KATA PENGANTAR - kesbangpol.kemendagri.go.idkesbangpol.kemendagri.go.id/files_arsip/LAKIP_Ditjen_Kesbangpol.pdf · KATA PENGANTAR Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT,

i

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan

rahmat-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat

Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 sebagai pelaksanaan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 ini merupakan perwujudan kewajiban

segenap jajaran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun

2010-2014. Sesuai dengan fungsinya, Rencana Strategis tersebut merupakan

komitmen perencanaan yang menjadi tolok ukur dan alat bantu dalam

mengemban tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan

Politik dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis

di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang memuat terutama visi dan misi

yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui pelaksanaan tugas. Rencana

Strategis dimaksud merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan rencana

dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan

Bangsa dan Politik dalam kurun waktu 2010-2014.

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam LAKIP

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan gambaran hasil

yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang

dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki,

segenap jajaran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik telah

berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik melalui capaian-capaian tahunan, termasuk

capaian kinerja sasaran strategis tahun 2012. Untuk itu, saya menyampaikan

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf di

ii

lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik atas dukungan dan

kerja kerasnya sehingga program dan kegiatan yang telah kita rencanakan

dapat terlaksana dengan baik.

Harapan saya, kiranya kinerja kita semakin meningkat di Tahun 2013

dan tahun-tahun mendatang, sehingga amanah nasional yang kita emban

sebagai pejabat publik dapat kita pertanggungjawabkan penuh, baik kepada

masyarakat, bangsa dan negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sekian dan terima kasih.

Jakarta, Maret 2013

DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

A. TANRIBALI L.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR --------------------------------------------------------------------------------------- i

DAFTAR ISI -------------------------------------------------------------------------------------------- iii

RINGKASAN EKSEKUTIF -------------------------------------------------------------------------------- iv

BAB I PENDAHULUAN-------------------------------------------------------------------------- 1

A. LATAR BELAKANG ----------------------------------------------------------------- 1

B. DASAR HUKUM -------------------------------------------------------------------- 2

C. MAKSUD DAN TUJUAN ----------------------------------------------------------- 3

D. GAMBARAN ORGANISASI --------------------------------------------------------- 4

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ------------------------------------------------ 4

STRUKTUR ORGANISASI ---------------------------------------------------- 5

SUMBER DAYA ORGANISASI ------------------------------------------------ 10

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI ----------------------------------------------- 11

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN ------------------------------------------------------- 14

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS ---------------------------------------------------------- 16

A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2010-2014 ------------------------------ 16

Visi ------------------------------------------------------------------------------ 17

Misi ------------------------------------------------------------------------------ 18

Tujuan Strategis -------------------------------------------------------------- 18

Sasaran Strategis ------------------------------------------------------------- 19

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012 ----------------------------------------------- 20

Rencana Kinerja Tahunan --------------------------------------------------- 20

Indikator Kinerja Utama ----------------------------------------------------- 22

Penetapan Kinerja ------------------------------------------------------------ 24

Pengukuran Pencapaian Sasaran ------------------------------------------- 26

BAB III AKUNTABILITAS SASARAN ----------------------------------------------------------- 38

A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 ---------------------------------- 38

B. ANALISA PERBANDINGAN CIAN KINERJA PERIODE TAHUN 2012 -------- 80

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2012 ----------------------------------- 82

BAB IV PENUTUP -------------------------------------------------------------------------------- 85

A. KESIMPULAN ---------------------------------------------------------------------- 85

B. SARAN ------------------------------------------------------------------------------ 85

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012

1

BAB I

PENDAHULUAN

AAA... LLLAAATTTAAARRR BBBEEELLLAAAKKKAAANNNGGG

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah

akuntabilitas, dimana merupakan salah satu wujud komitmen organisasi

penyelenggara Negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun.

Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada

publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ditegaskan dalam Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),

bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah

satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di

lingkungan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada tahun 2012, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

melaksanakan program kerja secara bertahap melalui pelaksanaan Anggaran

Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Kementerian Dalam Negeri. Proses penyusunan dokumen

perencanaan dan anggara tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan

program-program Kementerian Dalam Negeri, khususnya bidang pembinaan

kesatuan bangsa dan politik, serta mengacu kepada visi dan misi Ditjen Kesbangpol

sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik

2010-2014, sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam

mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Ditjen Kesbangpol.

Sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(KKN) yang kemudian dijabarkan kedalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi



2

dan Nepotisme dijelaskan bahwa Akuntabilitas sebagai salah satu aspek umum

penyelenggara negara adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan pada masyarakat atau rakyat, sebagai pemegang

kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang

berlaku.

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu

komponen Kementerian Dalam Negeri yang memiliki peranan penting dalam

menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan

kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada

setiap program kegiatan agar apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan

sasaran. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang matang dan terarah serta

usaha yang maksimal dari setiap aparat, untuk berkomitmen memper-

tanggungjawabkan seluruh kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk mengupayakan peran

aktif, kerjasama, tanggungjawab dan kerja keras setiap unsur aparatur/staf

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dipergunakan sebagai modal

dasar didalam mengemban visi dan misi.

BBB... DDDAAASSSAAARRR HHHUUUKKKUUUMMM

Penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012

didasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);



3

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4664);

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan

Tata kerja Kementerian Dalam Negeri.

CCC... MMMAAAKKKSSSUUUDDD DDDAAANNN TTTUUUJJJUUUAAANNN

Maksud penyusunan LAKIP Ditjen Kesatuan Bangsa dan Poitik Tahun 2012 adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Direktur Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012;

2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan

sasaran Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Kesatuan Bangsa dan

Politik;



4

3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat

kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan kerja Ditjen

Kesbangpol Tahun 2012.

Tujuan Penyusunan LAKIP Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 adalah:

1. Mewujudkan pertangungjawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen

Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012;

2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan program dan

kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Ditjen Kesatuan

Bangsa dan Politik khususnya dan Kementerian Dalam Negeri secara umum;

3. Terlaksananya program/kegiatan kerja secara efisien, efektif dan responsif serta

tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan bidang kesatuan

bangsa dan politik;

4. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

DDD... GGGAAAMMMBBBAAARRRAAANNN OOORRRGGGAAANNNIIISSSAAASSSIII

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur pelaksana

Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa dan poitik, yang dipimpin

oleh Direktur Jenderal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Menteri Dalam Negeri. Adapun tugas pokok Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa

dan Politik adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi

teknis dibidang kesatuan bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan

Politik mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;



5

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan

bangsa dan politik;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan

politik; dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana

Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan

didukung 1 orang Sekretaris Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Eselon II), 5

orang Direktur (Eselon II), dan dibantu 28 orang Kepala Bagian dan Kepala Sub

Direktorat (Eselon III), 17 Kepala Sub Bagian dan 48 orang Kepala Seksi (Eselon

IV), dan staf sebanyak 102 orang. Pejabat eselon I dan II di lingkungan Ditjen

Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1. Pejabat Eselon I dan Eselon II

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsadan Politik

No. Jabatan Nama Pejabat

1. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan

Politik Drs. A. Tanribali L, SH

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesatuan

Bangsa dan Politik Drs. Indra Baskoro

3. Direktur Bina Ideologi dan Wawasan

Kebangsaan Dr. Didik Suprayitno, MM

4. Plt. Direktur Kewaspadaan Nasional Budi Prasetyo, SH

5. Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama Budi Prasetyo, SH



6

dan Kemasyarakatan

6. Direktur Politik Dalam Negeri Drs. Lutfi, TMA, M.Si

7. Direktur Ketahanan Ekonomi Bahrum Alamsyah Siregar,

SH, M.Si

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Perundang-undangan, Desember 2012

Tugas pokok dan fungsi satuan kerja di lingkungan Direktorat Kesatuan

Bangsa dan Politik sebagai berikut :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Ditjen berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kesatun Bangsa dan

Politik. Sekretariat Ditjen mempunyai tugas memberikan pelayanan

administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat

Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri

atas 4 (empat) bagian yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Perundang-

undangan dan Kepegawaian, Bagian Keuangan dan Bagian Umum. Dan

setiap Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.

Sekretariat Ditjen menyelenggarakan fungsi koordinasi dan penyusunan

program dan anggaran; penyiapan penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian; pelaksanaan

pengelolaan keuangan; dan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha

dan rumah tangga.

b. Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Direktur

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal.

Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan

Politik di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Direktorat Bina

Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas 5 (lima) Subdirektorat dan 1

(satu) Subbagian, yaitu Subdirektorat Ketahanan Ideologi Negara,

Subdirektorat Wawasan Kebangsaan, Subdirektorat Bela Negara,

Subdirektorat Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan, Subdirektorat Pembauran dan



7

Kewarganegaraan, dan Sub bidang Tata Usaha. Setiap Sub direktorat terdiri

dari 2 (dua) Seksi.

Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi

penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi ketahanan ideologi negara;

penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan wawasan

kebangsaan; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bela

negara penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pembauran

dan kewarganegaraan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah

tangga direktorat.

c. Direktorat Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh Direktur yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat

Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Kewaspadaan

Nasional. Direktorat Kewaspadaan Nasional terdiri atas 5 (lima) Subdirektorat

dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, yaitu Subdirektorat Kewaspadaan Dini

dan Kerjasama Intelijen Keamanan; Subdirektorat Bina Masyarakat

Perbatasan Antar Negara; Subdirektorat Penanganan Konflik Pemerintahan;

Subdirektorat Penanganan Konflik Sosial; Subdirektorat Pengawasan Orang

Asing dan Lembaga Asing; dan Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi penyiapan

perumusan penyiapan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi

kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen keamanan; penyiapan perumusan

kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan masyarakat perbatasan dan tenaga

kerja; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan

penanganan konflik pemerintahan; penyiapan perumusan kebijakan dan

fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial; penyiapan perumusan

kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga

asing; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

d. Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dipimpin

oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur



8

Jenderal. Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan. Direktorat Ketahanan Seni. Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan terdiri atas 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian,

yaitu Subdirektorat Ketahanan Seni, Subdirektorat Ketahanan Budaya, dan

Subdirektorat Agama dan Kepercayaan, Subdirektorat Organisasi

Kemasyarakatan, Subdirektorat Masalah Sosial Kemasyarakatan serta

Subbagian Tata Usaha. Setiap Subdirektorat terdiri dari 2 (dua) Seksi.

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan dan fasilitasi serta

monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan seni budaya, agama dan

kemasyarakatan; perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan; perumusan

kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pembauran dan akulturasi budaya; perumusan kebijakan dan fasilitasi serta

monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi

kemasyarakatan; perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan

evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; dan

pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

e. Direktorat Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Politik Dalam

Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang politik dalam negeri. Direktorat Politik

Dalam Negeri terdiri atas 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian,

yaitu Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik, Subdirektorat Fasilitasi

Kelembagaa Politik Pemerintahan, Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan

Partai Politik, Subdirektorat Pendidikan Budaya Politik, Subdirektorat Fasilitasi

Pemilihan Umum serta Subbagian Tata Usaha. Setiap Subdirektorat terdiri

dari 2 (dua) Seksi.



9

Direktorat Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi penyiapan

perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi

implementasi kebijakan politik; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi

serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan; penyiapan

perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi

kelembagaan partai politik; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi

serta monitoring dan evaluasi pendidikan budaya politik; penyiapan

perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan

umum, pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan pelaksanaan

urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

f. Direktorat Ketahanan Ekonomi dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Ketahanan

Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi dalam rangka

menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Direktorat

Ketahanan Ekonomi terdiri atas 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu)

Subbagian, yaitu Subdirektorat Ketahanan Sumber Daya Alam dan

Kesenjangan Perekonomian, Subdirektorat Ketahanan Perdagangan,

Investasi, Fiskal dan Moneter, Subdirektorat Perilaku Perekonomian

Masyarakat, Subdirektorat Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi serta

Subbagian Tata Usaha. Setiap Subdirektorat terdiri dari 2 (dua) Seksi.

Direktorat Ketahanan Ekonomi menyelenggarakan fungsi penyiapan

perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi Ketahanan

Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian; penyiapan perumusan

kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi Ketahanan

Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter; penyiapan perumusan kebijakan

dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi Perilaku Perekonomian

Masyarakat; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring

dan evaluasi Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi; dan pelaksanaan urusan

tata usaha dan rumah tangga direktorat.



10

3. SUMBER DAYA ORGANISASI

Jumlah personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa

dan Politik per Desember 2012 berjumlah 235 orang, dapat disajikan susunannya

sebagai berikut :

Tabel 2. PNS pada Ditjen Kesbangpol Tahun 2012

NO UNIT KERJA JUMLAH

1. Sekretariat 58 orang

2. Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 37 orang

3. Direktorat Kewaspadaan Nasional 38 orang

4. Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan

40 orang

5. Direktorat Politik Dalam Negeri 33 orang

6. Direktorat Ketahanan Ekonomi 29 orang

Jumlah 235 orang


Tabel 3. PNS pada Ditjen Kesbangpol

Berdasarkan Pangkat Tahun 2012


1. Golongan IV 38 orang

2. Golongan III 175 orang

3. Golongan II 22 orang

4. TNI/POL 0 orang

Jumlah 235 orang




11

Tabel 4. PNS pada Ditjen Kesbangpol Tahun 2012

Berdasarkan Tingkat Pendidikan


1. S3 2 orang

2. S2 61 orang

3. S1 120 orang

4. D3 8 orang

5. SLTA 39 orang

6. SLTP 3 orang

7. SD 2 orang

Jumlah 235 Orang


DDD... AAASSSPPPEEEKKK SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIISSS OOORRRGGGAAANNNIIISSSAAASSSIII

Beberapa tantangan kedepan dalam rangka menjaga proses konsolidasi

demokrasi di Indonesia dan penegakan hukum, antara lain: (1) Pengembangan pola

hubungan eksekutif dan legislatif dalam kerangka meningkatkan kualitas demokrasi;

(2) Peran partai politik dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan agregasi

politik, komunikasi politik, artikulasi politik, dan pendidikan politik bagi masyarakat;

(3) Perbaikan proses politik melalui Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada)

terkait penyiapan perangkat peraturan perundangan sesuai jadwal, peningkatan

kapasitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu, serta pemahaman dan

kesadaran politik masyarakat yang lebih baik; (4) Peningkatan kepercayaan

masyarakat terkait upaya menjaga nilai-nilai pluralisme atau kemajemukan bangsa,

termasuk komitmen melindungi kebebasan beragama, keyakinan politik, latar

belakang etnis dan sosial budaya, serta menghindari bentuk-bentuk kekerasan dalam

penyelesaian permasalahan dalam masyarakat; (5) Penguatan lembaga-lembaga



12

penegak hukum dan indepedensinya yang semakin bersih dari berbagai kepentingan

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; serta (6) Upaya pemberantasan

korupsi yang didukung aparat penegak hukum yang memilki integritas.

Selanjutnya, aktualisasi partai politik sebagai saluran utama aspirasi politik

rakyat belum sepenuhnya dapat berlangsung dengan optimal karena berbagai

kondisi partai politik secara internal serta perkembangan lingkungan eksternalnya.

Masih terdapat kekecewaan masyarakat kepada partai politik, juga terhadap

mekanisme kaderisasi partai politik yang masih belum berjalan baik. Padahal, partai

politik merupakan salah satu unsur aktor politik dalam infrastruktur politik yang

sangat penting dalam mengembangkan mekanisme demokrasi yang sedang

berlangsung dalam sistem politik yang sedang dimantapkan. Dalam konteks tersebut,

diperlukan upaya dan dukungan bagi partai politik sesuai dengan kriteria dan

mekanisme yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan antara lain dengan

mendorong dan memfasilitasi partai politik untuk terus menerus meningkatkan

kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi dan pemberian

dukungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Memfasilitasi penyaluran bantuan keuangan partai politik hasil Pemilu 2009

setiap tahunnya. Pada sisi pendidikan politik masyarakat, serta penguatan persatuan

dan kesatuan nasional, telah dilaksanakan fasilitasi pendidikan politik,

pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan, serta kesadaran masyarakat

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta peningkatan partisipasi politik di

daerah, melalui kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM)/Lembagan Non Nirlaba (LNL). Terkait dengan upaya

menjawab adanya kebutuhan payung hukum bagi penyusunan program-program

pembangunan di daerah terkait penanganan dan pegelolaan konflik dalam rangka

memelihara Stabilitas Politik dan Kesatuan Bangsa, antara lain: (1) Pemerintah

bersama DPR telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Penanganan Konflik

Sosial yang merupakan RUU inisiatif DPR dengan diterbitkannya UU No. 7 Tahun

2012, serta (2) diterbitkannya Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas

Intelijen Daerah.



13

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Dalam Negeri, mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan

serta standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagai salah satu

komponen yang memiliki kewenangan urusan pemerintah tersebut, Direktorat

Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai hubungan kerja dengan

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam

penanganan masalah politik dalam negeri, masalah-masalah konflik sosial dan

pemerintahan di daerah, dan dalam tataran penetapan kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan kegiatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan,

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur di

bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan

seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, maupun di bidang

ketahanan ekonomi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Kesatuan

Bangsa dan Politik telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan

serta kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah-masalah sosial dalam

kehidupan di masyarakat melalui pembentukan forum-forum dimasyarakat seperti

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta memfasilitasi pembentukan

komunitas intelejen di daerah dengan melibatkan instansi terkait di Daerah.

Pembentukan forum-forum tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik

dalam negeri di daerah.

Hubungan kerja yang melibatkan pemerintahan daerah khususnya Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota, Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik setiap saat selalu melakukan koordinasi melalui Pusat

Komunikasi Informasi (PUSKOMIN) yang berada di pusat dan masing-masing daerah

untuk memantau perkembangan situasi dan kondisi daerah di bidang kesatuan

bangsa dan politik. Disamping itu Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

juga melibatkan elemen-elemen di masyarakat seperti Ormas/LSM/LNL di daerah

dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pusat melalui kegiatan kerjasama program



14

di bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan serta Cinta Tanah Air serta

memberikan izin pendirian kepada Ormas/LSM/LNL yang baru.

Untuk itu peran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah sangatlah strategis khususnya dalam

penanganan masalah-masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban

di masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.

EEE... SSSIIISSSTTTEEEMMMAAATTTIIIKKKAAA PPPEEENNNYYYAAAJJJIIIAAANNN

Adapun sistematika penyajian LAKIP Ditjen Kesbangpol Tahun 2012, disusun

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai Latar Belakang singkat

mengenai LAKIP 2012, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan,

Gambaran Organisasi mengenai Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur

Organisasi dan SDM, Aspek Strategis Organisasi mengenai alasan

pentingnya keberadaan organisasi serta Sistematika Penyajian.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini akan menjelaskan Perencanaan Strategis Tahun 2010-

2014 yang memuat Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran,

Program/Kegiatan Tahun 2012 dengan memuat Sasaran Strategis

serta Rencana Kinerja Tahun 2012 mengenai Sasaran, Indikator

Kinerja Utama dan Target.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini akan menjelaskan mengenai Evaluasi Capaian Kinerja

Tahun 2012, Indikator Kinerja Utama, Target dan Realisasi pada

Tahun 2012 beserta Capaian Per-Sasaran juga alasan perolehan

realisasi (perbandingan capaian kinerja 2010-2014 berdasarkan

IKU Sasaran dan Tujuan) serta Akuntabilitas Keuangan Per-



15

Sasaran atau Per-Program dengan format Pagu, Realisasi dan

Persentase.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan mengenai Kesimpulan serta Saran-Saran

untuk meningkatkan perkembangan Capaian Kinerja yang akan

datang.

LAMPIRAN :

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan

Politik

Tabel Realisasi Keuangan dan Capaian Realisasi Fisik

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012



16

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

AAA... PPPEEERRREEENNNCCCAAANNNAAAAAANNN SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIISSS TTTAAAHHHUUUNNN 222000111000---222000111444

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis Kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pemerintah harus dapat menempatkan

posisinya sebagai katalisator dan motivator dalam menggerakkan sendi-sendi

pemerintahan dalam tingkat pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan

pembangunan sebagai bentuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat menuju

tatanan pemerintahan yang baik (Good Governance). Apabila kondisi tersebut dapat

berjalan selaras dan berkesinambungan, maka penyelenggaraan pemerintahan yang

mengarah pada good governance akan terwujud dan dapat berjalan dengan baik.

Renstra Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik 2010-2014 merupakan dokumen

perencanaan strategis untuk memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan

strategi pembangunan pada tahun 2010-2014 sebagai tolok ukur dan alat bantu

dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik dalam

menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan dalam negeri.

Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap penyelenggara kegiatan

dilingkungan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik untuk secara konsisten

melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang

diemban dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

Penyusunan Renstra Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik 2010-2014

dimaksudkan sebagai panduan kerja operasional yang visioner, sekaligus sebagai

instrumen pokok dalam keseluruhan kerangka manajemen program di lingkungan

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Juga dimaksudkan dalam rangka

penyiapan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan, serta bertujuan untuk

memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi,

tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik

dalam periode 5 Tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan



17

perubahan yang ada dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan

pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan

Kementerian Dalam Negeri khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada

umumnya.

1. Visi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik

Sebagai unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan

bangsa dan politik, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai

tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di

bidang kesatuan bangsa dan politik, dirumuskan visi Ditjen Kesatuan Bangsa dan

Politik sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan dimasa depan.

Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan

pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan dan politik dalam negeri.

Oleh karena itu sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa Tahun 2010-2014, Visi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa

dan Politik adalah ”Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem

politik yang demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pernyataan Visi tersebut, secara deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa, merupakan salah satu tujuan sekaligus

tantangan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen Kesbangpol. Dimana tantangan

ini juga akan menjadi dasar penentuan arah pembangunan politik dalam

negeri kita ke depan yang pada dasarnya berdimensi dua yakni dimensi

penguatan persatuan dan kesatuan bangsa serta dimensi pembangunan

sistem politik demokrasi.

2. Sistem Politik Demokratis, merupakan tujuan yang ingin diwujudkan oleh

Ditjen Kesbangpol yaitu suatu tatanan kehidupan politik yang demokratis

dengan tetap meletakkan kedaulatan di tangan rakyat melalui

pengembangan politik dalam negeri dan sistem pemerintahan termasuk

sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis.



18

3. Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan

suatu komitmen utama yang harus diwujudkan bersama dalam rangka

menegakkan persatuan dan kesatuan nasional dalam seluruh aspek

penyelenggaraan pemerintahan, politik dalam negeri, pembangunan daerah

dan pemberdayan masyarakat.

2. Misi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk dapat mewujudkan Visi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik dalam

rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang

demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ditetapkan

“Misi” Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam negara

Kesatuan Republik Indonesia.

3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional,

pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara serta wawasan

Ketahanan Ekonomi dalam tatanan Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum

segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial

dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.

3. Tujuan Strategis Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyatan visi dan misi tersebut

diatas, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan tujuan yaitu

“Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam

negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan

rakyat”. Dimana tujuan tersebut merupakan tujuan ke-1 (satu) dari 9 (sembilan)

tujuan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014.



19

4. Sasaran Strategis Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik

Lebih lanjut Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 4 (empat)

sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra 2010-2014 yang merupakan derivasi

dari tujuan diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres);

2. Meningkatnya Komitmen Pemangku Kepentingan dalam menjaga persatuan

dan kesatuan bangsa;

3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota

masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat;

4. Meningkatnya kesadaran Warga Negara dalam partisipasi politik.

Keempat sasaran tersebut, dicapai dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres),

dengan indikator sasaran :

a. Jumlah paket revisi undang-undang bidang politik khususnya revisi

terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pemilu.

b. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi.

c. Indeks Organisasi Kemasyarakatan.

d. Indeks Kebebasan Masyarakat Sipil.

e. Indeks Hak-Hak Politik.

2. Meningkatnya Komitmen Pemangku Kepentingan dalam menjaga persatuan

dan kesatuan bangsa, dengan indikator sasaran yaitu Persentase

kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh pemerintah

daerah dan para pemangku kepentingan.

3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota

masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan, dengan indikator

sasaran yaitu Persentase forum dialog publik yang efektif.



20

4. Meningkatnya kesadaran Warga Negara dalam partisipasi politik, dengan

indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam

kegiatan terkait 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika,

dan NKRI).

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah

sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Tahun 2010-2014 dan mendukung kegiatan dan program pembangunan tersebut,

dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja Tahun 2012 yang merupakan

acuan pelaksanaan kegiatan Kementerian untuk Tahun Anggaran 2012 yang berisi

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Berangkat dari hal tersebut diatas, maka pada Tahun 2012 Ditjen Kesatuan

Bangsa dan Politik menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai berikut:

Tabel 5. RENCANA KINERJA TAHUNAN

DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2012

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

1. Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan

proses demokrasi

(Pemilu/Pilpres)

1. Jumlah revisi paket undang-

undang bidang politik khususnya

revisi terbatas Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilu.

3 (tiga)

Dokumen

2. Indeks Kinerja Lembaga

Demokrasi

68

3. Indeks Kebebasan Sipil 79

4. Indeks Hak-Hak Politik 68



21

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

2. Meningkatnya

Komitmen Pemangku

Kepentingan dalam

menjaga persatuan

dan kesatuan bangsa

Persentase kebijakan/peraturan

perundangan yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah dan para

pemangku kepentingan.

75%

3. Meningkatnya

komunikasi dan dialog

yang konstruktif antar

anggota masyarakat

dalam penyelesaian

berbagai persoalan

kemasyarakatan

Persentase forum dialog publik yang

efektif

75%

4. Meningkatnya

kesadaran Warga

Negara dalam

partisipasi politik.

Persentase peningkatan masyarakat

dalam kegiatan terkait dengan 4

(empat) pilar negara (Pancasila, UUD

1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan

NKRI)

72,5%

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tersebut Ditjen Kesatuan

Bangsa dan Politik Tahun 2012 disusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012.

Kemudian dianalisis dalam bentuk Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Ditjen

Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai intrumen dalam melakukan evaluasi dalam

penyusunan LAKIP Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Kesatuan Bangsa dan

Politik sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

061-866 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 061-41 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Utama Di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 merupakan parameter serta acuan

dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Ditjen Kesbangpol

Tahun Anggaran 2012 yang juga merupakan kelanjutan dari indikator kinerja utama

Ditjen Kesbangpol pada periode Renstra Tahun 2005-2009.



22

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, yang juga tertuang dalam Renstra

Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 dan Renstra Ditjen Kesatuan Bangsa dan

Politik 2010-2014 serta Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian

Dalam Negeri Tahun 2010-2014 ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen

Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2010-2014 sebagai berikut :

Tabel 6.

Indikator Kinerja Utama Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2010-2014

NO. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA SUMBER DATA

1 2 3 4

1. Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraan

demokrasi

(Pemilu/Pilpres).

1. Jumlah paket revisi

undang-undang bidang

politik khususnya revisi

terbatas terhadap

Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilu

Rekap hasil finalisasi

Daftar Program Legislasi

Nasional (Prolegnas)

2010-2014 dan

Prolegnas Prioritas

lingkup Kementerian

Dalam Negeri

2. Indeks Kinerja Lembaga

Demokrasi

1. Dokumen Indeks

Demokrasi Indonesia

(BPS).

3. Indeks Kesehatan

Masyarakat Sipil

2. Dokumen Prosiding

Seminar “Mengukur

Demokrasi

Pengalaman

Indonesia dan

Internasional”.

4. Indeks Kebebasan Sipil 3. Dokumen diskusi

peer-review

Penyempurnaan

Indikator dan

Metodologi Indeks

Demokrasi Indonesia.



23

5. Indeks Hak-Hak Politik 4. Progress report

Pembentukan Pokja

Demokrasi Indonesia

(IDI) di Daerah.

2. Meningkatnya

Komitmen

Pemangku

kepentingan

dalam menjaga

persatuan dan

kesatuan bangsa.

6. Persentase

kebijakan/peraturan

perundangan yang

dilaksanakan oleh

pemerintah daerah dan

para pemangku

kepentingan

Implementasi

peraturan perundang-

undangan bidang

kesatuan bangsa dan

politik.

3. Meningkatnya

komunikasi dan

dialog yang

konstruktif antar

anggota

masyarakat dalam

penyelesaian

persoalan

kemasyarakatan.

7. Persentase forum dialog

publik yang efektif

Laporan pelaksanaan

sosialisasi, seminar,

workshop yang

dilaksanakan.

4. Meningkatnya

kesadaran Warga

Negara dalam

partisipasi politik

8. Persentase peningkatan

masyarakat dalam

kegiatan terkait 4 pilar

negara (Pancasila, UUD

1945, Bhinneka Tunggal

Ika, dan NKRI).

1. Laporan hasil

pelaksanaan

kerjasama program

dalam rangka

pendidikan politik

dan wawasan

kebangsaan dengan

Ormas/LSM/LNL.

2. Laporan hasil

pertemuan dengan

Pemerintah daerah

dan stakeholders di

daerah.

Sumber : Kepmendagri Nomor 061-866 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-41 Tahun 2010 tentang Penetapan IKU di Lingkungan Kemdagri



24

Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun

2012 diimplementasikan sebagaimana tabel 5 diatas, dituangkan dalam Penetapan

Kinerja (PK) Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 sebagai Kontrak Kinerja

antara Direktur Jenderal Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Menteri Dalam

Negeri pada tanggal 13 Februari 2012 sebagaimana disajikan pada Tabel 6. Dimana

Penetapan Kinerja Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut merupakan ikhtisar

rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2012 sekaligus sebagai tolok ukur

keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas

kinerja pada akhir tahun anggaran 2012.

Tabel 7.

Penetapan Kinerja Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA TARGET

1 2 3 4

1. Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan

demokrasi

(Pemilu/Pilpres).


undang-undang

bidang politik

khususnya revisi

terbatas terhadap

Undang-Undang

Nomor 22 Tahun

2007 tentang

Penyelenggara Pemilu

3 (tiga) Dokumen

2. Indeks Kinerja

Lembaga Demokrasi

68

3. Indeks Kebebasan

Sipil

79

4. Indeks Hak-Hak

Politik

68

2. Meningkatnya

Komitmen Pemangku

kepentingan dalam

menjaga persatuan

dan kesatuan bangsa.

Persentase

kebijakan/peraturan

perundangan yang

dilaksanakan oleh

pemerintah daerah dan

para pemangku

kepentingan

75%



25

3. Meningkatnya

komunikasi dan dialog

yang konstruktif antar

anggota masyarakat

dalam penyelesaian

persoalan

kemasyarakatan.

Persentase forum dialog

publik yang efektif

75%

4. Meningkatnya

kesadaran Warga

Negara dalam

partisipasi politik

Persentase peningkatan

masyarakat dalam

kegiatan terkait 4 pilar

negara (Pancasila, UUD

1945, Bhinneka Tunggal

Ika, dan NKRI).

72.5%

Jumlah Anggaran : Rp. 193.782.200.000,- Program : Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik



26

Tabel 8.

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Ditjen Kesatuan Bangsa dan Poitik Tahun 2012

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KETERANGAN

Semester I Semester II 1 2 3 4 5 6 7

1. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

1. Persentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan

75% 40%

72% - Terlaksananya implementasi kebijakan/peraturan Bidang Kesbangpol di seluruh daerah dengan berbagai evaluasi dan kendala yang terjadi di daerah, antara lain:

1. Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, dengan ditindaklanjuti pembentukan FKUB di 33 Provinsi, 329 Kab dan 88 Kota. Dengan pelaksanaan Rakornas FKUB yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 November 2012 di Hotel Sahid Jakarta, yang mengahasilkan salah satu rekomendasi untuk membentuk FKUB pada tingkat Kecamatan;

2. Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagai tindak lanjut



27



Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dengan belum diikutinya perubahan organisasi yang dibentuk berdasarkan Permendagri tersebut. Sudah dilakukan pembentukan Kominda di tingkat Provinsi;

3. Permendagri No. 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, dimana terdapat urusan wajib yang belum didukungnya SOTK yang melaksanakan urusan wajib dimaksud (kesbangpol);

4. Permendagri No. 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota, dimana di dalam permendagri tersebut fungsi dari Kesbangpol tidak atau kurang tegas disebutkan;

5. Permendagri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, dengan belum terakomidirnya atau tidak disertakannya pendelegasian penandatanganan surat rekomendasi penelitian.

6. Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini



28



Masyarakat di Daerah, dengan pembentukan FKDM pada tingkat Provinsi dan 246 Kab/Kota, beberapa kendala antara lain minimnya alokasi anggaran utk kegiatan FKDM baik dari APBN/APBD;

7. Permendagri No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran di Daerah, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pada tingkat Prov/Kab/Kota;

- Dalam rangka pelaksanaan implementasi/sosialisasi dan monitoring sampai pada tingkat Kab/Kota terkendala belum tersedianya alokasi dana APBD.

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres).

2. Jumlah revisi paket Undang-Undang Bidang Politik Khususnya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

3

Dokumen

1 (satu)

Dokumen

- Tersusunnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang merupakan hasil revisi

20%

- Tersusunnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) insiatif pemerintah terkait Undang-Undang Nomor42 Tahun 2008 tentang Pemilu

- Pembahasan terhadap Undang-Undang ini mengalami keterlambatan dikarenakan pada waktu yang bersamaan terdapat pembahasan Undang-Undang yang lebih diprioritaskan waktu penyelesaiannya



29



terbatas dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Presiden dan Wakil Presiden, yang direncanakan draft baru diserahkan DPR RI pada bulan Januari 2013

20%

- Tersusunnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) insiatif pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang direncanakan draft baru diserahkan DPR RI pada bulan Januari 2013



30



3. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi

68

-

74.72

- Kelembagaan demokrasi merupakan satu-satunnya aspek dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2011 yang mengalami kenaikan nilai, hal tersebut disebabkan adanya kenaikan nilai indeks pada variabel Peran DPRD dan Peran Partai Politik;

- Angka tersebut merupakan hasil pengukuran indeks pada Tahun 2011 sedangkan untuk Tahun 2012 sedang dalam tahap pengukuran (oleh Bappenas);

- Adapun capaian kinerja Ditjen Kesbangpol Tahun 2012 dalam hal kelembagaan demokrasi antara lain:

1. Tersusunnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

2. Tersusunnya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahunn 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol; yang ditindaklanjuti dengan revisi Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol, yang saat ini sedang tahap finalisasi dengan Biro Hukum;



31



3. Tersusunnya Permendagri No. 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota;

4. Tersusunnya rumusan tentang sistem pengembangan kapasitas bagi 9 (sembilan) Parpol melalui kegiatan Workshop dan Lokakarya Nasional tentang Peningkatan Kapasitas Parpol bagi pengurus Parpol;

5. Tersusunnya aplikasi Data base dan manual teknis parpol;

6. Tersalurkannya Bantuan Keuangan kepada 9 Parpol hasil pemilu 2009 yang mendapatkan kursi di DPR RI;

7. Tersusunnya rumusan tentang pola kemitraan antara parpol dengan lembaga eksekutif dalam pelaksanaan pendidikan politik;

8. Terlaksananya pertemuan dan tersedianya dokumen dalam rangka fasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan parpol;

9. Terlaksananya 90 (sembilan puluh) kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan kapasitas perempuan bidang pendidikan politik.



32



4. Indeks Kebebasan Sipil

79 - 80.79 - Nilai indeks tersebut merupakan

pengukuran tahun 2011, sedangkan untuk indeks aspek kebebasan sipil tahun 2012 sedang dalam proses pengukuran oleh Bappenas dan BPS.

- Nilai aspek kebebasan sipil dibentuk dari komposit nilai indeks empat variabel yang terdapat didalamnya, yaitu variabel Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berkenyakinan, dan Kebabasan dari Diskriminasi.

- Dibandingkan dengan hasil IDI 2010, Indeks Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 1.74 poin dari 82.53 menjadi 80.79, dimana terdapat 2 variabel yang mengalami kenaikan yaitu variabel Kebebasan Berkumpul sebesar 6.49 poin dari 85.21 menjadi 91.70 dan variabel Kebebasan dari Diskriminasi dengan kenaikan sebesar 1.18 poin dari 88.31 menjadi 89.49. adapun variabel yang mengalami penurunan yaitu variabel Kebebasan Berpendapat turun poin dari 70.35 menjadi 64.96 , dan variabel kebebasan berkenyakinan turun 4.37 poin dari 89.17 menjadi 84.80.

- Sedangkan jika dilihat sebaran indeks Aspek Kebebasan Sipil di 33 provinsi terdapat 26 provinsi mendapatkan nilai indeks dengan kategori “baik”(>80), dan terdapat 4 provinsi



33



memperoleh nilai antara 60-80 dengan kategori “sedang”, sedang 3 provinsi yaitu Aceh (58.65), NTB (55.45), dan Kalimantan Selatan (56.33) memperoleh nilai dengan kategori “buruk”.

- Adapun capaian kinerja Ditjen Kesbangpol dalam aspek Kebebasan Sipil yaitu:

1. Penyusunan revisi UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas;

2. Pelaksanaan/pembentukan FKUB di 33 provinsi, dan 416 Kab/Kota;

3. Temu generasi muda antar umat beragama se-Indonesia;

4. Forum organissai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Indeks Hak-Hak Politik

68 - 47.54 - Pada IDI 2011, Hak-Hak Politik

merupakan aspek dengan indeks yang paling terendah, yakni 47.54 dibandingkan dengan indeks aspek Kebebasan Sipil dan aspek Kelembagan Demokrasi. Angka tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Hak-Hak Politik Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir termasuk dalam kategori “rendah” (<60). Hal ini berarti bahwa pelaksanaan Hak-Hak Politik di Inonesia masih banyak mengandung kelemahan.



34



- Secara kuantitatif memang telah terjadi penurunan capaian nilai indeks aspek Hak-Hak Politik pada IDI 2011 bila dibandingkan dengan IDI 2010, yakni sebasr 0.33 poin dari 47.87 menjadi 47.54. Dimana kontribusi penurunan capaian berada pada variabel “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” sebesar 2.35 poin dari 48.32 menjadi 45.97 di tahun 2011.

- Sedangkan capaian kinerja Ditjen Kesbangpol terkait aspek Hak-Hak Politik yakni:

1. Tersusunnya Undang-Undang Bidang Politik;

2. Tersusunnya Permendagri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politik;

3. Tersusunnya Modul tentang Calon Pemilih Pemula;

4. Pelaksanaan 20 Kerjasama program Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan partisipasi politik.

3. Meningkatnya komunikasi dan

dialog yang konstruktif antar

anggota masyarakat dalam

penyelesaian berbagai

persoalan kemasyarakatan.

1. Persentase forum dialog publik yang efektif.

75%

40%

72.5%

- Terbentuknya forum dialog publik yaitu FPK di 26 dan 48 Kab/Kota, FKDM di 33 Provinsi dan 261 Kab/Kota, dan FKUB di 33 Provinsi dan 329 Kab dan 87 Kota, yang akan ditindaklanjuti sampai pada tingkat Kab/Kota dan Kecamatan dan Desa (sesuai amanat Permendagri No. 34



35



Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah, Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, dan Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, serta PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;

- Adapun beberapa kendala terkait pelaksanaan efektifitas forum publik di daerah antara lain terkait:

1. Kurangnya pemahaman terkait substansi yang terdapat dalam aturan terkait, baik dikalangan aparatur pemerintah dan pemerintah daerah, maupun anggota forum terkait dan juga masyarakat;

2. Kurangnya komitmen dari kebanyakan Kepala Daerah untuk mendorong peran forum publik di daerah dalammelaksanakan tugas dan fungsinya;

3. Eksistensi forum publik dan program-programnya belum



36



dikenal oleh beberapa instansi daerah maupun masyarakat secara luas;

4. Program-kegiatan terkait forum publik belum menyentuh pada substansi persoalan yang diakibatkan kurangnya alokasi anggaran;

5. Belum didukungnya alokasi anggaran yang memadai baik dari APBN/APBD dalam rangka mendukung kegiatan foru publik di daerah.

4. Meningkatnya kesadaran

Warga Negara dalam

partisipasi politik

1. Presentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI)

72.5% 99.5% Upaya peningkatan pemahaman

masyarakat terkait implementasi

terhadap 4 pilar kebangsaan melalui

beberapa kegiatan antara lain:

1. Terlaksananya 1072 kerjasama program Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL yang tersebar di 33 Provinsi/Kab/Kota;

2. Tersosialisasinya peningkatan kesadaran bela negara bagi perempuan, aparat pemerintah dan generasi muda dengan masing-masing pertemuan mengundang 100 peserta di Jakarta, NTB, Riau, Kaltim dan Yogyakarta;

3. Tersosialisasinya 4 pilar utama kehidupan berbangsa di Kalsel, Sulteng dan NAD;



37



4. Terfasilitasinya pemasyarakatan pancasila di lingkungan Perguruan Tinggi sebanyak 12 kali pertemuan yaitu di Kampus UNPAD 3 (tiga) kali, USU 3 (tiga) kali pertemuan, NAD 3 (tiga) kali pertemuan dan Malang 3 kali pertemuan;

5. Terlaksananya penguatan penghayatan ideologi pancasila di kalangan masyarakat (di Bandung dan Banten) dan antara lintas generasi (Sumut, Sulut, dan Bali);

6. Terlaksananya forum fasilitasi revitalisasi pancasila bagi aparatur pemerintah yang dilaksanakan di Jakarta;

7. Terlaksananya forum wawasan kebangsaan bagi organissai pers, organissai politik, organisasi usaha, ormas kepemudaan, perempuan, dan aparatur pemerintah di tingkat daerah, yang dilaksanakan di 5 regional (Kepri, NTB, Kaltim, Sulsel dan Jateng);

8. Terlaksananya forum dialog wawasan kebangsaan di wilayah perbatasan dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan, di daerah Sangau, Nunukan dan Talaud.



38

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

AAA... EEEVVVAAALLLUUUAAASSSIII CCCAAAPPPAAAIIIAAANNN KKKIIINNNEEERRRJJJAAA TTTAAAHHHUUUNNN 222000111222

Capaian kinerja Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 yang

tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen

Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 merupakan tolok ukur keberhasilan Ditjen

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2012

berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan melalui Keputusan

Menteri Dalm Negeri Nomor 061-866 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Kepmendagri Nomor 061-041 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja

Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Adapun capaian kinerja pada setiap Sasaran Strategis Ditjen Kesatuan

Bangsa dan Politik Tahun 2012:

1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan

demokrasi (Pemilu/Pilpres).

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis I sebagaimana diatas, diukur

dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu Jumlah revisi paket undang-undang

bidang politik khususnya revisi terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

tentang Penyelenggara Pemilu dan Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi, Indeks

Kebebasan Sipil, serta Indeks Hak-Hak Politik. Gambaran pencapaian penetapan

kinerja tersebut adalah sebagai berikut :



39

Tabel 9. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I

No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraa

n demokrasi

(Pemilu/Pilpres)


undang-undang

bidang politik

khususnya revisi

terbatas terhadap

Undang-Undang

Nomor 22 Tahun

2007 tentang

Penyelenggara

Pemilu

3 (tiga)

Dokumen

1 (satu)

Dokumen

46.6%

2. Indeks Kinerja

Lembaga Demokrasi

68 74.72 - 109.8%

- Capaian

tersebut

merupakan

hasil

pengukuran

indeks Tahun

2011

- Untuk Indeks

aspek Kinerja

Lembaga

Demokrasi

tahun 2012

sedang dalam

proses

pengukuran

oleh Bappenas

3. Indeks Kebebasan

Sipil

79 80.79 - 102.2%

- Angka

tersebut

merupakan

hasil



40


pengukuran

indeks Tahun

2011

- Untuk Indeks

aspek

Kebebasan

Sipil tahun

2012 sedang

dalam proses

pengukuran

oleh Bappenas

4. Indeks Hak-Hak

Politik

68 47.54 - 69.9%

- Untuk Indeks

aspek Hak-Hak

Politik tahun

2012 sedang

dalam proses

pengukuran

oleh Bappenas

- Angka

tersebut

merupakan

hasil

pengukuran

indeks Tahun

2011

a. Indikator I: Jumlah paket revisi undang-undang bidang politik khususnya revisi

terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilu.

Untuk capaian indikator pertama, revisi terbatas terkait 3 (tiga) Undang-

Undang Bidang Politik yang semula target pada tahun 2012 telah selesai 100%,

namun demikian sampai dengan akhir tahun 2012 baru tersusun 1 (satu)



41

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan

DPRD. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,

DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden masih dalam proses penyelesaian

dikarenakan sampai dengan laporan ini disampaikan DPR RI belum

menyampaikan draft RUU kepada pemerintah, sehingga dari pihak pemerintah

melakukan pembahasan internal dengan mempersiapkan langkah antisipasi

penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) mengacu dari wacana

pembahasan yang berkembang di Badan Legislasi DPR-RI terhadap revisi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden. Sehingga capaian target penyusunan Undang-Undang Bidang

Politik tercapai baru 46.6% dikarenakan UU tersebut merupakan inisiatif DPR RI

serta adanya pembahasan Undang-Undang Bidang Politik Lainnya yang lebih

diprioritaskan dalam penyusunannya. Hal tersebut mengacu pada Keputusan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nomor 41A/DPR-RI/2009-

2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional tahun 2010-

2014.

Perubahan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Amandemen

Konstitusi sebagai pengaturan lebih lanjut dari lembaga Negara (khususnya

lembaga legislatif). Memperjelas kedudukan, tugas dan fungsi lembaga legislatif

dalam kerangka pembagian kekuasaan. Revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan

DPRD dalam kerangka paket politik mencakup UU Parpol, UU Pemilu Legislatif,

UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dimana arah penyusunan paket politik

adalah untuk mengefektifkan sistem presidensial dalam kerangka negara hukum

yang demokratis. Pembangunan politik dalam negeri merupakan bagian integral

dalam rangka pembangunan demokrasi yang berkarakter kebangsaan,

pemerintah bersama DPR RI telah merampungkan beberapa perbaikan regulasi

bidang politik untuk memantapkan kehidupan demokrasi di masa mendatang.

Perbaikan dimaksud adalah untuk menampung berbagai aspirasi yang telah

menyoroti adanya kelemahan dalam proses pelaksanaan Pemilu 2009 yang lalu.



42

Upaya perbaikan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk mengakomodir berbagai

kepentingan politik melainkan lebih menekankan pada upaya untuk membangun

etika dan budaya politik yang demokratis berdasarkan Pancasila, yang muara

akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan rakyat, untuk membangun

kedewasaan berdemokrasi serta menciptakan konsolidasi demokrasi melalui

perbaikan regulasi politik dan pelaksanaan Pemilu yang demokratis, berkualitas,

luber dan jurdil.

Demikian juga produk undang-undang yang belum lama ini disahkan

adalah undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD

dan DPRD, dalam muatan undang-undang tersebut menekankan pada kualitas

pemilu dan eksistensi parpol peserta pemilu. Pemerintah memandang bahwa

perubahan terhadap peningkatan parliament threshold (PT) sebesar 3,5 %

adalah untuk menjawab dinamika politik nasional dan perubahan peningkatannya

adalah hasil pembahasan yang panjang dan komunikasi yang intensif antar partai

politik yang membahasnya, oleh karenanya kiranya kita semua perlu

memakluminya bahwa apa yang telah menjadi perubahan dalam undang-undang

politik bidang pemilu tersebut adalah sebuah proses politik yang bukanlah

menjadi kewenangan dan tidak ada campurtangan pemerintah sebagai

penyelenggara pemerintahan yang lebih menekankan suatu fungsi pelayanan

bagi masyarakat. Penekanan ini perlu saya sampaikan agar kita semakin

memahami bagaimana sebuah proses konstruksi perundang-undangan. Saya

ingin tegaskan lagi bahwa pemerintah selalu mendukung semua upaya yang

dapat membangun kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas secara

konstitusional. Oleh karenanya peningkatan PT tersebut jika dipandang sebagai

sebuah perubahan yang konstruktif seyogyanya kita dukung bersama demi

terciptanya kondisi politik yang lebih baik di masa mendatang terutama

menyongsong proses politik pada penyelenggaraan pemilu 2014.

Untuk itu di samping adanya perbaikan regulasi politik diperlukan juga

sebuah upaya yang berkelanjutan di bidang penataan sumberdaya manusia dalam

kelembagaan politik agar implementasi produk perundang-undangan dapat diserap

dengan baik yakni proses pendidikan politik bagi masyarakat di daerah. Pendidikan



43

politik bagi masyarakat hendaknya tidak dimaknai sebagai sebuah kegiatan politik

dari aspek kekuasaan saja tetapi hendaklah dimaknai sebagai upaya mensinerjikan

pemahaman setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Hal ini perlu

ditekankan agar kita semua sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dapat

meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menempatkan kepentingan bangsa

dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Dalam upaya

pendidikan politik, pemerintah telah mengadakan berbagai kegiatan program

kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat terutama dengan organisasi

kemasyarakatan dan LSM serta lembaga nirlaba lainnya. Sebab di abad informasi

dan dalam masyarakat madani, bahwa masyarakatlah yang harus berperan, ini

adalah realitas politik dan juga bagian dari proses demokratisasi sebagaimana

amanat konstitusi kita mengenai kebebasan berserikat pada pasal 28 UUD 1945

dan adanya kebebasan mengemukakan pendapat lisan dan tulisan. Oleh

karenanya pendidikan politik menjadi bentuk nyata dan berkelanjutan yang harus

kita laksanakan bersama untuk mencerdasakan kehidupan bangsa melalui

pembangunan politik dalam negeri yakni terciptanya pembangunan politik yang

berkarakter dengan menjunjung tinggi etika dan budaya politik demokratis

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan politik dalam negeri

dimaksudkan untuk mendukung penguatan demokrasi khususnya dan menciptakan

stabilitas politik secara nasional.

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan penyusunan 2 (dua) Undang-

Undang Bidang Politik yaitu belum diserahkannya draft rancangan revisi terbatas

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden kepada Pemerintah dikarenakan masih dalam proses pembahasan di

Badan Legislatif DPR RI sehingga pembahasan akan dilanjutkan pada awal tahun

2013.

Sebagai upaya tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan serta kendala

yang dihadapi maka pihak Pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan

menginventarisasi dan menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang

mengacu dari wacana pembahasan yang berkembang di badan Legislasi DPR-RI

serta melakukan pembahasan bersama pakar dan instansi terkait dengan pokok

bahasan menyiapkan antisipasi pendapat pemerintah

Pemerintah yaitu Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini D

Kesatuan Bangsa dan Politik secara simultan akan terus berkoordinasi dengan

DPR RI dalam rangka percepatan pembahasan pada saat draft diserahkan

kepada Pemerintah.

b. Indikator 2: indeks Kinerja Lembaga Demokrasi.

Pada tahun 2011

aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang mengalami kenai

pada tahun 2010, nilai aspek Kelembagaan Demokrasi adalah

pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi

kenaikan angka indeks ini mengindikasikan bahwa kinerja Kelem

pada tahun 2011 relatif mengalami perbaikan yang dihasilkan dari kontribusi

indeks 5 (lima) variable yang dimiliki yaitu: Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran

DPRD, Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintah, dan Peradilan yang

Independen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah:

Indeks Aspek Kelembagaan Demokrasi

Lebih jauh jika dilihat dari level indikator, kenaikan aspek Kelembagan

Demokrasi diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai indeks pada variabel Peran

0102030405060708090

Lembaga Demokrasi

Pemilu Yang Bebas dan

Adil

63.11

87.6774.72

87.67

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan PolitikKementerian

elakukan pembahasan bersama pakar dan instansi terkait dengan pokok

bahasan menyiapkan antisipasi pendapat pemerintah. Namun demikian pihak

Pemerintah yaitu Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal



Indikator 2: indeks Kinerja Lembaga Demokrasi.

Pada tahun 2011, aspek Kelembagaan Demokrasi merupakan satu

aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang mengalami kenaikan. Dikarenakan

, nilai aspek Kelembagaan Demokrasi adalah

mengalami kenaikan menjadi 74.72. Dalam dimen

kenaikan angka indeks ini mengindikasikan bahwa kinerja Kelembagaan Demokrasi

relatif mengalami perbaikan yang dihasilkan dari kontribusi

variable yang dimiliki yaitu: Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran

Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintah, dan Peradilan yang


Gambar 1. Indeks Aspek Kelembagaan Demokrasi

jauh jika dilihat dari level indikator, kenaikan aspek Kelembagan


Peran DPRD Peran Partai Politik

Peran Birokrasi

dan Pemerintah

Daerah

Peran Peradilan

yang Independen

42.89

23.37

88.58 90.00

87.67

47.39

64.69

88.5881.97



44

elakukan pembahasan bersama pakar dan instansi terkait dengan pokok

Namun demikian pihak

irektorat Jenderal



Kelembagaan Demokrasi merupakan satu-satunya

kan. Dikarenakan

, nilai aspek Kelembagaan Demokrasi adalah 63.11 sementara

alam dimensi kuantitatif,

bagaan Demokrasi

relatif mengalami perbaikan yang dihasilkan dari kontribusi

variable yang dimiliki yaitu: Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran

Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintah, dan Peradilan yang


jauh jika dilihat dari level indikator, kenaikan aspek Kelembagan


2010

81.97

2010

2011



45

Partai Politik yang disebabkan oleh adanya kenaikan pada indikator “Jumlah

Kegiatan Kaderisasi”, dan “Persentase Perempuan dalam Kepengurusan Partai

Politik”. Pada IDI 2010, kontribusi 2 (dua) indikator ini terhadap nilai indeks

variabel Peran Partai Politik, masing-masing sebesar 63.72 dan 73.41. Sementara

pada tahun 2010 sebesar 73.19 dan 73.41. Hal tersebut diatas mengindikasikan

adanya peningkatan kesadaran di kalangan partai politik terutama partai besar

untuk meningkatkan kualitas kader-kadernya.

Sementara kenaikan nilai indeks variabel Peran DPRD pada IDI 2011

antara lain disumbang oleh adanya kenaikan indeks indikator “Alokasi Anggaran

Kesehatan”, serta “Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif DPRD”. Dimana

mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran dikalangan DPRD

untuk memperjuangkan alokasi anggaran pada sektor kesehatan dan juga pada

indikator berikutnya mengindikasikan bahwa relatif telah terjadi peningkatan

dalam implementasi fungsi legislasi DPRD, yang ditunjukkan oleh bertambahya

jumlah Perda inisiatif yang dihasilkan pada tahun 2011. Untuk lebih spesifik dapat

dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 12. Indeks Indikator pada variabel Peran DPRD

Indikator IDI 2010 IDI 2011

Besaran alokasi anggaran

kesehatan

56.84 79.14

Persentase jumlah Perda

yang berasal dari hak

inisiatif DPRD terhadap

jumlah total Perda yang

dihasilkan

5.65 14.41

Sedangkan secara umum, indeks Kelembagaan Demokrasi jika dilihat dari

keseluruhan provinsi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

0 10

Jatim

Bengkulu

Lampung

Sumut

Sultra

Sulteng

Jabar

Jateng

Aceh

Gorontalo

Papua Barat

Malut

NTB

Sulut

Kalteng

Sulbar

Banten

Papua

Sumbar

NTT

Sulsel

Babel

Kepri

Jambi

Sumsel

Maluku

Kalbar

Kalsel

Kaltim

Bali

DIY

Riau

DKI

INDEKS ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI 2010


46.47

51.29

56.44

56.45

57.06

58.01

60.67

63.7

63.87

63.9

64.73

65.06

65.19

65.34

65.57

66.06

66.99

67.22

67.59

68.15

68.17

68.57

69.2

69.81

69.85

69.89

70.11

72.25

72.34

78.43

82.25

61.23

61.63

70.64

60.31

67.11

71.36

81.55

73.04

63.77

68.08

60.03

62.56

61.06

66.03

68.26

70.04

79.83

80.97

72.33

73.6

82.27

77.05

75.61

68.1

20 30 40 50 60 70 80

INDEKS ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI 2010



46

78.43

82.25

85.39

92.3

81.55

90.04

87.18

79.83

80.97

86.87

82.27

77.05

75.61

87.38

82.76

85.79

82.81

83.18

93.5

90 100

INDEKS ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI 2010-2011

IDI 2011

IDI 2010



47

Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa dari 33 provinsi hanya 27

provinsi yang mengalami kenaikan indeks aspek Kelembagaan Demokrasi, lalu 5

provinsi lainnya cenderung konstan atau bahkan mengalami penurunan nilai

indeks pada aspek Institusi Demokrasi. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa

karakteristik dan dinamika perkembangan aspek Kelembagaan Demokrasi pada

tingkat provinsi memiliki tingkat heterogen yang cukup signifikan. Adapun 3 dari

33 provinsi yang menduduki urutan tertinggi dalam aspek Kelembagaan

Demokrasi berturut-turut yaitu DKI Jakarta (93.50), Kalimantan Tengah (90.04),

dan Kalimantan Barat (87.38).

Dalam rangka mendukung capaian tersebut, maka arah kebijakan dan

strategi pembangunan politik dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi, melalui:

Fasilitasi Penguatan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik

Perbaikan Peraturan Perundangan di Bidang Politik dan Perumusan

Kebijakan Pemerintah

Dukungan bagi keberlanjutan peran Ormas dalam proses demokratisasi

Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2014

2. Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak

politik rakyat dan berkembangnya demokrasi

Fasilitasi perbaikan dan penyusunan peraturan perundangan bidang politik

Fasilitasi pelaksanaan pendidikan politik, termasuk didalamnya pendidikan

pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan

dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan

empat pilar bangsa.

Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik.

Pengembangan pusat pendidikan politik dan wawasan kebangsaan

Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil.

Penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung

proses demokratis dan penyelesaian konflik

Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan politik



48

Adapun indeks kinerja lembaga demokrasi tahun 2012 sampai dengan

laporan ini dibuat sedang dalam tahap pengukuran (oleh Bappenas), namun

demikian dapat disampaikan capaian kinerja Ditjen Kesbangpol Tahun 2011 dan

2012 dalam hal kelembagaan demokrasi selain pada pembentukan dan

penguatan tugas serta peran IDI di 5 regional di 33 provinsi, juga menghasilkan

kinerja antara lain:

Tersusunnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

Tersusunnya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahunn 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Parpol; yang ditindaklanjuti dengan revisi Permendagri Nomor 24

Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol, yang saat ini sedang tahap finalisasi

dengan Biro Hukum;

Tersusunnya Permendagri No. 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi

dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota;

Tersusunnya rumusan tentang sistem pengembangan kapasitas bagi 9

(sembilan) Parpol melalui kegiatan Workshop dan Lokakarya Nasional

tentang Peningkatan Kapasitas Parpol bagi pengurus Parpol;

Tersusunnya aplikasi Data base dan manual teknis parpol;

Tersalurkannya Bantuan Keuangan kepada 9 Parpol hasil pemilu 2009 yang

mendapatkan kursi di DPR RI;

Tersusunnya rumusan tentang pola kemitraan antara parpol dengan lembaga

eksekutif dalam pelaksanaan pendidikan politik;

Terlaksananya pertemuan dan tersedianya dokumen dalam rangka fasilitasi

pelaksanaan bantuan keuangan parpol;

Terlaksananya 90 (sembilan puluh) kerja sama dengan organisasi masyarakat

sipil dalam peningkatan kapasitas perempuan bidang pendidikan politik.

c. Indikator 3: Indeks Kebebasan Sipil

Nilai aspek kebebasan sipil dibentuk dari komposit nilai indeks empat

variabel yang terdapat didalamnya, yaitu variabel Kebebasan Berpendapat,

Kebebasan Berkenyakinan, dan Keb

dengan hasil IDI 2010

1.74 poin dari 82.53 menjadi 80.79, hal tersebut didukung adanya kontribusi

terhadap penurunan 2

dari 70.35 menjadi 64.96 dan Kebebasan

89.17 menjadi 84.80 di tahun 2011

dibawah ini:

Terlihat jelas bahwa penurunan paling signifikan terjadi pada variabel

Kebebasan Berpendapat, menyusul variabel

Penurunan nilai variabel Kebebasan Berpendapat disumbang oleh dua indikator

yaitu “Jumlah Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan oleh Aparat

Pemerintah Daerah yang Meng

sedangkan indikator “Jumlah Ancam

oleh Warga Masyarakat

(47.88). Untuk variabel Kebebasan Berkenyakinan mengalami penurunan nilai

yang disumbang oleh indikator “Jumlah aturan tertulis yang membatasi

kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya”

dengan nilai 86.96 turun 3.69 poin dari 90.65 tahun 2010.

82.5380.79

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Kebebasan Sipil Berkeyakinan

INDEKS KEBEBASAN SIPIL 2009


ebebasan Berkenyakinan, dan Kebebasan dari Diskriminasi.

10, aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar


terhadap penurunan 2 variabel yaitu Kebebasan Berpendapat sebesar 5.39 poin

dari 70.35 menjadi 64.96 dan Kebebasan Berkenyakinan turun 4.37 poin dari

89.17 menjadi 84.80 di tahun 2011. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar


Kebebasan Berpendapat, menyusul variabel Kebebasan Berk



Pemerintah Daerah yang Menghambat Kebebasan Berpendapat (68.38

sedangkan indikator “Jumlah Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan

Warga Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat

Untuk variabel Kebebasan Berkenyakinan mengalami penurunan nilai


ebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya”

dengan nilai 86.96 turun 3.69 poin dari 90.65 tahun 2010.

89.17

70.35

85.21 88.3184.8

64.96

91.7 89.49

Kebebasan Berkeyakinan

Kebebasan Berpendapat

Kebebasan Berkumpul dan

Berserikat

Kebebasan dari

Diskriminasi

INDEKS KEBEBASAN SIPIL 2009-2010



49

basan dari Diskriminasi. Di bandingkan

aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar


yaitu Kebebasan Berpendapat sebesar 5.39 poin

Berkenyakinan turun 4.37 poin dari

. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar


Kebebasan Berkenyakinan.



hambat Kebebasan Berpendapat (68.38)”,

an Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan

yang Menghambat Kebebasan Berpendapat Menyumbang

Untuk variabel Kebebasan Berkenyakinan mengalami penurunan nilai


ebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya”

89.49

Kebebasan

Diskriminasi

2010

IDI 2010

IDI 2011



50

Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir variabel Kebebasan Berpendapat

selalu berada pada posisi paling bawah dibandingkan dengan variabel aspek

Kebebasan Sipil yang lain, bahkan cenderung mengalami penurunan. Rendahnya

variabel tersebut disumbang oleh banyaknya jumlah ancaman kekerasan atau

penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat dalam

bentuk antara lain, pelarangan dan pembatasan terhadap wartawan, kelompok

buruh, bawahan, mahasiswa dll.

Sedangkan jika dilihat sebaran indeks Aspek Kebebasan Sipil di 33

provinsi terdapat 26 provinsi mendapatkan nilai indeks dengan kategori

“baik”(>80), dan terdapat 4 provinsi memperoleh nilai antara 60-80 dengan

kategori “sedang”, sedang 3 provinsi yaitu Aceh, NTB, dan Kalimantan Selatan

memperoleh nilai dengan kategori “buruk” dengan nilai indeks berturut-turut

yaitu 58.65, 55.45 dan 56.33 (sebagaimana Gambar 3.). Dari gambar tersebut

dapat terlihat 3 provinsi yang mencapai nilai indeks tertinggi yaitu Sulawesi Utara

(98.44), Kalimantan Barat (97.15), dan Bali (95.44).

Sumsel

Papua Barat

Kalbar

Kaltim

Maluku

NTT

Kalteng

Sulbar

Bengkulu

Lampung

Bali

Sulut

Malut

DKI

Sulteng

DIY

Riau

Papua Barat

Kepri

Babel

Jambi

Jateng

Sultra

Banten

Gorontalo

Jatim

Sulsel

Sumut

Jabar

Aceh

Kalsel

NTB

Sumbar

INDEKS PROVINSI UNTUK ASPEK KEBEBASAN SIPIL 2010


92.19

91.24

91.02

87.04

85.95

85.15

84.83

83.71

83.17

82.55

78.48

78.19

76.64

74.41

69.98

67.74

67.22

58.34

84.05

91.84

90.70

90.04

89.94

92.23

87.22

83.12

87.15

88.27

91.62

84.05

85.81

80.41

81.80

71.58

80.97

79.23

78.92

58.65

56.33

55.45

60.57

INDEKS PROVINSI UNTUK ASPEK KEBEBASAN SIPIL 2010

IDI 2011 IDI 2010



51

100.00

99.84

99.17

97.79

96.22

95.55

94.51

94.48

94.40

94.39

94.10

92.98

92.59

92.46

92.19

91.24

91.02

99.84

87.04

85.95

93.59

97.15

91.84

90.70

96.79

92.56

94.80

94.10

93.14

95.44

98.44

90.04

89.94

92.23

87.22

93.59

87.15

88.27

91.62

85.81

INDEKS PROVINSI UNTUK ASPEK KEBEBASAN SIPIL 2010-2011



52

Adapun capaian kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

tahun 2012 dalam hal pelaksanaan aspek Kebebasan Sipil yaitu:

1. Tersusunnya draft finalisasi revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1985

tentang Ormas, yang direncanakan pembahasan dengan Timus dan Timsin

akan dilaksanakan pada Januari 2013, sedangkan sidang paripurna yang

direncanakan pada Februari 2013 akan ditunda;

2. Tersusunnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan;

3. Terlaksananya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka

mendorong ditetapkannya Undang-Undang tentang Kehidupan Beragama di

Indonesia sebagai penjabaran dari Pasal 29 UUD Tahun 1945 dan

pembentukan FKUB di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa. Dengan capaian

pembentukan FKUB di 33 Provinsi dan 416 Kab/Kota;

4. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

seluruh Indonesia;

5. Penyelenggaraan forum Temu Generasi Muda antar umat beragama,

fasilitasi forum organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME,

Rakor Tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM),

Sarasehan dan dialog tokoh Agama dan Ormas keagamaan dalam rangka

evaluasi terhadap implementasi SKB tiga Menteri.

6. Pelaksanaan diseminasi hak-hak sipil dan kewajiban warga negara;

7. Fasilitasi iklan layanan masyarakat tentang best practice dan inovasi praktek

demokrasi di Indonesia;

8. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan sosialisasi pembauran kebangsaan di 3

(tiga) provinsi;

9. Terfasilitasi forum organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME

dalam rangka mendorong agar Pemerintah Daerah melakukan pelayanan

terhadap masyarakat penghayat secara konkrit, yang dilaksanakan di Hotel

Patra Jasa Semarang, pada tanggal 15-17 Maret 2012;

10. Terlaksananya koordinasi dalam rangka Pengawasan Aliran Kepercayaan

Masyarakat (PAKEM) dalam rangka pembinaan berkelanjutan dan

pengawasan efektif terhadap kelompok yang ter

konflik sosial yang bernuansa agama, dilaksanakan pada tanggal 8

November 2012 bertempat di Hotel

d. Indikator 4: Indeks Hak

Aspek Hak-Hak Politik, pada tahun 2011

terendah dibandingkan d

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 47.87.

mengindikasikan bahwa kinerja Hak

terakhir masuk dalam kategori “rendah” yaitu kurang da

dikatakan bahwa pelaksanaan Hak

banyak kelemahan, dimana secara kuantitas terdapat penurunan sebesar

poin bila dibanding IDI 2010

“Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan

IDI 2010 capaian indeks variabel sebesar 48.32 sedangkan pada IDI 2011 hanya

45.97. Sementara pada indeks variabel “Hak Memilih dan Dipilih” cenderu

mengalami kenaikan

sedangkan IDI 2010 adalah 49.98 (sebagaimana Gambar

Terjadi penurunan yang signifikan pada variabel “Partisipasi Politik dalam

Pengambilan Keputusan dan Pengawasan”

47.8747.54

43.00

44.00

45.00

46.00

47.00

48.00

49.00

50.00

51.00

Hak-Hak Politik

INDEKS HAK


pengawasan efektif terhadap kelompok yang teridentifikasi akan memicu

konflik sosial yang bernuansa agama, dilaksanakan pada tanggal 8

November 2012 bertempat di Hotel Jayakarta.

Indikator 4: Indeks Hak-Hak Politik

Hak Politik, pada tahun 2011 merupakan indeks yang

terendah dibandingkan dengan aspek lainnya, yakni 47.54. bahkan nilai tersebut

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 47.87.

mengindikasikan bahwa kinerja Hak-Hak Politik dalam kurun waktu 2 tahun

dalam kategori “rendah” yaitu kurang dari 60.

dikatakan bahwa pelaksanaan Hak-Hak Politik di Indonesia masih mengandung

banyak kelemahan, dimana secara kuantitas terdapat penurunan sebesar

la dibanding IDI 2010. Kontribusi penurunan indeks berada pada variabel

“Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” yaitu pada

an indeks variabel sebesar 48.32 sedangkan pada IDI 2011 hanya

Sementara pada indeks variabel “Hak Memilih dan Dipilih” cenderu

yang tidak signifikan yaitu pada IDI 2011 sebesar 50.11

sedangkan IDI 2010 adalah 49.98 (sebagaimana Gambar 5.).


Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” dikarenakan terdapat 2 indikator

49.98

48.3247.54

50.11

45.97

Hak Politik Hak Memilih dan Dipilih Hak Partisipasi Politik dalam Pengambilan

Keputusan dan Pengawasan

INDEKS HAK-HAK POLITIK 20010-201



53

identifikasi akan memicu

konflik sosial yang bernuansa agama, dilaksanakan pada tanggal 8-10

merupakan indeks yang

bahkan nilai tersebut

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 47.87. Hal tersebut

Hak Politik dalam kurun waktu 2 tahun

ri 60. Sehingga bisa

Hak Politik di Indonesia masih mengandung

banyak kelemahan, dimana secara kuantitas terdapat penurunan sebesar 0.33

nan indeks berada pada variabel

Pengawasan” yaitu pada

an indeks variabel sebesar 48.32 sedangkan pada IDI 2011 hanya

Sementara pada indeks variabel “Hak Memilih dan Dipilih” cenderung

k signifikan yaitu pada IDI 2011 sebesar 50.11


dikarenakan terdapat 2 indikator dari

Hak Partisipasi Politik dalam Pengambilan

Keputusan dan

201

IDI 2010

IDI 2011



54

variabel tersebut yaitu: “Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan” dan

“Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelengaraan Pemerintahan” juga mengalami

penurunan untuk indikator 1 yaitu 11.77 poin sedangkan indikator 2 mengalami

kenaikan terbesar yaitu 7.07 poin. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa

penyebab utama dari penurunan indeks aspek Hak-Hak Politik karena adanya

penurunan yang cukup signifikan pada indeks variabel “Partisipasi Politik dalam

Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” lebih jauh penurunan pada indikator

“Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan”, dengan pengertian bahwa

penurunan tersebut disebabkan karena meningkatkan secara signifikan jumlah

peristiwa demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan diberbagai tempat di

Indonesia. Dari data-data yang dikumpulkan IDI 2011 dapat diungkapkan

demonstrasi yang bersifat kekerasan dilakukan oleh masyarakat dan sebagian lagi

dilakukan oleh mahasiswa.

Untuk indeks provinsi pada aspek Hak-Hak Politik ditunjukkan grafik sebagai

berikut:

29.43

29.18

0.00 20.00

Papua Barat

Sumut

Sulsel

Papua

Sultra

Sulteng

Malut

NTB

babel

Banten

Bali

Jambi

Jatim

NTT

Lampung

Jateng

Maluku

DKI

DIY

Sulbar

Kalbar

Sumbar

Bengkulu

Kaltim

Sumsel

Gorontalo

Sulut

Kepri

Kalteng

Kalsel

Riau

Jabar

Aceh

INDEKS PROVINSI UNTUK ASPEK HAK


44.24

57.42

32.40

31.76

30.46

45.90

30.82

46.48

48.44

38.70

51.52

48.14

42.06

55.89

53.90

46.29

48.12

56.19

55.96

47.22

45.19

63.90

64.35

53.89

55.17

51.72

44.90

39.80

56.05

72.66

47.19

46.74

62.63

43.99

59.47

39.33

29.43

29.18

51.82

32.61

49.60

47.11

44.57

50.08

46.27

40.32

47.56

61.15

46.29

46.14

58.32

52.35

42.65

49.34

99.21

59.47

45.12

49.41

44.36

52.86

56.00

54.73

64.25

52.90

46.42

74.90

40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

INDEKS PROVINSI UNTUK ASPEK HAK-HAK POLITIK 2010-



55

120.00

-2011

IDI 2011

IDI 2010

Dari gambaran diatas, dapat

tertinggi berturut-turut yaitu Kalimantan Selatan,

serta Bengkulu) dengan nilai indeks yang sama

skor indikator “Jumlah Demonstran/

Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan”

mengindikasikan bahwa di 3 provinsi tersebut angka demonstran/mogok dengan

kekerasan relatif kecil.

Dalam rangka mendukung capaian tersebut, Direktorat Jenderal Kesatuan

Bangsa dan Politik telah melakukan hal

1) Penyusunan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

2) Penyusunan Permendagri No 36 tahun 2010

penyelenggaraan pendidikan politik

3) Fasilitasi tim seleksi KPU dan Bawaslu

4) Kerjasama Ormas dengan Kemendagri terkait peningkatan pendidikan politik

perempuan, pendidikan politik kepemiluan, peningkatan partisipasi

masyarakat dalam implementasi kebijakan politik dalam negeri

Terkait ketiga aspek indeks tersebut, secara keseluruhan dapat

digambarkan skor indeks pada masing

(IDI) tahun 2010 dan 2011

0.00

Lembaga Demokrasi

Hak-Hak Politik

Kebebasan Sipil

Indeks Keseluruhan

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2010


Dari gambaran diatas, dapat dilihat bahwa 3 provinsi

turut yaitu Kalimantan Selatan, Lampung, dan

serta Bengkulu) dengan nilai indeks yang sama. Faktor penyebabnya yaitu tingginya

skor indikator “Jumlah Demonstran/Mogok yang Bersifat Kekerasan”, dan

Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan”



Bangsa dan Politik telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

Penyusunan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Penyusunan Permendagri No 36 tahun 2010 tentang pedoman fasilitasi

penyelenggaraan pendidikan politik;

Fasilitasi tim seleksi KPU dan Bawaslu;

Kerjasama Ormas dengan Kemendagri terkait peningkatan pendidikan politik


alam implementasi kebijakan politik dalam negeri


digambarkan skor indeks pada masing-masing aspek Indeks Demo

(IDI) tahun 2010 dan 2011 sebagaimana Gambar:

63.11

47.87

82.53

63.17

74.72

47.54

80.79

65.48

10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2010-2011



56

dilihat bahwa 3 provinsi dengan indeks

, dan (Sumatera Utara

Faktor penyebabnya yaitu tingginya

Mogok yang Bersifat Kekerasan”, dan “Jumlah

Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan” yang



Penyusunan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

tentang pedoman fasilitasi

Kerjasama Ormas dengan Kemendagri terkait peningkatan pendidikan politik


alam implementasi kebijakan politik dalam negeri.


masing aspek Indeks Demokrasi Indonesia

82.5380.79

90.00

2011

IDI 2011

IDI 2010



57

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik guna mendukung capaian

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam hal ini telah melakukan beberapa fasilitasi

dalam hal pembentukan dan pengembangan Kelompok Kerja (Pokja) Indeks

Demokrasi Indonesia (IDI) di 33 Provinsi dengan capaian terdapat 16 Provinsi yang

sudah melakukan pembentukan yaitu Bengkulu, Maluku, Jambi, Sumatera Selatan,

Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jawa Timur, Kepulauan Riau,

Sulawesi Tengah, NTT, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, NAD

dan Papua. Adapun komponen Kelompok Kerja (Pokja) Indek Demokrasi

Indonesia (IDI) Provinsi yaitu Sekretaris Provinsi, DPRD Provinsi, Kesbang

Provinsi, Bappeda Provinsi, BPS Provinsi, Polda, Kodam, Universitas dan

LSM/Media.

Adapun permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian

target kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan aspek Kelembagaan

Demokrasi sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal antara lain

disebabkan beberapa hal yaitu masih rendahnya peran birokrasi Pemerintah

Daerah tersebut dalam hal adanya penggunaan fasilitas pemerintah untuk

kepentingan calon/parpol tertentu untuk pemilu legislatif, masih absennya

kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh parpol peserta pemilu, rendahnya Perda

yang berasal dari hak inisiatif DPRD, dan rendahnya jumlah rekomendasi DPRD

kepada eksekutif sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat. Kondisi tersebut

terdapat pada provinsi Papua Barat, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat.

Untuk aspek Kebebasan Sipil terjadi gairah kekebasan sipil yang tinggi

(sebenarnya positif) tanpa dibarengi dengan kelembagaan demokrasi yang

berfungsi dengan baik yaitu jika tidak mendapatkan saluran melalui mekanisme

yang demokratis maka akan melimpah/luber ke jalan-jalan dengan potensi

bergulir menjadi tindakan kekerasan. Sedangkan untuk aspek Hak-Hak Politik

terdapat kendala meningkatnya secara signifikan jumlah peristiwa

demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan di berbagai tempat di Indonesia.



58

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemecahan permasalahan

tersebut diatas yaitu dengan meningkatkan kaderisasi terhadap parpol melalui

pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis terutama parpol besar

pemenang pemilu, serta peningkatan Perda inisiatif DPRD. Dalam aspek

Kebebasan Sipil misalnya dengan menyediakan saluran-saluran atau mekanisme

yang benar sehingga tidak menimbulkan aksi kekerasan.

2. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Komitmen Pemangku Kepentingan

Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Capaian kinerja sasaran strategis II sebagaimana diatas, diukur dengan

Indikator Kinerja yaitu “Persentase kebijakan/peraturan perundang-undangan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan”.

Gambaran pencapaian Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 21.

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II


2 Meningkatnya

komitmen

pemangku

kepentingan dalam

menjaga persatuan

dan kesatuan

3. Persentase

kebijakan/peraturan

perundangan yang

dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah

dan para pemangku

kepentingan.

75% 72% 96%

a. Indikator 3: Persentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan

oleh Pemeritah Daerah dan para pemangku kepentingan.

Salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

adalah merumuskan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan di bidang

kesatuan bangsa dan politik. Dalam merumuskan kebijakan tersebut, tentu harus

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya baik



59

secara substansi maupun penormaannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Dalam merumuskan kebijakan diperlukan partisipasi masyarakat, instansi terkait

lainnya serta para pemangku kepentingan dalam hal keterlibatan dalam proses

politik yang seluas-luasnya baik dalam pengambilan keputusan maupun

monitoring kebijakan.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma birokrasi yang membawa

konsekuensi terhadap mekanisme pelaksanaan partisipasi publik dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Amanat undang-undang

tersebut secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai

instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa

memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan

umum.

Sampai dengan saat ini, peraturan perundangan yang dihasilkan oleh

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu 2010-2012

adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

lingkup Ditjen Kesbangpol

No Jenis Tentang

1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Partai Politik


Penyelenggara Pemilihan Umum


Penanganan Konflik Sosial



60


Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

5 Permendagri Nomor 16 Tahun 2011

Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelejen Daerah


Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri


Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik


Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah


Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah


Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila


Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah


Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD Kab/Kota


Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah


Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian


Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan


Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah



61


Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Sumber data: Bagian Perundang-Undangan dan Kepegawaian, Desember 2012.

Dari data tersebut terdapat 10 peraturan yang merupakan produk peraturan

perundang-undangan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2010 dan 2011

yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Poitik, Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Permendagri

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006

Tentang Komunitas Intelejen Daerah, Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama

Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi

Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan

Politik Dalam Negeri, Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, Permendagri Nomor 29 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi

Nilai-Nilai Pancasila, Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman

Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah, Permendagri Nomor 57 Tahun 2011

tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi Dan

DPRD Kab/Kota, Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah, Permendagri

Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, telah

diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan regulasi yang ada didaerah baik

dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah maupun penerapan peraturan tersebut

dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Renja Kerja Daerah, dengan

capaian sebesar 90%. Adapun 3 provinsi yang dikategorikan belum maksimal dalam

melaksanakan peraturan perundangan tersebut di daerah yaitu Sumatera Utara,

Papua dan Lampung. Hal tersebut dikarenakan ketiga provinsi tersebut terdapat

lebih dari 3 Kabupaten yang baru pemekaran dan memiliki pemimpin yang definitif

pada tahun 2010 dan 2011 sehingga implementasi peraturan dalam pelaksanaan

lebih lambat dibandingkan dengan daerah lain.



62

Sedangkan 2 peraturan terkait Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah dan

Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja

Asing Di Daerah tercapai sebesar 80% atau sebanyak 26 provinsi yang telah

mengimplementasikannnya ke dalam kebijakan/peraturan daerah dan 7 provinsi

yang belum mengimplementasikan tetapi sudah melakukan sosialisasi yaitu

Sumatera Utara, Papua, Lampung, NTT, Papua Barat, Banten dan Riau. Kemudian

terkait 5 peraturan yang baru diterbitkan pada tahun 2012 baru mencapai 45% atau

sebanyak 15 provinsi yang telah mengimplementasikannya kedalam

kebijakan/peraturan daerah, sedangkan provinsi lainnya masih dalam tahap

pelaksanaan sosialisasi. Adapun peraturan dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Permendagri Nomor 1

Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran

Kebangsaan, Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran

Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan

Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Adapun permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target

kinerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2012 sehingga keberhasilan yang dicapai

belum maksimal adalah:

1. Masih banyaknya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Implementasi/sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan di

Kabupaten/Kota mengalami kesulitan dikarenakan adanya “political will” Kepala

Daerah yang berbeda-beda dalam presepsinya serta belum adanya komitmen

pemangku kepentingan;

3. Terbatasnya kemampuan APBD dan SDM yang memadai dalam rangka sosialisasi

dan monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut terutama

untuk Kabupaten/Kota;



63

4. Belum adanya penegasan untuk penyesuaian struktur organisasi/nomenklatur

Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota dimana didalam amanat PP 38 Tahun 2007

disebutkan bahwa Kesbangpoldagri merupakan salah satu urusan wajib namun

dalam PP No. 41 Tahun 2007 masih disebutkan nomenklatur Kesbangpol dan

Linmas sementara amanat PP No. 6 Tahun 2010 bahwa linmas

penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Satpol PP, terkait hal tersebut PP No. 41

Tahun 2007 perlu direvisi kembali;

5. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi serta konsolidasi dalam implementasi

kebijakan/peraturan perundangan-undangan.

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemecahan permasalahan

tersebut diatas adalah:

1. Perlu pengaturan yang lebih tegas terkait penyelenggaraan urusan

kesbangpol;

2. Inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perundangan

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

3. Perlunya sosialisasi dan pemahaman terhadap pejabat politik di daerah

terutama kepada Kepala Daerah;

4. Perlunya simplifikasi dalam rangka penyusunan kebijakan/peraturan

perundang-undangan sehingga tidak terjadi duplikasi/tumpang tindih antara

satu kebijakan/peraturan dengan kebijakan/peraturan lain;

5. Perlunya peningkatan kegiatan seperti pelaksanaan Bimbingan Teknis,

Pendidikan dan Pelatihan, Rapat Koordinasi dan Seminar yang melibatkan

Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota;

6. penyesuaian kembali terkait struktur organisasi maupun nomenklatur

Kesbangpol yang ada di Provinsi/kabupaten/Kota sehingga ada kejelasan

baik secara hierarki maupun tupoksinya dengan harapan hal tersebut akan

mampu memperjelas dalam penyusunan kebijakan maupun perbaikan

mekanisme, prosedur penyelenggaraan kebijakan publik;

7. Pemantauan dan monitoring secara berkala terhadap implementasi

pelaksanaan kebijakan/peraturan perundangan oleh pemerintah daerah dan

pemangku kepentingan lainnya.



64

3. Sasaran Strategis III: Meningkatnya komunikasi dan dialog yang

konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan

kemasyarakatan

Capaian sasaran strategis ketiga sebagaimana diatas, diukur dengan

Indikator Kinerja yaitu “Persentase forum dialog publik yang efektif”.

Gambaran pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Pengukuran kinerja Sasaran Strategis III

No. Sasaran Indikator

Kinerja Target Realisasi Capaian

3 Meningkatnya

komunikasi dan

dialog yang

konstruktif antar

anggota masyarakat

dalam persoalan

kemasyarakatan

4. Persentase

forum dialog

publik yang

efektif

75% 72.5% 96.6%

a. Indikator 4: Persentase forum dialog publik yang efektif, capaian kinerja indikator

melalui pembentukan, sebagai berikut:

1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa tujuan

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan

daya saing daerah. Tujuan ini dicapai melalui penyelenggaraan berbagai

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib

maupun urusan pilihan masing-masing daerah. Disamping urusan

pemerintahan wajib yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah juga harus mencermati dan



65

melaksanakan kewajiban daerah sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004. Bahwa dalam rangka otonomi daerah

berkewajiban antara lain untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan,

kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pada saat yang sama, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

sesuai Pasal 27 ayat (1) berkewajiban antara lain memegang teguh dan

mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban

masyarakat.

Perwujudan visi dan misi pembangunan nasional serta pencapaian

tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menjadi tugas dan

tanggungjawab masyarakat, termasuk yang tergabung dalam organisasi

kemasyarakatan. Kontruksi hubungan kemitraan yang dibangun antara

pemerintah dengan masyarakat seperti yang diamanatkan dalam berbagai

peraturan perundang-undangan terdiri dari kemitraan di bidang kewaspadaan

dini melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) berdasarkan

Permendagri Nomor 12 Tahun 2006, di bidang kerukunan antar umat

beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berdasarkan

Peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8

Tahun 2006. Kemitraan dibidang kerukunan antar etnis melalui Forum

Pembauran Kebangsaan (FPK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 34 Tahun 2006.

Mencermati situasi nasional yang terus berkembang selama ini, kita

semua merasa prihatin dengan terjadinya konflik dan peristiwa kekerasan di

sejumlah daerah yang dilatarbelakangi dengan berbagai motif, seperti:

konflik pertanahan/lahan perkebunan, konflik pertambangan, konflik

pemilukada, aksi tawuran pelajar/mahasiswa, bentrokan antar kelompok

warga terkait pendirian rumah ibadah maupun terkait bentrokan etnis

tertentu, peredaran narkoba dan aksi terorisme. Dalam kondisi tersebut



66

peran strategis forum dialog publik seperti Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum

Pembauran Kebangsaan (FPK) menjadi sangat penting dalam rangka

mengantisipasi timbulnya berbagai konflik dan kerawan sosial ditengah

masyarakat yang dapat mengancam stabilitas nasional.

Dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 ditegaskan bahwa

penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di daerah menjadi

tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh

pemerintah daerah. Karena itu FKDM merupakan salah satu bentuk

kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan kemitraan

melalui FKDM diharapkan masyarakat mampu memberikan kontribusi positif

demi terwujudnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Adapun sampai dengan Tahun 2012 FKDM yang sudah terbentuk yaitu di 33

Provinsi dan 261 Kabupaten/Kota. Capaian tersebut akan terus ditingkatkan

pembentukannya sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa melalui

alokasi dana dekonsentrasi untuk fasilitasi kegiatan kewaspadaan nasional

dengan pembentukan FKDM di tahun 2013.

Tabel 23. Daftar rekapitulasi pembentukan

FKDM Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia

No Provinsi FKDM Provinsi FKDM Kab/Kota

Sudah terbentuk

Belum terbentuk

Sudah terbentuk

Belum terbentuk

1 NAD √ 21 2

2 SUMUT √ 16 17 3 SUMBAR √ 18 1

4 RIAU √ 9 3

5 JAMBI √ 6 5 6 SUMSEL √ 9 6

7 BENGKULU √ 9 1

8 LAMPUNG √ 10 4

9 BABEL √ 5 2 10 KEPRI √ 6 1

11 DKI JAKARTA √ 6 -

12 JABAR √ 8 18 13 JATENG √ 33 2 14 DIY √ 2 3



67

No Provinsi FKDM Provinsi FKDM Kab/Kota

Sudah terbentuk

Belum terbentuk

Sudah terbentuk

Belum terbentuk

15 JATIM √ 7 31

16 BANTEN √ 8 -

17 BALI √ 2 7 18 NTB √ 5 5

19 NTT √ 13 8 20 KALBAR √ 2 12

21 KALTENG √ 9 5 22 KALSEL √ 10 3

23 KALTIM √ 12 4

24 SULUT √ 11 4 25 SULTENG √ 3 8

26 SULSEL √ 7 17 27 SULTRA √ 8 4

28 GORONTALO √ 2 4 29 SULBAR √ 1 4

30 MALUKU √ 2 7

31 MALUT √ 1 8 32 PAPUA √ - 29

33 PAPUA BARAT √ - 11

TOTAL 33 261 236 Sumberdata: Direktorat Kewaspadaan Nasional, Desember 2012.

Selain pembentukan forum berdasarkan data dari tabel diatas juga

terdapat capaian pembentukan di beberapa provinsi/kabupaten/kota sampai

dengan tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan. Beberapa diantaranya yaitu

provinsi Sulawesi Selatan, Papua, Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta,

Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur,

Sumatera Barat, Kalimantan Timur dengan tingkat prosentase yang berbeda

satu dengan lainnya. Data tersebut diperoleh dengan berbagai sumber yaitu

melalui pendataan pada saat dilaksanakannya Rapat Koordionasi Nasional

terkait Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilaksanakan

setiap tahunnya, dan juga berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang

dilaksanakan ke beberapa daerah serta melalui data quesioner/wawancara

kepada seluruh Kepala Badan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Adapun kendala dari pembentukan maupun penguatan FKDM di

daerah antara lain:



68

a. Kurangnya dukungan dan respon dari anggota DPRD dalam hal

penganggaran dan terhadap forum dialog yang ada didaerah, dimana

DAU APBD setiap tahunnya diprioritaskan untuk infrastruktur daerah,

pendidikan dan kesehatan;

b. Terkait minimnya dukungan dana, disebabkan masih adanya anggapan

bahwa forum dialog tersebut tidak terlalu penting sehingga dalam

penganggaran belum diprioritaskan;

c. Di beberapa daerah, penganggaran program kerja Badan Kesbang

ditentukan langsung oleh Kepala Daerahnya masing-masing bukan atas

usulan/direncanakan oleh Satuan Kerja Kesbangpol terkait;

d. Belum adanya dukungan sarana dan prasarana untuk mobilitas;

e. Adanya konflik pemilukada sehingga mempengaruhi proses

penganggaran forum dialog yang ada di daerah;

f. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait FKDM

kepada Pemerintah Daerah.

2. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Dalam kaitan hal tersebut, dijelaskan pula pada UUD RI Tahun 1945

Pasal 29 Ayat (2) bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut

agamanya dan kepercayaannya itu”. Perlu dipahami bersama bahwa UUD RI

Tahun 1945 selain menghormati hak-hak asasi manusia, pada saat yang

sama juga mengatur tentang kewajiban asasi manusia. Hal tersebut

dijelaskan dalam Pasal 28 J Ayat (2): “Dalam menjalankan hak dan

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang

lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan

moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu

masyarakat demokratis”.

Berdasarkan hal tersebut, maka Negara telah membuat pengaturan

tentang kehidupan keagamaan dalam rangka menjaga ketertiban,



69

keharmonisan dan keserasian aktivitas kehidupan keagamaan dalam

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain melalui Peraturan

Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9

dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat

Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan

Pendirian Rumah Ibadat.

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

juga disebutkan bahwa tugas dan kewajiban kepala daerah dalam

pemeliharaan kerukunan umat beragama diarahkan pada (1) pemeliharaan

ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi

terwujudnya kerukunan umat beragama, (2) pengkoordinasian kegiatan

instansi vertikal dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, (3)

penumbuhkembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati,

dan saling percaya diantara umat beragama, dan (4) pembinaan dan

pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

FKUB telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam

meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama dan mewujudkan suasana

yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keberadaan Dewan Penasihat FKUB, perlu terus didorong untuk

melaksanakan pemberdayaan terhadap FKUB melalui peningkatan intensitas

interaksi unsur-unsur Dewan Penasihat FKUB dengan FKUB. Oleh karena itu

diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Wakil Gubernur sebagai

Ketua Dewan Penasihat FKUB Provinsi, FKUB dengan pemerintah daerah

dalam rangka mengantisipasi berbagai kondisi yang berpotensi memicu

konflik sosial bernuansa agama. Adapun sampai dengan tahun 2012 telah

terbentuk FKUB di 33 Provinsi, 329 Kabupaten dan 87 Kota.



70


FKUB Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia

No Provinsi FKUB Provinsi FKUB Kab/Kota

Sudah terbentuk

Belum terbentuk

Sudah terbentuk

Belum terbentuk

1 NAD √ 22 1

2 SUMUT √ 30 3

3 SUMBAR √ 16 3 4 RIAU √ 11 1

5 JAMBI √ 10 1 6 SUMSEL √ 15 -

7 BENGKULU √ 7 3 8 LAMPUNG √ 11 3

9 BABEL √ 4 3

10 KEPRI √ 7 - 11 DKI JAKARTA √ 6 -

12 JABAR √ 26 -

13 JATENG √ 35 - 14 DIY √ 5 - 15 JATIM √ 38 -

16 BANTEN √ 8 -

17 BALI √ 9 - 18 NTB √ 10 -

19 NTT √ 16 5

20 KALBAR √ 13 1

21 KALTENG √ 14 - 22 KALSEL √ 13 -

23 KALTIM √ 16 -

24 SULUT √ 13 2 25 SULTENG √ 7 4

26 SULSEL √ 23 1

27 SULTRA √ 10 2

28 GORONTALO √ 5 1 29 SULBAR √ 0 5

30 MALUKU √ 8 1

31 MALUT √ 3 6 32 PAPUA √ 3 26

33 PAPUA BARAT √ 2 9

TOTAL 33 416 81 Sumberdata: Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Desember 2012

Berdasarkan penyajian data diatas, terdapat capaian di beberapa

provinsi yang sudah melakukan pembentukan sampai dengan tingkat

Kecamatan, Desa/Kelurahan yaitu Jakarta Selatan, Sumatera Selatan (Muara



71

Banyuasin), Jawa Tengah (Salatiga, Tegal, Pemalang), Kepulauan Riau

(Lingga), Sulawesi Selatan (Luwu Utara, Bitung), Lampung (Lampung Utara),

Kalimatan Timur (Bontang), Sulawesi Tengah (Poso), Maluku (Buru), NAD

(Bener Meriah), Nusa Tenggara Barat (Manggarai) dengan tingkatan

prosentase yang berbeda daerah satu dengan lainnya.

Bagi beberapa Kabupaten/Kota yang belum melakukan

pembentukan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat (Melawi), Kesbangpol

hanya merupakan salah satu bidang pada SKPD BPMD sejak tahun

2010 sehingga cakupan ruang lingkup dan alokasi dukungan dana

sangat terbatas;

b. Kurangnya perhatian baik dari Kepala Daerah maupun DPRD dan

pemangku kepentingan lainnya terkait FKUB, sehingga urgensi dan

dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan sangat minim;

c. Belum optimalnya pemahaman anggota forum dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya di daerah;

Tindak lanjut terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi

antara lain:

a. Pemahaman dan sosialisasi kembali terkait Permendagri Nomor 41

Tahun 2010 kepada daerah sehingga ada kesamaan nomenklatur

dalam mensinergiskan kegiatan pusat dan daerah;

b. Dukungan dana dari APBN baik melalui dana dekonsentrasi maupun

melalui penyertaan dalam Rapat Koordinasi Nasional setiap

tahunnya;

c. Peningkatan kapasitas angota forum melalui berbagai pelatihan dan

bimbingan teknis yang bekerjasama dengan instansi lainnya.

3. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Bangsa Indonesia terbangun melalui proses bersatunya

keanekaragaman suku bangsa, agama, adat istiadat dan budaya yang ada di



72

nusantara dari sabang sampai merauke, dan kemajemukan suku bangsa itu

merupakan sesuatu yang patut disyukuri sehingga kedepan diharapkan

kemajemkan tersebut tidak berpotensi menimbulkan masalah. Oleh

karenanya upaya pengelolaan masyarakat yang majemuk secara baik perlu

dikembangkan secara sistematik dan berkelanjutan untuk menumbuhkan

harmonisasi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut dan dalam rangka meningkatkan

rasa cinta tanah air di daerah serta sebagai upaya mengembangkan nilai-nilai

persatuan dan kesatuan, maka keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan

(FPK) menjadi alternatif bagi masyarakat dalam membangun sikap untuk

menghormati dan menghargai kemajemukan masyarakat. Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK) sebagai mitra sekaligus ujung tombak pemerintah yang

memiliki peran penting dan bermakna strategis dalam mengupayakan

kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk memantapkan

kerukunan nasional.

Sebagai dasar pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

adalah Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dan Surat Kementerian

Dalam Negeri Nomor 061/149.D.I Tanggal 13 Februari 2008 perihal

Pembentukan FPK dan Dewan Kehormatan FPK yang ditujukan kepada

Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Berdasarkan hal tersebut

pembentukan FPK mencapai 26 Provinsi dan 48 Kab/Kota dengan

pelaksanaan sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pada tahun

2012 di 3 Provinsi yaitu Maluku, Riau dan Kalimantan Timur.


FPK Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia

No Provinsi FPK Provinsi FPK Kab/Kota

Sudah terbentuk

Belum terbentuk

Sudah terbentuk

Belum terbentuk

1 NAD √ 5 18

2 SUMUT √ 1 32 3 SUMBAR - √ - 19

4 RIAU √ 4 8



73

No Provinsi FPK Provinsi FPK Kab/Kota

Sudah terbentuk

Belum terbentuk

Sudah terbentuk

Belum terbentuk

5 JAMBI √ 7 4

6 SUMSEL √ 2 13

7 BENGKULU √ - 10 8 LAMPUNG √ 3 11

9 BABEL √ 2 5 10 KEPRI √ 2 5

11 DKI JAKARTA - √ - 6 12 JABAR √ 1 25

13 JATENG √ 2 33

14 DIY - √ - 5 15 JATIM √ 5 33

16 BANTEN √ 1 7 17 BALI √ 2 7

18 NTB √ 2 8 19 NTT √ 1 20

20 KALBAR √ 1 13

21 KALTENG √ 1 13 22 KALSEL √ - 13

23 KALTIM - √ 1 15

24 SULUT √ - 15 25 SULTENG √ 1 10 26 SULSEL √ 3 21

27 SULTRA √ - 12

28 GORONTALO √ 1 5 29 SULBAR - √ - 5

30 MALUKU - √ - 11

31 MALUT √ - 9

32 PAPUA √ - 29 33 PAPUA BARAT √ - 11

TOTAL 26 7 48 449 Sumberdata: Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Desember 2012

Sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas bahwa terkait Forum

Pembauran Kebangsaan (FPK) pembentukannya belum seluruh

prov/kab/kota sehingga ke depan perlu kerja keras bersama semua

pihak terkait sehingga target 33 prov dan 429 kab/kota dapat tercapai.

Namun demikian di beberapa kabupaten/kota sudah melakukan

pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sampai pada

tingkat Kecamatan seperti Sigi (Sulawesi Tengah), Gayo Lues,



74

Lhoksumawe (NAD), Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), Salatiga,

Tegal (Jawa Tengah), Lingga (Kepulauan Riau), Luwu Utara (Sulawesi

Selatan), Poso (Sulawesi Tengah), Bontang (Kalimantan Timur), dan

Lampung Utara (Lampung) dengan tingkat prosentase yang berbeda

daerah satu dengan daerah lainnya.

Namun demikian dalam pembentukannya di beberapa

provinsi/kab/kota masih menemui kendala/permasalahan antara lain:

a. Rendahnya pemahaman pada unsur perencanaan daerah terkait

pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga alokasi

dana pada APBD sangat minim;

b. Pada provinsi Sulawesi Selatan (Bitung), untuk Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK) masuk pada pos Kominda dan FKPD (Muspida)

sehingga alokasi dana untuk FPK belum teranggarkan;

c. Kurangnya perhatian dari Kepala Daerah terkait kegiatan yang ada

di Kesbangpol sehingga forum dialog seperti FPK tidak

teranggarkan pada APBD;

d. Masih minimnya kapasitas dan pengetahuan anggota forum dalam

menjalankan tugas fungsinya.

Tindaklanjut yang perlu dilakukan dalam menangani

kendala/permasalahan diatas antara lain:

a. Sosialisasi dan pemahaman kembali kepada Kepala Daerah terkait

pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga kedepan

forum tersebut akan teranggarkan sesuai dengan tugas fungsinya;

b. Pelaksanaan bimbingan teknis maupun pelatihan dan pendidikan

kepada anggora forum dalam peningkatan kapasitas dan

kemampuan dan juga dalam rangka penguatan Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK);



75

c. Perlunya regulasi yang tegas terkait mekanisme reward dan

punishment bagi daerah yang tidak melakukan pembentukan dan

penguatan forum;

d. Perlu adanya dukungan dana APBN melalui dekonsentrasi.

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan forum komunikasi publik

yang efektif di daerah baik terkait Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

(FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum

Pembauran Kebangsaan (FPK) terdapat beberapa masalah antara lain

dalam hal masih rendahnya kapasitas anggota forum publik terkait

tugas dan perannya dalam pelaksanaan deteksi dini, menjaga kondisi

yang kondusif terkait konflik yang bernuansa agama, dan

mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dimana

dalam pembentukan FKDM/FKUB/FPK diharapkan sampai pada tingkat

Kab/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan sebagai ujung tombak dalam

penyelesaian permasalahan di daerah masih terkendala pada persoalan

anggaran yang sangat minim.

Tindakan yang perlu diambil dalam rangka penyelesaian

masalah diatas adalah dengan melakukan pelatihan/bimbingan teknis

pengetahuan dasar terkait peningkatan kapasitas anggota FKDM, FKUB,

dan FPK yang bekerjasama dengan pihak terkait.

4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya kesadaran warga negara dalam

partisipasi politik

Capaian kinerja sasaran strategis keempat sebagaimana diatas diukur

dengan Indikator Kinerja yaitu “Persentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan

terkait 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI)”.

Gambaran pencapaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :



76

Tabel 26. Pengukuran kinerja Sasaran Strategis IV

No. Sasaran Indikator

Kinerja Target Realisasi Capaian

4 Meningkatnya

kesadaran warga

negara dalam

partisipasi politik

5. Persentase

peningkatan

masyarakat

dalam

kegiatan

terkait 4 pilar

negara

(Pancasila,

UUD 1945,

Bhinneka

Tunggal Ika,

dan NKRI)

72,5% 99,5%

137.2%

Dinamika lingkungan strategis yang berkembang telah membawa implikasi

berbagai penafsiran terhadap 4 (empat) pilar kebangsaa (Pancasila, UUD 1945,

Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) kondisi ini dikhawatirkan bangsa Indonesia akan

menghadapi krisis ideologi. Seiring dengan itu menguatnya pengaruh budaya asing

(westernisasi) yang terjadi didalam prilaku dan gaya hidup masyarakat Indonesia

yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, serta munculnya faham-

faham radikal, menguatnya cauvimisme kesukuan sehingga membuat terjadinya

disharmonis sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya

kegiatan revitalisasi Pancasila dalam rangka penguatan karakter bangsa merupakan

suatu program yang mendesak untuk diselenggarakan. Upaya-upaya revitalisasi

Pancasila dalam rangka penguatan karakter bangsa diselenggarakan dalam bentuk

kegiatan sarasehan, seminar dan forum-forum diskusi yang diselenggarakan melalui

kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL. Hal tersebut dalam rangka menyelaraskan

persepsi dan intepretasi yang berbeda dalam memahami Pancasila sebagai dasar

negara, ideologi bangsa dan falsafah negara, utamanya mengenai penguatan

karakter bangsa.



77

Pencapaian cita-cita nasional harus didukung oleh kemampuan manusia–

manusia Indonesia yang mampu menunjukkan profesionalisme, juga kualitas kisi-kisi

kebangsaan yang terwujud dalam pola sikap dan perilaku cinta tanah air dan yakin

akan perjuangan menuju cita-cita nasional. Kemampuan ilmu pengetahuan dan

teknologi semata dalam mewujudkan cita-cita nasional tidaklah cukup, masih

diperlukan landasan nilai-nilai kebangsaan guna tetap terjaganya upaya perekatan

dan integritas nasional untuk kelangsungan dan kejayaan bangsa dan negara. Sikap

perilaku cinta tanah air merupakan landasan dasar yang dapat menjadi pengarah

(driving force) sekaligus penjamin bahwa upaya pembangunan nasional tetap berada

dalam rel yang benar (on the right track), yakni rel kebangsaan Indonesia.

Pembentukan pola sikap dan perilaku bela negara merupakan bagian dari

sistem building, sebagai sub sistem pengawal struktur kemasyarakatan dan

kenegaraan yang mewarnai tidak saja akselerasi, tetapi juga arah perjuangan

mencapai cita-cita nasional. Oleh sebab itu “kualitas jiwa merah putih” merupakan

hal yang mendasar yang harus diwujudkan, sebagaimana disuratkan dalam syair lagu

Kebangsaan : “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya”. Berhasilnya pembangunan

jiwa dari manusia-manusia Indonesia dengan penanaman nilai-nilai bela negara

menjadi fondasi yang kokoh bagi upaya pembangunan nasional mewujudkan

keindonesiaan yang dicita-citakan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mempertahankan

kelangsungan dan tetap tegaknya NKRI, salah satu strategi dan kebijakan yang

ditempuh diperlukan program yang melibatkan peran strategis masyarakat melalui

program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air, Kesadaran Bela

Negara dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bekerjasama dengan

Ormas/LSM/LNL sehingga partisipasi masyarakat terkait sosialisasi peningkatan

kesadaran bela negara dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut sebagai

wujud peningkatan kesadaran bela negara dalam rangka membangun karakter dan

jati diri bangsa dengan tujuan mendorong terjadinya pemahaman dan motivasi untuk

meningkatkan pemahaman bela negara melalui forum-forum diskusi/dialog yang

diselenggarakan bekerjasama dengan Ormas/LSM/LNL.



78

Adapun capaian pada tahun 2012 terkait kerjasama program Kementerian

dengan Ormas/LSM/LNL telah terlaksana mencapai 1072 kerjasama dari target yang

telah ditetapkan yaitu 1077 kerjasama yang tersebar di 33 Provinsi/Kabupaten/Kota

dengan realisasi 99.5%.

Adapun uraian capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas adalah

sebagai berikut dalam beberapa kegiatan pada masing-masing unit kerja yaitu:

a. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait kegiatan 4 pilar kebangsaan yaitu

Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, melalui kegiatan

sosialisasi wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dengan terlaksananya 134

kerjasama program/kegiatan Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL di daerah;

b. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam partisipasi politik dan sosialisasi 4

pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) melalui

kegiatan penanganan konflik di daerah berupa pelaksanaan 96 kerjasama

Kementerian dan Ormas/LSM/LNL;

c. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan urusan

pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri melalui

pelaksanaan sosialisasi dan seminar terkait 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD

1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) dengan pelaksanaan 480 kerjasama

program/kegiatan Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL tersebar di 33

Provinsi/Kab/Kota;

d. Meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya bagi kaum perempuan dan

masyarakat di wilayah miskin, terisolasi, perbatasan dan marjinal melalui

pelaksanaan pendidikan politik berupa kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan

(Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) melalui pelaksanaan 288

kerjasama program/kegiatan Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL;

e. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang dukungan terhadap produksi

dalam negeri dan perlindungan konsumen melalui pelaksanaan 74 kerjasama

program/kegiatan Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL.

Dalam rangka meningkatkan kinerja kegiatan ini, maka Ditjen Kesatuan

Bangsa dan Politik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985



79

tentang Organissai Kemasyarakatan sebagai Pembina dan pengawasan organisasi

kemasyarakatan, dimana pemerintah sekaligus sebagai mitra dari organisasi

kemasyarakat mempunyai program/kegiatan yang bersentuhan langsung kepada

masyarakat yakni program kerjasama dibidang poitik dalam negeri yang ditujukan

kepada masyarakat melalui OMS/LSM/LNL akan terus melakukan sosialisasi

pelaksanaan kerjasama program/kegiatan Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL pada

seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat

terhadap pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Sebab kegiatan ini dipandang

sangatlah efektif untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya di

bidang pendidikan politik dan Wawasan Kebangsaan serta Cinta Tanah Air khususnya

untuk daerah-daerah perbatasan dengan Negara lain.

Selain itu indikator lainnya adalah terlaksananya sosialisasi 4 pilar kehidupan

berbangsa. Kualitas sumberdaya manusia terutama dengan organisasi-organisasinya

yang berwawasan kebangsaan sangat menentukan bangsa kedepan, oleh karena itu

diperlukan langkah-langkah taktis dan strategis dalam menyiapkan sasaran tersebut.

Salah satunya adalah merekonstruksi kembali rasa, faham dan semangat

kebangsaan, kita yang berpegang pada 4 (empat) pilar utama kebangsaan yaitu

Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI sebagaimana telah diletakkan

oleh Bapak Pendiri Bangsa (The Founding Fathers). Alasan kegiatan dilakukan

Sosialisasi 4 (Empat) Pilar Utama Kehidupan Berbangsa di 3 (tiga) Provinsi NAD,

Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan dikarenakan betapa masalah persatuan dan

kesatuan bangsa bersifat kompleks dan dinamis, sejalan dengan kompleksitas dan

dinamika masyarakat kita yang bersifat majemuk.

Tujuan melalui Sosialisasi 4 (empat) pilar utama kehidupan berbangsa di 3

(tiga) Provinsi NAD, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat

mendorong terjadinya suatu perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu terciptanya

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-

prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal

Ika, dan NKRI. Sasaran meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan

dari makna yang terkandung dalam 4 (empat) pilar utama kebangsaan yaitu



80

Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI bagi setiap warganegara, untuk

dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

khususnya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang lingkup Kegiatan Sosialisasi 4 (empat) Pilar Utama Kehidupan

Berbangsa di 3 (tiga) Provinsi NAD, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan

dilaksanakan dengan memperhatikan aspek dominan (sistem nilai) yang sangat

berpengaruh bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan

bentuk kegiatan seminar, sarasehan, dialog interaktif, workshop, atau bentuk

kegiatan sejenis lainnya, yang dilaksanakan di Kalsel tanggal 1-3 Mei 2012, Sulteng

tanggal 20-22 Mei 2012 dan Aceh tanggal 8–10 Nopember 2012.

BBB... AAANNNAAALLLIIISSSAAA PPPEEERRRBBBAAANNNDDDIIINNNGGGAAANNN CCCAAAPPPAAAIIIAAANNN KKKIIINNNEEERRRJJJAAA PPPEEERRRIIIOOODDDEEE TTTAAAHHHUUUNNN 222000111222

Capaian per sasaran strategis Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012

dianalisis dan diperbandingkan dengan capaian per sasaran strategis pada Tahun

2011 dan 2010 (sebagaimana tabel berikut).

Tabel 27. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi (Pemilu/Pilpres)

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2012 2011 2010

1. Jumlah paket

revisi undang-

undang bidang

politik khususnya

revisi terbatas

terhadap Undang-

Undang Nomor 22

Tahun 2007

tentang

Penyelenggara

Pemilu

3 (tiga)

Dokumen

1 (satu)

Dokumen

46.6% 25% 20%



81

2. Indeks Kinerja

Lembaga

Demokrasi

68 74.72 109.8% 113.2% 120.6%

3. Indeks Kebebasan

Sipil

79 80.79 102.2% 103.5% 109%

4. Indeks Hak-Hak

Politik

68 45.54 66.9% 69% 90.3%


Sasaran Strategis “Meningkatnya Komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa”


2012 2011 2010

Prosentase

kebijakan/peraturan

perundang-

undangan yang

dilaksanakan oleh

pemerintah daerah

dan para pemangku

kepentingan

75% 72% 96% 100% -


Sasaran Strategis “Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan

kemasyarakatan”


2012 2011 2010

Prosentase forum

dialog ublik yang

efektif

75% 72.5% 96.6% 92,8% -



82


Sasaran Strategis “Meningkatnya kesadaran warga Negara dalam partisipasi politik”


2012 2011 2010

Persentase

peningkatan

masyarakat dalam

kegiatan terkait 4

pilar kebangsaan

(Pancasila, UUD

1945, Bhinneka

Tungga Ika, dan

NKRI)

72.5% 99.5% 137.2% 100% 80%

CCC... AAAKKKUUUNNNTTTAAABBBIIILLLIIITTTAAASSS KKKEEEUUUAAANNNGGGAAANNN TTTAAAHHHUUUNNN 222000111222

Demi terwujudnya outcome yang dimaksud, Tahun 2012 Ditjen Kesbangpol

mempunyai alokasi pagu awal sebesar sebesar Rp. 188.782.200.000,- (Seratus

Delapan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu

Rupiah) kemudian terdapat tambahan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima

Miliar) untuk kegiatan Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu,

dengan total pagu menjadi Rp. 193.782.200.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga

Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Menginjak Triwulan II terdapat

kebijakan efisiensi anggaran dari pagu awal Ditjen Kesbangpol sebesar 12.9% atau

Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar) menjadi Rp. 168.782.200.000,-

(Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus

Ribu Rupiah).

Kemudian atas kinerja Ditjen Kesbangpol pada Tahun Anggaran 2011 dalam

hal optimalisasi hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan paket

pekerjaan dengan pencapaian target sasaran baik dalam rangka efisiensi dan

efektivitas, mendapatkan penghargaan (reward) berupa tambahan alokasi anggaran

pada Tahun 2012 sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta

rupiah) sehingga total pagu anggaran Ditjen Kesbangpol menjadi Rp.



83

169.607.200.000,- (seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus tujuh juta dua

ratus ribu rupiah). Adapun reward tersebut dialokasikan pada kegiatan:

a. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan bentuk

Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Penanganan

Keormasan sebesar Rp. 200.000.000,-;

b. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol, dengan

bentuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Ditjen Kesbangpol sebesar Rp.

377.145.000,- dan Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dengan alokasi

sebesar Rp. 247.855.000,-.

Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sampai dengan 31 Desember 2012

sudah terealisasi sebesar 162.486.895.989,- atau 95.80% dengan realisasi fisik

mencapai 91,7%. Besaran realisasi tahun 2012 lebih baik jika dibandingkan dengan

capaian realisasi keuangan tahun 2011 yang hanya mencapai 93,17%.

Tabel 31.

Realisasi keuangan berdasarkan kegiatan Ditjen Kesbangpol tahun 2012

No Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %

1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol

Rp. 32.498.114.000 Rp. 30.397.515.216 93,54

2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaa

Rp. 25.323.013.000 Rp. 25.237.486.800 99,66

3 Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

Rp. 18.851.250.000 Rp. 16.996.105.050 90,16

4 Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Rp. 36.170.542.000 Rp. 35.376.638.695 97,81



84

No Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %

5 Fasilitasi Politik Dalam Negeri

Rp. 42.821.781.000 Rp. 41.164.045.478 96,13

6 Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi

Rp. 13.942.500.000 Rp. 13.315.104.750 95,50

T O T A L Rp. 169.607.200.000, Rp. 162.486.895.989 95.80

Tabel 32.

Realisasi keuangan berdasarkan Jenis Belanja

No Sumber Dana Pagu Anggaran Realisasi %

1 Belanja Pegawai Rp. 13.232.053.000 Rp. 12.819.743.872 96,88

2 Belanja Barang Rp. 152.231.792.000 Rp. 145.771.927.072 95,76

3 Belanja Modal Rp. 4.143.355.000 Rp. 3.895.225.045 94,01

T O T A L Rp. 169.607.200.000, Rp. 162.486.895.989 95.80



85

BAB IV

PENUTUP

AAA... KKKEEESSSIIIMMMPPPUUULLLAAANNN

LAKIP tahun 2012 merupakan kelanjutan LAKIP Ditjen Kesbangpol tahun

2011 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun

permasalahan yang dihadapi Ditjen Kesbangpol. Lakip ini dapat dijadikan tolok ukur

keberhasilan pencapain sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui

sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

bagi masyarakat. Penyajian data LAKIP ini didasarkan kepada beberapa indikator

kinerja yang ada di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui

penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar pencapaian sasaran kinerja

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dari

keseluruhan program/kegiatan mencapai nilai 95,80%. Selain itu, menyangkut

capaian sasaran ditemukan :

1. Capaian sasaran dinilai cukup berhasil, selain karena kinerja Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik, juga merupakan hasil dari faktor-faktor lain diluar

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Pada beberapa capaian sasaran yang dinilai berhasil dapat dilihat dari capaian

target yang direncanakan, apabila dilihat dari perbandingannya dengan populasi

sudah menunjukkan prosentase yang baik. Hal ini mengindikasikan penetapan

target dapat tercapai dengan baik.

3. Sebagian besar program menunjukkan capaian kinerja yang baik, terutama pada

indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome. Hal ini menunjukkan bahwa

program dan kegiatan yang telah ditentukan harus dilaksanakan.



86

BBB... SSSAAARRRAAANNN

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Ditjen Kesbangpol pada tahun

2012, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum kinerja Ditjen Kesbangpol perlu ditingkatkan lagi pada tahun 2013;

2. Mengupayakan sinergi kegiatan antar unit kerja agar dilaksanakan secara bersama

untuk optimalisasi kegiatan (hasilnya komprehensif) yang dirasakan manfaatnya

secara langsung oleh pemangku kepentingan kesbangpol dalam penyelesaian

masalah yang ada sehingga tidak tumpang tindih serta efisiensi waktu dalam

pelaksanaannya;

3. Dalam pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan baik dari sisi realisasi

keuangan maupun realisasi output, sehingga dapat memaksimalkan capaian

kinerja;

4. Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada

lingkup setiap unit kerja eselon II, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan

yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya;

5. Perlunya pengawalan khusus dari masing-masing pimpinan unit kerja sehingga

target yang telah di tetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dapat tercapai;

6. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan, hindari pemborosan

(efisiensi), dan cegah potensi timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

dalam upaya meningkatkan capaian riil (nyata) seluruh program, kegiatan dan

anggaran lingkup Ditjen Kesbangpol.

Documents

KATA PENGANTAR - kesbangpol.kemendagri.go.idkesbangpol.kemendagri.go.id/files_arsip/LAKIP_Ditjen_Kesbangpol.pdf · KATA PENGANTAR Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT,