KATA PENGANTAR - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ......Indramayu Nomor 38 Tahun 2016 Tanggal 19 Desember 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu | Tahun 2019

H a l . | i

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, oleh karena rahmat dan

hidayah-Nya akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2019.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu

(1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun,

peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Pada tahun 2019, dilakukan perumusan kembali program dan kegiatan sehubungan

dengan hasil capaian program dan kegiatan untuk menjaga kesinambungan dengan

perencanaan tahun-tahun kedepan sekaligus menunjang pencapaian visi dan misi

Kabupaten Indramayu.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Indramayu Tahun 2019 ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat untuk

peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan

Indramayu Remaja Tiga.

Indramayu, Maret 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU

H. OMARSYAH, BAE, S.Sos, MM

Pembina Tk.I NIP. 19580213 198603 1 008

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu | Tahun 2019

H a l . | ii

KATA PENGANTAR...................................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................... 1

B. Landasan Hukum ................................................................. 2

C. Maksud dan Tujuan .............................................................. 4

D.Sistematika Penulisan ............................................................. 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2017 ........................................................................... 6

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan

Capaian Renstra .................................................................. 6

B. Analisis Kinerja Pelayanan ..................................................... 7

C. Isu-Isu Penting..................................................................... 10

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................................. 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................... 22

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional................................... 22

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja ........................................ 25

C. Program dan Kegiatan ......................................................... 25

BAB IV PENUTUP ................................................................................ 26

Lampiran - Lampiran

DAFTAR ISI

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

Tahun 2019

1

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan upaya

mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk menjamin

agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan

perencanaan yang baik dan terarah, yang merupakan salah satu upaya dalam mendorong

terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dimana semua

kegiatan terukur, dapat dipertanggungjawabkan serta bersih dari korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Agar penyusunan perencanaan pembangunan dapat menjamin tercapainya tujuan

Negara, maka diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang,

jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan

masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah (Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Di daerah, dokumen perencanaan yang harus dilaksanakan meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJM-Daerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan

Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

BAB I

PENDAHULUAN


Tahun 2019

2

Rencana KerjaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang

memuat seluruh perencanaan makro fungsi pemerintahan di bidang keciptakaryaan. Sesuai

amanat dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Rencana

Kerja Pemerintah Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2019 dilakukan

dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Indramayu.

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana

Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memuat program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019. Program dan kegiatan ini harus

bersifat terukur (measurable), dapat dilaksanakan (aplicable) dan dapat

dipertanggungjawabkan (akuntable).

B. LANDASAN HUKUM

Rencana KerjaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah


Tahun 2019

3

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana

Kerja Pemerintah

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014


Tahun 2019

4

18. Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 39 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja

PemerintahTahun 2014

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Tata Cara

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu

21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005 –

2025

22. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah

Kabupaten Indramayu

23. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu 2016 –

2021

24. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu

25. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Indramayu dimaksudkan untuk memberikan kerangka dalam upaya mempersiapkan

rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 agar sesuai dengan sasaran

yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan tujuan:


Tahun 2019

5

a. Memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan operasional Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

b. Agar pelaksanaan program kegiatan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang yang disusun berdasarkan rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017 – 2021 dapat tercapai serta

kinerja dan pelaporan akuntabilitas program kegiatan tahunan dapat terukur.

c. Memberikan informasi lengkap tentang rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang yang akan menjadimasukan dalam penyelenggaran

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat yang lebih tinggi.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana KerjaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I berisi uraian latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum yang

mendasari penyusunan Renja, maksud dan tujuan disusunnya Renja, serta tata urut

penulisan Renja.

BabII berisi evaluasi pelaksanaan SKPDtahun 2017, dan capaian Renstra SKPD,

analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,

serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III berisi tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan yang

direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2019.

Bab IV merupakan bab penutup yang mensarikan isi dari Dokumen Renja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.


Tahun 2019

6

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN

RENSTRA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dibentuk

melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 5 Oktober 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati

Indramayu Nomor 38 Tahun 2016 Tanggal 19 Desember 2016 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 dilakukan

melalui evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 serta prakiraan pencapaian RENSTRA

sampai dengan tahun 2019.

Evaluasi pelaksanaan Renja 2017 dan capaiannya dapat dilihat dalam tabel 2.1.,

dengan uraian penjelasan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai target yang telah

direncanakan,kecuali capaian kinerja indikator kualitas jalan dan jembatan baik hanya

91,71 %, hal ini disebabkan adanya beberapa ruas jalan kabupaten yang berkondisi baik

meningkat statusnya menjadi ruas jalan propinsi yaitu sepanjang 46,4 Km dari total

panjang jalan kabupaten pada tahun 2016 yakni 817,163 Km, sehingga prosentase baik

berkurang 5,88%. Pengurangan kondisi baik tersebut berpengaruh terhadap besaran

target, semula ditetapkan sebesar 68,50% turun sebesar 5,68% menjadi 62,82%.

Sehingga capaian kinerja indikator kualitas jalan dan jembatan baik di tahun 2017 secara

real adalah perbandingan realisasi 62,82% terhadap target 62,82% yaitu sebesar

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM

DAN KEGIATAN TAHUN 2017


Tahun 2019

7

100,00%.Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target

tahun 2017 tersebut adalah:

1. Secara umum, target berhasil dicapai dikarenakan output seluruh kegiatan

pendukungnya tercapai. Dengan demikian, tingkat capaian adalah 100,00%.

2. Adanya beberapa ruas jalan kabupaten yang berkondisi baik meningkat statusnya

menjadi ruas jalan propinsi yaitu sepanjang 46,4 Km dari total panjang jalan kabupaten

pada tahun 2016 yakni 817,163 Km, sehingga prosentase baik berkurang 5,88%.

Pengurangan kondisi baik tersebut berpengaruh terhadap besaran target, semula

ditetapkan sebesar 68,50% turun sebesar 5,68% menjadi 62,82%. Sehingga capaian

kinerja indikator kualitas jalan dan jembatan baik di tahun 2017 secara real adalah

perbandingan realisasi 62,82% terhadap target 62,82% yaitu sebesar 100,00%.

3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan kerangka acuan kerja dan NSPM yang

telah ditetapkan sehingga didapat kualitas dan kuantitas output sesuai target.

Dengan demikian, tercapainya target pelaksanaan Renja 2017 menunjukkan bahwa

perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sudah berjalan selaras, yang berimplikasi

pada pencapaian visi dan misi dinas, dan selanjutnya berimplikasi terhadap pencapaian visi

dan misi kepala daerah.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Kinerja Pelayanan adalah capaian pelaksanaan suatu program kegiatan.

Capaiankinerja diukur berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Indikator

Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran Strategis Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu ditetapkan dengan Surat

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

Nomor 050/KEP.45/PE/2017 tanggal 10 Januari 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama

(IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017 -


Tahun 2019

8

2021. IKUdigunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan Rencana

Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

Tahun 2017-2021.IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Indramayu Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA PENJELASAN

1 Terjaganya Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan Kondisi Baik

1) Kualitas jalan dan jembatan baik

2) Infrastruktur sumberdaya air dengan kondisi baik

Sumber Data: - Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Indramayu Cara Perhitungan: Kondisi jalan dan jembatan baik : (Panjang jalan dan jembatan kabupaten kondisi baik /Total panjang jalan kabupaten) * 100% Jenis Data: kumulatif Penyediaan air baku : (Jumlah ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam /kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam) * 100% Jenis Data: non kumulatif Luas genangan banjir : (Cakupan luasan areal genangan banjir yang ditangani dalam satu tahun anggaran) Jenis Data: non kumulatif

2 Terpelihara dan Terbangunnya Bangunan Strategis Penunjang Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan

1) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Sumber Data: - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Indramayu Cara Perhitungan: Terbangunnya bangunan gedung pemerintahan: (Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun dan dipelihara dalam satu tahun anggaran) Jenis Data:non kumulatif Terbangunnya sarana ibadah (Prosentasepelaksanaan pembangunan sarana ibadah yang dibangun/ dipelihara) Jenis Data: kumulatif Tertatanya ruang publik di Bantaran Sungai Cimanuk (Prosentasepelaksanaan penataan ruang publik di Bantaran Sungai Cimanuk) Jenis Data: kumulatif Terbangunnya sarana kesehatan (Prosentasepelaksanaan pembangunan sarana kesehatan yang dibangun/ dipelihara) Jenis Data: kumulatif

3 Tersedianya Dokumen tata ruang Sumber Data:


Tahun 2019

9

Dokumen Rencana Tata Ruang

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

Cara Perhitungan: Penyusunan dokumen tata ruang (Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia /disusun dalam satu tahun anggaran) Jenis Data: non kumulatif

Sebagai SKPD yang bertanggungjawab di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, indikator pelayanan serta capaian kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang sampai dengan tahun 2017 tercantum dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2017

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

(Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1

Tersedianya

layanan air baku

untuk pertanian

Persentase

tersedinya air

irigasi untuk

pertanian rakyat

pada

sistem irigasi

yang sudah ada

sesuai dengan

kewenangannya

Luas irigasi

Kabupaten

dalam

kondisi baik.

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 117,79 120,47% 100,00% 100,00%

2

Berkurangnya

areal genangan

banjir

13500 Ha 11500 Ha 10500 Ha 8500 Ha 10404 Ha 8961 Ha 10500 Ha 8500 Ha

3

Persentase

kualitas jalan

berkondisi baik

Persentase

tingkat kondisi

jalan

kabupaten/kota

baik dan

sedang

Panjang

Jalan

Kabupaten

dalam

Kondisi Baik

68,35% 68,50% 68,65% 68,75% 68,39% 62,82% 62,97% 63,12%

4

Prosentase

tersedianya

dokumen rencana

tata ruang

Presentase

Tersedianya

Informasi

Mengenai Tata

Ruang (RTR)

Wilayah

Kabupaten/Kota

beserta Rencana

Rinciannya

Melalui Peta

Analog dan Peta

Digital

68,35% 83,87% 100,00% 100,00% 70,97% 83,87% 100,00% 100,00%

5

Prosentase

terbangunnya

sarana strategis

dan cepat tumbuh

35,73% 61,18% 92,27% 95,15% 35,78% 61,18% 92,27% 95,15%

6

Prosentase

terbangunnya dan

terpeliharanya

bangunan

pemerintah

10 8 7 1 10 8 7 1

Catatan

Analisis

Target Renstra SKPD ProyeksiRealisasi Capaian

No Indikator (IKU)SPM/Standar

NasionalIKK


Tahun 2019

10

C. ISU-ISU PENTING

Berdasarkan Tabel 2.3.dapat dilihat untuk realisasi capaian indikator Tersedianya

Layanan Air Baku Untuk Pertanianpada tahun 2017 sebesar 120,47% melebihi target

Renstra sebesar 100%. Target capaian luas areal sawah yang terjamin airnya tahun 2017

sebagaimana tertera dalam RPJMD dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang adalah169.923Ha yakni pada musim tanam i (mt.i) sebesar 108.020 Ha dan musim

tanam ii (mt.ii) sebesar 61.903Ha.Realisasi areal sawah yang terjamin airnya adalah

204.700Ha.Target ini dapat tercapai dari luas layanan air baku pada semua daerah irigasi

seluas 108.020 Ha pada musim tanam i (rendengan)+ 34.777 Ha pada musim tanam ii

(gadu) + realisasi hasil (outcome) dari seluruh kegiatan-kegiatan fisik konstruksi

(peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan saluran irigasi dan sumber

daya air)seluas 61.903 Ha, realisasi tersebut telah melebihi target yang diharapkan.

Untuk indikator berkurangnya Areal Genangan Banjir, target yang ditetapkan pada

tahun 2017adalah seluas 11.500 Ha. Realisasi tercapai seluas 8.961 Ha dikarenakan output

kegiatan pendukungnya yakni pada Kegiatan Monitoring dan Inventarisasi Banjir serta

Penanganan Gawat Darurat Banjir, dalam menangani daerah rawan bencana banjir

menargetkan 25 (dua puluh lima) titik tanggul kritis dengan luasan areal 11.500 Ha, namun

pada kenyataannya jumlah tanggul yang kritis atau perlu dilakukan penanganan segera

hanya 20 (dua puluh) titik dengan mencapai luasan areal yakni8.961 Ha.

Target indikator Prosentase kualitas jalan berkondisi baik pada tahun 2017 adalah

68,50%. Pencapaian target tersebut dipengaruhi oleh naik turunnya kondisi jalan. Panjang

jalan dengan kondisi baik pada tahun 2016 adalah 558,863 Km dari total panjang jalan

817,163 Km.Penanganantahun 2017 sepanjang 55,030 Km yang terdiri dari pembangunan

jalan sepanjang 4,505 Km; rehabilitasi jalan sepanjang 17,775 Km; dan Peningkatan jalan

sepanjang 32,750 Km. Penurunan kondisi jalan disebabkan adanya beberapa ruas jalan

kabupaten yang berkondisi baik meningkat statusnya menjadi ruas jalan propinsi yaitu

sepanjang 46,4 Km dari total panjang jalan kabupaten pada tahun 2016 yakni 817,163 Km,


Tahun 2019

11

sehingga prosentase baik berkurang 5,88%. Pengurangan kondisi baik tersebut

berpengaruh terhadap besaran target, semula ditetapkan sebesar 68,50% turun sebesar

5,68% menjadi 62,82%. Sehingga capaian kinerja indikator kualitas jalan dan jembatan

baik di tahun 2017 secara real adalah perbandingan realisasi 62,82% terhadap target

62,82% yaitu sebesar 100,00%.

Indikator Prosentase Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang pada tahun

2017memiliki target sebesar 83,87%.Realisasi tercapai sesuai dengan target dikarenakan

output seluruh kegiatan pendukungnya tercapai. Pada tahun 2017 ditargetkan kecamatan

yang memiliki dokumen RDTR adalah sebanyak 26 kecamatan dari 31 kecamatan, atau

sebesar 83,87%. Pada akhir tahun terrealisasi kecamatan yang memiliki dokumen RDTR

sebanyak 26 kecamatan atau sebesar 83,87%.

Target indikator Prosentase Terbangunnya Sarana Strategis dan Cepat Tumbuh

adalah 52,96% yang dihitung dari rata-rata 3 (tiga) kegiatan, yaitu Pembangunan Rumah

Sakit Wilayah Timur Indramayu, Kegiatan Pembangunan Islamic Centre Indramayu,

Kegiatan Penataan Bantaran Sungai Cimanuk. Realisasi indikator tersebut adalah 61,18%

dengan perincian realisasi Pembangunan Rumah Sakit Wilayah Timur Indramayu mencapai

49,74%, realisasi Pembangunan Islamic Centre Indramayu mencapai 62,74%, dan realisasi

Penataan Bantaran Sungai Cimanuk sebesar 71,06%, sehingga didapat realisasi indikator

prosentase terbangunnya sarana strategis dan cepat tumbuh adalah 61,18%.

Target indikator Prosentase terbangunnya dan terpeliharanya bangunan pemerintah

pada Tahun 2019 adalah 8 (delapan) unit. Realisasi indikator tersebut adalah 8 (delapan)

unit, yang terdiri dari:

1. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

(Lanjutan)

2. Pembangunan Gedung Fasilitas Penunjang Dinas Perhubungan

3. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja (Lanjutan)

4. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Anjatan


Tahun 2019

12

5. Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR

6. Pembangunan Gedung Balai Wartawan Kabupaten Indramayu (lanjutan)

7. Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat (Lanjutan)

8. Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Area Parkir Alat

Berat)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang menghadapi permasalahan sebagai berikut:

a. Belum disahkannya RDTR yang merupakan acuan / pedoman dalam penataan detail

tata ruang.

b. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan

ruang dan masih adanya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang.

c. Adanya alih fungsi lahan dan semakin banyaknya pemanfaatan lahan yang tidak

sesuai peruntukannya, baik pada daerah ruang manfaat jalan (rumaja), daerah

sempadan sungai, tanggul-tanggul irigasi,dll.

d. Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai salah satu

material konstruksi.

e. Tantangan terhadap keberlanjutan sumber daya air baik untuk air permukaan

maupun air tanah untuk keperluan irigasi.

f. Adanya resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti potensi banjir akibat

pendangkalan sungai, tanggul kritis dan abrasi pantai.

g. Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran

muatan.

h. Masih adanya ruas-ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait

dengan dimensi, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil.

i. Jauhnya jangkauan kerja yang tersebar di dalam wilayah kabupaten.


Tahun 2019

13

j. Terbatas dan berkurangnya sumber daya manusia yang terampil baik dari segi teknis

maupun non teknis akibat banyaknya tenaga terampil yang pensiun serta

penempatan personil yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang disyaratkan.

k. Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana penunjang operasional kegiatan

sehari-haridibanding kebutuhan dan tuntutan kualitas pelayanan prima.

l. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang berdampak pada belum

tercapainya sinergisitas upaya pembangunan di bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang.

m. Terbatasnya sumber dana Pemerintah Daerah untuk mendukung seluruh

program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Indramayu.

n. Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah.

o. Kurangnya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi dan fungsi

infrastruktur pekerjaan umum.

Kinerja pelayanan tersebut berdampak terhadap progress pencapaian Visi Bupati

Indramayu yaitu ‘Terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju,

Mandiri, dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah’ (Indramayu Remaja

Tiga) dan pencapaian salah satu Misi Bupati yaitu Misi Ketiga ‘Mengembangkan

Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari dan Optimal’.

Selain itu, capaian kinerja pelayanan tersebut berpengaruh pula terhadap

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dalamPeraturan

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/PRT/M/2014 Tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perbandingan antara

target pelayananSPM yang telah ditetapkan dengan capaian indikator tersebut dapat dilihat

pada Tabel 2.4.


Tahun 2019

14

Tabel 2.4. Jenis Pelayanan Dasar Beserta Capaian Sampai Dengan Tahun 2017

No. Jenis

Pelayanan

Dasar

Sasaran Indikator Satuan Target 2019

Capaian s.d. tahun

2017

Ket.

1 Penyediaan air

baku untuk kebutuhan masyarakat

Meningkatnya

keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat

persentase tersedianya air

irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan

kewenangannya

% 70 120,47

2 Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan

masyarakat

Meningkatnya kualitas layanan jalan Kab/Kota

persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang

% 60 76,535

Tersedianya konektvitas wilayah Kab/ Kota

persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di

wilayah kabupaten/ kota

% 100 100

3 Informasi

Penataan Ruang

Meningkatnya

ketersediaan informasi penataan ruang

persentase tersedianya

informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta

rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

% 100 83,87

Dari Tabel 2.4. di atas, dapat dilihat target SPM untuk. Target SPM untuk indikator

persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah

ada sesuai dengan kewenangannya adalah 70% di tahun 2019. Capaian sampai dengan

tahun 2017 adalah 120,47%.Target SPM untuk indikator persentase tingkat kondisi jalan

kabupaten/kota baik dan sedang adalah 70% di tahun 2019. Capaian sampai dengan tahun

2017 adalah 76,535%.Target SPM untuk indikator persentase persentase terhubungnya

pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota adalah 70% di tahun

2019. Capaian sampai dengan tahun 2017 adalah 100%.Sedangkan target untuk indikator

persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah

Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital adalah

100% pada tahun 2019. Capaian sampai dengan tahun 2017 adalah 83,87%.

Pencapaian kinerja pelayanan tersebut berdampak pula pada pencapaian target

Sustainable Development Goals (SDGs), dimana berdasarkan kesepakatan negara-negara

anggota Perserikaan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dituangkan dalam Sustainable

Development Goals (SDGs), ada 17 (delapan) butir sasaran untuk dicapai.

SasaranSDGsyang berkaitan dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang


Tahun 2019

15

menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Indramayu, yaitu:

1. Sasaran 6 : Air Bersih dan Sanitasi, diantaranya:

- Meningkatkan efisiensi penggunaan air di seluruh sektor dan memastikan

pengambilan dan suplai air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan

dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang mengalami kelangkaan air.

- Mengimplementasikan pengelolaan sumber daya air terintegrasi di seluruh

tingkatan, termasuk melalui kerja sama transperbatasan, sebagaimana mestinya.

2. Sasaran 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur, diantaranya:

- Mengembangkan kualitas, infrastruktur yang handal, berkelanjutan dan tangguh,

termasuk daerah dan infrastruktur lintas batas, untuk mendukung pembangunan

ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang dapat

diterima semua orang dan merata untuk semua.

3. Sasaran 11: Keberlanjutan Kota dan Komunitas, diantaranya:

- Pada 2030, memastikan akses semua orang terhadap tempat tinggal dan

pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau serta memajukan daerah

kumuh.

- Pada 2030, membuka akses semua orang terhadap sistem transportasi yang aman,

murah, terjangkau dan berkelanjutan, meningkatkan keamanan jalan, terutama

dengan memperluas transportasi publik, dengan perhatian khusus kepada mereka

yang memerlukan seperti perempuan, anak-anak, orang-orang dengan kebutuhan

khusus dan lanjut usia.

Beberapa tantangan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja

pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu adalah

sebagai berikut:

a. Mengupayakan disahkannya RDTR yang merupakan acuan / pedoman dalam

penataan detail tata ruang.


Tahun 2019

16

b. Melakukan pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan

dengan penataan ruang dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan

ruang.

c. Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap adanya alih fungsi lahan dan

semakin banyaknya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya, baik pada

daerah ruang manfaat jalan (rumaja), daerah sempadan sungai, tanggul-tanggul

irigasi, dll.

d. Mengupayakan material alternatif yang sederajat mutunya untuk mengantisipasi

semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai salah satu

material konstruksi.

e. Perlu merevitalisasi bangunan SDA yang ada dan membangun bangunan penampung

air, serta memelihara dan menjaga daerah resapan air guna menjaga keberlanjutan

sumber daya air baik untuk air permukaan maupun air tanah untuk keperluan irigasi.

f. Perlu meningkatkan upaya (pengerukan sungai, penguatan tanggul dan konstruksi

pengaman pantai) untuk mengurangi resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air

seperti potensi banjir akibat pendangkalan sungai, tanggul kritis dan abrasi pantai.

g. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan prasarana jalan guna mendukung tingginya

pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya beban angkutan.

h. Menyesuaikan perencanaan konstruksi ruas-ruas jalan sesuai standar teknis yang

terkait dengan dimensi, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil.

i. Meningkatkan kondisi akses masuk ke seluruh wilayah kerja yang tersebar di dalam

wilayah kabupaten.

j. Meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia baik dari segi teknis

maupun non teknis melalui pembinaan dan diklat terhadap sumber daya manusia

yang ada serta melakukan rotasi dan penempatan berdasarkan kemampuan yang

dimilikinya.


Tahun 2019

17

k. Menginventarisir dan mengusulkan penyediaan prasarana dan sarana penunjang

operasional kegiatan sehari-hariuntuk mengimbangi kebutuhan dan tuntutan kualitas

pelayanan prima.

l. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah yang bertujuan mencapai

sinergisitas upaya pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

m. Mengupayakan bantuan dana pembangunan dari Provinsi dan APBN untuk

mengantisipasi Terbatasnya sumber dana Pemerintah Daerah dalam mendukung

seluruh program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Indramayu.

n. Meningkatkan kualitas penyedia jasa melalui pembinaan pengusaha penyedia jasa.

o. Meningkatkan kesadaran/partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi dan fungsi

infrastruktur pekerjaan umum melalui sosialisasi.

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kinerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

a. Adanya Misi Bupati ke-3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan

Lingkungan Secara Selaras, Lestari dan Optimal.

b. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang sektor infrastruktur sebagai faktor

pengungkit prioritas pembangunan.

c. Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBN,

Bantuan Luar Negeri dan Investor baik dalam maupun luar negeri.

d. Pemanfaatan pendanaan dari Public Private Partnership (P3) dan swadaya

masyarakat.

e. Kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan koordinasi

yanglebih baik dan lebih cepat.

f. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan usulan, saran, informasi,

maupun kritik guna tercapainya pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.


Tahun 2019

18

g. Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan

lingkungan.

h. Areal persawahanyang luas dan identitas Kabupaten Indramayu sebagai lumbung

padi nasional.

i. Ketersediaan prasarana irigasi disertai sumber daya air/sungai yang melimpah.

Isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum adalah:

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada

beberapa jenis layanan dasar yang masih di bawah target SPM, disebabkan oleh:

a. Terbatasnya sumber dana Pemerintah Daerah untuk mendukung seluruh

program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Indramayu.

b. Sistem penganggaran yang ditetapkan berdasarkan pagu, bukan didasarkan pada

kebutuhan.

c. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia baik dari segi teknis maupun non

teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, baik intern Dinas maupun

pihak-pihak lain yang terkait, seperti penyedia jasa.

d. Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana penunjang operasional kegiatan

sehari-hari.

e. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang berdampak pada belum

tercapainya sinergisitas upaya pembangunan di bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang.

f. Belum meratanya penyediaan prasarana wilayah yang memberikan akses

pelayanan terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan dan

penghidupan secara berkelanjutan.

2. Kesesuaian pemanfaatan struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Indramayu masih

sangat rendah, yang dapat dilihat dari pola pemanfaatan ruang yang cenderung


Tahun 2019

19

tumbuh secara sporadis dan cenderung berkembang linier mengikuti jalan. Hal ini

disebabkan masih rendahnya tingkat wawasan tata ruang aparat maupun masyarakat,

masih rendahnya tingkat kelengkapan rencana tata ruang dan belum efektifnya

pengendalian tata ruang, sehingga diperlukanpenataan ruang yang terkendali dan

berkelanjutan.

3. Belum optimalnya kondisi infrastruktur dan fasilitas umum di Kabupaten Indramayu

dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah. Hal

ini dapat dilihat dari masih relatif rendahnya kapasitas maupun kondisi fasilitas umum

yang ada meliputi ruang terbuka hijau serta fasilitas kesehatan, pendidikan,

peribadatan, pemakaman, olahraga, kebudayaan, dan perpustakaan.

4. Kerusakan sarana dan prasarana akibat bencana alam sehingga memerlukan

penanganan infrastruktur yang inovatif.

5. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak

berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik

alamiah maupun buatan dengan cepat.


Tahun 2019

20

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan

rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan. Untuk Program Pemeliharaan,

Rehabilitasi, Peningkatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan semula dianggarkan sebesar

Rp.86.314.000.000,-. Hasil analisa kebutuhan menjadi Rp 116.334.000.000,-. Untuk

Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan

Energi Terbarukan semula dianggarkan sebesar Rp.76.885.000.000,-. Hasil analisa

kebutuhan menjadi Rp.96.986.000.000,-. Program tata Ruang semula dianggarkan sebesar

Rp 2.300.000.000,-. Hasil analisa kebutuhan menjadi Rp 3.050.000.000,-. Sedangkan

Program Infraktuktur Strategis Pendukung Kegiatan Sosial,Ekonomi dan Pemerintahan

semula dianggarkan sebesar Rp.101.850.000.000,-. Hasil analisa kebutuhan menjadi

Rp.131.000.000.000,-. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran semula dianggarkan

sebesar Rp 790.500.000,-. Hasil analisa kebutuhan menjadi Rp 854.030.000,-. Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur semula dianggarkan sebesar Rp

1.893.960.000,-. Hasil analisa kebutuhan menjadi Rp. 2.593.045.000,-. Program

Peningkatan Disiplin Aparatur semula dianggarkan sebesar Rp. 846.540.000,- Hasil analisa

kebutuhan menjadi Rp. 846.540.000,- Sedangkan untuk Program Peningkatan

Pembangunan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan semula

dianggarkan sebesar Rp 120.000.000,-. Hasil analisa kebutuhan menjadi Rp 120.000.000,-.

Perincian review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.5. terlampir.


Tahun 2019

21

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019

adalah:

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang

Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dengan Misi sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya

maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi,

guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka

kemandirian ekonomi.

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna

meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi

penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan

konektivitas daratan dan maritim.

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk

mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas

hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’.

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat

secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk

keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan

perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN

KEGIATAN


Tahun 2019

22

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan

pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung

fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien,

pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (engine of

growth) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.Hal ini mengingat

pembangunaninfrastruktur merupakan pemicu (trigger) terciptanya pusat-pusat

pertumbuhan baru(new emerging growth center) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-

kota baru/pusatpermukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi

wilayahdan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mendukungpengurangan

disparitas antar wilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), jugauntuk pengurangan

urbanisasi dan urban sprawl, peningkatan pemenuhan kebutuhandasar, serta peningkatan

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.Berdasarkan hal tersebut maka, arah

kebijakan pembangunan infrastruktur bidangpekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun

2015-2019 secara umum adalah untukmewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan

perumahan rakyat yang handal dalamrangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan

air, kedaulatan energi, konektivitasbagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur

dasar melalui keterpaduandan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan

antar tingkatpemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang

berkualitas dansumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Arah kebijakan tersebut lebih jauh diantaranya meliputi:

1. Untuk meningkatkan ketahanan air,kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna

menggerakkan sektor-sektor strategisekonomi domestik dalam rangka kemandirian

ekonomi, akan dilakukan melaluipemenuhan kebutuhan air baku untuk segala

kebutuhan peningkatan kinerja jaringanirigasi rawa, peningkatan pengendalian daya


Tahun 2019

23

rusak air, peningkatan upaya konservasisumber daya air, peningkatan kinerja operasi

dan pemeliharaan sarana prasaranasumber daya air.

2. Untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkanproduktivitas,

efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan dayasaing bangsa di

lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratandan maritim,

akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama,peningkatan

pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalandaerah untuk

mendukung pengembangan kawasan.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahanrakyat yang

terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitasuntuk

keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal,kawasan

perbatasan, dan kawasan perdesaan.

2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyatuntuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi

gunamenggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka

kemandirianekonomi.

3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahanrakyat

untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, danpelayanan

sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkupglobal yang

berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.

4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyatuntuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan

kualitashidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’.

Sejalan dengan Visi serta Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Indramayu turut berkontribusi dalam pencapaian percepatan

pembangunan infrastruktur sumberdaya air, infrastruktur jalan, dan infrastruktur pekerjaan


Tahun 2019

24

umum lainnya secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta untuk

mewujudkan keseimbangan pembangunan antardaerah dan kawasan perdesaan melalui

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang maka tujuan Rencana Kinerja Tahun 2019 adalah:

1. Menjaga kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air

2. Memelihara dan Terbangunnya Bangunan Strategis Penunjang Kegiatan Sosial,

Ekonomi dan Pemerintahan

3. Menyediakan Dokumen Rencana Tata Ruang.

Adapun Sasaran Rencana Kinerja Tahun 2019 adalah:

1. Terjaganya Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan Kondisi Baik

2. Terpelihara dan terbangunnya bangunan strategis penunjang kegiatan sosial, ekonomi

dan pemerintahan.

3. Tersedianya dokumen rencana tata ruang.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 diprioritaskan

pada pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Indramayu, yaitu:

a. Terjaganya Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan Kondisi Baik.

b. Terpelihara dan Terbangunnya Bangunan Strategis Penunjang Kegiatan Sosial,

Ekonomi dan Pemerintahan.

c. Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang.


Tahun 2019

25

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2019Kabupaten Indramayu terlampir pada Tabel

3.1.


Tahun 2019

26

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Tahun Anggaran 2019. Rencana kerja ini sebagai pedoman program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Indramayu pada Tahun 2019 yang dibuat berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 – 2021.

Terlaksananya rencana ini sangatlah tergantung kepada kemampuan APBD

Kabupaten Indramayu, sehingga perlu penyesuaian penetapan program dan kegiatan

terhadap alokasi anggaran yang tersedia. Khusus untuk semua program dan kegiatan yang

berbasis masyarakat serta mengandung konteks sosial yang tinggi, diharapkan dapat

dilaksanakan melalui pola pengembangan kemitraan bersama-sama dengan masyarakat.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

penyusunan Rencana Kerja ini. Kritik dan saran senantiasa kami harapkan dalam rangka

penyempurnaan dokumen ini.

BAB IV

PENUTUP

TABEL T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kabupaten Indramayu

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(6) (7) (9)

BELANJA LANGSUNG 369.886.297.000,00 399.455.000.000,00

369.886.297.000,00 399.455.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 369.886.297.000,00 399.455.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 369.886.297.000,00 399.455.000.000,00

-Prosentase Kualitas Jalan

Berkondisi Baik63,12 % 63,27 %

-Prosentase Kualitas

Jembatan Berkondisi Baik69,41 % 69,56 %

-Tersedianya Layanan Air

baku untuk pertanian180.723,00 Ha 180.723,00 Ha

-Berkurangnya Areal

Genangan Banjir10.500,00 Ha 10.500,00 Ha

-Terbangunnya Bangunan

Gedung Pemerintah0,15 Unit 0,15 Unit

-Terbangunnya Sarana

Ibadah% %

-Terbangunnya Sarana

Kesehatan% %

-

Prosentase tersedianya

dokumen rencana tata

ruang

100,00 % 100,00 %

Prosentase Pemenuhan

Operasional Perkantoran100 % 1.027.800.000,00 1.060.000.000,00

1 03 01 01 1)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik- Tersedianya Jasa Listrik ----

-Tersedianya Jasa

Telekomunikasi----

Bulan

(8)

URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kec. Indramayu 12 Bulan 492.800.000,00 DAU 12

Sumber

DanaTarget Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (8)

500.000.000,00

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Tabel T-C.33 -> Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Halaman 1 dari 9

(6) (7) (9)(8)

Sumber



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (8)




Kegiatan


Catatan Penting



Indikatif

- Tersedianya Jasa Air Minum ----

- Tersedianya Jasa Internet ----

- Tersedianya Jasa TV Kabel ----

1 03 01 02 2)Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang

Cetakan dan Penggandaan- Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 170.000.000,00 DAU ---- 12 Bulan 175.000.000,00

- Tersedianya Barang Cetakan ----

-Terpenuhinya Penggandaan

Dokumen----

-Terpenuhinya Penjilidan

Dokumen

1 03 01 03 3) - Tersedianya koran regional Kec. Indramayu 12 Bulan 140.000.000,00 DAU ---- 12 Bulan 145.000.000,00

- Tersedianya koran nasional ----

- Tersedianya Majalah ----

-Tersedianya buku peraturan

perundang-undangan----

1 03 01 04 4) Penyediaan Makanan dan Minuman -Tersedianya makanan dan

minuman harian pegawaiKec. Indramayu 12 Bulan 75.000.000,00 DAU ---- 12 Bulan 80.000.000,00

-Tersedianya makanan dan

minuman rapat

-Tersedianya makanan dan

minuman tamu

- Tersedianya Gas Elpiji 12 Kg

Bulan

Kec. Indramayu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Kec. Indramayu 12 Bulan 492.800.000,00 DAU 12 500.000.000,00


(6) (7) (9)(8)

Sumber



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (8)




Kegiatan


Catatan Penting



Indikatif

1 03 01 08 5)

Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi

/Kunjungan ke Dalam Daerah dan Luar

Daerah

-

Terlaksananya pengiriman

pegawai mengikuti/memenuhi

undangan dan kunjungan

kerja ke dalam wilayah

kabupaten

150.000.000,00 DAU ---- 12 Bulan 160.000.000,00

-



undangan tingkat propinsi,

luar kabupaten dalam

propinsi dan ibukota negara

-



undangan di luar Propinsi

Jawa Barat dan Ibukota

Negara

Prosentase Pemenuhan

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran

100 % 8.959.497.000,00 100 % 9.369.460.000,00

1 03 02 10 1)Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan

Gedung Kantor-

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor Dinas PUPR 1 Paket 884.517.000,00 DAU ---- 1 Paket 890.000.000,00

-Tersedianya peralatan dan

bahan kebersihan12 Bln 12 Bln

1 03 02 23 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

Terpeliharanya gedung dan

halaman kantor Induk Jl.

Pahlawan no. 61

Dinas PUPR 12 Bln 1.350.000.000,00 DAU ---- 12 Bln 1.450.000.000,00

-

Terpeliharanya gedung dan

halaman 6 kantor UPT Dinas

PUPR dan 2 UPTD

12 Bln 12 Bln

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

12 Bulan


(6) (7) (9)(8)

Sumber



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (8)




Kegiatan


Catatan Penting



Indikatif

-

Tersedianya tenaga harian

lepas penunjang operasional

perkantoran

12 Bln 12 Bln

-Tersedianya alat-alat listrik

dan elektronik12 Bln 12 Bln

1 03 02 24 3) -Terpeliharanya kendaraan

roda empatDinas PUPR 12 Bln 505.000.000,00 DAU ---- 12 Bln 510.000.000,00

-Terpeliharanya kendaraan

roda dua12 Bln 12 Bln

-

Tersedianya biaya

pengadaan suku cadang

(kendaraan roda empat dan

kendaraan roda dua)

12 Bln 12 Bln

1 03 02 26 4)Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

dan Peralatan Gedung Kantor-

Tersedianya jasa service

peralatan kantor (Air

Condition/AC)

Dinas PUPR 12 Bln 70.000.000,00 DAU ---- 12 Bln 75.000.000,00

-

Tersedianya jasa service

peralatan kantor (Komputer,

Mesin Ketik)

12 Bln 12 Bln

-

Tersedianya biaya

pengadaan suku cadang /

spare part (peralatan dan

perlengkapan kantor)

12 Bln 12 Bln

1 03 02 26 5) Jumlah Gedung yang direhab Dinas PUPR 9 Gdg DAU

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional/Mobil Jabatan

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor


(6) (7) (9)(8)

Sumber



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (8)




Kegiatan


Catatan Penting



Indikatif

1 03 02 xx 1) Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Alat-Alat Berat

Terlaksanyanya

Rehab/Pemeliharaan Alat-

Alat Berat

Kec. Indramayu 65,00 Unit 1.500.000.000,00 DAU 65,00 Unit 1.750.000.000,00

1 03 02 xx 2)Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Alat-Alat

Laboratorium

Terlaksanyanya

Rehab/Pemeliharaan Alat-

Alat Laboratorium

Kec. Indramayu 33,00 Unit 655.700.000,00 DAU 33,00 Unit 694.460.000,00

1 03 02 xx 3)Pengadaan Peralatan dan Bengkel Alat-Alat

Berat

Tersedianya Peralatan dan

Bengkel Alat-Alat BeratKec. Indramayu 6,00 Unit 3.500.000.000,00 DAU 6,00 Unit 3.500.000.000,00

1 03 02 xx 4)Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Peralatan

Laboratorium

Tersedianya Alat-Alat Ukur

dan Peralatan Laboratorium Kec. Indramayu 5,00 Unit 494.280.000,00 DAU 6,00 Unit 500.000.000,00

Prosentase Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan100 % - % 846.540.000,00

1 03 03 05 1)Pengadaan Pakaian Dinas beserta

kelengkapannya7 Jenis 846.540.000,00

Prosentase Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan100 % 100.000.000,00 % 100.000.000,00

1 03 05 01 1) -Tersedianya dokumen LPPD

SKPD

-Tersedianya dokumen LKPJ

SKPD

-Tersedianya dokumen LAKIP

SKPD

-Tersedianya dokumen

TAPKIN SKPD


RENJA SKPD

- Tersedianya dokumen IKU


laporan bulanan

- Tersedianya dokumen SOP

2)Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Keuangan-

Tersedianya dokumen

Laporan Kinerja dan

Keuangan

3 Dok 30.000.000,00 1 Dok 30.000.000,00

70.000.000,00 DAU ---- 8 Dok 70.000.000,00 Dinas PUPR 8 Dok

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Pengumpulan,Updating dan Analisis Data

Informasi Capaian Target Kinerja Program

dan Kegiatan


(6) (7) (9)(8)

Sumber



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (8)




Kegiatan


Catatan Penting



Indikatif

3)Pembuatan/Pengembangan Sistem

Aplikasi/Sistem Informasi-

Tersedianya Sistem

Aplikasi/Sistem Informasi

Prosentase Tingkat Kondisi

Jalan Kabupaten Baik.136.078.000.000,00 146.135.000.000,00

1 03 17 01 1) Kegiatan Rehabilitasi JalanJumlah/Panjang Jalan yang

direhabilitasiTersebar 3,10 Km 15.000.000.000,00 DAU ---- 3,10 Km 16.000.000.000,00

1 03 17 02 2) Kegiatan Peningkatan Jalan 15.000.000.000,00 DAU ---- 2,70 Km 16.000.000.000,00

1 03 17 25 3) Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK 2018) DAK ---- Km

1 03 17 03 4) Kegiatan Pemeliharaan JalanJumlah/Panjang Jalan yang

dipeliharaTersebar 535,30 Km 29.177.000.000,00 DAU 545,00 Km 35.000.000.000,00

1 03 17 04 5) Kegiatan Pemeliharaan JembatanJumlah jembatan yang

dipeliharaTersebar 20,00 Unit 4.000.000.000,00 DAU 23,00 Unit 4.500.000.000,00

1 03 17 05 6) Kegiatan Rehabilitasi JembatanJumlah Jembatan yang

direhabTersebar 8,00 Unit 7.000.000.000,00 DAU 7,00 Unit 7.900.000.000,00

1 03 17 06 7) Kegiatan Perencanaan Jalan Kabupaten

Tersedianya Dokumen

Perencanaan Jalan Tahun

n+1

Kec. Indramayu 1,00 Dokumen 200.000.000,00 DAU 1,00 Dokumen 200.000.000,00

1 03 17 07 8) Kegiatan Perencanaan Jembatan Kabupaten Tersedianya dokumen

Perencanaan Jembatan

Tahun n+1

Kec. Indramayu 38,00 Dokumen 561.000.000,00 DAU 35,00 Dokumen 645.000.000,00

1 03 17 10 11) Kegiatan Inspeksi Kondisi JalanTersedianya Dokumen

Inspeksi Kondisi JalanKec. Indramayu 1,00 Dokumen 100.000.000,00 DAU 1,00 Dokumen 110.000.000,00

1 03 17 11 12) Kegiatan Inspeksi Kondisi JembatanTersedianya Dokumen

Inspeksi Kondisi JembatanKec. Indramayu 1,00 Dokumen 80.000.000,00 DAU 1,00 Dokumen 80.000.000,00

1 03 17 17 17) Rehabilitasi Jembatan DesaJumlah Jembatan Desa yang

direhabTersebar 8,00 Unit 8.900.000.000,00 DAU 7,00 Unit 9.500.000.000,00

1 03 17 18 18)Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Perdesaan

Jumlah/Panjang Jalan Desa

yang direhabilitasiTersebar 116,67 Km 35.000.000.000,00 DAU 117,33 Km 35.200.000.000,00

1 03 17 20 20) Pembangunan JembatanJumlah Jembatan yang

dibangunTersebar 5,00 Unit 14.000.000.000,00 DAU 1,00 Unit 15.000.000.000,00

1 03 17 21 21) Pembangunan JalanJumlah/Panjang Jalan yang

dibangunTersebar 1,20 Km 5.000.000.000,00 DAU 1,800 Km 6.000.000.000,00

1 03 17 22 22) Pembuatan Bangunan Penunjang/PelengkapJumlah/Panjang TPT yang

dibangunTersebar 2.000,00 M' 2.060.000.000,00 DAU 833,00 M'

119.610.000.000,00 130.287.000.000,00

1 03 19 01 1)Kegiatan Perencanaan Teknis Rehabilitasi

Jaringan Irigasi

Tersedianya DED

Rehabiliatasi jaringan IrigasiKec. Indramayu 2,00 Dokumen 120.000.000,00 DAU 2,00 Dokumen 120.000.000,00

Km

Program Pemeliharaan, Rehabilitasi,

Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air

dan Energi Terbarukan

Program Pemeliharaan, Rehab, Peningkatan,

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jumlah/Panjang Jalan yang

ditingkatkanTersebar 2,70


(6) (7) (9)(8)

Sumber



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (8)




Kegiatan


Catatan Penting



Indikatif

1 03 19 04 4)Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Jaringan Irigasi

Panjang/unit jaringan irigasi

pada DI Kabupaten

Indramayu yang dipelihara

Tersebar 41.192,00 m' 6.500.000.000,00 DAU 44.360,00 m' 7.000.000.000,00

1 03 19 05 5) Kegiatan Monitoring Distribusi Air BakuTersedianya Dokumen

Laporan Distribusi Air BakuKec. Indramayu 30,00 Laporan 200.000.000,00 DAU 30,00 Laporan 200.000.000,00

1 03 19 08 6)Kegiatan Pengumpulan Data Hidrologi dan

Hidrometri

Tersedianya Dokumen

laporan perkembangan Debit

air Dari 20 stasiun curahan

hujan

Kec. Indramayu 480,00 Laporan 100.000.000,00 DAU 480,00 Laporan 100.000.000,00

1 03 19 10 7)Kegiatan Perencanaan Teknis Peningkatan

Jaringan Irigasi

Tersedianya DED

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kec. Indramayu 3,00 Dokumen 300.000.000,00 DAU 3,00 Dokumen 300.000.000,00

1 03 19 11 8) Kegiatan Peningkatan Jaringan IrigasiJumlah /panjang jaringan

irigasi yg ditingkatkan Tersebar 28.000,00 m' 28.000.000.000,00 DAU 26.000,00 m' 32.127.000.000,00

1 03 19 12 9)Kegiatan Penanganan Saluran Irigasi Dalam

Rangka Mendukung Program Prestasi Daerah

Terjaganya kelestarian

Saluran oleh masyarakatTersebar 3.000,00 m' 1.500.000.000,00 DAU 3.200,00 m' 2.000.000.000,00

1 03 19 13 10) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan IrigasiPanjang Jaringan Irigasi yang

direhabilitasiTersebar 67.000,00 m' 33.817.000.000,00 DAU 22.000,00 m' 35.000.000.000,00

1 03 19 14 11)Kegiatan Pemutakhiran Data Jaringan Irigasi

dan Saluran Pembuang

Tersedianya Data Jaringan

Irigasi dan Saluran

Pembuang yang mutakhir

Tersebar

Perencanaan Teknis Pembangunan dan

Peningkatan Embung dan Bangunan

Penampung Air Lainnya

Jumlah Dokumen

Perencanaan yang disusunTersebar 8,00 Dok 480.000.000,00 10,00 Dok 600.000.000,00

1 03 19 16 12)Pembangunan dan Peningkatan Embung dan

Bangunan Penampung Air Lainnya

Jumlah Embung yang

dibangun dan ditingkatkanTersebar 15,00 Unit 15.000.000.000,00 DAU 16,00 Unit 16.000.000.000,00

Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Embung dan Bangunan


Jumlah Dokumen

Perencanaan yang disusunTersebar 10,00 Dok 600.000.000,00 DAU 10,00 Dok 600.000.000,00

1 03 19 17Jumlah Embung yang direhab

dan dipeliharaTersebar 5,00 Unit 12.000.000.000,00 DAU 18,00 Unit 14.400.000.000,00

Jumlah Bangunan


direhab dan dipelihara

Tersebar 9,00 Unit 5,00 Unit

Perencanaan Teknis Normalisasi dan

Penataan Sungai

Jumlah Dokumen

Perencanaan yang disusunTersebar 1,00 Dok 480.000.000,00 1,00 Dok 480.000.000,00

1 03 19 18 14) Kegiatan Normalisasi dan Penataan SungaiPanjang Sungai yang

dinormalisasiTersebar 45.900,00 m' 18.163.000.000,00 DAU 185.500,00 m' 18.810.000.000,00

1 03 19 19 15)Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Rutin

Saluran

Panjang saluran yg

dinormalisasiTersebar m' DAU m'

1 03 19Tersedia dokumen

inventarisasi banjirTersebar 1,00 Dokumen 2.200.000.000,00 DAU 1 Dokumen 2.400.000.000,00

Jumlah titik tanggul kritis

yang dtanganiTersebar 22,00 Titik DAU 24 Titik

13)

Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Embung dan Bangunan Penampung Air

Lainnya

22 17)Kegiatan Monitoring dan Inventarisasi Banjir

serta Penanganan Gawat Darurat Banjir


(6) (7) (9)(8)

Sumber



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (8)




Kegiatan


Catatan Penting



Indikatif

-Jumlah Petani pemakai air

yang dibinaTersebar 10,00 P3A 150.000.000,00 10,00 P3A 150.000.000,00

- Buku Rencana Pola Tanam Tersebar 100,00 Buku 100,00 Buku

3.500.000.000,00 3.650.000.000,00

1 03 30 03 1)Kegiatan Legalisasi Perda Rencana Detail

Tata Ruang (RDTR) Perkotaan di Kabupaten

Indramayu

Jumlah dokumen Raperda

RDRT yang dilegalisasiKec. Indramayu 2,00 RDTR 300.000.000,00 DAU 2,00 RDTR 350.000.000,00

1 03 30 04 2)Kegiatan Penyusun RDTR Perkotaan

Kecamatan

Jumlah Dokumen RDRT

wilayah perkotaan Kec. Indramayu Dokumen - DAU

1 03 30 05 3)Kegiatan Monotoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Tersusunnya laporan

kegiatan pemanfaatan ruangTersebar 1,00 Dok 100.000.000,00 DAU 1,00 Dok 100.000.000,00

1 03 30 06 4)

Kegiatan Legaliasasi Persetujuan Substantif

Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Perkotaan di Provinsi Jawa Barat

Disetujuinya Raperda

Rencana Detail Tata Raung

(RDTR) Perkotaan

Kec. Indramayu 1,00 RDTR 500.000.000,00 DAU 1,00 RDTR 500.000.000,00

1 03 30 07 5)Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan

Tentang Perencanaan Tata Ruang

Terlaksananya Sosialisasi

Perundang-Undangan

Tentang Perencanaan Tata

Ruang

Kec. Indramayu % DAU %

6)Penyusunan Dokumen Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan (RTBL)Jumlah Dokumen RBTL Kec. Indramayu 750.000.000,00 1,00 RBTL 750.000.000,00

1 03 30 09 7)Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar,

Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang

Terlaksanananya Sosialisasi

Kebijakan, Norma, Standar,

Prosedur dan Manual

Pemanfaatan Ruang

Tersebar 2,00 Kecamatan 250.000.000,00 DAU 2,00 Kecamatan 350.000.000,00

Penyusunan Dokumen Rencana Rinci

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Tersusunnya Dokumen

Rencana Rinci Kawasan

Strategis Kabupaten (KSK)

2,00 Dokumen 800.000.000,00 DAU 1,00 Dokumen 800.000.000,00

1 03 30 10 7)Reviw Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Perkotaan

Jumlah Dokumen RDTR

PerkotaanTersebar 4,00 Dokumen 600.000.000,00 DAU 600.000.000,00

1 03 30 XXBiaya Operasional Tim Koordinasi Penataan

Ruang Daerah (TKPRD)19,00 Orang 200.000.000,00 DAU 200.000.000,00

100.611.000.000,00 108.007.000.000,00

1 03 34 01 1)Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung

Kantor

Jumlah/prosentase gedung

kantor yang direhabiltasi Dinas PUPR Unit DAU Unit

1 03 34 02 2)Kegiatan Pembangunan Gedung Islamic

Center

Prosentase Pembangunan

Gedung Islamic Center Kec. Indramayu 81,37 % 38.211.000.000,00 DAU 100,00 % 36.229.000.000,00

1 03 34 14 3)Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Pemerintah

Jumlah/prosentase gedung

kantor pemerintahan yang

dibangun

Tersebar 1,00 Unit 2.500.000.000,00 DAU 16 Unit 52.197.000.000,00

19) Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Program Tata Ruang

Program Infraktuktur Strategis Pendukung

Kegiatan Sosial,Ekonomi dan Pemerintahan


(6) (7) (9)(8)

Sumber



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (8)




Kegiatan


Catatan Penting



Indikatif

4) Kegiatan Bantaran Kali CimanukProsentase Penataan

Bantaran Kali Cimanuk

Kec.

Sindang/Indramayu79,57 % 5.000.000.000,00 DAU 91,92 % 3.056.000.000,00

5)Kegiatan Pembuatan dan Penataan Wisma

Haji

Tertatanya kawasan komplek

Wisma HajiKec. Indramayu Unit DAU 1 Unit -

1 03 34 06 6)Kegiatan Indentifikasi Tingkat Kerusakan

Bangunan Gedung Negara / Pemerintah

Jumlah bangunan gedung

yang terindentifikasi Tersebar 46,62 % 200.000.000,00 DAU 68,28 % 250.000.000,00

1 03 34 07 7) Kegiatan Pembangunan Rumah SakitProsentase Pembangunan

Rumah Sakit Kec. Krangkeng 100,00 % 53.000.000.000,00 DAU

Kegiatan Perencanaan Pembangunan

Gedung Kantor

Tersedianya Dokumen

Perencanaan Pembangunan

Gedung Kantor

Kec. Indramayu Dok DAU 4 Dokumen -

Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas

Jabatan

Jumlah Rumah Dinas

Jabatan yang dibangunKec. Indramayu Unit - DAU 1 Unit -

Kegiatan Penyusunan Database Bangunan

Gedung

Tersedianya Dokumen

Database Bangunan GedungKec. Indramayu 1 Dok 200.000.000,00 DAU 1 Dok 200.000.000,00

Kegiatan Pengaturan dan Penyelenggaraan

Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Jumlah SIUJK yang

dikeluarkanKec. Indramayu SIUJK 50.000.000,00 DAU SIUJK 50.000.000,00

Kegiatan Pembinaan Jasa KonstruksiJumlah peserta pembinaan

jasa konstruksiKec. Indramayu Orang 50.000.000,00 DAU Orang 50.000.000,00

1 03 34 17Pembangunan, Peningkatan dan

Pemeliharaan InfrastrukturKec. Indramayu 1 Unit 1.300.000.000,00 DAU 4 Unit 15.750.000.000,00

1 03 34 20Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kajian

Gambar Teknis IMBJumlah IMB yang dikeluarkan Kec. Indramayu IMB 100.000.000,00 DAU IMB 225.000.000,00

Indramayu, Maret 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN INDRAMAYU

H. OMARSYAH, BAE, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19580213 198603 1 008


Documents

KATA PENGANTAR - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ......Indramayu Nomor 38 Tahun 2016 Tanggal 19 Desember 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan