Upload
c-jay
View
77
Download
41
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Kerangka Acuan kerja Praktik untuk KP di Kemenkeu RI
Citation preview
Kerangka Acuan Kerja Praktik
Sistem Monitoring Sinkronisasi Data Aset Negara
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem InformasiDirektorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
OlehDwika Febrianto
0906518183
Jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Indonesia2012
1. Pelaksanaan Kerja Praktik
Berdasarkan kesepakatan dengan Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia, telah diberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia bernama Dwika Febrianto (selanjutnya disebut sebagai pelaksana KP) untuk melaksanakan kerja praktik di Direktorat Jendral Kekayaan Negara. Direktorat Jendral Kekayaan Negara menunjuk Bapak I Ketut Puja selaku Kepala Subdirektorat PPSA DJKN sebagai penyelia (selanjutnya disebut penyelia KP).
1.1 Tempat, Waktu, dan Topik Kerja Praktik
Nama Instansi : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710Telepon : 021-3449230Waktu Pelaksanaan : 8 Minggu (16 Juli – 7 September 2012)Hari Kerja : Senin – Jum’atJam Kerja : 07.30 – 17.00Topik : Pembangunan Sistem Monitoring Sinkronisasi Data Aset Negara
1.2 Penyelia Kerja Praktik
Nama : I Ketut PujaJabatan : Kepala PPATK DJKN Kementerian Keuangan RITelepon : +62816706764Email : [email protected]
1.3 Pelaksana Kerja Praktik
Nama : Dwika FebriantoNPM : 0906518183Jurusan : Sistem InformasiAngkatan : 2009Fakultas : Fakultas Ilmu KomputerUniversitas : Universitas IndonesiaTelepon : +6285693774433E-mail : [email protected]
2. Profil Tempat Kerja Praktik
2.1 Sejarah
Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945, pemerintah menggulirkan program pengucuran atau pemberian pinjaman dana untuk kredit bagi para pengusaha kecil dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat pasca penjajahan. Kebijakan ini digariskan oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang didirikan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1946.
Dalam perkembangannya, pengucuran atau pinjaman dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut tidak dapat dikembalikan tepat pada waktunya, bahkan dana tersebut menjadi kredit macet. Bila keadaan tersebut tidak segera dilakukan langkah pengamanan, maka dikhawatirkan akan sangat merugikan keuangan dan kekayaan negara yang selanjutnya akan memperlambat pertumbuhan perekonomian negara. Atas dasar pertimbangan tersebut dan mengingat sistem penyelesaian perkara yang ada pada saat itu berdasarkan Pasal 195 HIR tidak mampu melakukan fungsinya dalam melakukan pengamanan terhadap keuangan dan kekayaan negara, maka berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tanggal 6 April 1958 dibentuk Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N) dengan tugas melakukan penyelesaian piutang Negara dengan cara Parate Eksekusi (melaksanakan sendiri putusan-putusannya seperti surat paksa, sita, lelang, dan keputusan hukum lainnya tanpa harus meminta bantuan lembaga peradilan).
Berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, negara Indonesia kembali ke keadaan tertib sipil yang dimulai pada tanggal 16 Desember 1960. Dalam situasi tertib sipil tersebut, maka dasar hukum yang memayungi Keputusan Penguasa Perang Pusat (yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950) menjadi tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, seluruh Keputusan Penguasa Perang Pusat berikut semua aturan pelaksanaannya tidak akan berlaku lagi. Namun demikian, tugas dan kewenangan P3N untuk menyelesaikan piutang negara secara cepat dan efisien masih dipandang relevan untuk tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, sebelum Keputusan Penguasa Perang Pusat tersebut dicabut, maka dipandang perlu untuk menyusun suatu ketentuan pengganti yang dapat mempertahankan eksistensi tugas dan kewenangan pengurusan piutang negara yang cepat dan efisien.
Pada tanggal 14 Desember 1960 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah membentuk Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagai pengganti P3N. Guna melestarikan dan mempertahankan eksistensi kewenangan P3N, maka PUPN juga diberikan kewenangan Parate Eksekusi dalam melaksanakan tugasnya.
Pada tahun 1971 penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi cukup banyak, namun struktur organisasi dan sumber daya manusia PUPN terbatas. Oleh karena itu,berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan
Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat KeputusanNomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN.
Meningkatnya piutang negara yang pengurusannya diserahkan kepada BUPN menandakan makin banyaknya piutang negara yang bermasalah (macet), baik berasal dari perbankan yang mempunyai agunan maupun non perbankan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memandang perlu mengeluarkan suatu kebijakan guna mempercepat proses pelunasan piutang negara. Untuk itu, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).
Untuk menyesuaikan tugas dan fungsi pada kantor operasional, maka Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara (KLN) dilebur menjadi satu dengan nama Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).Penyatuan ini dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002 tanggal 2 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.
Pada tahun 2006 terjadi penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dimana fungsi Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang digabung dengan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) DJPb, sehingga Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia. Dengan adanya perubahan organisasi tersebut, maka KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hal ini merupakan salah satu hasil Reformasi Birokasi yaitu penyatuan fungsi-fungsi yang sejenis ke dalam satu unit Eselon I.
Unit kerja Kantor Pusat DJKN terdiri dari 8 unit eselon II, yaitu: Sekretariat, Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Penilaian, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Lelang, dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat. Selain itu, DJKN juga mempunyai unit kerja vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 17 Kantor Wilayah dan 70 KPKNL.
2.2 Visi
Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2.3 Misi
Misi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah:1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas
pengelolaan kekayaan negara;2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam
berbagai keperluan;4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan,
akuntabel;5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif
sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat
2.4 Tugas
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.
2.5 Fungsi
Berikut ini adalah fungsi-fungsi yang terdapat di dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Negara:a. Sekretariat Direktorat Jenderal;b. Direktorat Barang Milik Negara;c. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan;d. Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain;e. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;f. Direktorat Penilaian;g. Direktorat Lelang; danh. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.
2.6 Struktur Organisasi
Berikut merupakan struktur organisasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia:
2.6.1 Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKN & SI) memiliki struktur fungsi sebagai berikut:a. Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara I;b. Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara II;c. Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara III;d. Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi;e. Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan Operasional;f. Subbagian Tata Usaha; dang. Kelompok Jabatan Fungsional.
Posisi pelaksana KP pada struktur DJKN Kementerian Keuangan RI berada di bawah Direktorat PKN & SI pada Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi.
3. Latar Belakang Kerja Praktik
Mengacu pada tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184/PMK.01/2010, dimana Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat dengan DJKN, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud DJKN menyelenggarakan fungsi-fungsi Sebagai berikut : Perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara,dan lelang; Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, piutang
negara, dan lelang; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan
lelang; dan Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
DJKN memiliki instansi vertikal di daerah yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah (Kanwil) dan 70 (tujuh puluh) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Kelancaran administrasi khususnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi DJKN sangat membutuhkan sarana pendukung berupa database dan sistem informasi yang handal.
Siklus hidup aset (asset life-cycle) mulai dari perolehan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan sangat berpengaruh terhadap pengeluaran dan penerimaan pada APBN. Dengan adanya perubahan paradigma Pengelolaan Aset (asset administration) menjadi Manajemen Aset (asset management), pembangunan sistem informasi di DJKN telah diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut dan sudah dimulai dengan penyusunan Cetak Biru Sistem Manajemen Informasi dan Pelayanan Terpadu (Cetak Biru SMIPT – DJKN) yang merupakan kerangka kerja (framework) dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada DJKN. Diagram SMIPT seperti tampak pada Gambar-1.
Service Bus
Komponen Otomasi Proses Bisnis
Komponen Interaksi dan Kolaborasi
Menyediakan sarana kolaborasi antara user, proses, data dan informasi DJKN
Menyediakan orkestrasi dan otomasi proses bisnis DJKN
(Business Application Services)
Menyediakan aplikasi bisnis DJKN yang dibangun diatas platform yang handal.
(Data & Information Services)
Menyediakan data dan informasi yang berasal dari beragam sumber yang menjadi satu kesatuan (terpadu)
(Access Services)
Memfasilitasi interaksi dengan sistem / aplikasi eksisting DJKN
Menyediakan / menghubungkan layanan DJKN dari dan kepada pihak lain : G2G, G2B, G2C
Menjamin pengelolaan sumber daya TIK dan layanan DJKN yang handal dan berkualitas
(IT Service Management)
Memfasilitasi pimpinan DJKN dalam pengambilan keputusan yang lebih baik yang didukung informasi yang cepat, aman dan akurat.
(Business Innovation & Optomization Services)
(Development Service)
Perancangan dan pengembangan aplikasi dan solusi TIK DJKN yang berbasis layanan
Menjembatani antar layanan yang ada di DJKN
Komponen Infrastruktur
Mengoptimalkan keluaran, ketersediaan dan kinerja layanan DJKN yang berjalan diatas infrastruktur yang handal.
(Partner / External Services)
Komponen Optimasi dan Inovasi Bisnis
(Interaction and Collaboration Services) (Process Services)
Komponen Aplikasi Bisnis
Manajemen Layanan TIK
(Infrastructure Services)
Komponen Akses Data dan Informasi
Komponen Akses Sistem/Aplikasi Eksisting
Komponen Partner / Eksternal
Komponen Pengembangan Sistem/Aplikasi
Menjamin keamanan sumber daya TIK DJKN
(Security Management)
Komponen Keamanan TIK
Gambar-1Frame Work SMIPT
Ditinjau dari tugas dan fungsi DJKN, jenis kegiatan dan pelayanan yang harus dilaksanakan sangat bervariasi, sehingga dalam pembangunan sistem aplikasi untuk mendukung kegiatan tersebut jaga barvariasi. Salah satu sistem yang harus dibangun terkait dengan kekayaan negara adalah Sistem Manajemen Aset Negara (SMAN). Gambaran aplikasi yang akan dibangun seperti pada Gambar-2.
Gambar-2Skema Aplikasi Bisnis DJKN
Pengorganisasian pengelola dan pengguna BMN (Barang Milik Negara) atau aset masih menggunakan model berjenjang dimana setiap jenjang memiliki kewenangan atau kebijakan sesuai dengan tugas atau fungsi masing-masing sehingga fungsi-fungsi manajemen aset belum
Sistem Manajemen Aset Negara (BMN, Aset idle,
Aset lainnya)Penilaian Piutang Negara Lelang Aplikasi Lainnya
Perenc. Kebutuhan, Pemeliharaan, peman-faatan, penghapusan
Registr & Penetapan
Akuntansi aset tetap & Penatausahaan
Pengawasan, pengen-dalian dan Pembinaan
(analisis & tracking)
Penilaian Dasar
Penilaian untuk
Rekomen-dasi
Daftar Komponen Penilaian
Pengurusan Piutang Negara
Pengelolaan Barang
Jaminan
Kesekreta-riatan
Kepegawaian
Keuangan
Sistem Aplikasi Lelang
Front Office & Quick win
Pelaks. Perolehan, Pemeliharaan, peman-faatan, penghapusan
Bendahara wan Pene-
rima
Help DeskDaftar
Komponen Penilaian
dapat dijalankan secara total seperti yang diharapkan. Berikut ini adalah gambar yang dapat menerangkan struktur organisasi pengelola dan pengguna BMN atau aset:
Gambar-3Struktur Organisasi Pengelola dan Pengguna BMN
Jenis-jenis aset yang dikelola dalam sistem aplikasi ini adalah aset-aset yang dimiliki dan dikelola oleh instansi-instansi negara. Berikut ini adalah jenis-jenis atau kategori aset yang dimaksud: Tanah Gedung dan Bangunan Non Rumah Dinas Rumah Dinas Alat Transportasi Mesin Peralatan Non TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Mesin Peralatan Khusus TIK Alat Persenjataan Non Alusista Jalan, Jembatan, dan Jaringan Properti Khusus Aset Tetap Lainnya Aset Tak Berwujud Aset Renovasi Barang Persediaan
Kantor Pusat DJKNKantor Pusat DJKN
Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB) Kementerian / Lembaga
Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB) Kementerian / Lembaga
Kantor Wilayah DJKNKantor Wilayah DJKN
Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara & Lelang (KPKNL)
Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara & Lelang (KPKNL)
Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W)
Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W)
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Barang (UAKPB) = Satuan KerjaUnit Akuntansi Kuasa Pengguna
Barang (UAKPB) = Satuan Kerja
Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1)
Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1)
PENGGUNAPENGGUNA
Rekonsiliasi
Rekonsiliasi
Rekonsiliasi
PENGELOLAPENGELOLA
4. Tujuan Kerja Praktik
Adapun tujuan dari dilaksanakannya Kerja Praktik ini ialah sebagai berikut :a. Memenuhi mata kuliah “Kerja Praktik” sebagai salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Ilmu
Komputer Universitas Indonesia.b. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan dalam dunia kerja di bidang teknologi
informasi.c. Meningkatkan pengetahuan dan menambah pengalaman dalam dunia kerja di bidang
teknologi informasi.d. Menambah pengalaman bekerja di dalam suatu proyek atau tim di suatu instansi.e. Menambah pengetahuan tentang teknologi informasi yang banyak digunakan pada
perusahaan atau instansi.f. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan memecahkan masalah saat bekerja di dalam
sebuah tim.g. Menambah pengetahuan baru di bidang database, dimana database yang digunakan saat ini
ialah Oracle.h. Menambah pengetahuan tentang manajemen aset yang dilakukan oleh perusahaan/instansi
khususnya DJKN.
5. Ruang Lingkup Kerja Praktik
Pelaksanaan kerja praktik ini dilaksanakan bersama dengan Rendy Agustiono. Dalam kerja praktik ini, akan dibuat sebuah sistem web-based application yang dapat digunakan untuk me-monitor atau memantau data aset negara (dalam kerja praktik ini, dibatasi hanya untuk 2-3 kategori aset saja). Sistem yang dibuat akan mensinkronisasi data-data aset negara yang ada di beberapa datamart sehingga dapat dengan mudah di-monitor oleh DJKN melalui internet.
Terdapat dua peran dalam pelaksanaan kerja praktik ini, yaitu web programmer dan database manager. Dalam pelaksanaan kerja praktik ini, pelaksana KP (saya sendiri) berperan sebagai web programmer. Adapun tugas-tugas yang dikerjakan oleh web programmer adalah sebagai berikut: Mempelajari dan mendalami database Oracle (untuk dapat saling membantu jika database
manager mengalami kesulitan). Merancang User Interface dari sistem. Melakukan coding sistem. Melakukan integrasi sistem dengan database bersama dengan database manager.
Secara umum, data-data aset negara akan ditampilkan berdasarkan enam kategori atau dimensi. Berikut ini merupakan kategori dari penampilan data-data aset negara: Kantor Pusat > Kanwil > KPKNL Kanwil > KPKNL > UAKPB KPKNL > UAPB > UAKPB UAPB > UAPPB-E1 > UAPPB-W > UAKPB UAPB > Kanwil DJKN > KPKNL > UAKPB UAPB > KPKNL > UAKPB
Digunakan beberapa tools atau software untuk membantu pengerjaan sistem yang dibuat. Berikut ini adalah daftar dari tools atau software yang digunakan: Operating System : Windows 7 IDE : Netbeans 7.1, Notepad++, Adobe Dreamweaver Programming Language : HTML, CSS, PHP Server Module : Apache 2.4.2 (dari XAMPP) Database : Oracle Database Tools : Oracle Express 11
6. Jadwal Kerja Praktik
Berikut merupakan jadwal kerja praktik yang akan dijalani:
Minggu 1 : 16 Juli 2012 - 20 Juli 2012Minggu 2 : 23 Juli 2012 - 27 Juli 2012Minggu 3 : 30 Juli 2012 - 3 Agustus 2012Minggu 4 : 6 Agustus 2012 - 10 Agustus 2012Minggu 5 : 13 Agustus 2012 - 17 Agustus 2012Minggu 6 : 20 Agustus 2012 - 24 Agustus 2012Minggu 7 : 27 Agustus 2012 - 31 Agustus 2012Minggu 8 : 3 September 2012 - 7 September 2012
Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Kerangka Acuan Kerja Praktik.
Depok, Juli 2012 Jakarta, Juli 2012
Dwika Febrianto I Ketut Puja
Pelaksana Kerja Praktik Penyelia Kerja Praktik
Depok, Juli 2012
Metti Zakaria Wanagiri
Pembimbing Kerja Praktik