Embed Size (px)
Citation preview
1
KATA PENGANTAR
Sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2010-
2014, maka unit utama Eselon I telah menjabarkan ke dalam dokumen perencanaan jangka
menengah yang disebut Rencana Aksi Program (RAP), dan selanjutnya Unit Eselon II
menguraikan menjadi dokumen perencanaan jangka menengah yang dinamakan dengan
Rencana Aksi Kegiatan (RAK)
RAK merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang menguraikan kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kupang selam kurun
waktu 2015-2019. Untuk memudahkan penjabaran di dalam dokumen RAK ini maka rencana
kegiatan disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari seksi/bagian yang ada di KKP
Kupang
RAK juga dilengkapai dengan uraian kegiatan, indikator-indikator yang merupakan
penjabaran lebih rinci dari indikator Program P2P, khususnya KKP Kupang, serta perkiraan
anggaran yang dibutuhkan. Dalam upaya mencapai indikator KKP Kupang melibatkan lintas
sektor dan unit yang terkait di lingkungan KKP Kupang. Semuanya dimaksudkan sebagai
upaya kontribusi dalam penyelenggaran pembangunan Kesehatan guna mewujudkan Visi
Kementerian Kesehatan yang diambil dari visi kepresidenan” TERWUJUDNYA
INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”
Kiranya upaya-upaya kesehatan yang kita laksanakan, mendapat kekuatan dari Tuhan Yang
Maha Esa.
Kupang, 11 Nopember 2016
KEPALA
Daniel Supodo, ST. Dipl.Sc.MSCPH NIP. 196203241984031003
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ......................................................................................... 1
B. Kondisi Umum ......................................................................................... 3
C. Dasar Hukum .......................................................................................... 8
D. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................... 9
E. Struktur Organisasi dan SDM ....................................................................... 11
F. Potensi dan Permasalahan ............................................................................. 13
G. Lingkungan Strategis ..................................................................................... 14
BAB II VISI, MISI, NILAI, MOTTO, TUJUAN, SASARAN STRATEGI
A. Visi ............................................................................................................ 17
B. Misi ........................................................................................................... 17
C. Nilai-nilai ...................................................................................................... 17
D. Tujuan ........................................................................................................... 18
E. Motto ........................................................................................................... 19
F. Sasaran Strategi.............................................................................................. 19
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ................................................ 22
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................................. 26
BAB V PENYELENGGARAAN ......................................................................... 34
BAB VI KEBUTUHAN SUMBER DAYA .......................................................... 37
BAB VII PEMANTAUAN DAN PENILAIAN .................................................... 38
BAB VI PENUTUP .................................................................................................. 41
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif
secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan
oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan
upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Pembangunan kesehatan
merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu untuk memperoleh
pelayanan kesehatan sebagai salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas sumber
daya manusia, berdaya saing, dan indeks pembangunan manusia. Untuk itu
pembangunan kesehatan harus dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan
nasional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta dengan memperhatikan
tantangan global maupun lokal spesifik. Untuk mendukung terwujudnya upaya yang
berkesinambungan tersebut harus mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pembangunan kesehatan
hendaklah dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bersinergi.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat
dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial
dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1)
meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian
penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan
pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan
SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta
(6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
4
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu 1) paradigma
sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan,
penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan
kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan,
optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan
pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko 7 kesehatan; 3) sementara
itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit
serta kendali mutu dan kendali biaya.
Kontribusi dari peran Kantor Kesehatan Pelabuhan secara nasional terhadap
pembangunan kesehatan semakin tampak dari beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dapat
dilihat dari peran pada saat dunia dihebohkan oleh penyakit SARS yang pada saat itu
belum jelas tatacara penanggulangannya dan penanganannya. Kantor Kesehatan
Pelabuhan merupakan garda terdepan dalam cegah tangkal masuk keluarnya penyakit
tertentu yang melewati pintu-pintu masuk negara Republik Indonesia. Mulai saat itu dari
segala sektor memandang peranan Kantor Kesehatan Pelabuhan sangat strategis.
Beberapa penyakit yang menggemparkan dunia seperti flu burung, flu babi, Merscorv
yang cukup menghebohkan dunia suatu penyakit yang sangat menakutkan dan
mematikan. Menurut WHO Kasus Mercorv menambah daftar panjang penjangkitan virus
mematikan ini, yaitu sebanyak 1.195 kasus dengan setidaknya 448 kematian, sejak
September 2012.
Upaya preventif perlu dilakukan dengan tindakan tepat. Peralatan pendukung harus
ditingkatkan dari kualitas dan jumlah yang digunakan untuk mendeteksi jenis penyakit
tersebut. Penyakit-penyakit yang ditularkan oleh binatang maupun yang melalui
makanan sudah dapat ditekan dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Kantor
Kesehatan Pelabuhan di seluruh Indonesia. Keadaan darurat yang sering terjadi akhir-
akhir ini, Kantor Kesehatan Pelabuhan bekerja sama dengan lintas program dan lintas
sektor mampu mengatasi terutama yang terjadi di wilayah bandara dan pelabuhan.
Kegiatan tersebut bisa terlaksana tidak terlepas dari kerjasama vertikal antara UPT
dengan unit Pembina yaitu Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Perkembangan teknologi alat angkut yang semakin tinggi, cepat membuat jarak
antar negara seolah semakin dekat. Waktu tempuh yang semakin singkat, sehingga
mobilitas orang dan barang lebih cepat daripada masa inkubasi penyakit menular, kondisi
tersebut berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit secara global. Ancaman global
yang kita hadapi yaitu New Emerging Infectious Diseases dan Re-Emerging Diseases
5
dari negara lain yang berpotensi masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. NTT
merupakan salah satu daerah wisata yang banyak di kunjungi wisatawan manca negara
setiap tahunnya, NTT berbatasan langsung dengan Negara RDTL yang mengakibatkan
resiko terjadinya penularan penyakit/perpindahan penyakit dari negara tetangga dan
sebaliknya.
Sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka peningkatan
kapasitas pembangunan kesehatan masyarakat global, yang menekankan pada
pentingnya peraturan kesehatan internasional untuk meningkatkan taraf kesehatan
masyarakat dunia, sampai diberlakukan IHR 1969 yang sudah direvisi menjadi IHR
2005, yang sasaran pelaksanaannya mencakup pengawasan terhadap penyakit karantina,
penyakit wabah, New Emerging Disease, Bioterorisme Nubika (Nuklir, biologi dan
kimia).
Peningkatan kegiatan di bandara, pelabuhan dan PLBD berkaitan dengan
transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan
kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia. Sesuai dengan visi Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kupang “ Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan di Lingkungan
Pelabuhan, Bandara dan PLBD”, maka senantiasa berusaha melaksanakan tugas dan
fungsinya secara optimal untuk mewujudkan “Pelabuhan/Bandara/PLBD Sehat”, dengan
harapan wilayah kerja KKP Kupang bebas dari Public Health Emergency of
International Concern (PHEIC).
Untuk mewujudkan visi dan misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang
melakukan berbagai upaya di bidang pengendaluan karantina, surveilans epidemiologi
dan upaya kesehatan serta di bidang pengendalian risiko lingkungan sesuai dengan
Permenkes No. 2348/MENKES/PER/XI/2011.
B. Kondisi Umum
Wilayah KKP Kupang merupakan wilayah kepulauan. KKP Kupang memiliki 15
wilayah kerja dan 1 Kantor Induk. Masih banyak pelabuhan yang belum menjadi wilayah
kerja KKP Kupang sebagaimana wilayah kerja yang ditetapkan dalam Permenkes 2011.
Setiap wilayah kerja masih ditempati oleh 1-2 orang tenaga teknis. Beberapa hasil
kegiatan tahun 2014 yang dilakukan menunjukkan 100 % dari jumlah pesawat dan alat
angkut yang masuk melewati pintu masuk memenuhi syarat kesehatan, 91,10 % SAB
yang diawasi memenuhi syarat kesehatan dan 34,44 % air minum yang diperiksa
memenuhi syarat kesehatan, 89,73 % TTU di wilayah pelabuhan memenuhi syarat
6
kesehatn, 96,77% TPM memenuhi syarat kesehatan dan baru 60% makanan memenuhi
syarat kesehatan, House indeks dari daerah perimeter seluruh wilayah kerja masih dalam
batas = 0 adalah 13 wilayah kerja (86,6%) dan daerah buffer masih ada beberapa wilker
yang house indeksnya >1. Pemasangan perangkap yang dilaksanakan menunjukkan hasil
bahwa tikus yang tertangkap masih didapatkan jenis pinjal. Pemeriksaan sanitasi kapal
menunjukkan 89 % dari yang diperiksa memenuhi syarat standar kesehatan. Dari
seluruh kapal yang dperiksa dikeluarkan beberapa dokumen kesehatan kapal antara lain
SSEC dan SSCEC, Sertifikat obat P3K telah diberikan kepada kapal yang akan
berangkat. Dari pelayanan kesehatan yang telah diberikan ada beberapa penyakit yang
didapatkan antara lain : infeksi saluran pernafasan atas, penyakit gastroenteritis, penyakit
gastritis, penyakit kulit dan beberapa penyakit yang tidak bisa diatasi seperti penyakit
stroke, penyakit jantung, penyakit kencing manis exaserbasi akut. Penyakit tidak menular
yang dalam keadaan akut dilaksanakan pelayanan rujukan dengan pemakaian ambulance.
Tetapi tidak semua wilayah kerja bisa memberikan pelayanan rujukan ini dengan baik
karena tidak adanya kendaraan ambulance sehingga transportasi pelayanan rujukan
digunakan kendaraan apa saja yang ada saat itu Untuk penyakit yang berpotensi wabah
diantisipasi dengan melaksanakan surveilans untuk mengetahui trend/kecendrungan
terjadinya outbreak sehingga dapat diantisipasi lebih awal Beberapa surveilans yang
telah dilaksanakan antara lain penyakit malaria, penyakit demam berdarah, penyakit,
penyakit HIV AIDS, yang bekerja sama dengan KPA dan NGO setempat. Penyakit
berkembang sangat cepat hal ini disebabkan adanya tempat-tempat praktek prostitusi
disekitar pelabuhan. Untuk mengatasi Penyakit-baru yang muncul seperti Merscorv
telah dilakukan koordinasi dengan dinas Kesehatan setempat dan Ditjen P2P. Untuk
penyakit ini belum ada tanda-tanda mengancam yang serius, namun perlu diwaspadai
oleh karena adanya mobilitas tinggi pergerakan orang maupun binatang melewati pintu-
pintu masuk pelabuhan. Berdasarkan data.-data dari dinas kesehatan Propoinsi Nusa
Tenggara Timur belum pernah ditemukan kasus merrscorv maupun penyakit lain seperti
H5N1 dan H1N1. Oleh karena penyebaran penyakit ini sangat cepat dan menimbulkan
wabah perlu di waspadai kemungkinan munculnya penyakit ini terutama pada pintu-
pintu masuk bandara, pelabuhan laut dan PLBD
API di NTT masih cukup tinggi dan fluktuatif. Pada tahun 2014 sebesar 16,7
persen, menurun dibandingkan tahun 2008 sebesar 20,35 per 100.000 penduduk pada
tahun 2008 dan meningkat dibandingkan tahun 2009 sebesar 15,62 per 100.000
penduduk. Intensifikasi bersama GF (Global Fund) dalam pengendalian malaria telah
7
dimulai pada tahun 2003 di kawasan Timur Indonesia, meliputi Provinsi Maluku,
Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat yang merupakan daerah
malaria dengan endemisitas tinggi. Kegiatan utama adalah meningkatkan penemuan
penderita secara aktif melalui survei darah massal (mass blood survey Diharapkan
dengan intensifikasi ini, eliminasi malaria di Indonesia tahun 2030 dan MDGs tahun
2015, yaitu angka penemuan kasus malaria 1 per 1000 penduduk dapat tercapai.
Demam berdarah dengue (DBD) pertama kali dilaporkan di Surabaya dan Jakarta
pada tahun 1968. Kemudian jumlah kasus cenderung meningkat dan daerah
penyebarannya bertambah luas, sehingga pada tahun 1994 telah tersebar di seluruh
provinsi Indonesia. Pada awalnya angka kematian DBD sangat tinggi, namun dengan
berbagai kegiatan pengendalian angka kematian tersebut dapat ditekan hingga 1,2% pada
tahun 2004 dan 0,89% tahun 2009. Sebanyak 18 dari 22 kabupaten dan kota di Provinsi
Nusa Tenggara Timur berdasarkan survei dan analisis kasus yang ada dikategorikan
sebagai daerah yang rawan penyakit demam berdarah dengue (DBD) pada musim hujan.
"Perubahan iklim dan iklim yang ekstrem merupakan salah satu penyebab meningkatnya
jumlah kasus DBD. Namun angka kesakitan DBD masih tetap tinggi, tahun 2004 tercatat
sebesar 37,01 per 100.000 penduduk dan tahun 2009 meningkat menjadi 68,22 per
100.000 penduduk.Untuk wilayah kerja Kantor kesehatan masih ditemukan kasus
demam berdarah terutama pada musim penghujan, namun jumlah kasus sudah mulai ada
penurunan; dengan berbagai upaya tindak pencegahan dan pengendalian
Kegiatan kesehatan matra difokuskan pada momen aktivitas yang terkait dengan
situasi khusus, kejadian bencana dan migrasi penduduk terutama dari dalam dan keluar
negeri. Pokok kegiatan kesehatan matra mencakup penanganan kasus dan pengendalian
faktor risiko dengan tujuan mencegah atau mengurangi risiko kematian, kesakitan
maupun kecacatan. Kegiatan matra diantaranya semana santa, hari raya besar
keagaamaan dilaksanakan setiap tahun.
Berdasarkan uraian di atas, kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang
pada periode 2015-2019 masih menghadapi berbagai tantangan perubahan lingkungan
strategis, antara lain:
1. Transisi epidemiologi
Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sedang kita hadapi saat ini dalam
pembangunan kesehatan adalah beban ganda penyakit, yaitu disatu pihak masih
banyaknya penyakit infeksi yang harus ditangani, dilain pihak semakin meningkatnya
8
penyakit tidak menular. Demikian pula re-emerging dan new emerging diseases, yang
berpotensi menimbulakan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dan pandemi. Penyakit
yang berpotensi menjadi ancaman internasional (PHEIC) semakin nyata, sehingga
diperlukan pula kesiapan semua lini jajaran kesehatan dari pintu-pintu masuk
(bandara, pelabuhan, lintas darat) dalam mencegah keluar masuknya penyakit.
2. Transisi demografi
Meningkatnya umur harapan hidup menyebabkan proporsi penduduk usila semakin
meningkat, sehingga menyebabkan perubahan pola penyakit dan gangguan kesehatan.
3. Transisi lingkungan
Ditandai dengan banyaknya terjadi bencana alam, perubahan iklim global,
berkurangnya lahan pangan, dan lain-lain. Perubahan iklim di dunia (climate change)
diyakini akan sangat berpengaruh terhadap pola penyebaran penyakit terutama
penyakit bersumber binatang, penyakit tidak menular, kejadian kecelakaan, dan
gangguan kesehatan akibat perubahan lingkungan.
4. Perubahan sosial budaya
Adanya perubahan gaya hidup (lifestyle) yang cenderung menjadi tidak sehat, laju
modernisasi yang cepat, dan berkembangnya nilai-nilai baru. Budaya setempat yang
cendrerung berdampak menurunnya kualitas hidup.
5. Perubahan keadaan politik
Adanya reformasi dan desentralisasi dimana daerah mempunyai wewenang untuk
mengelola daerahnya sendiri. Hal akan berdampak kesulitan mengadakan koordinasi
dengan lintas program maupun sektoral
6. Perubahan keadaan ekonomi
Adanya globalisasi dan pasar bebas, rendahnya pendapatan di wilayah terpencil,dan
perbatasan negara.
9
7. Perubahan keadaan keamanan
Perubahan keadaan keamanan dengan adanya berbagai macam konflik skala global dan
regional, terjadinya perang, dan terorisme termasuk bioterorisme. Gesekan penduduk antar
penduduk di lintas batas darat negara akan memicu terganggu keamanan
8. Kondisi kesehatan lingkungan
Proporsi masyarakat yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar dan air bersih
yang memenuhi syarat masih terbatas dan lingkungan pemukiman dan perumahan yang
tidak memenuhi syarat kesehatan. Kondisi ini diperberat dengan jumlah penduduk yang
besar yang menyebabkan daya dukung lingkungan semakin menurun. Salah satu hal yang
harus diadaptasi adalah adanya perubahan iklim (climate change). Peningkatan permukaan
air laut menyebabkan semakin luasnya breeding places vektor penular penyakit, ancaman
penyediaan sumber air bersih dari sumur gali, dan kenaikan suhu menyebabkan adaptasi
vektor penular penyakit ke area yang lebih luas.
9. Perilaku masyarakat
Salah satu faktor kunci untuk menekan angka kesakitan penyakit menular dan tidak
menular adalah perilaku pola hidup bersih dan sehat yang disertai upaya penyehatan
lingkungan. Masih terbatasnya kemampuan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dapat
dilihat dari masih tingginya prevalensi merokok di masyarakat, kurangnya aktifitas fisik,
konsumsi gizi yang tidak seimbang. Kecenderungan meningkatnya jumlah penderita HIV-
AIDS dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta
tingginya kecacatan dan kematian akibat kecelakaan.
10. Kinerja pelayanan kesehatan
Kinerja pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam membuka
kesempatan masyarakat memperoleh status kesehatan yang lebih baik. Pelayanan
kesehatan yang diberikan ke masyarakat telah mengalami perbaikan dari waktu ke
waktu, namun masih dirasakan belum memadai. Keterbatasan SDM, Biaya pelayanan
kesehatan yang masih tinggi, jarak ke pelayanan kesehatan merupakan penghambat
sebagian orang menikmati pelayanan kesehatan.
10
11. Keterbatasan, kesenjangan dan distribusi SDM kesehatan
Sumber daya manusia dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
adalah tenaga fungsional seperti sanitarian, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan
pada sarana kesehatan maupun tenaga masyarakat. Sampai saat ini kebutuhan dan
distribusi tenaga fungsional tersebut diatas masih belum terpenuhi secara merata,
demikian pula tenaga masyarakat banyak yang kurang aktif.
C Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan
Wabah Penyakit Menular.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
10. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
11. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan yang Berkeadilan.
12. Permenkes No. 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat
menimbulkan Wabah
13. Kepmenkes No. 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Surveilens Epidemiologi Kesehatan
14. Kepmenkes No.1479 tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Surveilens Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
Terpadu
11
15. Kepmenkes No. 949 tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Kewaspadaan Dini KLB.
16. Kepmekes No. 1314 Tahun 2010 tentang Pedoman Standarnisasi SDM, Saranan
dan Prasarana di Ligkungan KKP.
17. Kepmenkes No. 612 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Karantina Kesehatan
pada Penanggulanan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan
Dunia.
18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025.
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
20. Kepmenkes Nomor 267 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan
Penyakit Menular.
21. Permenkes Nomor 2348 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan.
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 853/MENKES/SK/IX/2009 tentang Tim
Jejaring Kerja Nasional Pengendalian Penyakit Tidak Menular (TIM JKN
PPTM)
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854/MENKES/SK/IX/2009 tentang
Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
24. Keputusan Dirjen PPM dan PLP No. 315 Tahun 1995 tentang Pencatatan dan
Pelaporan KKP
25. Keputusan Dirjen PPM dan PL No. 451 Tahun 1991 Tentang Pedoman
Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
26. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk Negara.
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
2348/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011 tugas pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)
adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah,
surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan,
pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan
12
penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di
wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
Sementara itu, fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) adalah :
1. Pelaksanaan kekarantinaan.
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan.
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat
negara.
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan
penyakit yang muncul kembali.
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia.
6. Pelaksanaan sentral/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang
berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional.
7. Pelaksanaan, fasilitas dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar
Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk
penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk.
8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan,
dan lintas batas darat negara.
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan
serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan
OMKABA impor.
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya.
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan
lintas batas darat negara.
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan
lintas batas darat negara.
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan
lintas batas darat negara.
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans
kesehatan pelabuhan.
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat
negara.
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.
13
Ruang lingkup tugas di Kantor Kesehatan Pelabuhan berdasarkan Permenkes Nomor
2348/MENKES/PER/XI/2011 adalah sebagai berikut :
1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan
program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan,
kepegawaian, penyelenggaraan pelatihan, serta perlengkapan dan rumah tangga.
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan
koordinasi pelaksanaan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit
potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat
angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta
pengembangan teknologi, dan pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans
epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan,
dan koordinasi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi
lingkungan, kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji,
perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, jejaring kerja,
kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang
pengendalian risiko lingkungan dan upaya kesehatan di wilayah kerja bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang memiliki 15 (Lima Belas) wilayah
kerja (wilker) yaitu Bandara El Tari Kupang, Pelabuhan Laut Tenau, Pelabuhan Laut
Bolok, PLBD Napan, PLBD Metamauk, PLBD Motaain, Pelabuhan Laut Atapupu,
Pelabuhan Laut Kalabahi, Pelabuhan Laut Lembata, Pelabuhan Laut Maumere,
Pelabuhan Laut Ende, Pelabuhan Laut Reo, Pelabuhan Laut Labuan Bajo, Bandara
Tambolaka, Pelabuhan Laut Waingapu dan Pelabuhan Lau Baa. Satu wilker yang belum
belum aktif adalah wilker Bandara Tambolaka.
E. Struktur Organisasi dan SDM
KKP Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dilaksanakan di daerah
oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan oleh Kepmenkes 2348 Tahun 2012 yaitu
Kantor Kesehatan Pelabuhan yang di pimpin oleh seorang kepala kantor dengan susunan
organisasinya terdiri dari Kepala kantor, Kepala Sub bagian Tata Uasaha, Seksi
14
Karantina dan suveilans Epidemiologi,seksi Pengendalian Resiko Lingkungan Pelayanan
Kesehatan Lintas Wilayah, dan jabatan fungsional dan pengembangan instalasi
Tugas pokok KKP adalah melaksanakan cegah tangkal terhadap penyakit menular
yang berpotensi wabah,pengendalian faktor lingkungan memberikan pelayanan
kesehatan
Struktur Organisasi KKP Kelas III Kupang terdiri dari :
1. Subbagian Tata Usaha
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah
4. Wilayah Kerja
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Jumlah tenaga yang ada di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang sebanyak 69
orang terdiri dari :
1 orang magister of Public Health
1 orang magister epidemiologi
3 orang magister kesehatan masyarakat
6 orang dokter umum
1 orang apoteker
1 orang asisten apotker
18 Orang sarjana kesehatan masyarakat
17 Orang akademi perawat
12 Orang akademi kesehatan lingkungan
1 orang akuntansi
1 orang analis kesehatan
2 Orang sekolah menengah / sederajat
2 orang SPPH
1 orang sekolah perawat
1 Administrasi Umum
1 orang SD
15
Untuk memenuhi kebutuhan minimal tenaga sehubungan pemerintah pusat adanya
moratorium, KKP Kupang mengusulkan beberapa tenaga honorer sebanyak 13 orang
untuk disebarkan ke beberapa Wilker di KKP Kupang
F. POTENSI DAN PERMASALAHAN
Sumber Daya Manusia (Man) merupakan pelaku utama dan penggerak dalam
organisasi yang tidak terpisahkan dengan unsur lain dalam mencapai tujuannya, oleh
karena itu dukungan SDM merupakan faktor internal sebagai Strenght bagi KKP. SDM
yang diperlukan tidak hanya yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam
penyusunan program, namun penting juga didukung oleh sumber daya teknis yang
handal untuk pelaksanaan tugas di lapangan.
Sumber Daya Manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang terdiri
dari dokter umum, perawat, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, apoteker dan
lain-lain.
Sarana yang tersedia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang menjadi
kekuatan dan penunjang dalam melaksanakan tugas dalam rangka mencapai visi dan
misi, yaitu:
1. Tanah
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang mempunyai 2 (dua) lokasi tanah yaitu tanah
kantor Induk KKP Kupang dan tanah wilker tambolaka yang belum dibangun.
2. Bangunan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang mempunyai 6 (enam) unit bangunan diatas
tanah milik pelabuhan/ASDP yaitu gedung kantor wilker Tenau, Rote, Lembata,
Maumere, Ende, Reo, Labuan Bajo, Waingapu, Kalabahi, Atapupu, PLBD Napan,
Motaain, Metamauk
3. Kendaraan Dinas
Kendaraan dinas yang dimiliki oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang berupa
kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 11 (sebelas) unit yang terdiri dari 6
(enam) unit Ambulance, 2 (dua) unit Pickup, 1 (unit) double cabin dan 2 (dua) unit
mini bus dan kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 7 (tujuh) unit yang digunakan
untuk operasional pelaksanaan kegiatan.
16
Masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan KKP, sebagaimana
tuntutan IHR 2005 dan Renstra Kesehatan tahun 2015-2019 antara lain:
1. Masalah Peraturan
Belum terbitnya revisi terhadap Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina
Laut dan Undang-undang No.2 tahun 1962 tentang Karantina Udara sebagai payung
hukum petugas KKP bertugas di lapangan; UU tersebut telah lama dan dianggap
perlu penyusuaian dengan kondisi saat ini. Penyesuaian dalan sanksi pidana maupun
dalam sanksi denda.
2. Koordinasi Lintas Sektor
Masih kurangnya koordinasi lintas sektor sehingga menyebabkan kurangnya
komitmen terhadap program kesehatan di pelabuhan/bandara/PLBD. Hal ini
mengakibatkan beberapa tugas dan fungsi KKP belum berjalan optimal di wilayah
kerja.
3. Sumber Daya Manusia (SDM)
Masih kurangnya jumlah SDM yang memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam
mengerjakan tugas-tugas rutin maupun khusus sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan. Diklat teknis yang diadakan unit utama di pusat belum cukup dan
memadainya jumlah petugas yang telah memiliki sertifikat dan mengikuti pelatihan
untuk meningkatkan kapasitas SDM petugas KKP; Wilayah kerja KKP hanya
ditempati oleh 2 orang petugas, sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan di
wilayah kerja dengan baik.
4. Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah pusat/daerah belum memberikan dukungan dana, sarana dan prasarana
secara memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di pintu masuk.
G. LINGKUNGAN STRATEGIS
Berdasarkan Renstra Tahun 2015-2019 dari Kementrian Kesehatan yang menitik
beratkan pada Pembangunan Kesehatan adalah Program Indonesia Sehat dilaksanakan
dengan 3 pilar utama yaitu pradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan
kesehatan nasional. Dengan akan berakhirnya agenda Millennium Development Goals
(MDGs) pada tahun 2015, banyak negara mengakui keberhasilan dari MDGs sebagai
pendorong tindakan-tindakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
17
pembangunan masyarakat. Khususnya dalam bentuk dukungan politik. Kelanjutan program
ini disebut Sustainable Development Goals (SDGs), yang meliputi 17 goals. Pembangunan
kesehatan di wilayah Pelabuhan merupakan bagian dari pembangunan kesehatan nasional.
Seiring dengan Revisi International Health Regulation (IHR) tahun 2005 yang
diberlakukan 15 Juni 2007 dengan perhatian kepada Public Health Emergency Of
International Concern /PHEIC (masalah kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi
perhatian global) memberikan perhatian khusus untuk wilayah pelabuhan dengan menetapkan
persyaratan kapasitas inti bagi Bandara, Pelabuhan dan perbatasan Negara agar setiap saat
(a) menyediakan akses pada (i) pelayanan kesehatan yang memadai termasuk fasilitas
diagnostic dilokasi yang dekat sehingga memungkinkan penilaian cepat dan perawatan bagi
pelaku perjalanan yang sakit dan (ii) staf, peralatan dan lingkungan kerja yang memadai; (b)
menyediakan akses terhadap peralatan dan personel untuk pengiriman pelaku perjalanan yang
sakit ke fasilitas kesehatan yang memadai; (c) menyediakan personel yang terlatih untuk
pemeriksaan alat angkut; (d) menjamin lingkungan yang aman bagi para pelaku perjalanan
yang menggunakan fasilitas yang ada di pintu masuk, termasuk pengadaan air minum,
tempat makanan, fasilitas katering pesawat udara, toilet umum, fasilitas pembuangan sampah
cair dan padat yang memadai, dan area berpotensi risiko lainnya, dengan melaksanakan
pemeriksaan secara berkala; dan (e) sejauh dapat dilakukan menyediakan personel terlatih
dan program pengendalian vektor dan reservoir didalam dan disekitar pintu masuk.
Selanjutnya IHR 2005 juga mempersyaratkan agar pelabuhan dapat merespons
kejadian yang dapat menimbulkan PHEIC dengan kapasitasnya: (a) menyediakan respon
kedaruratan kesehatan masyarakat yang memadai dengan menetapkan dan memantapkan
rencana kontinjensi kedaruratan kesehatan masyarakat, termasuk penunjukan koordinator dan
contact-point yang berhubungan dengan pintu masuk, layanan kesehatan masyarakat dan
layanan agen lainnya; (b) melakukan penilaian dan perawatan bagi pelaku perjalanan atau
hewan yang terjangkit oleh pengaturan yang tepat pada fasilitas medis dan kesehatan hewan
setempat dalam pengisolasian, pengobatan dan layanan pendukung lainnya yang diperlukan;
(c) menyediakan ruangan yang memadai, dan dipisahkan dari pelaku perjalanan lain, untuk
mewawancarai orang yang terjangkit atau tersangka; (d) menyediakan sarana diagnosis dan,
bila perlu, karantina terhadap pelaku perjalanan yang diduga, lebih baik bila di sarana
kesehatan yang jauh dari pintu masuk; (e) menerapkan tindakan yang direkomendasikan bila
perlu untuk hapus serangga, hapus tikus, hapus hama, dekontaminasi atau penanganan
bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang dan paket pos, di lokasi khusus yang ditunjuk
dan dilengkapi untuk keperluan ini. (f) menerapkan pengawasan masuk dan keluarnya pelaku
18
perjalanan; dan (g) menyediakan akses berupa peralatan yang dirancang khusus dan personel
terlatih dengan alat pelindung diri yang memadai, dalam merujuk pelaku perjalanan yang
membawa atau terkontaminasi penyakit menular.
19
BAB II
VISI, MISI, NILAI-NILAI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
A. Visi
Visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang mengikuti visi Presiden RI terwujudnya
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong.
Sejalan dengan visi tersebut, maka visi KKP Kupang adalah: “Masyarakat Sehat
yang Mandiri dan Berkeadilan di Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan PLBD
dalam rangka mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong royong”.
B. Misi
Untuk mencapai masyarakat sehat dan mandiri dan berkeadilan misi Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kupang meliputi:
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pelabuhan dan bandara, lintas
batas darat negara melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan
masyarakat madani dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
2. Melindungi kesehatan masyarakat pelabuhan, bandara dan batas lintas darat
negara dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna merata
bermutu dan berkeadilan dalam pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan dalam
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di Pelabuhan, Bandara dan
lintas batas darat negara
4. Mendorong kemandirian masyarakat pelabuhan/bandara dan PLDN melalui
pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani dalam
pencegahan dan pengendalian penyakit
C. Nilai-nilai
Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan, Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai
sebagai berikut:
1. Pro rakyat
20
Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan selalu mendahulukan
kepentingan rakyat dan haruslah menghasilkan yang terbaik untuk rakyat.
Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah
salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan
status sosial ekonomi.
2. Inklusif
Semua kegiatan dalam program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua
pihak, karena semua mempunyai peran yang penting. Dengan demikian, seluruh
komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor,
organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan
masyarakat akar rumput.
3. Responsif
Program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dengan keinginan rakyat,
serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat,
sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam
mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda sehingga diperlukan
penangan yang berbeda pula.
4. Efektif
Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai dengan target
yang telah ditetapkan, dan bersifat efisien.
5. Bersih
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.
Sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang maka
dalam melaksanakan pengendaliam penyakit dan dan penyehatan lingkungan
diperlukan tambahan nilai, yaitu: Rajin, Bermutu, Prioritas pekerjaan terintergrasi,
dan Mengutamakan toleransi dalam pemecahan masalah.
D. Tujuan
Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam
tercapainya seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia. Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-
21
2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya
tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan
finansial di bidang kesehatan, maternal, dan kelompok lansia. Peningkatan status
kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle),
yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja.
Sesuai dengan tujuan Kementerian Kesehatan, Tujuan Kantor Kesehatan pelabuhan
Kupang adalah Mewujudkan pelabuhan sehat melalui upaya pencegahan masuk
dan keluarnya penyakit potensial wabah serta pengendalian faktor risiko
penyakit yang disebakan oleh angkutan dan lingkungan pelabuhan Serta
terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pelabuhan, terutama pengguna
jasa pelabuhan dalam upaya mencegah masuk dan keluarnya penyakit di wilayah
Pelabuhan”dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat pelabuhan, PLBD
dan bandara yang setinggi-tingginya.melalui :
1. Penyelenggaraan kekarantinaan
2. Pelaksanaan Surveilans epidemilogi
3. Pengendalian Faktor Resiko Lingkungan
4. Penanggulangan situasi matra
5. Pelayanan kesehatan terbatas melalui rujukan
6. Dukungan manajemen ketatausahaan dan kerumahtanggaan
E. Motto
“Handal menemukan Masalah dan Merespon dengan Cepat &Tepat”
1. Disiplin : Taat dan patuh pada peraturan dan norma
2. Bertanggungjawab : Melaksanakan tugas sesuai perintah dan sampai tuntas
3. Bertindak cepat tepat : Menyelesaikan tugas dengan cepat, tepat dan terukur
4. Transparansi : Menyampaikan informasi dengan benar
F. Sasaran Strategis
1. Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi,
peningkatan surveilans, karantina kesehatan, dan kesehatan matra. dengan indikator:
a. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan sebesar 90%.
b. Persentase lingkungan sehat, aman dan terkendali dari faktor risiko KKM di pintu
masuk negara sebesar 80%.
c. Persentase rencana kontijensi kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk
dan wilayah sebanyak 16 wilayah kerja
22
d. Persentase sinyal kewaspadaan dalam sistem kewaspadaan dini yang direspon
sebesar 100%
e. Persentase Pelabuhan/PLBD dan Bandara yang melakukan Penguatan Kewaspadaan Dini
sebesar 100%
2. Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang
dengan indikator
a. Persentase wilayah kerja yang melakukan Pengendalian Vektor terpadu sebesar 90% d
3. Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular Langsung
dengan indikator
a. Cakupan skrining penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) pada populasi berisiko
sebesar 80%
4. Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular;
Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dengan
indikator :
a. Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM dan Cedera
sebesar 80%
b. Persentase pelabuhan/bandara/PLBD memiliki peraturan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR) sebesar 100%
5. Meningkatnya Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan
a. Persentase pengawasan kualitas air minum/air bersih sebesar 90%
b. Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 90%
c. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan
sebesar 90%
d. Jumlah wilayah kerja yang menyelenggarakan kawasan sehat sebesar 90%
6. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan melaui pengelolaan
administrasi secara tertib, bersih, transparan dan akuntabel dengan indikator:
a. Jumlah wilker yang ditingkatkan sarana dan prasarananya sebanyak 16 wilayah
kerja
b. Jumlah sarana dan prasarana kantor induk yang ditingkatkan sebanyak 1300
Unit
c. Satker KKP Kupang yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal
AA sebesar 95%
23
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, transportasi serta globalisasi
perekonomian membawa keuntungan bagi pembangunan suatu bangsa dengan masuknya
investor dan terbukanya kesempatan untuk mengekspor komoditas barang/jasa ke negara lain.
Di sisi lain, kemajuan yang ada juga mempengaruhi kompleksitas permasalahan kesehatan
akibat peningkatan arus lalu lintas alat angkut, orang, dan barang antar wilayah, antar daerah,
bahkan antar negara. Hal ini memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakit menular
(new emerging infectious diseases, emerging infectious diseases maupun re-emerging
infectious diseases), melalui pintu masuk bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
Meningkatnya arus lalu lintas dan jumlah alat angkut pada pintu masuk
negara/wilayah, selain berpotensi menjadi media pembawa vektor/serangga penular penyakit
juga dapat meningkatkan risiko pelabuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan rawan
terhadap masalah vektor serta serangga penular penyakit. Disamping itu, secara khusus di
lingkungan bandara dan pelabuhan timbul permasalahan kesehatan akibat penggunaan
peralatan menyebabkan gangguan kebisingan yang dapat menganggu kesehatan.
Pesatnya perkembangan teknologi dan transportasi, globalisasi perekonomian, serta
karakteristik pelabuhan, bandara, dan lintas batas darat negara merupakan tantangan bagi
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan
Kementerian Kesehatan yang diberikan tugas untuk melakukan cegah tangkal penyakit pada
pintu masuk wilayah/negara. Tantangan lainnya yang dihadapi KKP dalam mengemban tugas
pokok dan fungsinya adalah dengan digulirkannya otonomi daerah dan diberlakukannya
International Health Regulation/IHR (2005) di Indonesia. Hal ini menuntut adanya
kerjasama dan koordinasi yang dilakukan KKP kepada pemangku kepentingan terkait di
daerah yang secara riil dipengaruhi oleh frekuensi kegiatan dan kesetaraan eselonisasi dalam
membina jejaring kerja lintas program ataupun lintas sektor.
Prioritas pembangunan kesehatan pelabuhan pada tahun 2015-2019 adalah “
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan”. Berdasarkan hal tersebut, maka arah
kebijakan yang ditempuh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang adalah :
1. Peningkatan kemampuan kapasitas inti melalui usulan penambahan petugas dan
peningkatan kualitas petugas teknis
24
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pelabuhan, PLBD
dan bandara
3. Pengembangan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di
bidang kesehatan pelabuhan, PLBD dan bandara
4. Penguatan sistem informasi kesehatan pelabuhan
5. Pengembangan kemampuan wilayah kerja
6. Penegakan peraturan/perundangan di bidang kesehatan pelabuhan, PLBD dan bandara
7. Pelaksanaan kajian yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan di bidang
kesehatan pelabuhan, PLBD dan bandara
8. Penegakan kedisiplinan petugas menuju pelaksanaan reformasi birokrasi
9. Perluasan jejaring kerja, kemitraan dengan lintas sektor, perguruan tinggi dan
pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kesehatan pelabuhan, PLBD dan
bandara.
Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi KKP Kupang, dengan mengacu
kepada kebijakan yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang diterapkan
untuk mengoptimalkan pelaksanaan peran dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang
dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Upaya peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kupang dilakukan dengan cara :
a. Mengusulkan penambahan tenaga sesuai dengan standar ketenagaan dan kebutuhan di
lapangan;
b. Menyertakan/mengirim petugas untuk mengikuti diklat baik baik teknis maupun diklat
manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas pegawai agar
mampu menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi di lapangan dengan
cepat dan tepat. Di samping itu juga perlu dilakukan pembinaan secara
berkesinambungan dan berjenjang dari masing masing pejabat di lingkungan Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kupang.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung
Guna menjamin keberhasilan dan kelancaran kegiatan operasional, langkah yang akan
dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang antara lain melengkapi sarana
untuk keperluan rutin, keperluan teknis dan sarana penunjang dibidang ketata
usahaan, pengendalian karantina & surveilans eidemiologi dan pengendalian risiko
lingkungan & kesehatan lintas.
25
3. Peningkatan/Perbaikan Pengelolaan Program secara Terpadu
Pengelolaan program merupakan alat penting dalam mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program akan berjalan baik bila disusun secara
terencana sesuai dengan kebutuhan dan terpadu yang melibatkan setiap unsur.
Langkah yang dilakukan dalam perbaikan ini meliputi penyusunan rencana secara
sistematis dan berkelanjutan yang dibagi berdasarkan skala waktu (jangka pendek,
menegah dan panjang) dan bersifat botton up. Selanjutnya untuk mengetahui dan
menilai hasil kegiatan akan diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Petunjuk teknis pelaksanaan KKP Kupang menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan
di wilker. Semua tugas dan fungsi dilaksanakan sesuai dengan standart operating
prosedur (SOP).
4. Meningkatkan Pengendalian Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi
Dalam rangka mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit
menular berpotensi wabah melalui pelabuhan/bandara/PLBD, maka penerapan
surveilans epidemiologi perlu dilakukan. Penerapan sistem surveilans epidemiologi
akan sangat bermanfaat dalam melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan upaya
cegah tangkal terhadap penyakit karantina dan penyakit menular berpotensi wabah.
Hal ini dimungkinkan bila dilakukan oleh tenaga yang terampil dibidangnya dan
didukung fasilitas yang memadai. Langkah yang akan dilakukan dalam
mengefektifkan kegiatan surveilans epidemiologi adalah dengan melakukan
pengamatan dan pengawasan, mengumpulkan data secara terus menerus serta
melakukan analisis data. Hasil analisis tersebut dijadikan bahan rekomendasi dalam
mengambil suatu kebijakan dan tindak lanjutan yang akan dilakukan terhadap objek
yang berpotensi sebagai media transmisi penyakit atau masalah kesehatan di wilayah
kerja.
5. Meningkatkan Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan guna menjaga eksistensi KKP
di masa yang akan datang, agar persepsi masyarakat tetap positif terhadap keberadaan
KKP. Upaya pengendalian risiko lingkungan menjadi perhatian utama Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kupangmengingat angka kesakitan tertinggi di wilayah
pelabuhan/PLBD/Bandara disebabkan oleh penyakit yang bersumber lingkungan.
26
6. Mengadakan Koordinasi, Kemitraan dan Networking
Upaya untuk mempercepat pencapaian program akan dilakukan dengan mengadakan
koordinasi lintas program dan lintas sektor guna menyamakan persepsi dan mendapat
dukungan dalam menyikapi suatu permasalahan yang sedang berkembang.
7. Melaksanakan Promosi Kesehatan
KKP perlu melakukan promosi kesehatan. Promosi ini dilaksanakan melalui
pembuatan brosur dan leaflet, mengadakan penyuluhan tentang kesehatan, pembuatan
buletin yang berisi tentang masalah kesehatan dan perkembangan KKP.
8. Penerapan Prosedur Kerja Sesuai SOP
Petugas KKP Kupang bekerja senantiasa dituntut melaksanakan tugas mengacu pada
SOP yang disusun oleh KKP Kupang. Namun belum semua kegiatan tersusun SOP
kegiatan. KKP Kupag perlu menyusun SOP setiap kegiatan baik administrasi maupun
teknis sebagai metode kerja untuk efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan
9. Melakukan BIMTEK, Supervisi dan Monitoring Evaluasi
Upaya peningkatan kemampuan teknis petugas di wilker dilakukan dengan BIMTEK,
perbaikan hasil dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan kegiatan supervisi monitoring
dan menilai prestasi kerja melalui kegiatan evaluasi. Ketiga kegiatan ini dilakukan secara
berkesinambungan dan terpadu.
1. Melaksanakan Bimbingan teknis , monitoring dan evaluasi
2. Memperkuat sistem pembiayaan
27
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
Sesuai dengan misi Ditjen PP dan PL maka Program KKP Kupang mengikuti Program
pada Ditjen PP dan PL yaitu “Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan”. Outcome yang akan dicapai adalah Menurunnya penyakit menular,
penyakit tidak menular dan meningkatnya kualitas lingkungan. Adapun
kegiatannya adalah :
1. Kegiatan SIMKARKESMA
2. Kegiatan Penyehatan Lingkungan
3. Kegiatan P2B2
4. Kegiatan PPTM
5. Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
6. Dukungan Manajemen dan Teknis pada Ditjen PP dan PL
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang didasari
oleh Tugas pokok dan fungsinya yang tercantum dalam kepmenkes
2348/Menkes/XI/2011 yang pada pokoknya terdiri dari Pelaksanaan kekarantinaan
Pengendalian factor resiko lingkungan, pelayanan kesehatan lintas wilayah dan
ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
Secara umum kegiatan pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang meliputi
hal-hal sebagai berikut:
1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku
a. Pelaksanaan kekarantinaan sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku
b. Pengawasan dan pengendalian lingkungan berdasarkan standar yang berlaku
c. Pelaksanaan surveilans epidemiologi sesuai dengan kaidah yang berlaku
d. Pelayanan Kesehatan Terbatas dan kesehatan Haji
e. Pelaksanaan dukungan menejemen yang tertib dan benar.
2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi
a. Advokasi
28
Pendekatan kepada para pimpinan atau penentu/pembuat peraturan perundang-
undangan agar dapat memberikan dukungan, kemudahan, perlindungan pada
berbagai upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang
dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan advokasi baik formal maupun
informal.
� Adanya peraturan perundang-undangan (Surat Edaran/Instruksi/ Surat
Keputusan/ Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota/PERDA) yang berkaitan
dengan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
� Terlaksananya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
� Tersedianya anggaran dari pemerintah, Lintas Program, Lintas Sektor, dan lain-
lain.
b. Sosialisasi
Kegiatan sosialisasi meliputi KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi), dukungan/bina
suasana, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan
1) Penyuluhan (KIE)
� Tersedia dan terdistribusinya media KIE
� Terlaksananya KIE tentang faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan
yang mencakup seluruh fase kehidupan dengan berbagai metode, baik
perorangan, kelompok, maupun melalui media massa
2) Bina suasana
Kelompok sasaran lebih ke tingkat operasional secara berjenjang Petugas wilker,
Pelindo, adpel, pelindo, ASDP, LSM, Agen,TKBM, dll
3) Pemberdayaan Masyarakat
Melaksanakan sosialisasi guna menumbuhkan potensi masyarakat secara
optimal dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta berperan
sebagai fasilitator dan regulator kegiatan pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan berbasis masyarakat.
3. Melaksanakan intensifikasi dan inovasi program pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan sesuai dengan kemajuan teknologi dan kondisi daerah setempat (local area
specific) melalui perencanaan terpadu dan kegiatan terkoordinasi, antara lain:
29
a. Penyediaan peralatan deteksi dini (skrining) faktor risiko, diagnostik dan
penanggulangan penyakit yang bersifat massal sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan
teknologi.
b. Pengembangan berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan
dan penanggulangan faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan sesuai dengan
karakteristik dan sosio-budaya setempat.
c. Perluasan cakupan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit dan
penyehatan lingkungan berbasis masyarakat.
d. Pengembangan dan distribusi media KIE tentang pencegahan penanggulangan penyakit
dan penyehatan lingkungan sesuai dengan bahasa, sosial, dan budaya setempat.
e. Pelaksanaan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan secara terintegrasi.
4. Mengembangkan (investasi) sumber daya manusia, antara lain dengan melaksanakan
TOT (Training of Trainer), dan berbagai bentuk pelatihan (training) sesuai dengan
kebutuhan dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
5. Memfasilitasi terbentuknya dan berperan sebagai regulator jejaring kerja yang terkait
dengan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
6. Memperkuat logistik peralatan deteksi dini faktor risiko, diagnostik dan penanggulangan
penyakit bersifat massal di masyarakat dan di fasilitas kesehatan baik ketersediaan (sesuai
dengan kebutuhan) maupun manajemennya.
7. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini dan penanganan kasus (penderita), SKD KLB,
surveilans epidemiologi dan pengembangan sistem informasi.
a. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini aktif pada masyarakat pelabuhan dan bandara.
b. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini aktif pada kelompok masyarakat khusus. (anak
buah kapal)
c. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini pasif di fasilitas kesehatan.
d. Melaksanakan penanganan kasus (penderita) sesuai standar.
e. Melaksanakan surveilans epidemilogi faktor risiko dan kasus terintegrasi dengan
surveilans epidemiologi nasional termasuk surveilans epidemiologi faktor risiko
berbasis masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh informasi yang esensial
serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan
f. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi manajemen pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan menggunakan teknologi informasi internet
website.
30
8. Monitoring dan evaluasi
Melaksanakan supervisi/bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengendalian penyakit
dan penyehatan lingkungan.
9. Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan pengendalian penyakit dan
penyahatan lingkungan (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sharing cost:
Lintas Program, Lintas Sektor, dan sumber dana lainnya).
10. Jejaring Kerja kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang
Upaya melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah untuk
bekerjasama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip dan peranan masing-masing dalam
Pencegahan dan Pengendalian PenyakitUpaya tersebut diwujudkan dengan membentuk
jejaring, baik lokal, nasional, maupun internasional.
Tujuan dari jajaring kerja ini adalah:
- Meningkatnya komitmen pemerintah dan berbagai mitra potensial di masyarakat dalam
upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
- Adanya sinergi dan keterpaduan dalam berbagai program pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan
- Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan penaggulangan faktor
risiko penyakit dan penyehatan lingkungan
11. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
Untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan
penanggulangan faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan, maka perlu
pengembangan dan penguatan kegiatan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko
penyakit berbasis masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi pada wadah milik
masyarakat yang sudah ada di masing-masing daerah.
31
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
No INDIKATOR KINERJA Penanggungjawab
1 persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan Seksi PK dan SE
2 Persentase lingkungan sehat, aman dan terkendali dari faktor risiko KKM di pintu masuk negara Seksi PK dan SE
3 Persentase rencana kontijensi kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk dan wilayah Seksi PK dan SE
4 Persentase Pelabuhan/PLBD dan Bandara yang melakukan Penguatan Kewaspadaan Dini
Seksi PK dan SE
5 Persentase sinyal kewaspadaan dalam sistem kewaspadaan dini yang respon
6 Persentase wilayah kerja yang melakukan Pengendalian Vektor terpadu
Seksi PRL dan KLW
7 Persentase Angka penemuan baru kasus HIV baru pengobatan sesuai standar Seksi PRL dan KLW
8 Cakupan skrining penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) pada populasi berisiko Seksi PRL dan KLW
9 Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM dan Cedera
Seksi PRL dan KLW
10 Persentase pengawasan kualitas air minum Seksi PRL dan KLW
11 Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan
Seksi PRL dan KLW
12 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan
Seksi PRL dan KLW
13 Jumlah wilayah kerja yang menyelenggarakan kawasan sehat Seksi PRL dan KLW
14 Jumlah wilker yang ditingkatkan sarana dan prasarananya Sub. Bag. Tata Usaha
15 Jumlah sarana dan prasarana kantor induk yang ditingkatkan Sub. Bag. Tata Usaha
16 KKP Kupang memperoleh penilaian SAKIP minimal AA Sub. Bag. Tata Usaha
32
Output kegiatan yang telah ditetapkan dalam pencapaian sasaran di lingkungan
KKP Kupang secara lengkap adalah sebagai berikut :
No PROGRAM /
KEGIATAN/KELUARAN INDIKATOR KELUARAN
Program : Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya pada
Program PP dan PL
1 Dokumen Perencanaan dan Anggaran Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran
2 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
3 Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
4 Target dan Pagu PNBP Jumlah Dokumen Target dan Pagu PNBP
5 Laporan Aset Negara Jumlah Laporan Aset Negara
6 Laporan Administrasi Kepegawaian Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian
7 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah
8 Gegung dan Bangunan Jumlah Gedung dan Bangunan
9 Alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan
11 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
12 Dokumen SSCEC Jumlah Dokumen SSCEC
13 Dokumen PHC Jumlah Dokumen PHC
14 Dokumen ICV Jumlah Dokumen ICV
15 Dokumen Kesehatan Pesawat Jumlah Dokumen Kesehatan Pesawat
16 Penguatan Kewaspadaan Dini Jumlah Penguatan Kewaspadaan Dini
17 Investigasi dan Penanggulangan KLB Jumlah Kejadian Investigasi dan
Penanggulangan KLB
18 Tenaga Terlatih Bidang Karantina Jumlah Tenaga Terlatih Bidang Karantina
33
Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan
19 Lokasi yang melaksanakan pengendalian
Faktor Resiko Pada Kondisi Matra
Jumlah Lokasi yang melaksanakan
pengendalian Faktor Resiko Pada Kondisi
Matra
20
Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang
dilakukan pengawasan alat angkut sesuai
standar kekarantinaa
Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang
dilakukan pengawasan alat angkut sesuai
standar kekarantinaa
21 Rencana Kontigensi Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat
Jumlah Dokumen Rencana Kontigensi
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
22 Pengamatan Faktor Resiko dan Sumber
penular malaria
Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Resiko
dan Sumber penular malaria
23 Pengamatan Faktor Resiko dan Binatang
Pengganggu
Laporan Pengamatan Faktor Resiko dan
Binatang Pengganggu
24 Laporan Pengendalian Nyamuk
Tenaga Terlatih Bidang Karantina Kesehatan
dan Kesehatan Pelabuhan
25 Dokumen Ijin Angkut Orang Sakit Jumlah Dokumen Ijin Angkut Orang Sakit
26 Survey Kepadatan Lalat dan Kecoa Laporan Survey Lalat dan Kecoa
27 Peta kualitas air minum Jumlah dokumen peta kualitas air minum
28 Sertifikat Laik Sehat TPM/Restoran Jumlah Sertifikat Laik Sehat TPM/Restoran
29 Rencana Aksi bidang TTU Jumlah dokumen Rencana Aksi bidang TTU
30 TPM Memenuhi Syarat Kesehatan Jumlah TPM Memenuhi Syarat Kesehatan
31 Rencana kerja bidang kawasan sehat Jumlah Rencana kerja bidang kawasan sehat
32 Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Matra Jumlah Laporan Pelayanan Kesehatan Pada
Situasi Matra
33 Peralatan Fasilitas Perkantoran Jumlah Peralatan Fasilitas Perkantoran
34 Layanan HIV AIDS Jumlah wilker dengan Layanan HIV AIDS
35
Monitoring faktor resiko PTM melalui
kegiatan posbindu PTM pada kelompok
masyarakat khusus
Jumlah kelompok posbindu PTM pada
kelompok masyarakat khusus
36 Fasyankes primer yang melaksanakan
upaya deteksi, tindak lanjut dini,
Jumlah Fasyankes primer yang
melaksanakan upaya deteksi, tindak lanjut
34
rehabilitasi dan atau paliatif PTM dan
cedera
dini, rehabilitasi dan atau paliatif PTM dan
cedera
37 Jumlah fasyankes primer yang
melakukan penanganan kasus hypertensi Jumlah fasyankes primer
38 Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran
35
BAB V
PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan kegiatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang meliputi :
1. Penyelenggaraan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di pintu gerbang
negara.
Sub Kegiatan
a. Pengendalian Karantina dan SE
- Peningkatan pelaksanaan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi
- Peningkatan pengawasan alat angkut dan muatannya
- Peningkatan pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah,
penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
- Peningkatan pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan,
kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan
mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
- Peningkatan pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai
penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
- Peningkatan pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi
di wilayah kerja bandara dan pelabuhan
b. PRL dan KLW
- Peningkatan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas
batas darat negara;
- Peningkatan upaya kesehatan pelabuhan lintas wilayah
- Peningkatan pengendalian vektor
- Peningkatan pelayanan imunisasi
- Peningkatan pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- Peningkatan pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan
penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan,
serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan
perpindahan penduduk;
36
- Peningkatan pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan dan upaya
kesehatan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan.
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program PP & PL
Sub Kegiatan
- Peningkatan perencanaan dan informasi
- Peningkatan evaluasi dan laporan
- Peningkatan pengelolaan keuangan
- Peningkatan urusan kepegawaian dan umum
- Peningkatan sarana dan prasarana
- Peningakatan laporan akuntabilitas instansi pemerintah
Esensi dari penyelenggaraan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang adalah Penyakit Menular/Tidak Menular,
Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Matra, di pintu masuk Negara, berdasarkan visi,
misi, nilai, tujuan, arah penyelenggaraan pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan pada periode tahun 2010-2014 dilaksanakan melalui pokok-pokok kegiatan
sebagai berikut:
A. Kekarantinaan dan surveilans epidemilogi
1. Peningkatan imunisasi/legalitas bagi masyarakat yang ke luar negeri
2. Peningkatan dan pengembangan surveilans epidemiologi dan respon KLB
3. Peningkatan karantina kesehatan dan dan pengendalian resiko lingkungan
4. Peningkatan pelayanan dalam situasi matra
5. Pengawasan OMKABA
B. Pengendalian resiko Lingkungan
1. Pengendalian populasi nyamuk dan jentik
2. Pengendalian populasi tikus
3. Pengendalian populasi lalat dan kecoa
4. Pengawasan warung dan rumah makan/restoran(food poison kit)
5. Pengawasan air bersih(water tes kit)
6. Pengawasan inflight catering
7. Pengawasan sanitasi kapal dan pesawat
8. Pengamanan pencemaran limbah dan udara
37
C. Pelayanan kesehatan terbatas dan rujukan
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka SKD
2. Memberikan pelayanan kedaruratan dan rujukan
3. Memberikan pelayanan VCT,konsling
4. Meningkatkan deteksi penyakit tidak menular
D. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
1. Peningkatan perencanaan dan informasi
2. Peningkatan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat
3. Peningkatan pengelolaan keuangan
4. Peningkatan urusan kepegawaian dan umum.
38
BAB VI
KEBUTUHAN SUMBER DAYA
Jumlah pegawai pada KKP Kupang saat ini telah mencapai 69 orang. Pegawai tersebut
terdistribusi di 15 wilayah kerja dan 1 kantor induk KKP Kupang. Jumlah staf di wilker
rata-rata sebanyak 2 orang.
Sesuai dengan standar yang ditetapkan dan beban kerja di wilayah kerja seharusnya
terdiri dari 8 orang pegawai.
KKP Kupang masih kekurangan tenaga teknis maupun tenaga honor untuk didistribusikan
di wilayah kerja untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan tupoksi KKP.
Selain sumber daya manusia, peralatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
masih belum mencukupi. Banyak peralatan fungsional yang tidak tersedia di wilayah
kerja karena keterbatasan anggaran untuk pengadaan. Pada periode 2015-2015 diharapkan
peralatan fungsional kantor tersedia di wilayah kerja KKP Kupang.
39
BAB VII
PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses kegiatan
agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat dicegah
kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi
bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itu, pemantauan
diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan
yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya.
Penilaian rencana aksi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang
bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sesuai
ketentuan dalam Permenkes Nomor : 2348/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan dan Kepmenkes Nomor : 264/MENKES/SK/III/2004 tentang Kriteria
Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan yang telah dijabarkan dalam RAK ini.
Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang
dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan keputusan apakah
suatu kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan atau diperkuat. Untuk itu penilaian
diarahkan guna mengkaji efektifiktas dan efisensi pelaksanaan kegiatan.
Penilaian kinerja kegiatan dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam pencapaian sasaran berdasarkan bagian/bidang yang ada di lingkungan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang yang secara lengkap adalah sebagai berikut:
1. Sub Bagian Tata Usaha
Indikator pencapaian keluaran sampai pada Ttahun 2019 adalah sebagai berikut :
a. Pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS tepat jumlah, waktu dan
sasaran selama 13 bulan;
b. Pembayaran honorarium dan vakasi tepat waktu;
c. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran;
d. Terselenggaranya pengadaan;
1) Alat pengolah data
2) Alat komunikasi
3) Alat rumah tangga perkantoran
4) Alat dan bahan-bahan kesehatan
e. Meningkatnya pengelolaan perencanaan dan anggaran
40
1) Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen pertahun;
2) Jumlah dokumen penetapan kinerja yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen
pertahun;
3) Jumlah dokumen anggaran yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen pertahun;
4) Jumlah rencana koordinasi perencanaan yang dilakukan sebanyak 2 kali
pertahun;
5) Jumlah data dan informasi yang dihasilkan sebanyak 3 dokumen pertahun yaitu
LAKIP, Profil dan laporan tahunan KKP Kelas III Kupang;
6) Jumlah laporan perencanaan (Laporan PP39) sebanyak 4 Dokumen;
f. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
1) Jumlah laporan realisasi keuangan SAKPA sebanyak 12 laporan setiap tahun;
2) Jumlah laporan realisasi barang SAKPB sebanyak 12 laporan setiap tahun;
3) Jumlah laporan PNBP sebanyak 12 laporan setiap tahun;
4) Jumlah laporan inventarisasi aset/barang di wilayah kerja sebanyak 2 laporan;
5) Jumlah berita acara pemeriksaan kas intern sebanyak 12 laporan;
6) Jumlah laporan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan PNBP di wilayah
kerja 2 laporan;
7) Usulan pencairan dana yang lengkap 12 bulan setiap tahun.
g. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian
h. Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan pengawasan
i. Meningkatnya jumlah pegawai peserta diklat :
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
Indikator pencapaian keluaran sampai pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. Penanggulangan KLB < 24 jam;
b. Kapal/pesawat luar negeri yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan;
c. Kapal/pesawat yang memiliki dokumen kesehatan sesuai standar kekarantinaan;
d. Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis pengendalian karantina
dan surveilans epidemiologi sebanyak 6 laporan setiap tahun;
e. Pemeriksaan dan pengeluaran dokumen OMKABA;
f. Faktor risiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu gerbang negara;
g. Jumlah laporan pemeriksaan K3JH sebanyak 1 laporan setiap tahun;
h. Jumlah pertemuan yang membahas jejaring kerja survailans epidemiologi rata-rata 1
kali pertemuan setiap tahun;
41
i. Jumlah diklat/simulasi bencana/kedaruratan yang diikuti menjadi 1 simulasi/diklat.
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah
Indikator pencapaian luaran sampai pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. Jumlah wilayah kerja yang membuat mapping data tempat perindukan nyamuk
b. House indeks (HI) dan container indeks (CI) perimeter 0 dan buffer ≤ 1%;
c. Angka kepadatan nyamuk Anopheles / man hour density (MHD) 0;
d. Jumlah laporan monitoring evaluasi pengendalian vektor 2 laporan setiap tahun;
e. Meningkatnya jumlah masyarakat di pelabuhan/bandara yang memiliki akses
terhadap air minum berkualitas;
f. Meningkatnya kualitas makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan;
g. Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan alat angkut;
h. Meningkatnya kualitas lingkungan gedung/bangunan/ perkantoran dan tempat-
tempat umum;
i. Pemeriksaan dan pembinaan jemaah haji yang sesuai standar;
j. Ketersediaan obat dan vaksin baik melalui pengadaan Pusat maupun pengadaan
melalui pengadaan KKP;
k. Pengisian buku kesehatan dan ICV haji sesuai standar;
l. Penggunaan ICV yang sesuai standar setiap tahun;
42
BAB VII
PENUTUP
Rencana aksi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang dalam periode
waktu 2015-2019 disusun untuk menjawab dan memfokuskan upaya pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan dalam menghadapi tantangan strategis di masa
depan dan merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan,
pemantauan dan penilaian dalam kurun waktu 5 tahun. RAK KKP Kupang sebagai road
map untuk mewujudkan visi, misi, strategi dan kegiatan-kegiatan dengan indikator yang
telah ditentukan. Indikator tersebut di atas akan tercapai apabila dilaksanakan dengan
penuh rasa tanggungjawab, koordinasi, kerjasama segenap pegawai KKP Kupang serta
lintas sektor baik di lingkungan pelabuhan/bandara/PLBD maupun di luar lingkungan
pelabuhan/bandara/PLBD
Penyusunan RAK ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga hasil pencapainnya dapat
diukur dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan KKP
Kupang. Selanjutnya laporan kinerja tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan
kegiatan untuk digunakan sebagai bahan perencanaan berikutnya, RAK ini juga
mengamanatkan dilaksanakannya evaluasi tengah periode (midterm review).
Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Kupang memberikan kontribusi yang bermakna dalam pembangunan kesehatan
khususnya untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit
serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional, internasional
Kupang, 02 Maret 2015
KEPALA KKP KELAS III KUPANG
Daniel Supodo, ST. Dipl. Sc. MSCPH NIP. 196203241984031002
43
RENCANA AKSI KEGIATAN
KKP KELAS III KUPANG TAHUN 2015-2019
INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
1 Pelabuhan/bandar udara/PLBDN yang dilakukan pengawasan alat angkut sesuai standar kekarantinaan kesehatan
80 82 85 87 90
2 Persentase lingkungan sehat, aman dan terkendali dari faktor risiko KKM di pintu masuk negara 60 65 70 75 80
3 Jumlah rencana kontijensi kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk dan wilayah 2 1 2 6 5
4 Persentase pelabuhan/PLBD dan Bandara yang melakukan Penguatan Kewaspadaan Dini 60 70 80 90 100
5 Persentase wilayah kerja yang melakukan Pengendalian Vektor terpadu
60 70 80 85 90
6 Cakupan skrining penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) pada populasi berisiko 70 73 75 78 80
7 Persentase sinyal kewaspadaan dalam sistem kewaspadaan dini yang direspon
60 70 80 90 100
8 Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM dan Cedera 75 26 80 85 90
9 Persentase pelabuhan/bandara memiliki peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 37,5 20 60 80 100
10 Persentase pengawasan sarana air minum 60 70 75 80 90
11 Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan 50 60 70 80 90
12 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan 40 60 70 80 90
13 Jumlah wilayah kerja pelabuhan/Bandara yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat 70 75 80 85 90
14
Jumlah wilker yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 3 3 3 4 4
15
Jumlah sarana dan prasarana kantor induk yang ditingkatkan 298 126 288 290 300
16 Persentase pelabuhan/PLBD dan Bandara yang melakukan Penguatan Kewaspadaan Dini 60 70 80 90 100
17 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang memperoleh penilaian SAKIP minimal AA 85 90 91 92 95
44
RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III
KUPANG TAHUN 2015 -2019 (Revisi I)
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
