Makalah Kasus Malpraktek

Hukum dan Undang-Undang

Bayi M di sebuah Rumah Sakit di Tangerang

Pembimbing:

dr. Wawan Sp.BS

Disusun Oleh:

Coass Obsgyn Universitas Kristen Krida Wacana

Marcella

Vicilia

Maria

Mario

RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA DR. ESNAWAN ANTARIKSA

HALIM PERDANA KUSUMA

1

BAB I

PENDAHULUAN

Banyaknya kasus dugaan malpraktek yang dilakukan oleh dokter yang diberitakan di

berbagai media cetak maupun media elektronik tidak akan pernah terlepas dari pembuktian

pidana kasus malpraktek itu sendiri. Dapat kita lihat bahwa dari banyaknya kasus malpraktek

yang terjadi hanya beberapa saja yang sampai di pengadilan. Apabila terjadi sesuatu yang tidak

diinginkan dalam pelaksanaan pelayanan medik, yaitu terdapat kerugian yang harus diderita

pasien, seringkali pasien berpendapat bahwa kerugian yang diderita disebabkan karena kesalahan

yang diperbuat dokter, padahal untuk membuktikan kerugian itu disebabkan oleh kesalahan

dokter bukanlah pekerjaan yang mudah. Adanya ketidakseragaman definisi malpraktek, belum

adanya undang-undang yang mengatur dan kurangnya pengetahuan, keahlian dan pengalaman

aparat penegak hukum dalam menangani kasus malpraktek berpengaruh pada proses

pembuktiannya. Permasalahan utama yang kemudian muncul adalah bagaimana pembuktian

pidana kasus malpraktek medik dan apa yang menjadi hambatan aparat penegak hukum (Polisi

dan Jaksa) dalam menangani kasus malpraktek medik. Pada dasarnya kasus malpraktek

tergolong delik pidana biasa yang dapat dikenai Pasal 359, 360, 361 KUHP, sehingga ada atau

tidak aduan dari masyarakat, kepolisian harus memeriksa kasus malpraktek sesuai dengan hukum

acara pidana yang tercantum dalam KUHAP. Pada dasarnya kasus malpraktek dapat dibawa

langsung ke pengadilan untuk diproses hanya saja pada prakteknya terdapat perbedaan prosedur

penanganan dugaan kasus malpraktek. Untuk pembuktiannya, menyangkut malpraktek memang

cukup sulit dikarenakan menyangkut disiplin ilmu yang berbeda, padahal terdapat keterbatasan

dari aparat penegak hukum untuk menggolongkan apakah suatu kasus tergolong malpraktek atau

bukan. Selain itu, untuk mendapatkan barang bukti dan alat-alat bukti yang sah juga cukup sulit,

padahal untuk membawa suatu kasus ke pengadilan maka setidaknya terpenuhi minimum standar

alat bukti yang dianut dalam sistem pembuktian menurut KUHAP. Untuk menyelesaikan kasus

malpraktek perlu adanya aturan yang mengatur secara tegas dan rinci mengenai malpraktek,

perlu adanya seminar-seminar atau pendidikan khusus di bidang kedokteran khususnya

malpraktek bagi para aparat penegak hukum, pelaksanaan beban pembuktian terbalik, selain

dokter memang harus manjalankan profesi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2

BAB II

ISI

II. 1. Kronologis

Ny. LK, 34, Ibu Rumah Tangga, melaporkan kasus dugaan malpraktek oleh salah satu

rumah sakit di Tangerang atas anaknya M, 7 bulan. Pada tanggal 15 November 2010

Peristiwa itu berawal saat Ny LK membawa anaknya ke salah satu rumah sakit di

Tangerang, karena diare, demam, batuk dan muntah-muntah. Sesampainya di sana ia

langsung ditangani oleh dokter jaga yang kemudian memberi tiga jenis obat yaitu obat anti

muntah, penurun panas dan batuk. Tapi setelah diminum, kondisi M tidak semakin

membaik, melainkan suhu badannya meninggi.

Kemudian pada tanggal 16 November 2010, Ny LK kembali membawa putrinya ke

rumah sakit tersebut. Setelah diperiksa, dokter mengatakan agar anaknya dimasukkan ke

UGD yang kemudian dipindahkan ke ruang ICU. Ny LK mengatakan bahwa saat di ruang

ICU ia melihat ada yang tidak beres, ia heran mengapa lengan kanan anaknya di perban dan

ketika ia meminta dokter jaga untuk membukanya, ternyata lengan kanan anaknya sudah

bengkak dan berwarna merah keungu-unguan. Menurut dokter jaga saat itu, kondisi M akan

kembali normal setelah tujuh hari dirawat. Ternyata penyebab bengkak di lengan bayi

tersebut akibat pengaruh suntikan infus Bicnat yang dilakukan oleh dokter di UGD. Infus

tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Ny M.

• Pada tanggal 24 November 2010, setelah 7 hari di ICU, tangan M semakin parah. Seluruh

tangan kanan melepuh, bernanah dan bengkak sekali, dari ujung jari sampai pergelangan

tangan. Ujung jari telunjuk menghitam dan jarikelingking kian mengecil. Kemudian pada

tanggal 3 Desember 2010, bersama suaminya, Ny LK, mencoba berkali-kali menemui

pihak manajemen RS, dan akhirnya bisa bertemu dengan salah seorang manajemen

rumah sakit. Ia bersikeras bahwa semua sudah sesuai dengan Standard Operation

Prosedure (SOP). Tanggal 20 Desember 2010 kuku jari M lepas. Kemudian pada

tanggal 27 Desember 2010, keadaan semakin memburuk ditandai dengan jari kelingking M

3

putus sebanyak dua ruas dan menyisakan tulang yang menonjol di bekas putusan jarinya.

Telapak dan punggung tangan masih luka dan keempat jarinya tak berfungsi dengan

normal. Pada 13 Januari 2011 Rumah sakit tersebut mengirim surat yang ditandatangani

Direktur Rumah sakit yang menyatakan bahwa permasalahan jari M adalah resiko dalam

proses tindakan pertolongan pemulihan. Yang saat itu pemberian Bicnat merupakan live

saving, dikarenakan kondisi M saat dibawa ke RS sudah buruk, tidak sadar, nafas

tersengal-sengal, demam tinggi dan kekurangan cairan yang berat. Proses pengobatan

yang menyebabkan jari bayi tersebut putus disebabkan merembesnya cairan Bicnat yang

dimasukkan melalui cairan infus. Setelah kondisi pasien berangsur-angsur membaik

terjadilah gerakan-gerakan tangan, kemudian akibat gerakan-gerakan itu membuat

rembesan cairan Bicnat dari infuse itu yang yang merusak jaringan otot tangan

4

II. 2. Analisa Kasus

1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Pasal 360

(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-

luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling

lama satu tahun.

Pasal 304

Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara,

padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi

kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara

paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus

rupiah.

Pasal 306

(1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan Pasal 305 mengakibatkan luka-luka

berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.

Pasal 90 , Luka berat berarti:

• Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau

yang menimbulkan bahaya maut;

• Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

• Kehilangan salah satu pancaindera;

• Mendapat cacat berat;

• Menderita sakit lumpuh;

5

• Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

• Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pembahasan :

Dokter yang menangani anak M tersebut karena kealpaannya telah membuat anak

mendapatkan luka berat, yang seharusnya luka berat tersebut dapat dihindari atau

diminimalkan dengan pemeriksaan yang lengkap, cermat, sedini mungkin serta

penanganan yang tepat.

Serta perlu adanya komunikasi yang mendalam antara kedua orang tua dan dokter tentang

efek samping yang bisa saja terjadi pada saat terapi

Hal tersebut mengenai ketelitian dan kehati-hatian dokter dalam bertindak yang dapat

mengakibatkan luka berat pada pasiennya.

2. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-

perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

Pembahasan:

Pasal 1366

Pada kasus ini seharusnya dokter memberitahukan kepada orang tua pasien agar menjaga

anaknya supaya tidak menggerakkan jari-jari tangannya sehingga cairan Bicnat tidak

merembes dan menyebabkan kecacatan pada anak tersebut. Karena kelalaian dalam

pengawasan pasien, menyebabkan terputusnya dua ruas kelingking pasien.

Berdasarkan UU No. 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Pasal 45

6

(1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter

gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat

penjelasan secara lengkap.

(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :

• diagnosis dan tata cara tindakan medis;

• tujuan tindakan medis yang dilakukan;

• alternative tindakan laindari risikonya;

• risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

• prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun

lisan.

(5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus

diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan

persetujuan.

Pasal 51

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

(1) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional

serta kebutuhan medis pasien.

(2) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan

yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.

(5) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran

gigi.

7

Pasal 52

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak :

(1) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 ayat(3).

(3) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

Pembahasan:

Dokter perlu menjelaskan kepada pasien dan keluarganya. Mengenai diagnosis dan tata

cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan

risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan

yang dilakukan.

Dokter tidak memberikan penjelasan yang rinci terhadap orang tua M dalam tindakannya

terhadap M

Pasien tidak mendapatkan haknya tentang penjelasan yang lengkap dan pelayanan medis

yang sesuai kebutuhan.

Ketidaktelitian dokter karena kurangnya kompetensi dokter tersebut, yang seharusnya

dokter harus terus meningkatkan mutu dan kompetensinya dalam bidang ilmu

kedokteran.

3. Berdasarkan UU No. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Pasal 13

(3) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar

profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi

menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.

Pasal 46

8

Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang

ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Pembahasan:

• Pada kasus ini, tenaga medis melakukan kelalaian yaitu, tidak memberikan informasi

sejelas-jelasnya terhadap keluarga pasien, sehingga menimbulkan kecacatan pada pasien

tersebut.

• Ditujukan untuk Rumah Sakit tempat M dirawat, dimana Rumah sakit dipandang sebagai

lembaga yang bertanggung jawab atas kealpaan dokter yang merawat M hingga

menimbulkan kecacatan pada M tersebut.

Berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4

- Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa.

- Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

sebagaimana mestinya.

Pasal 7

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan

pemeliharaan.

9

Pasal 62

Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau

kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pembahasan:

Pada kasus ini dokter jaga selaku pelaku usaha dianggap kurang memberikan penjelasan

secara terinci kepada pihak konsumen yaitu ibu dari pasien, yang mengakibatkan

kecacatan tetap pada pasien.

Rumah Sakit dan dokter yang merawat M tersebut seharusnya memenuhi kewajiban

memberikan informasi yang sejelas-jelasnya yang dibutuhkan oleh keluarga pasien yang

dalam hal ini disebut sebagai konsumen yang berhak atas informasi tersebut.

.Rumah Sakit dan dokter juga bertanggung jawab atas kecacatan yang terjadi pada M

yang dalam hal ini merupakan konsumen.

10

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Atas dasar beberapa uraian yang telah disebutkan di muka kiranya dapat diambil suatu

kesimpulan sehubungan dengan masalah malapraktek, adalah sebagai berikut:

1. Kasus malapraktek merupakan suatu kasus yang menarik, yang sering dialami oleh

masyarakat, dan yang sekaligus merupa¬kan manifestasi dari kemajuan teknologi

kesehatan dengan berbagai peralatannya yang canggih. Sementara itu dengan semakin

banyaknya kasus malapraktek yang disidangkan di Pengadilan dan bermunculannya

berita-berita tentang malapraktek bidan di mass media karena kegagalannya dalam

berpraktek sehingga mengakibatkan cidera-nya atau meninggalkan pasien, menunjukkan

bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat mulai meningkat, sehingga perpaduan antara

kedua hal tersebut di atas akan menimbulkan suatu perbenturan atau sengketa.

2. Sedangkan altematif untuk menyelesaikan sengketa itu sendiri, untuk sementara waktu

ini belum memadai, sehingga kasus-kasus malapraktek dijuimpai kandas di pemeriksaan

sidang pengadilan. Oleh sebab sanksi diperlukan adanya suatu pemikiran-pemikiran yang

jernih dari para arsitek hukum untuk menemukan altematif apa yang dapat dipakai dalam

menghadapi kasus-kasus malapraktek tersebut, sebab kasus ini sangat banyak berkaitan

dengan kepentingan masyarakat, khususnya bagi yang merasa dirugikannya.

3. Malpraktek ini pernah terjadi di sebuah Rumah Sakit di kawasan Tangerang, Bantenl.

Rumah Sakit ini diduga telah melakukan Malpraktik yang menyebabkan kebutaan

terhadap bayi umur 7 bulan pasangan Ny. LK dan suami yang bernama M mengalami

cacat yaitu putusnya dua ruas jari M. Proses pengobatan yang menyebabkan jari bayi

tersebut putus disebabkan merembesnya cairan Bicnat yang dimasukkan melalui cairan

11

infus.Setelah kondisi pasien berangsur-angsur membaik terjadilah gerakan-gerakan

tangan, kemudian akibat gerakan-gerakan itu membuat rembesan cairan Bicnat dari

infuse itu yang yang merusak jaringan otot tangan

4. Malpraktek, karena dapat membahayakan bagi para pasien dan perbuatan mereka telah

melanggar etika profesi. Dan bagi mereka yang melakukan Malpraktek atau melanggar

etika profesi akan menerima hukuman yaitu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

12