KASUS ETIKA BISNIS

JAKARTA - Akibat tidak membayar upah pekerja dan tidak mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta Jamsostek, satu perusahaan di Kota Pontianak Kalimantan Barat akhirnya harus berurusan dengan hukum dan dibawa ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Proses hukum terhadap perusahaan itu dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga kerja (Dinsosnaker) Kota Pontianak, Kalimantan Barat setelah diketahui adanya pelanggaran ketenagakerjaan tersebut.

"Saat ini kasusnya sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan dakwaan melakukan tindak pidana pelanggaran aturan ketenagakerjaan. Sidang pengadilan akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini," kata Direktur Bina Penegakan Hukum Kemnakertans Bakhtiar di kantor Kemenakertrans, Jakarta, Jumat (17/2/2012).

Sumber : http://economy.okezone.com/read/2012/02/17/20/577812/ini-akibat-perusahaan-tak-bayar-upah-pekerja-jamsostek

Mengapa tidak etis?

Kasus ini dianggap tidak etis karena :

Seperti yang kita tahu kalau perusahaan itu mempunyai beberapa kewajiban :

1. Perusahaan tidak boleh mempraktikan diskriminasi2. Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja 3. Kewajiban memberi gaji yang adil

Kasus ini melanggar kewajiban perusahaan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satu alasan dibalik perlunya perlindungan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak atas hidup. Hak atas hidup ini merupakan salah satu HAM. Setiap manusia punya hak atas kehidupan dan tidak seorang pun berhak untuk mencabutnya. Semua orang lain, termasuk perusahaan, berkewajiban moral untuk menjaga dan menjamin hak tersebut, minimal dengan mencegah kemungkinan hidup para pekerjanya terancam dengan cara menjamin hak atas perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja.

Aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan pekerja tidak pernah boleh dikorbankan demi kepentingan ekonomis. Risiko dalam setiap pekerjaan memang tidak selalu bisa dihindari, tetapi harus dibatasi sampai seminimal mungkin. Selain itu, pekerja harus menerima risiko itu dengan bebas, setelah lebih dahulu ia diinformasikan secukupnya. Untuk mengimbangi

risiko yang mungkin terjadi, pekerja harus diberi imbalan ekstra, misalnya gaji yang tinggi dan asuransi khusus. Yang tak kalah pentingnya adalah pekerjaan beresiko itu hanya bisa ditoleransi, jika menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kasus ini pasti lah para pekerja pertamanya diinformasikan mengenai kerja tetapi perusahaan tersebut tidak memberi asuransi keselamatan pekerja. Sekecil apapun risiko pekerjaan yang dilakukan, setiap pekerja harus diberikan asuransi keselamatan kerja.

Kasus ini melanggar kewajiban yang ketiga yaitu kewajiban memberi gaji yang adil. Biasanya orang yang bekerja itu orang yang sudah berkeluarga. Gaji diberikan harusnya sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional) yaitu sebesar Rp.720.000,-. Standar ini sudah di perkirakan cukup untuk kebutuhan hidup seseorang. Dalam kasus ini bukan hanya kurang dari UMR bahkan tidak diberi upah sama sekali. Dari dasar tersebutlah dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran yang ketiga. Karena motif seseorang bekerja keras adalah mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila beliau tidak diberikan gaji yang semestinya beliau peroleh maka perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang seharusnya perusahan tersebut lakukan untuk karyawan tersebut. Melanggar prinsip keadilan dan prinsip tidak berbuat jahat dan tidak berbuat baik. Yang di untungkan hanyalah sebelah pihak yaitu perusahaan, seharusnya dalam bisnis harus semua pihak di untungkan seperti pemilik dan semua orang yang bekerja di dalam nya, dimana pemilik dapat mencapai target dan karyawan dapat menerima upah yang semesti nya mereka dapat setelah bekerja keras pada perusahaan tersebut.

Jika saya terlibat,apa yang harus saya lakukan?

1. Whistle blowingPertama-tama saya harus sadar dahulu apa yang saya lakukan itu salah, lalu saya melakukan whistle bowling internal. Whistle bowling internal itu adalah apabila karyawan tahu mengenai kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya kemudian melaporkan kecurangan itu kepada atasannya langsung atau pemimpin perusahaan yamg lebih tinggi. Jika atasan saya tidak menggubris saya maka melalukan whistle blowing eksternal karena menurut saya ini termasuk kasus yang besar. Dikatakan besar karena kasus ini menyangkut kelangsungan hidup banyak orang. Lalu bagaimana dengan kelangsungan hidup keluarganya? Jadi merembet juga ke keluarganya. Saya juga meminta perusahaan untuk memberi asuransi keselamatan bekerja kepada para pekerja.

2. PHKSetiap perusahaan haruslah memperkirakan pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Pengeluaran itu juga termasuk gaji keryawan. Apabila perusahaan tidak

menghasilkan keuntungan (pemasukan dan kerugian tidak sesuai dengan rencana awal) dan perusahaan tidak sanggup untuk membayar gaji pegawainya, lebih baik mereka di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Setidaknya mereka masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan lain dan mendapatkan penghasilan daripada tidak mendapatkan apa-apa.

3. Pemberian InformasiSeharusnya dari awal perusahaan sudah memberi tahu bahwa tidak ada asuransi keselamatan dalam bekerja. Jika tidak, saya meminimalisirkan dengan cara memberi tahu hal-hal yang berbahaya dari pekerjaan tersebut.