kesehatan, kejiwaan,

sosial, ekonomi melalui berbagai media dan forum di masyarakat.

4. Sasaran kegiatan ditujukan pada remaja usia 10 sampai 24 tahun dan belum

menikah melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M)

serta keluarga yang memiliki remaja melalui Bina Keluarga Remaja (BKR)

5. Khusus pada PUS muda usia resiko tinggi hamil dan melahirkan, perlu

pemberian KIE dan pelayanan KB, agar mereka mau ber-KB untuk tujuan

penundaan mempunyai anak pertama hingga mereka memasuki usia

reproduksi sehat untuk hamil dan melahirkan.

Untuk mencapai sasaran 1 (satu) ini dilaksanakan 1 (satu) Program dan

1 (satu) Kegiatan, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan yaitu

sebagai berikut :

Program Keluarga Berencana

-) Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.909.334.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp 5.906.407.246,00 atau 85,48%. Alokasi dana pada kegiatan ini

bersumber dari :

✓ Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 610.000.000,00

✓ Dana Alokasi Khusus (Fisik) Rp 1.420.510.000,00

✓ Dana Alokasi Khusus (Non Fisik/BOKB) Rp 4.878.824.000,00

Adapun pemanfaatan dari masing-masing sumber alokasi anggaran

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

❖ Dana Alokasi Umum (DAU), dimanfaatkan untuk kegiatan :

- Pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh Kader Pembantu

Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD).

PPKBD dan Sub PPKBD merupakan ujung tombak dalam

mensosialisasikan Program KB di masyarakat, karena keluarga sebagai

unit terkecil menjadi subyek dan obyek dalam arah misi Program

KKBPK yaitu mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

Operasional Pembinaan Program KKBPK dimaksud dialokasikan kepada

610 orang Kader PPKBD/Sub PPKBD di 205 desa se-Kabupaten

Gorontalo terhitung mulai Bulan September s/d Desember 2018.

❖ Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dimanfaatkan untuk kegiatan :

Pengadaan Sepeda Motor untuk PLKB

Sepeda Motor bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana

adalah unit sepeda motor roda 2 yang digunakan dengan tujuan

untuk meningkatkan mobilitas dan daya jangkau dalam melaksanakan

tugas sebagai Petugas PLKB di lini lapangan.

Pada TA. 2018 telah diadakan 5 (Lima) Unit Sepeda untuk

yang akan dimanfaatkan oleh Koordinator Penyuluh KKBPK

Kecamatan :

1) Limboto

2) Telaga Biru

3) Dungaliyo

4) Telaga

5) Tilango


Pengadaan Tempat Penyimpanan Alat/Obat Kontrasepsi

Tempat Penyimpanan Alat/Obat Kontrasepsi adalah lemari

penyimpanan alat dan obat kontrasepsi pelayanan kontrasepsi atau

instrumen set/kit/alat medis yang diperuntukan untuk Fasilitas

Kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode fasilitas kesehatan KB

(K/0/KB) serta jejaring atau jaringan fasilitas kesehaan KB.

Pada TA. 2018 telah diadakan 8 (delapan) Unit Tempat

Penyimpanan Alat/Obat Kontrasepsi yang akan dimanfaatkan oleh

Fasilitas Kesehatan KB Kecamatan :

1) Telaga Biru

2) Tilango

3) Talaga Jaya

4) Batudaa

5) Tabongo

6) Bongomeme

7) Asparaga

8) Tolangohula

Pengadaan Sarana Kerja PPKBD/Sub PPKBD

PPKBD (Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan) adalah

seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang

secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program

Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat

desa/kelurahan. Sedangkan Sub PPKBD (Sub Pembina KB

Desa/Kelurahan) adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam

wadah organisasi yang secara sukarena berperan aktif melaksanakan

dan mengelola Program Kependudukan, KB dan Pembangunan

Keluarga Tingkat Dusun/RW. PPKBD/Sub PPKBD diangkat dan

ditetapkan minimal oleh Kepala Desa/Lurah.

Sarana Kerja PPKBD/Sub PPKBD adalah suatu unit alat

penunjang kerja yang terdiri dari Tas Ransel, Jaket Rompi, Topi, Buku

Visum, Jas Hujan, Payung Lipat, Sepatu dan Baju Seragam Kerja

untuk meningkatkan kegiatan operasional Program KKBPK di tingkat


lini lapangan, dimana yang menjadi sasaran pengadaan ini berjumlah

1.020 orang. Pada TA. 2018 teralokasi pada kegiatan ini Pengadaan

Sarana Kerja PPKBD/Sub PPKBD berjumlah 49 Unit, dengan rincian

peruntukannya sebagai berikut :

TABEL 7

Daftar Penerima Sarana Kerja PPKBD/Sub PPKBD

No. Urt.

PPKBD Desa/Kelurahan Kecamatan

1 Maria Noho Tilihuwa Limboto

2 Pince Kalapati Hunggaluwa Limboto

3 Margareta Miolo Kayumerah Limboto

4 Hasna Pakaya Pone Limboto Barat

5 Habiba Ibrahim Padengo Limboto Barat

6 Fatmah Mohi Talumelito Telaga Biru

7 Aiko Pahrun Ulapato A Telaga Biru

8 Suwarti Musa Pentadio Barat Telaga Biru

9 Jaryam Rahim Dulamayo Selatan Telaga

10 Hasna Maku Luhu Telaga

11 Herlina Abas Dulohupa Telaga

12 Mulyani Amali Hutadaa Talaga Jaya

13 Anita Deu Luwoo Talaga Jaya

14 Zulfiah Hamzah Tenggela Tilango

15 Rumina Danial Tilote Tilango

16 Nurhayati Ayuba Isimu Selatan Tibawa

17 Fatma A. Piyo Ilomata Tibawa

18 Haira Palilati Motilango Tibawa

19 Ratna Ishak Pilobuhuta Batudaa

20 Ratna Tahir Ilohungayo Batudaa

21 Wiwin Ayuba Limehe Timur Tabongo

22 Nurjana Moahudu Tabongo

23 Sri Lian Timbuli Motinelo Tabongo

24 Berti Nabu Dulamayo Bongomeme

25 Misna Baili Bongohulawa Bongomeme

26 Ratna Polamolo Owalanga Bongomeme

27 Ullyn R. Hasan Bongomeme Dungaliyo

28 Sunarti Pune Moonti Pilolalenga Dungaliyo

29 Wirda Lateka Ambara Dungaliyo


30 Salma Kontu Tontayuo Batudaa Pantai

31 Ruwino Hasan Lopo Batudaa Pantai

32 Lili K. Daud Biluhu Barat Biluhu

33 Sumiati K. Nunu Lobuto Biluhu

34 Riska Abdullah Tolite Boliyohuto

35 Jumini Bandung Rejo Boliyohuto

36 Wira Mopili Bongongayu Boliyohuto

37 Sofya K. Bantu Bumela Bilato

38 Yanti R. Isa Juriya Bilato

39 Qomariah Suwito Gandasari Tolangohula

40 Aida Hulima Tamaila Tolangohula

41 Irwan S. Punina Tamaila Utara Tolangohula

42 Maryam Lasande Sukamaju Mootilango

43 Susanti Tanus Sidomukti Mootilango

44 Neltje Rengkung Pulubala Pulubala

45 Rudi Ento Bakti Pulubala

46 Rabia Yasin Molalahu Pulubala

47 Merlin Husain Olimohulo Asparaga

48 Rahayu Biludi Tiohu Asparaga

49 Hadijah Mopangga Pangahu Asparaga

Pengadaan GENRE Kit

GENRE Kit merupakan sarana/media dan alat bantu sosialisasi

Program Generasi Berencana yang dipergunakan oleh Pendidik

Sebaya, Konselor Sebaya atau pengelola program/kegiatan Kelompok

PIK Remaja/Mahasiswa jalur pendidikan dan jalur masyarakat, baik

yang ada di Sekolah Umum/Agama, Sekolah Negeri/Swasta pada

Tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi, maupun yang ada pada

basis organisasi keagamaan dan masyarakat. Pengadaan GENRE Kit

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku

remaja agar mereka dapat berperilaku sehat, dapat mendewasakan

usia perkawinan, terhindar dari risiko Triad KRR (Pernikahan Dini,

Seks Pra Nikah, Napza), selanjutnya dapat menjadi contoh, idola dan

sumber informasi bagi teman sebayanya serta mempunyai

perencanaan yang matang dalam penyiapan kehidupan berkeluarga

untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera melalui Kegiatan


Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Jalur Pendidikan dan Jalur

Masyarakat.

Pada TA. 2018 telah diadakan 4 (empat) Unit GENRE Kit yang

akan dimanfaatkan oleh Kelompok PIK Masyarakat Kecamatan :

1) Telaga

2) Tilango

3) Dungaliyo

4) Tolangohula

Pembangunan Pagar Balai Penyuluhan KB Kecamatan

Balai Penyuluhan KB Kecamatan adalah bangunan yang

terletak di wilayah kecamatan berfungsi sebagai tempat beraktivitas

dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan

dan pembinaan kepada petugas dan pengelola (PKB/PLKB, IMP dan

mitra kerja) dalam operasional Program KKBPK Tingkat Kecamatan.

Secara umum bahwa pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan

ini tidak dilengkapi dengan pagar untuk keamanan balai, oleh karena

terutama untuk balai penyuluhan KB yang sudah terbangun di luar

kantor camat dan perlu pengamanan maka perlu adanya

pembangunan pagar.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka TA. 2018 dialokasikan

2 (dua) Unit Pembangunan Pagar Balai Penyuluhan KB Kecamatan,

dengan rincian kecamatan sebagai berikut :

1) Balai Penyuluhan KB Kecamatan Boliyohuto

2) Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tilango

❖ Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (BOKB)

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bersumber dari

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dipergunakan untuk mendukung

pemanfaatan sarana dan prasarana program KB di Kabupaten dan Kota

yang memperoleh DAK Fisik. Pada hakekatnya bahwa BOKB ditujukan

untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Kabupaten dan

Kota yang menjadi urusan daerah yang bersifat membantu pemerintah

daerah kabupaten/kota, bukan sebagai pengganti dana APBD yang

selama ini telah membiayai penyelenggaraan program KKBPK di daerah.


Dana BOKB adalah belanja langsung yang diperuntukkan belanja

barang dan jasa untuk kegiatan operasional, dengan rincian kegiatan

yang telah dilaksanakan pada 19 kecamatan yaitu sebagai berikut :

1. Biaya Operasional bagi Balai Penyuluhan KB Kecamatan dengan

rincian menu dan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut :

a. Biaya Operasional Penyuluhan KB

Penyuluhan KB adalah merupakan proses komunikasi informasi

dan edukasi kepada masyarakat dan keluarga bertujuan untuk

membantu keluarga agar dapat memahami dan berperilaku

menuju terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Setiap Kecamatan telah melakukan penyuluhan sebanyak 2 kali

selama 1 Tahun.

b. Biaya Operasional Pengolahan Data

Biaya Operasional Pengolahan Data adalah biaya untuk

pertemuan-pertemuan PLKB dengan kader PPKBD dan Sub PPKBD

untuk membahas dan mengolah pendataan keluarga, dimana

setiap kecamatan telah melaksanakan sebanyak 1 kali selama 1

Tahun.

c. Rapat Teknis

Rapat Teknis adalah pertemuan teknis evaluasi dan pelaksanaan

program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang

dilaksanakan di Balai Penyuluhan KB dihadiri oleh PPKBD/Sub

PPKBD dan atau kader kelompok kegiatan bina keluarga. Setiap

kecamatan telah melaksanakan sebanyak 2 Kali rapat teknis

selama 1 Tahun.

d. Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan oleh Balai

Penyuluhan Kecamatan selama 1 Tahun

e. Biaya Langganan Daya dan Jasa (Pembayaran Rekening Listrik

dan Air)

Biaya untuk membayar listrik dan air Balai penyuluhan KB

Kecamatan.


f. Biaya Pemeliharaan Balai Penyuluhan KB

Biaya untuk pembelian bahan material dalam rangka

pemeliharaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan selama 1 Tahun.

2. Biaya Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi digunakan untuk :

-) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Melakukan Pendistribusian

Alat dan Obat Kontrasepsi

3. Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program

Pembangunan Lainnya di Kampung KB digunakan untuk :

a. Pertemuan Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB

Pertemuan POKJA Kampung KB adalah pertemuan membahas

rencana kegiatan Program KKBPK dan pembangunan lainnya di

Kampung KB yang dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD, Camat,

Kepala Desa/Lurah, PKB/PLKB, Ketua PKK Tingkat

Desa/Kecamatan dan anggota kelompok POKJA Kampung KB.

Pertemuan Pokja Kampung KB ini dilaksanakan di 19 Desa

Kampung KB se-Kabupaten Gorontalo dan dilaksanakan di tingkat

Kabupaten Gorontalo sebanyak 1 Kali.

b. Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB

Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah

pertemuan membahas rencana teknis untuk membangun

kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan-kegiatan di

Kampung KB yang dihadiri oleh BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat,

Tokoh Agama, Tokoh Adat, Petugas Lapangan Instansi Terkait

dan Kader Kelompok Kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan di 19

(sembilan belas) kecamatan

c. Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB

Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB

adalah pertemuan evaluasi kegiatan Kampung KB, identifikasi

permasalahan dan mencari solusi terhadap masalah/kendala

yang dihadapi Kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala

Desa/Lurah dan perangkat desa/kelurahan, camat dan perangkat

kecamatan, PKB/PLKB, petugas lapangan instansi terkait, kader


kelompok kegiatan KKBPK dan kader kelompok kegiatan lintas

sektor.

d. Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan

Biaya operasional kelompok kegiatan di Kampung KB digunakan

untuk kegiatan Penyuluhan kepada Kelompok BKB, Kelompok

BKR dan Kelompok BKL yang dilaksanakan di 19 Desa Kampung

KB se-Kabupaten Gorontalo.

4. Operasional Pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh Kader

(PPKBD dan Sub PPKBD)

PPKBD dan Sub PPKBD merupakan ujung tombak dalam

mensosialisasikan Program KB di masyarakat, karena keluarga

sebagai unit terkecil menjadi subyek dan obyek dalam arah misi

Program KKBPK yaitu mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

Operasional Pembinaan Program KKBPK dimaksud dialokasikan

kepada 2 (dua) orang Kader PPKBD/Sub PPKBD atau sebanyak 410

orang PPKBD/Sub PPKBD di 205 desa se-Kabupaten Gorontalo

terhitung mulai Januari s/d Desember 2018.

5. Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan

Manajemen :

a. Dukungan Media KIE

Biaya Dukungan Media KIE adalah biaya untuk penyediaan dan/

atau pengadaan dan/atau perbanyakan media cetak (poster,

factsheet, umbul-umbul, leaflet, stiker, spanduk) dan media

elektronik seperti Program Iklan Putar, Program Interaktif di

Radio Poliyama dan Program Mohungguli tentang Program

Kampung KB dan Rumah Dataku serta Iklan Program KKBPK di

Mimoza Gorontalo.

b. Dukungan Manajemen : 5% dari total anggaran BOKB

Biaya dukungan manajemen adalah biaya dukungan pengelolaan

dana BOKB termasuk pembiayaan :

- Honorarium fasilitator kegiatan dana BOKB di OPD Bidang

Dalduk dan KB Kabupaten.

- Dukungan administrasi antara lain ATK dan penggandaan.


- Rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan

perencanaan bagi pengelola Program KKBPK di Kabupaten

serta monitoring dan evaluasi dari Kabupaten ke Kecamatan.

- Pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran

oleh OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten di Balai

Penyuluhan KB Kecamatan dan Kampung KB serta kader.

Adapun pencapaian indikator output dari kegiatan ini dapat terlihat

dalam tabel berikut :

TABEL 8 Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling

No. Indikator Kinerja Satuan

TAHUN 2018 Capaian

Kinerja Tahun

2018 Target Realisasi

1. Jumlah Mobil Distribusi Alokon Unit 1 - -

2. Jumlah Mobil Unit Penerangan KB Unit 1 - -

3. Jumlah Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi

Unit 8 8 100%

4. Jumlah Sarana Kerja PPKBD Unit 49 49 100%

5. Jumlah GENRE Kit Unit 4 4 100%

6. Jumlah Kenderaan Dinas Roda

Dua PLKB Unit 5 5 100%

7. Jumlah Pagar Kantor Balai

Penyuluhan KB Kecamatan Unit 2 2 100%

8. Jumlah Media Advokasi dan KIE Unit 63 63 100%

9.

Jumlah Balai Penyuluhan KB

Kecamatan yang tersedia

operasional

Balai 19 19 100%

10. Jumlah Faskes yang terlayani

dengan alat/obat kontrasepsi Faskes 30 30 100%

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat capaian kegiatan rata-rata

mencapai 100% yang berarti Sangat Berhasil dilaksanakan. Pencapaian

tersebut dapat mempengaruhi pada peningkatan kualitas advokasi KIE dan

penggerakan Program KKBPK.


TABEL 9


Sasaran 2 ‘ TERWUJUDNYA SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN “



Target Reali- sasi



Capaian

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa setiap capaian realisasi

rata-rata 100%. Hal ini menunjukan bahwa cakupan pelayanan administrasi

perkantoran capaiannya Baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik

juga terhadap sasaran strategi 2 yaitu Terwujudnya Sistem Administrasi

Perkantoran yang Efektif dan Efisien.

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan 1 (satu) Program dan 5 (lima)

Kegiatan, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

-) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.780.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp 21.864.372,00 atau 71,03%. Alokasi dana kegiatan ini

digunakan untuk pemenuhan pembayaran jasa telepon, air, listrik,

surat kabar, internet, TV Kabel, dan jasa iklan.

Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat dalam tabel

berikut :


TABEL 10

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


TAHUN 2018 Capaian

Kinerja Tahun


1.

Waktu penyediaan jasa

komunikasi sumber daya air dan

listrik

Bulan 12 12 100%

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



digunakan untuk Honorarium PNS berupa Honorarium Pengguna

Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara

Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara

Barang, Pemeriksa Barang, Staf Administrasi, Operator SIMDA, dan

Honorarium Tenaga Kontrak baik sebagai Waker Kantor, Sopir maupun

PLKB Kecamatan.


berikut :

TABEL 11



TAHUN 2018 Capaian

Kinerja Tahun


1.

Waktu penyediaan jasa

admnistrasi keuangan Bulan 12 12 100%

3) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor



digunakan untuk :


- Penyediaan Suku Cadang Mobil Kepala Dinas dan Mobil Operasional

KB

- Penyediaan Jasa Service Perbaikan Mobil Kepala Dinas dan Mobil

Operasional KB

- Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Mobil Kepala Dinas dan

Mobil Operasional KB

- Penyediaan Oli Pelumas Mobil Kepala Dinas dan Mobil Operasional

KB

- Penggantian Pajak Mobil Kepala Dinas dan Mobil Operasional KB

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Foto Copy

- Penyediaan Konsumsi Ringan dan Berat pada rapat rutin kantor


berikut :

TABEL 12



TAHUN 2018 Capaian

Kinerja Tahun 2018

Target Realisasi

1.

Jumlah dan Jenis ATK yang tersedia : - Kertas HVS - Kertas NCR - Map Ordner - Map Biasa - Map Snelhekter - Ballpoint Baliner - Amplop - Tinta Printer

Dos Rim Buah Buah Buah Dos Dos Botol

78 150 86 426 74 25 35 93

78 150 86 426 74 25 35 93

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Jumlah kenderaan dinas/ operasional yang terpelihara

Unit R4 = 3 R4 = 3 100%

3.

Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan - Penggandaan

Lembar

60.000

59.998

100%

4. Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman

Orang 744 558 100%

-


4) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 345.310.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp 335.000.134,00 atau 97,01%. Alokasi dana

kegiatan ini digunakan untuk aktivitas rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi di luar daerah Kabupaten Gorontalo selama 1 tahun.


berikut :

TABEL 13



TAHUN 2018 Capaian Kinerja

Tahun 2018

Target Realisasi

1.

Jumlah rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

yang diikuti

Kali 14 15 107,14%

5) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah


terealisasi sebesar Rp 84.350.000,00 atau 98,31%. Alokasi dana

kegiatan ini digunakan untuk aktivitas rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo selama 1

tahun. Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat dalam tabel

berikut :

TABEL 14



TAHUN 2018 Capaian

Kinerja

Tahun 2018

Target Realisasi

1.

Jumlah rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah

yang diikuti

Kali 15 15 100%


TABEL 15


Sasaran 3 ‘ Meningkatnya Kelancaran Tugas-tugas Kedinasan “



Target Reali- sasi



Capaian

Tingkat kelancaran tugas-tugas kedinasan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa setiap capaian realisasi

rata-rata 100%. Hal ini menunjukan bahwa Tingkat kelancaran tugas-tugas

kedinasan capaiannya Baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik

juga terhadap sasaran strategi 3 yaitu Meningkatnya Kelancaran Tugas-tugas

Kedinasan.

Untuk mencapai sasaran sini dilaksanakan 1 (satu) Program dan 1 (satu)

Kegiatan, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

-) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


terealisasi sebesar Rp 18.000.000,00 atau 100%. Alokasi dana

kegiatan ini digunakan untuk penyediaan 1 (satu) Unit Laptop dan 2

(dua) Unit Printer. Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat

dalam tabel berikut :

TABEL 16

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


TAHUN 2018 Capaian

Kinerja Tahun


1.

2.

Jumlah Laptop

Jumlah Printer

Unit

Unit

1

2

1

2

100%

100%


C. HAMBATAN DAN MASALAH

Adapun hambatan dan masalah yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk

KB Kabupaten Gorontalo yakni sebagai berikut :

1. Masih kurangnya tenaga PLKB di lapangan, angka ideal ratio jumlah PLKB

terhadap jumlah desa yaitu 1 : 2 (1 orang PLKB membina 2 desa) sampai

dengan saat ini belum tercapai. Keadaan yang nyata dilapangan saat ini 1

orang PLKB menangani 5 sampai 6 desa. Hal ini disebabkan oleh karena

moratorium PNS dan keterbatasan anggaran untuk mengangkat tenaga

kontrak PLKB.

2. Masih rendahnya cakupan pelayanan kontrasepsi khususnya metode IUD,

Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP).

3. Belum terintegrasinya sistem informasi fasilitas kesehatan yang bekerjasama

dengan BPJS Kesehatan dengan sistem informasi manajemen BKKBN.

C. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF

Dengan adanya hambatan dan masalah dalam pelaksanaan program

tersebut, maka langkah - langkah antisipatif yang akan diambil yakni :

1. Mengangkat tenaga abdi yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB

Kecamatan guna meningkatkan adokasi, KIE dan penggerakan Program

KKBPK di tingkat lini lapangan serta membuat analisis kebutuhan pegawai

yang disampaikan kepada BK-Diklat Kabupaten Gorontalo

2. Lebih memaksimalkan penyuluhan dan sosialiasi melalui alat peraga yang

telah disediakan.

3. Melakukan koordinasi dengan BKKBN Provinsi Gorontalo untuk memfasilitasi

penyediaan sistem informasi yang akan mensinkronisasikan antara data BPJS

dan data pelayanan KB.

D. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan program dan kegiatan,

terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi permasalahan yakni

keterbatasan anggaran yang tersedia pada Tahun 2018, dimana anggaran yang

ada hanya disuplai oleh anggaran yang bersumber dari Dana Fisik Reguler Sub


Bidang Keluarga Berencana sebesar Rp 1.416.000.000,00 dan Dana DAK Non

Fisik (BOKB) sebesar Rp 4.869.390.000,00 sedangkan anggaran yang bersumber

dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1.562.924.000,00. Sedangkan untuk

alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.608.763.118,00 yang terdiri dari

Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 1.175.791.812,00 dan Belanja Tambahan

Penghasilan PNS sebesar Rp 432.971.306,00.

Disamping adanya laporan akuntabilitas kinerja, perlu juga diuraikan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas

keuangan, pengungkapan dan ketaatan peraturan perundang-undangan. Secara

umum realisasi keuangan tidak termasuk belanja pegawai berupa gaji maupun

tunjangan hingga 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 17

REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2018

NO. KEGIATAN

ANGGARAN SEBELUM

PERUBAHAN (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp) %

1 2 3 4 5

I. Program Keluarga Berencana 6.285.390.000 6.909.334.000 5.906.407.246 85,48

1. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling

6.285.390.000 6.909.334.000 5.906.407.246 85,48

II. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

774.350.000 920.980.000 870.139.482 94,48

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

31.374.000 30.780.000 21.864.372 71,03

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

244.900.000 263.200.000 263.200.000 100,00

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 192.900.000 195.890.000 165.724.976 83,07

4. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

220.216.000 345.310.000 335.000.134 97,01

5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

85.800.000 85.800.000 84.350.000 98,31

III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15.000.000 18.000.000 18.000.000 100,00

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

15.000.000 18.000.000 18.000.000 100,00

TOTAL 7.074.770.000 7.848.314.000 6.794.546.728 86,57


Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Belanja SKPD Tahun Anggaran

2018 setelah perubahan terdapat peningkatan sebesar Rp 773.544.000,00,

dimana secara fisik dapat terealisasi sebesar 86,57%, sedangkan untuk keuangan

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 1.053.767.272 atau 13,43%.


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan melihat pengukuran kinerja yang telah dilakukan, pencapaian

pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo Tahun

2018 semuanya telah dicapai dengan baik, bahkan pada pencapaian peserta KB

aktif melampaui target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Ini menunjukan

bahwa meskipun jumlah PLKB masih sangat kurang, tetapi kesadaran masyarakat

dalam merencanakan keluarganya semakin meningkat.

B. SARAN

1. Melakukan pembinaan yang intensif kepada peserta KB agar tetap terjaga

kelestariannya.

2. Menjalin dan menjaga kerjasama dengan mitra kerja dalam pelaksanaan

program dan kegiatan di semua lini dan tingkatan.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah terus diupayakan untuk dapat mengikuti

dinamika peraturan dan ketentuan di bidang Perencanaan Pembangunan

daerah yang terus berubah dari tahun ke tahun. Harus disadari bahwa setiap

perubahan yang terjadi adalah karena adanya keinginan dan dorongan untuk

lebih baik dari hari sebelumnya. Perubahan perlu dilakukan untuk

memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang terjadi sebelumnya sehinggga

kita dapat selangkah lebih maju.

Kiranya LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Gorontalo dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan menjadi sumber informasi

dapat dijadikan bahan penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun

2018.


KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN GORONTALO


PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c NIP. 19781205 199711 1 001

Nama : MUHTAR TAUFIK SALEH NUNA, S.STP, ME

Jabatan : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KABUPATEN GORONTALO

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ;

Nama : NELSON POMALINGO

Jabatan : BUPATI GORONTALO

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA,

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ;

Limboto, 2018

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

NELSON POMALINGO MUHTAR TAUFIK SALEH NUNA, S.STP, ME

NIP. 19781205 199711 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN GORONTALO

Dalam rangka mewujudkan manajamen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai

lampiran revisi perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja

tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

-

-

-

Ket.

1. Keluarga Berencana

Limboto, 2018

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

NELSON POMALINGO MUHTAR TAUFIK SALEH NUNA, S.STP, ME

NIP. 19781205 199711 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA

TARGET

4

65,25%

1

No.

Urt.

1.Mengendalikan Kuantitas

Penduduk

TAHUN ANGGARAN

S K P D : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

: 2018

SASARAN STRATEGIS

2

INDIKATOR KINERJA

3

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta

KB Aktif (CPR)

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin ber-KB

tidak terpenuhi (Unmet Need)

Angka Kelahiran pada Perempuan Usia 15-19 Tahun per

1.000 Kelahiran (ASFR)

Anggaran (Rp)Program

6,909,334,000

11,28%

52,08/1.000

perempuan

I II III IV

1 2 4 5 6 7 8

-Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi

Peserta KB Aktif (CPR)65,25% 63% 63,75% 64,5% 65,25%

-Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin

ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)11,28% 10,53% 10,78% 11,03% 11,28%

-Angka Kelahiran pada Perempuan Usia 15-19

tahun per 1.000 Kelahiran (ASFR)

52,08/1.000

kelahiran- - -

52,08/1.000

kelahiran


KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KB KABUPATEN GORONTALO


NIP. 19781205 199711 1 001

3

1. Mengendalikan Kuantitas Penduduk

RENCANA AKSI REVISI PERJANJIAN KINERJA 2018DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN GORONTALO

No.

Urt.Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Target Triwulan

SATUAN NILAI I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan :1. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB 6,909,334,000 5,906,407,246

PERMASALAHAN : RENCANA TINDAK :

Limboto, Januari 2019KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

KABUPATEN GORONTALO

MUHTAR TAUFIK SALEH NUNA, S.STP, MEPEMBINA UTAMA MUDA, IV/cNIP. 19781205 199711 1 001

79,52 80,33Program : Keluarga Berencana

52,08 - - -

Mengendalikan Kuantitas Penduduk

a. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif (CPR)

6,909,334,000 5,906,407,246

b.Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

Persen 11,28 9,23 9,30 9,47 8,76

65,25 76,30 76,59Persen

c.Angka Kelahiran pada Perempuan Usia 15-19 Tahun per 1.000 kelahiran (ASFR)

per 1.000

EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GORONTALO

NO. Urt.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA REALISASI KINERJA (TRIWULAN)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP)

3

1.

Documents

KATA PENGANTAR - gorontalokab.go.idPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya yang baru swsuai dengan perubahan