KASUS INDOFARMA

PT. INDOFARMA merupakan pabrik obat yang didirikan pada tahun 1918

dengan nama Pabrik Obat Manggarai. Pada tahun 1950, Pabrik Obat Manggarai ini

diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh Departemen

Kesehatan. Pada tahun 1979, nama pabrik obat ini diubah menjadi Pusat Produksi

Farmasi Departemen Kesehatan. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia (PP) No. 20 tahun 1981, Pemerintah menetapkan Pusat Produksi

Farmasi Departemen Kesehatan menjadi Perusahaan Umum Indonesia Farma (Perum

Indofarma). Selanjutnya pada tahun 1996, status badan hukum Perum Indofarma

diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP No. 34 tahun 1995.

Kasus PT indofarma terjadi saat BAPEPAM menemukan indikasi adanya

penyembunyian informasi penting menyangkut kerugian selama dua tahun berturut-

turut yang diderita PT Indofarma Tbk. Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan

Bapepam Abraham Bastari mengatakan, temuan ini terungkap setelah institusinya

memanggil sejumlah pihak, termasuk Direksi dan mantan Direksi Indofarma. Pihak lain

yang turut diperiksa, yaitu jajaran manajemen PT Indofarma Global Medika--anak

perusahaan Indofarma. Manajemen IGM juga ikut diperikas. Selain itu, Bepapam juga

telah memeriksa kantor akuntan publik Hadori dan Rekan dengan Hadori Yunus

sebagai auditornya yang telah mengaudit laporan keuangan Indofarma 2003

Dari hasil penelitian, juga ditemukan bukti-bukti di antaranya, nilai Barang

Dalam Proses dinilai lebih tinggi dai nilai yang seharusnya (overstated) dalam penyajian

nilai persediaan barang dalam proses pada tahun buku 2001 sebesar Rp 28,87 miliar.

Akibatnya harga Pokok Penjualan mengalami understated dan laba bersih mengalami

overstated dengan nilai yang sama. Bapepam menilai ada ketidaksesuaian penyampaian

laporan keuangan dengan pasal 69 UU Pasar Modal, angka 2 huruf a Peraturan

Bapepam Nomor VIII.G.7, Pedoman Standar Akuntan Publik. Dan selanjutnya sanksi

administrasi itu diberikan berdasarkan pasal 5 huruf n UU No 8 tahun 1995 tentang

pasar modal jo Pasal 64 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2004 tentang

penyelenggaraan kegiatan di pasar modal.

Kasus ini hampir sama dengan kasus yang dialami oleh PT KAI hanya saja status

PT Indofarma adalah emiten atau perusahaan publik dimana sahamnya tercatat di

bursa saham. Bila status sebagai perusahaan publik tetap melekat hampir dapat

dipastikan, manajemen BUMN tersebut tak dapat berfungsi efektif. Hal ini bisa terjadi

karena hampir setiap saat Biro Pemeriksaan dan Penyidikan dan biro-biro lain di Badan

Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang terkait selalu melakukan pemeriksaan kasus.

Ini artinya jajaran direksi yang kebetulan bertanggung jawab harus selalu siap siaga

setiap saat.

Kerugian yang dialami BUMN farmasi PT (Persero) Indofarma Tbk cukup mengagetkan

berbagai pihak. Sebab, selama sembilan bulan dalam 2002 lalu kinerja dan citra

Indofarma cukup bagus.

Kerugian ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kekeliruan yang dilakukan

oleh manajemen pada tahun tahun sebelumnya yang pada akhirnya berdampak pada

tahun tahun berikutnya. Faktor penyebab kerugian itu menurut manajemen Indofarma:

1. Adanya perubahan regulasi pemerintah, yaitu:

a. sejak dihapuskannya subsidi pengadaan obat generik yang diberlakukan

sejak tahun 2001

b. penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah yang mengharuskan tender

pengadaan obat generic dilakukan secara desentralisasi di tingkat

kabupaten dan kotaatau hilangnya captive market

2. Persaingan yang semakin ketat antar produsen obat dan mengarah oada

terjadinya perang hingga dengan memberikan diskon yang pada akhirnya

mengakibatkan beban pokok penjualan meningkat.

3. Komposisi portofolio produk yang sangat bergantung pada bat generik yang saat

ini mencapai lebih dari 80% dari total penjualan dan penjualan obat generic ini

menurun sejalan adanya perubahan regulasi pemerintah ditambah kondisi pasar

yang over supply selama tahun 2003

4. pengembangan 40 jenis obat-obat ethical yang berharga murah dengan merek

(low price branded generic) sampai sekarang belum membuahkan hasil yang

maksimal.

5. Inefisiensi produk yang disebabkan kapasitas yang menganggur (Idle capacity)

dari fasilitas produksi, adanya kapasitas menganggur karena penambahan

fasilitas produksi tanpa memperhatikan kebutuhan riil pasar dengan sangat

besarnya fasilitas produksi yang tidak didukung oleh daya serap pasar

mengakibatkan utilitas fasilitas produksi menjadi sangat rendah bahkan sampai

dibawah 10%. dengan demikian maka harga pkok produk menjadi tinggi karena

overhead cost-nya yang tinggi.

6. sejak tahun 2000 perusahaan mendirikan anak perusahaan yaitu PT. Indofarma

Global Medika (IGM) yang menjadi distributor untuk semua produk indofarma.

pendirian IGM ini dengan investasi yang sangat tinggi seperti pergudangan,

sarana transportasi, SDM, teknologi informasi dan lain-lain. tetapi harga produk

telah ditetapkan oleh pemerintah mengakibatkan marjin keuntungan yang

dihasilkan IGM ini sangat kecil dan ini yang mengakibatkan rendahnya tingkat

pengembalian investasi

7. Beban usaha mengalami peningkatan sebesar Rp. 183,88 miliar yang juga

mendorong meningkatnya kerugian ditambah dengan beban bunga pinjaman

sebesar Rp. 40,95 miliar

Secara umum, terdapat 2 faktor yang menyebabkan indofarma rugi, yaitu faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor obyektif dari

persaingan industri farmasi indonesiasaat ini, seperti pasar intitusi untuk obat generik

yang terfragmentasi akibat kebijakan otonomi daerah dan kegagalan indofarma dalam

bersaing dengan sesama produsen generik. Sedangkan faktor internal merupakan

kesalahan yang dilakukan baik oleh dewan direksi selaku pelaksana kebijakan

perusahaan maupun dewan komisaris selaku pengawas.

Kasus ini berawal pada tahun 1999 yang mengindikasikan adanya persedian

barang yang seharusnya dijual tapi tidak laku-laku. Padahal nilainya sangat besar.

Direktur Utama PT Indofarma, Edy Pramono juga mengemukakan, pada laporan

keuangan Indofarma terjadi kesalahan akuntan dalam implementasi sistem teknologi

informasinya. Kesalahan tersebut baru diketahui, sehingga menyebabkan kerugian yang

signifikan terhadap perusahaan. Menurut dia, kesalahan itu berawal pada proses

pencatatan persediaan anak perusahaan Indofarma yakni PT Indofarma Global Medika,

yang bergerak di bidang distribusi bahan baku dan obat jadi. Akibat kesalahan tersebut,

beban pokok penjualan Indofarma pada tiga kuartal I sampai III sebelumnya harus

diakumulasikan ke laporan akhir 2002. dan penggunaan teknologi informasi baru

dalam pencatatan persediaan anak usaha menyebabkan timbulnya kesalahan dalam

laporan keuangan tersebut. Akibat dari kesalahan laporan keuangan tersebut,

pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas, melalui Menneg BUMN, Laksamana

Sukardi memutuskan menunda divestasi Indofarma.

Dalam kasus tersebut Bapepam akhirnya mendenda mantan Direksi Indofarma sebesar

Rp 500 Juta. Bapepam memutuskan memberi sanksi administrative berupa denda

sebesar Rp 500 juta kepada direksi PT Indofarma Tbk yang menjabat pada periode

terbitnya laporan keuangan tahun 2001.

Pembahasan

Pada dasarnya kasus ini tidak jauh berbeda dengan kasus yang terjadi di PT.

Kimia Farma yang intinya telah terjadi missleading information. awal mula kasus ini

karena selama dua tahun berturut-turut PT. Indofarma mengalami kerugian yaitu pada

tahun 2002 dan tahun 2003. padahal tahun 2001 perusahaan farmasi tersebut meraih

keuntungan yang cukup besar. setelah dilakukan pemeriksaan oleh bapepam ternyata

telah adanya kesalahan dalam penyajian informasi dalam laporan keuangan tahun

2001.

Kejadian ini merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pasar

modal (UUPM dan peraturan bapepan) dan PSAK, yaitu :

a. berdasarkan pasal 69 ayat 1 Undang Undang Pasar Modal (UUPM) yang

menyatakan bahwa

"Laporan keuangan yang disampaikan kepada bapepam wajib disusun

berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum".

Dalam hal ini terkait dengan adanya kesalahan penilaian terhadap barang-

barang didalam kategori work in process. Barang-barang tersebut dinilai lebih

tinggi dari nilai yang seharusnya. dengan demikian berakibat meningkatnya laba

bersih. kesalahan penyajian tersebut merupakan fakta materiil yang dapat

mempengaruhi keberadan laporan keuangan yang pada akhirnya akan

mempengaruhi harga efek dibursa.

b. berdasarkan peraturan bapepam Nomor VIII.G.7 tentang pedoman penyajian

laporan keuangan menyatakan bahwa "manajemen emiten atu perusahaan publik

bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuanagan".

Oleh karenanya tindakan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari

direksi yang menjabat pada saat laporan keuangan tersebut dikeluarkan. sanksi

yang diberikan oleh bapepam merupakan kewajiban dari direksi yang menjabat

pada waktu itu secara bersama-sama

c. Dalam PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

khususnya berkaitan dengan materialitas, dinyatakan bahwa "...informasi

dipandang material kalau kelalaian mencantumkan atau kesalahan dalam

mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomui pemakai

yang diambil atas dasar laporan keuangan".

hal ini jelas berkaitan karena adanya penyampaian informasi materiil yang tidak

benar yang ditunjukkan dengan nilai Barang Dalam Proses dinilai lebih tinggi

dari nilai yang seharusnya (overstated) dalam penyajian nilai persediaan barang

dalam dan akibatnya harga Pokok Penjualan mengalami understated serta laba

bersih mengalami overstated dengan nilai yang sama

d. Dalam PSAK Kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan khsusnya

berkaitan dengan keandalan, menyatakan bahwa "...agar bermanfaat, informasi

juga harus andal (realible). informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari

pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang material dan dapat diandalkan

pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya

disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan"

Laba itu merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja.

Informasi laba juga dapat dijadikan panduan dalam melakukan investasi.

adanya nilai yang material dalam persediaan barang dalam proses yang

mengakibatkan overstated laba dapat menyesatkan para pengguna laporan

keuangan, terutama para investor, yang dapat mempengaruhi pengambilan

keputusannya. Informasi ini tentu sangat menyesatkan yang dapat

mengakibatkan para investor yang telah berinvestasi sebelumnya merugi dan

bagi para calon investor yang akan menanamkan sahamnya di PT. Indofarma

informasi yang ada dalam laporan keuangan sangatlah menyesatkan.

e. PSAK nomor 1 menyatakan bahwa "laporan keuangan harus menyajikan secara

wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas dengan

menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK

dalam catatan atas laporan keuangan"

laporan keuangan yang disajikan oleh PT. Indofarma jelas tidak wajar karena

adanya overstated pada persediaan barang dalam proses dan laba yang

overstated dan adanya nilai yang material tersebut tidak diungkapkan dalam

catatan atas laporan keuangan seperti yang diharuskan oleh PSAK. Jelas apa

yang telah terjadi di PT. Indofarma telah melanggar PSAK

f. berdasarkan pasal 5 huruf n UU no 8 tahun 1995 tentang pasar modal jo pasal

64 peraturan pemerintah No 45 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan

peraturan pemerintah No 12 tahun 2004 tentang penyelengaraan kegiatan

dipasar modal , kepada direksi yang menjabat pada periode terbitnya

laporan keuangan tahuanan periode 2001 diberikan sanksi administratif

berupa denda sebesar Rp. 500.000.000,00. Selain itu kepada Direksi PT

Indofarma juga diperintahkan 3 hal :

Pertama, segera membenahi dan menyusun sistem pengendalian internal dan

sistem akuntansi perusahaan yang memadai untuk menghindari timbulnya

permasalahan yang sama di kemudian hari. pembenahan dan atau penyusunan

sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perusahaan yang memadai

tersebut sudah harus diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir semester I

tahun buku 2002

Kedua, menyampaikan laporan perkembangan atas pembenahan dan

penyusunan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perseroan

secara berkala setiap akhir bulan kepada Bapepam.

ketiga, menunjukan akuntan publik yang terdaftar di Bapepam untuk

melakukan audit khusus untuk melakukan penilaian atas sistem pengendalian

internal dan sistem akuntansi bula perseroan telah selesai melakukan

pembenahan dan penyusuan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi

perusahaan. Hasil audit khusus tersebut wajib disampaikan kepada bapepam.

Tidak jelas apa yang menjadi latar balakang dari bapepam hanya memberikan

sanksi administratif berupa membayar denda pada kasus ini. dalam press releasenya

bapepam hanya menyebutkan bahwa telah terjadi penilaian barang yang lebih tinggi

dari harga seharusnya. dengan demikian tidak diketahui apakah tindakan tersebut

merupakan suatu kesengajaan atau tidak dari manajemen untuk memberikan laporan

keuangan dengan kinerja yang bagus kepada publik sehingga publik akan menanamkan

atau tidak modalnya pada perusahaan farmasi tersebut.

Kalau tindakan ini merupakan suatu hal yang disengaja atau diketahui oleh

manajemen PT. Indofarma jelas merupakan suatu fraud atau kecurangan. untuk itu

dapat ditindak lanjuti dengan proses pidana dengan mencari bukti bukti yang kuat

sehubungan dengan tindakan tersebut. lain halnya jika tindakan tersebut bukan

merupakan suatu unsur kesengajaan dari manajemen indofarma. maka bapepam sesuai

dengan kewenangannya berdasarkan pasal 102 UUPM dapat memberikan sanksi

administratif kepada direksi indofarma

Seharusnya agar dapat menciptakan pasar modal yang aman dan tertib

pengenaan sanksi tidak terbatas pada pengenaan sanksi denda saja tetapi juga

pengenaan sanksi pidana penjara. hal ini untuk memberikan shock therapy kepada

emiten atau perusahaan publik agar tidak main main dalam menyajikan laporan

keuangannya.