RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG …

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 – 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK


TAHUN 2019

ii

KATA PENGANTAR

egala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan

karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023 Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk ini dapat

diselesaikan.

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang

No. 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah

diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-

SKPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan

SKPD, Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan

serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman

pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif yang dapat direvisi bila diperlukan.

Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Nganjuk sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk

menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam

jangka waktu 5 (lima) tahunan yang akan dijadikan pedoman dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan sebagai dasar evaluasi

kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

pada periode 2018 – 2023.

Didalam penyusunan Renstra SKPD ini telah diselaraskan antara Renstra

SKPD dengan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sehingga diharapkan

tercipta harmonisasi dan sinergi serta mencegah tumpang tindih program

dan kegiatan antara pemerintah atau Kementerian dengan SKPD Provinsi,

sehingga diharapkan ada keterpaduan langkah-langkah didalam

pembangunan.

Akhirnya, kami berharap agar seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

dapat diimplementasikan untuk mensukseskan program pemerintah dalam

mengentaskan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang lebih luas

S

iii

lagi, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus berkontribusi

positif terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dan semoga

Allah, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi upaya kita didalam melaksanakan

pembangunan. Amin.

Nganjuk,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Nganjuk

Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640311 199303 1 012

i

DAFTAR ISI

SAMPUL

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………. i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………….. ii

DAFTAR TABEL……………………………………………………………….. iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ..................................................................... I - 1

1.2. Landasan Hukum ................................................................. I - 1

1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................. I - 4

1.3.1 Maksud ......................................................................... I - 4

1.3.2 Tujuan .......................................................................... I - 4

1.4. Sistematika Penulisan .......................................................... I - 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat

Daerah ................................................................................. II - 6

2.2. Sumber Daya perangkat Daerah ........................................... II - 30

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................................... II - 37

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah ................................................................................. II – 49

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasaarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah ................................................. III - 51

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih .................................................................... III - 64

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat

Daerah Provinsi Jawa Timur ................................................. III - 69

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis ..................................................................... III – 71

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis ................................................ III - 75

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan

Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk…………..…… V - 77

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

Ruang Kabupaten Nganjuk …………………………………………... V - 80

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

6.1. Program dan Rencana Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk………………………………… V – 82

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama ....................................................... VII-100

7.2. Indikator Kinerja Kunci ........................................................ VII-103

BAB VIII PENUTUP

8.1 Penutup ................................................................................ VIII - 106

iv

DAFTAR TABEL

2.1 Data Administrasi Kepegawaian Menurut Golongan

dan Jabatan ...................................................................... II - 30

2.2 Data Administrasi Menurut Tingkat Pendidikan ................ II - 31

2.3 Daftar Aset Tetap Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang

Menunjang Terhadap Upaya Pencapaian

Sasaran s/d Tahun 2018 .................................................. II – 32

3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan

Sasaran Pembangunan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang ......................................................... III - 55

3.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Nganjuk ............... III - 74

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang .............................................. IV - 78

5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang .............................................. V - 81

6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang ......................................................... VI - 87

7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang ............................................................................... VII - 99

7.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang ............................................................................... VII - 102

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal

mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai

penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksud yang mengarah kepada

terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, termasuk mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada

masyarakat yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan

akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai

dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Selanjutnya

Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat

Daerah (RENSTRA PD) yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJMD.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para

pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya,

berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai

dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak

terpisahkan sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Perangkat Kerja untuk

menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Berdasarkan hal tersebut maka, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk menyusun Rencana Strategis Tahun

2018-2023, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, yang memuat

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan pada kondisi,

potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah termasuk dinamika

berkembangnya, aspirasi masyarakat.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan dapat sebagai acuan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Nganjuk disusun berdasarkan

2

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah

Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 551);

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Jasa Konstruksi; (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999/54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia 2003/47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang

bertujuan untuk mengatur pengelolaan sumber daya air secara

menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup yang

tertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang

berkelanjutan;

5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);

6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

2004/104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004/132, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)

10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; (Lembaran Negara

Republik Indonesia 2007/33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700)


Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007/68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

12) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Bangunan Gedung yang bertujuan mengatur

3

ketentuan fungsi bangunan gedung, peran masyarakat dan pembinaan

dalampenyelenggaraan bangunan gedung;

13) Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peraturan Ruang

Terbuka Hijau;

14) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

di Kawasan Perkotaan;

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Nganjuk Tahun 2005-2025;

17) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nganjuk;

18) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 Tentang

Tata cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, rencana strategis SKPD, RKPD

dan rencana kerja SKPD;


Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Nganjuk Tahun 2014 – 2018;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

21) Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan

Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah

Kabupaten Nganjuk;

22) Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk

23) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ukuran Target

Kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk 2014-2018.

24) Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/151/K/411.012/2018 tentang

Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;


Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan dan Tim Penyusun Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023


Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk

27) Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/ 271 /K/411.309/2018 tentang

Focal Point Pengarusutamaan Gender Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk ini adalah

sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka

memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 5 tahun dan

dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang

dilaksanakan setiap tahun dengan menyesuaikan target dan tujuan

yang tercantum dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

1.3.2 TUJUAN

1. Menjadi pedoman program bagi pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi seluruh petugas teknis dinas, menjadi media akuntabilitas

kinerja dinas, dan menjadi media pelaksanaan pembangunan yang

aspiratif dan partisipatif;

2. Ditujukan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam

waktu lima tahun mendatang, yakni tahun 2018-2023 sehingga

secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat

Kabupaten Nganjuk;

3. Sebagai tolok ukur Organisasi Perangkat Daerah dalam

melaksanakan evaluasi kinerja Dinas tahunan;

4. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;

5. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana

pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Nganjuk baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1.3.2 Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasaarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

5

Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat

Daerah Provinsi Jawa Timur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup StrategisPenentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.4 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan

Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

Ruang Kabupaten Nganjuk

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

6.1 Program dan Rencana Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan


BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama

7.2 Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII PENUTUP

6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN


2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Perangkan Daerah Kabupaten Nganjuk, tugas dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Nganjuk dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 TUGAS

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan

pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan umum dan Penataan

ruang.

2.1.2 FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

mempunyai fungsi :

a) Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pekerjaan Umum

Dan Penataan Ruang;

b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan

Umum Di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

c) Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Di Bidang Pekerjaan

Umum Dan Penataan Ruang;

d) Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati

Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

Adapun Struktur Organisasi di Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk mengacu pada

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Perangkan Daerah Kabupaten Nganjuk. Susunan

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

7

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI


KABUPATEN NGANJUK

Lampiran Peraturan Bupati Nganjuk

Nomor : 16 Tahun 2016

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas PUPR

2.1.4 Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai

tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan

pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan

program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu dan

tugas pelayanan administratif.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;

b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu;

c. Pelayanan administrasi;

8

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;

b) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan

keprotokolan;

c) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2) Sub Bagian Program Evaluasi dan Keuangan

Sub Bagian Program Evaluasi dan Keuangan mempunyai Tugas :

a) Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;

b) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) perangkat daerah;

c) Melaksanakan tertib administrasi keuangan;

d) Menyusun laporan keuangan;

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perencanaan Teknis

Bidang Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

di bidang perencanaan.

Bidang Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan perencanaan teknis di bidang pekerjaan umum

dan penataan ruang;

b. Penghimpunan, penyusunan dan pengelolaan data teknis dalam rangka

perencanaan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan teknis;

d. Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;

e. Pelaksanaan penyusunan laporan di bidang perencanaan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan


1. Seksi Perencanaan Teknis

Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas:

a) merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan teknis meliputi

survei, pemetaan, penelitian studi kelayakan, untuk menyusun

perencanaan teknis dan menyusun dokumentasi teknis:

(1) Jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapnya;

(2) Sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya;

(3) Gedung negara, fasilitas umum dan penataan ruang kawasan;

b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang perencanaan teknis meliputi survei, pemetaan, penelitian studi

kelayakan, untuk menyusun perencanaan teknis dan menyusun

dokumentasi teknis:



9

(3) Gedung negara, fasilitas umum dan penataan ruang kawasan

c) membina dan melaksanakan tugas di bidang perencanaan teknis

meliputi survei, pemetaan, penelitian studi kelayakan, untuk menyusun

perencanaan teknis dan menyusun dokumentasi teknis:




(4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perencanaan Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Seksi Pendataan

Seksi Pendataan mempunyai tugas:

a) Melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data teknis meliputi:




b) Melaksanakan pengelolaan data teknis meliputi:




untuk menyusun perencanaan dalam rangka menentukan skala

prioritas pembangunan dan pemeliharaan.

c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perencanaan Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Pengadaan Tanah

Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Pengadaan Tanah mempunyai tugas:

a) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan meliputi:




b) Melaksanakan penyusunan laporan di bidang perencanaan:




untuk menyusun perencanaan dalam rangka menentukan skala

prioritas pembangunan dan pemeliharaan.

c) melaksanakan pengadaan tanah untuk:




d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perencanaan Teknis sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan


di bidang pekerjaan umum bina marga.

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

10

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pekerjaan umum bina marga;

b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum bina

marga;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pekerjaan


1) Seksi Peningkatan Jalan

Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang pembangunan jalan beserta bangunan pelengkapnya;

b. membina dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan jalan

beserta bangunan pelengkapnya;

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina

Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas:


bidang pembangunan dan pemeliharaan jembatan beserta bangunan

pelengkapnya;

b. membina dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan dan

pemeliharaan jembatan beserta bangunan pelengkapnya;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pemeliharaan Jalan

Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas:


bidang pemeliharaan jalan beserta bangunan pelengkapnya;

b. membina dan melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan jalan beserta

bangunan pelengkapnya;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga


4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan


di bidang pekerjaan umum cipta karya.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pekerjaan umum cipta karya;

b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum cipta

karya meliputi pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan tata

bangunan gedung negara dan fasilitas umum, rencana detail dan

rencana teknik tata ruang kawasan termasuk penetapan lokasi

pedagang kaki lima (pkl);

c. Pengelolaan dan pembangunan gedung negara dan fasilitas umum,

penataan ruang kawasan;

11

d. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban serta pengendalian

pembangunan gedung dan fasilitas umum;

e. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan penataan lokasi

pkl;

f. Pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (imb);

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Tata Bangunan

Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang bangunan;

b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang tata bangunan;

c. membina dan melaksanakan tugas di bidang tata bangunan meliputi

pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan tata bangunan gedung;

d. menetapkan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan

gedung permanen, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang

dibangun di tempat bencana, strategi kebijakan mengenai bangunan

gedung dan lingkungannya;

e. memberikan fasilitas pelaksanaan pembangunan gedung dan

lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;

f. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan

rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;

g. melaksanakan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan

dan pembongkaran bangunan gedung dan fasilitas umum;

h. memberikan rekomendasi IMB;

i. menetapkan, mengawasi, dan menertibkan status bangunan gedung dan

lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya


2) Seksi Tata Ruang

Seksi Tata Ruang mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang tata ruang;

b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang tata ruang;

c. membina dan melaksanakan tugas di bidang tata ruang meliputi

rencana detail dan rencana teknik tata ruang kawasan termasuk

penataan lokasi PKL, sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

bidang penataan ruang dan penyebarluasan informasi penataan ruang

kepada masyarakat;

d. menetapkan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan

dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang termasuk penataan

lokasi PKL;

e. memberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang;

f. mengawasi dan menertibkan pelaksanaan penataan ruang;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya


12

5. Bidang Pengairan

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang

pekerjaan umum pengairan.

Bidang Pengairan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum pengairan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pekerjaan umum pengairan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum

pengairan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan teknis Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi

meliputi survei, penelitian, pemetaan, pembangunan dan rehabilitasi

sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya;

b. menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum Seksi

Pembangunan dan Rehabilitasi meliputi survei, penelitian, pemetaan,

pembangunan dan rehabilitasi sungai dan jaringan irigasi beserta

bangunan pelengkapnya;

c. membina dan melaksanakan tugas Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi

meliputi survei, penelitian, pemetaan, pembangunan dan rehabilitasi

sungai dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan


2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan teknis Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan

Irigasi meliputi operasi, pemeliharaan jaringan irigasi (jaringan irigasi

primer, sekunder, saluran pembuang) beserta bangunan pelengkapnya;

b. menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum Seksi

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi meliputi operasi,

pemeliharaan jaringan irigasi (jaringan irigasi primer, sekunder, saluran

pembuang) beserta bangunan pelengkapnya;

c. membina dan melaksanakan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Jaringan Irigasi meliputi operasi, pemeliharaan jaringan irigasi (jaringan

irigasi primer, sekunder, saluran pembuang) beserta bangunan

pelengkapnya;

d. menyusun rencana tata tanam global, menyediakan dan membagi air

irigasi;

e. meneliti operasi, hidrologi dan hidrometri;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan


13

3) Seksi Bina Irigasi

Seksi Bina Irigasi mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan teknis Seksi Bina Irigasi;

b. menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum Seksi Bina

Irigasi;

c. membina dan melaksanakan tugas Seksi Bina Irigasi meliputi

pengelolaan pembentukan wadah koordinasi, pemberdayaan

kelembagaan, penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air pada

wilayah sungai, jaringan irigasi, saluran pembuang dan bangunan

pelengkapnya;

d. membentuk komisi irigasi dan mengelola aset irigasi;

e. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah

sungai, jaringan irigasi, saluran pembuang dan bangunan

pelengkapnya;

f. menetapkan dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, pengunaan

dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;

g. melaksanakan efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan

pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

h. memberi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau

pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi

primer dan sekunder dalam daerah irigasi;

i. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan Gabungan Himpunan Petani

Pemakai Air (G-HIPPA) dalam pengelolaan jaringan irigasi;

j. memberi izin pemanfaatan tanah pengairan;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan


6. Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan

Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan di bidang bina jasa konstruksi dan peralatan.

Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

bina jasa konstruksi dan peralatan;

b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina jasa konstruksi dan

Peralatan, termasuk pembinaan terhadap penyedia jasa, pelatihan,

bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang jasa konstruksi dan

operasional;

c. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan


1) Seksi Bina Jasa Konstruksi

Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas:


bidang bina jasa konstruksi;

14

b. membina dan melaksanakan tugas di bidang bina jasa konstruksi

termasuk peningkatan kemampuan teknologi terhadap jasa konstruksi;

c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang bina jasa konstruksi;

d. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Jasa

Konstruksi dan Peralatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Operasional dan Pemeliharaan Peralatan

Seksi Operasional dan Pemeliharaan Peralatan mempunyai tugas:


bidang operasional dan pemeliharaan peralatan;

b. membina dan melaksanakan tugas di bidang operasional dan

pemeliharaan peralatan;

c. melaksanakan rekapitulasi usulan pengadaan dan pemeliharaan

peralatan, pemeriksaan/penelitian terhadap operasional dan

pemeliharaan peralatan serta inventarisasi dan dokumentasi pada

semua barang secara sistematis;

d. mengelola alat-alat berat dan kendaraan dinas beserta pemeliharaannya;

a) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Jasa

Konstruksi dan Peralatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya bila merujuk pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24

Tahun 2018 tentang tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

Kabupaten Nganjuk :

UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas;

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang dari urusan pemerintahan yang

bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya

tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan

perumusan dan penetapan kebijakan daerah;

Wilayah kerja UPTD dapat melampaui batas administrasi kecamatan

dalam daerahnya dan tidak membawahkan UPTD lainnya;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

UPTD mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan tugas teknis dinas dari organisasi induknya sesuai

dengan bidangnya.

b) Pelaksanaan urusan administrasi.

7. Susunan Organisasi UPTD

a. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri

dari :

UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi (Kelas B).

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan REBAWIL (Kelas A).

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan TANJUNGPABON (Kelas A).

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan KERTOBAWORO (Kelas A).

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan GOLENGLULEN (Kelas A).

15

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan LOBERSANGET (Kelas A).

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BODOR (Kelas A).

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air MRICAN KIRI (Kelas A).

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air WIDAS (Kelas A).

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BENING (Kelas A).

UPTD Pengelelolaan Sumber Daya Air KUNCIR (Kelas A).

b. Susunan Organisasi UPTD Kelas A terdiri dari :

a. Kepala UPTD;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Susunan Organisasi UPTD Kelas B terdiri dari :

d. Kepala UPTD;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi

I. TUGAS POKOK

UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

di bidang pengujian tanah, bahan, dan konstruksi.

II. FUNGSI

UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis, bimbingan, pembinaan di bidang

pekerjaan pengujian tanah, bahan dan konstruksi ;

2. Pelaksanaan koordinasi teknis di bidang pekerjaan pengujian tanah,

bahan dan konstruksi ;

3. Pengumpulan, pengolahan, pengusulan dan perencanaan di bidang


4. Pemantauan dan pengawasan, pelaksanaan operasional di bidang


5. Penyiapan bahan pembinaan, penyuluhan pengujian tanah, bahan dan

konstruksi serta pendukungnya ;

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program-program kegiatan UPTD.

III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi terdiri dari :

A. Kepala UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi.

Kepala UPTD Pengujian Bahan dan Konstruksi mempunyai tugas :

A. Melaksanakan, mendata, merencanakan, menganalisa, mengolah,

mengawasi dan melaporkan hasil terhadap pengujian tanah, bahan dan

konstruksi ;

B. Mengumpulkan bahan untuk melaksanakan penelitian dan pengujian

terhadap keadaan tanah, bahan, dan konstruksi ;

C. Melakukan penelitian dan pengkajian penggunaan bahan dan konstruksi

;

D. Melakukan pengujian terhadap kualitas hasil pembangunan ;

E. Melakasanakan pembinaan terhadap masyarakat di bidang pengujian,

bahan dan konstruksi;

F. Menyusun laporan hasil penelitian dan pengujian serta memberikan

saran pertimbangan tentang keadaan tanah dan konstruksi.

16

B. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas

khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai

dengan keahliannya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang serta bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja.

5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

2. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan REBAWIL

I. TUGAS POKOK

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan REBAWIL mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pekerjaan jalan dan

jembatan.

II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan REBAWIL mempunyai fungsi :


pekerjaan jalan dan jembatan ;

2. Pelaksanaan koordinasi teknis di bidang pekerjaan jalan dan jembatan;

3. Pengumpulan, pengolahan, pengusulan perencanaan pembangunan di

bidang pekerjaan jalan dan jembatan;

4. Pemantauan dan pengawasan, pelaksanaan operasional pembangunan,

pemeliharaan jalan dan jembatan, serta bangunan pelengkapnya ;

5. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan operasional

pembangunan di bidang pekerjaan jalan dan jembatan ;

6. Penyiapan bahan pembinaan, penyuluhan pembangunan di bidang




Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan REBAWIL

terdiri dari :

A. Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan REBAWIL.

Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan REBAWIL mempunyai tugas

mengusulkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan

pengendalian, pembinaan dan penyuluhan, pemberian pertimbangan teknis,

evaluasi serta pelaporan.

B. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Mengelola tata naskah dinas meliputi surat menyurat dan kearsipan;

2. Mengelola kepegawaian, keuangan uptd ;

17

3. Mengelola urusan umum meliputi urusan rumah tangga uptd, perawatan

kantor, rapat-rapat dinas, perlengkapan serta peralatan Kantor.

C. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus

sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

keahliannya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior

yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan

bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan REBAWIL mempunyai wilayah

kerja :

Kecamatan Rejoso;

Kecamatan Bagor; dan

Kecamatan Wilangan

3. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan TANJUNGPABON.

I. TUGAS POKOK

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan TANJUNGPABON mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pekerjaan jalan dan

jembatan.

II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan TANJUNGPABON mempunyai fungsi

:


pekerjaan umum ;

2. Pelaksanaan koordinasi teknis di bidang pekerjaan jalan dan jembatan ;










18


Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan

TANJUNGANPABON terdiri dari :

A. Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan TANJUNGPABON.

Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan TANJUNGPABON

mempunyai tugas mengusulkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi,

pengawasan, dan pengendalian, pembinaan dan penyuluhan, pemberian

pertimbangan teknis, evaluasi serta pelaporan.




2. Mengelola kepegawaian, keuangan uptd ;

3. Mengelola urusan umum meliputi urusan rumah tangga uptd, perawatan

kantor, rapat-rapat dinas, perlengkapan serta peralatan Kantor.






dengan keahliannya.


senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.


beban kerja.


undangan yang berlaku.

IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan TANJUNGPABON mempunyai

wilayah kerja :

Kecamatan Tanjunganom;

Kecamatan Pace;

Kecamatan Prambon; dan

Kecamatan Sukomoro.

4. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan KERTOBAWORO.

I. TUGAS POKOK

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan KERTOBAWORO mempunyai tugas


jembatan.

19

II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan KERTOBAWORO mempunyai

fungsi :


pekerjaan umum ;

2. Pelaksanaan koordinasi teknis di bidang pekerjaan jalan dan

jembatan ;



4. Pemantauan dan pengawasan, pelaksanaan operasional

pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta bangunan

pelengkapnya ;





7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program-program kegiatan

UPTD.



KERTOBAWORO terdiri dari :

A. Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan KERTOBAWORO.

Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan KERTOBAWORO mempunyai

tugas mengusulkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan,

dan pengendalian, pembinaan dan penyuluhan, pemberian pertimbangan

teknis, evaluasi serta pelaporan.




2. Mengelola kepegawaian, keuangan UPTD ;

3. Mengelola urusan umum meliputi urusan rumah tangga UPTD,

perawatan kantor, rapat-rapat dinas, perlengkapan serta peralatan

kantor.






dengan keahliannya.





beban kerja.

20



IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan KERTOBAWORO mempunyai

wilayah kerja :

Kecamatan Kertosono;

Kecamatan Baron;

Kecamatan Ngronggot; dan

Kecamatan Patianrowo.

5. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan GOLENGLULEN.

I. TUGAS POKOK

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan GOLENGLULEN mempunyai tugas


jembatan.

II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan GOLENGLULEN mempunyai

fungsi:


pekerjaan umum ;













GOLENGLULEN terdiri dari :

A. Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan GOLENGLULEN.

Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan GOLENGLULEN mempunyai








21



Kantor.






dengan keahliannya.





beban kerja.



IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan GOLENGLULEN mempunyai wilayah

kerja :

Kecamatan Gondang;

Kecamatan Lengkong;

Kecamatan Ngluyu; dan

Kecamatan Jatikalen.

6. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan LOBERSANGET.

I. TUGAS POKOK

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan LOBERSANGET mempunyai tugas


jembatan.

II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan LOBERSANGET mempunyai fungsi:


pekerjaan umum ;











22



LOBERSANGET terdiri dari :

A. Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan LOBERSANGET.

Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan LOBERSANGET mempunyai










Kantor.






dengan keahliannya.





beban kerja.



IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan LOBERSANGET mempunyai wilayah

kerja :

Kecamatan Loceret;

Kecamatan Berbek;

Kecamatan Sawahan; dan

Kecamatan Ngetos.

7. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BODOR.

I. TUGAS POKOK

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BODOR mempunyai tugas pokok


di bidang pengairan

II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BODOR mempunyai fungsi :

23


Bidang pengairan.

2. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan

jaringan irigasi;

3. Pelaksanaan inventarisasi dan pembangunan prasarana irigasi yang

dikuasai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4. Pelasanaan bimbingan teknis kepada para pengelola dan pengguna air

irigasi;

5. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis atas fungsi pemanfaatan

pemakaian air irigasi, penggunaan tanah pengairan, dan pembuatan

bangunan di atas perairan umum;

6. Pelaksanaan pelaporan teknis operasi dan pemeliharaan secara periodik

sesuai ketentuan yang berlaku;

7. Pelaksanaan pembagian air irigasi sesuai kebutuhan untuk tanaman

maupun kepentingan lainnya;



Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BODOR terdiri

dari :

A. Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BODOR.

Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BODOR mempunyai tugas

mengusulkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan dan





1. Mengelola tata naskah dinas meliputi surat menyurat dan kearsipan.

2. Mengelola kepegawaian, keuangan UPTD.



Kantor.






dengan keahliannya.





beban kerja.



24

IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BODOR mempunyai wilayah kerja :

Kecamatan Pace;

Kecamatan Ngetos;

Kecamatan Berbek

Kecamatan Loceret;

Kecamatan Sukomoro; dan

Kecamatan Tanjunganom.

8. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air MRICAN KIRI.

I. TUGAS POKOK

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air MRICAN KIRI mempunyai tugas pokok


di bidang pengairan.

II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air MRICAN KIRI mempunyai fungsi :


Bidang pengairan.


jaringan irigasi;




irigasi;










Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air MRICAN KIRI

terdiri dari :

A. Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air MRICAN KIRI.

Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air MRICAN KIRI mempunyai tugas








25



Kantor.






dengan keahliannya.


senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan jalan dan jembatan

Penataan Ruang dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.


beban kerja.



IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air MRICAN KIRI mempunyai wilayah

kerja :

Kecamatan Prambon;

Kecamatan Tanjunganom;

Kecamatan Baron;

Kecamatan Kertosono;

Kecamatan Sukomoro;

Kecamatan Ngronggot;

Kecamatan Patianrowo

Kecamatan Lengkong; dan

Kecamatan Jatikalen.

9. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air WIDAS.

I. TUGAS POKOK

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air WIDAS mempunyai tugas pokok



II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air WIDAS mempunyai fungsi :


Bidang pengairan.


jaringan irigasi;




irigasi;

26










Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air WIDAS terdiri

dari :

A. Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air WIDAS.

Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air WIDAS mempunyai tugas










Kantor.






dengan keahliannya.





beban kerja.



IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air WIDAS mempunyai wilayah kerja :

Kecamatan Sawahan;

Kecamatan Wilangan;

Kecamatan Bagor;

Kecamatan Nganjuk;

Kecamatan Sukomoro;

27

Kecamatan Rejoso; dan

Kecamatan Gondang.

10. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BENING.

I. TUGAS POKOK

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BENING mempunyai tugas pokok



II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BENING mempunyai fungsi :


Bidang pengairan.


jaringan irigasi;




irigasi;










Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BENING terdiri

dari : A. Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BENING.

Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BENING mempunyai tugas










Kantor.




28



dengan keahliannya.





beban kerja.



IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air BENING mempunyai wilayah kerja :

Kecamatan Wilangan;

Kecamatan Bagor;

Kecamatan Rejoso;

Kecamatan Nganjuk;

Kecamatan Sukomoro;

Kecamatan Ngluyu;

Kecamatan Tanjunganom; dan

Kecamatan Gondang.

11. UPTD Pengelelolaan Sumber Daya Air KUNCIR.

I. TUGAS POKOK

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air KUNCIR mempunyai tugas pokok



II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air KUNCIR mempunyai fungsi :


Bidang pengairan.


jaringan irigasi;




irigasi;










Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air KUNCIR terdiri

dari :

29

A. Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air KUNCIR.

Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air KUNCIR mempunyai tugas










Kantor.






dengan keahliannya.





beban kerja.



IV. WILAYAH KERJA

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air KUNCIR mempunyai wilayah kerja :

Kecamatan Sawahan;

Kecamatan Ngetos;

Kecamatan Berbek;

Kecamatan Loceret;

Kecamatan Nganjuk; dan

Kecamatan Sukomoro.

Gambar 2.2

BAGAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (Kelas A)

KEPALA UPTD

SUB BAGIAN

TATAUSAHA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

30

Gambar 2.3

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (Kelas B)

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu

organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk

terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

sebanyak 275 orang. Data pegawai menurut Golongan dan Jabatan

adalah

Tabel 2.1

Data Administrasi Kepegawaian

Menurut Golongan dan Jabatan

U R A I A N Satuan Jumlah

a. Jumlah PNS

1) Golongan I Orang 27

2) Golongan II Orang 154

3) Golongan III Orang 68

4) Golongan IV Orang 5

Jumlah Orang 254

b Jumlah Pejabat

Struktural

1) Eselon II Orang 1

2) Eselon III Orang 6

3) Eselon IV Orang 30

c. Jumlah Pejabat

Fungsional

Orang -

d. Jumlah Staf PNS Orang 217

Jumlah Orang 254

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kab. Nganjuk

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA UPTD

31

Sedangkan data pegawai menurut jenjang pendidikan yang pernah dilalui

adalah :

Tabel 2.2. Data Administrasi Menurut Tingkat Pendidikan

No. U R A I A N Satuan Jumlah

1 Lulusan SD Orang -

2 Lulusan SLTP Orang 28

3 Lulusan SLTA Orang 151

4 Lulusan Paket C Orang -

5 Lulusan KPAA Orang -

4 Lulusan D2 Orang -

5 Lulusan Sarjana Muda/ D3 Orang 6

6 Lulusan S-1 Orang 79

7 Lulusan Pasca Sarjana/ S.2 Orang -

8 Lulusan Pasca Sarjana/ S.3 Orang -

Jumlah Orang 254

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah tenaga Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk yang berstatus ASN pada

tahun 2019 sebanyak 254 orang. Dilihat dari segi kuantitas pegawai masih

dikatakan kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang ditangani,

sehingga perlu adanya tambahan tenaga dan peningkatan kemampuan

Sumber daya manusia melalui diklat teknis fungsional dan diklat lain yang

mendukung pengembangan organisasi.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, tidak terlepas dari

ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap

upaya pencapaian sasaran. Ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas

sampai dengan tahun 2019 sarana prasarana dimaksud meliputi komponen :

1. Alat-alat besar sejumlah 39 unit dengan kondisi Baik 58,97 %, Rusak

Sedang 23,08 %, Rusak Berat 17,95%.

2. Alat-alat Angkutan sejumlah 32 unit dengan kondisi Baik 31,25%,

Rusak Sedang 37,50%, Rusak Berat 31,25 %.

3. Alat Bengkel dan Alat Ukur sejumlah 60 buah dengan kondisi Baik 6,98%,

Rusak Sedang 51,16%, Rusak Berat 41,86 %.

4. Alat Kantor dan Rumah Tangga sejumlah 1.109 bh dengan kondisi Baik

61,05%, Rusak Sedang 12,80%, Rusak Berat 26,15%.

5. Alat Studio dan Alat Komunikasi sejumlah 23 bh dengan kondisi Baik

43,48%, Rusak Sedang 4,35 %, Rusak Berat 52,17 %.

6. Alat Laboratorium sejumlah 48 unit dengan kondisi Baik 60,42%, , Rusak

Sedang 22,92 %, Rusak Berat 16,67 %.

32

Secara keseluruhan, daftar aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Daftar Aset Tetap Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Menunjang

Terhadap Upaya Pencapaian Sasaran s/d Tahun 2019

No. Nama Aset/Th. Perolehan Jumlah

Kondisi Eksisting (Jumlah)

Baik Rusak

Sedang

Rusak

Berat

I ALAT-ALAT BESAR

1 Exavator th. 2006 1 1

2 Walles th. 1974 1 1

3 Walles th. 1977 3 3

4 Walles th. 1981 1 1

5 Walles th. 1982 2 2

6 Walles th. 1983 1 1

7 Duplex th. 1995 1 1

8 Walles th. 2001 2 2

9 Walles th. 2003 2 2

10 Walles th. 2005 1 1

11 Walles th. 2006 1 1

12 Walles th. 2007 7 7

13 Mesin Gilas Vibrator th. 2010 1 1

14 Mesin Gilas Vibrator th. 2013 1 1

15 Mesin Kompresor Udara th.

1994

1 1

16 Kompresor th. 2006 1 1

17 Sprayer th. 2006 1 1

17 Compressor th. 1995 1 1

18 Panci Pencampur Aspal Panas

th. 1994

1 1

19 Panci Pencampur Aspal Panas

th. 2005

1 1

20 Pemotong Rumput th. 1994 2 2

21 Stamper th. 2013 5 5

22 Gergaji mesin th. 2013 1 1

Jumlah 39 23 9 7

% kondisi peralatan 100 58,97 23,08 17,95


Kondisi Eksisting

(Jumlah)

Baik Rusak

Sedang

Rusak

Berat

II. ALAT-ALAT ANGKUTAN

1 Carry th. 1996 2 2

2 Carry th. 2001 1 1

33

3 Kijang LX th. 2002 1 1

4 Toyota Kijang Innova G M/T

Diesel th. 2012

1 1

5 Sepada Motor Honda th.1995 1 1

6 Sepada Motor Gl Pro th. 1994 1 1

7 Sepada Motor Honda th.1993 1 1

8 Sepada Motor Honda Win

th.1996

1 1

9 Sepada Motor Bejing th.2000 1 1

10 Pick Up Toyota th. 1982 1 1

11 Pick Up Toyota th. 1981 1 1

12 Pick Up KIA 1982 1 1

13 APV MEGACARRY EXTRA

WIDE-NEW (suzuki) th. 2013

1 1

14 Truck Isuzu th. Th. 1995 1 1

15 Trailer Perkasa T 18 S th. 2005 1 1

16 Truck Kapasitas 4 m3 th. 2010 1 1

17 Truck Tangki Air Kapasitas 4

m3 th. 2010

1 1

18 Gerobak dorong th. 2003 6 6

19 Gerobak dorong th. 1963 2 2

20 Gerobak tarik th. 1994 1 1

21 Sepada Motor Treil th.2013 3 3

22 Carry Pick Up th. 2013 2 2

Jumlah 32 10 12 10


III ALAT-ALAT BENGKEL DAN

ALAT UKUR

1 Alat service ban 1 1

2 Perkakas Matrik 1 1

3 Perkakas Service Mobil 1 1

4 Sket Tumbuk 1 1

5 Tap dan Cetakan 1 1

6 Takaran oil 1 1

7 Alat Pengangkat Lantai 1 1

8 Blok Rantai 1 1

9 Blok Rantai 5 ton 1 1

10 Pengukur Tekanan 1 1

11 Kunci Moment 1 1

12 Kunci Bung 1 1

13 Kunci Pipa DPT di Setel 1 1

14 Sand Equipanelt 1 1

15 Balance 200 gr 1 1

16 Balance 20 KGS 1 1

17 Balance 2610 GR 1 1

18 Banleman Beam 1 1

19 Perkakas Kerja Bangku th. 1995 1 1

34


Kondisi Eksisting

(Jumlah)

Baik Rusak

Sedang

Rusak

Berat

20 Bor th. 1995 1 1

21 Seket Mat th. 1995 1 1

22 Pompa Hidrolik th. 1995 7 7

23 Generator Test th. 1995 1 1

24 Drumeter th. 1995 2 2

25 Perkakas. th. 1995 1 1

26 Tali / Benang ( Kis ware) th.

1995

3 3

27 Garinda Listrik Piringan Sudut

(Black & Decker) th. 1995

1 1

28 Alat Semprot Cat th. 1995 1 1

29 Sling Nilon th. 1995 2 2

30 Kunci Filter Oli th. 1995 1 1

31 Alat Cetak Silinder Ø 15 x 30

th. 2011

2 2

32 Genset 5.5 KW / OH700HE

(Honda) th. 2013

1 1

33 Dongkrak Hidrolik 1 1

34 Dongkrak Troli 1 1

35 Aksel/Gandar Tegak 1 1

36 Mesin Las Listrik th. 1995 1 1

37 Transformator Las 250AMP 1 1

38 Theodolite th. 2000 1 1

39 Roll meter th. 1993 1 1





44 Global Positioning System (GPS)

th. 2011

1 1

45 Kompas/Peralatan navigasi th.

2013

2 2

Jumlah 60 9 28 23


IV ALAT KANTOR DAN RUMAH

TANGGA

1 Mesin Ketik th. 1990 17 17


3 Mesin Ketik th. 1995 7 3 4



6 Mesin Fotocopy th. 1990 1 1

7 Peralatan Cetak th.1995

(LIGHTDRUG)

1 1

35

8 Mesin Cetak Portable th. 1984 1 1

9 Mesin Stensil Man Folio th.

1990

1 1

10 Lemari Besi/Metal th. 1993 1 1

11 Almari Besi/Metal th.1999 10 8 2

12 Almari Besi/Metal th.2001 1 1

13 Lemari Kayu th. 1963-1999 49 27 9 13

14 Brankas th. 1953-2007 3 2 1

15 Filling Kabinet th. 1990 – 2013 34 20 11 3

16 Rak Besi th. 1995 – 2000 6 6


Kondisi Eksisting

(Jumlah)

Baik Rusak

Sedang

Rusak

Berat

17 Rak Kayu th. 1984 – 2012 68 32 13 23

18 Meja Kerja th. 1963 – 2010 195 171 14 31

19 Meja Gambar th. 1984 – 1994 5 5

20 Meja Rapat th. 1984 – 2010 15 7 1 7

21 Kursi Kerja 195 148 16 16

22 Meja Tamu th. 1989 -2010 3 3

23 Kursi Tamu th. 1989 -2010 3 3

24 Kursi Rapat th. 1990 – 2010 310 144 53 113

25 AC th. 2000 – 2013 11 8 3

26 Kipas angin 14 5 1 8

27 Televisi th. 2000- 2012 3 3

28 Komputer th. 1998 – 2013 39 28 2 9

29 Note Book 7 4 1 2

30 Printer th. 1998 – 2013 31 15 4 12

31 Buffet th. 1990 – 2001 7 3 1 3

32 Meja Maket/Peta th. 1996-1999 5 3 2

33 Perlengkapan Kantor lainnya th.

1963 – 2004

22 10 5 7

34 Papan Pengumuman+Papan

Nama Instansi

8 5 3

35 Alat pemadam kebakaran th.

1984-2006

5 2 3

36 Jam th. 1984 – 2006 10 7 3

37 Mesin hitung th. 2006-2007 6 3 3

Jumlah 1.109 677 142 290


V ALAT-ALAT STUDIO DAN

KOMUNIKASI

1 Telephone th. 1990-2010 4 4

2 Soundsytem th. 1984 – 2012 3 2 1

3 Handycam th. 2005 1 1

4 Kamera Digital th. 2007 – 2010 5 2 1 2

5 Projector th. 1990 – 2013 6 2 4

6 Tape Recorder th. 2000 – 2008 3 3

36

7 Radio SSB 1 1

Jumlah 23 10 13


VI ALAT-ALAT LABORATORIUM

1 LA. Abrassion Machine th. 1995 1 1

2 Dynamic Cone Penetrometer th.

1995

2 2

3 CBR Laboratory th. 1995 1 1

4 Proctor standart th. 1995 1 1

5 Compaction Set th. 1995 1 1

6 Balance 20KGS th. 1995 1 1

7 Balance 20 KGS th. 1995 1 1

8 Balance 2610 GR th. 1995 1 1

9 Balance 200 GR th. 1995 1 1

10 Digital Balance Ohaus th. 1995 1 1

No.

Nama Aset/Th. Perolehan Jumlah

Kondisi Eksisting

(Jumlah)

Baik Rusak

Sedang

Rusak

Berat

11 Plastic Limit Set th. 1995 1 1

12 Liquid Limit set th. 1995 1 1

13 Sand Cone set th. 1995 4 4

14 Sand equivalent Test th. 1995 2 2

15 Gradation Test th. 1995 1 1

16 Slump Test th. 1995 2 2

17 Organic Impurities th. 1995 1 1

18 Moisture Content Cup th. 1995 1 1

19 Speedy Moisture Test th. 1995 1 1

20 Dutch Cone Penetrometer th.

1999

1 1

21 Compression Testing Machine

th. 1995

1 1

22 Field CBR th. 1995 1 1

23 Marshall Test th. 2001 1 1

24 Centrifuge Extractor (Electric)

th. 1995

1 1

25 Centrifuge Extractor (Manual)

th. 2001

1 1

26 Core Drill Test th. 2001 1 1

27 Oven Memmert th. 2001 1 1

28 Water Bath th. 2001 1 1

29 Bak Kaca Perendam 3 3

30 Hammer Test 1 1

31 Beankelman Beam 1 1

32 Diamond Bit 4” dia 1 1

33 Dinamo Electrical UTM 1 1

34 Manometer 300 Kg/Cm2 1 1

35 Manometer 60 Kg/Cm2 1 1

37

36 Termometer 400 ̊ C 1 1

37 Tap dan cetakan 1 1

38 Penetration Test set 1 1

39 Concrete Mould (1 Pk) th. 1995

– 2001

2 2

Jumlah 48 29 11 8


2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pembangunan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan

bangunan pelayanan publik serta pemanfaatan lahan sesuai rencana tata

ruang di Kabupaten Nganjuk merupakan bagian dari proses pembangunan

daerah dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk dan juga merupakan bagian dari

proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa

Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Infrastruktur di bidang jalan, jembatan, irigasi dan bangunan pelayanan

publik serta pemanfaatan lahan sesuai rencana tata ruang merupakan

salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten

Nganjuk dan peningkatan daya saing daerah, disamping sektor lain seperti

produk unggulan pertanian, sektor perdagangan dan sektor wisata. Melalui

kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur jalan, jembatan,

irigasi dan bangunan pelayanan publik serta pemanfaatan lahan sesuai

rencana tata ruang yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu

mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar-

kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan

mengurangi tekanan urbanisasi, meningkatan minat investor untuk

membuka industri baru yang secara keseluruhan bermuara pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan,

jembatan, irigasi dan bangunan pelayanan publik serta pemanfaatan lahan

sesuai rencana tata ruang mempunyai manfaat langsung untuk

peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena

semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi

masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil.

Disamping itu, Pembangunan di bidang Kebina Margaan, Pengairan

Serta Kecipta Karyaan juga berperan sebagai pendukung kelancaran

kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor pertanian,

industri dan wisata. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan

karenanya berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan

ekonomi wilayah yang signifikan. Oleh karenanya, upaya pembangunan

infrastruktur jalan dan jembatan perlu direncanakan dengan matang

sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang

pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai

tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk

pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals,

yaitu: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan

kesejahteraan masyarakat; c) memberikan modal penting dalam

38

mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

Sejalan dengan bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di

bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilakukan, perubahan

menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakan

hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen untuk

menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan

dicapai dalam setiap periode perencanaan jangka pendek dan jangka

menengah sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Mempedomani Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Nganjuk periode tahun 2018 - 2023, strategi yang diterapkan

dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk adalah melalui

upaya :

1. Pengembangan-pengembangan infrastruktur Jalan dan jembatan lebih

lanjut, dengan prioritas pengembangan yang ditekankan pada wilayah-

wilayah potensial, wilayah yang terisolasi (infrastruktur terbatas).

2. Perbaikan jaringan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan

dengan dilakukan secara berkesinambungan.

3. Peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan.

4. Mengusulkan beberapa kegiatan untuk mendapatkan bantuan

pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan

dan jembatan ke Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Timur.

Perkuatan kemampuan institusi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

dilandasi penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dan

bersihPembangunan Perindustrian dan Perdagangan sebagai motor

penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan kontribusinya

terhadap pembangunan. Sektor industri dan perdagangan telah

menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi perekonomian

Kabupaten Nganjuk Untuk itu peran industri dalam perekonomian adalah

dengan pengembangan industri kecil termasuk industri tradisional dalam

penciptaan lapangan usaha

dan lapangan kerja yang luas serta pengembangan Industri pengolahan

hasil pertanian dalam rangka pemanfaatan seoptimal mungkin potensi

sector pertanian haruslah menjadi Prioritas sebagai kontribusi PDRB dalam

rangka mencapai pertumbuhan ekonomi.

Capaian kinerja Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk tahun 2018 – 2023 melaui : 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan

Sarana Dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 6) Program Pendataan, Perencanaan, Pengendalian Teknis Dan

Pengadaan Tanah, 7) Program Pembangunan, Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Jalan, Jembatan Dan Bangunan Pelengkapnya 8) Program Pembinaan

Lingkungan Sosial (DBHCHT) 9) Program Pengelolaan Sumber Daya Air, 10)

Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau,

Bendungan Dan Sumber Daya Air Lainnya, 11) Program Tata Bangunan 12)

39

Program Tata Ruang 13)Program Peningkatan Sarana, Prasarana Dan

Pembinaan Jasa Konstruksi berdasarkan pengukuran yang mengacu

kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Indikator Kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Indikator Kinerja Lainnya yang

terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang. Berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :

01/PRT/M/2014 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018 – 2023, meliputi 5 jenis pelayanan

dasar yaitu:

a. Sumber Daya Air

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan sasaran

meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat dan Indicator sasaran untuk mencapai sasaran

tersebut adalah persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat

pada system irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya

b. Jalan

Jenis pelayanan dasar Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan

masyarakat dengan sasaran penyediaan jalan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat.

indikator sasaran :

1. Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang.

2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat

produksi (konektivitas) di wilayah provinsi.

c. Jasa Konstruksi

Jenis pelayanan dasar Pengembangan system Informasi Jasa

Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya 3 (tiga) jenis

informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem

Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI). Perizinan jasa konstruksi

dengan indicator persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa

Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh)

Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap

d. Cipta Karya

Jenis pelayanan dasar Penataan bangunan dan lingkungan dengan

sasaran meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung. Indicator

sasaran persentase jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) yang

diterbitkan.

e. Penataan Ruang

Jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah informasi penataan ruang

dan penyediaan ruag terbuka (RTH) publik. Sasaran jenis pelayanan

40

dasar tersebut adalah meningkatnya ketersediaan informasi penataan

ruang dan meningkatnya ketersediaan RTH. Dengan Indicator sasaran :

1. Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang

(RTR) wilayah kabupaten/kota berserta rencana rincinya melalui peta

analog dan peta digital.

2. Persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20 % dari luas

wilayah kota/kawasan perkotaan

Sasaran 1 : Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal

Indikator sasaran : a) Persentase jalan kabupaten dalam kondisi

mantap fungsional

Indikator Sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian

sasaran ini adalah pemenuhan kebutuhan prasarana jalan dengan target

sepanjang 849,539 km atau sebesar 73,65 %. Sebagai penjelasan lebih lanjut

dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja dari kegiatan :

Sasaran Indikator Sasaran

Panjang Jalan Kabupaten

(km)*)

Target (km)*)

Realisasi

Pecapaian

Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional

1.153,482

849,539 (73,65 %)

903.753 (78,35)

106.38%

Keterangan : *) berdasar Renstra 2019-2023 Dinas PU dan Penataan Ruang

Kab. Nganjuk

Panjang Jalan dalam kondisi mantap fungsional pada tahun 2017 adalah

sepanjang 825.069 km. Panjang jalan yang dibangun pada tahun 2018

sepanjang 78.684 km. Dengan demikian total panjang jalan yang dibangun

sepanjang 903.753 km atau sebesar 78,35%. Berdasarkan Renstra, panjang

dalam kondisi mantap fungsional Tahun 2018 sepanjang 849,539 km. Maka

diperoleh capaian sasaran sebesar 106.38 % (=903.753 km : 849,539 km x

100,00%). Dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Nganjuk Tercapai dalam memenuhi kebutuhan jalan

kabupaten dalam kondisi mantap fungsional, dengan nilai 106.38% (=78,35%

: 73,65% x 100%).

Hasil kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional dari

peningkatan kondisi mantap fungsional dilaksanakan dengan kegiatan

berupa :

41

Indikator sasaran Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap

fungsional dapat tercapai dengan baik karena program dan kegiatan

terencana dengan baik antara target dan pendanaan yang teralokasi untuk

jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional, sehingga memperlancar

arus lalu-lintas manusia, barang dan jasa.

Indikator sasaran : b) Persentase jembatan di jalan kabupaten dalam

kondisi baik.


sasaran ini adalah Persentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi

baik dengan target sebanyak 561 unit atau sebesar 84,92 %. Sebagai

penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja dari

kegiatan :


Kebutuhan jembatan*)

Target*) Realisasi Pecapaian


Persentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik

661 unit

561 unit (84,92%)

551 unit (83.36 %)

98.22%

Keterangan : *) berdasar Renstra 2016-2018 Dinas PU dan Penataan Ruang

Kab. Nganjuk

Jumlah jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2017

sebanyak 537 unit. Jumlah jembatan yang dibangun pada tahun 2018

sebanyak 14 unit. Dengan demikian total jumlah jembatan yang dibangun

sampai dengan tahun 2018 sebanyak 551 unit atau sebesar 83.36 %.

Berdasarkan Renstra jumlah jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik

sebanyak 561 unit. Diperoleh capaian sasaran sebesar 98,22 % (=551 unit :

561 unit x 100%). Dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tercapai dalam memenuhi kebutuhan

prasarana jembatan, dengan nilai 98,22 % (=83,36 % : 84,92% x 100%).

Indikator sasaran Prosentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi

baik dapat tercapai dengan baik karena program dan kegiatan terencana

dengan baik antara target dan pendanaan yang teralokasi untuk peningkatan

jembatan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan memperlancar arus lalu

lintas dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Indikator sasaran : c) Indeks Kinerja Sistem Irigasi irigasi

42


sasaran ini adalah Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Sebagai


kegiatan


Kebutuhan air irigasi*)

Target*) Realisasi


Indek kinerja system irigasi

14.951 Ha

13.218 Ha

88,41 %

Rasio ketersediaan air irigasi merupakan indikator yang menggambarkan

kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak

petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang

telah ditetapkan. Capaian kinerja dalam tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Total kebutuhan air irigasi berdasarkan

rencana tanam tahun 2018

49.404 lt/det

-

-

Target rasio ketersediaan air irigasi

Jumlah target rasio ketersediaan air irigasi

77,00 %

38.041 lt/det

- Realisasi ketersediaan air irigasi pada setiap

musim tanam tahun 2018

38.465 lt/det

- Prosentase rasio ketersediaan air irigasi

Tahun 2018

77,86%

-

Persentase capaian kinerja rasio

ketersediaan air irigasi tahun 2018

101%

Target rasio ketersediaan air irigasi tahun 2018 sebesar 77,00 %. Prosentase

rasio ketersediaan air irigasi Tahun 2018 adalah 77,86 %. Sehingga

Persentase capaian kinerja rasio ketersediaan air irigasi tahun 2018 sebesar

101 %.

Dari perhitungan keseluruhan indikator kinerja, dihasilkan angka persentase

Rasio ketersediaan air irigasi sampai tahun 2018 sebesar 77,86 %. Dengan

demikian rata-rata untuk pencapaian sasaran “ tercapainya pemenuhan

kebutuhan pelayanan irigasi” adalah sebesar 101 % ( 77.86 % : 77.00 %)

berdasarkan skala ordinal, predikat pencapaian sasaran yang diperoleh

masuk dalam kategori “tercapai”.

Indikator sasaran : d) Persentase bangunan pelayanan publik yang

berfungsi baik


sasaran ini adalah jumlah pemenuhan kebutuhan bangunan pelayanan

43

publik sebanyak 32 unit atau sebesar 40 %. Sebagai penjelasan lebih lanjut

dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja dari kegiatan.


Kebutuhan Bangunan Gedung Negara*)

Target*) Realisasi Pencapaian


Persentase bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik

81 unit

32 unit (40%)

61 unit (75.31%)

190.62 %

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memelihara dan

menjaga kondisi Bangunan Gedung Negara sehingga layak untuk

dipergunakan. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah

sebagai berikut :

- Jumlah bangunan pelayanan publik 81 unit

- Jumlah target bangunan pelayanan public yang

berfungsi baik pada tahun 2018

32 unit

- Persentase target bangunan pelayanan public

yang berfungsi baik pada tahun 2018

40 %

- Realisasi bangunan pelayanan public yang

berfungsi baik sampai tahun 2017

54 unit

- Realisasi bangunan pelayanan publik yang

berfungsi baik pada tahun 2018

7 Unit

- Realisasi bangunan pelayanan public yang

berfungsi baik sampai dengan akhir tahun 2018

61 Unit

- Prosentase realisasi bangunan pelayanan public

yang berfungsi baik sampai dengan akhir tahun

2018

75.31 %

- Persentase capaian Kinerja paa tahun 2018 190.62 %

Jumlah target bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik pada tahun

2018 adalah 32 unit atau 40 %. Realisasi bangunan pelayanan publik yang

berfungsi baik sampai akhir tahun 2018 sebanyak 61 unit atau 75.31 %.

Sehingga Persentase capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 190,62 %

(75.31 %: 40 % x 100 %). Dengan demikian Target Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang kabupaten Nganjuk dalam pemenuhan Bagunan

pelayanan public yang berfungsi baik Tercapai.

Indikator sasaran : e) Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang

terbangun

44

Salah satu Indikator Sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan

Program Pembangunan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan

Bangunan Pelengkapnya adalah Panjang saluran drainase/gorong-gorong

yang terbangun. Capaian Kinerja pada tahun 2018 adalah 294 meter. Sebagai


kegiatan :


Realisasi


Panjang saluran drainase/gorong-gorng yang terbangun

� �� / �� − ��

294 m

Indikator sasaran : f) Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun

Salah satu Indikator Sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan

Program Pembangunan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan

Bangunan Pelengkapnya ini adalah Panjang turap/talud/bronjong yang

terbangun. Realisasi hasil pembanguan turap/talud/bronjong adalah 6000

meter. Sebagai penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel pengukuran

kinerja dari kegiatan :


Realisasi


Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun

�� / ��/��

6000 m

Indikator sasaran : g) Persentase panjang jalan dan jembatan yang

terpelihara


sasaran ini ialah Persentase panjang jalan dan jembatan yang terpelihara .

Capaian Kinerja pada tahun 2018 adalah 48,94 %. Sebagai penjelasan lebih

lanjut dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja dari kegiatan :

Sasaran Indikator Sasaran Realisasi


Persentase panjang jalan dan jembatan yang terpelihara

�� %

�� , " #$

��%, " #$ � ��% = ", ' %

45

Indikator sasaran : h) Panjang jalan yang terpelihara


sasaran ini adalah panjang jalan yang terpelihara dengan Capaian Kinerja

pada tahun 2018 sepanjang 6361 meter. Indikator ini merupakan salah satu

prgram baru (Program Pembinaan lingkungan Sosial) Dinas PU dan Penataan

Ruang Kabupaten Nganjuk dalam mengakomodasi alokasi dana DBHCHT..

Sebagai penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja

dari kegiatan :



Panjang jalan yang terpelihara

(�� )��*

6361 meter

Indikator sasaran : i) Persentase peningkatan sarana, prasarana dan

pembinaan jasa konstruksi


sasaran ini Persentase peningkatan sarana, prasarana dan pembinaan jasa

konstruksi dengan Capaian Kinerja pada tahun 2018 sebanyak 75,00 %.

Sebagai penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja

dari kegiatan :



Persentase peningkatan sarana, prasarana dan pembinaan jasa konstruksi

+��) �� ) ��

�� %

, %, � ��% = -�, �� %

Indikator sasaran : i) Persentase jumlah sungai, waduk dan bendung

dalam kondisi baik


sasaran ini Persentase jumlah sungai, waduk dan bendung dalam kondisi

baik dengan Capaian Kinerja pada tahun 2018 sebanyak 43,42 %. Sebagai


kegiatan :

46



Persentase jumlah sungai, waduk dan bending dalam kondisi baik

./$012 3/4516, 718/9, 814 :;48/45

8101$ 9<48636 :169=<>10 ?/$012 3/4516, 718/9, 814 :;48/45

8101$ 9<48636 :169 � ��%

��

��, � ��% = %, , %

Indikator sasaran : j) Penurunan luas Genangan


sasaran ini Penurunan luas Genangan dengan Capaian Kinerja pada tahun

2018 sebanyak 27 Ha. Sebagai penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada

tabel pengukuran kinerja dari kegiatan :



Penurunan luas Genangan

(�� @�� A��*

27 Ha

Indikator sasaran : k) Jumlah fasilitas umum dalam kondisi baik


sasaran ini Jumlah fasilitas umum dalam kondisi baik dengan Capaian

Kinerja pada tahun 2018 sebanyak 29 Unit. Sebagai penjelasan lebih lanjut

dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja dari kegiatan :



Jumlah fasilitas umum dalam kondisi baik

B+��) C�� D

29 Unit

Indikator sasaran : l) Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam

kondisi baik


sasaran ini Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dengan

47

capaian kinerja pada tahun 2018 sebanyak 51 Unit. Sebagai penjelasan lebih

lanjut dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja dari kegiatan :



Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik

� +��) �� )��

51 Unit

Indikator sasaran : m) Persentase realisasi pengadaan tanah


sasaran ini Persentase realisasi pengadaan tanah. Capaian kinerja pada

tahun 2018 adalah 65,00 %. Sebagai penjelasan lebih lanjut dapat dilihat

pada tabel pengukuran kinerja dari kegiatan :



Persentase realisasi pengadaan tanah

./$012 14551E14 F;4518114 >1412 G5 >;E3;E1F./$012 14551E14 F;4518114 >1412 � ��%

�%. ��. ��. ��. ��. ��. �� % = ��, �� %

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang Daerah

Indikator sasaran : a) Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan

rencana tata ruang

Indikator Sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Program

Tata Ruang ini adalah Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana

Tata Ruang. Capaian Kinerja pada tahun 2018 adalah 79,43%. Sebagai

penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel pehitungan capaian kinerja


Realisasi

Meningkatnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata

Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang

I/13 F;$14J11>14 01214 G5 866K64914I/13 01214 E;4L141 F;E/4>/9914 � ��%

�,�. �-%. '" $,��%. ��". "�� $, � ��% = -', % %

Indikator sasaran : b) Persentase jumlah rencana tata ruang yang

48

tersusun

Indikator Sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Program

Tata Ruang ini adalah Persentase jumlah rencana tata ruang yang tersusun.

Capaian Kinerja pada tahun 2018 adalah 10,00%. Sebagai penjelasan lebih

lanjut dapat dilihat pada tabel pehitungan capaian kinerja


Realisasi

Meningkatnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata

Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang

./$012 8<9/$;4 >1>1 E/145 G5 >;E3/3/4./$012 8<9/$;4 >1>1 E/145 G5 86E;4L141914 � ��%

, M<9/$;4,� M<9/$;4 � ��% = ��, �� %

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memelihara dan

menjaga i pemanfaatan lahan sesuai rencana tata ruang sehingga layak untuk

dipergunakan. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah

sebagai berikut :

- Luas pemanfaatan lahan sesuai dengan

rencana Tata ruang tahun 2018

153.058.800 m2

- Luas target pemanfaatan lahan sesuai dengan

rencana tata ruang pada tahun 2018

119.278.700 m2

- Persentase target pemanfaatan lahan sesuai

dengan rencana tata ruang pada tahun 2017

78,11%

- Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan

rencana tata ruang sampai akhir tahun 2017

120.404.217 m2

- Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan

rencana tata ruang pada tahun 2018

2.243.762 m2

- Total realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan

rencana tata ruang sampai dengan akhir tahun

2018

122.647.976 m2

- Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan

rencana tata ruang tahun 2018

80.13 %

- Persentase capaian kinerja pada tahun 2018 102.59 %

Jumlah target pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang pada

tahun 2018 adalah 119.554.800 m2 (78.11%). Realisasi pemanfaatan lahan

49

sesuai dengan rencana tata ruang pada tahun 2018 sebesar 2.243.762 m2 .

Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang sampai akhir

tahun 2017 sebesar 120.404.217 m2. Total Realisasi s/d akhir tahun 2018

sebesar 122.647.976 m2 (80.13%). Sehingga Persentase capaian kinerja pada

tahun 2018 102.59 % (80.13% : 78.11% x 100 %)

Pencapaian target kinerja Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana

tersebut diatas didukung dengan hasil-hasil program kegiatan

pembangunan Bidang Perencanaan, Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan,

serta Bina Jasa Konstruksi dan Operasional. Hasil-hasil pembangunan s/d

akhir tahun 2018 sebagaimana tabel dibawah ini :

No Uraian Satuan Tahun 2018

1. Perencanaan Jalan, Jembatan, Fasilitas Umum, dan Saluran Irigasi

Dokumen 420

2. Pembangunan Jalan Km 78,684

3. Pembangunan Jembatan Unit 14

4. Pembangunan saluran drainase Km 1,125

5. Pembangunan gorong-gorong Km 0,374

6. Pembangunan turap/talud/bronjong Km 6,215

7. Rehab/Pemeliharaan Jalan Km 238,446

8. Pembangunan makadam Km 0,938

9. Rehab Saluran Irigasi Km 11,153

10. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Km 2,665

11. Normalisasi Saluran Irigasi Km 33,215

12. Rehab/Pemeliharaan DAM Unit 9

13. Rehab ringan bangunan negara Unit 9

14. Rehab berat bangunan gedung negara Unit 6

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH

2.4.1. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang dalam menangani urusan wajib adalah :

1. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi

2. Perubahan iklim yang tidak menentu, mempengaruhi jadwal kegiatan

di lapangan

3. Kecenderungan pelanggaran terhadap Tata Ruang

4. Potensi SDA terbatas

50

5. Terbatasnya SDM yang ada

6. Adanya 2 program Nasional (Pembangunan jalan tol dan Double

track)

Sedangkan peluang untuk mengembangkan pelayanan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan urusan wajib adalah :

1. Tingkat pendidikan dari karyawan Dinas PU dan Penataan Ruang

Kabupaten Nganjuk cukup memadai

2. Tersedianya sarana dan prasarana operasional yang memadai

3. Adanya potensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,

sarpras di Wilayah Kabupaten Nganjuk

4. Banyaknya pengusaha jasa konstruksi

5. Tersedianya tenaga kerja pendukung (Pekarya Jalan dan Opersional

dan Pemeliharaan)

51

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan

dan Penataan Ruang dalam melaksanakan urusannya, permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target dan tujuannya dapat

dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu kebinamargaan, keciptakaryaan,

pengairan, dan penataan ruang yang dapat diuraikan secara rinci sebagai

berikut :

A. Kebinamargaan

1) Tingkat kerusakan jalan dan jembatan kabupaten lebih cepat

dibanding laju pembangunan jalan. Panjang jalan di Kabupaten

Nganjuk adalah 1.153,482 km dan sepanjang 866,67 km (75,14%)

dalam kondisi baik. Jumlah ini relatif masih cukup rendah meskipun

jumlahnya meningkat jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2016

yaitu sepanjang 725,10 km atau sebesar 62,86%.

2) Kelebihan tonase angkutan barang mempercepat kerusakan jalan

dan jembatan.

3) Pelanggaran pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) masih banyak

terjadi antara lain Jalan Yos Sudarso, Dr. Sutomo, Diponegoro,

Ahmad Yani, dll;

4) Data Leger masih ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

Nganjuk yang saat ini masih dilakukan update (pemutakhiran) data.

5) Peralatan penunjang pelaksanaan urusan pekerjaan umum masih

belum optimal. Alat penunjang berupa alat-alat angkutan dalam

kondisi baik hanya sebesar 31,25%, sedangkan sisanya dalam

kondisi rusak sedang sebanyak 37,50% dan rusak besart sebanyak

31,25%. Diantara alat penunjang angkutan tersebut, untuk alat-alat

bengkel dan alat ukur, hanya sebanyak 6,98% yang dalam kondisi

baik, sisanya sebanyak 93,19% dalam kondisi rusak berat dan

sedang.

6) Masih kurangnya tenaga teknis bidang pekerjaan umum. Jumlah

ASN di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 298

orang pegawai. Dari jumlah tersebut, 196 orang (65,77%) adalah

lulusan SLTA dan hanya sebanyak 55 orang (18,46%) adalah lulusan

D3 dan S1. Tenaga teknis yang memiliki kompetensi tentang

keciptakaryaan, bina marga dan pengairan masih sangat

dibutuhkan.

7) Masih kurangnya aksesibilitas jalan pada jalur Berbek-Sawahan-

Sedudo untuk pengembangan destinasi wisata dan Loceret-

Tanjunganom-Prambon-Kelutan sebagai jalur pengembangan

ekonomi dengan daerah lain;

52

8) Masih belum memadainya akses Jalan Nganjuk-Ngangkatan-

Gondang-lengkong-Jatikalen untuk rencana pengembangan Kawasan

Industri Nganjuk.

9) Masih belum terealisasinya jalan tembus Tamanan – Rondokuning –

Klangon untuk pengembangan social ekonomi dengan daerah lain;

10) Masih belum terealisirnya pengembangan Jalan Lingkar Wilis

(Perbatasan Nganjuk - Madiun – Bendolo – Proliman – Sidorejo –

Bulak Kepel – Ngetos – Blongko – Bajulan – Perbatasan Nganjuk

Kediri.

11) Rendahnya akses jalan dan jembatan serta penyediaan infrastruktur

penunjang pada wilayah perbatasan

12) Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan perencanaan

tata ruang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah

13) Upaya hemat energi dan infrastruktur hijau (green infrastructure).

Keterpaduan infrastruktur dengan mengatasi degradasi lingkungan

pada kawasan tertentu.

14) Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar kawasan.

Pertumbuhan ekonomi masih terpusat pada titik-titik tertentu saja,

yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan antar kawasan

15) Masih adanya kawasan tertinggal, yaitu masyarakatnya memiliki

keterbatasan akses kepada pelayanan sosial, ekonomi dan politik

serta terisolir dari wilayah sekitarnya

B. Keciptakaryaan

1) Rasio pemenuhan gedung bangunan negara belum memadai dalam

menunjang pelayanan publik. Rasio bangunan negara berfungsi baik

tahun 2017 sebesar 70,37% dan jumlah ini berfluktuasi dari tahun

ke tahun. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya prosentase

bangunan negara yang berfungsi baik, meskipun dari tahun tahun

2016 sebesar 25,88% dan tahun 2015 sebanyak 29,41%.

2) Penyelenggaraan bangunan gedung belum optimal ditinjau dari

rendahnya bangunan yang meiliki IMB

3) Rendahnya mutu bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum

lainnya karena pengawasan pembangunan gedung kurang optimal.

C. Pengairan

1) Tingkat kerusakan sarana dan prasarana irigasi masih cukup tinggi.

Prosentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik sebesar

60,77% tahun 2017 yang mana jumlah ini masih sangat rendah

mengingat Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu lumbung pangan

nasional. Kondisi tersebut hampir terjadi rata-rata sejak tahun 2015

yaitu sebesar 58% dan tahun 2016 sebanyak 59,05%.

53

2) Ketersediaan volume air waduk/embung di wilayah utara Nganjuk

sangat mengkhawatirkan pada musim kemarau disebabkan

sedimentasi dan sumber mata air yang kurang, sehingga terjadi

kekurangan air irigasi antara lain kecamatan Jatikalen, Kec. Ngluyu,

Kec. Gondang dan Kec. Rejoso.

3) Masih sering terjadi air genangan pada musim hujan antara lain Kec.

Pace, Kec. Berbek, dll

4) Kawasan Industri Nganjuk belum didukung oleh ketersediaan air

baku.

5) Belum adanya batas sepadan sungai

6) Masih adanya bangunan di atas batas sempadan sungai, antara lain

sungai kuncir kanan dan kuncir kiri (Kel. Ploso, Kel.

Mangundikaran, dll),

7) Masih minimnya upaya pemeliharaan bendungan, waduk dan

embung sebagai sumberdaya air

8) Peningkatan pengelolaan sumber daya air baik untuk kepentingan

konservasi, penyediaan air irigasi dan pengendalian banjir melalui

pembangunan dam, embung, waduk, saluran irigasi, normalisasi

sungai dan bangunan pengendali sedimen

9) Masih terjadi disetiap tahun peristiwa kekurangan air baku untuk

air minum dan air irigasi pada musim kemarau dan sebaliknya

kejadian banjir/genangan pada musim hujan

D. Penataan Ruang

1) Belum adanya regulasi rencana detail tata ruang dalam pengendalian

pemanfaatan ruang.

2) Belum dikembangkannya Kawasan Strategis dan dan Cepat Tumbuh,

hal ini disebabkan oleh belum berkembangnya sinergitas serta

kerjasama antar pelaku-pelaku pengembangan kawasan (pemerintah,

swasta, masyarakat)

3) Belum efektifnya penerapan regulasi maupun dokumen perencanaan

tata ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang

4) Masih lemahnya pengelolaan dan optimalisasi pengendalian izin

pembangunan dan pemanfaatan ruang

5) Masih belum efektifnya peran dan fungsi Tim Koordinasi Penataan

Ruang pada tingkat Kabupaten/Kota dalam menunjang konsistensi

penataan ruang sesuai dengan perencanaan yang telah mempunyai

legalitas hukum

6) Perkembangan kawasan perkotaan yang tidak seimbang, dan belum

sesuai dengan pemanfaatannya.

7) Belum terkoneksinya penataan ruang dengan pembangunan sektoral

Menurunnya daya dukung kawasan strategis cepat tumbuh (kawasan

pusat wilayah)

8) Masih kuranganya ruang terbuka hijau (RTH) publik perkotaaan

54

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan

data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini

dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut

dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada

tabel berikut ini:

55

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1) (2) (3) (4)

1. Kurang optimalnya kinerja

infrastruktur jalan dan

jembatan

1) Tingkat kerusakan jalan dan

jembatan kabupaten lebih cepat

dibanding laju pembangunan

jalan. Panjang jalan di

Kabupaten Nganjuk adalah

1.153,482 km dan sepanjang

866,67 km (75,14%) dalam

kondisi baik. Jumlah ini relatif

masih cukup rendah meskipun

jumlahnya meningkat jika

dibandingkan dengan kondisi

tahun 2016 yaitu sepanjang

725,10 km atau sebesar 62,86%.

2) Pelanggaran pemanfaatan

Ruang Milik Jalan (Rumija)

masih banyak terjadi antara lain

Jalan Yos Sudarso, Dr. Sutomo,

Diponegoro, Ahmad Yani, dll;

3) Data Leger masih ditetapkan

dengan Surat Keputusan Bupati

1) Kelebihan tonase angkutan

barang mempercepat kerusakan

jalan dan jembatan.

2) Kurangnya disiplin dan

pengetahuan pengguna jalan

terhadap peraturan-peraturan

tentang jalan

3) Belum selesainya update

(pemutakhiran) data leger jalan

56

Nganjuk yang saat ini masih

dilakukan update

(pemutakhiran) data.

4) Peralatan penunjang

pelaksanaan urusan pekerjaan

umum masih belum optimal.

Alat penunjang berupa alat-alat

angkutan dalam kondisi baik

hanya sebesar 31,25%,

sedangkan sisanya dalam

kondisi rusak sedang sebanyak

37,50% dan rusak besart

sebanyak 31,25%. Diantara alat

penunjang angkutan tersebut,

untuk alat-alat bengkel dan alat

ukur, hanya sebanyak 6,98%

yang dalam kondisi baik,

sisanya sebanyak 93,19% dalam

kondisi rusak berat dan sedang.

5) Masih kurangnya tenaga teknis

bidang pekerjaan umum.

Jumlah ASN di Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

sebanyak 298 orang pegawai.

Dari jumlah tersebut, 196 orang

(65,77%) adalah lulusan SLTA

dan hanya sebanyak 55 orang

4) Kurang optimalnya perawatan

terhadap peralatan dan

pengadaan peralatan baru untuk

mengganti peralatan yang sudah

habis fungsi teknisnya

5) Kurangnya penambahan pegawai

yang memiliki kemampuan

teknis dan kurangnya

pelatihan/peningkatan

kemampuan teknis pegawai

tentang keciptakaryaan, bina

marga dan pengairan.

57

(18,46%) adalah lulusan D3 dan

S1. Tenaga teknis yang memiliki

kompetensi tentang

keciptakaryaan, bina marga dan

pengairan masih sangat

dibutuhkan.

6) Masih kurangnya aksesibilitas

jalan pada jalur Berbek-

Sawahan-Sedudo untuk

pengembangan destinasi wisata

dan Loceret-Tanjunganom-

Prambon-Kelutan sebagai jalur

pengembangan ekonomi dengan

daerah lain;

7) Masih belum memadainya akses

Jalan Nganjuk-Ngangkatan-

Gondang-lengkong-Jatikalen

untuk rencana pengembangan

Kawasan Industri Nganjuk.

8) Masih belum terealisasinya jalan

tembus Tamanan –

Rondokuning – Klangon untuk

pengembangan social ekonomi

dengan daerah lain;

9) Masih belum terealisirnya

pengembangan Jalan Lingkar

6) Belum selesainya kegiatan

pelebaran dan peningkatan jalan

pada ruas-ruas tersebut



pada ruas-ruas tersebut



pada ruas-ruas tersebut karena

pembangunan dilaksanakan

secara bertahap



58

Wilis (Perbatasan Nganjuk -

Madiun – Bendolo – Proliman –

Sidorejo – Bulak Kepel – Ngetos

– Blongko – Bajulan –

Perbatasan Nganjuk Kediri.

10) Upaya hemat energi dan

infrastruktur hijau (green

infrastructure). Keterpaduan

infrastruktur dengan mengatasi

degradasi lingkungan pada

kawasan tertentu.

pada ruas-ruas tersebut karena

pembangunan dilaksanakan

secara bertahap

10) Belum berkembangnya konsep

pemabangunan green

infrastructure

2. Kurangnya pemerataan dalam

pembangunan infrastruktur

jalan dan jembatan

1) Rendahnya akses jalan dan

jembatan serta penyediaan

infrastruktur penunjang pada

wilayah perbatasan

2) Pembangunan infrastruktur yang

terintegrasi dengan perencanaan

tata ruang untuk mengurangi

kesenjangan antar wilayah

3) Masih tingginya kesenjangan

pembangunan antar kawasan.

Pertumbuhan ekonomi masih

terpusat pada titik-titik tertentu

saja, yang pada akhirnya

menimbulkan kesenjangan antar

1) Masih sangat terbatasnya

pembangunan dan peningkatan

jalan dan jembatan pada wilayah

perbatasan

2) Masih belum meratanya

pembangunan infrastruktur jalan

dan jembatan antar wilayah

3) Masih belum meratanya

pembangunan infrastruktur jalan

dan jembatan antar wilayah

59

kawasan

4) Masih adanya kawasan

tertinggal, yaitu masyarakatnya

memiliki keterbatasan akses

kepada pelayanan sosial,

ekonomi dan politik serta terisolir

dari wilayah sekitarnya

4) Masih sangat terbatasnya

pembangunan dan peningkatan

jalan dan jembatan pada wilayah

terpencil dan tertinggal

3. Belum optimalnya kinerja

bangunan gedung negara

dalam menunjang pelayanan

publik

1) Rasio pemenuhan gedung

bangunan negara belum

memadai dalam menunjang

pelayanan publik. Rasio

bangunan negara berfungsi baik

tahun 2017 sebesar 70,37% dan

jumlah ini berfluktuasi dari

tahun ke tahun. Kondisi ini

menunjukkan masih rendahnya

prosentase bangunan negara

yang berfungsi baik, meskipun

dari tahun tahun 2016 sebesar

25,88% dan tahun 2015

sebanyak 29,41%.

2) Penyelenggaraan bangunan

gedung belum optimal ditinjau

dari rendahnya bangunan yang

memiliki IMB

3) Rendahnya mutu bangunan

1) Kurang optimalnya kegiatan

pemeliharaan gedung negara

2) Kurangnya kesadaran terhadap

pemenuhan kelengkapan

administrasi bangunan gedung

negara

3) Kurang optimalnya pengawasan

60

gedung pemerintah dan fasilitas

umum lainnya karena

pengawasan pembangunan

gedung kurang optimal

pembangunan dan pemeliharaan

gedung terhadap standart mutu

bangunan

4. Kurangnya ketersediaan air

irigasi dibandingkan dengan

kebutuhan

1) Tingkat kerusakan sarana dan

prasarana irigasi masih cukup

tinggi. Prosentase panjang

saluran irigasi dalam kondisi

baik sebesar 60,77% tahun 2017

yang mana jumlah ini masih

sangat rendah mengingat

Kabupaten Nganjuk menjadi

salah satu lumbung pangan

nasional. Kondisi tersebut

hampir terjadi rata-rata sejak

tahun 2015 yaitu sebesar 58%

dan tahun 2016 sebanyak

59,05%.

2) Ketersediaan volume air

waduk/embung di wilayah utara

Nganjuk sangat

mengkhawatirkan pada musim

kemarau disebabkan sedimentasi

dan sumber mata air yang

kurang, sehingga terjadi

kekurangan air irigasi antara lain

kecamatan Jatikalen, Kec.

1) Kurang optimalnya kegaitan

rehabilitasi saluran irigasi

2) Belum optimalnya penanganan

sedimentasi pada waduk/

embung dan Masih minimnya

upaya pemeliharaan bendungan,

waduk dan embung sebagai

sumberdaya air

61

Ngluyu, Kec. Gondang dan Kec.

Rejoso.

3) Masih sering terjadi air genangan

pada musim hujan antara lain

Kec. Pace, Kec. Berbek, dll

4) Kawasan Industri Nganjuk belum

didukung oleh ketersediaan air

baku.

5) Belum adanya batas sepadan

sungai

6) Masih adanya bangunan di atas

batas sempadan sungai, antara

lain sungai kuncir kanan dan

kuncir kiri (Kel. Ploso, Kel.

Mangundikaran, dll),

7) Masih terjadi disetiap tahun

peristiwa kekurangan air baku

untuk air minum dan air irigasi

pada musim kemarau dan

sebaliknya kejadian banjir/

genangan pada musim hujan

3) Belum optimalnya pengendalian

banjir/ genangan melalui

peningkatan kinerja jaringan

irigasi

4) Belum adanya instalasi air baku

untuk kebutuhan industri

5) belum adanya kegiatan untuk

menetapkan batas sempadan

sungai dan ada beberapa sungai

yang tidak memiliki sempadan

6) Belum optimalnya penertiban

bangunan yang dibangunan

diatas sempadan sungai

7) Kurang optimalnya kinerja

waduk/embung/dam dan sarana

irigasi lainnya sebagai tempat

penampung air

5. Belum optimalnya pelaksanaan 1) Belum adanya regulasi rencana 1) Rencana Detail Tata Ruang yang

62

pengendalian dan pemanfaatan

ruang

detail tata ruang dalam

pengendalian pemanfaatan

ruang.

2) Belum dikembangkannya

Kawasan Strategis dan dan Cepat

Tumbuh, hal ini disebabkan oleh

belum berkembangnya sinergitas

serta kerjasama antar pelaku-

pelaku pengembangan kawasan

(pemerintah, swasta, masyarakat)

3) Belum efektifnya penerapan

regulasi maupun dokumen

perencanaan tata ruang dalam

pengendalian pemanfaatan ruang

4) Masih lemahnya pengelolaan dan

optimalisasi pengendalian izin

pembangunan dan pemanfaatan

ruang

5) Masih belum efektifnya peran dan

fungsi Tim Koordinasi Penataan

Ruang pada tingkat

Kabupaten/Kota dalam

menunjang konsistensi penataan

ruang sesuai dengan

perencanaan yang telah

mempunyai legalitas hukum

tersusun masih belum

ditetapkan sebagai peraturan

daerah

2) belum berkembangnya sinergitas

serta kerjasama antar pelaku-

pelaku pengembangan kawasan

(pemerintah, swasta, masyarakat)

3) Rencana Detail Tata Ruang yang

tersusun masih belum

ditetapkan sebagai peraturan

daerah

4) Belum adanya regulasi rencana

detail tata ruang dalam


ruang.

5) Perubahan kelembagaan dari

Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah dengan leading

sector Bappeda menjadi Tim

Koordinasi Penataan Ruang

dengan leading sector Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

63

6) Perkembangan kawasan

perkotaan yang tidak seimbang,

dan belum sesuai dengan

pemanfaatannya.

7) Belum terkoneksinya penataan

ruang dengan pembangunan

sektoral Menurunnya daya

dukung kawasan strategis cepat

tumbuh (kawasan pusat wilayah)

8) Masih kuranganya ruang terbuka

hijau (RTH) publik perkotaaan

6) -

7) Belum tersusunnya rencana

detail kawasan strategis cepat

tumbuh

8) Terbatasnya lahan pemerintah

untuk pembangunan ruang

terbuka hijau baru

64

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

3.2.1 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

adalah

A. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan , ke arah mana

dan bagaimana Kabupaten Nganjuk akan dibawa dan berkarya agar

konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah

suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan,

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui

proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang

dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan.

Pernyataan Visi Kabupaten Nganjuk adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju dan

Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho)”

B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai

pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap

komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan

mandat yang diberikannya. Misi yang ditetapkan Pemerintah

Kabupaten Nganjuk untuk mencapai visi adalah sebagai berikut :

1) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan

harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat

memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.

2) Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan

akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk

yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan

yang aspiratif, partisipatif dan transparan

3) Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan

kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang

berkualitas.

4) Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan

ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta

sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.

5) Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan

kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor

pariwisata.

6) Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai

penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

65

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah tahun 2018-2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya


akan mendukung terlaksananya visi dan misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terutama pada Misi ke lima Meningkatkan

Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan yang

Berkualitas dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

3.2.2 Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Adapun 14 (empat belas) program unggulaan Bupati H. Novi

Rahman Hidayat, S.Sos, MM dan Wakil Bupati Dr. Drs. H.

Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA untuk mewujudkan Visi

“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN

BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO

KUTHO)” adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan

Salah satu komitmen utama Bupati Nganjuk dan Wakil

Bupati Nganjuk terpilih adalah hendak mewujudkan

infrastruktur dasar jalan dan jembatan yang mantap dan

merata di wilayah Kabupaten Nganjuk. Hal ini dilakukan

dengan pertimbangan bahwa infrastruktur dasar yang

berkualitas merupakan faktor daya saing daerah yang utama

yang dapat mendukung aktivitas sosial dan ekonomi suatu

daerah.

Komitmen membangun infrastruktur ini akan direalisasikan

dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain:

Tambahan anggaran PIK untuk pembangunan Jalan di Desa;

membentuk Unit Reaksi Cepat Penambal Jalan (URCPJ);

meningkatkan kualitas (mutu) jalan; normalisasi saluran

irigasi dan melanjutkan pembangunan waduk; penataan

kawasan industri.

2. Peningkatan Profesionalisme dan Birokrasi Inovatif,

Bersih Tanpa Korupsi

Menyadari bahwa birokrasi merupakan unsur utama

penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati Nganjuk dan

Wakil Bupati Nganjuk terpilih berkomitmen untuk

meningkatkan profesionalisme birokrasi yang inovatif, bersih,

tanpa korupsi, sehingga mampu melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan publik yang prima.

Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program

dan/atau kegiatan antara lain: mobile one stop service

pelayanan administrasi kependudukan setiap Kecamatan dan

mal pelayanan publik; mutasi, promosi, rekrutmen, ijin

66

belajar yang bebas dari pungutan (tanpa upeti) dan

dilaksanakan dengan proses assessment; mewujudkan pusat

pengaduan pelayanan publik: pemberian reward and

punishment untuk pegawai; biaya pendidikan bagi

peningkatan pendidikan formal untuk ASN; memotivasi ASN;

serta pengembangan smart city untuk efektivitas

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

3. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan

menanggulangi kemiskinan merupakan komitmen Bupati

Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih, sebab

kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan

adanya otonomi daerah.


dan/atau kegiatan antara lain: memberikan edukasi

kewirausahaan; gerdu taskin; membatasi pendirian pasar

modern dan revitalisasi pasar tradisional; program terpadu

pengentasan kemiskinan; kredit modal usaha dengan bunga

ringan & tanpa agunan; pemberdayaan ekonomi masyarakat

khususnya ibu rumah tangga dan pemuda melalui antara lain

pelatihan teknologi informasi dan ekonomi kreatif; pemberian

kartu nganjuk mandiri yakni bantuan mulai 1 juta sampai 10

juta rupiah untuk golongan yang tidak punya pedagang,

petani kecil, buruh tani dan peternak.

4. Peningkatan Akses dan kualitas Pendidikan

Akses dan kualitas pendidikan merupakan komitmen Bupati

Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih dalam rangka

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten

Nganjuk.


dan/atau kegiatan antara lain: bantuan khusus siswa miskin;

meningkatkan kesejahteraan pendidik antara lain pemberian

tunjangan transport untuk Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak

Tetap; pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi kuliah

S1.

5. Penguatan Pendidikan Diniyah dan Pesantren


dan/atau kegiatan antara lain: pemberantasan buta huruf &

baca tulis Al-Qur’an; pemberian honor bagi guru TPQ diniyah,

hafidz / hafidzah dan pengasuh pondok pesantren untuk

mendukung Satu Desa Satu Hafidz Al-Qur’an; pemberian

bantuan hibah bagi lembaga pendidikan diniyah dan pondok

pesantren; peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan

diniyah & pondok pesantren; pemberian bantuan hibah

kepada pendidikan keagamaan (muslim, non muslim & aliran

kepercayaan); meningkatkan komunikasi lintas agama.

67

6. Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat


dan/atau kegiatan antara lain: akses pelayanan kesehatan

terjangkau; peningkatan mutu pelayanan kesehatan; ambulan

gratis untuk masyarakat kurang mampu; serta mobil siaga

desa.

7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai Destinasi

Wisata


dan/atau kegiatan antara lain: mengembangkan obyek wisata

& sarana olah raga yang sudah ada; membuka obyek wisata

baru (desa wisata) yang potensial; meningkatkan promosi

pariwisata; meningkatkan Sumber Daya Manusia pelaku

wisata; membangun/mengembangkan sport centre; serta

kawasan wisata desa terintegrasi.

8. Optimalisasi dan Revitalisasi Pasar Tradisional


dan/atau kegiatan antara lain: membangun/mengembangkan

pasar tradisional yang ada di kecamatan; merelokasi pasar

tradisional yang sudah tidak layak; bangga, bela & beli

produk lokal; menciptakan pasar yang bersih & sehat.

9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai Agropolitan


dan/atau kegiatan antara lain: ekstensifikasi lahan pertanian;

intensifikasi produk pertanian; inovasi pengolahan produk

pertanian sehingga memiliki branding yang dikenal & disukai

masyarakat; promosi produk unggulan pertanian (bawang

merah) go nasional.

10. Mewujudkan Kabupaten Nganjuk Layak Anak dan

Responsif Gender


dan/atau kegiatan antara lain: menciptakan Ruang Publik

Terbuka Ramah Anak (RPTRA) di setiap Kecamatan;

menciptakan kesempatan untuk kaum wanita di segala

jenjang profesi secara berkeadilan.

11. Melestarikan Seni Budaya dan Kearifan Lokal


dan/atau kegiatan antara lain: menciptakan identitas khas

Nganjuk dalam hal busana, seni & budaya; merevitalisasi

sarana dan prasarana kesenian yang ada dan

memberdayakan kelompok-kelompok seni budaya agar

tercipta seni budaya Nganjuk yang dikenal sampai ke tingkat

Nasional; penataan lingkungan dan pemanfaatan lingkungan

produktif.

68

12. Revitalisasi Bidang Pertanian dan Perternakan


dan/atau kegiatan antara lain: mengembangkan produk

pangan alternatif; Intensifikasi peternakan melalui

pengembangan inseminasi buatan; mengembangkan sentra-

sentra industri ternak, pertanian terpadu, model inti dan

plasma pertanian, gudang penyangga;

13. Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif


dan/atau kegiatan antara lain: mengembangkan industri

mikro dengan memanfaatkan teknologi informasi;

meningkatkan kreatifitas pemuda untuk menemukan &

mengembangkan produk-produk unggulan baru; mendirikan

lembaga ekonomi kreatif di Kabupaten Nganjuk; serta

menumbuhkembangkan BUM Desa.

14. Pengembangan Jejaring antar Daerah Kabupaten/Kota,

Provinsi dan Pusat serta warga Nganjuk di perantauan

Jejaring merupakan salah satu kekuatan/modal sosial yang

sangat mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. untuk

itu, Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih

berkomitmen membangun jejaring yang terbuka, komunikatif,

dan produktif.


dan/atau kegiatan antara lain: kerjasama daerah; pembinaan,

fasilitasi dan koordinasi dengan unsur di dalam dan di luar

Kabupaten Nganjuk dalam rangka perumusan dan

pelaksanaan kebijakan daerah.

Program Unggulan Kepala daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih mengacu kepada tugas dan fungsinya Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan mendukung

terlaksananya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah adalah


Salah satu komitmen utama Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati

Nganjuk terpilih adalah hendak mewujudkan infrastruktur dasar

jalan dan jembatan yang mantap dan merata di wilayah Kabupaten

Nganjuk. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa

infrastruktur dasar yang berkualitas merupakan faktor daya saing

daerah yang utama yang dapat mendukung aktivitas sosial dan

ekonomi suatu daerah.

Komitmen membangun infrastruktur ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: 1. Tambahan Anggaran PIK Untuk Pembangunan Jalan Di Desa

69

2. Membentuk Unit Reaksi Cepat Penambal Jalan (URCPJ)

3. Meningkatkan Kualitas (Mutu) Jalan

4. Normalisasi Saluran Irigasi Dan Melanjutkan Pembangunan

Waduk

5. Penataan Kawasan Industri.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa pemerintahan daerah

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,

kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan.

Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan skala kabupaten

tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah yang dilaksanakan oleh

pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Demikian pula

halnya dengan kebijakan pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan

yang dilaksanakan harus memperhatikan pula sasaran prioritas yang telah

ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi melalui Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk sinergitas antara

Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi – Pemerintah Kabupaten. Prioritas

Pembangunan, sasaran dan arahan pembangunan didalam Renstra

Kementerian Pekerjaan Umum yang dapat dikaitkan dengan prioritas

pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten Nganjuk antara lain adalah

sebagai berikut :

Prioritas Pembangunan : pengembangan jaringan infrastruktur

transportasi jalan bagi peningkatkan kelancaran mobilitas barang dan

manusia serta aksesibilitas wilayah.

Sasaran Pokok : Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang

andal dan terintegrasi satu sama lain.

Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan

ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui

pendekatan pengembangan wilayah, serta membentuk struktur ruang

dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Untuk

pelayanan transportasi di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan

dikembangkan sistem transportasi perintis yang berbasis masyarakat

(community based) dan wilayah. Untuk mendukung daya saing dan

efisiensi angkutan penumpang dan barang melalui pembangunan jalan

bebas hambatan pada koridor-koridor strategis.

70

Sedangkan arah kebijakan pembangunan didalam Renstra Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang dapat dikaitkan

dengan arah kebijakan pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten

Nganjuk antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala prasarana jalan dan

jembatan.

2. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk

mengantisipasi pertumbuhan lalulintas.

3. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan

kebijakan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota,

dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana

lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan Sistem Transportasi

Nasional (Sistranas).

4. Meningkatkan dan mengembangkan koordinasi di antara pemerintah

pusat dan pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota untuk

memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan.

5. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan

SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan.

6. Mendorong peran serta aktif masyarakat dan swasta dalam

penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk ditinjau dari

sasaran jangka menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan arah

kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur antara

lain :

1. Masih terbatasnya jumlah alat pengukur kerataan perkerasan jalan

(NAASRA) untuk memenuhi kebutuhan prasarana jalan sesuai standar

keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan.

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat

jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.

3. Masih rendahnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam

pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk

meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.

4. Kurangnya keseimbangan pembangunan antarwilayah dan masih

adanya kesenjangan antara kota dan desa.

5. Tingginya pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan

yang ada.

6. Masih perlunya meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan

jalan;

7. Hambatan penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana.

Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan Dinas


71

sasaran jangka menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan arah

kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur antara

lain :

1. Memiliki legitimasi dalam menjalankan tugas dan fungsi melalui

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk, dan

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.

2. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004

tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006

tentang Jalan.

3. Tersedianya peralatan berat untuk mendukung pelaksanaan

pembangunan jalan dan jembatan walaupun belum optimal.

4. Ketersediaan peralatan laboratorium kebinamargaan yang cukup

memadai.

5. Adanya komitmen unsur pimpinan SKPD untuk membangun

organisasi yang maju.

6. Pesatnya perkembangan teknologi di bidang kebinamargaan.

7. Kuantitas penyedia jasa konstruksi yang memadai.

Adanya kebijakan pemerintah dalam membantu pendanaan

di bidang pembangunan jalan dan jembatan melalui dana APBN Telaahan

Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi dimaksudkan

untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas

pencapaian sasaran pelaksanaan renstra SKPD Kabupaten terhadap

terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD

Provinsi tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta

tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah Kabupaten

dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam

peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan

pemerintahan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk melakukan progam dan kegiatan

telah sesuai dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Timur.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030, tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Nganjuk sebagai pusat kawasan

72

peruntukan pertanian di wilayah tengah pada wilayah Provinsi Jawa Timur yang didukung dengan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, perdagangan, jasa dan industri yang berdaya saing. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang Kabupaten, salah satu diantaranya : Pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa, dan periwisata didukung dengan pengembangan dan optimalisasi sistem jaringan transportasi. Indikasi program utama perwujudan sistem transportasi yang diwujudkan program kegiatannya meliputi : (a) pengkajian dan pengembangan fungsi jalan di wilayah kabupaten, (b) pengembangan fungsi jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan kecamatan dan antar kabupaten, (c) pengembangan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Kertosono-Nganjuk-Ngawi, (d) pengembangan dan peningkatan jalan yang melayani antar pusat kegiatan lingkungan dan antar kawasan peruntukan, (e) pengembangan dan peningkatan jalan penghubung antar lingkungan pelayanan desa dan pusat pelayanan kawasan, (f) pengembangan jembatan lintas kabupaten dan antar kawasan kecamatan, (g) pengembangan dan penetapan lokasi fungsi terminal angkutan penumpang dan barang (cargo), dan (h) menyusun ketentuan dan persyaratan tata bangunan dan lingkungan. Dalam upaya mewujudkan pengembangan sistem jaringan transportasi yang optimal, perlu mendapatkan perhatian yaitu jalan kabupaten sebagai jalan kolektor dan lokal primer/sekunder, yang meliputi : (1) ruas jalan kolektor Loceret-Tanjunganom-Prambon-Ngronggot-Kelutan, Prambon-Tanjunganom-Baron, Guyangan – Tiripan - Candirejo, Nganjuk- Rejoso- Gondang – Lengkong - Jatikalen, Jalan masuk (Interchange) TOL Jombang-Kertosono-Nganjuk-Ngawi dan rencana jalan lingkar Willis yang menghubungkan perbatasan Madiun-Nganjuk sampai Perbatasan Kediri-Nganjuk, jalan kolektor dalam kawasan perkotaan Nganjuk, jalan Loceret – Berbek – Sawahan, (2) ruas jalan Kertosono – Trayang – Banjarsari - Kelutan merupakan jalan strategis kabupaten, dan (3) ruas jalan lokal antar kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk dan jalan penghubung Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk-Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan Dinas


implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis, antara lain :

1. Terdapat beberapa ruas jalan yang perlu ditingkatkan kualitasnya,

khususnya jaringan jalan utama yang mempunyai fungsi lokal primer

atau jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah yang saat ini

kondisinya rusak dan kurang mendukung.

2. Terdapat beberapa kawasan potensial yang belum didukung dengan

jaringan jalan yang memadai, misalnya jaringan jalan yang

menghubungkan ke kawasan obyek wisata air Sedudo yang saat ini

kondisinya masih sempit dan menanjak serta bergelombang yang mana

jalan ini merupakan akses utama yang menuju potensi wisata bagi

Kabupaten Nganjuk.

3. Belum optimalnya jalan-jalan tembus yang menghubungkan

kabupaten/kota sekitar Kabupaten Nganjuk.

73

4. Seringnya terjadi kemacetan terutama pada jam-jam puncak

disepanjang jalan Arteri Primer ini merupakan satu-satunya jalan

(akses tengah di Propinsi Jawa Timur) yang menghubungkan Surabaya

dengan Propinsi Jawa Tengah, sehingga diperlukan jalan bebas

hambatan (Jalan TOL).

5. Berdasarkan dari hasil pengamatan di lapangan, secara umum dapat

disimpulkan bahwa wilayah-wilayah yang memerlukan penanganan

khusus (prioritas utama) dalam kaitannya dengan pengembangan dan

peningkatan kualitas jalan yaitu ditekankan pada wilayah Kecamatan

Gondang menuju Kecamatan Lengkong. Mengingat dari segi

perkembangan wilayah Kabupaten Nganjuk, wilayah tersebut

perkembangannya lebih lambat jika dibandingkan dengan wilayah

lainnya. Salah satu penyebabnya antara lain faktor aksesibilitas yang

kurang mendukung, sehingga berdampak bagi pengembangan potensi

sumber daya alam setempat

Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan Dinas


implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis, antara lain :

1. Memiliki legitimasi dalam menjalankan tugas dan fungsi melalui

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk, dan

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.

2. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004

tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006

tentang Jalan.

3. Tersedianya peralatan berat untuk mendukung pelaksanaan

pembangunan jalan dan jembatan walaupun belum optimal.

4. Ketersediaan peralatan laboratorium kebinamargaan yang cukup

memadai.



6. Pesatnya perkembangan teknologi di bidang kebinamargaan.

7. Kuantitas penyedia jasa konstruksi yang memadai.

8. Adanya kebijakan pemerintah dalam membantu pendanaan di bidang

pembangunan jalan dan jembatan melalui dana APBN

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu Pembangunan berkelanjutan berdasarkan PP No 46 Tahun

2016 dalam Penyusunan KLHS harus memuat isu Pembangunan

berkelanjutan antara lain :

74

1. Penurunan atau terlampauinya kapasitas daya dukung dan daya

tamping lingkungan hidup untuk pembangunan;

2. Peningkatan Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup;

3. Penurunan Kinerja layanan atau jasa ekosistem;

4. Penurunan mutu dan ketersediaan sumber daya alam;

5. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir,longsor,

kekeringan atau kebakaran hutan dan lahan;

6. Penurunan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;

7. Peningkatan Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan

iklim;

8. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau penurunan penghidupan

sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan

masyarakat;

9. Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat;

10. Peningkatan ancaman terhadap perlindungan kawasan tertentu secara

tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum

adat.

Isu strategis pembangunan berkelanjutan Kabupaten Nganjuk

berdasarkan partisipasi masyarakat :

Tabel 3.2

Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Nganjuk

No Issue Pembangunan

berkelanjutan (PB)

Isu Pembangunan Berkelanjutan

1 Tata Ruang Semakin Meningkatnya aktivitas alih fungsi

lahan

2 Lingkungan Semakin meningkatnya volume timbulan

sampah

3 Pertanian dan

Pangan

Berkurangnya kapasitas local terhadap

produksi pertanian dan ketahanan pangan

4 Bencana Tingginya tingkat kerawanan bencana alam

tanah longsor,angin dan banjir

5 Pertambangan Penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas

pertambangan

6 Industri Rendahnya daya saing sumber daya manusia

lokal yang memicu konflik sosial migran

7 Transportasi Dampak negative pengembangan akses baru ke

dalam wilayah kabupaten nganjuk

75

8 Sumber daya air Semakin menurunnya kualitas sumber daya air

karena rendahnya upaya konservasi

9 Kesehatan Belum optimalnya kapasitas layanan kesehatan

10 Desa dan informasi Belum efektifnya komunikasi atar level

pemerintah

11 Perikanan Penurunan produksi sector perikanan dan

tingkat konsumsinya

12 Pariwisata Tren kunjungan wisata menurun

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

Berdasarkan dari permasalahan diatas, arahan rencana

pengembangan jaringan jalan guna mendukung terciptanya pemerataan

pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Nganjuk ditetapkan

Isu – isu Strategis sebagai berikut :

1. Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dengan prioritas utama pada

jaringan jalan utama yang menghubungkan antar wilayah kecamatan,

peningkatan kualitas jalan yang menghubungkan dengan wilayah

sekitar Kabupaten Nganjuk, peningkatan kualitas jalan yang

menghubungkan ke kawasan potensial dan lain sebagiannya,

khususnya yang saat ini kondisi jalannya mengalami kerusakan atau

mengarah pada kondisi rusak.

2. Pemenuhan standar kelayakan fungsi bangunan gedung negara dan

fasilitas umum.

3. Manajemen pengelolaan sumber daya air melalui konservasi sumber

mata air dan rehabilitasi waduk untuk penyediaan air irigasi beserta

jaringannya dan pengendalian banjir.

4. Peningkatan pengelolaan sumber daya air baik untuk kepentingan

konservasi, penyediaan air irigasi dan pengendalian banjir melalui

pembangunan dam, embung, waduk, saluran irigasi, normalisasi

sungai dan bangunan pengendali sedimen

5. Penertiban sempadan jalan, sempadan saluran dan sempadan sungai.

6. Pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan Industri Nganjuk

(Nganjuk – Ngangkatan – Gondang – Lengkong – Jatikalen - ke Ploso

(Jombang).

7. Peningkatan akses ekonomi masyarakat di daerah perbatasan

Kabupaten Nganjuk (jalan tembus Tamanan – Rondokuning - Klangon

Madiun)

8. Jalan lingkar Wilis yang menghubungkan Nganjuk – Madiun –

Ponorogo – Trenggalek – Tulungagung – Kediri - Nganjuk.

9. Penguatan masyarakat sekitar wilayah interchange jalan tol Nganjuk –

Kediri di Kec. Prambon dan Jalan tol Kertosono – Wilangan di Kec.

Kertosono dan Kec. Wilangan.

76

10. Pemerataan pembangunan infrastruktur antar kawasan pertumbuhan.

11. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan ke kawasan-

kawasan potensial dan strategis.

12. Pengembangan jalan tembus kabupaten/kota disekitar Kabupaten

Nganjuk diantaranya :

• Jalan penghubung Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk-

Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

13. Direncanakan pembangunan jalan lingkar Kota Nganjuk untuk

mengatasi konsentrasi jalan arteri primer yang melewati perkotaan

Nganjuk dan untuk mendorong pemerataan perkembangan perkotaan

dan memperlancar arus regional dengan mengacu pada perencanaan.

14. Peningkatan pelaksanaan Standar Pedoman Manual pengujian mutu

material dan konstruksi untuk meningkatkan kualitas jalan dan

jembatan.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang faktor-faktor

penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pelayan serta isu-isu

strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi, maka yang menjadi

Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kesiapan sumberdaya manusia Dinas PU dan Penataan Ruang.

2. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor.

3. Daya dukung sarana dan prasarana pelayanan kebinamargaan.

4. Adanya kebijakan pemerintah dalam membantu pendanaan di bidang

pembangunan jalan dan jembatan melalui dana APBN.

5. Adanya partisipasi masyarakat dalam membangun dan memelihara

jalan.



7. Kuantitas dan kualitas penyedia jasa konstruksi yang memadai.

77

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk,

yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun ke depan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk,

yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih

spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan rumusan Misi ke

6 dari RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 Infrastruktur Publik

Yang Memadai Dan Berkualitas Sebagai Penunjang Pertumbuhan

Ekonomi Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Dan

Perlindungan Dari Bencana adalah Meningkatnya Kualitas dan

Kuantitas Infrastruktur di Kabupaten Nganjuk dengan indicator Tujuan

sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Sedangkan sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Nganjuk berdasarkan Misi ke 6 RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun

2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum yang handal

2. Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang Daerah.

Sedangkan indikator sasarannya adalah :

1. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap fungsional.

2. Indeks Kinerja Sistem Irigasi

3. Persentase Jembatan Di Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

4. Persentase Bangunan Pelayanan Public Yang Berfungsi Baik

5. Persentase Luas Kawasan Yang Peruntukannya Sesuai Dengan RTRW

6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Peralatan

78

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

TARGET

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR

KINERJA

TUJUAN/SASA

RAN

SATUAN KONDI

SI

AWAL

(2018)

TARGET KONDISI

AKHIR

(2023)

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUN

G JAWAB 2019 2020 2021 2022 2023

MISI 6 : INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG MEMADAI DAN BERKUALITAS SEBAGAI PENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN MEMPERHATIKAN

KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PERLINDUNGAN DARI BENCANA

6.1 MENINGKA

TNYA

KUALITAS

DAN

KUANTITA

S

INFRASTR

UKTUR DI

KABUPATE

N

NGANJUK

a) Indeks

Kepuasan

Layanan

Infrastrukt

ur

49,66 57,97 57,32 57,64 57,84 59,84 74,01

6.1.1 Meningk

atnya

infrastru

ktur

pekerjaa

n umum

yang

handal

a

.

Persentase

Jalan

Kabupaten

dalam

Kondisi

Mantap

Fungsional

% 48,94 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 70,00 Bidang Bina

Marga

b

.

Indeks

Kinerja

Sistem

Irigasi

Skor 70,41 70,91 71,51 72,11 72,61 73,11 73,11 Bidang

Pengairan

c. Persentase

jembatan

di jalan

% 61,98 73,01 74,47 76,70 78,24 80,58 80,58 Bidang Bina

Marga

79

kabupaten

dalam

kondisi

baik

d

.

Persentase

bangunan

pelayanan

publik

yang

berfungsi

baik

% 27,20 32,25 33,82 35,39 36,96 38,53 38,53 Bidang Cipta

Karya

e. Indeks

Kepuasan

Masyaraka

t (IKM)

Peralatan

Predikat

(Huruf)

B B B B B B B Sekretariat

6.1.2 Meningk

atnya

ketaatan

pemanfa

atan

ruang

daerah

a

.

Persentase

luas

kawasan

yang

peruntuka

nnya

sesuai

dengan

RTRW

% 79,43 79,63 80,13 80,63 81,23 81,83 81,83 Bidang Cipta

Karya

b Persentase

jumlah

dokumen

rencana

tata ruang

yang

tersusun

% 10 30 20 15 10 15 100 Bidang Cipta

Karya

80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan


Strategi adalah sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk

merespon isu strategis yang dihadapi dan untuk mencapai visi, misi, tujuan

dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau

pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Nganjuk, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang

dengan mengakomodir Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi

pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk untuk mencapai

tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-

ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1

81

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT

(NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)

MISI 6 : INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG MEMADAI DAN BERKUALITAS SEBAGAI PENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN MEMPERHATIKAN

KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PERLINDUNGAN DARI BENCANA

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

6.1 Meningkatnya Kualitas

dan Kuantitas

Infrastruktur di

Kabupaten Nganjuk

Indikator Tujuan :

Indeks Kepuasan

Layanan

Infrastruktur

6.1.1

Meningkatnya infrastruktur

pekerjaan umum yang handal

a. Meningkatkan rasio jalan

dalam kondisi baik dan

mantap

a. Pelaksanaan pembangunan

infrastruktur jalan yang

memenuhi standar

b. Pembangunan

infrastruktur jalan

Kawasan Selingkar Wilis di

Kabupaten Nganjuk

c. Pembangunan jalan poros

desa terpencil/ terisolir/

perbatasan

b. Meningkatkan rasio

jembatan dalam kondisi

baik


infrastruktur jembatan

yang berkualitas

c. Meningkatkan rasio

saluran irigasi dan

prasarana sumber daya air

dalam kondisi baik dan

lancar


infrastruktur saluran

irigasi dan prasarana

sumber daya air yang

memadai

6.1.2 Meningkatnya ketaatan pemanfaatan

ruang Daerah

a. Meningkatkan

penyelenggaraan penataan

ruang

a. Pelaksanaan perencanaan,

pemanfaatan dan


ruang

82

BAB VI

PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

6.1 Program dan Rencana Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan


Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau

lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan

Kerja Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi

dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu

organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan

adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur

dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Sedangkan Indikator Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa

personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang No. 25

Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang

diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam

dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi

yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Program Perangkat Daerah adalah penjabaran kebijakan Perangkat

Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang

terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan

untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun

dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat

Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah

kebijakan yang dipilih.

Penyusunan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan ketentuan:

1. Mengacu Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran RPJMD.

2. Mampu mengatasi permasalahan serta isu strategis daerah.

3. Memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4. Sebagai operasionalisasi tugas dan fungsi Dinas Pekerjan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk.

83


dalam menentukan Program dan Rencana Kegiatan tetap mengacu dan

mempedomani Program Pembangunan Daerah yang mencakup Program 14

(empat belas) program unggulaan Bupati H. Novi Rahman Hidayat, S.Sos,

MM dan Wakil Bupati Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA

untuk mewujudkan Visi “TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG

MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO

KUTHO)” adalah sebagai berikut :


Salah satu komitmen utama Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati

Nganjuk terpilih adalah hendak mewujudkan infrastruktur dasar

jalan dan jembatan yang mantap dan merata di wilayah Kabupaten

Nganjuk. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa infrastruktur

dasar yang berkualitas merupakan faktor daya saing daerah yang

utama yang dapat mendukung aktivitas sosial dan ekonomi suatu

daerah.

Komitmen membangun infrastruktur ini akan direalisasikan dengan

kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: Tambahan

anggaran PIK untuk pembangunan Jalan di Desa; membentuk Unit

Reaksi Cepat Penambal Jalan (URCPJ); meningkatkan kualitas (mutu)

jalan; normalisasi saluran irigasi dan melanjutkan pembangunan

waduk; penataan kawasan industri.

2. Peningkatan Profesionalisme dan Birokrasi Inovatif, Bersih

Tanpa Korupsi

Menyadari bahwa birokrasi merupakan unsur utama penyelenggaraan

pemerintahan daerah, Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk

terpilih berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi

yang inovatif, bersih, tanpa korupsi, sehingga mampu melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik

yang prima.


dan/atau kegiatan antara lain: mobile one stop service pelayanan

administrasi kependudukan setiap Kecamatan dan mal pelayanan

publik; mutasi, promosi, rekrutmen, ijin belajar yang bebas dari

pungutan (tanpa upeti) dan dilaksanakan dengan proses assessment;

mewujudkan pusat pengaduan pelayanan publik: pemberian reward

and punishment untuk pegawai; biaya pendidikan bagi peningkatan

pendidikan formal untuk ASN; memotivasi ASN; serta pengembangan

smart city untuk efektivitas pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan publik.

3. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menanggulangi

kemiskinan merupakan komitmen Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati

Nganjuk terpilih, sebab kesejahteraan masyarakat merupakan salah

satu tujuan adanya otonomi daerah.

84


dan/atau kegiatan antara lain: memberikan edukasi kewirausahaan;

gerdu taskin; membatasi pendirian pasar modern dan revitalisasi

pasar tradisional; program terpadu pengentasan kemiskinan; kredit

modal usaha dengan bunga ringan & tanpa agunan; pemberdayaan

ekonomi masyarakat khususnya ibu rumah tangga dan pemuda

melalui antara lain pelatihan teknologi informasi dan ekonomi kreatif;

pemberian kartu nganjuk mandiri yakni bantuan mulai 1 juta sampai

10 juta rupiah untuk golongan yang tidak punya pedagang, petani

kecil, buruh tani dan peternak.

4. Peningkatan Akses dan kualitas Pendidikan

Akses dan kualitas pendidikan merupakan komitmen Bupati Nganjuk

dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih dalam rangka meningkatkan

kualitas sumber daya manusia Kabupaten Nganjuk.


dan/atau kegiatan antara lain: bantuan khusus siswa miskin;

meningkatkan kesejahteraan pendidik antara lain pemberian

tunjangan transport untuk Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap;

pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi kuliah S1.

5. Penguatan Pendidikan Diniyah dan Pesantren


dan/atau kegiatan antara lain: pemberantasan buta huruf & baca

tulis Al-Qur’an; pemberian honor bagi guru TPQ diniyah, hafidz /

hafidzah dan pengasuh pondok pesantren untuk mendukung Satu

Desa Satu Hafidz Al-Qur’an; pemberian bantuan hibah bagi lembaga

pendidikan diniyah dan pondok pesantren; peningkatan manajemen

pengelolaan pendidikan diniyah & pondok pesantren; pemberian

bantuan hibah kepada pendidikan keagamaan (muslim, non muslim &

aliran kepercayaan); meningkatkan komunikasi lintas agama.

6. Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat


dan/atau kegiatan antara lain: akses pelayanan kesehatan

terjangkau; peningkatan mutu pelayanan kesehatan; ambulan gratis

untuk masyarakat kurang mampu; serta mobil siaga desa.

7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai Destinasi Wisata


dan/atau kegiatan antara lain: mengembangkan obyek wisata &

sarana olah raga yang sudah ada; membuka obyek wisata baru (desa

wisata) yang potensial; meningkatkan promosi pariwisata;

meningkatkan Sumber Daya Manusia pelaku wisata;

membangun/mengembangkan sport centre; serta kawasan wisata desa

terintegrasi.

85

8. Optimalisasi dan Revitalisasi Pasar Tradisional


dan/atau kegiatan antara lain: membangun/mengembangkan pasar

tradisional yang ada di kecamatan; merelokasi pasar tradisional yang

sudah tidak layak; bangga, bela & beli produk lokal; menciptakan

pasar yang bersih & sehat.

9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai Agropolitan


dan/atau kegiatan antara lain: ekstensifikasi lahan pertanian;

intensifikasi produk pertanian; inovasi pengolahan produk pertanian

sehingga memiliki branding yang dikenal & disukai masyarakat;

promosi produk unggulan pertanian (bawang merah) go nasional.

10. Mewujudkan Kabupaten Nganjuk Layak Anak dan Responsif

Gender


dan/atau kegiatan antara lain: menciptakan Ruang Publik Terbuka

Ramah Anak (RPTRA) di setiap Kecamatan; menciptakan kesempatan

untuk kaum wanita di segala jenjang profesi secara berkeadilan.

11. Melestarikan Seni Budaya dan Kearifan Lokal


dan/atau kegiatan antara lain: menciptakan identitas khas Nganjuk

dalam hal busana, seni & budaya; merevitalisasi sarana dan

prasarana kesenian yang ada dan memberdayakan kelompok-

kelompok seni budaya agar tercipta seni budaya Nganjuk yang dikenal

sampai ke tingkat Nasional; penataan lingkungan dan pemanfaatan

lingkungan produktif.

12. Revitalisasi Bidang Pertanian dan Perternakan


dan/atau kegiatan antara lain: mengembangkan produk pangan

alternatif; Intensifikasi peternakan melalui pengembangan inseminasi

buatan; mengembangkan sentra-sentra industri ternak, pertanian

terpadu, model inti dan plasma pertanian, gudang penyangga;

13. Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif


dan/atau kegiatan antara lain: mengembangkan industri mikro

dengan memanfaatkan teknologi informasi; meningkatkan kreatifitas

pemuda untuk menemukan & mengembangkan produk-produk

unggulan baru; mendirikan lembaga ekonomi kreatif di Kabupaten

Nganjuk; serta menumbuhkembangkan BUM Desa.

86

14. Pengembangan Jejaring antar Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi

dan Pusat serta warga Nganjuk di perantauan

Jejaring merupakan salah satu kekuatan/modal sosial yang sangat

mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik. untuk itu, Bupati Nganjuk dan

Wakil Bupati Nganjuk terpilih berkomitmen membangun jejaring yang

terbuka, komunikatif, dan produktif.


dan/atau kegiatan antara lain: kerjasama daerah; pembinaan,

fasilitasi dan koordinasi dengan unsur di dalam dan di luar

Kabupaten Nganjuk dalam rangka perumusan dan pelaksanaan

kebijakan daerah.

Implementasi dari salah satu Program Unggulan Bupati dan wakil

Bupati Terpilih “Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur

Jalan”tersebut dirumuskan sebagai Program-Program atau sebagai

Kegiatan-Kegiatan di dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang abupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Hal ini sesuai dengan kaidah

penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang menegaskan bahwa

ruang lingkup RPJMD memuat Program, sedangkan ruang lingkup Renstra

memuat Program dan Kegiatan.

Selanjutnya, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang tahun 2018-2023 sebagaimana Tabel VI.1

berikut:

87

Tabel VI.1

Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten Nganjuk

Tujuan Sasaran Indikator Saasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,

Sasaran, Program

(Outcame) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun awal

Perencanaan (Tahun 0) 2018

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penanggung

Jawab

Tahun-1 2019

Tahun-2 2020

Tahun-3 2021

Tahun-4 2022

Tahun-5 2023

Kondisi Kinerja

pada akhir periode Renstra

SKPD 2023

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

Targ

et

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur di Kabupaten Nganjuk (Indikator Tujuan : 1. Indeks

Kepuasan Layanan Infrastruktur

Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal

Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Fungsional

1 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

B

B

1.5

29.9

53.0

00

B

1.5

33.6

93.0

01

B

1.5

37.4

73.0

00

B

5.0

10.2

09.0

00

B

1.5

45.1

43.0

00

B

11.1

56.4

71.0

01

Sekre

tari

at

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Jenis Surat Yang Terpenuhi

2.5

28.0

00

2.5

28.0

00

2.5

28.0

00

7.5

28.0

00

2.5

28.0

00

2.5

28.0

00

88

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Jumlah Rekening Tagihan Yang Terbayar

250.0

00.0

00

253.7

40.0

01

257.5

20.0

00

4.2

50.0

00.0

00

265.1

90.0

00

10.2

50.0

00.0

00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Gaji Tenaga Kebersihan Yang Terbayar

108.0

00.0

00

108.0

00.0

00

108.0

00.0

00

113.2

09.0

00

108.0

00.0

00

332.4

70.0

01

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Jenis Alat Tulis Yang Terpenuhi

176.0

00.0

00

176.0

00.0

00

176.0

00.0

00

176.0

00.0

00

176.0

00.0

00

176.0

00.0

00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah Jenis Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Terpenuhi

121.4

11.6

00

121.4

11.6

00

121.4

11.6

00

121.4

11.6

00

121.4

11.6

00

121.4

11.6

00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Jenis Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tersedia Dalam Satu Tahun

6.0

00.0

00

6.0

00.0

00

6.0

00.0

00

6.0

00.0

00

6.0

00.0

00

6.0

00.0

00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Jumlah Makanan Dan Minuma Untuk Rapat Dan Harian Yang Terpenuhi

207.6

96.0

00

207.6

96.0

00

207.6

96.0

00

207.6

96.0

00

207.6

96.0

00

207.6

96.0

00

89

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Regional Dan Nasional Yang Di Ikuti

538.3

17.4

00

538.3

17.4

00

538.3

17.4

00

538.3

17.4

00

538.3

17.4

00

538.3

17.4

00

Pengelolaan dan Pendokumentasian Arsip Perangkat Daerah

Jumlah arsip SKPD yang dikelola dan terdokumentasikan

120.0

00.0

00

120.0

00.0

00

120.0

00.0

00

120.0

00.0

00

120.0

00.0

00

120.0

00.0

00

1 03 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang Laik Fungsi

100%

100%

1.4

90.3

70.6

00

100%

1.4

90.3

70.6

00

100%

1.4

90.3

70.6

00

100%

1.4

90.3

70.6

00

100%

1.4

90.3

70.6

00

100%

1.4

90.3

70.6

00

Sekre

tari

at

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpenuhi

541.0

37.2

00

541.0

37.2

00

541.0

37.2

00

541.0

37.2

00

541.0

37.2

00

541.0

37.2

00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor Yang Terpenuhi

145.1

52.0

00

145.1

52.0

00

145.1

52.0

00

145.1

52.0

00

145.1

52.0

00

145.1

52.0

00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Terpenuhi

105.0

00.0

00

105.0

00.0

00

105.0

00.0

00

105.0

00.0

00

105.0

00.0

00

105.0

00.0

00

90

Pengadaan Mebeleur

Jumlah Mebeleur yang terpenuhi

50.0

00.0

00

50.0

00.0

00

50.0

00.0

00

50.0

00.0

00

50.0

00.0

00

50.0

00.0

00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor Aset Dinas Yang Terpelihara

345.0

00.0

00

345.0

00.0

00

345.0

00.0

00

345.0

00.0

00

345.0

00.0

00

345.0

00.0

00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terawat (Pergantian Suku Cadang) Dan Mendapatkan BBM Secara Teratur

219.1

81.4

00

219.1

81.4

00

219.1

81.4

00

219.1

81.4

00

219.1

81.4

00

219.1

81.4

00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara

20.0

00.0

00

20.0

00.0

00

20.0

00.0

00

20.0

00.0

00

20.0

00.0

00

20.0

00.0

00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara

65.0

00.0

00

65.0

00.0

00

65.0

00.0

00

65.0

00.0

00

65.0

00.0

00

65.0

00.0

00

1 03 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat Kehadiran ASN

100%

100%

6.0

00.0

00

100%

6.0

00.0

00

100%

6.0

00.0

00

100%

6.0

00.0

00

100%

6.0

00.0

00

100%

6.0

00.0

00

Sekre

tari

at

Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani

Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Senam Pagi

6.0

00.0

00

6.0

00.0

00

6.0

00.0

00

6.0

00.0

00

6.0

00.0

00

6.0

00.0

00

91

1 03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rata-Rata Nilai SKP ASN

Baik

Baik

50.0

00.0

00

Baik

50.0

00.0

00

Baik

50.0

00.0

00

Baik

50.0

00.0

00

Baik

50.0

00.0

00

Baik

50.0

00.0

00

Sekre

tari

at

Peningkatan Kapasitas Teknis Aparatur

Jumlah ASN Yang Melaksanakan Bimbingan Teknis

50.0

00.0

00

50.0

00.0

00

50.0

00.0

00

50.0

00.0

00

50.0

00.0

00

50.0

00.0

00

1 03 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Persentase Laporan Kinerja Dan Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu 1

00%

100%

35.0

00.0

00

100%

35.0

00.0

00

100%

35.0

00.0

00

100%

35.0

00.0

00

100%

35.0

00.0

00

100%

35.0

00.0

00

Sekre

tari

at

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Jenis Dokumen Yang Tersusun (LKJiP, LPPD, SPM)

30.0

00.0

00

30.0

00.0

00

30.0

00.0

00

30.0

00.0

00

30.0

00.0

00

30.0

00.0

00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan Semesteran Yang Tersusun Tepat Waktu

2.5

00.0

00

2.5

00.0

00

2.5

00.0

00

2.5

00.0

00

2.5

00.0

00

2.5

00.0

00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu (Laporan Keuangan, Neraca, LPE, LRA )

2.5

00.0

00

2.5

00.0

00

2.5

00.0

00

2.5

00.0

00

2.5

00.0

00

2.5

00.0

00

92

1 03 01 31 Program Pembangunan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Bangunan Pelengkapnya

Panjang Jalan Dan Jembatan Yang Terbangun

1153,4

8 k

m

1242,7

8 k

m

52.4

59.5

00.0

00

1332,0

8 k

m

52.4

59.5

00.0

00

1421,3

9 k

m

52.4

59.5

00.0

00

1510,6

9 k

m

52.4

59.5

00.0

00

1600,0

0 k

m

52.4

59.5

00.0

00

1600,0

0 k

m

52.4

59.5

00.0

00

Bid

ang B

ina M

arg

a

Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong Yang Terbangun

294 m

300 m

5.5

00.0

00.0

00

350 m

5.5

00.0

00.0

00

400 m

5.5

00.0

00.0

00

450 m

5.5

00.0

00.0

00

500 m

5.5

00.0

00.0

00

500 m

5.5

00.0

00.0

00

Bid

ang B

ina M

arg

a

Panjang Pengaman Badan Jalan Yang Terbangun/Terpelihara

6 k

m

9 k

m

6.1

71.0

00.0

00

14 k

m

6.1

71.0

00.0

00

19 k

m

6.1

71.0

00.0

00

24 k

m

6.1

71.0

00.0

00

29 k

m

6.1

71.0

00.0

00

29 k

m

6.1

71.0

00.0

00

Bid

ang B

ina M

arg

a

Persentase Panjang Jalan Dan Jembatan Yang Terpelihara

48,9

4%

60,0

0%

74.5

46.5

92.6

48

67,0

0%

74.5

46.5

92.6

48

75,0

0%

74.5

46.5

92.6

48

80,0

0%

74.5

46.5

92.6

48

85,0

0%

74.5

46.5

92.6

48

85,0

0%

74.5

46.5

92.6

48

Bid

ang B

ina M

arg

a

93

Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan/ Rekonstruksi/ Pelebaran Jalan

Panjang Jalan Yang Terbangun

38.7

22.8

40.0

00

38.7

22.8

40.0

00

38.7

22.8

40.0

00

38.7

22.8

40.0

00

38.7

22.8

40.0

00

38.7

22.8

40.0

00

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

Panjang Jalan Yang Terpelihara

2.3

00.0

00.0

00

2.3

00.0

00.0

00

2.3

00.0

00.0

00

2.3

00.0

00.0

00

2.3

00.0

00.0

00

2.3

00.0

00.0

00

Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan/ Rekonstruksi/ Pelebaran Jembatan

Panjang Jembatan Yang Terbangun

30.2

90.0

00.0

00

30.2

90.0

00.0

00

30.2

90.0

00.0

00

30.2

90.0

00.0

00

30.2

90.0

00.0

00

30.2

90.0

00.0

00

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan

Panjang Jembatan Yang Terpelihara

3.0

34.0

00.0

00

3.0

34.0

00.0

00

3.0

34.0

00.0

00

3.0

34.0

00.0

00

3.0

34.0

00.0

00

3.0

34.0

00.0

00

Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong

Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong Yang Terbangun/Terpelihara

2.5

00.0

00.0

00

2.5

00.0

00.0

00

2.5

00.0

00.0

00

2.5

00.0

00.0

00

2.5

00.0

00.0

00

2.5

00.0

00.0

00

Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Pengaman Badan Jalan

Panjang Pengaman Badan JalanBronjong Yang Terbangun/Terpelihara

6.2

50.0

00.0

00

6.2

50.0

00.0

00

6.2

50.0

00.0

00

6.2

50.0

00.0

00

6.2

50.0

00.0

00

6.2

50.0

00.0

00

94

Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan/ Pelebaran/ Pemeliharaan Jalan Lingkar Wilis

Panjang Jalan Yang Terbangun/Terpelihara Di Jalanlingkar Wilis

1.1

75.0

00.0

00

1.1

75.0

00.0

00

1.1

75.0

00.0

00

1.1

75.0

00.0

00

1.1

75.0

00.0

00

1.1

75.0

00.0

00

Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Poros Menuju Desa Terpencil/ Terisolir

Panjang Jalan Yang Terbangun/Terpelihara Menuju Desa Terpencil/Terisolir

22.8

00.0

00.0

00

22.8

00.0

00.0

00

22.8

00.0

00.0

00

22.8

00.0

00.0

00

22.8

00.0

00.0

00

22.8

00.0

00.0

00

Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Akses/ Lingkungan Fasilitas Umum Dan Gedung Pemerintah

Panjang Jalan Akses Yang Terbangun

11.8

49.9

10.0

00

11.8

49.9

10.0

00

11.8

49.9

10.0

00

11.8

49.9

10.0

00

11.8

49.9

10.0

00

11.8

49.9

10.0

00

Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Menuju Desa Terpencil/ Terisolir

Panjang Jalan Poros Menuju Desa Yang Terbangun

19.7

55.3

42.6

48

19.7

55.3

42.6

48

19.7

55.3

42.6

48

19.7

55.3

42.6

48

19.7

55.3

42.6

48

19.7

55.3

42.6

48

1 03 01 37 Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)


6361 m

ete

r

8.0

00 m

ete

r

3.1

43.1

94.0

00

6.0

00 m

ete

r

3.1

43.1

94.0

00

6.0

00 m

ete

r

3.1

43.1

94.0

00

6.0

00 m

ete

r

3.1

43.1

94.0

00

6.0

00 m

ete

r

3.1

43.1

94.0

00

6.0

00 m

ete

r

3.1

43.1

94.0

00

Bid

ang B

ina M

arg

a

95

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan


3.1

43.1

94.0

00

3.1

43.1

94.0

00

3.1

43.1

94.0

00

3.1

43.1

94.0

00

3.1

43.1

94.0

00

3.1

43.1

94.0

00

1 03 01 32 Program Peningkatan Sarana, Prasarana Dan Pembinaan Jasa Konstruksi

Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana Dan Pembinaan Jasa Konstruks Dalam Kondisi Baik

75,0

0%

75,0

0%

625.6

57.8

00

75,0

0%

625.6

57.8

00

75,0

0%

625.6

57.8

00

75,0

0%

625.6

57.8

00

75,0

0%

625.6

57.8

00

75,0

0%

625.6

57.8

00

Bid

ang B

ina M

arg

a

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Jasa Konstruksi

Jumlah Sarana Dan Prasarana Jasa Konstruksi Yang Terpenuhi

135.0

00.0

00

135.0

00.0

00

135.0

00.0

00

135.0

00.0

00

135.0

00.0

00

135.0

00.0

00

Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Jasa Konstruksi

Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Laik Fungsi

490.3

90.0

00

490.3

90.0

00

490.3

90.0

00

490.3

90.0

00

490.3

90.0

00

490.3

90.0

00

Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi

Jumlah Rekomendasi IUJK Yang Terbit

100.0

00.0

00

100.0

00.0

00

100.0

00.0

00

100.0

00.0

00

100.0

00.0

00

100.0

00.0

00

1 03 01 33 Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Persentase Jaringan Pengairan Dalam Kondisi Baik

60,7

7%

61,9

9%

29.5

04.5

20.0

00

63,2

3%

29.5

04.5

20.0

00

64,4

9%

29.5

04.5

20.0

00

65,7

8%

29.5

04.5

20.0

00

67,1

0%

29.5

04.5

20.0

00

67,1

0%

29.5

04.5

20.0

00

Bid

ang P

en

gair

an

96

Persentase Jumlah Sungai, Waduk, Dan Bendung Dalam Kondisi Baik

43,4

2%

45,5

9%

3.8

01.0

00.0

00

47,8

7%

3.8

01.0

00.0

00

50,2

7%

3.8

01.0

00.0

00

52,7

8%

3.8

01.0

00.0

00

55,4

2%

3.8

01.0

00.0

00

55,4

2%

3.8

01.0

00.0

00

Bid

ang P

en

gair

an

Penurunan Luas Genangan

27 h

a

22 h

a

9.2

82.0

00.0

00

18 h

a

9.2

82.0

00.0

00

14 h

a

9.2

82.0

00.0

00

10 h

a

9.2

82.0

00.0

00

5 h

a

9.2

82.0

00.0

00

5 h

a

9.2

82.0

00.0

00

Bid

ang P

en

gair

an

Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dan Bangunan Pengairan Lainnya

Jumlah Sarana Dan Prasarana Irigasi Dalam Kondisi Baik

5.8

70.0

00.0

00

5.8

70.0

00.0

00

5.8

70.0

00.0

00

5.8

70.0

00.0

00

5.8

70.0

00.0

00

5.8

70.0

00.0

00

Kegiatan Pembinaan GHIPPA Dan Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI)

Jumlah Sosialisasi Pembinaan GHIPPA Dan KPI

4.3

20.0

00.0

00

4.3

20.0

00.0

00

4.3

20.0

00.0

00

4.3

20.0

00.0

00

4.3

20.0

00.0

00

4.3

20.0

00.0

00

Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Bangunan Pengairan Lainnya

Panjang Jaringan Irigasi Yang Terbangun

8.5

42.0

00.0

00

8.5

42.0

00.0

00

8.5

42.0

00.0

00

8.5

42.0

00.0

00

8.5

42.0

00.0

00

8.5

42.0

00.0

00

97

Kegiatan Optimalisasi Operasional Sarana Dan Prasarana Irigasi

Jumlah Sarana Dan Praarana Irigasi Dalam Kondisi Baik

15.0

00.0

00.0

00

15.0

00.0

00.0

00

15.0

00.0

00.0

00

15.0

00.0

00.0

00

15.0

00.0

00.0

00

15.0

00.0

00.0

00

Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG)

Jumlah Dokumen RTTG Yang Tersusun

8.8

55.5

20.0

00

8.8

55.5

20.0

00

8.8

55.5

20.0

00

8.8

55.5

20.0

00

8.8

55.5

20.0

00

8.8

55.5

20.0

00

1 03 01 34 Program Tata Bangunan

Jumlah Fasilitas Umum Dalam Kondisi Baik

29 u

nit

39 u

nit

11.6

28.0

00.0

00

46 u

nit

11.6

28.0

00.0

00

49 u

nit

11.6

28.0

00.0

00

54 u

nit

11.6

28.0

00.0

00

59 u

nit

11.6

28.0

00.0

00

59 u

nit

11.6

28.0

00.0

00

Bid

ang C

ipta

kary

a

Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik

51 u

nit

54 u

nit

6.0

13.9

20.0

00

71 u

nit

6.0

13.9

20.0

00

74 u

nit

6.0

13.9

20.0

00

79 u

nit

6.0

13.9

20.0

00

84 u

nit

6.0

13.9

20.0

00

84 u

nit

6.0

13.9

20.0

00

Bid

ang C

ipta

kary

a

Kegiatan Pembangunan,Pemeliharaan Fasilitas Umum

Jumlah Fasilitas Umum Dalam Kondisi Baik

11.6

28.0

00.0

00

11.6

28.0

00.0

00

11.6

28.0

00.0

00

11.6

28.0

00.0

00

11.6

28.0

00.0

00

11.6

28.0

00.0

00

98

Kegiatan Rehabilitasi, Revitalisasi Dan Refungsionalisasi Bangunan Dan Gedung Pemerintah

Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik

6.0

13.9

20.0

00

6.0

13.9

20.0

00

6.0

13.9

20.0

00

6.0

13.9

20.0

00

6.0

13.9

20.0

00

6.0

13.9

20.0

00

1 03 01 35 Program Tata Ruang

Presentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

79,4

3%

82,0

0%

636.0

00.0

00

84,0

0%

636.0

00.0

00

86,0

0%

636.0

00.0

00

88,0

0%

636.0

00.0

00

90,0

0%

636.0

00.0

00

90,0

0%

636.0

00.0

00

Bid

ang C

ipta

kary

a

Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Yang Tersusun

10,0

0%

30,0

0%

1.0

00.0

00.0

00

20,0

0%

1.0

00.0

00.0

00

15,0

0%

1.0

00.0

00.0

00

10,0

0%

1.0

00.0

00.0

00

15,0

0%

1.0

00.0

00.0

00

100,0

0%

1.0

00.0

00.0

00

Bid

ang C

ipta

kary

a

Kegiatan Perencanaan Tata Ruang

Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Yang Tersusun

1.0

00.0

00.0

00

1.0

00.0

00.0

00

1.0

00.0

00.0

00

1.0

00.0

00.0

00

1.0

00.0

00.0

00

1.0

00.0

00.0

00

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Luas Lahan Yang Pemanfaatanya Sesuai Tata Ruang

636.0

00.0

00

636.0

00.0

00

636.0

00.0

00

636.0

00.0

00

636.0

00.0

00

636.0

00.0

00

99

1 03 01 36 Program Pendataan, Perencanaan, Pengendalian Teknis Dan Pengadaan Tanah

Persentase Realisasi Pengadaan Tanah

65,0

0%

100%

3.0

00.0

00.0

00

100%

3.0

00.0

00.0

00

100,0

0%

3.0

00.0

00.0

00

100,0

0%

3.0

00.0

00.0

00

100,0

0%

3.0

00.0

00.0

00

100,0

0%

3.0

00.0

00.0

00

Bid

ang P

ere

ncan

aan

Persentase Database Infrastruktur Yang Terupdate

33,3

3%

50,0

0%

600.0

00.0

00

66,6

7%

600.0

00.0

00

83,3

3%

600.0

00.0

00

100,0

0%

600.0

00.0

00

100,0

0%

600.0

00.0

00

100,0

0%

600.0

00.0

00

Bid

ang P

ere

ncan

aan

Kegiatan Pendataan, Perencanaan, Dan Pengendalian Teknis

Jumlah Dokumen Perencanaan,Pengendalian Teknis Dan Data Yang Terpenuhi

300.0

00.0

00

300.0

00.0

00

300.0

00.0

00

300.0

00.0

00

300.0

00.0

00

300.0

00.0

00

Kegiatan Inspeksi Kondisi Infrastruktur

Jumlah Database Infrastruktur Yang Terupdate

300.0

00.0

00

300.0

00.0

00

300.0

00.0

00

300.0

00.0

00

300.0

00.0

00

300.0

00.0

00

Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan

Luas Pengadaan Tanah Yang Terpenuhi

3.0

00.0

00.0

00

3.0

00.0

00.0

00

3.0

00.0

00.0

00

3.0

00.0

00.0

00

3.0

00.0

00.0

00

3.0

00.0

00.0

00

100

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

7.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis tahun 2018-2023 sebagai

komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatnya Kualitas dan

Kuantitas Infrastruktur di Kabupaten Nganjuk dengan sasaran

Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum yang handal dan

Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang Daerah. Ada 2 (Dua) indikator

kinerja utama yang ditetapkan yaitu :

1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Fungsional

Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Fungsional

merupakan persentase panjang jalan dalam kondisi mantap

fungsional dibanding panjang total jalan kabupaten.


Indeks Kinerja Sistem Irigasi merupakan persentase Luas jaringan

irigasi dalam kondisi baik dibanding dengan Total luas jaringan irigasi

kabupaten Nganjuk. Perhitungan formula tersebut berdasarkan

parameter tentang kinerja system irigasi yang termuat dalam Permen

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015

antara lain Prasarana Fisik, Produktivitas Tanaman, Sarana

Penunjang, Organisasi Personalia, dan Perkumpulan Petani Pemakai

Air (P3A)

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran,

baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang

dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan

tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh dinas yang meliputi

program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam

menyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun dinas

didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya :

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai

dari setiap indikator kinerja sasaran

2. Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan

berdasarkan baseline data yang jelas. Dalam hal ini base line capaian

pada tahun 2018 yang merupakan jumlah dari rencana target baru

ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode 2018-2023.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan

dan/atau kegagalan dari pelaksanaaan pelayanan kedinasan yang

101

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Nganjuk, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui

program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja akan menunjukkan tingkat

pencapaian atau realisasi setiap tahun berdasarkan target tahunan yang

telah ditetapkan.

102

Table 7.1.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No Indikator Formulasi Perhitungan

Kondisi

Kinerja

Pada

Awal

Periode

Renstra

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

Pada Akhir

Periode Renstra

Tahun -0

2018

Tahun -1

2019

Tahun -2

2020

Tahun -3

2021

Tahun -4

2022

Tahun -5

2023

1 Indeks Kinerja Sistem

Irigasi

Luas Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Total Luas Jaringan Irigasi Di Kabupaten Nganjuk � 100 %

70,41% 70,91% 71,51% 72,11% 72,61% 73,11% 73,11%

2 Persentase Jalan

Kabupaten dalam

Kondisi Mantap

Fungsional

= Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik + Sedang

Panjang Total Jalan Kabupaten Nganjuk � 100 %

48,94% 62,00% 64,00% 66,00% 68,00% 70,00% 70,00%

103

7.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan key

performance indicators (KPI) atau dikenal juga sebagai key success

indicators (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur

kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Setelah organisasi

menganalisis misinya, mengidentifikasi semua pemangku kepentingan, dan

menentukan tujuan-tujuan, maka membutuhkan cara untuk mengukur

capaian-capaian yang telah dilakukan, dan pengukuran itu adalah KPI.

KPI mencerminkan tujuan-tujuan organisasi, menjadi kunci

kesuksesan organisasi, dan oleh karenanya KPI harus dapat diukur.

Biasanya KPI dipertimbangkan untuk jangka panjang. Definisi apanya KPI

dan bagaimana mengukurnya tidak terlalu sering berubah. Tetapi tujuan-

tujuan jangka pendek dibuat dalam rangka mencapai tujuan jangka

panjang. Seberapa besar pencapaian KPI tergantung ukuran yang

ditentukan. Maka dari itu dalam membuat KPI harus menyatakan kuantitas

atau persentase yang hendak dicapai. Ada 6 KPI yang ditetapkan, yaitu :


Persentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik merupakan

jumlah jembatan dalam kondisi baik dibandingjumlah Total Jembatan

di Kabupaten Nganjuk.

2. Persentase Bangunan Pelayanan Publik Yang Handal

Persentase bangunan pelayanan publik yang handal merupakan

persentase jumlah bangunan pelayanan publik yang handal dibanding

dengan jumlah total bangunan pelayanan publik.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Peralatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) peralatan adalah data dan informasi

tentang tingkat kepuasan masyarakat (pengguna peralatan) yang

diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif (Melalui

Survey Kepuasan Masyarakat) atas pendapat masyarakat dalam

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik

dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

4. Prosentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW)

Persentase ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

menunjukkan persentase luas pemanfaatan lahan yang diizinkan

dibanding luas lahan rencana peruntukan.


Indeks Kinerja Sistem Irigasi merupakan persentase Luas jaringan irigasi

dalam kondisi baik dibanding dengan Total luas jaringan irigasi

kabupaten Nganjuk. Perhitungan formula tersebut berdasarkan

parameter tentang kinerja system irigasi yang termuat dalam Permen

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 antara

104

lain Prasarana Fisik, Produktivitas Tanaman, Sarana Penunjang,

Organisasi Personalia, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)


Persentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik merupakan

jumlah jembatan dalam kondisi baik dibanding jumlah Total Jembatan

di Kabupaten Nganjuk.

105

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No Indikator Formulasi Perhitungan

Kondisi

Kinerja Pada

Awal Periode

Renstra

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

Pada

Akhir

Periode

Renstra

Tahun - 0

2018

Tahun -1

2019

Tahun -2

2020

Tahun -3

2021

Tahun -4

2022

Tahun -5

2023

1 Persentase

Jembatan Di Jalan

Kabupaten Dalam

Kondisi Baik

= Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik + Sedang

Jumlah Total Jembatan Di Kabupaten Nganjuk � 100 % 61,98% 73,01% 74,47% 76,70% 78,24% 80,58% 80,58%

2 Persentase

Bangunan

Pelayanan Publik

Yang Berfungsi

Baik

= Jumlah Bangunan Gedung Fasilitas Umum Yang Berfungsi Baik

Jumlah Seluruh Bangunan Gedung Fasilitas Umum � 100 %

27,20% 32,25% 33,82% 35,39% 36,96% 38,53% 38,53%

3 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Peralatan

Survey Kepuasan Masyarakat B B B B B B B

4 Persentase

Pemanfaatan Lahan

Sesuai Dengan

Rencana Tata

Ruang

= Luas Lahan Yang Di Ijinkan

Luas Lahan Rencana Peruntukkan � 100 %

79,43% 79,63% 80,13% 80,63% 81,23% 81,83% 81,83%

5 Indeks Kinerja

Sistem Irigasi

= Luas Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Total Luas Jaringan Irigasi Di Kabupaten Nganjuk � 100 %

70,41% 70,91% 71,51% 72,11% 72,61% 73,11% 73,11%

6 Persentase Jalan

Kabupaten Dalam

Kondisi Mantap

Fungsional

= Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik + Sedang

Panjang Total Jalan Kabupaten Nganjuk � 100 % 48,94% 62,00% 64,00% 66,00% 68,00% 70,00% 70,00%

106

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai konsistensi implementasi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk tahun 2018 - 2023 untuk

selanjutnya perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan implementasi Visi,

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi

Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018 -

2023 serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023.

2. Sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk tahun 2018 - 2023, setiap tahun

disusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas yang berpedoman pada

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Nganjuk serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Rencana Strategis Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk tahun 2018 -

2023 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Nganjuk, setiap tahun dari tahun 2018 sampai dengan

2023 dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan bidang Bina Marga, Pengairan dan Cipta Karya

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun

2018 - 2023 disusun sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Bina Marga,

Pengairan dan Cipta Karya

Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh bidang teknis sebagai unit

satuan kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Nganjuk dalam mendukung pencapaian target kinerja

pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Nganjuk Tahun 2018 - 2023.

Documents

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG …