KATA PENGANTAR - BAPPEDA PROVINSI NTB · 2020. 3. 9. · Rencana Kinerja Tahunan 2019 Rencana Aksi Tahun 2019 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Renstra . iii ... (IKU) dan Perjanjian

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Badan

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB Tahun

2019 dapat menyelesaian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi NTB atas

penggunaan anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang didalamnya

menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan dalam melaksanakan

perencanaan pembangunan dan penelitian berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB

Tahun 2019-2023 dan sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.

Laporan ini juga merupakan bentuk komitmen Bappeda Provinsi NTB untuk menciptakan

transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2019 memuat informasi tentang

isu strategis yang dihadapi organisasi, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan

program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi

dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yaitu Membangun Nusa Tenggara Barat yang

Gemilang. Bappeda Provinsi NTB berkontribuasi dalam pencapaian misi kedua yaitu “NTB Bersih

dan Melayani” melalui transformasi biroktrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN

dan berdedikasi dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan tugas

Bappeda sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan

pengembangan. Demikian, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat

dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Mataram, Januari 2020

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ir. WEDHA MAGMA ARDHI, MTP

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19610810 199003 1 001

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................................................... i

Daftar Isi ............................................................................................................................... ii

Daftar Tabel .......................................................................................................................... iii

Daftar Gambar ...................................................................................................................... iv

Ikhtisar Eksekutif ................................................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................... 1

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................ 2

1.3. Sumber Daya Manusia ............................................................................... 5

1.4. Sarana Kerja .............................................................................................. 6

1.5. Permasalahan dan Isu Strategis ................................................................. 6

1.6. Landasan Hukum ....................................................................................... 7

1.7. Sistematika Penyusunan ............................................................................ 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................................. 8

2.1. Perencanaan Strategis ............................................................................... 8

2.2. Indikator Kinerja Utama .............................................................................. 11

2.3. Perjanjian Kinerja 2019 .............................................................................. 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................ 15

3.1. Capaian Kinerja Bappeda Provinsi NTB ..................................................... 15

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Ssasaran Strategis .................. 17

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Konsistensi dan Keselarasan

Perencanaan Program Pembangunan ............................................. 17

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian

Dalam Pembangunan ....................................................................... 24

3.3. Akuntabilitas Keuangan .............................................................................. 26

BAB IV PENUTUP…………………………………. ............................................................. 30

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja tahun 2019

Indikator Kinerja Utama 2019

Rencana Kinerja Tahunan 2019

Rencana Aksi Tahun 2019

Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Renstra

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi NTB Berdasarkan Tingkat Pendidiikan 5

Tabel 1.2 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan 6

Tabel 2.1 Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Program Unggulan Pada Bappeda

Provinsi NTB sesuai RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 ........................................ 9

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi NTB ........................... 10

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi NTB .................................................... 12

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 .......................................... 13

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi NTB ..................................... 15

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 17

Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Konsistensi dan Keselarasan

Perencanaan Program Pembangunan Tahun 2019 .............................................. 18

Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian

Dalam Pembangunan Tahun 2019........................................................................ 25

Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 ...................... 26

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi NTB ................................................ 4

Gambar 3.1 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi NTB 2019 ........................................... 19

Gambar 3.2 Tampilan Website Bappeda Provinsi NTB ................................................. 19

v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bappeda Provinsi NTB telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan

berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan

kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek

penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja

sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur

yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang

ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga

sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan.

Dengan langkah ini Bappeda Provinsi NTB dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam

mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas

pelayanan publik.

Tahun 2019 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran

Renstra Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019-2023, secara umum pencapaian sasaran melalui

indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta

dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019. Sesuai Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja,

maka dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama dan

perjanjian kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

Perjanjian Kinerja (PK) dengan 2 (dua) sasaran startegis dengan 2 (dua) indikator kinerja diketahui

bahwa ada 1 (satu) indikator kinerja yang tidak mencapai target (tingkat konsistensi dan keselarasan

perencanaan program pembangunan) dan 1 (satu) indikator yang mencapai target (persentase

kemanfaatan hasil kelitbangan).

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan

program kegiatan di Bappeda Provinsi NTB. Segala prestasi yang diraih merupakan salah satu

motivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya segala

kekurangan yang masih ditemui menjadi pendorong untuk dapat bekerja lebih baik di masa yang

akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULULAN

1.1 Latar Belakang

Setiap entitas pelaporan berkewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja

dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana yang diamanatkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah. Laporan kinerja tersebut berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan

dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen

pelaksanaan APBN/APBD. Dengan kata lain, laporan kinerja merupakan perwujudan akuntabilitas

penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian

indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda)

Provinsi NTB yang merupakan bagian dari pemerintah daerah Provinsi NTB berkewajiban menyusun

laporan kinerja. Laporan kinerja tersebut dihasilkan dari pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (SAKIP) yang penyelenggaraannya meliputi Rencana Strategis, perjanjian

kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi

kinerja.

Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda

Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi NTB

Tahun 2019-2023. Indikator kinerja daerah dalam RPJMD yang menjadi tanggung jawab Bappeda

yaitu tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan dan persentase pemanfaatan hasil

kelitbanngan (lokus NTB). Indikator kinerja daerah tersebut diturunkan menjadi indikator kinerja

program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda serta tertuang dalam

perjanjian kinerja. Indikator dalam perjanjian kinerja disusun dengan kriteria yang spesifik (specific),

dapat diukur (measurable), dapat dicapai (attainable), berjangka waktu tertentu (time bound) serta

dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable). Sementara itu, untuk pengukuran, pengelolaan dan

pelaporan data kinerja dilakukan setiap bulan, triwulan dan tahunan yang didukung aplikasi e-Sakip.

Laporan kinerja Bappeda Provinsi NTB ini menyajikan informasi tentang : (a) pencapaian

tujuan dan sasaran; (b) realisasi pencapaian target kinerja; (c) penjelasan yang memadai atas

pencapaian kinerja; dan (d) pembandingan capaian kinerja dan program sampai dengan tahun

berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis.

Seluruh informasi tersebut menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan Bappeda dalam

pencapaian target kinerjanya yang terkait dengan perencanaan dan kelitbangan. Bappeda selaku

koordinator perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan di Provinsi NTB harus

mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh semua pihak, baik kabupaten/kota,

provinsi maupun pusat. Oleh karenanya, ketersediaan data dan informasi yang akurat, valid dan


akuntabel denngan mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang ada merupakan salah satu

faktor penentu keberhasilan pembangunan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda)

Provinsi NTB melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi

penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana yang

diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bappeda Provinsi NTB dipimpin oleh Kepala Bappeda yang

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Kepala Bappeda Provinsi NTB :

a. Merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi,

pengendalian, pembinaan, fasilitasi rencana program/kegiatan, pelaksanaan monitoring, evaluasi

dan pelaporan penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan

kegiatan perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur, perencanaan pembangunan

ekonomi, perencanaan pembangunan sosial budaya, penelitian pengembangan pemantauan

evaluasi dan pengendalian perencanaan serta kesekretariatan.

Fungsi Kepala Bappeda Provinsi NTB :

a. Perumusan bahan/materi dan penyusunan kebijakan strategis perencanaan pembangunan,

penelitian dan pengembangan daerah;

b. Perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas dukungan teknis perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan daerah;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bappeda dibantu oleh :

a. Sekretariat, terdiri atas :

1) Subbagian Umum

2) Subbagian Keuangan

3) Subbagian Program


b. Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur, terdiri atas :

1) Sub Bidang Perencanaan Wilayah

2) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Transportasi

3) Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri atas :

1) Sub Bidang Investasi dan Keuangan

2) Sub Bidang Pangan dan Pertanian

3) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata

d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, terdiri atas :

1) Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan

2) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan

3) Sub Bidang Pemerintahan dan Politik

e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :

1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Wilayah

2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya

3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Informasi Geospasial

f. Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan, terdiri atas:

1) Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

2) Sub Bidang Pengendalian Perencanaan

3) Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Perencanaan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Bappeda Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB serta

Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar berikut :


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat


1.3 Sumber Daya Manusia

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi terhadap

program kegiatan pada Bappeda Provinsi NTB membutuhkan sumber daya manusia yang memadai,

baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kualitas sumber daya manusia antara lain ditentukan oleh

tingkat pendidikan yang akan mempengaruhi produktivitas dan efisiensi organisasi, sementara

kuantitas antara lain dipengaruhi oleh beban kerja organisasi. Pada tahun 2019, jumlah sumber daya

manusia Bappeda Provinsi NTB sebanyak 200 orang yang terdiri dari 109 PNS, 10 orang pegawai

tidak tetap dan 81 orang pegawai kontrak. Adapun rincian sumber daya manusia berdasarkan tingkat

pendidikan di Bappeda Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi NTB Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2019

No. Tingkat

Pendidikan

PNS PTT Pegawai Kontrak* Jumlah

L P L P L P

1. S3 2 1 3

2. S2 17 10 2 7 36

3. DIV/S1 27 25 2 2 23 24 103

4. DII/DIII 3 3 5 11

5. SMA 17 4 4 1 14 3 43

6. SMP 3 1 4

7. SD 0

Jumlah 69 40 7 3 42 39 200

* Belum termasuk jumlah KTPM dan TPM

Sumber : Subbag Umum Bappeda Provinsi NTB

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 76,5% atau 153 orang sumber daya manusia di

Bappeda Provinsi NTB memiliki tingkat pendidikan tinggi, mulai dari tingkat pendidikan S3, S2,

DIV/S1 hingga DII/DIII. Sementara sisanya sebanyak 23,50% atau 47 orang memiliki tingkat

pendidikan SMA dan SMP. Sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan S3, S2, DIV/S1 hingga

DII/DIII umumnya mengerjakan pekerjaan teknis yang terkait dengan penyusunan dokumen

perencanaan maupun kelitbangan yang menjadi tupoksi Bappeda Provinsi NTB, sementara sumber

daya manusia dengan tingkat pendidikan SMA dan SMP umumnya mengerjakan pekerjaan

administrasi dan non teknis.

Dari 109 jumlah sumber daya manusia di Bappeda Provinsi NTB yang bekerja sebagai

PNS, sebanyak 97 orang (88,99%) menduduki jabatan struktural dan sisanya sebanyak 12 orang

(11,01%) menduduki jabatan fungsional. Jabatan fungsional tersebut terdiri dari 9 orang fungsional

perencana, 2 orang fungsional arsiparis dan 1 orang fungsional pranata komputer. Jabatan

fungsional tersebut memiliki tugas pokok sesuai bidangnya, seperti bidang perencanaan, arsiparis

dan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi NTB.

Adapun untuk pegawai tidak tetap (PTT) dan pegawai kontrak direkrut setiap tahun untuk

mendukung pelaksanaan program kegiatan pada masing-masing bidang di Bappeda Provinsi NTB.


Penempataannya disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja yang harus diselesaikan dan

beberapa diantaranya disebar di setiap kabupaten/kota untuk memudahkan koordinasi dan

pengumpulan data serta informasi.

1.4 Sarana Kerja

Sarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang

proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain

ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraaan dinas. Bappeda Provinsi NTB menempati

gedung kantor dua lantai dengan luas lahan 4.478,5 m2 yang dibagi menjadi beberapa ruang kerja

serta dilengkapi dengan 4 (empat) ruang rapat berkapasitas 20 hingga 100 dengan fasilitas audio

visual dan infokus. Selain itu, gedung kantor juga dilengkapi dengan sebuah mushola dan 12 kamar

mandi sebagaimana gedung kantor pemerintahan umumnya.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari Bappeda Provinsi NTB dilengkapi dengan

1 line telepon, 59 unit laptop, 65 unit personal komputer, 64 printer serta jaringan internet.

Sementara, untuk memudahkan mobilitas pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, Bappeda

Provinsi NTB dilengkapi dengan 22 unit kendaraan roda empat dan 45 unit kendaraan roda dua.

1.5 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas Bappeda Provinsi NTB dibidang perencanaan pembangunan,

penelitian dan pengembangan daerah menghadapi berbagai permasalahan yang dituangkan pada

Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB 2019 – 2023. Permasalahan tersebut dapat dilihat pada

tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Ketersediaan data dan informasi

Data dan informasi belum up to date

Keterbatasan data

2. Pemanfaatan teknologi Perencanaan, penganggaran, penelitian, monitoring dan evaluasi belum memanfaatkan teknologi dengan optimal

Keterbatasan aplikasi yang ada

3. Keselarasan antar dokumen perencanaan

Inkonsistensi antar dokumen perencanaan

Output kegiatan tidak mendukung outcome program

Outcome program tidak mendukung impact

4. Konsistensi perencanaan pembangunan

Kurangnya kerjasama dan koordinasi antar bidang

Masih adanya ego bidang

5. Hasil-hasil penelitian Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian belum tersebar luas

Topik penelitian belum sesuai dengan isu strategis pembangunan

6. Sumber daya manusia yang kompeten

Masih kurangnnya fungsional perencana

Keterbatasan anggaran dan SDM yang ingin menjadi fungsional perencana


Permasalahan pada tabel diatas menjadi dasar dalam penentuan dan pelaksanaan

program kegiatan pada Bappeda Provinsi NTB.

1.6 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi NTB

ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

1.7 Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, sumber daya manusia, sarana kerja,

permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, dasar hukum dan sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi perencanaan strategis, IKU dan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi capaian IKU, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas

keuangan.

BAB IV PENUTUP


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi NTB

Tahun 2019-2023, yang mana substansinya telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi

NTB Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB

Tahun 2019-2023. Program kegiatan dalam Renstra tersebut sama dengan program kegiatan dalam

RPJMD dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi NTB sebagaimana yang

tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 yaitu membantu Gubernur

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, seperti

penyusunan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan di

bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta tugas lainnya yang

diberikan Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, visi dan misi dalam Renstra Bappeda Provinsi NTB mengacu pada visi dan misi

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

1. Visi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB adalah “Membangun Nusa Tenggara Barat

yang Gemilang”

Dalam visi yang diusung tersebut terdapat kata kunci “NTB Gemilang” yang bermakna:

a. Satu keyakinan bahwa Provinsi NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional.

b. Satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtiarkan untuk

mewujudkan Provinsi NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan

masyarakat yang berdaya saing, tangguh dan berbudi pekerti luhur serta pemerintahan yang

berorientasi pada pelayanan publik.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi diatas, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi

NTB tahun 2019-2023, yaitu :

a. Misi I “NTB Tangguh dan Mantap”melalui penguatan mitigaasi bencana dan pengembangan

infrastruktur serta konektivitas wilayah.


b. Misi II “NTB Bersih dan Melayani” melalui transformasi birokrasi yang berintegrasi, berkinerja

tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.

c. Misi III “NTB Sehat dan Cerdas” melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai

pondasi daya saing daerah.

d. Misi IV “NTB Asri dan Lestari” melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang

berkelanjutan.

e. Misi V “NTB Sejahtera dan Mandiri” melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi

kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertaanian, pariwisata dan

industrialisasi.

f. Misi VI “NTB Aman dan Berkah” melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman,

berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan dikaitkan dengan

tugas Bappeda sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan serta penelitian

dan pengembangan maka Bappeda berkontribusi dalam pencapaian misi ke-2, yaitu “NTB Bersih

dan Melayani” melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan

berdedikasi. Penjabaran visi ini ke dalam misi pembangunan daerah, sasaran dan program terlihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Program Unggulan pada Bappeda Provinsi NTB

sesuai RPJMD Provinsi NTB 2019-2023

No Misi Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Program Unggulan

1 “NTB Bersih dan

Melayani” melalui

transformasi birokrasi

yang berintegritas,

berkinerja tinggi,

bersih dari KKN dan

berdedikasi.

Terwujudnya

pemerintahan

yang bersih,

bebas KKN dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

perencanaan dan

penganggaran

Tingkat

konsistensi antar

dokumen

perencanaan

(%)

1. eNTeBe Plan 2. Research Based

Policy 3. NTB Satu Data, NTB

Satu Peta 4. NTB SDGs Center

Dalam pelaksanaan visi, misi serta program kepala daerah terpilih, Bappeda Provinsi NTB

memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselarasan program dan kegiatan tahun 2019-2023 dalam

Renstra dan Renja organisasi perangkat daerah. Bappeda Provinsi NTB perlu mengkoordinasikan

perencanaan bidang ekonomi, sosial, wilayah dan pengembangan infrastruktur serta menjamin

bahwa penelitian dan pengembangan daerah dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah

dapat berjalan dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan, sinkronisasi,


harmonisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan daerah.

Berdasarkan tabel 2.1, tujuan yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019-

2023 adalah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan”. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan program pembangunan

2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan

Adapun rincian tujuan, sasaran, program dan indikator program dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi NTB

Tujuan Indikator

Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran Program

Indikator

Program Sat.

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran

Pada Tahun

2019 2020 2021 2022 2023

Meningkatnya

kualitas

perencanaan

Tingkat

konsistensi

dan

keselarasan

perencanaan

pembangunan

% 100 100 100 100 100

Meningkatnya

konsistensi

dan

keselarasan

perencanaan

pembangunan

Tingkat

konsistensi

dan

keselarasan

perencanaan

pembangunan

% 100 100 100 100 100

Program

Pengembangan

Data/Informasi

Cakupan data/

informasi

pembangunan

tersedia

% 100 100 100 100 100

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase

keselarasan

program pada

RKPD dengan

RPJMD

% 100 100 100 100 100

Program

Perencanaan

Tata Ruang

Persentase

keselarasan

program

perencanaan

wilayah dan

pembangunan

% 100

Program

Perencanaan

Wilayah

Persentase

keselarasan

program

perencanaan

wilayah dan

pembangunan

% 0 100 100 100 100

Program

Perencanaan

Prasarana

Wilayah dan

Sumber Daya

Alam

Persentase

keselarasan

program pada

RKPD dengan

Renja OPD

bidang

prasarana

wilayah dan

sumber daya

% 100 100 100 100 100


Tujuan Indikator

Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran Program

Indikator

Program Sat.

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran

Pada Tahun

2019 2020 2021 2022 2023

alam

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Persentase

keselarasan

program pada

RKPD dengan

Renja OPD

bidang ekonomi

% 100 100 100 100 100

Program

Perencanaan

Sosial dan

Budaya

Persentase

keselarasan

program pada

RKPD dengan

Renja OPD

bidang sosial

budaya

% 100 100 100 100 100

Meningkatnya

pemanfaatan

hasil

penelitian

dalam

pembangunan

Persentase

kemanfaatan

hasil

kelitbangan

% 18 21 24 27 27

Program

Penelitian dan

Pengembangan

Persentase

pemanfaatan

hasil

kelitbangan

% 18 21 24 27 30

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) Bappeda Provinsi NTB yang ditetapkan dalam Renstra

Bappeda Provinsi NTB ada 2 (dua) yaitu : (1) Tingkat konsistensi dan keselarasan perencanaan

program pembangunan, dan (2) Persentase kemanfaatan hasil kelitbangan, yang keduanya

merupakan tugas dan fungsi utama Bappeda Provinsi NTB dalam mendukung meningkatnya kualitas

perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Adapun penjelasan dari indikator kinerja utama

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi NTB

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Penjelasan

(Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data,

Alasan)

1 Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan program pembangunan

Tingkat konsistensi dan keselarasan perencanaan program pembangunan

Formulasi penghitungan : 1. Konsistensi sasaran dan

indikator program adalah sasaran dan indikator program pada RKPD yang sesuai dengan sasaran dan indikator program RPJMD dibagi sasaran dan indikator program pada RPJMD dikali 100%

2. Keselarasan indikator program adalah indikator program dalam RKPD yang sesuai dengan indikator program dalam RKP dibagi indikator program pada RKP dikali 100%

3. Keselarasan target adalah target pada RKPD yang sesuai dengan RKP dibagi target pada RKP dikali 100%

Alasan : Untuk mendorong tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas

2 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan

Persentase kemanfaatan hasil kelitbangan

Formulasi penghitungan : 1. Jumlah hasil penelitian yang

dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah dibagi dengan jumlah seluruh hasil penelitian dikali 100%

Alasan : Untuk mendorong peningkatan kualitas hasil penelitian

2.3 Perjanjian Kinerja 2019

Untuk mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara Gubernur sebagai pemberi amanah

dan pimpinan perangkat daerah sebagai penerima amanah atas kinerja tertentu berdasarkan tugas,

fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia maka dibuat perjanjian kinerja. Perjanjian

kinerja tersebut mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja dengan memperhatikan dokumen

pelaksanaan, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (SAKIP).


Perjanjian kinerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 mengacu pada Renstra Bappeda

Provinsi NTB Tahun 2019-2023, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 serta perubahannya. Adapun

perjanjian kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan program pembangunan

Tingkat konsistensi dan keselarasan perencanaan program pembangunan

100 %

2 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan

Persentase kemanfaatan hasil kelitbangan

18 %

Untuk mencapai indikator kinerja dalam perjanjian kinerja diatas, Bappeda Provinsi NTB

telah melaksanakan 7 program prioritas dengan 40 kegiatan dan total anggaran sebesar

Rp20.152.263.705,- Selain program dan kegiatan strategis tersebut, Bappeda juga melaksanakan

kegiatan rutin yang bersifat menunjang untuk pencapaian indikator kinerja yang terdiri dari 5 program

dengan 19 kegiatan dan total anggaran sebesar Rp.8.758.628.295,-, sehingga total anggaran

Bappeda Provinsi NTB tahun 2019 sebesar Rp 28.910.892.000,- untuk membiayai 12 program

dengan 59 kegiatan.

Setiap indikator kinerja pada sasaran strategis diatas didukung oleh beberapa program

dan kegiatan, Adapun program-program strategis yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran

strategis tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan program

pembangunan didukung oleh program sebagai berikut :

Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan Pengumpulan, Updating dan

Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Pengembangan Partisipasi

Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik, Penetappan

RPJMD, Penyusunan Rancangan RKPD, Penyelenggaraan musrenbang RKPD,

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ), Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Penyusunan Rancangan

KUA dan PPAS, Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dokumen Perencanaan,

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penyelarasan

Dokumen RPJMD Provinsi NTB, Penyusunan Perencanaan Program Penanggulangan

Kemiskinan, Penyelarasan Strategi Pencapaian Target dan Indikator SDGs serta kegiatan

Penguatan Kompetensi Aparatur Perencana.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan Penyusunan Masterplan

Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah, Sosialisasi


Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang

Investasi dan Keuangan, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Perindustrian,

Perdagangan dan Pariwisata, serta kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Pangan dan

Pertanian

Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan

Bidang Pemerintahan, Perencanaan Pembangunan Sosial Sub Bidang Sosial,

Ketenagakerjaan dan Kependudukan, Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi, dan

kegiatan Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan kegiatan

Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah, Sinkronisasi dan Pengendalian

Pengelolaan Irigasi Partisipatif, Optimalisasi Perencanaan pengembangan dan Pemanfaatan

Sumberdaya Alam, Perencanaan Pengembangan Geopark dan Perencanaan Pengelolaan

Kemaritiman.

Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan Penyusunan Rencana Wilayah,

Sinkronisasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan Wilayah serta kegiatan

Pemantapan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

b. Sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan

didukung oleh program-program sebagai berikut :

Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan Penyusunan Data Spasial.

Program Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Ekonomi dan Wilayah, Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya, Penelitian dan

Pengembangan Informasi Geospasial, Peningkatan Peran Serta Dewan Riset Daerah Dalam

Perencanaan Pembangunan serta kegiatan Publikasi Penelitian Unggulan.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bappeda Provinsi NTB berupaya untuk menggambarkan pencapaian target dari Renstra

2019-2023 serta Rencana Kerja 2019 melalui penyajian laporan kinerja, dengan terlebih dahulu

melakukan penilaian kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Lapopran Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan

kinerja yang diharapkan serta melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya

dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Capaian indikator kinerja utama

(IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan

capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja strategis.

Semua upaya yang dilakukan Bappeda Provinsi NTB tersebut dalam rangka penerapan

akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program

dan kegiatan yang diamanatkan dalam rangka pencapaian misi organisasi. Pertangguungjawaban

tersebut dilakukan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik.

3.1 Capaian Kinerja Bappeda Provinsi NTB

Tahun 2019 merupakan tahun pertama penerapan Renstra Bappeda Provinsi NTB 2019-

2023, dan telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu tingkat konsistensi dan

keselarasan perencanaan program pembangunan dan persentase kemanfaatan hasil kelitbangan.

Untuk mencapai target IKU tersebut maka Bappeda Provinsi NTB harus mencapai 7 (tujuh) indikator

program prioritas dengan 40 (empat puluh) indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra

Bappeda Provinsi NTB. Kedua IKU Bappeda Provinsi NTB tersebut merupakan indikator kinerja

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja utama

Bappeda Provinsi NTB tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi NTB

No. Indikator Kinerja Utama Satuan

Tahun 2019

Target Realisasi Capaian Kinerja

(%)

1. Tingkat konsistensi dan keselarasan perencanaan program pembangunan

% 100 95,09 95,09

2. Persentase kemanfaatan hasil kelitbangan

% 18 18 100

Sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan

program pembangunan dengan indikator kinerja tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan

realisasinya mencapai 95,09% dari target 100%, artinya jumlah program yang tertuang dalam RKPD

Tahun 2019 tidak sama dengan jumlah program yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun


2019-2023. Jumlah program pada RKPD sebanyak 213 program, sementara program pada RPJMD

sebanyak 224 program. Beberapa program yang ada dalam RKPD namun tidak ada dalam RPJMD

adalah Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Pengembangan dan

Penguatan Klaster Berbasis OVOP (One Village One Product), Program Peningkatan Kompetensi

SDM Daerah, Program Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan, Program Peningkatan Pengelolaan

Rumah Kemasan, Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga, Program

Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana, Program Tanggap Darurat Bencana.

Ketidaksamaan antara jumlah program dalam RKPD dengan RPJMD tidak berarti bahwa masing-

masing bidang di Bappeda Provinsi NTB tidak mengawal program yang dilaksanakan oleh perangkat

daerah lingkup provinsi, namun lebih disebabkan karena tahun 2019 merupakan tahun awal dari

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, dimana ada beberapa program perangkat daerah yang

mengalami penyesuaian terutama untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Bahkan salah satu upaya yang dilakukan Bappeda Provinsi NTB untuk menjamin keselarasan

program dan kegiatan mulai RPJMD, Renstra, Renja hingga RKA, adalah dengan memanfaatan dan

menerapkan perencanaan berbasis elektronik melalui aplikasi online https://e-planning.ntbprov.go.id/.

Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam

pembangunan dengan indikator kinerja persentase kemanfaatan hasil kelitbangan realisasinya

mencapai 18% sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun kajian penelitian dan pengembangan

yang dihasilkan di tahun 2019 adalah : Peta Spasial 100 Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

di Provinsi NTB dan Perencanaan Tahun 2020, Peta Desa Pilot Project Penanggulangan Kemiskinan

di Provinsi NTB Tahun 2019, Peta Spasial Pengembangan Bumdes per Kabupaten di Provinsi NTB,

Peta Tematik Desa/Kelurahan Tangguh Bencana se-NTB, Peta Tematik Sekolah Aman Bencana di

Provinsi NTB, Peta Tematik Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penangulangan Bencana di

Provinsi NTB, Peta Lokasi 13 Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 di

Provinsi NTB, Analisis dan Potensi Strategis Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Pulau

Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, Kajian Pembagian Tata Ruang Berdasarkan Kearifan

Lokal Masyarakat Adat Bayan, Kajian Tata Kelola Jejaring Kelembagaan Lokal Dalam Mendukung

Pencapaian SDGs, Kajian Anggaran Responsif Gender : Studi Kebijakan dan Implementasi

Anggaran Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2018-2019 Bagi Pemberdayaan Perempuan, serta kajian

Penggunaan Sinbiotik dan Teknologi Bioflock pada Budidaya Udang Vaname Model Kolam Terpal.

Tercapainya target tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi NTB

dalam menjaring isu dan permasalahan pembangunan berdasarkan hasil koordinasi dengan

perangkat daerah serta melakukan pertemuan yang intensif dengan Dewan Riset Daerah yang

beranggotakan para akademisi. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar dalam

penyusunan penelitian dan kajian yang hasilnya digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam

pengambilan kebijakan daerah.

https://e-planning.ntbprov.go.id/


Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian indikator

kinerja utama Bappeda Provinsi NTB tahun 2019 sangat baik, dimana dari dua indikator kinerja

utama yang ditetapkan satu indikator tidak mencapai target dan satu indikator mencapai target. Hal

ini tidak terlepas dari upaya Bappeda Provinsi NTB untuk terus melakukan perubahan kearah yang

lebih baik, salah satunya dengan menggunakan aplikasi online https://e-planning.ntbprov.go.id/ untuk

menyusun rencana program dan kegiatan mulai dari RPJMD, RKPD, Renstra, Renja hingga RKA.

Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan, walaupun tidak sesuai

target dikarenakan tahun 2019 merupakan masa transisi dari RPJMD 2019-2023. Sementara itu,

untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan di Provinsi NTB melalui penerapan

research base policy, Bappeda berupaya mengoptimalkan koordinasi dengan perangkat daerah dan

Dewan Riset Daerah untuk menjaring isu dan permasalahan pembangunan sebagai dasar dalam

penyusunan kajian penelitian dan pengembangan.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Bappeda Provinsi NTB telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi NTB 2019-

2023. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan 7 program prioritas dengan 40

kegiatan di tahun 2019, dimana 6 program prioritas dengan 34 kegiatan untuk mendukung

pencapaian sasaran strategis 1, sementara 2 program prioritas dengan 6 kegiatan untuk mendukung

pencapaian sasaran strategis 2. Adapun capaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian

Kinerja Bappeda Provinsi NTB tahun 2019 adalah sebagai berikut

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi NTB

Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

1. Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan program pembangunan

Tingkat konsistensi dan

keselarasan perencanaan

program pembangunan

100 % 95,09 %

2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan

Persentase kemanfaatan

hasil kelitbangan

18% 18%

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Konsistensi dan Keselarasan Perencanaan Program

Pembangunan

Capaian sasaran strategis meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan

program pembangunan dengan indikator tingkat konsistensi dan keselarasan perencanaan program

pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

https://e-planning.ntbprov.go.id/


Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Konsistensi dan Keselarasan Perencanaan Program Pembangunan Tahun 2019

No Indikator Kinerja

Perjanjian Kinerja RPJMD Prov. NTB

2018 2019 2019-2023

Target Real. Target Real. Target Real.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Tingkat konsistensi dan keselarasan perencanaan program pembangunan

100 % 100 % 100 % 95,09 % 100 % 95,09 %

Tingkat konsistensi dan keselarasan perencanaan program pembangunan merupakan

indikator dalam perjanjian kinerja tahun 2018 maupun tahun 2019. Indikator tersebut tidak mengalami

perubahan walaupun RPJMD Provinsi NTB mengalami transisi, dimana tahun 2018 merupakan

tahun terakhir dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, sementara tahun 2019 merupakan tahun

pertama dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja,

realisasi indikator tersebut pada tahun 2018 mencapai 100% sementara di tahun 2019 realisasinya

mencapai 95,09%. Realisasi yang mencapai target pada tahun 2018 tidak terlepas dari berbagai

upaya yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi NTB, khususnya dalam menjaga konsistensi

program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, Renstra, Renja hingga RKA

melalui penerapan aplikasi e-planning yang telah diterapkan sejak tahun 2017. Aplikasi e-planning

tersebut secara bertahap dikembangkan hingga dapat diintegrasikan dengan aplikasi penganggaran.

Pada tahun 2019, seiring dengan berlakunya RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dimana ada

penyesuaian beberapa program dan kegiatan pada perangkat daerah Provinsi NTB mengakibatkan

aplikasi e-planning harus disesuaikan dengan RPJMD tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk proses

penyesuaian dan pengembangan aplikasi tersebut berdekatan dengan proses penginputan program

dan kegiatan dalam e-RPJMD, e-Renstra, e-RKPD dan e-Renja yang merupakan bagian dari aplikasi

e-planning. Hal inilah yang mengakibatkan ada ketidaksesuaian antara program dan kegiatan dalam

RPJMD dengan RKPD.

Untuk menjaga tingkat konsistensi dan keselarasan perencanaan program pembangunan,

Bappeda Provinsi NTB melakukan berbagai upaya, seperti :

1. Mengawal penyusunan program dan kegiatan

Upaya untuk mengawal program dan kegiatan agar sesuai dan mencapai target yang

diinginkan dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, Bappeda melaksanakan serangkaian

kegiatan sebelum Musrenbang Provinsi NTB, yaitu : (a) Rapat Pimpinan Daerah dengan

mengundang Bupati dan Walikota, unsur kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi dan

perangkat daerah kabupaten/kota dengan tujuan penajaman program/kegiatan untuk menjamin

sinergitas, sinkronisasi dan keberlanjutan program-program pembangunan antara pemerintah,

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam forum tersebut disampaikan


beberapa permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh kabupaten/kota serta berbagai

kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga di Provinsi NTB. Hasil pertemuan

tersebut akan ditindaklanjuti dengan usulan program/kegiatan yang akan diusulkan dalam Forum

SKPD; (b) Forum Perangkat Daerah yang bertujuan mempertajam output rancangan awal RKPD

dan menyelaraskan program kegiatan perangkat daerah dalam rangka mendukung prioritas

daerah, keluarannya adalah program kegiatan yang di entry pada aplikasi e-planning; (c) Pra

Rapat Koordinasi Teknis yang bertujuan menyusun bahan/usulan program kegiatan dalam Rapat

Koordinasi Teknis yang anggarannya bersumber dari APBN; (d) Forum Konsultasi Publik

bertujuan untuk menyusun bahan/usulan program kegiatan yang pendanaannya bersumber dari

non-APBD.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan

tersebut dilaksanakan dilanjutkan

dengan Musrenbang Provinsi, dimana

pada kegiatan tersebut disepakati

permasalahan pembangunan daerah,

prioritas pembangunan daerah dan arah

kebijakan kabupaten/kota lingkup

Provinsi NTB.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, Bappeda berupaya untuk

menyebarluaskan informasi dan data perencanaan pembangunan berbasis web melalui website

Bappeda.

2. Menyusun dokumen perencanaan

Bappeda Provinsi NTB berupaya agar pelaksanaan program kegiatan oleh perangkat

daerah lebih fokus dengan didukung oleh dokumen perencanaan dan pendanaan yang

memadai. Selain itu, Bappeda juga berupaya untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang

Gambar 3.2 Tampilan Website Bappeda Provinsi NTB

Gambar 3.1 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi NTB 2019


menjadi acuan dan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah

provinsi serta melakukan koordinasi demi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Dokumen-dokumen yang dihasilkan tersebut antara lain :

a. Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur

(PWPI)

Dokumen perencanaan Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur yang

dihasilkan antara lain : (1) Database infrastruktur strategis berbasis sistem informasi

geografis (SIG) yang didalamnya memuat informasi terkait jalan dan saluran irigasi yang

meliputi panjang, kondisi dan tahun rehab yang menjadi dasar dalam perencanaan

pembangunan jalan dan saluran irigasi; (2) dokumen evaluasi DAK infrastruktur yang

memuat hasil pelaksanaan DAK di Provinsi NTB; (3) dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis

dan Kelembagaan (PSETK) untuk 5 (lima) daerah irigasi (DI) kewenangan provinsi yaitu DI

Ncanga Kai, DI Daha I dan II, DI Kadindi, DI Parung dan DI Tojang Kompleks yang

seluruhnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi; (4) dokumen

revisi Rencana Tata Ruanng Wilayah (RTRW) Provinsi NTB yang meliputi materi teknis

(Buku Fakta Analisa dan Rencana), Rancangan Perda Revisi RTRW dan album peta; (5)

dokumen sinkronisasi antara program/kegiatan yan tertuang dalam RTRW Provinsi NTB

dengan program/kegiatan yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD; (6) dokumen updating

daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem sebagai baseline

indikator penyelenggaraan penataan ruang daerah; (7) dokumen pendukung Geopark

Rinjani dan Geopark Tambora (pengembangan Desa Geo Wisata Tanak Beak, DED Geosite

Tanak Beak, ebsiite Rinjani Lombok UGG, Dossier Tambora menuju UGG, website

Tambora) serta pelaksanaan APGN 2019 (prosiding, leaflet, booklet); (8) dokumen

percepatan pengembangan kawasan strategis Samota yang menjadi dasar pengembangan

kawasan Samota (masterplan, buku RZWP3K, roadmap); (9) dokumen Laporan Emisi Gas

Rumah Kaca kaca yang meliputi sektor pertanian, kehutanan, energi dan pengelolaan

limbah; (10) dokumen dan Peraturan Gubernur RAD Adaptasi Perubahan Iklim; (11)

dokumen PPMU IPDMIP yang memuat pelaksanaan kegiatan IPDMIP seperti pelatihan TPM

dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi partisipatif..

Dokumen-dokumen tersebut dihasilkan dari serangkaian proses, kegiatan serta koordinasi

antara Bidang PWPI dengan perangkat daerah maupun pihak terkait lainnya. Namun dalam

penyusunan dokumen tersebut ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi seperti :

(1) beberapa kabupaten/kota yang tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan DAK

infrastruktur; (2) mundurnya persetujuan substansi revisi RTRW oleh Kementerian ATR/BPN

karena keterbatasan anggaran untuk melakukan pembahasan lintas sektor; (3) mundurnya

pembahasan Ranperda Revisi RTRW yang semula dijadwalkan masa siding I DPRD

(Februari 2020) menjadi masa siding II (Juni 2020).


Berbagai permasalahan tersebut diupayakan untuk segera diatas agar tidak mengganggu

kinerja Bappeda Provinsi NTB, khususnya Bidang PWPI. Adapun upaya yang dilakukan

untuk mengatasi hal tersebut adalah : (1) bersurat ke kabupaten/kota untuk segera

melaporkan hasil pelaksanaan DAK infrastruktur; (2) menganggarkan kegiatan untuk

penyelesaian revisi RTRW di tahun 2020.

b. Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Ekonomi

Dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Ekonomi yang dihasilkan antara lain : (1)

dokumen Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang meliputi dokumen

pelaksanaan kegiatan DBHCHT Provinsi NTB semester II TA. 2018, dokumen pelaksanaan

DBHCHT semester I TA. 2019, dan dokumen pelaksanaan rekonsiliasi DBHCHT, yang

digunakan sebagai dasar perencanaan untuk kegiatan yang dibiayai oleh dana DBHCHT di

tahun selanjutnya; (2) dokumen laporan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang

berisi dampak pembangunan dan pengembangan KEK; (3) dokumen Rencana Aksi Daerah

Sustainable Development Goals (RAD SDGs) semester I dan II yang disusun berisi database

dan tahapan pencapaian target indikator oleh masing-masing OPD yang harus diselaraskan

dengan program dan kegiatannya; (4) dokumen data potensi investasi beserta infrastruktur

penunjang; (5) dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(LP2KD) yang meliputi LP2KD Semester I dan II, dokumen strategi penanggulangan

kemiskinan daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023, dokumen pelaksanaan kegiatan bimtek

penajaman analisis belanja publik penanggulangan kemiskinan. Dokumen Laporan

Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) berisi progres pelaksanaan

program pengentasan kemiskinan yang telah disepakati antara Wakil Gubernur dengan

Wakil Bupati/Walikota, yang terdiri dari 13 (tiga belas) program yaitu Pengembangan

Bumdes, Peningkatan Jamban Keluarga, Pengembangan Rumah Layak Huni,

Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Kawasan Rumah Pangan Lestari

(KRPL), Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah, Pengembangan Sarana Air bersih,

Pengembangan Desa Wisata, Pengembangan Pertanian Konservasi, Sambungan Listrik

Murah dan Hemat, Desa Berdaya, Motorisasi Nelayan/Budidaya Udang Vaname dan

Ketahanan Keluarga Berbasis Pendidikan, Kesehatan dan Revitalisasi Posyandu. Program

kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

menurunkan angka kemiskinan di Provinsi NTB.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi bahan untuk penyusunan dokumen tersebut

ditemui beberapa permasalahan, seperti : (1) keterlambatan beberapa kabupaten/kota dan

perangkat daerah provinsi dalam melaporkan perkembangan pelaksanaan DBHCHT yang

berdampak pada keterlambatan transfer dana DBHCHT; (2) belum adanya regulasi terkait

arah prioritas proporsi pemanfaatan DBHCHT bagi peningkatan kualitas hasil tembau; (3)

belum dilibatkannya pihak akademisi, BPD Kabupaten Lombok Tengah dan administrator


KEK dalam menganalisa dampak pembangunan KEK dan memudahkan koordinasi; (4)

belum adanya data capaian indikator SDGs yang dirilis oleh BPS; (5) lambannya perangkat

daerah, lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melakukan input

capaian indikator SDGs yang ada pada masing-masing ke dalam format capaian Rencana

Aksi SDGs; (6) belum adanya RDTR yang menjadi acuan investor untuk melakukan investasi

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; (7) belum divalidasinya

beberapa data sasaran penduduk miskin yang ada dalam BDT (Basis Data Terpadu).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Bappeda Provinsi NTB telah mengambil

langkah-langkah sebagai berikut : (1) bersurat kepada kabupaten/kota dan perangkat daerah

yang terlambat mengirimkan laporan; (2) melakukan koordinasi dengan Kementerian

Keuangan terkait prioritas pemanfaatan DBHCHT; (3) melibatkan pihak akademisi, BPD

Kabupaten Lombok Tengah dan administrator KEK dalam penyusunan laporan KEK

Mandalika di tahun 2020; (4) meningkatkan koordinasi dengan BPS, perangkat daerah

lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terkait capaian

pelaksanaan indikator SDGs; (5) membangun mekanisme monitoring dan evaluasi serta

validasi data sasaran penduduk miskin dan pengukuran capaian penurunan angka

kemiskinan secara berjenjang dari level desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan

provinsi.

c. Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Sosial Budaya

Dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Sosial Budaya yang dihasilkan antara lain: (1)

laporan Aksi Daerah Pencegahan Korupsi (AD PK) dan laporan RAN HAM triwulan I, II, III

dan IV; (2) dokumen rancangan Peraturan Gubernur dan Pembentukan Tim Koordinasi

Generasi Emas NTB dan laporan pelaksanaan GEN (persiapan pelaksanaan kelas PARANA

2020, training of trainer Kelas Remaja, rakortek advokasi anggaran oleh kabupaten/kota

dalam pelaksanaan pendampingan/mentoring kelas PARANA) yang bertujuan untuk

membangun generasi muda NTB yang sehat fisik, mental spiritual dan terbebas dari

penyalahgunaan narkoba melalui dukungan tumbuh kembang anak yang optimal secara aktif

dengan membantu petugas kesehatan dan tenaga pendidik menyediakan semua layanan

yang dibutuhkan dari awal kehamilan sampai kelahiran hingga usia anak memasuki umur 5

tahun ; (3) dokumen rancangan RAD Pangan dan Gizi Tahun 2019-2023; (4) laporan

evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kesehatan yang bertujuan

untuk menyelaraskan program prioritas nasional dan daerah bidang pendidikan dan

kesehatan; (5) laporan pelaksanaan pendampingan Pokja AMPL; (6) laporan pelaksanaan

rakor, seperti rakor program/kegiatan kementerian urusan pemerintahan dan politik, rakor

evaluasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), rakor sinergitas akselerasi percepatan

TPT.


Sebagaimana bidang lainnya yang ada di Bappeda Provinsi NTB, dalam pelaksanaan

kegiatan yang menjadi bahan dalam penyusunan dokumen oleh Bidang Sosial Budaya ada

beberapa permasalahan yang dihadapi, seperti : (1) keterlambatan satu kabupaten dalam

pelaporan RAN HAM; (2) keterlambatan pengiriman progress kegiatan dari pendampingan

Pokja AMPL dan KOordinator GEN Kabupaten/Kota sehingga menghambat proses

pengolahan dan pemanfaatan; (3) keterlambatan aksi pelaksanaan konvergensi pencegahan

dan penurunan stunting kabupaten karena belum adanya regulasi dan kelengkapan data

dasar prevalensi stunting.

Adapun langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalah tersebut adalah: (1)

berkoordinasi dengan kabupaten terkait penyampaian data RAN HAM; (2) memperkuat

koordinasi antara provinsi, kabupaten/kota dan mitra non pemerintah melalui penguatan

peran Pokja AMPL dan Tim Koordinasi GEN Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pokja

lainnya bidang pendidikan dan kesehatan; (3) penguatan dan percepatan kinerja

kabupaten/kota dalam pengentasan kemiskinan terutama dalam penyediaan data realtime

stunting, penyusunan rencana kegiatan berdasarkan analissi situasi, penyusunan

kewenangan desa dalam pengentasan stunting, khususnya penyediaan menu-menu

pengentasan stunting untuk akses desa dalam pengalokasian anggaran.

pemutakhiran draft RAD Pangaan dan Gizi Provinsi NTB sesuai dengan RPJMD.

3. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Setelah mengawal penyusunan program dan kegiatan serta menyusun dokumen

perencanaan yang menjadi acuan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan oleh

perangkat daerah provinsi, Bappeda Provinsi NTB melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan. Evaluasi tersebut dilakukan per triwulan maupun per semester dimana

hasilnya digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan termasuk penganggaran mengingat

posisi Bappeda sebagai bagian dari Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD). Hasil evaluasi

tersebut menjadi acuan bagi perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan, terutama menyangkut

upaya-upaya dan inovasi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di

masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator kinerja

daerah dalam RPJMD. Kegiatan evaluasi yang dilakukan meliputi : evaluasi Renstra, Renja dan

RKPD perangkat daerah, evaluasi program prioritas dan capaian indikator RPJMD, serta

evaluasi program dan kegiatan APBN (dekonsentrasi, tuugas pembantuan dan urusan bersama).

Program yang mendukung pencapaian indikator tingkat konsistensi dan keselarasan

perencanaan program pembangunan meliputi : (a) Program Pengembangan Data/Informasi dengan

kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan

Kegiatan, dimana pagu anggarannya sebesar Rp 556.991.200,- dengan realisasi Rp 482.578.245,-;

(b) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Pengembangan Partisipasi

Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik, Penetappan RPJMD,


Penyusunan Rancangan RKPD, Penyelenggaraan musrenbang RKPD, Penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah, Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Monitoring

Evaluasi dan Pelaporan, Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Evaluasi Dokumen Perencanaan, Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB, Penyusunan Perencanaan

Program Penanggulangan Kemiskinan, Penyelarasan Strategi Pencapaian Target dan Indikator

SDGs serta kegiatan Penguatan Kompetensi Aparatur Perencana, dimana pagu anggarannya

sebesar Rp 5.486.696.705,- dan realisasinya mencapai Rp 5.130.534.422,-; (c) Program

Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan Penyusunan Masterplan Perencanaan

Pembangunan Ekonomi, Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah, Sosialisasi Ketentuan di Bidang

Cukai dan DBHCHT, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Investasi dan Keuangan,

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata, serta

kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Pangan dan Pertanian, dimana pagu anggarannya

sebesar Rp1.660.408.200,- dan realisasinya mencapai Rp 1.473.889.423,-; (d) Program

Perencanaan Sosial dan Budaya dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang

Pemerintahan, Perencanaan Pembangunan Sosial Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan

Kependudukan, Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi, dan kegiatan Perencanaan

Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan, dimana pagu anggarannya sebesar Rp

2.536.255.700,- dan realisasinya mencapai Rp 1.854.041.834,-; (e) Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang

Prasarana Wilayah, Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif, Optimalisasi

Perencanaan pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam, Perencanaan Pengembangan

Geopark dan Perencanaan Pengelolaan Kemaritiman, dimana pagu anggarannya sebesar

Rp6.862.641.600,- dan realisasinya mencapai Rp 5.933.034.424,-; (f) Program Perencanaan Tata

Ruang dengan kegiatan Penyusunan Rencana Wilayah, Sinkronisasi Kebijakan Penataan Ruang dan

Pembangunan Wilayah serta kegiatan Pemantapan Penyelenggaraan Penataan Ruang, dimana

pagu anggarannya sebesar Rp 595.912.100,- dan realisasinya mencapai Rp540.404.635,-.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian Dalam Pembangunan

Capaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam

pembangunan dengan indikator persentase kemanfaatan hasil kelitbangan dapat dilihat pada tabel

berikut :


Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian Dalam Pembangunan Tahun 2019

No Indikator Kinerja

Perjanjian Kinerja RPJMD Prov. NTB

2018 2019 2019-2023

Target Real. Target Real. Target Real.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Persentase kemanfaatan hasil kelitbangan

- - 18 % 18 % 18 % 18 %

Persentase kemanfaatan hasil kelitbangan merupakan indikator baru yang diturunkan dari

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan tidak ada pada RPJMD sebelumnya. Indikator ini

menggambarkan kinerja yang ingin dicapai dari salah satu pelaksanaan fungsi Bappeda Provinsi

NTB dalam menunjang urusan dibidang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan hasil

pengukuran kinerja, realisasi indikator tersebut mencapai 18% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tercapainya target tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Bappeda Provinsi NTB untuk

menerapkan research base policy, dimana hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan

digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah. Adapun untuk menyusun

daftar penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan maka Bappeda Provinsi NTB

melakukan beberapa cara, yaitu: (1) melalui penjaringan isu-isu dan permasalahan pembangunan

dari hasil koordinasi dengan kepala daerah, perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota,

pemangku kepentingan lainnya; (2) memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai umpan

balik untuk melaksanakan penelitian; serta (3) hasil pertemuan dengan Dewan Riset Daerah Provinsi

NTB. Dari ketiga cara tersebut, diketahui bahwa kajian penelitian dan pengembangan yang akan

dilaksanakan lebih difokuskan pada kajian yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk upaya

pengentasan kemiskinan maupun upaya rekonsiliasi pasca gempa bumi yang terjadi di tahun 2018.

Hasil kajian yang digunakan sebagai bahan untuk pengentasan kemiskinan adalah Peta Spasial 100

Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi NTB dan Perencanaan Tahun 2020, Peta

Desa Pilot Project Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi NTB Tahun 2019, Peta Spasial

Pengembangan Bumdes per Kabupaten di Provinsi NTB, Peta Lokasi 13 Program Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 di Provinsi NTB, Analisis dan Potensi Strategis

Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten

Sumbawa, Kajian Tata Kelola Jejaring Kelembagaan Lokal Dalam Mendukung Pencapaian SDGs,

Kajian Anggaran Responsif Gender : Studi Kebijakan dan Implementasi Anggaran Pemerintah

Provinsi NTB Tahun 2018-2019 Bagi Pemberdayaan Perempuan, serta kajian Penggunaan Sinbiotik

dan Teknologi Bioflock pada Budidaya Udang Vaname Model Kolam Terpal. Sementara hasil kajian

yang dimanfaatkan untuk upaya rekonsiliasi pasca gempa bumi adalah Peta Tematik

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana se-NTB, Peta Tematik Sekolah Aman Bencana di Provinsi NTB,


Peta Tematik Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penangulangan Bencana di Provinsi NTB

dan Kajian Pembagian Tata Ruang Berdasarkan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Bayan.

Program yang mendukung pencapaian indikator persentase kemanfaatan hasil

kellitbangan meliputi : (a) Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan Penyusunan

Data Spasial, dimana pagu anggarannya sebesar Rp 105.829.500,- dengan realisasi Rp89.407.266,-

; (b) Program Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Ekonomi dan Wilayah, Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan

Informasi Geospasial, Peningkatan Peran Serta Dewan Riset Daerah Dalam Perencanaan

Pembangunan serta kegiatan Publikasi Penelitian Unggulan, dimana pagu anggarannya sebesar Rp

2.347.528.700,- dengan realisasi 1.807.465.278,-.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 untuk pelaksanaan 7 program prioritas dengan 40 kegiatan dalam

rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai oleh Bappeda Provinsi NTB dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2019 telah dianggarkan dana APBD sebesar Rp 21.735.813.706,- dan anggaran

tersebut mengalami penurunan pada saat perubahan anggaran menjadi Rp. 20.152.263.705,- yang

diakibatkan oleh bertambahnya volume beberapa kegiatan. Realisasi keuangan untuk 7 program

prioritas dengan 40 kegiatan tersebut sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar

Rp17.311.755.527,-. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian

target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi NTB pada tahun 2019 dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi NTB

Tahun 2019

Kegiatan

Anggaran 2019 Murni

Anggaran 2019 Perubahan

Realisasi Sisa Anggaran

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan %

Fisik (%)

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Konsistensi dan Keselarasan Perencanaan Program Pembangunan

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

591,641,200.00 556,991,200.00 482,578,245.00 86.64 100.00 74,412,955.00

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

318,750,306.00 318,750,306.00 297,314,920.00 93.28 100.00 21,435,386.00

Penetapan RPJMD 377,351,000.00 421,351,000.00 411,776,916.00 97.73 100.00 9,574,084.00

Penyusunan rancangan RKPD

295,300,000.00 290,300,000.00 282,712,555.00 97.39 100.00 7,587,445.00

Penyelenggaraan 968,980,000.00 948,980,000.00 945,441,800.00 99.63 100.00 3,538,200.00


Kegiatan

Anggaran 2019 Murni




Fisik (%)

musrenbang RKPD

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

43,400,000.00 43,400,000.00 42,399,900.00 97.70 100.00 1,000,100.00

Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

243,683,000.00 221,913,000.00 210,761,127.00 94.97 100.00 11,151,873.00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

435,965,000.00 469,880,000.00 442,740,392.00 94.22 100.00 27,139,608.00

Penyusunan rancangan KUA dan PPAS

213,341,000.00 213,341,000.00 205,576,463.00 96.36 100.00 7,764,537.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan

311,675,000.00 287,103,999.00 247,241,125.00 86.12 100.00 39,862,874.00

Evaluasi Dokumen Perencanaan

207,460,000.00 291,360,000.00 282,696,283.00 97.03 100.00 8,663,717.00

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

583,640,000.00 776,664,000.00 720,608,872.00 92.78 100.00 56,055,128.00

Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB

69,033,000.00 69,033,000.00 64,273,619.00 93.11 100.00 4,759,381.00

Penyusunan Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

529,219,400.00 529,219,400.00 478,157,415.00 90.35 100.00 51,061,985.00

Penyelarasan strategi pencapaian target dan indikator SDGs

337,224,000.00 305,224,000.00 271,092,400.00 88.82 100.00 34,131,600.00

Penguatan Kompetensi Aparatur Perencana

300,177,000.00 300,177,000.00 227,740,635.00 75.87 100.00 72,436,365.00

Penyusunan Masterplan Perencanaan Pembangunan Ekonom

144,516,000.00 14,895,000.00 14,894,800.00 100.00 100.00 200.00

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

78,539,000.00 7,010,000.00 7,010,000.00 100.00 100.00 0.00

Penyusunan Tabel Input Output Daerah

81,638,000.00 0 0 0.00 0 0.00

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT

800,000,000.00 800,000,000.00 687,706,884.00 85.96 100.00 112,293,116.00

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Investasi dan Keuangan

294,621,500.00 294,621,500.00 248,911,364.00 84.49 100.00 45,710,136.00

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata

322,256,500.00 301,256,500.00 288,022,970.00 95.61 100.00 13,233,530.00

Penyusunan 325,175,200.00 242,625,200.00 227,343,405.00 93.70 100.00 15,281,795.00


Kegiatan

Anggaran 2019 Murni




Fisik (%)

Perencanaan Bidang Pangan dan Pertanian

Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

204,109,700.00 186,859,700.00 165,478,500.00 88.56 100.00 21,381,200.00

Perencanan Pembangunan Sosial Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan

623,610,800.00 529,685,800.00 391,583,719.00 73.93 85.8 138,102,081.00

Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi

171,959,000.00 171,959,000.00 121,006,700.00 70.37 85.3 50,952,300.00

Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan

1,773,301,200.00 1,647,751,200.00 1,175,972,915.00 71.37 85.6 471,778,285.00

Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah

296,625,000.00 246,625,000.00 233,735,907.00 94.77 100.00 12,889,093.00

Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif

2,794,414,600.00 2,794,414,600.00 2,684,207,836.00 96.06 100.00 110,206,764.00

Optimalisasi Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam

427,038,000.00 242,778,400.00 172,531,192.00 71.07 100.00 70,247,208.00

Perencanaan Pengembangan Geopark

3,282,484,000.00 3,092,988,600.00 2,429,309,227.00 78.54 88.79 663,679,373.00

Perencanaan Pengelolaan Kemaritiman

481,985,000.00 485,835,000.00 413,250,262.00 85.06 100.00 72,584,738.00

Penyusunan Rencana Wilayah

414,040,100.00 335,490,100.00 322,938,421.00 96.26 100.00 12,551,679.00

Sinkronisasi Kebijakan Penatan Ruang dan Pembangunan Wilayah

228,122,000.00 57,122,000.00 45,627,000.00 79.88 100.00 11,495,000.00

Pemantapan Penyelenggaraan Penataan Ruang

385,444,500.00 203,300,000.00 172,239,214.00 84.72 100.00 31,060,786.00

Jumlah Sasaran Strategis 1

18,956,720,006.00 17,698,905,505.00 15,414,882,983.00 87.10 95.59 2,284,022,522.00

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian Dalam Pembangunan

Penyusunan Data Spasial

169,145,000.00 105,829,500.00 89,407,266.00 84.48 100.00 16,422,234.00

Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Wilayah

1,196,183,500.00 930,663,500.00 625,216,233.00 67.18 80.93 305,447,267.00

Penelitian dan Pengembangan Sosial

287,603,800.00 362,603,800.00 310,968,215.00 85.76 100.00 51,635,585.00


Kegiatan

Anggaran 2019 Murni




Fisik (%)

Budaya

Penelitian dan Pengembangan Informasi Geospasial

234,660,200.00 186,410,200.00 180,772,300.00 96.98 100.00 5,637,900.00

Peningkatan Peran Serta Dewan Riset Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan

332,363,600.00 308,713,600.00 206,416,830.00 66.86 100.00 102,296,770.00

Publikasi Penelitian Unggulan

559,137,600.00 559,137,600.00 484,091,700.00 86.58 100.00 75,045,900.00

Jumlah Sasaran Strategis 2

2,779,093,700.00 2,453,358,200.00 1,896,872,544.00 77.32 96.82 556,485,656.00

JUMLAH 21,735,813,706.00 20,152,263,705.00 17,311,755,527.00 85.90 96.20 2,840,508,178.00


BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi NTB Tahun

2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik

(Good Governance), sekaligus sebagai penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) sebagaimana yang diattur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014. LKjIP Bappeda

Provinsi NTB Tahun 2019 ini menggambarkan kinerja Bappeda Provinsi NTB dan evaluasi terhadap

kinerja yang telah dicapai beserta analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2019 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun

2019-2023, Bappeda Provinsi NTB menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator

kinerja dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun dalam Perjanjian Kinerja (PK). Berdasarkan

hasil evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Perjanjian Kinerja (PK)

Tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 2 (dua) indikator yang ada, 1 (satu) indikator mencapai target

dan 1 (satu) indikator lainnya masih belum mencapai target yang ditetapkan. Bappeda Provinsi NTB

telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki capaian kinerja di masa yang akan datang,

diantaranya dengan menerapkan aplikasi e-planning untuk menjaga tingkat konsistensi dan

keselarasan perencanaan program perencanaan mulai dari RPJMD, Renstra, Renja, RKPD dan

RKA. Penerapan aplikasi e-planning ini juga dimaksudkan untuk lebih memfokuskan program

kegiatan agar lebih tepat sasaran dalam pencapaian misi dan indikator kinerja daerah. Selain itu

Bappeda Provinsi NTB juga melakukan pengawalan dalam penyusunan program dan kegiatan

perangkat daerah, menyusun dokumen perencanaan yang menjadi acuan dan mendukung

pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah serta melakukan evaluasi atas

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan termasuk penganggaran

mengingat posisi Bappeda sebagai bagian dari Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD). Hasil

evaluasi juga dimanfaatkan sebagai acuan bagi perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan, terutama

menyangkut upaya-upaya dan inovasi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan di masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pencapaian

indikator kinerja daerah dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sementara terkait

kemanfaatan hasil kelitbangan, Bappeda Provinsi NTB berupaya untuk terus menerapkan research

base policy dimana hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan digunakan sebagai

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah.

Bappeda Provinsi NTB berupaya untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh

masyarakat terkait perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan melalui website

Bappeda. Keterbukaan atas informasi tersebut mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari

Komisi Informasi Provinsi NTB pada bulan November 2019.


Untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama

(IKU) maupun Perjanjian Kinerja (PK), Bappeda Provinsi NTB melaksanakan serangkaian program

dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Provinsi NTB Tahun 2019. Jumlah anggaran tersebut mencapai Rp21.735.813.706,- untuk

melaksanakan 7 program prioritas dengan 40 kegiatan. Anggaran tersebut mengalami penurunan

pada saat terjadi perubahan anggaran menjadi Rp20.152.263.705,- yang disebabkan keterbatasan

anggaran daerah. Sampai dengan akhir tahun 2019, realisasi penyerapan anggaran mencapai

Rp17.311.755.527,- atau 85,90% dengan realisasi fisik mencapai 96,20%.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, secara umum sudah mendekati sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, capaian kinerja tersebut tidak berarti sudah

sempurna sehingga upaya penerapat sistem akuntabiilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi

rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukkuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan

kinerja hingga reviu dan evaluasi kinerja harus tetap ditingkatkan.


LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA


LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN


LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA


LAMPIRAN

RENCANA AKSI


LAMPIRAN

PENGUKURAN DAN PENCAPAIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS


LAMPIRAN

LAPORAN PENDUKUNG

Documents

KATA PENGANTAR - BAPPEDA PROVINSI NTB · 2020. 3. 9. · Rencana Kinerja Tahunan 2019 Rencana Aksi Tahun 2019 Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Renstra . iii ... (IKU) dan Perjanjian