8 KAMIS, 15 DESEMBER 2011NNUSANTARANTARA

HARGA beras di beberapa dae-rah masih tinggi. Diduga, hal itu karena pasokan dari petani minim.

‘’Untuk eceran harganya mencapai Rp7.700 per kilo-gram, tetapi ada juga yang Rp7.500/kg tergantung kuali-tasnya. Tingginya harga beras disebabkan belum adanya pa-sokan dari petani,’’ kata Salimi, 45, pedagang beras di Kelura-han Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto, Jawa Tengah, kemarin.

Di tingkat pengecer, harga-nya mencapai Rp7.500-Rp7.700 per kilogram untuk jenis IR 64 kelas medium.

Manajer Koperasi Unit Desa (KUD) Patikraja, Banyumas, Faturrahman mengatakan saat ini KUD setempat tidak lagi mendapatkan pasokan gabah dari petani. ‘’Padahal, dalam kondisi normal, setiap hari-nya kami mampu memproses gabah menjadi beras sebanyak 10-20 ton,’’ katanya.

Di Kabupaten Purwakar-ta, Jawa Barat, harga beras terendah mencapai Rp7.500-Rp8.500/kg. “Namun tidak akan bertahan lama, dan bah-kan cenderung turun,” ujar H Adang, pedagang beras di Purwakarta, kemarin.

Harga beras, menurutnya, cenderung turun karena musim panen segera tiba.

Sebaliknya, Menteri Perta-nian Suswono menyatakan harga beras bertahan tinggi bukan karena suplai minim. “Saya sudah berdialog dengan pedagang beras, apakah suplai berkurang? Ternyata tidak. Nah kalau seperti ini kan permainan pedagang,” ujarnya di Jakarta.

Tren kenaikan harga beras yang terjadi, menurut dia, di-sebabkan ulah pedagang yang terlalu banyak mengambil untung. “Oleh karena itu, saya imbau kepada pedagang untuk tidak banyak-banyak ambil untung,” ujar Suswono. (LD/AU/AI/N-1)

ERIEZ M RIZAL

SEBANYAK 26 pengurus Dewan Pimpinan Dae-rah (DPD) Partai Gol-kar Jawa Barat (Jabar)

diberhentikan. “Kami memandang kebi-

jakan ini merupakan sebuah kesewenangan dari pimpinan partai,” kata Pengurus Biro Diklat DPD Partai Golkar Jabar Topan Adiansyah di Bandung, kemarin.

Keputusan pemberhentian ke-26 pengurus DPD Partai Golkar Jawa Barat itu tertuang dalam SK DPP Partai Gol-kar Nomor: KEP-134/DPD/Golkar/8/2011.

Topan mengutarakan pem-berhentian keanggotaan yang dinilai secara sepihak itu ditan-datangani Ketua DPD Golkar Jabar Irianto Syarifudin dan pengurus lainnya. Keputus-an itu dinilai bertentangan dengan anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) or-ganisasi.

“Dalam AD/ART jelas bah-wa pemberhentian itu harus melalui tahapan-tahapan. Per-tama melalui surat peringatan, kedua diberikan waktu kepa-da yang bersangkutan untuk klarifikasi baru diplenokan,” kata Topan.

Atas keputusan tersebut, Topan menuturkan, ia dan rekan lainnya yang diberhen-

tikan merasa kecewa dengan keputusan tersebut.

“Mengingat persoalan terse-but, kita merasa kecewa dengan pemberhentian yang tidak berdasar atas tata kelola aturan organisasi yang dimiliki Partai Golkar,” ujarnya.

Menurutnya, ke-26 anggo-ta DPD Partai Golkar yang diberhentikan tersebut tidak pernah diberi informasi dan ruang untuk mengklarifikasi pimpinan partai tentang alasan pemberhentian mereka.

Topan mengaku mendapat-kan informasi pemberhentian dirinya sebagai anggota DPD Golkar Jabar dari rekannya di DPP pada 2 November 2011.

‘‘Kita menerima faksimile dari DPP. Ini menunjukkan bukti faktual bahwa kami diberhentikan secara sepihak, sedangkan selama ini DPD Gol-kar Jabar tidak pernah mem-beritahukan kepada kami,” ujarnya.

Mereka yang diberhentikan tersebut di antaranya Arifi n Su-priatna (Bendahara DPD Partai Golkar Jabar), Dudun Holidin (mantan Ketua DPD Partai Gol-kar Jabar hasil musdalub), Yana Mul yana Soepardjo (mantan Wakil Bendahara DPD Partai Golkar Jabar hasil musdalub), dan Agus Salide (mantan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar hasil musdalub).

To p a n m e n a m b a h k a n ,

pihaknya akan menempuh jalur hukum melalui gugatan ke PTUN, serta upaya internal dan eksternal, sebelum ada pernyataan dari Irianto terkait dengan pemberhentian sepi-hak itu.

Selain itu, ia bersama teman-temannya akan melakukan gerakan mosi tidak percaya ter-hadap kepemimpinan Irianto.

“Terkait dengan persoalan ini, kami sepakat tidak akan mendukung dan mencalonkan Irianto sebagai calon Gubernur Jabar pada 2013. Di samping itu juga akan melakukan gerakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Irianto,’’ imbuh Topan.

Bahkan, dia khawatir kasus itu bisa menghambat proses pemenangan calon dari Partai Golkar dalam pemilu dan pe-milihan presiden pada 2014 mendatang.

‘’Orang-orang yang diber-hentikan merupakan orang-orang yang memimpin di ke-lompok massa,” ujar Topan.

Arifi n Supriatna yang sebe-lum dipecat menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi meminta DPP Gol-kat membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus pemberhentian 26 anggota DPD Golkar Jabar tersebut. (Ant/N-1)

eriez@mediaindonesia.com

Ketua DPD Golkar Jabar

Pecat 26 AnggotaDalam AD/ART jelas bahwa pemberhentian itu harus melalui

tahapan-tahapan.

RAPAT Kerja Nasional (Ra-kernas) Partai Demokrasi In-donesia Perjuangan (PDIP) merekomendasikan desakan penuntasan ganti rugi korban semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, oleh PT Lapindo Brantas.

“Berkaitan dengan pengabai-an hak-hak rakyat korban da-lam kasus Lapindo Brantas, Rakernas I PDIP mendesak pe-merintah dan pimpinan Lapin-do untuk segera menyelesaikan kasus Lapindo (ganti rugi) tersebut,” ujar Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Rakernas PDIP di Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Ia meminta penuntasan ka-sus itu dengan mengutamakan hak-hak para korban yang selama ini menderita berkepan-jangan.

Semburan lumpur bercam-pur gas telah berlangsung sejak 29 Mei 2006.

Jumlah korban yang menda-pat ganti rugi akibat semburan lumpur mencapai 13.237 ber-kas. Korban lumpur lama itu

diatur dalam Peraturan Presi-den Nomor 14 Tahun 2007. Na-mun dari jumlah 13.237 berkas itu, realisasi pembayaran baru mencapai 75%. Nilai uang ganti rugi yang harus dikelu-arkan Lapindo mencapai Rp3,8 triliun, tetapi baru terbayarkan Rp2,9 triliun sehingga masih terdapat kekurangan Rp951 miliar.

Di sisi lain, korban lumpur Lapindo di 18 RT Desa Mindi, Kecamatan Porong, mengusir tim verifi kasi Badan Penanggu-langan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang akan mengukur tanah dan bangunan di wilayah tiga RT desa setempat, kemarin.

Aksi itu dilakukan di RT 10 Desa Mindi. Pada saat itu sebe-

narnya warga sudah berunjuk rasa di balai desa. Mereka menolak rencana verifikasi tersebut.

Warga memaksa tim veri-fi kasi menghentikan kegiatan pengukuran tanah dan ba-ngunan.

‘’Kami meminta tim veri-fikasi pergi dari sini. Jangan melakukan verifi kasi sebelum semua wilayah di Desa Mindi dimasukkan peta terdampak,’’ kata Tri Joko, warga Desa Min-di.

Penolakan warga Mindi itu dilakukan sejak Selasa (13/12).

Pemerintah melalui Per-aturan Presiden Nomor 68 Ta-hun 2011 menambah areal peta terdampak semburan lumpur Lapindo.

Wilayah baru tersebut men-cakup 9 RT, yakni 3 RT di Desa Mindi, 2 RT di Desa Jatirejo, dan 4 RT di Desa Siring.

Padahal, di Desa Mindi ada 21 RT yang juga merasakan dampak semburan lumpur. (Wta/HS/N-1)

PDIP Rekomendasikan Penyelesaian Kasus Lapindo

Pasokan Minim, Harga Beras masih Tinggi

TIM Penyidik Direktorat Re-serse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah telah menggele-dah rumah pribadi Wali Kota Salatiga Yuliyanto di Jalan Merdeka Selatan III/9 Dukuh Soka, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (13/12).

Penggeledahan itu untuk mencari bukti tambahan dalam pengusutan dugaan korupsi Jalan Lingkar Selatan Kota Sa-latiga yang diduga melibatkan istri Wali Kota, Titik Kirnan-ingsih.

Dalam penggeledahan ter-sebut, Wali Kota Salatiga Yuli-

yanto dan istrinya, Titik Kir-naningsih, serta pengacara ter-sangka menyambut kedatang-an petugas yang menggunakan dua kendaraan. Mereka juga mempersilakan para penyi dik mengambil dokumen yang diperlukan, untuk pengusutan kasus dugaan korupsi.

Penasihat hukum tersangka Heru Wismanto menjelaskan ada lima penyidik yang me-lakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen di rumah wali kota, mulai pukul 12.30 hingga 17.30 WIB.

Di lain hal, di Riau, tersangka kasus korupsi APBD Indragiri

Hulu sebesar Rp116 miliar, yakni mantan Bupati Indragiri Hulu Tamsir Rahman belum tersentuh hukum.

Kasus yang terjadi setahun lalu itu dan diduga melibatkan Tamsir Rahman dan hingga kini belum diproses secara hu-kum. Ironisnya, Tamsir malah menjadi Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Demokrat.

Padahal belasan tersangka lainnya yang mayoritas adalah mantan anggota DPRD sudah terlebih dahulu dijebloskan ke penjara. Kepala Seksi Peneran-gan dan Hukum Kejati Riau Andri Ridwan menjelaskan,

untuk mengusut anggota de-wan aktif agak sulit karena harus ada izin khusus dari birokrasi vertikal terkait.

Di Cianjur, Jawa Barat, pem-kab setempat mulai bereaksi pascapenyitaan dokumen APBD 2007-2010 yang dilaku-kan Kejati Jabar, Kamis (8/12).

Sekda Kabupaten Cianjur Baharudin Ali menyatakan pemkab telah melayangkan surat keberatan ke kejati atas penyitaan dokumen karena tim penyidik membawa dokumen APBD 2007-2010, sedangkan di dalam permintaan hanya APBD 2008-2009. (AS/RK/BK/N-3)

Jaksa Geledah Rumah Wali Kota Salatiga

Anwar Adnan-Aladin Resmi Pimpin Sulawesi BaratPASANGAN Anwar Adnan Saleh-Aladin S Mengga resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode 2011-2016 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di Kantor DPRD Sulbar, Ma-muju, kemarin.

Anawar merupakan guber-nur periode sebelumnya, se-dangkan Aladin adalah mantan birokrat di Sulbar. Pasangan ini memenangi pemilu kada Sulbar yang digelar Oktober lalu, tapi dua pasangan lain-nya melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kepu-tusan Mahkamah Konstitusi tidak berubah, Anwar-Aladin tetap sebagai pemenang pemilu kada Sulbar.

Da lam pe lant ikan i tu , Gamawan meminta Anwar-Aladin untuk membenahi sek-tor pelayanan publik, khusus-nya di bidang kesehatan dan pendidikan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan daya saing di Sulbar jika dibandingkan de-ngan tujuh provinsi lainnya hasil pemekaran paling tinggi. ‘’Namun, pelayanan publik di Sulbar masih rendah,’’ te-gasnya.

Anwar membenarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulbar mencapai 11%, sedangkan pembangunan manusia seperti kesehatan dan pendidikan ma-sih harus ditingkatkan.

Ketua DPRD Sulbar Hamzah

Hapati Hasan yang memimpin sidang pelantikan menambah-kan, kedua hal itu akan menjadi fokus perhatian di DPRD un-tuk mengubah citra pelayanan publik.

Adapun di Papua Barat, un-tuk bertarung dalam pemilu kada Kota Sorong 2012-2017, Sekretaris Daerah Kota Sorong Lambert Jitmau mengundur-kan diri dari jabatannya.

‘’Saya sudah melayangkan surat pengunduran diri kepa-da Wali Kota Sorong JA Jum-ame untuk mengikuti pemilu kada Kota Sorong. Sekarang tidak ada lagi yang membatasi saya untuk bicara politik,’’ kata Lambert di sela-sela acara pamitan dengan para pegawai

negeri di lingkup Kota Sorong, kemarin.

Sikap yang diambil Lambert mendapat pujian dari teman-temannya di kalangan PNS. Kepala Dinas Tenaga Kerja So-rong Anton Sagrim mengapre-siasi tindakan tegas Lambert Jitmau. ‘’Ini bisa menjadi tela-dan bagi PNS lain tanpa harus ada paksaan karena sudah se-suai dengan Undang-Undang Kepegawaian,’’ kata Anton.

Dia pun berharap agar semua PNS yang terjun ke politik dan maju dalam pemilu kada harus siap mundur dari jabatannya sebagai PNS. ‘’Kalau mundur supaya tidak rancu saat me-layani masyarakat,’’ imbuhnya. (FH/MS/N-3)

KAPAL TERBAKAR: Petugas berusaha memadamkan api di atas kapal kargo, di Mintaragen, Tegal, Jawa Tengah, kemarin. Kebakaran kapal kargo yang sedang dalam perbaikan tersebut diduga disebabkan api pengelasan yang ada di ruang derek jangkar.

DANAU SENTARUM: Sejumlah anak bermain perahu di permukiman kawasan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS), Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Senin (12/12). Taman nasional seluas 132 ribu hektare di timur Kalimantan Barat itu merupakan objek wisata unggulan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

ANTARA/OKY LUKMANSYAH

Rakernas I PDIP mendesak

pemerintah dan pimpinan Lapindo untuk segera menyelesaikan kasus Lapindo (ganti rugi).’’

DILANTIK: Mendagri Gamawan Fauzi (kanan) melantik Anwar A Saleh-Aladin S Mengga sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode 2011-2016, di Mamuju, Sulawesi Barat, kemarin.

ANTARA/JESSICA WUYSANG

MI/FARHAN MATAPPA’