KATA PENGANTAR - soppengkab.go.id · KATA PENGANTAR Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menerus berupaya meningkatkan ... sebab itu berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan ke II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017

RKPD KAB. SOPPENG i

KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menerus berupaya meningkatkan

Kinerja Pemerintah, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

Tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-

2021, sebab itu berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan ke II Semester I

pelaksanaan RKPD Tahun 2017, maka didapat gambaran target-target yang

telah terlaksana, target-target yang belum optimal, maupun target-target yang

belum terlaksana. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai dasar menyusun

Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017. Dalam Perubahan RKPD

Kabupaten Soppeng Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Soppeng berupaya

mewujudkan capaian kinerja yang belum tercapai dan mempertahankan

capaian kinerja yang telah baik sebagaimana ditetapkan dalam target Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-

2021.

Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Jembrana Tahun 2016-2021, Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten

Soppeng Tahun 2017 memperhatikan materi dan hasil telaah tentang

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPJPD, kebijakan-

kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan provinsi, dokumen RPJPN, RPJPD

Provinsi, RPJPD Kabupaten Kabupaten Soppeng, RPJMD Kabupaten Soppeng

Tahun 2016-2021, dokumen RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten

Soppeng, dan capaian kinerja Kabupaten Soppeng tahun 2017 dan perkiraan

capaian kinerja tahun 2018. RKPD memuat kondisi dan permasalahan

pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran

pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Dengan selesainya Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng

Tahun 2017, maka Pemerintah Kabupaten Soppeng mengucapkan terimakasih


RKPD KAB. SOPPENG ii

kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Perubahan

RKPD tersebut. Mudah-mudahan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun

2018 dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun Dokumen Perencanaan

dan Penganggaran Perubahan sehingga arah kebijakan pembangunan di

Kabupaten Soppeng lebih terarah menuju Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik

kedepannya.

Watansoppeng, 09 Agustus 2017

BUPATI SOPPENG

H. A. KASWADI RAZAK


PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2017 i

DAFTAR ISI

Hal. DAFTAR ISI ...................................................................................................... i PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 8/PERBUP/V/2013 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 ........................................................... 1 BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ I - 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................... I - 1

1.2. Landasan Hukum ....................................................................... I - 3

1.3. Hubungan Antar Dokumen ......................................................... I - 6

1.4. Sistematika Dokumen RKPD ..................................................... I - 6

1.5. Maksud dan Tujuan .................................................................... I - 7

1.5.1. Maksud ............................................................................ I - 7

1.5.2. Tujuan .............................................................................. I 7

1.6. Perubahan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan

Kebijakan Keuangan Daerah .................................................. I - 8

1.6.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..................................... I - 8

1.6.2. Kondisi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 .. I 8

1.6.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tahun 2016 dan tahun 2017 ............................................ I - 10

1.7. Perubahan Kerangka Pendanaan .......................................... I - 11

1.7.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .............. I - 12

1.7.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah ..................... I - 14

1.7.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ............. I - 15

1.7.4. Penelaahan Pokok Pikiran DPRD .................................... I - 16

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN ............................................................................... II - 1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah .............................................. II - 1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ....................................... II - 1

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................... II - 10

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II - 10

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .............................. II - 16

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..................... II - 21

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .................................................. II - 22

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ............................. II - 22

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ........................... II - 44

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ............................................... II - 48

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................. II - 48

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah ...................................... II - 49

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ..................................... II - 49

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ............................ II - 50

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai .

Triwulan II dan Realisasi Capaian RPJMD ................................ II - 53


PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2017 ii

2.3. Pencapaian Millenium Development Goals ................................. II - 127

2.4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah... . II - 135

2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah ....................................... II - 139

2.5.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan .

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ................. II - 139

2.5.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan .

Pemerintahan Daerah ...................................................... II - 142

2.6. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah ......................................... II - 145

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM

PERUBAHAN RKPD ... III - 1

3.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 ......... III - 1

3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................. III - 24

3.3. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan ............................... III - 26

BAB IV PENUTUP ............................................................................................ IV - 1

BUPATI SOPPENG

PERATURAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 38 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 40 TAHUN 2016 TENTANG PENYESUAIAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan kesesuaian dengan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021, maka Penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017 perlu diubah dan disesuaikan berdasarkan Peraturan perundang -undangan;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor: 40 Tahun 20168perlu ditinjau kembali;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;

20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 20168TENTANG

PENYESUAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 20168tentang Penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal : 09 Agustus 2017

Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal : 10 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SOPPENG

NUR ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 38


PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2017 I - 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 38 TAHUN 2017 TANGGAL : 09 AGUSTUS 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa

setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan

daerah. Salah satu dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen

perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun.

Penyusunan dokumen RKPD diintegrasikan dengan prioritas

pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun

Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 UndangUndang Nomor

23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota

merupakan bagian dari daerah provinsi serta mempunyai hubungan

wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam

dan sumber daya lainnya.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun dengan

menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratis (strategis dan berbasis kinerja). Perencanaan

dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir

ilmiah, yang merupakan suatu proses pemikiran strategis.

Pendekatan ini tercermin dari:

a. Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;

b. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan

wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini;

c. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi

penyusunan RKPD;

d. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan;



e. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana

(kendala fiskal daerah);

f. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis

kinerja;

g. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan;

h. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu

tahun berikutnya;

i. Kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan,

sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review

kemajuan pencapaian sasaran.

Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan

adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat

dipertanggungjawabkan secara akademis.

2. Pendekatan demokratis dan partisipatif. Peran serta berbagai pihak

yang berkepentingan terhadap pembangunan dimaksudkan agar

diperoleh gambaran aspirasinya serta dapat menciptakan rasa

memiliki. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam

RKPD berupa:

a. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan

dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan

penyusunan RKPD;

b. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur

pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan;

c. Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;

d. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat,

terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;

e. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD;

f. Pelibatan media;

g. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi

penerapan perencanaan partisipatif;

h. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting dalam

pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan

permasalahan, tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

3. Pendekatan Politis. Perencanaan yang disusun merupakan amanat

dari RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan juga arahan

umum RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 yang

merupakan bentuk konsekuensi politik yang harus dilakukan oleh



Kepala Daerah terpilih. Pendekatan politis tercermin pada RKPD

berupa:

a. Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala SKPD membahas

hal-hal strategis yang berkembang baik dari aspek politik,

ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang dapat berpengaruh

pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun

2017;

b. Keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang Desa/Kelurahan,

Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/RKPD

termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD;

c. Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua

pihak untuk menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyusunan

seluruh dokumen perencanaan termasuk RAPBD.

4. Pendekatan Top Down. Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang

pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan

musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/

rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.

Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya:

a. Sinergi dengan RKPD dan RENJA SKPD Kabupaten Soppeng,

RKP dan Renja Kementerian/Lembaga;

b. Konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten

Soppeng;

c. Konsistensi dengan RTRW Daerah;

d. Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan

pendekatan sistem;

e. Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan

pembangunan global seperti Millenium Development Goals

(MDGs), sustainable development, pemenuhan Hak Asasi

Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan

sebagainya.

5. Pendekatan Bottom Up. Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang

pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan

musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat

desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pendekatan perencanaan ini tercermin dari adanya:

a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat

konsistensi dengan visi, misi, dan program Kabupaten Soppeng;



b. Memperhatikan hasil proses Musrenbang dan kesepakatan

dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah.

c. Mempertimbangkan hasil Forum SKPD.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga menyusun dokumen

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai dokumen

publik, yang juga menuntut keterlibatan semua stakeholders dalam

proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi

pengarusutamaan (mainstreaming) dalam proses penyusunan dokumen

ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini dapat

diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan,

pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 dimaksudkan

sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan

atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan,

yaitu Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)

Kabupaten Soppeng Tahun 2017. Perubahan RKPD Tahun 2017 sangat

penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku

kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

daerah yang disesuaikan dengan tahapan perubahan di tahun 2017.

Perubahan RKPD Tahun 2017 tetap menjadi bagian utuh dari upaya

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Perubahan RKPD Tahun 2017 memuat dasar pertimbangan

perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan, dan perubahan atas

program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan

pembangunan tahun 2017. Perubahan RKPD Tahun 2017 ini dirasakan

sangat penting agar konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan

upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Soppeng lebih efisien dan

efektif. Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun

2017 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan

APBD Tahun 2017, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Tahun 2017, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Tahun 2017, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.



Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 dan

Perubahan Renja SKPD Tahun 2017 dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,

meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.

4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan

lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

5. Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana tersebut pada angka 1,

angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah.

6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2013 sebagaimana tersebut pada

angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan

Kepala Daerah.

7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan

kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat

dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun

2017.

8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan

bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi

pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi

antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun

2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi



landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk

menyusun Perubahan APBD Tahun 2017.

Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya melakukan

perbaikan dan pembenahan pada segala aspek pembangunan guna

mewujudkan Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik. Kabupaten Soppeng

sebagai daerah pertanian dan peternakan mendorong peningkatan

kapasitas ekonomi daerah dengan menyeimbangkan antara aspek

ekonomi, aspek sosial serta lingkungan. Meskipun saat ini Kabupaten

Soppeng memiliki banyak kemajuan pesat di segala bidang, namun

Pemerintah Kabupaten Soppeng masih melakukan pembenahan dan

perbaikan seperti masalah permukiman, kegiatan ekonomi informal

secara berlebihan di sejumlah titik hingga persoalan lingkungan hidup.

Dokumen Perubahan RKPD Kab. Soppeng tahun 2017 ini

merupakan dokumen publik sehingga pelibatan semua stakeholders

dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi

pengarusutamaan (mainstreaming) dalam proses penyusunan dokumen

ini. Dengan Prinsip tersebut, diharapkan dokume ini harus dapat

diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan,

pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

1.2. Landasan Hukum

Adapun Peraturan Perundang-undangan dan Aturan lainnya yang

menjadi acuan dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten

Soppeng Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2



Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat

(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2017;

12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah

Kabupaten Soppeng;


Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng;


Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah

Kabupaten Soppeng;


Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Pemerintah Kabupaten Soppeng;


Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Pemerintah Kabupaten Soppeng;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun

2005-2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Soppeng Tahun 2016-2021;


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun

2012-2032;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng

Tahun Anggaran 2017;


Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten

Soppeng;

23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang

Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;



24. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng

Tahun Anggaran 2017.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan

bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD

menjadi pedoman penyusunan APBD Perubahan, maka untuk menjaga

konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD

Kabupaten Soppeng Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan

Bupati menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan

APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun

2017 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2017.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Soppeng Tahun 2017 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen

perencanaan lainnya, yakni disusun dengan memperhatikan RPJM

Nasional 2015-2020 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

2013-2018.

Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dari

penjabaran program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD

Kabupaten Soppeng 2016-2021 (Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng

Nomor 1 Tahun 2016), serta mempertimbangkan hasil kajian dan

konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 serta RKPD tahun 2017.

1.4. Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 ini disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan.

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan antar Dokumen

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

1.5. Maksud dan Tujuan



1.6. Perubahan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan

Kebijakan Keuangan Daerah

1.7. Perubahan Kerangka Pendanaan

II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Dan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD samapai

dengan Triwulan ke II (dua) dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

III. Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

3.1. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan

3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

IV. Penutup

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2017 adalah untuk

mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor

pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan

efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng

Tahun 2017 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum

Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan Tahun 2017 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk

dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan

Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Soppeng

dengan Bupati Soppeng yang selanjutnya akan dijabarkan dalam

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD)

Tahun 2017;

2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis

jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran

tahunan pembangunan daerah;



4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan

pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program

dan kegiatan pembangunan;

5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;

6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan

kepada pemerintah.

1.6. Perubahan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan

Keuangan Daerah

Rancangan kerangka ekonomi daerah ini akan menjadi pedoman

dan arah aktivitas pembangunan ekonomi oleh lintas pelaku (stakeholder)

untuk mengantar Kabupaten Soppeng pada kondisi ekonomi yang

diharapkan dengan mengembangkan dan memantapkan ketahanan

ekonomi daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka

ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan

kebijakan keuangan daerah yang tepat. Bab ini menjelaskan

perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten Soppeng tahun 2016,

dan prospek perekonomian Kabupaten Soppeng tahun 2017. Bab ini juga

membahas perkiraaan keuangan daerah serta kebijakan keuangan daerah

termasuk kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun

2017.

Adapun Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, diuraikan sebagai

berikut :

A. Arah Kebijakan ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Soppeng

tahun 2017 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan

Pemerintah Pusat dalam RKP Tahun 2017 yaitu (1) Pertumbuhan ekonomi

diperkirakan dapat mencapai 5,5% - 5,9%; (2) Tingkat pengngangguran

5,1%-5,4 %; (3) Angka kemiskinan 9,5%-10,5%; (4) Gini Ratio 0,38; (5)

IPM 75,7 Poin , selain itu pada tahun 2017, peran wilayah Sulawesi

terhadap perekonomian nasional diharapkan terus meningkat dengan

fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah

Sulawesi. Sementara itu pada RKP 2017 juga terdapat sasaran

pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dengan indikator pertumbuhan

ekonomi 8,3%; tingkat kemiskinan 7,9% ; dan tingkat pengangguran

5,2%.



Selain itu, kebijakan perekonomian Kab. Soppeng juga diarahkan

untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,

berkesinambungan, berkelanjutan, berkeadilan dengan mengedepankan

upaya pembangunan infrastruktur, penurunan jumlah penduduk miskin,

perluasan lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan investasi.

B. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam

pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang

mantap dan berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan

suatu daerah. Oleh karena itu, historis pertumbuhan ekonomi

diperlukan untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah.

Perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Soppeng sampai

dengan tahun 2016 secara umum menunjukkan kondisi yang cukup

baik walaupun dalam perjalanannya tidak lepas dari pengaruh pasang

surut perekonomian global dan nasional sebagai satu sistem

perekonomian yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 perumbuhan

ekonomi di Kab. Soppeng tumbuh sebesar 5,1 persen melambat

disbanding tahun 2014 yang tumbuh sebesar 6,89 persen, hal ini

diakibatkan oleh penurunan jumlah produksi di sektor pertanian yang

terjadi karena adanya puso. Setelah mengalami penurunan pada tahun

2015, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016

mengalami peningkatan hal ini diakibatkan oleh perbaikan infrastruktur

pertanian yang memacu peningkatan produksi pertanian, selain itu

peningkatan terjadi juga pada sektor perdagangan besar dan industry

pengolahan yang mendorong perekonomian di Kabupaten Soppeng.

Meskipun di sisi lain terdapat penurunan dari sisi belanja pemerintah

akibat pemangkasan anggaran belanja dari pemerintah pusat di tahun

2016. Jika di tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng



mencapai 5,1 persen, maka di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi

mencapai 8,2 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Soppeng pada tahun

2016 sebesar 8,24 persen dengan peningkatan yang sangat signifikan

dibandingkan dengan 2015 sebesar 5,10 persen melambat jika

dibandingkan dengan laju pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2014

yang sebesar 6,9 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Soppeng tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terlihat

pada gambar berikut.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Soppeng Tahun 2012-2016

Sumber: BPS Kab. Soppeng Tahun 2017

Gambar 3.2 PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Kab. Soppeng Tahun 2012-2016

Kategori Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

1,431,680.6 1,624,249.9 1,872,433.1 1,943,945.6 2,396,900.5

B Pertambangan dan Penggalian

153,518.4 186,531.2 241,563.2 286,945.4 362,460.5

C Industri Pengolahan

431,860.3 512,316.0 627,163.4 728,525.0 822,548.3

D Pengadaan Listrik dan Gas 5,176.5 5,120.2 5,490.3 5,539.6 6,096.4

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang 2,812.5 3,085.3 3,184.6 3,233.6 3,553.3

F Konstruksi 618,655.8 721,771.6 797,349.6 883,337.5 961,744.9

G Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

643,812.7 702,571.1 756,952.1 862,811.3 995,641.1

H Transportasi dan Pergudangan

124,626.0 145,015.4 182,400.5 236,863.9 266,121.4

I Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum 74,745.9 82,604.3 95,310.2 103,983.5 113,746.1

J Informasi dan Komunikasi

155,460.9 175,946.8 177,822.1 185,991.4 218,035.4

6,937,23

6,89

5,10

8,24

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2012 2013 2014 2015 2016

PERTUMBUHAN EKONOMI



Kategori Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

K Jasa Keuangan dan Asuransi

162,093.4 186,325.2 212,162.1 234,857.6 277,034.0

L Real Estate

240,060.3 283,950.3 335,697.0 384,530.3 444,364.4

M,N Jasa Perusahaan

9,506.5 11,012.6 12,046.5 13,540.7 15,896.0

O Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

364,107.1 386,273.3 433,628.6 500,594.6 521,439.5

P Jasa Pendidikan

232,221.0 251,835.5 278,642.9 308,564.4 344,565.7

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

79,993.6 86,967.8 99,776.4 111,467.5 128,931.5

R,S,T,U Jasa lainnya

31,507.2 35,772.9 41,305.9 48,440.2 56,708.3

PRODUK DOMESTIK REGIONAL

BRUTO 4,761,838.6 5,401,349.4 6,172,928.6 6,843,172.4 7,935,787.2

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan

ekonomi Kab. Soppeng tahun 2016 mengalami peningkatan

dibandingkan dengan tahun 2015, hal ditandai dengan meningkatnya

sektor pertanian yang merupakan sektor pendukung utama

perekonomian Kabupaten Soppeng. Selain sektor pertanian beberapa

sektor juga cukup mengalami peningkatan diantaranya sektor

perdagangan dan sektor industry pengolahan.

Gambar 2.3 PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dan kontribusi persektor Kab. Soppeng Tahun 2012-2016

Kategori

SEKTOR

2012 2013 2014 2015 2016

(juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp)

% (juta Rp)

% (juta Rp)

%

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

1,431,680.6 30.07 1,624,249.9 30.07 1,872,433.1 30.33 1,943,945.6 28.41 2,396,900.5 30.20

B Pertambangan dan Penggalian

153,518.4 3.22 186,531.2 3.45 241,563.2 3.91 286,945.4 4.19 362,460.5 4.57

C Industri Pengolahan

431,860.3 9.07 512,316.0 9.48 627,163.4 10.16 728,525.0 10.65 822,548.3 10.37

D Pengadaan Listrik dan Gas

5,176.5 0.11 5,120.2 0.09 5,490.3 0.09 5,539.6 0.08 6,096.4 0.08

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

2,812.5 0.06 3,085.3 0.06 3,184.6 0.05 3,233.6 0.05 3,553.3 0.04

F Konstruksi 618,655.8 12.99 721,771.6 13.36 797,349.6 12.92 883,337.5 12.91 961,744.9 12.12

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

643,812.7 13.52 702,571.1 13.01 756,952.1 12.26 862,811.3 12.61 995,641.1 12.55

H Transportasi dan Pergudangan

124,626.0 2.62 145,015.4 2.68 182,400.5 2.95 236,863.9 3.46 266,121.4 3.35

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

74,745.9 1.57 82,604.3 1.53 95,310.2 1.54 103,983.5 1.52 113,746.1 1.43

J Informasi dan Komunikasi

155,460.9 3.26 175,946.8 3.26 177,822.1 2.88 185,991.4 2.72 218,035.4 2.75

K Jasa Keuangan dan Asuransi

162,093.4 3.40 186,325.2 3.45 212,162.1 3.44 234,857.6 3.43 277,034.0 3.49

L Real Estate

240,060.3 5.04 283,950.3 5.26 335,697.0 5.44 384,530.3 5.62 444,364.4 5.60

M,N Jasa Perusahaan

9,506.5 0.20 11,012.6 0.20 12,046.5 0.20 13,540.7 0.20 15,896.0 0.20

O

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

364,107.1 7.65 386,273.3 7.15 433,628.6 7.02 500,594.6 7.32 521,439.5 6.57

P Jasa Pendidikan

232,221.0 4.88 251,835.5 4.66 278,642.9 4.51 308,564.4 4.51 344,565.7 4.34

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

79,993.6 1.68 86,967.8 1.61 99,776.4 1.62 111,467.5 1.63 128,931.5 1.62

R,S,T,U Jasa lainnya

31,507.2 0.66 35,772.9 0.66 41,305.9 0.67 48,440.2 0.71 56,708.3 0.71

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

4,761,838.6 100.00 5,401,349.4 100.00 6,172,928.6 100.00 6,843,172.4 100.00 7,935,787.2 100.00

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS

4,761,838.6 100.00 5,401,349.4 100.00 6,172,928.6 100.00 6,843,172.4 100.00 7,935,787.2 100.00

Sumber: BPS Kab. Soppeng Tahun 2017



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sektor pertanian

merupakan sektor yang berkontribusi paling besar terhadap PDRB

Kabupaten Soppeng. Selain sektor pertanian sektor yang paling

berkontribusi adalah sektor perdagangan besar dan sektor konstruksi.

b. Laju Inflasi

Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan kondisi

perekonomian daerah adalah Laju Inflasi. Stabilitas pertumbuhan

ekonomi tidak lepas dari tantangan berat tingginya laju inflasi. Inflasi

adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus

menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh

berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat,

berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan

spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran

distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses

menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu

peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Inflasi di Kab. Soppeng

selama tahun 2015 adalah sebesar 0,97 persen, lebih rendah dari inflasi

tahun 2014 yaitu 8,22 persen Lebih lanjut perkembangan Inflasi pada

tahun 2011 hingga 2015 ditunjukkan pada gambar 3.2 Berikut ini.

Gambar 3.2 Preview Perkembangan Inflasi Kab. Soppeng Tahun 2011-2015

Sumber : BPS Tahun 2016

2011 2012 2013 2014 2015

Inflasi 3,94 3,65 6,86 8,22 0,97

3,94 3,65

6,86

8,22

0,97

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

%



1.7. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017

Di tahun 2017, perekonomian Kabupaten Soppeng diprediksi

akan mengalami tekanan sebagai akibat dari bencana banjir yang

terjadi pertengahan tahun 2017 yang berdampak pada sektor pertanian

yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Soppeng. Meskipun

demikian diharapkan agar dengan adanya penanganan yang cepat

dampak buruk dari bencana tersebut dapat diatasi sehingga tidak

terlalu mempengaruhi ekonomi Kabupaten Soppeng. Hal tersebut

menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah

ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng di tahun 2017

diharapkan akan berada pada kisaran 8,2 persen.

2. inflasi sebesar 2-3 persen;

3. Angka Kemiskinan sebesar 8,14 persen;

4. Gini Ratio (Indeks) sebesar 0,39 persen;

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 66,00.

Penyesuaian asumsi makro tersebut mengacu pada sasaran-

sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMD

2016-2021, sasaran-sasaran tahunan dalam Penyesuaian RKPD tahun

2017, serta perkembangan dan prospek ekonomi domestik maupun

nasional tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut tentunya sangat

mempengaruhi asumsi dasar kebijakan umum APBD Tahun 2017,

dimana Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk melanjutkan

pembangunan infrastruktur serta perbaikan iklim investasi sesuai

dengan yang diamanatkan pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2016-

2021.

Dengan melihat kemajuan kinerja ekonomi yang telah dicapai dan

masalah yang dihadapi hingga tahun 2017 semester I, maka tantangan

yang dihadapi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :



1. Angka kemiskinan

Meskipun angka kemiskinan kecenderungannya masih dibawah

angka nasional dan provinsi namun penurunannya relatif lambat

sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius dan sungguh-

sungguh.

2. Kualitas pendidikan belum optimal

Hal ini dapat dilihat dimana angka rata-rata lama sekolah dan angka

harapan lama sekolah di Kab. Soppeng masih dibawah rata-rata

provinsi. Ini disebabkan antara lain karena Akses layanan PAUD

masih terbatas pada beberapa wilayah, Masih kurangnya minat

melanjutkan ke perguruan tinggi, dan Masih rendahnya kesadaran

dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang

menyebabkan banyaknya anak putus sekolah.

3. Derajat kesehatan

Ditandai dengan masih terbatasnya ketersediaan tenaga medis dan

sarana prasarana kesehatan.

4. Tuntutan ketersediaan infrastruktur

Antara lain dapat dilihat dari usulan masyarakat dan adanya wilayah

yang belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai serta

ketersediaan air bersih.

Tantangan-tantangan tersebut sangat menentukan

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Soppeng. Oleh

karena itu, tantangan ini harus dapat diatasi secara proporsional melalui

penetapan prioritas pembangunan daerah, penetapan rencana kerja dan

pendanaannya serta penataan hubungan tata kerja dalam

pelaksanaannya sehingga terjadi sinergitas dan kebersamaan dari semua

stakeholders pembangunan di Kabupaten Soppeng. Khusus indikator

makro kinerja daerah, pencapaian indikator ini adalah multi sektor dan

multi instansi sehingga perlu rekayas integrasi program antar sektor.

1.8. Perubahan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada dasarnya

keuangan daerah meliputi komponen pendapatan daerah, belanja daerah

dan pembiayaan daerah. Dengan demikian, arah kebijakan keuangan

daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen keuangan

tersebut.



Secara umum arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu

pada ketentuan perundangan yang berlaku saat ini antara lain: Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara.

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Soppeng tidak akan dapat

dilepaskan dari kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun

pusat. Kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap

kondisi ekonomi Kabupaten Soppeng yang menuntut adanya

penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan. Penyesuaian

tersebut mengakibatkan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal antara

lain perupa pengalihan alokasi belanja subsidi ke belanja yang lebih

produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kab. Soppeng di tahun 2016

diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan untuk tahun 2017. Kondisi

makro ekonomi Kabupaten Soppeng tidak akan dapat dilepaskan dari

kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat. Kebijak

kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi

ekonomi Kabupaten Soppeng yang menuntut adanya penyesuaian

terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan. Penyesuaian tersebut

antara lain disebabkan oleh perubahan asumsi yang termuat di

Perubahan APBN Tahun 2017 serta kecenderungan inflasi yang tinggi

pada akhir tahun 2017. Penyesuaian tersebut mengakibatkan

perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal.

Berikut asumsi dasar makro ekonomi di APBN-P 2017 :

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, Tingkat inflasi sebesar 4,3%,

Suku bunga SPN 3 bulan 5,2%, Nilai tukar rupiah (kurs) Rp13.400 per

dolar AS, Harga minyak mentah (ICP) USD48 per barel, Lifting minyak

815 ribu barel per hari (bph) dan lifting gas 1,15 juta barel setara

minyak per hari.

Perubahan kebijakan fiskal terutama ditempuh melalui: (1)

penghematan dan pemotongan belanja kementerian negara/lembaga

yang kurang produktif; (2) rasionalisasi anggaran pada Dana Bagi Hasil

(DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU); (3) peningkatan pengeluaran



pembiayaan yang mendukung program pembangunan infrastruktur dan

program kesejahteraan rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi

asumsi dasar kebijakan umum APBD Tahun 2017 khususnya poin 2

dimana pemerintah pusat malakukan rasionalisasi anggaran pada Dana

Alokasi Umum (DAU). Di sisi lain, Pemerintah daerah tetap berkomitmen

untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur serta perbaikan iklim

investasi sesuai dengan yang diamanatkan pada RPJMD Kab. Soppeng

Tahun 2016-2021. Pemerintah daerah juga tetap menjaga pemenuhan

belanja yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti

anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan serta anggaran belanja

pegawai dibawah 50 persen.

RAPBDP tahun 2017 diajukan sebagai langkah untuk

menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung

perubahan pokok-pokok kebijakan pendapatan dan belanja daerah

dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD tahun 2017 dan tetap

menjaga pencapaian berbagai sasaran pembangunan daerah.

Kebijakan Umum Perubahan Tahun Anggaran 2017 juga

diakibatkan oleh adanya perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum

Anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan terdapat capaian

sasaran pembangunan yang harus disesuaikan dengan RPJMD Kab.

Soppeng Tahun 2016-2021. Dalam hal perubahan capaian sasaran yang

akan diakomodir dalam perubahan APBD T.A. 2017 pemerintah daerah

kabupaten Soppeng akan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan

APBD tahun anggaran 2017.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD

Kabupaten Soppeng Tahun 2017 ini bertujuan antara lain untuk :

Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai

dengan visi dan misi daerah Kabupaten Soppeng.

Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai

bagi kesejahteraan masyarakat.

Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran

daerah dapat terjamin.

Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan yang

terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta

peningkatan partisipasi masyarakat.



A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional

serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran

2017 sampai dengan semester pertama, terutama dari sisi pendapatan, maka

kebijakan pendapatan perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2017

diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan

optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur

secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan

semester 1 tahun 2017;

2. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah

pusat maupun provinsi;

Realisasi dan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah

tahun 2014-2017 terlihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Realisasi dan Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2017

No Uraian Tahun 2014 (Rp) Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp)* Tahun 2017 (Rp)*

Sebelum Sesudah

1 PENDAPATAN

01.01

Pendapatan Asli Daerah :

40.356.252.256 58.056.188.882 79.790.763.670 80.105.669.085 115.309.170.743

Pajak Daerah 8.684.506.121 9.591.100.000 10.302.600.000 10.940.000.000 11.738.000.000

Retribusi Daerah 8.131.606.475 9.574.862.575 6.929.184.304 8.494.600.689 7.423.334.400

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

2.710.000.000 6.786.895.195 13.050.651.239 13.000.000.000 13.000.000.000

Lain-lain PAD yang sah

20.830.139.660 32.103.331.112 49.508.328.127 47.671.068.396 83.147.836.343

01.02

Dana Perimbangan : 634.690.367.601 672.835.721.163

1.044.597.746.452 943.000.189.238 927.192.099.579

Dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak

21.844.071.601 24.472.197.163 23.390.135.452 28.131.694.238 25.442.852.137

Dana alokasi umum 569.126.996.000 589.049.244.000 635.976.768.000 635.976.768.000 624.804.701.000

Dana alokasi khusus 43.719.300.000 59.314.280.000 385.230.843.000 278.891.727.000 276.944.546.442

01.03

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :

129.729.344.177 190.242.690.365 107.305.364.782 85.327.726.526 89.490.726.526

Hibah 679.960.000 - 1.086.146.550 2.409.558.628 6.572.558.628

Dana Darurat - - -

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

21.919.590.857 25.722.513.765 25.528.789.619 27.177.369.698 27.177.369.698

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

94.803.422.000 151.949.159.920 72.021.764.000 49.462.571.000 49.462.571.000

Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

12.326.371.320 12.571.016.680 8.668.664.613 6.278.227.200 6.278.227.200

Jumlah Pendapatan Daerah

804.775.964.034 921.134.600.410 1.231.693.874.904 1.108.433.584.849 1.131.991.996.848

2 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

02.01

Sisa lebih riil perhitungan anggaran sebelumnya (silpa)

27.452.276.581 21.470.114.216 89.242.395.078 7.862.485.092 110.190.519.756



No Uraian Tahun 2014 (Rp) Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp)* Tahun 2017 (Rp)*

Sebelum Sesudah

02.02 Penerimaan kembali Investasi Dana Bergulir

- 35.488.782 36.293.333

02.03 Penerimaan piutang daerah

- 94.379.808 -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

27.452.276.581 21.599.982.806 89.278.688.411 7.862.485.092 110.190.519.756

Sumber : DPPKAD Kabupaten Soppeng (olahan)

Berdasarkan tabel diatas dan pertimbangan kemungkinan

kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan

kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah

dalam APBD.

Arah kebijakan pendapatan daerah ditujukan pada peningkatan

pendapatan daerah dengan memperhatikan perkembangan

perekonomian regional dan nasional yang dapat mempengaruhi sumber

penerimaan daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Memperhatikan perkembangan keuangan daerah tahun 2017

dan mengingat pendapatan daerah yang berasal dari dana

perimbangan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah pusat

maka penerimaan daerah yang dapat di pacu dan dapat dikendalikan

adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring dengan meningkatnya

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah guna

melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tuntutan

peningkatan PAD semakin besar mengingat pelayanan kepada

masyarakat selayaknya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kebijakan pendapatan daerah dikhususkan pada upaya

pencapaian pertumbuhan PAD sebesar 6,95 persen. Arah kebijakan

yang terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah meliputi :

Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan

penguatan pengelolaan objek pungutan pajak daerah dan

retribusi daerah.

Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah.

Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan selain

pajak dan retribusi.



Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang

berbasis teknologi informasi.

Mendorong pembentukan system pembayaran pendapatan daerah

yang langsung ke bank/lembaga keuangan.

Meningkatkan koordinasi, kerjasama antar SKPD yang terkait.

Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas

pengelolaan pendapatan daerah

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan pemerintah

daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang

diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak

pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari revenue sharing policy.

Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk

pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya

tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan revenue

sharing harus transparan, demokratis dan adil. Terhadap dana

perimbangan ini maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah

melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan

terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi

dengan pemerintah pusat sehingga alokasi yang diterima sesuai

dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan

yang akan direncanakan. Dengan adanya kebijakan pemerintah

pusat yang melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum maka hal

ini sangat mempengaruhi pendapatan daerah.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah

pendapatan daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak dari

provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta dana penyesuaian dan

otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan

tersebut adalah aktif bekerjasama dengan pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak

yang dikelola oleh pemerintah provinsi.



B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kabupaten Soppeng

Tahun 2017 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis

belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang

disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus

dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi

kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui

asumsi KUA;

2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang

terkait dengan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang

merupakan dana transfer;

3. Program dan kegiatan yang merupakan prioritas untuk mempercepat

pencapaian Target Pembangunan di daerah dengan

mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun

Anggaran 2017;

4. Program dan kegiatan yang timbul dalam rangka pencapaian amanat

Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Soppeng Tahun

2016-2021 dimana terdapat porgaram Bupati yang harus

dilaksanakan pada tahun 2017.

Kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah

daerah minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan belanja

(belanja langsung maupun belanja tidak langsung) dalam APBD.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja

yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan

pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta

belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang

bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan

jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang

dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap

SKPD. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan

belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa,

serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan

ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.



Tabel 1.3 Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Soppeng

Tahun 2014-2017

No. Uraian Realisasi

Tahun 2014 (Rp)

Realisasi Tahun 2015

(Rp)

Realisasi Tahun 2016

(Rp)

Target Tahun 2017

(Rp)

Sebelum Sesudah

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 486,782,993,007.00 606.745.512.920.00 674.531.352.675.00 654.273.697.636 620.224.366.283

1 Belanja pegawai 460,425,967,422.00 535.484.648.860.00 559.595.620.638.00 530.757.618.378 597.295.302.261

2 Belanja Subsidi 0.00 0.00 0.00 4.211.424.000 4.211.424.000

3 Belanja hibah 8,838,662,156.00 29.048.519.100.00 8.966.193.513.00 7.676.986.250 5.903.404.250

4 Belanja bantuan sosial 841,000,000.00 0.00 0.00

5 Belanja bagi hasil kepada

provinsi/kab/kota/pemerintah desa

262,101,000.00 1,961,169,158.00 1.603.220.900.00 1.943.460.069 1.916.133.440

6 Belanja bantuan keuangan kepada

provinsi/kab/kota/pemerintah desa.

15,865,262,429.00 36.070.404.135.00 99.671.620.172.00 108.918.537.096 108.918.537.098

7 Belanja tidak terduga 550,000,00.00 4.180.771.667.00 3.641.841.452.00 765.671.843 1.979.565.236

B BELANJA LANGSUNG 336,445,247,608.00 464.256.086.317.00 641.140.019.640.00 457,022,372,305 614.656.959.321

1 Belanja Pegawai 0.00 0.00 0 13,023,285,470 18.546.201.352

2 Belanja Barang dan jasa 0.00 0.00 0 224,906,082,655 289.781.713.408

3 Belanja Modal 0.00 0.00 0 219,093,004,180 306.329.044.561

JUMLAH TOTAL BELANJA 823,228,240,615.00 1.071.001.599.237.00 1.217.048.929.063.00 1,111,296,069,941 1.234.881.325.604


Berdasarkan uraian dan tabel tersebut diatas maka arah

kebijakan belanja pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2017

diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) yang

sesuai dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung

menyentuh kepentingan masyarakat antara lain melalui peningkatan

proporsi belanja modal.

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian anggaran, baik

untuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung misalnya

melalui minimalisasi belanja yang tidak langsung dirasakan oleh

masyarakat.

Meningkatkan proporsi belanja langsung dibandingkan dengan

belanja tidak langsung.

Memenuhi proporsi belanja untuk masing-masing urusan

pemerintahan sesuai dengan prioritas pembangunan.

Peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada penduduk

miskin (pro-poor), penciptaan lapangan kerja (pro-job), dan

peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro-growth).

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait

dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,



penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah

sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup

pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang

telah ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok utang

yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah

daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ini ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran,

harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos

penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan

akan terjadinya surplus anggaran harus diantisipasi kebijakan-kebijakan

yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti

penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Arah

kebijakan pembiayaan diarahkan pada optimalisasi peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya peningkatan efisiensi dan

efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1.4 Realisasi dan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah dan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2017

No. Uraian Tahun 2014

(Rp) Tahun 2015

(Rp) Tahun 2016

(Rp)

Target Tahun 2017

(Rp)

Sebelum Sesudah

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

27,452,276,581.00 62.647.151.529.00 89.278.688.411.00 7,862,485,092 110,190,519,756

1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

anggaran sebelumnya (SILPA)

27,452,276,581.00 62.517.282.939.00 89.242.395.078.00 7,862,485,092 110,190,519,756

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

9,000,000,000.00 5,918.886.000.00 5.301.191.000.00

1 Pembayaran pokok utang

4,000,000,000.00 0.00 301.191.000.00

2 Pembayaran Utang 0.00 0.00 0.00

3 Pengeluaran pembiayaan lainnya

0.00 0.00 0.00

4 Penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah

5,000,000,000.00 5.617.695.000.00 5.000.000.000.00 5,000,000,000 7,301,191,000

Jumlah pengeluaran

pembiayaan

9,000,000,000.00 5,310,000,000.00 5,310,191,000.00 5,000,000,000 7,301,191,000

Pembiayaan Neto 18,452,276,581.00 56.728.265.529.00 83.977.497.411.00 2,862,485,092 102,889,328,756


D. Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan

Penyelenggaraan Sistem perencanaan Pembangunan melaui

penyelenggeraan musrenbang telah dilaksanakan secara reguler selama

ini, namun berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaannya sangat

disadari masih ditemukan kelemahan-kelemahan mendasar seperti: 1)

Daftar usulan masih bersifat keinginan dan bukan kebutuhan; 2) belum

adanya jaminan bahwa usulan akan terakomodir; 3) penentuan prioritas



belum optimal; 4) penyelenggaraan masih kelihatan seremonial atau

belum menyentuh aspek subtansi dan manfaat; dan 5) sulitnya

menemukan titik temu antara pendekatan partisipatif, teknokratif, dan

politis. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan yang ditemukan

dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan diantaranya adalah: 1)

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan

pemeliharaan hasil pembangunan daerah semakin menurun; 2) Tidak

terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan dan

penganggaran baik di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten; 3)

Adanya sikap apatis yang tumbuh ditengah masyarakat terhadap

pelaksanaan musrenbang; dan 4) Ketidak adilan pengalokasian

pembangunan di wilayah. Dalam konteks inilah maka Pemerintah

Daerah Kab. Soppeng melakukan perubahan yang terarah demi

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)

untuk perluasan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam

perumusan kebijakan pembangunan, dengan melaksanakan Musrenbang

dengan konsep pendekatan kewilayahan.

Perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam konsep

pendekatan kewilayahan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah

Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan

Pembangunan Dan Penganggaran Partisipatif, yang ditindaklanjuti

dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014

tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Partisipatif.

Peraturan dimaksud pada dasarnya telah memberikan dasaran legal yang

cukup kuat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif dengan

konsep pendekatan kewilayahan didalam pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan partisipatif dengan

konsep pendekatan kewilayahan dimaksudkan untuk: 1) menjamin

keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan dan penganggaran; 2)

menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara

efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan 3) memberi azas

kepastian terhadap program/ kegiatan prioritas dan mendesak yang

diusulkan secara berjenjang oleh masyarakat pada pelaksanaan

Musrenbang. Untuk menjamin hal tersebut dapat terlaksana maka dalam

pelaksanaan Musrenbang di tingkat wilayah (Kecamatan) akan ditetapkan

besaran Pagu Indikatif Kewilayahan di tingkat Kecamatan yang

besarannya ditetapkan melaui Surat Keputusan Bupati dan



pengalokasiannya ditentukan oleh stakeholders pembangunan di wilayah

tersebut melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan. Melalui proses

perncanaan partisipatif konsep pendekatan kewilayahan ini terbuka

kemungkinan kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan musrenbang

selama ini dapat diatasi, yang bermuara pada perluasan dan penguatan

partispatif masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan

daerah.

Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Soppeng

Konsep Kewilayahan disusun dengan maksud memberikan arah atau

pedoman bagi semua stakeholder pembangunan dalam Penyelenggaraan

Musrenbang disemua tingkatan sehingga keluaran dan hasil dapat

tercapai sesuai dengan target.

Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Soppeng

Konsep Kewilayahan disusun dengan tujuan :

1. Meningkatkan kualitas proses dan hasil Penyelenggaraan Musrenbang;

2. Menjamin konsistensi antar perencanaan dan penganggaran;

3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara

efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

4. Memberi azas kepastian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan

oleh masyarakat secara berjenjang melalui proses musrenbang;

5. Menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan

partisipatif.

Gambar 4.1 Skema Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan

Kabupaten Soppeng



Tabel 4.5

Perhitungan Pagu Indikatif Kewilayan (PIK)

Kab. Soppeng Tahun 2017

URAIAN JUMLAH

BELANJA LANGSUNG (BL) 490,500,189,403.00

BELANJA YANG DIARAHKAN (BD) 336,936,740,000.00

BELANJA AMANAH UNDANG-

UNDANG (BAU) 12,064,730,400.00 BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB

(BW) 62,820,871,121.00

TOTAL (BD+BAU+BW) 411,822,341,521.00

PIK = (BL-BD-BAU-BW) X 20%

BL-BD-BAU-BW = 78,677,847,882.00

PERSENTASE PIK = 20 %

PIK = 15,735,569,576.00

Tabel 4.6

Perhitungan Variabel Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kab. Soppeng Tahun 2017

NO VARIABEL MARIORIAWA DONRI-DONRI LALABATA GANRA LILIRILAU LILIRIAJA MARIORIWAWO CITTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 LUAS WILAYAH 320.00 222.00 278.00 57.00 187.00 96.00 300.00 40.00

- PROPORSI VARIABEL 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

- BOBOT 5 4 5 1 3 2 5 1

- INDEKS 0.75 0.6 0.75 0.15 0.45 0.3 0.75 0.15

2 JUMLAH DESA/ KEL. 10.00 9.00 10.00 4.00 12.00 8.00 13.00 4.00


- BOBOT 4.00 4.00 4.00 2.00 5.00 3.00 5.00 2.00

- INDEKS 1.00 1.00 1.00 0.50 1.25 0.75 1.25 0.50

3 KONTRIBUSI PBB 481,599,748.00 487,256,502.00 1,339,705,188.00 462,005,862.00 852,703,664.00 599,668,998.00 1,005,174,916.00 155,565,972.00


- BOBOT 2.00 2.00 5.00 2.00 4.00 3.00 4.00 1.00

- INDEKS 0.30 0.30 0.75 0.30 0.60 0.45 0.60 0.15

4 JUMLAH PENDUDUK 30,162.00 25,459.00 50,281.00 12,291.00 41,851.00 29,829.00 53,113.00 8,815.00


- BOBOT 3.00 3.00 5.00 2.00 4.00 3.00 5.00 1.00

- INDEKS 0.75 0.75 1.25 0.50 1.00 0.75 1.25 0.25

5 JUMLAH KELUARGA

MISKIN 1,723.00 1,708.00 1,618.00 690.00 2,135.00 1,423.00 371.00 150.00


- BOBOT 5.00 5.00 4.00 2.00 5.00 4.00 1.00 1.00

- INDEKS 1.00 1.00 0.80 0.40 1.00 0.80 0.20 0.20

TOTAL INDEKS 3.80 3.65 4.55 1.85 4.30 3.05 4.05 1.25

PIK KABUPATEN 15,735,569,576.4 15,735,569,576.4 15,735,569,576.4 15,735,569,576.4 15,735,569,576.4 15,735,569,576.4 15,735,569,576.4 15,735,569,576.4

PIK KECAMATAN 2,256,421,298 2,167,352,036 2,701,767,607 1,098,520,895 2,553,318,837 1,811,074,989 2,404,870,067 742,243,848



Tabel 4.7

Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Soppeng Tahun 2017

No. KECAMATAN PIK (Rp)

1.

MARIORIAWA

2,256,421,298

2.

DONRI-DONRI

2,167,352,036

3.

LALABATA

2,701,767,607

4.

GANRA

1,098,520,895

5.

LILIRILAU

2,553,318,837

6.

LILIRIAJA

1,811,074,989

7.

MARIORIWAWO

2,404,870,067

8.

CITTA

742,243,848


PEMERINTAH KAB. SOPPENG TAHUN 2017 II - 1

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1.Aspek Geografis dan Demografis

1. Aspek Geografis

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah di

Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak diantara 40 060 000 -

40 320 000 Lintang Selatan 1190 420 180 - 1200 060 130 Bujur

Timur dan berada sekitar 180 km di sebelah utara Kota

Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah

Kabupaten Soppeng tercatat 1.500 Km.Kabupaten Soppeng

merupakan daerah daratan dan perbukitan, dengan luas

daratan 700 Km berada pada ketinggian rata-rata kurang

lebih 60 M diatas permukaan laut dan perbukitan yang

luasnya 800 Km berada pada ketinggian rata-rata 200 M

diatas permukaan laut.

Secara administratif Kabupaten Soppeng terbagi atas

8 Kecamatan, 21 Kelurahan, 49 Desa, 39 Lingkungan, 124

Dusun, 438 Rukun Kampung, dan 1.163 Rukun Tetangga

dengan Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota

Watansoppeng.



Adapun batas wilayah Kabupaten Soppeng terdiri

dari:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang

dan Wajo,

- Sebelah Timur : Kabupaten wajo dan Bone,

- Sebelah Selatan : Kabupaten Bone

- Sebelah Barat : Kabupaten Barru

Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan

gunung tertinggi adalah Gunung Nene Conang dengan

ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh gunung tersebut tidak

menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung merapi.

Ketinggian masing-masing gunung tersebut adalah sebagai

berikut:

Gunung Nene Conang + 1.463 m dpl

Gunung Sewo + 860 m dpl

Gunung Lapancu + 850 m dpl

Gunung Bulu Dua + 800 m dpl

Gunung Paowengeng + 760 m dpl

Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten

Soppeng yang cukup banyak berpotensi untuk mengairi

tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungai-sungai

tersebut antara lain :

Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapacu

bermuara di Sungai Walannae.

Sungai Soppeng, berhulu di Gunung Matanre dan

bermuara di Sungai Walannae.

Sungai Lawo, berhulu di Gunung Lapancu dan bermuara

di Danau Tempe.

Sungai Paddangeng, berhulu di Gunung Malemping dan

bermuara di Danau Tempe.

Sungai Lajaroko, berhulu di Gunung Addeppungeng dan

bermuara di Danau tempe.

Ditinjau dari kondisi jenis tanah, jenis-jenis tanah

yang terdapat di Kabupaten Soppeng antara lain Litosol,

Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol, Alluvial, Litosol



Coklat Tua; dengan variasi penyebaran jenis tanah pada

setiap kecamatan. Adapun rincian per kecamatan sebagai

berikut :

Kecamatan Marioriwawo: Litosol, Gromusol dan

Mediteran Coklat;

Kecamatan Liliriaja, Citta, Ganra: Gromusol/ Kelabu Tua,

Mediteran Coklat dan Regusol;

Kecamatan Lilirilau: Aluvial, Coklat Kelabuan, Gromusol/

Kelabu Tua Kekuning-kuningan

Kecamatan Lalabata: Aluvial Hidromorf, Gromusol, Coklat

Tua Rensina, Litosol, Mediteran Coklat, Regusol dan

Litosol

Documents

KATA PENGANTAR - soppengkab.go.id · KATA PENGANTAR Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menerus berupaya meningkatkan ... sebab itu berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan ke II