KAJIAN TEORITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019

8/18/2019 KAJIAN TEORITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK…

1/35

i

UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS HUKUM

MATA KULIAH TEORI HUKUM

“KAJIAN TEORITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR

14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019”

DISUSUN OLEH:

EDWITH YOGI PRATAMA

15/387574/PHK/08680

YOGYAKARTA

2016


2/35

ii

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan

berkat dan rahmat-Nya karya tulis ini dapat diselesaikan dengan lancar dan tepat

waktu. Karya tulis dengan judul “KAJIAN TEORITIS PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG

PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019” disusun pada mata kuliah Teori

Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah

Mada.

Berbagai kendala penulis hadapi selama proses penyelesaian karya tulis ini.

Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut

membantu hingga selesainya penyusunan karya tulis ini. Terutama kepada Dosen

Teori Hukum, Ibu Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc.,Ph.D. dan Bapak Dr.

Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A. atas ilmu yang bermanfaat selama

proses pembelajaran di kelas. Terimakasih saya sampaikan kepada kawan-

kawan di kelas Magister Hukum Angkatan 35 untuk diskusi dan ilmunya sehingga

menambah pengetahuan penulis.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini tidak terlepas dari kekurangan.

Penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun guna

perbaikan dan lebih memberi manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya

ilmu hukum.

Yogyakarta, 11 Januari

2016

Edwith Yogi Pratama


3/35

iii

DAFTAR ISI

Halaman Judul .................................................................................................... i

Prakata ................................................................................................................ ii

Daftar Isi .........................................................................................................iii

Abstrak ............................................................................................................ ... iv

BAB I. PENDAHULUAN.................................................................................. 1

A. Identifikasi Masalah .................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 4

C. Metode Penelitian...................................................................................... 45

1. Jenis Penelitian..................................................................................... 4

2. Pendekatan Penelitian .......................................................................... 5

3. Bahan Hukum ...................................................................................... 6

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum ................................................ 7

5. Pengolahan Bahan Hukum................................................................... 7

6. Analisis Bahan Hukum ........................................................................ 7

BAB II. PEMBAHASAN.................................................................................... 8

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Ditinjau dari

Tujuan Hukum Keadilan ........................................................................... 85

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Ditinjau dari

Tujuan Hukum Kepastian Hukum ............................................................18

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Ditinjau dari

Tujuan Hukum Kemanfaatan ....................................................................23

BAB III. PENUTUP ............................................................................................26

A. Kesimpulan ................................................................................................26

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... 27


4/35

iv

KAJIAN TEORITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR

14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019

Edwith Yogi Pratama

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 14/PUU-XI/2013 mengabulkan

uji materi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang menyangkut

pemilihan umum tidak serentak. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memilikikeganjilan, putusan ditunda keberlakuanya hingga Pemilihan Umum 2019. Dalam

hal ini, Mahkamah Konstitusi diindikasikan melanggar 47 Undang-Undang 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan putusannya,

sehingga memunculkan permasalahan apakah putusan a quo sudah sesuai dengan

teori hukum, tujuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan

menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam hal Pasal 47 Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, amar putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut harus dipahami utuh yang merupakan bentuk positive

legislature Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Akibat hukum terhadap

pemiliham umum di Indonesia ketika putusan tersebut berlaku pada tahun 2019

adalah pelaksanaan pemilihan umum serentak dan mewajibkan pembentuk undang-

undang membuat sistematika presidential threshold seperti yang diamanatkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: Pemilihan Umum Serentak, Mahkamah Konstitusi


5/35

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Identifikasi Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis.1 Dalam

konteks negara demokrasi berdasarkan hukum, Pemilu sebagai salah satu

mekanisme demokrasi dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang

berpuncak kepada konstitusi sebagai the supreme of the land. Dalam

masyarakat demokratis, pemilu merupakan suatu unsur pergantian

kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan

prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi.2 Pemilihan umum adalah sarana

demokrasi yang daripadanya dapat ditentukan siapa yang berhak

menduduki kursi di lembaga politik negara, legislatif dan/atau eksekutif.

Melalui pemilu rakyat yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih

dapat menjatuhkan pilihan kepada figur yang dipercaya yang akan mengisi

jabatan di atas.3

Sistem demokrasi memerlukan konstitusi untuk menegakkan

kerangka pemerintahan demokratis yang adicita-citakan. Konstitusi dalam

konteks demokrasi cara dan waktu penyelnggaraan pemilihan umum untuk

menentukan pejabat dan wakil rakyat.4 Legislasi melekat dalam aturan

perundangan yang diberi interpretasi hukum positif dengan menjadikannya

mengalir dari kehendak rakyat. Posisi kedaulatan diambil alih oleh

1 Lihat Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

19452 Dahlan Thaib, 2009, Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional , Yogyakarta,

Total Media, Hal. 98.3 Hendarmin Ranadireksa, 2007, Arsitektur Konstitusi Demokratik, Bandung, Fokus

Media, hlm: 173.4

Gene Sharp, 1997, Menuju Demokrasi Tanpa Kekerasan; Kerangka Konseptual Untuk Pembebasan, Sugeng Bahagijo, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 91


6/35

2

kekuasaan konstitusi sebagai kekuatan penabsah yang melandasi aturan

konstitusional.5

Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan menguji undang-

undang terhadap UUD berperan memastikan, berdasarkan permohonan

yang diterima, bahwa ketentuan terkait dengan pelaksanaan Pemilu tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.6 Pengujian undang-undang atau Judicial review secara umum

adalah pengujian oleh lembaga yudisial atas perundang-undangan terhadap

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (di sini mencakupkompetensi Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau

Mahkamah Konstitusi), sedangkan constitutional review adalah pengujian

oleh lembaga yudisial khusus untuk konstitusi undang-undang terhadap

UUD (di sini yang dimaksud adalah khusus kompetensi Mahkamah

Konstitusi yang merupakan bagian khusus dari judicial review dalam arti

umum).7

Pemilihan umum merupakan hak dari warga negara yang diberikan

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

diatur lagi dalam Undang-Undang terkait. Definisi hak hukum sebagai

kepentingan yang dilindungi oleh hukum, atau keinginan yang diakui

hukum, diragukan dengan adanya kenyataan bahwa tidak akan ada hak

hukum sebelum adanya hukum. Sepanjang suatu hak belum dijamin oleh

aturan hukum maka belum menjadi hak hukum. Maka hal ini berarti bahwa

hukum mendahului, atau bersamaan dengan hak.8

5 Carl Joachim Friedrich, 2014, Filsafat Hukum; Perspektif Historis, Raisul Mutaqqien

(Penerjemah), Bandung, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 1286 Janedjri M. Gaffar, 2013, Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi,

Jakarta, Konstitusi Press, hlm: 707 Moh. Mahfud MD, 2011, Membagun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta,

Rajagrafindo Persada, hlm: 122.8

Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa’at, 2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta,Konstitusi Press, hlm: 64-65.


7/35

3

Dalam kaitannya dengan pemilu dan peraturan perundang-undangan

yang mengaturnya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa

sebagian pasal yang berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan secara

terpisah adalah inkonstitusional. Hal ini tidak lain adalah dengan

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi ( judicial review) Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden yang diajukan pemohon Effendi Gazali.

Putusan itu mulai berlaku pada Pemilu 2019, tetapi PutusanMahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tersebut diucapkan Kamis

tanggal 23 Januari 2014. Mahkamah berpendapat, putusan ini tidak dapat

diterapkan untuk 2014 karena pemilu yang sudah terjadwal.9 Dengan

dikabulkannya gugatan ini, pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilihan

Presiden 2019 dan seterusnya akan digelar serentak.

Permasalahannya adalah penundaan putusan Mahkamah Konstitusi

yang baru diberlakukan pada Pemilu 2019 bertentangan dengan Pasal Pasal

47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi, jika ditafsirkan ialah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi

memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde, dalam arti

mengikat dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C Ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sejak

selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak

pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, serta sikap tindakan

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.10 Kemudian,

9 Lihat diakses 25 Juni 2014, Pkl 21.55 WIB10

Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 5


8/35

4

dalam putusan pengadilan seharusnya mencerminkan tujuan hukum yaitu

keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam negara demokrasi, pemerintahan berlangsung atas

persetujuan dari yang diperintah. Penyelenggaraaan negara, khususnya

pimpinan anggota eksekutif dan anggota legesilatif dipilih langsung oleh

rakyat melalui pemilihan umum.11 Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya adalah tatanan sosial

berbangsa yang didasarkan atas prinsip demokrasi, yaitu kedaulatan berada

di tangan rakyat, dengan hukum yang dihasilkan melalui melaluimekanisme dan proses demokrasi menjadi acuan utama dalam

melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara,12 sehingga putusan

Mahkamah Konstitusi ini sangat berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik

untuk mengangkat masalah tersebut dalam rumusan masalah

“Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

ditinjau dari tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan

kemanfaatan?”

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian

hukum normatif atau penelitian penelitian hukum doktriner yaitu

sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian

hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya

11 Merphin Panjaitan, 2013, Logika Demokrasi: Manyongsong Pemilihan Umum 2014,

Jakarta, Permata Aksara, hlm: 134.12

Mahmud Kusuma, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, Yogyakarta, antonyLib-Indonesia & LHSP-Indonesia, hlm: 1.


9/35

5

peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.13

Pada penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas

hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan

patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian

tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum.14

Serta dimungkinkan untuk menggunakan bahan hukum tertier 15, yakni

bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia,

dan lain sebagainya guna menjawab isu permasalahan yang menjadi

fokus penelitian.16

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan

undang-undang ( statute approach), pendekatan kasus (case approach)

dan pendekatan konseptual konseptual (conceptual approach).17

Pendekatan yang penulis gunakan, dilakukan dengan menelaah

peraturan perundang-undangan yang terkait, terkhusus pada Konstitusi

(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

serta regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum tentang Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Selain itu pendekatan

kasus (case approach) yang penulis gunakan dalam permasalahan ini

adalah guna mengetahui apa yang menjadi alasan-alasan hukum hakimuntuk sampai kepada putusannya, yang mana penulis angkat sebagai

permasalahan ini, dan pendekatan konseptual yang beranjak dari

13 Suratman dan Philips Dillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta, hlm.

51.14 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010 Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan

Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm: 62.15 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research),

Jakarta, Sinar Grafika, hlm: 89.16

Ibid hlm: 1317 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hlm: 93.


10/35

6

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam

ilmu hukum guna mengetahui bagaimana akibat dari putusan

Mahkamah Konstitusi dalam rangka pemilihan umum serentak.

3. Bahan Hukum

a. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk

dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau

badan-badan pemerintahan yang dilakukan secara resmi oleh aparat

negara.18

Sumber bahan hukum primer adalah sumber data yangmempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi

4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, adalah sebagai berikut:

1) Hasil karya pakar hukum, seperti beberapa Jurnal Mimbar

Hukum dan Jurnal Konstitusi

2) Teori-teori hukum .

18

Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, Hukum: Konsep dan Metode, Malang, Sentra Press,hlm: 81.


11/35

7

3) Situs Resmi dari Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan

Umum, dan beberapa Blog Sarjana Hukum.

4) Buku-buku bacaan sebegaimana yang terdapat pada daftar

pustaka.

5) Skripsi atau Karya Tulis Ilmiah yang terkait membahas tentang

permasalahan.

c. Sumber bahan hukum tertier

Sumber bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur yang digunakan penulis berupa studi dokumentasi

yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan catatan untuk memuat

kutipan. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan

melakukan pengumpulan bahan literatur hukum baik itu bersifat offline

maupun online.

5. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer,

sekunder maupun tertier disusun secara sistematis. Selanjutnya bahan

hukum dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya

dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder dan tertier disusun secara

sistematis kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil analisis

dipaparkan secara naratif (uraian) untuk menjawab permasalahan yang

dikaji.19

19

M. Abdi, (et al ), 2013, Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum (S1),Bengkulu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, hlm: 65.


12/35

8

BAB II

PEMBAHASAN

Tujuan hukum biasanya dipelajari pada Filsafat Hukum, dengan adanya

tujuan maka hukum yang ditegakkan haruslah sesuai dengan apa yang dituju.

Tujuan hukum digunakan untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi

No. 14/PUU-XI/2013 apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum secara teoritis.

Idealnya, hukum harus mengakomodasi tiga tujuan, yaitu keadilan, kepastian

hukum dan kemanfaatan. Putusan hakim sedapat mungkin merupakan resultante

dari ketiganya.20 Muhamad Erwin mengutip pendapat G. Radbruch yang

menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Tujuan ini

merupakan nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada

tiga, yaitu:21

1. Keadilan untuk keseimbangan;

2. Kepastian untuk ketepatan;

3. Kemanfaatan untuk kebahagiaan.

Untuk dapat mengetahui tujuan hukum yang ideal, penulis menelaah satu persatu

apa yang menjadi tujuan dari hukum tersebut.

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Ditinjau dari

Tujuan Hukum Keadilan

1. Keadilan

Keadilan adalah sebuah kata yang sangat sulit didefinisikan.

Banyak pendapat dan aliran dari filsafat hukum yang membahas

masalah ini, tetapi di sini penulis hanya akan merangkum intisarinya

untuk mengupas makna dari keadilan.

20 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan

Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm: 155.21

Muhamad Erwin, 2012, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum, Jakarta,RajaGrafindo Persada, hlm:123.


13/35

9

Keadilan adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya,

dalam artian memberikan seseorang hak yang semestinya memang

miliknya atau memberikan secara tepat apa yang menjadi hak dan

kewajiban yang ditetapkan kepada orang pada bagiannya masing-

masing. Tetapi apabila keadilan dipandang dari segi hak tersebut,

meskipun pada dasarnya hak manusia adalah sama, tetapi dalam

penafsiran akan hak itu sendiri tentu akan berbeda-beda pada setiap

orang. Tentu saja harus ada tolak ukur untuk menjadi sebuah standar

dari definisi keadilan itu sendiri, maka untuk menjawab dari persoalan

di atas, diperlukan pendalaman yang lebih dengan mengkaji beberapa

aliran filsafat hukum.

a. Aliran Hukum Alam

Begitu banyak teori yang membahas aliran hukum alam, Lili

Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi berpendapat bahwa yang dimaksud

dengan hukum alam ialah hukum yang berlaku universal dan abadi.

Menilik sumbernya, hukum alam ada yang bersumber dari Tuhan

(irasional) dan yang bersumber dari akal (rasio) manusia.22

Jika menilik hukum alam yang bersumber pada Tuhan, M.

Shodiq Dahlan berpendapat bahwa hukum alam adalah hukum yang

digambarkan berlaku abadi sebagai hukum yang norma-normanya

berasal dari Tuhan Yang Mahaadil, dari alam semesta dan dari akal

budi manusia, sebagai hukum yang kekal dan abadi sebegitu jauh

tidak terikat oleh waktu dan tempat, sebagai hukum yang sanggup

menyalurkan kebenaran dan keadilan dalam tingkatan yang

semutlak-mutlaknya kepada segenap manusia. Oleh karenanya

hukum alam memiliki sifat yang lebih sempurna dan mempunyai

22

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung, Mandar Maju, hlm: 53


14/35

10

derajat yang lebih tinggi daripada jus contitutum ataupun jus

constituendum.23

Lebih lanjut, M. Shodiq Dahlan mengutip pendapat Cicero

yang disunting oleh S. Tasrif yang mengatakan bahwa tidak ada satu

hal yang lebih penting untuk dipahami selain bahwa manusia itu

dilahirkan bagi keadilan dan bahwa hukum dan keadilan tidak

ditentukan oleh pendapat manusia tetapi oleh alam.24 Muhamad

Erwin berpendapat bahwa tolak ukur aliran hukum terhadap esensi

hukum terletak pada di mana apa yang dipandang sesuai dengankepentingan alam adalah kebaikan.25 Oleh karena esensi hukum

menurut hukum alam adalah kepentingan alam yang berupa

kebaikan maka jelas tolak ukurnya terletak pada moral. Tujuan

hukum menurut aliran hukum alam harus mengandung nilai-nilai

moralitas yakni menuntun masyarakat menuju kebaikan dan menaati

hukum karena merasa wajib secara moral sehingga dapat membuat

masyarakat yang baik secara moral.26

b. Aliran Positivisme Hukum

Istilah positif dalam aliran hukum positif/aliran positivisme

hukum dipakai untuk memberikan maksud bahwa hukum itu

ditetapkan dengan pasti tegas, dan nyata. Penggunaan istilah ini juga

bermaksud untuk membedakannya dengan nilai-nilai yang berasal

dari Tuhan dan moral yang bersifat abstrak dan tidaknya.27

Aliran ini sangat membedakan sesuatu yang nyata dan tidak

nyata, maka aliran positivisme hukum ini memandang perlu untuk

memisahkan secara tegas antara hukum dan moral atau antara

23 Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta (ed), 1989, Filsafat Hukum Mazham dan Refleksinya,

Bandung, Remadja Karya, hlm: 1724 Ibid, hlm: 26-2725 Muhamad Erwin, Op.Cit., hlm:14126

Muhamad Erwin, Op.Cit., hlm:14127 Muhamad Erwin, Op.Cit., hlm:153


15/35

11

hukum yang berlaku (das sein) dengan hukum yang seharusnya (das

sollen).28

Aliran hukum positif yang analitis mengartikan hukum itu

sebagai a command of Lawgiver (perintah dari pembentuk undang-

undang atau penguasa), yaitu suatu perintah dari mereka yang

memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.

Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat

tertutup (closed logical system). Hukum secara tegas dipisahkan dari

moral, jadi dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik-buruk.

Selanjutnya John Austin membagi hukum atas29:

1) Hukum ciptaan Tuhan, dan Hukum yang dibuat oleh manusia,

yang terdiri dari:

a) Hukum yang dalam artian sebenarnya, yaitu hukum yang

disebutkan juga hukum positif, dirinci menjadi hukum yang

dibuat oleh penguasa, seperti undang-undang, peraturan

pemerintah, dan lain-lain; dan hukum yang disusun atau

dibuat oleh rakyat secara individual, yang dipergunakan

untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya.

b) Hukum dalam artian yang tidak sebenarnya, yaitu hukum

yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Jenis

hukum ini tidak dibuat atau ditetapkan oleh penguasa/badan

berdaulat yang berwenang.

Terdapat empat unsur penting menurut Austin untuk

dinamakan sebagai hukum, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan

kedaulatan. Ketentuan-ketentuan yang tidak mengandung keempat

28

Muhamad Erwin, Loc.Cit.29 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Op.Cit., hlm: 56-57


16/35

12

unsur tersebut bukaqnlah merupakan hukum positif, melainkan

hanya sebagai moral positif.

Aliran positivisme hukum ini mementahkan pendapat dari

aliran hukum alam. Dalam aliran ini yang menjadi patokan dalam

hukum adalah segala peraturan yang dibuat oleh penguasa atau

pejabat berwenang. Maka moral atau apa yang dianggap baik oleh

manusia dengan berpatokan pada kepentingan alam bukanlah

merupakan keadilan. Keadilan di sini merupakan taat kepada hukum

yang dibuat, jadi apapun hukum yang dibuat oleh penguasamerupakan bentuk dari keadilan. Penilaian baik-buruknya penilaian

manusia dalam ajaran ini hanyalah moral, bukan tolak ukur keadilan

dari hukum, sehingga dalam perkembangannya memunculkan

pendapat yang menyempurnakan aliran positivisme hukum ini.

Thomas Aquinas dalam pendapatnya yang dikutip oleh Muhamad

Erwin dari H.L.A Hart, mengemukakan bahwa hukum positif yang

adil memiliki daya ikat melalui hati nurani subyek hukum. Hukum

positif akan disebut adil jika memenuhi persyaratan sebagai

berikut:30

1) Diperintah atau diundangkan demi kebaikan umum;

2) Ditetapkan oleh legislator yang tidak menyalahgunakan

kewenangan legislatifnya;

3) Hukum positif memberikan beban yang setimpal demi

kepentingan kebaikan umum.

Penjelasan S. Tasrif dalam menjelaskan keadilan adalah

keadilan harus meninjau tentang tindakan-tindakan macam apakah

yang termasuk dalam lingkungannya. Beliau berpendapat bahwa

hukum adalah hal yang berada di tengah-tengah dari tindakan-

30 Muhamad Erwin, Op.Cit., hlm: 162


17/35

13

tindakan tersebut. Selanjutnya, dijelaskan bahwa keadilan adalah

adil menurut hukum dan apa yang sebanding dan semestinya. Orang

menaati hukum dapat dianggap sebagai adil, di mana adil yang

menurut hukum disini diartikan sebagai apa yang secara tegas

diharuskan oleh pembentuk undang-undang. Undang-undang yang

berbeda-beda, apa pun isinya jika dibuat dengan tujuan kebaikan

bagi masyarakat secara keseluruhan atau subyek hukum tertentu,

maka dapat dikatakan adil. Disamping itu, peraturan yang dibuat

haruslah menentukan bagaimana caranya subyek hukum harus

bertingkah laku.31

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menyimpulkan

bahwa keadilan adalah sesuatu hal yang berada di tengah-tengah di

antara hak dan kewajiban subyek hukum. Hak dan kewajiban ini

berpatokan pada apa yang telah ditetapkan hukum atau peraturan-

peraturan yang berlaku, tanpa mengesampingkan bahwa hukum

yang dibuat oleh penguasa yang berwenang atau dari apa yang telah

ditetapkan baik-buruknya sesuatu oleh Tuhan, dan akal budi

manusia (moral) serta melihat pula rasa adil yang telah diakui oleh

masyarakat pada umumnya .

2. Substansi

Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia

yang berada dalam suatu sistem.32 Substansi hukum merupakan susunan

peraturan-peraturan dan ketentuan tentang bagaimana institusi- institusi

(penegak hukum) bertingkah laku.33 Hukum tersebut disebut

31 S. Tasrif, 1987, Bunga Rampai Filsafat Hukum, Jakarta, Abardin, hlm: 96-9832 Lawrence M. Friedman, 2001, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American

Law: An Introduction), Penerjemah oleh Wishnu Basuki, Jakarta, PT. Tatanusa, hlm. 733

Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum; Prespektif Ilmu Sosial , M Khozim(Penerjemah), Cetakan III, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 16


18/35

14

dikatakan memaksa jika memiliki daya paksa yang tinggi (coercive)34

dan dianggap kedudukan lebih tinggi dari norma sosial lainnya.35

Hukum bergerak di antara dua (2) dunia yang berbeda, baik

dunia nilai maupun dunia sehari-hari (realitas sosial). Akibatnya

sering terjadi ketegangan di saat hukum itu diterapkan. Ketika hukum

yang sarat dengan nilai-nilai itu di hendak diwujudkan, maka ia

harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi

dari lingkungan sosialnya.36

Substansi hukum juga terdapat pada dogmatik hukum yang

merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari hubungan antara

peraturan-peraturan hukum positif yang tujuannya adalah pemecahan

masalah-masalah hukum konkret.37 Obyek dogmatik hukum pada

hakikatnya meliputi asas hukum, peraturan hukum konkret, sistem

hukum dan penemuan hukum.38

Hukum-hukum dari poin di atas merupakan hukum positif yang

mengutamakan kebenaran, keharusan39 dan sanksi (punitif).40

keberadaan Mahkamah Konstitusi dilandasi oleh pemikiran Hans

Kelsen. Kelsen menyatakan bahwa konstitusi merupakan hukum

tertinggi dalam suatu sistem hukum nasional sekaligus sebagai sumber

validitas dari norma hukum yang di bawahnya. Untuk menegakkan

konstitusi diperlukan adanya jaminan bahwa peraturan yang berada di

bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Untuk

34 Hans Kelsen, 2008, Pure Theory of Law, Fifth Printing, University of California Press,

New Jersey, hlm. 5435 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya, hlm. 8536 Esmi Warassih, 2011, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, Badan

Penerbit Universitas Dipenogoro, hlm. 7037 Sudikno Metrokusumo, 2012, Teori Hukum Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma

Pustaka, hlm. 3838 Ibid , hlm. 4439 Hans Kelsen, 2009, Pengantar Teori Hukum, Siwi Purwandari (Penerjemah), Bandung,

Nusa Media, hlm. 6940

Phillippe Nonet & Phillip Selznick, 2003, Hukum Responsif; Pilihan di Masa Transisi,Rafael Edi Bosco (penerjemah), Jakarta, The Ford Foundation Huma, hlm. 40


19/35

15

menjamin hal tersebut, diperlukan adanya lembaga peradilan yang

diberi tugas menguji konstitusionalitas produk hukum serta memiliki

kewenangan untuk membatalkan jika produk hukum dimaksud

bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan ini sebenarnya dapat saja

diberikan kepada pengadilan biasa, namun putusannya terbatas pada

penolakan untuk menerapkan norma hukum yang dinilai tidak

konstitusional, sedangkan jika diberikan kepada lembaga peradilan

konstitusi itu sendiri, kewenangannya juga meliputi pembatalan atau

penghapusan norma sehingga tidak lagi dapat dilaksanakan oleh organ

negara yang lain.41

Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

14/PUU-XI/2013 Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa “ Mahkamah

Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk melaksanakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan”.42 Pada prinsipnya, dalam

menjalankan kewenangannya, terutama menguji undang-undang,

Mahkamah Konstitusi tidak boleh hanya bersandarkan pada semangat

legalitas formal peraturan-peraturan tertulis, melainkan harus mampu

menggali dan menghadirkan nilai keadilan substantif bagi masyarakat.

Semangat menegakkan nilai-nilai keadilan substansial tersebut dijawab

Mahkamah Konstitusi dengan putusan-putusan yang tidak terpasung

oleh keterbatasan normatif undang-undang, misalnya dengan putusan

konstitusional bersyarat, tidak konstitusional bersyarat, putusan sela,

putusan yang berlaku surut dan lain sebagainya.43

41 Janedjri M. Gaffar, 2013, Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi,

Jakarta, Konstitusi Press, hlm: 10-1142 Ahmad Fadlil Sumandi, 2013, Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi:

Aktualisasi Konstitusi dalam Praktis Kenegaraan, Malang, Setara Press, hlm: 41-42.43

Martitah, Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legsilature ke Postivie Legislature,Jakarta, Konstitusi Press, hlm: 183


20/35

16

3. Struktur Hukum

Sistem hukum nasional adalah sebuah sistem hukum (meliputi

materiil dan formil; pokok dan sektoral) yang dibangun berdasarkan

ideologi negara Pancasila, UUD 1945 dan dapat juga bersumber pada

hukum lain asal tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD

1945, serta berlaku di seluruh Indonesia. Ketika berbicara mengenai

sistem hukum, maka ada tiga komponen penting yang juga perlu dilihat,

yaitu legal structure, legal substance, dan legal culture. 44

Dalam hal ini struktur dalam sistem hukum merupakan

institusi-institusi penunjang yang menjadikan hukum dapat berjalan

memenuhi tugasnya.45 Struktur tersebut dalam aktivitas hukum adalah

hakim, pengacara, polisi dan lain sebagainya yang diberikan

kewenangan untuk menjadi penegak hukum. Dalam kajian ini,

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penegak hukum, yakni sebagai

penegak dan penafsir terakhir konstitusi (The Guardian and Final

Interpreter of Constitution).

Mahkamah Konstitusi dalam hal melaksanakan kewenangannya

terhadap pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlandaskan Pasal 24C Ayat

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta

Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, yang salah satu kewenangan

44 Lihat diakses pada 27 Desember 2015, Pkl 22.50 WIB45 Lawrence M. Friedman dalam bukunya The Legal System: A Sociology Science

Perspective, dalam Soerjono Soekanto, et. all., 1986, Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta, GhaliaIndonesia, hlm. 129


21/35

17

konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar.46

Ketentuan hukum mengenai acara Mahkamah Konstitusi

sebagian termuat dalam Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, sebagian lainnya di dalam Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 28

sampai dengan Pasal 85. Selebihnya diatur di dalam Peraturan

Mahkamah Konstitusi (Peraturan Mahkamah Konstitusi) di dalam praktek. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang memberikan

kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih lanjut hal-hal yang diperlukan

bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pasal 28 sampai

dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi memuat ketentuan hukum acara yang bersifat

umum untuk seluruh kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selebihnya

merupakan ketentuan hukum tentang acara yang berlaku untuk setiap

kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 50 sampai dengan Pasal 60

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

untuk Pengujian Undang-Undang.47

4. Budaya Hukum

Penegakan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang

berdiri sendiri, melainkan selalu berada di antara berbagai faktor

(interchange) dalam konteks yang demikian itu, titik tolak pemahaman

terhadap hukum tidak sekedar sebagai sesuatu rumusan ‘hitam putih’

(blue print ) yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-

undangan . Hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat

diamati di dalam masyarakat antara lain melalui tingkah laku warga

46

Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman47 Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi


22/35

18

masyarakatnya.48 Dalam hal ini Lawrence M. Friedman menyatakan

bahwa yang dimaksud dengan budaya hukum adalah berupa kategori

nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi

bekerjanya hukum,49 sehingga terpenuhinya rasa keadilan dan

kemakmuran masyarakat sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Ditinjau dari

Tujuan Hukum Kepastian Hukum

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut M. Solly Lubis ialah kepastian

mengenai batas-batas hak dan kewajiban para pihak (rechtenplicht,

right and duty) dalam hubungan hukum yang mereka lakukan

(bentrokkene rechtspersonen).50 Pendapat ini bila ditelaah, maka semua

kebijakan dalam bidang hukum harus dibuat agar dapat mengakomodir

tentang hak dan kewajiban subyek hukum dalam suatu hal tertentu

dengan pasti. Utrecht berpendapat bahwa tugas hukum itu menjamin

kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang dalam pergaulan

kemasyarakatan. Terjadi kepastian dicapai oleh karena hukum.51

Kepastian hukum yang pertama berarti kepastian dalam

pelaksanaannya, yang dimaksud adalah bahwa hukum yang resmi

diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian

hukum bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum

dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, bahwa setiap

pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut

48 Esmi Warassih, Op.Cit., Hlm. 6149 Esmi Warassih, Op.Cit., Hlm. 72

50 M. Solly Lubis, 2014, Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public

Policy), Bandung, Mandar Maju, hlm: 2451

Ibid, hlm: 23


23/35

19

hukum juga. Keputusan pengadilan harus bebas dari pengaruh

kekuasaan. Kepastian hukum menuntut agar dalam perkara hukum,

kekuasaan eksekutif, pemerintah, di bawah kekuasaan yudikatif dan

dapat dipaksa untuk bertindak sesuai dengan hukum.52

Kepastian pelaksanaan hukum mengandaikan kepastian

orientasi. Hukum harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat

berpedoman padanya. Ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum

harus dirumuskan dengan jelas dan berarti bahwa setiap istilah dalam

hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas, sehingga tidak ada

keragu-raguan dalam tindakan yang dimaksud. Kepastian orientasi

menuntut agar ada prosedur pembentukan dan peresmian hukum yang

jelas dapat diketahui umum.

2. Substansi

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Putusan Mahkamah

Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan

dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Amar putusan tersebut

apabila dibaca satu persatu secara terpisah, maka terdapat rentetan

masalah dari dilanggarnya Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum yang timbul dari

satu putusan hakim jika menyangkut terhadap undang-undang yang

diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi “Undang-undang yang

diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan

yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ini

berarti, putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu

undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

52 Muhamad Erwin, Op.Cit., hlm: 63


24/35

20

mengikat. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 47

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Selain itu, akibat hukum timbul dari berlakunya satu undang-undang

sejak yaitu diundangkan sampai diucapkannya putusan yang

menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat, tetap sah dan mengikat.53 Pengkajian putusan

Mahkamah Konstitusi a quo apabila hanya melihat dari segi undang-

undang, maka Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibenarkan menunda

berlaku putusan yang pasal-pasalnya sudah tidak mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum

terhadap Pemilu 2014 tetap dilaksanakan dengan menggunakan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden yang sebagian pasalnya sudah dianggap

tidak mempunyai kekuatan hukum.

Untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum akibat dari

tafsir tersebut, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa amar putusan

tersebut harus dibaca sebagai satu kesatuan dalam pemafhumannya,

dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan non hukum dari

berlakunya putusan tersebut.54 Mahkamah Konstitusi menyatakan

bahwa pasal-pasal Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14

ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat dan berlaku pada Pemilu 2019 dan seterusnya adalah

semata-mata untuk mengatasi adanya kevakuman hukum. Kevakuman

hukum itu akan terjadi apabila putusan tersebut berlaku seketika sejak

diucapkan, dikarenakan Pemilu 2014 yang telah terjadwal tidak

53 Mauruar Siahaan, 2011, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

Jakarta, Sinar Grafika , hlm: 218-21954

Dokumentasi Indonesia Lawyer Club, , diakses 21 Juli 2014, Pkl 13.00 WIB


25/35

21

mungkin dapat diatasi dengan menunggu pembentuk undang-undang

(DPR dan Presiden) untuk merubah Undang-Undang Nomor 42 Tahun

2008 yang sebagian Pasal telah dikabulkan pengujiannya, termasuk

untuk menunggu Presiden yang mempunyai hak untuk menerbitkan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang guna mengisi

kevakuman hukum tersebut, maka Mahkamah Konstitusi dalam hal ini

mempunyai pandangan sendiri dengan menunda berlakunya putusan

tersebut sebagai pertimbangan permasalahan yang akan timbul dari

putusan tersebut apabila tetap harus berlaku saat diucapkan (Pasal 47

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi)

yang memungkinkan ketidakpastian hukum terhadap Pemilu 2014

karena kehilangan dasar hukum dalam pelaksanaannya.

3. Struktur Hukum

Putusan tersebut harus dibaca dan dipahami sebagai satu

kesatuan, dan melihat pertimbangan Mahkamah Konstitusi secara lebih

dalam dalam putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi menimbang

bahwa pelaksanaan putusan segera pada Pemilu 2014 tidak dapat

dilakukan karena seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres maupun

Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, telah dibuat dan

diimplementasikan sedemikian rupa. Demikian juga persiapan-

persiapan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara termasuk persiapan

peserta pemilihan umum dan seluruh masyarakat Indonesia telah sampai

pada tahap akhir, sehingga apabila Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara

dan persyaratan pelaksanaan Pilpres yang akan diputuskan dalam

perkara ini harus diberlakukan segera setelah diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum maka tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang

saat ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat,

terutama karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat


26/35

22

menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014

mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang

justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.55 Dasar pertimbangan

yang telah Mahkamah Konstitusi jelaskan membuat Mahkamah

Konstitusi harus keluar dari konteks undang-undang yang dalam hal ini

adalah Pasal 47 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden demi mendapatkan

putusan yang adil, mempunyai kepastian hukum dan berguna bagi

Pemilu 2014.

4. Budaya Hukum

Selanjutnya, Penulis berpendapat bahwa amar putusan

mengadili pada angka 2 yang menyatakan bahwa "Amar putusan dalam

angka 1 tersebut di atas berlaku untuk pelaksanaan pemilihan umum

tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya”, merupakan satu kesatuan

dari putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana bagian tersebut juga

merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini erat kaitannya

dengan teori bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat bersifat

positive legislature dalam artian merupakan pembentukan sebuah

norma atau ketentuan baru yang dilakukan demi mencari kebenaran

substantif yang dalam hal ini berdasarkan pertimbangan hukum yakni

demi menjamin kepastian hukum pelaksanaan Pemilu 2014 dan dengan

mempertimbangkan beberapa aspek hukum maupun non hukum

mengenai kesiapan teknis KPU dalam melaksanakan Pemilu Serentak.56

55

Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/201356 Martitah, 2013, Op.Cit., hlm. 174-175.


27/35

23

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Ditinjau dari

Tujuan Kemanfaatan

1. Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum ini sendiri banyak dibahas pada aliran

filsafat hukum utilitirianisme. Aliran ini meletakkan kemanfaatan

sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai

kebahagiaan (happiness). Jadi baik buruknya atau adil tidaknya suatu

hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kepada

manusia atau tidak.57

Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap

individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak

mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh

sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut

(the greatest happiness for the greatest number of people).58

Pendapat Jeremy Bentham dikutip oleh Lili Rajidi dan Ira

Thania Rasjidi yang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang

hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapatmencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang

pada prinsip tersebut, maka peraturan perundang-undangan

hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi

sebagian besar masyarakat.59

2. Substansi

Dalam kaitanya dengan substansi dari aspek kemanfaatan,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut

menimbang aspek kemanfaatan dengan diberlakukannya tidak saat

diucapkan. Hal ini mempertimbangkan bahwa untuk memperoleh

kemanfaatan maka diperlukan waktu bagi pembentuk undang-undang

untuk membuat undang-undang pemilu yang baru.

57 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op.Cit., hlm: 117.58

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Loc.Cit.59 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Op.Cit., hlm: 61


28/35

24

Peraturan perundang-undangan sebagai komponen penting

dalam kesatuan sistem hukum nasional, dengan demikian harus dengan

harus dibangun secara terintegrasi untuk memberikan jaminan bahwa

pembangunan nasional dapat berjalan teratur, ada kepastian hukum dan

memberikan kemanfaatan bagi terpenuhinya rasa keadilan dan

kemakmuran masyarakat sebagai dimanatkan dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.60

3. Struktur Hukum

Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa pelaksanaan putusan

segera pada Pemilu 2014 tidak dapat dilakukan karena seluruh ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan

pemilihan umum, baik Pilpres maupun Pemilu Anggota Lembaga

Perwakilan, telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa.

Demikian juga persiapan-persiapan teknis yang dilakukan oleh

penyelenggara termasuk persiapan peserta pemilihan umum dan seluruh

masyarakat Indonesia telah sampai pada tahap akhir, sehingga apabila

Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan ketentuan-ketentuan

lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres

yang akan diputuskan dalam perkara ini harus diberlakukan segera

setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka tahapan

pemilihan umum tahun 2014 yang saat ini telah dan sedang berjalan

menjadi terganggu atau terhambat, terutama karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan

umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan

ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena

60

Ahmad Yani, 2013, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsif,Jakarta, Konstitusi Press, hlm: 2


29/35

25

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.61

4. Budaya Hukum

Dasar pertimbangan yang telah Mahkamah Konstitusi jelaskan

membuat Mahkamah Konstitusi harus keluar dari konteks undang-

undang yang dalam hal ini adalah Pasal 47 Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

demi mendapatkan putusan yang adil, mempunyai kepastian hukum dan

bermanfaat bagi Pemilu 2014.

Mahkamah Konstitusi keluar dari konteks undang-undang

formal dengan menimbang berbagai aspek yang mempengaruhi

penyelenggaraan pemilu yang akan segera dilaksanakan. Menurut

pendapat penulis, pertimbangan dengan menimbang aspek kemanfaatan

seperti yang telah dijelaskan sudah tepat, karena apabila hanya terpaku

dalam hukum positif yang membelenggu sehingga tidak dapat

menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat serta kemanfaatan

hukum yang ada, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak

dapat mencapai tujuan hukum.

Di samping hal tersebut, mengingat budaya hukum pemilu di

Indonesia yang telah mempersiapkan pemilu yang sudah menjadi

agenda lima tahun sekali sudah memasuki tahap akhir dalam Pemilu

2014 lalu, maka secara teori hukum, putusan ini sangat

mempertimbangkan kemanfaatan dan budaya hukum yang ada baik

dalam ketatanegaraan maupun masyarakat Indonesia.

61 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013


30/35

26

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/13 tidak

hanya bersandarkan pada semangat legalitas formal peraturan-peraturan

tertulis, melainkan juga telah menggali dan menghadirkan nilai keadilan,

kepastian dan kemanfaat substantif bagi masyarakat. Semangat

menegakkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

substansial tersebut dijawab Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang

tidak terpasung oleh keterbatasan normatif undang-undang, Mahkamah

Konstitusi mampu menghadirkan putusan yang bersifat positive legislature

dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum maupun non-hukum yang

berakibat kepada pemilihan umum di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Menurut kajian penulis, berdasarkan substansi dari putusan tersebut

untuk pemilu, struktur hukum yang ada di Indonesia dan Budaya hukum

yang ada di dalam masyarakat, pertimbangan aspek hukum yakni dengan

menunda putusan tersebut berlaku dan memasukkan penundaan tersebut

sebagai salah satu putusannya merupakan penemuan hukum yang hal

tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian bahwa

pertimbangan akan terjadinya kekosongan hukum apabila segera

diberlakukan pada saat Pemilu 2014 yang saat itu persiapan sudah

mendekati tahap akhir sehingga tidak memungkinkan bagi pembentuk

undang-undang pemilu yang baik sesuai dengan tujuan hukum maupun apa

yang dikehendaki oleh konstitusi merupakan bukti bahwa Mahkamah

Konstitusi telah menimbang tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum

dan kemanfaatan.


31/35

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel

Ahmad Fadlil Sumandi, 2013, Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah

Konstitusi: Aktualisasi Konstitusi dalam Praktis Kenegaraan,

Malang, Setara Press

Ahmad Yani, 2013, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang

Responsif, Jakarta, Konstitusi Press

Carl Joachim Friedrich, 2014, Filsafat Hukum; Perspektif Historis, Raisul

Mutaqqien (Penerjemah), Bandung, Pustaka Sinar Harapan

Dahlan Thaib, 2009, Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional ,

Yogyakarta, Total Media

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa

dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, Gramedia

Pustaka Utama

Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal

Research), Jakarta, Sinar Grafika

Esmi Warassih, 2011, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis,

Semarang, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro

Gene Sharp, 1997, Menuju Demokrasi Tanpa Kekerasan; Kerangka

Konseptual Untuk Pembebasan, Sugeng Bahagijo, Jakarta, Pustaka

Sinar Harapan

Hans Kelsen, 2008, Pure Theory of Law, Fifth Printing, University of

California Press, New Jersey

----------------, 2009, Pengantar Teori Hukum, Siwi Purwandari

(Penerjemah), Bandung, Nusa Media


32/35

Hendarmin Ranadireksa, 2007, Arsitektur Konstitusi Demokratik, Bandung,

Fokus Media

Janedjri M. Gaffar, 2013, Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah

Konstitusi, Jakarta, Konstitusi Press

Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa’at, 2012, Teori Hans Kelsen Tentang

Hukum, Jakarta, Konstitusi Press

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta (ed), 1989, Filsafat Hukum Mazham dan

Refleksinya, Bandung, Remadja Karya

------------- dan Ira Thania Rasjidi, 2010, Pengantar Filsafat Hukum,

Bandung, Mandar Maju

Lawrence M. Friedman, 2001, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar

(American Law: An Introduction), Penerjemah oleh Wishnu

Basuki, Jakarta, PT. Tatanusa Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem

Hukum; Prespektif Ilmu Sosial , M Khozim (Penerjemah), Cetakan

III, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

M. Abdi, (et al ), 2013, Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana

Hukum (S1), Bengkulu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

M. Solly Lubis, 2014, Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy

and Public Policy), Bandung, Mandar Maju

Martitah, Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legsilature ke Postivie

Legislature, Jakarta, Konstitusi Press

Mahmud Kusuma, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi

Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, Yogyakarta,

antonyLib-Indonesia & LHSP-Indonesia

Mauruar Siahaan, 2011, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika


33/35

Moh. Mahfud MD, 2011, Membagun Politik Hukum Menegakkan

Konstitusi, Jakarta, Rajagrafindo PersadaMerphin Panjaitan, 2013,

Logika Demokrasi: Manyongsong Pemilihan Umum 2014, Jakarta,

Permata Aksara

Muhamad Erwin, 2012, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum,

Jakarta, RajaGrafindo Persada

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana

Phillippe Nonet & Phillip Selznick, 2003, Hukum Responsif; Pilihan di

Masa Transisi, Rafael Edi Bosco (penerjemah), Jakarta, The Ford

Foundation Huma Janedjri M. Gaffar, 2013, Hukum Pemilu Dalam

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konstitusi Press

S. Tasrif, 1987, Bunga Rampai Filsafat Hukum, Jakarta, Abardin

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya

Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan

Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada

---------------------, et. all., 1986, Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta,

Ghalia Indonesia

Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, Hukum: Konsep dan Metode, Malang,

Sentra Press

Sudikno Metrokusumo, 2012, Teori Hukum Edisi Revisi, Yogyakarta,

Cahaya Atma Pustaka

Suratman dan Philips Dillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Bandung,

Alfabeta,1 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010 Penelitian

Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, RajaGrafindo

Persada


34/35

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Peraturan Mahkamah

Konstitusi/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara

Pengujian Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden.

C. Website

Dokumentasi Indonesia Lawyer Club, , diakses 25 Desember 2015, Pkl 13.00 WIB

Kompas Nasional. MPR Kritik Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pemilu

Serentak 2019 dalam http://www.nasional.kompas.com/ read/ 2014/

01/ 23/ 1916301/ MPR. Kritik. Putusan. Mahkamah Konstitusi. soal.

Pemilu. Serentak. 2019 diakses 25 Desember 2015, Pkl 21.55 WIB.

Ngobrolin Hukum. Sekilas Mengenai Sistem Hukum di Indonesia dalam


35/35

mengenai-sistem-hukum-di-indonesia/> diakses pada 27 Desember

2015, Pkl 22.50 WIB

Documents

KAJIAN TEORITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019