KATA PENGANTAR - bappeda.banyuwangikab.go.id · 2 telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robbi yang telah memberi

rahmat serta karunia-Nya, atas tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-

2021.

Rencana Strategis BAPPEDA KAbupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 adalah

merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Khususnya pada Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap

Kepala Perangkat Daerah wajib menyiapkan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Banyuwangi pada hakikatnya adalah

komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan

pemahaman yang bersifat incremental serta dilakukan berdasarkan sudut pandang

tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Akhir kata, semoga kita semua dapat mewujudkan segala apa yang telah

direncanakan, sebagaimana apa yang telah dicita - citakan bersama, Amin.

Banyuwangi, September 2016

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN BAANYUWANGI

Dr SUYANTO WASPO TONDO W,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197004211989031001

ii

KATA PENGANTAR ....................................................................................................................

DAFTAR ISI ...............................................................................................................................

BAB 1. PENDAHULUAN .............................................................................................................

1.1 Pendahuluan .....................................................................................................................

1.2 Landassan Hukum .............................................................................................................

1.3 Maksud dan Tujuan ...........................................................................................................

1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................................................

BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA .............................................................................

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda ......................................................................................

2.2 Sumber Daya Bappeda ......................................................................................................

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda ................................................................................................

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Bappeda ...........................................................................................................

BAB 3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI BAPPEDA ..................................................................................................

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Bappeda ..........................................................................................

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .......................................................................................

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan

Renstra Propinsi ................................................................................................................

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....................................................................................

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ..............................................................................................

BAB 4. VISI MISI KEPALA DAERAH, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAPPEDA KABUPATEN BANYUWANGI .........................................................................

4.1 Visi Misi Kepala Daerah .....................................................................................................

4.2 Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Banyuwangi .........................................................

4.2 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Banyuwangi .....................................................

BAB 5. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

BAPPEDA KABUPATEN BANYUWANGI .........................................................................

5.1 Rencana Program Bappeda Kabupaten Banyuwangi ............................................................

5.2 Kegiatan Bappeda Kabupaten Banyuwangi .........................................................................

BAB 6. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA

KABUPATEN BANYUWANGI ..........................................................................................

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Sasaran ..................................................................................

6.2 Target Indikator Kinerja Sasaran 2016-2020 .......................................................................

BAB 7. PENUTUP ......................................................................................................................

LAMPIRAN ................................................................................................................................

i

ii

1

1

2

4

5

6

6

23

25

26

30

31

32

33

36

37

40

40

42

43

45

45

45

50

50

51

53

54

1

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling

mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang

dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan

yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat,

disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan

telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya,

tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah

dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan

kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang dimaksudkan untuk

mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewenangan

yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari

pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat

lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan Kabupaten Banyuwangi selama lima tahun kedepan diarahkan

untuk mewujudkan visi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya

masyarakat Banyuwangi yang semakin sejahtera, mandiri dan berakhlak mulia melalui

peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia”, suatu pilihan yang

2

telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan

secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai

salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu

Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan

pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian

diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan

kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik

lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk

melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu

melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang

merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts),

kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada.

Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang

ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi

yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan,

peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan

diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Dengan adanya Peraturan

Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Banyuwangi, dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun

2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah

Kabupaten Banyuwangi perlu direvisi sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila;

2. Landasan Konstitusional : UUD 1945;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun

2014-2019;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

4


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2016-2021;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

25. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/ 177/ KEP/ 429.011/ 2016 tentang

Tim penyusunan rencana strategis perangkat daerah tahun 2016-2021, review

rencana kerja perangkat daerah tahun 2017, rencana kerja dan anggaran

perangkat daerah tahun anggaran 2017

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Banyuwangi Tahun

2016-2021 adalah untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin

dicapai di lingkungan Bappeda dan kondisi yang diinginkan lima tahun kedepan

dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah

Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke

depan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka membangun

daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

3. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar

kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan

efesiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat

urgen dalam rangka pengendalian program pembangunan.

5

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Banyuwangi 2016 – 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan

Tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD, berisi Tugas, Fungsi dan struktur

organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, berisi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi Visi

dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran SKPD serta Strategi dan Kebijakan

SKPD.

Bab V Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan, berisi Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan yang menjadi kewenangan SKPD

Bab VI Indikator Kinerja SKPD, berisi Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja

Sasaran, dan Cara Mengukur Indikator Kinerja SKPD.

Bab VII Penutup.

6

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Banyuwangi, BAPPEDA mempunyai tugas pokok penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan.

Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, BAPPEDA mempunyai fungsi, yakni :

a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;

b. perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;

c. pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah;

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;

e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di perencanaan pembangunan daerah,

penelitian dan pengembangan;

f. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah, penelitian

dan pengembangan

Susunan organisasi dan masing-masing bidang tugasnya, adalah sebagai berikut :

1. Kepala BAPPEDA, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana

pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;

b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan

pembangunan daerah dengan perangkat daerah di lingkungan pemerintah

kabupaten serta instansi vertikal di kabupaten;

c. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

perubahannya bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

d. menyusun rencana pembangunan sektoral;

7

e. melaksanakan, fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang

penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah

f. memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan

daerah, penelitian dan pengembangan

g. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran

dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;

h. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam

pengembangan karier;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya;

j. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang

tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris BAPPEDA mempunyai tugas :

a. mengoordinasikan penyusunan program, penyelenggaraan tugas dan

fungsi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi bidang secara terpadu;

b. menyusun rencana program sekretariat berdasarkan rencana kerja badan;

c. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan

perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

badan;

d. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di

lingkungan badan;

e. mengoordinasikan administrasi umum dengan perangkat daerah terkait;

f. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling

mendukung;

g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;

h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

pokok dan fungsinya; dan

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

8

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu:

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai

dengan rencana kerja badan;

b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan urusan surat-

menyurat;

c. melaksanakan urusan dalam dan ketatalaksanaan;

d. melaksanakan urusan kepegawaian;

e. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai

tugasnya; dan

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai

dengan rencana kerja badan;

b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan

keuangan badan;

c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

pengelolaan keuangan badan;

d. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang

perlengkapan;

e. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan

inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai badan;

f. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai

tugasnya; dan


9

a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana sub bagian penyusunan program sesuai dengan

rencana kerja badan;

b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan

dan anggaran badan;

c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan badan;

d. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja Badan;

e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai

tugasnya; dan

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan,

mempunyai tugas :

a. menyusun rencana Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan sesuai dengan rencana kerja Badan;

b. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana

pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan

jangka pendek daerah

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian dan monitoring

pelaksanaan pembangunan daerah;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan

daerah;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaporan kinerja

pembangunan daerah


saling mendukung;


10

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok

dan fungsinya; dan


Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan dibantu :

3.1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana Sub Bidang Perencanaan Pembangunan sesuai

dengan rencana kerja Badan;

b. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana

pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan

jangka pendek daerah

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dalam penyusunan

dokumen perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Perangkat

Daerah;

d. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya;

danmelaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

3.2. Kepala Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas :

a. menyusun rencana Sub Bidang Pengendalian sesuai dengan rencana

kerja Badan;

g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan dan hasil

pembangunan daerah;

h. menyusun dan melakukan pengendalian kegiatan pembangunan;

i. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan;

j. menyusun dan menyediakan informasi hasil pengendalian

pembangunan;

k. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

11

l. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3.3. Kepala Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas:

a. menyusun rencana Sub Bidang Evaluasi sesuai dengan rencana kerja

Badan;

b. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pembangunan daerah;

c. menyusun dan melakukan analisis data, informasi dan statistika

untuk bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;

d. menyiapkan bahan pelaporan kinerja pembangunan daerah;

e. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Bidang Ekonomi, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana Bidang Ekonomi sesuai dengan rencana kerja

Badan;

b. menyusun rencana program pembangunan di bidang ekonomi;

c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta

merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan

masalahnya;

d. menyusun analisa dan kajian kebijakan pembangunan daerah di

bidang Ekonomi;

e. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas rencana

pembangunan daerah di bidang ekonomi;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian

pembangunan daerah bidang ekonomi;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya;

12

h. memberikan petunjuk, arahan dan mengkoordinasikan bawahan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok

dan fungsinya; dan

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang ekonomi dibantu :

4.1. Kepala Sub Bidang Pertanian, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana Sub Bidang Pertanian sesuai dengan rencana

kerja Badan;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan

lingkup pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;

c. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup

pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;

d. menyiapkan bahan penyusunan analisa dan kajian kebijakan

pembangunan lingkup pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan

perikanan;

e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas

rencana program pembangunan lingkup pertanian, pangan,

kehutanan, kelautan dan perikanan;

f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian

pembangunan daerah lingkup pertanian, pangan, kehutanan,

kelautan dan perikanan;

g. menyiapkan bahan untuk saran dan pertimbangan kepada pimpinan

sesuai dengan bidang tugasnya;




j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan


13

4.2. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

UMKM, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana Sub Bidang Perindustrin, Perdagangan, Koperasi

dan UMKM sesuai dengan rencana kerja Badan;


lingkup koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan

perdagangan;


koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan;

d. menyiapkan bahan penyusunan analisa dan kajian kebijakan

pembangunan lingkup koperasi, usaha kecil menengah,

perindustrian, dan perdagangan;

e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas

rencana program pembangunan lingkup koperasi, usaha kecil

menengah, perindustrian, dan perdagangan;

f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian

pembangunan daerah lingkup koperasi, usaha kecil menengah,

perindustrian, dan perdagangan;

g. menyiapkan bahan untuk saran dan pertimbangan kepada pimpinan





j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan


4.3. Kepala Sub Bidang Pariwisata dan Penanaman Modal, mempunyai

tugas:

a. menyusun rencana Sub Bidang Pariwisata dan Penanaman Modal

sesuai dengan rencana kerja Badan;


lingkup pariwisata dan penanaman modal;


pariwisata dan penanaman modal;

14

c. menyiapkan bahan penyusunan analisa dan kajian kebijakan

pembangunan daerah lingkup pariwisata dan penanaman modal;

d. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas

rencana program pembangunan lingkup pariwisata dan penanaman

modal;

e. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian

pembangunan daerah lingkup pariwisata dan penanaman modal;

f. menyiapkan bahan untuk saran dan pertimbangan kepada pimpinan


g. memberikan petunjuk, arahan dan mengkoordinasikan bawahan


h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Kepala Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup,

memiliki tugas :

a. Menyusun rencana Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan

Lingkungan Hidup sesuai dengan rencana keja Badan

b. melakukan inventarisasi permasalahan di Bidang Sarana, Prasarana

Wilayah dan Lingkungan Hidup serta merumuskan langkah-langkah

pemecahan masalahnya.

c. menyusun kajian kebijakan pembangunan daerah di Bidang Sarana,

Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup;

d. menyusun, mengoordinasikan dan memadukan rencana

pembangunan daerah di Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan

Lingkungan Hidup;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pembangunan Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan

Hidup.

f. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai


15

g. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;


i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok

dan fungsinya; dan


5.1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman


b. menyiapkan bahan penyusunan analisa dan kajian kebijakan lingkup

pekerjaan umum dan permukiman;

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan

lingkup pekerjaan umum dan permukiman;

d. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup

pekerjaan umum dan permukiman;

e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

pensinergian rencana program pembangunan lingkup pekerjaan

umum dan permukiman;


saling mendukung;



dan fungsinya; dan


5.2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pertanahan ,

mempunyai tugas:

a. menyusun rencana Sub Bidang Pengembangan Wilayah,

Perhubungan dan Pertanahan sesuai dengan rencana keja Badan;

b. menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan lingkup perencanaan

Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pertanahan;

16


lingkup perencanaan Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan

Pertanahan ;


perencanaan Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pertanahan

;

e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

pensinergian rencana program pembangunan daerah lingkup


;

f. menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan perencanaan

Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pertanahan ;

g. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan


;

h. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan urusan


;

i. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan

pensinergian rencana pembangunan daerah lingkup perencanaan

Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pertanahan ;

j. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok

dan fungsinya; dan

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5.3. Sub Bidang Perencanaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup,

mempunyai tugas:

a. menyusun rencana Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Hidup sesuai dengan rencana kerja Badan;

17

b. menyiapkan bahan penyusunan analisa dan kajian kebijakan meliputi

energi, kebersihan, pertamanan, limbah, kebencanaan dan

lingkungan hidup;


lingkup sumberdaya alam dan lingkungan hidup;


energi, sumberdaya mineral dan lingkungan hidup;

e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan

pensinergian rencana program pembangunan lingkup energi, sumber

daya mineral, lingkungan hidup;


saling mendukung;


h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan


6. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan, memilii tugas :

a. menyusun rencana Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan


b. melakukan inventarisasi permasalahan di Bidang Kesejahteraan

Rakyat dan Pemerintahan serta merumuskan langkah-langkah

kebijakan pemecahan masalahnya;

c. menyusun kajian kebijakan dan policy brief pembangunan daerah di

Bidang kesejahteraan rakyat dan pemerintahan;

d. menyusun, mengoordinasikan dan memadukan rencana

pembangunan daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan

Pemerintahan;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan pemerintahan;

f. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai


g. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;


18

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok

dan fungsinya; dan


6.1. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan sesuai

dengan rencana kerja Badan;

b. menyiapkan bahan penyusunan kajian dan policy brief meliputi

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan

dan olah raga, dan perpustakaan;


meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

kepemudaan dan olah raga, dan perpustakaan;

d. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan

meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

kepemudaan dan olah raga, dan perpustakaan;


pensinergian rencana program pembangunan meliputi pendidikan,

kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan

olah raga, dan perpustakaan;


saling mendukung;



i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

6.2. Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana Sub Bidang Sosial dan Budaya sesuai dengan

rencana kerja badan;

19

b. menyiapkan bahan penyusunan kajian dan policy brief lingkup sosial,

tenaga kerja, kebudayaan, transmigrasi dan upaya penanggulangan

kemiskinan.;


lingkup sosial, tenaga kerja, kebudayaan, transmigrasi dan upaya

penanggulangan kemiskinan;


sosial, tenaga kerja, kebudayaan, transmigrasi dan upaya

penanggulangan kemiskinan;


pensinergian rencana program pembangunan lingkup sosial, tenaga

kerja, kebudayaan, transmigrasi dan upaya penanggulangan

kemiskinan;


saling mendukung;




6.3. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai

dengan rencana keja Badan;

b. menyiapkan bahan penyusunan kajian dan policy brief lingkup

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan

masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan

masyarakat, kearsipan, pemerintahan umum dan aparatur;


lingkup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban dan

perlindungan masyarakat, kearsipan, pemerintahan umum dan

aparatur;


administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan

20

masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan

masyarakat, kearsipan, pemerintahan umum dan aparatur;


pensinergian rencana program pembangunan lingkup administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan

desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat,

kearsipan, pemerintahan umum dan aparatur;


saling mendukung;




7. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan,

mempunyai tugas :

a. menyusun rencana Bidang Penelitian dan sesuai dengan rencana

keja Badan;

b. penyusunan kajian dan policy brief di Bidang Peneitian dan

Pengembangan;;

c. penyusunan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang

ekonomi dan pembangunan, bidang pemerintahan, sosial budaya dan

kemasyarakatan dan bidang Sumber Daya Alam dan teknologi;

d. koordinasi, evaluasi dan sosialisasi serta publikasi hasil penelitian dan

pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, bidang

pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan dan bidang

Sumber Daya Alam dan teknologi;

e. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai



saling mendukung;



dan fungsinya; dan

21


7.1. kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan

pembangunan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan rencana kerja Badan;

b. menyiapkan bahan penyusunan kajian dan policy brief Peneitian dan

Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;

c. menyusun dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan

Ekonomi dan Pembangunan;

d. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan

pengembangan ekonomi dan pembangunan;

e. melaksanakan sosialisasi dan publikasi kegiatan penelitian dan

pengembangan ekonomi dan pembangunan;


saling mendukung;



dan fungsinya; dan


7.2. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, sosial

budaya dan kemasyarakatan mempunyai tugas:


Pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan sesuai dengan

rencana kerja Badan;


Pengembangan Pemerintaha, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;


Pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan;


pengembangan Pemerintahan, Sosial budaya dan Kemasyarakatan;

22


pengembangan Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;


saling mendukung;



dan fungsinya.

7.3. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya alam

dan Teknologi mempunyai tugas:


Sumber Daya Alam dan Teknologi sesuai dengan rencana kerja

Badan;


Pengembangan sumber Daya alam dan Teknologi;


sumber Daya Alam dan Teknologi;


pengembangan Sumber Daya alam dan Teknologi;


pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi;


saling mendukung;



dan fungsinya.

23

8. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas : melaksanakan sebagian

tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

7 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Banyuwangi sebagaimana

terlampir.

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human

Resources) Bappeda Kabupaten Banyuwangi merupakan akumulasi dari berbagai jenis

tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pengkat/golongan serta

masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target

kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan,

dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 1-1 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

0

5

10

15

20

25

S3

S2

S1

SMA

SD

Berdasarkan grafik di atas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 3

(S3) berjumlah 2 orang atau proporsinya sebesar 4,35 persen dari agregat jumlah

pegawai. Strata 2 (S2) berjumlah 8 orang atau proporsinya sebesar 18 persen dari

seluruh jumlah pegawai. Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai yakni

sebanyak 24 orang dengan proporsi 53 persen dari keseluruhan jumlah pegawai, untuk

24

klasifikasi SMA/SMK berjumlah 10 orang dengan proporsi 21,74 persen dari seluruh

jumlah pegawai. Dan Klasifikasi SD berjumlah 2 orang dengan proporsi 4,35 persen

dari agregat jumlah pegawai.

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan jenjang

kepangkatannya dan Golongannya, dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 1-2 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

0

2

4

6

8

10IV C

IV B

IV A

III D

III C

III B

III A

II C

II B

II A

I B

Berdasarkan grafik di atas, jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan

golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan pangkat III B

(Penata Tk. I) berjumlah 10 orang atau 22 persen dari seluruh jumlah pegawai.

Dari 46 pegawai yang termasuk dalam jenjang struktural 44 pegawai

dan 2 pegawai jenjang fungsional yaitu fungsional perencana.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia,

perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta

memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun

2016-2021. Berikut rincian perlengkapan yang dimiliki Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Adapun daftar inventaris Barang Bappeda Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

sebagaimana dalam tabel terlampir

25

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan

yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah

menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun

merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik,

proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Kondisi realistis terkini khususnya sumber daya manusia, yang terkait

dengan setiap aktifitas atau proses pencapaian tujuan dari tugas pokok dan fungsi

Bappeda , harus secepat mungkin diinventarisir dan segera dikelola dengan baik dan

benar. Jika tidak, hal ini dapat menciptakan masalah yang besar bagi organisasi

Bappeda khususnya penurunan kinerja dan produktivitas kerja.

Kondisi umum masa kini yang diiventarisir dari lingkungan internal

(organisasi) Bappeda dan Eksternal (diluar organisasi Bappeda), yang sesuai dengan

tugas dan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut :

a. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu

yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali

tidak tepat waktu;

b. Ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM belum selaras, khususnya di

tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan bottom

up;

c. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang

semuanya harus ditampung dan diperhatikan;

d. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah

secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan

pembangunan di daerah;

e. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;

f. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian;

g. Belum adanya standart biaya dokumen perencanaan sehingga

kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur;

26

h. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana

sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat.

Dalam upaya menciptakan kondisi umum masa kini tersebut di atas,

sebagai perencana Bappeda Kabupaten Banyuwangi harus didukung dengan keahlian

yang memadai dalam artian profesional, wawasan yang luas dan kemampuan

berkoordinasi, sehingga mempunyai kompetensi tinggi dalam menganalisa dan

merumuskan kebijakan perencanaan

Sebagai salah satu pusat perencanaan pembangunan di daerah, proses

penyaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan adalah merupakan awal dari

keseluruhan proses pembangunan, sehingga upaya dalam melakukan pemerataan dan

perumusan kebijakan perencanaan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan aspirasi

masyarakat yang diarahkan sebagai upaya pemerataan pembangunan.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan

tujuan dari pembangunan baik dalam lingkungan internal Bappeda maupun lingkungan

eksternal Bappeda yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di

Kabupaten Banyuwangi.

Terwujudnya kondisi kedepan sesuai dengan yang diharapkan, hanya

dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang terkoordinasi sehingga

keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan.

Oleh karenanya, Bappeda harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara

profesional.

Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk perencanaan

yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan seluruh proses

dalam penyusunan proses perencanaan. Oleh karenanya, Bappeda harus dapat

menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas melalui pemanfaatan sumber daya

atau potensi daerah secara optimal dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil

masyarakat.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan

27

yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah

menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun

merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik,

proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak

dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai

pelengkap atau formalitas dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan

yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang

dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini,

memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan di atas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis

perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi

masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang

benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-

kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan

institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan

pembangunan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu

kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good

governance.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan

pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda Kabupaten Banyuwangi diharapkan

responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan

tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan

pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas

perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM

perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta

koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan

di atas serta dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan internal maupun

ekternal yang ada pada institusi perencana dari tingkat pusat sampai di daerah,

beberapa tindak lanjut yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

28

a. Meningkatkan kerjasama antar lembaga perencana baik pusat maupun daerah

serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencana, memantapkan

ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencana;

b. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan

arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang

terukur dan jelas;

c. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan;

d. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan

pembangunan;

e. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana di tingkat pusat dan daerah

melalui diklat, bimbingan teknis, focus group discussion, seminar kerjasama

dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah;

f. Peningkatan fasilitas dalam proses perencanaan pembangunan;

g. Perlu ditingkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk menyusun dan

menerapkan kebijakan/program penanganan permasalahan lingkungan hidup,

sumber daya alam, kemiskinan (dan juga permasalahan lain) secara

komprehensif dan terpadu;

h. Peningkatan kemampuan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan

pembangunan nasional yang dapat menjawab tantangan global yang semakin

kompleks dengan perubahan yang sangat cepat;

i. Mengembangkan dan menerapkan manajemen kinerja, yang mengkaitkan kinerja

lembaga, unit kerja dan kinerja individu; Manajemen kinerja tersebut mencakup :

indikator kinerja lembaga, unit kerja dan individu/pegawai, pengukuran dan

evaluasi kinerjanya, serta penerapan penghargaan dan sanksi (reward dan

punishment) termasuk penerapan “remunerasi”/tunjangan kinerja secara

akuntabel.

j. Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan sistem merit;

k. Perlu diperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran;

l. Perlu ditingkatkan suantitas sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan aset;

m. Perlu dilengkapi ketatalaksanaan (prosedur kerja, SOP) untuk mendukung

kebutuhan organisasi;

29

n. Perlu dilakukan penatakelembagaan (struktur, tupoksi, indikator kinerja utama

kelembagaan, prosedur kerja dan sebagainya) agar dapat mendukung

peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;

o. Sosialisasi kepada para pejabat dan staf tentang upaya dan hasil penataan

kelembagaan tersebut di atas.

30

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011 mempunyai tugas pokok

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan,

penelitian dan pengembangan. Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki

peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan

pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah,

antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan

daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-

masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM

Daerah Kabupaten Banyuwangi dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif

perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

31

Beberapa faktor yang berpengaruhi terhadap pelaksanaan peran institusi

perencana baik di tingkat pusat maupun didaerah. Keberadaan sumberdaya

yang meliputi : sumber daya manusia (SDM) maupun sistem perencanaan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

a. Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah;

b. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun

diklat fungsional;

c. Tersedianya hasil-hasil kajian/penelitian yang mendukung penyusunan

perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan program,

pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan

dengan tugas dan fungsi dalam pelayanan Bappeda :

i. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus

waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga

seringkali tidak tepat waktu;

j. Ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM belum selaras, khususnya

di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses

perencanaan bottom up;

k. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan

yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;

l. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan

daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi

perencanaan pembangunan di daerah;

m. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen

perencanaan;

n. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian;

o. Belum adanya standart biaya dokumen perencanaan sehingga

kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur;

32

p. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut

perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif

masyarakat.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Banyuwangi tahun

2016-2021 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7

Tahun 2011 yaitu “Terwujudnya masyarakat Banyuwangi Yang Semakin

Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan

Kualitas Sumber Daya Manusia”, maka Bappeda Kabupaten Banyuwangi

sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas dan

bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan jangka pendek

(RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Dokumen perencanaan

pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh

SKPD dalam penyusunan rencana strategis dan renja SKPD.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Bappeda akan berperan

mendukung misi Bupati Banyuwangi yang di intisarikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan,

kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi

yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam

dan kearifan lokal;

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan

sosial;

4. Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat,

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean

governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi

Informasi.

33

Kementrian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dituntut untuk

menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana

pembangunan nasional. Untuk itu, disusun visi dan misi Kementrian

PPN/Bappenas yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan

kegiatan utama dan kegiatan pendukung dan harus dikaitkan dengan RPJMN

2015-2019.

Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari :

1. Adanya tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur;

2. Adanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang,

antar waktu dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan

daerah;

3. Adanya keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

4. Integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan

pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan

yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik

ditingkat pusat (Renstra/Renja Kementrian/Lembaga) maupun daerah

(RPJMD/RKPD/Renstra SKPD).

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementrian

PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian target,

sasaran, visi dan misi RPJMN 2015-2019, dan selanjutnya mendukung

pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945 yaitu

mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, oleh karena itu, visi

kementrian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah : “Mewujudkan kementrian

PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung

pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata

dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian

PPN/Bappenas, adalah :

34

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam

rangka :

a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi) dan mensinergikan

baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi

pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana

pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang

berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai

masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk

perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang;

c. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas

Kementrian PPN/Bappenas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008

tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Timur,

kedudukan Bappeda Propinsi Jawa Timur adalah merupakan unsur perencanaan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah. Dalam hal ini Bappeda Propinsi Jawa Timur merupakan salah satu

SKPD propinsi Jawa Timur yang diberikan kewenangan untuk

menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan.

Dalam kedudukannya itu, Bappeda propinsi Jawa Timur harus dapat

memainkan peran sebagai badan daerah yang mendukung pencapaian visi

Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur

Tahun 2014-2019, pada urusan perencanaan pembangunan.

Melihat kondisi saat ini baik pada aspek urusan , kelembagaan, tugas

pokok dan fungsi maupun struktur organisasi Bappeda Propinsi Jawa Timur,

dapat disebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang perencanaan

pembangunan tidak dapat menjalankan fungsi yang signifikan apabila hanya

berorientasi pada perencanaan pembangunan semata. Oleh karena itu urusan

perencanaan pembangunan menuntut sistem kelembagaan yang mandiri

35

dengan berbagai jaringan kegiatan dan bukan subordinasi dari lembaga daerah

dengan fungsi lain.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda propinsi Jawa

Timur harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan

yang berbasis perencanaan pembangunan dengan mendasarkan diri pada hasil

penelitian/kajian lapangan yang sistematik dan komprehensif.

Maka visi Bappeda propinsi Jawa Timur harus diarahkan pada upaya

berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan

pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam

pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan

kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Dengan semangat itu, maka Bappeda Propinsi Jawa Timur untuk kurun

waktu 2014-2019 akan mewujudkan visi : “Mewujudkan Perencanaan

Pembangunan Daerah Yang Partisipatif, Profesional, Inovatif dan

Bertanggungjawab”. Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan

kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran

masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia.

Berkaitan dengan pelaksanaan visi tersebut perlu diperhatikan relevansi

dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Dfaerah Propinsi

Jawa Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, yang terkait

atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Bappeda Propinsi Jawa Timur.

Untuk itu, Bappeda Propinsi Jawa Timur menetapkan misi 2014-2019 sebagai

berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme Sumber Daya

Manusia;

2. Memantapkan penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah yang partisipatif dan inovatif;

3. Melakukan pendataan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta

pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

36

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi, Visi penataan ruang wilayah

Kabupaten Banyuwangi dirumuskan berdasarkan isu pengembangan wilayah

dan visi pembangunan wilayah yang tertuang dalam RPJP Kabupaten

Banyuwangi. Disamping itu, visi ini juga didasarkan atas azas penyusunan

rencana tata ruang wilayah dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang

nasional. Azas penyusunan penataan ruang yaitu :

1. Keterpaduan;

2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;

3. Keberlanjutan;

4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

5. Keterbukaan;

6. Kebersamaan dan Kemitraan;

7. Perlindungan kepentingan umum;

8. Kepastian hukum dan keadilan,serta

9. Akuntabilitas.

Sementara itu, tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang nasional

adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,

produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan

nasional melalui :

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan

buatan;

2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan

sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan

3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak

negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah nasional serta isu

pengembangan wilayah dan visi yang telah ditetapkan dalam RPJP Kabupaten

37

Banyuwangi, maka disusunlah tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten

Banyuwangi, yaitu :

“Mewujudkan ruang kabupaten berbasis pertanian bersinergi

dengan pengembangan perikanan, pariwisata, industri,

perdagangan dan jasa yang berdaya saing dan berkelanjutan”

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun

global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia semakin

kompleks. Arus besar glabalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas

distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang

berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga

mendorong akselerasi proses demokratis dan desentralisasi yang melahirkan

situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty)

dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola

pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum

sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga

berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang

memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas batas

antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta

masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Isu-isu strategis antara lain:

a. Belum Optimalnya sinkronisasi integrasi dan sinergi perencanaan

pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar

waktu, antara pusat dan daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004;

b. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan realisasi

rencana kegiatan;

c. Pengelolaan kegiatan dan anggaran belum sepenuhnya mengarah pada

peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;

38

d. Kurang meratanya kemampuan analisis SDM perencana, belum

optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi,

komunikasi dan penelitian.

Isu-isu strategis yang ada di pusat yang berimbas di pemerintah daerah

antara lain :

a. Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan rencana pembangunan nasional, sebagai bagian dari sistem

manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum

yang berlaku baik berupa Undang-Undang, PP, Perpres maupun

Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan

perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi

dan terharmonisasi secara baik sehingga dapat menghambat

pencapaian tujuan pembangunan nasional.

b. Sumber daya manusia perencana

Terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan di pusat

maupun di daerah yang memiliki kompetensi untuk melakukan

perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan

secara baik dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia

yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan

tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan

rencana pembangunan yang lebih berkualitas, instansi-instansi tersebut

diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas

secara memadai.

c. Desentralisasi dan otonomi daerah

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di era reformasi disadari masih

menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga terkesan menciptakan

kondisi yang kurang dapat dikendalikan. Masih ada kecenderungan

sebagian pemerintah daerah yang menafsirkan bahwa mereka memiliki

kekuasaan yang sangat besar dalam mengurus rumah tangganya tanpa

memperhatikan hubungan koordinasi dengan pemerintah propinsi dan

pusat. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa implementasi otonomi

daerah memunculkan fenomena yang sebelumnya tidak terpikirkan.

39

Misalnya beberapa kasus konflik antar daerah dalam melakukan

eksplorasi dan pengelolaan sumberdaya alam, merenggangkan

hubungan antar kelompok karena masalah-masalah geografis wilayah

sehingga menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti ketidaknyamanan

yang dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

implementasi otonomi daerah belum sepenuhnya disikapi sebagai

peluang untuk melakukan sinergi dan meningkatkan keberdayaan

masyarakat dalam arti luas, tetapi cenderung lebih dimaknai sebagai

upaya menyejahterakan masyarakat daerahnya sendiri. Dalam konteks

ini, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didasari dengan

pemahaman yang tidak tepat, sehingga menimbulkan dampak yang

menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan

antar daerah.

d. Globalisasi

Disamping persoalan lingkungan eksternal nasional di atas, globalisasi

yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional diyakini

semakin berpengaruh dalam proses pembangunan Indonesia, seperti

arus pandangan dan nilai-nilai (values) demokrasi dan kemajuan

teknologi informasi (TI). Globalisasi menegaskan adanya hubungan

timbal balik antara perkembangan suatu wilayah dengan kecenderungan

global. Gelombang kecepatan teknologi informasi telah menghantarkan

perubahan-perubahan yang sangat cepat. Perkembangan TI telah

menempatkan informasi menjadi industri tersendiri. Nilai informasi yang

begitu penting dan strategis tersebut dapat mempengaruhi kebijakan

suatu negara dalam mengimplementasikan kebijakan dan

mempersiapkan SDM agar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang

dibutuhkan. Karena pada dasarnya apabila adopsi inovasi tidak

dilakukan dengan meningkatkan kemampuan mengelolanya, bukan tidak

mungkin TI dapat menjadi faktor delegitimasi terhadap birokrasi suatu

negara.

40

41

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi,

dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja

faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan

merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya

mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

42

Tabel 4.1.

Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Misi Bupati

NO MISI BUPATI SASARAN

STRATEGIS BUPATI TUJUAN SKPD

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kaulitas layanan publik

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat

Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan

strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan

perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran

adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan

pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan

dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 4.2.

Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan

NO TUJUAN SASARAN

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat

Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah

Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan

43

2. Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas

Terpenuhinya persentase policy brief bidang perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan bupati dalam perumusan kebijakan

Terpenuhinya persentase policy brief bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan bupati dalam perumusan kebijakan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan

penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan.

Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan

teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga

strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke

dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah

dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan,

atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu,

kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan

pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan

program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah

Tabel 4.3. Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran melalui Kebijakan

NO STRATEGI KEBIJAKAN

1. Mendorong peningkatan integrasi dan sikronisasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan implemetasi mekanisme sesuai regulasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

2. Mendorong implementasi teknologi informasi dalam

Meningkatkan sinkronisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan.

44

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

3. Meningkatkan penyediaan dan pemutakhiran data & informasi perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan lingkungan hidup yang tepat dan akurat

Peningkatan kualitas data perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan lingkungan hidup

4. Meningkatkan penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat dan akurat

Peningkatan kualitas data perencanaan pembangunan ekonomi

5. Meningkatkan penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi perencanaan pembangunan kesra dan pemerintahan yang tepat dan akurat

Peningkatan kualitas data perencanaan pembangunan kesra dan pemerintahan

6. Meningkatkan penyediaan dan pemutakhiran data hasil penelitian dan pengembangan

Peningkatan kualitas data hasil penelitian dan pengembangan

45

Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran srtategis yang

telah ditetapkan diatas, perlu disusun program dan kegiatan indikatif sesuai

tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Banyuwangi antara lain :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Program Pengendalian dan evalusi Pembangunan Daerah ;

3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

4. Program Perencanaan Pembangunan Kesra dan Pemerintahan;

5. Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan

Lingkungan Hidup;

6. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi;

7. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

a. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Perubahan;

c. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;

d. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

e. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan;

f. Bimtek SIPKD;;

g. Penyusunan KUA dan PPAS ;

h. Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan;

i. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

j. Midterm Outlook RPJMD;

46

k. Penyusunan Rancangan RPJMD;

2. Program Pengendalian dan evalusi Pembangunan Daerah;

a. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan;

b. Pengendalian Koordinasi Program Strategis;

c. Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Monitoring dan

Evaluasi Pembangunan Daerah;

d. Pengolahan, Analisis, Monitoring dan Evaluasi Data Pembangunan

Daerah;

e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DBHCT dan Tugas

Pembantuan;

f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBN;

3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

a. Penyusunan Dokumen Rencana Program Pembangunan

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;

b. Penyusunan Dokumen Rencana Program Pembangunan Pertanian;

c. Penyusunan Dokumen Rencana Program Pembangunan Pariwisata

dan Penanaman Modal;

d. Inventarisasi permasalahan, isu strategis dan strategi progam

pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM;

e. Inventarisasi permasalahan, isu stategis dan strategi progam

pengembangan pertanian;

f. Inventarisasi permasalahan, isu strategis dan strategi program

pengembangan pariwisata dan penanaman modal

g. Penyusunan analisa dan kajian pembangunan perindustrian,

perdagangan, koperasi dan UMKM;

h. Penyusunan analisa dan kajian pembangunan pertanian;

i. Penyusunan analisa dan kajian pembangunan pariwisata dan

penanaman modal;

j. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana program

pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM;

K. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana program

pembangunan pertanian;

47

l. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana program

pembangunan pariwisata dan penanaman modal;

m. Pengembangan database dan informasi penunjang perencanaan

pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM;

n. Pengembangan database dan informasi penunjang perencanaan

pembangunan pertanian;

o. Pengembangan database dan informasi penunjang perencanaan

pembangunan pariwisata dan penanaman modal;

p. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM;

q. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

pertanian;

r. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

pariwisata dan penanaman modal;

4. Program Penelitian dan Pengembangan;

a. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. Inventarisasi data dan dokumen hasil litbang;

c. Fasilitasi penyusunan kajian kebijakan pembangunan ;

d. Penyebarluasan informasi hasil kelitbangan;

e. Penelitiqan dan pengambangan ekonomi dan pembangunan;

f. Penelitian dan pengambangan pemerintahan, sosial budaya dan

kemasyarakatan;

g. Penelitian dan pengembangan SDA dan teknologi;

h. Penelitian dan pengembangan revitalisasi pertanian

i. Pengembangan agro industri dan agro bisnis

5. Program Perencanaan Pembangunan Kesra dan Pemerintahan :

a. Penyusunan Analisa dan Kajian Pembangunan Bidang Pendidikan;

b. Penyusunan Analisa dan Kajian Pembangunan Bidang Kesehatan;

c. Penyusunan Analisa dan Kajian Pembangunan Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

d. Penyusunan Analisa dan Kajian Pembangunan Bidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

48

e. Penyusunan Analisa dan Kajian Pembangunan Bidang

Kepemudaan dan Olahraga;

f. Penyusunan Analisa dan Kajian Pembangunan Bidang Sosial;

g. Penyusunan Analisa dan Kajian Pembangunan Bidang Tenaga

Kerja;

h. Penyusunan Analisa dan Kajian Pembangunan Bidang

Kebudayaan;

i. Penyusunan Analisa dan Kajian Pembangunan Bidang

Transmigrasi;

j. Penyusunan Analisa dan Kajian Penanggulangan Kemiskinan;

k. Penyusunan Analisa dan Kajian Pengurangan Disparitas antar

Kecamatan;

l. Penyusunan Analisa dan Kajian Upaya Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik;

m. Penyusunan Analisa dan Kajian Percepatan Pencapaian Target

SDGs;

n. Penyusunan Analisa dan Kajian Pengembangan Sumber Daya

Aparatur;

o. Penyusunan Analisa dan Kajian Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa;

p. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Kesra dan

Pemerintahan;

q. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kesra dan

Pemerintahan;

r. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);

s. Fasilitasi Penyelenggara Kabupaten Sehat;

t. Fasilitasi Penyelenggara Kabupaten Layak Anak;

u. Fasilitasi Pengarus Utamaan Gender;

v. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kesra dan Pemerintahan;

6. Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah dan

Lingkungan Hidup :

49

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang

Keciptakaryaan;

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang

Kebinamargaan;

c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber

Daya Alam;

d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang

Lingkungan Hidup;

e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Tata

Ruang;

f. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Sarana

Prasarana Perkotaan;

g. Penyusunan Kebijakann Tentang Rencana Tata Ruang;

h. Revisi dan Review Rencana Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi;

i. Penyusun Sistem Informasi Tata Ruang;

j. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup;

k. Survey dan Pemetaan;

l. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pekerjaan Umum;

m. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Tata Ruang;

n. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup;

o. Pemberdayaan Petani Pemakai Air Kabupaten Banyuwangi;

50

Bappeda Kabupaten Banyuwangi menetapkan beberapa indikator

kinerja dalam mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun

kedepan, yakni tahun 2016 sampai dengan 2020. Adapun sasaran beserta

indikator kinerja sasaran tersebut adalah :

1. Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan

daerah, dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Persentase

terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan;

2. Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan, dengan indikator

sasaran sebagai berikut : Persentase capaian kinerja SKPD;

3. Terpenuhinya persentase policy brief bidang perencanaan

pembangunan yang dimanfaatkan bupati dalam perumusan

kebijakan, dengan indikator sasaran sebagai berikut : Persentase

policy brief bidang perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan

bupati dalam perumusan kebijakan;

4. Terpenuhinya persentase policy brief bidang penelitian dan

pengembangan yang dimanfaatkan bupati dalam perumusan

kebijakan, dengan indikator sasaran sebagai berikut : Persentase

policy brief bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan

bupati dalam perumusan kebijakan;

51

Dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada, Bappeda

Kabupaten Banyuwangi menetapkan target indikator kinerja sebagai berikut :

1. Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan

daerah, dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan

:

Tahun 2016 : 80 %

Tahun 2017 : 8 %

Tahun 2018 : 80 %

Tahun 2019 : 90 %

Tahun 2020 : 90 %

2. Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan dengan indikator

kinerja sebagai berikut :

Persentase capaian kinerja SKPD :

Tahun 2016 : 90 %

Tahun 2017 : 90 %

Tahun 2018 : 90 %

Tahun 2019 : 90 %

Tahun 2020 : 90 %

3. Terpenuhinya persentase policy brief bidang perencanaan

pembangunan yang dimanfaatkan bupati dalam perumusan

kebijakan, dengan indikator kinerja sasaran dan target indikator

kinerja :

Persentase policy brief bidang perencanaan pembangunan yang

dimanfaatkan bupati dalam perumusan kebijakan :

Tahun 2016 : 80 %

Tahun 2017 : 80 %

Tahun 2018 : 80 %

Tahun 2019 : 80 %

Tahun 2020 : 80 %

52

4. Terpenuhinya persentase policy brief bidang penelitian dan

pengembangan yang dimanfaatkan bupati dalam perumusan

kebijakan, dengan indikator kinerja sasaran dan target indikator

kinerja :

Persentase policy brief bidang penelitian dan pengembangan yang

dimanfaatkan bupati dalam perumusan kebijakan :

Tahun 2016 : 80 %

Tahun 2017 : 80 %

Tahun 2018 : 80 %

Tahun 2019 : 80 %

Tahun 2020 : 80 %

53

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021

berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur

BAPPEDA dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,

pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders

yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran

BAPPEDA yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.


merupakan kesatuan gerak dan langkah aparatur perencana yang

mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga

dapat melaksanakan tugas secara efesien dan efektif guna menjamin eksistensi

BAPPEDA di masa mendatang.


akan menjadi pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rancangan Rencana

Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi Tahunan sesuai dengan

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi

ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang

telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata

Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance And Clean Goverment)

serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”

Documents

KATA PENGANTAR - bappeda.banyuwangikab.go.id · 2 telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan