Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
0
KAJIAN TAPAL BATAS KELURAHAN
SERANGAN DENGAN SESETAN
BERBASIS GEOGRAFIS
Oleh
Prof. Dr. Ir. Indayati Lanya, MS
KONSENTRASI TANAH DAN LINGKUNGAN
PRODI AGROEKOTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR, 2016
1
I. PENDAHULUAN
Dalam mendukung RPJMN, program pemerintah tahun 2015-2019 yang menitik
beratkan pembangunan desa/ kelurahan, maka sebagai salah satu solusi yang dapat
dilakukan adalah dengan penerapan konsep bottom-up karena bertumpu pada unit
terkecil yaitu desa/kelurahan.
Dalam rangka memberikan kepastian terhadap batas wilayah Kelurahan Serangan
dan Sesetan yang disengketakan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas
wilayah kelurahan, untuk tujuan tertib administrasi wilayah pemerintahan kelurahan
di Kota Denpasar.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); Pasal 2 Ayat (1)yang berbunyi“Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi.....dibagi atas daerah kabupaten dan
kota” dan ayat (2) yang berbunyi“Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan
.....dibagi atas kelurahan dan/atau desa.”
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. (Lembaran Negara
RI tahun 2005 nomor 159. Tambahan Lembaran Negara RI 4588)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan
Penegasan Batas Desa. Penetapan adalah “proses penetapan batas desa secara
kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati”. Sedangkan Penegasan batas
desa adalah “proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa
berdasarkan hasil penetapan”
Dalam pelaksanaa Permendagri 27/2006, definisi penegasan dan penetapan batas
desa/kelurahan harus melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda-beda.
Tim Penegasan dan Penetapan Batas Desa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2).
Dalam Penetapan dan penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Keputusan
Bupati/Walikota dan berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan
Batas Daerah. Penetapan batas desa/kelurahan dapat dilakuakan secara kartometrik.
Purnomo., dkk (2013) Penetapan batas desa dapat dilakukan secara partifipatif.
Masyarakat diharapkan menjadi pembuat peta batas, sekaligus pengguna peta karena
pemetaan partisipatif adalah tentang, oleh dan untuk masyarakat. Secara khusus para
pendamping menerjemahkan peta mental (pengetahuan tentang suatu wilayah yang
ada dalam ingatan) suatu masyarakat ke atas peta dengan standar kartografis.
II. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);
2
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. (Lembaran Negara
RI tahun 2005 nomor 159. Tambahan Lembaran Negara RI 4588);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan
Penegasan Batas Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan
Batas Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
7. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP 60 tahun 2014
tentang Dana Desa
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor … Tahun …tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor .. Tahun .. tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun …. Nomor …)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan
Batas Daerah;
III. LANDASAN TEORI:
Penegasan dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan (Permendagri 76/2012 Pasal 11-16)
Dalam pelaksanaa, penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan harus melibatkan
berbagai pihak dengan peran yang berbeda-beda.
Tim Penegasan dan Penetapan Batas Desa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2)
Permendagri No. 27 Tahun 2006 adalah ditetapkan oleh Keputusan Bupati/ Walikota dan
berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Kabupaten/Kota.
Kaitannya dengan Tim PBD Pusat, Badan Informasi Geospasial sebagai salah satu
anggota Tim PBD Pusat yang berwenang dalam penyelanggaraan informasi geospasial
memiliki peran dan kewajiban untuk menyediakan NSPK, model, dan data dasar untuk
proses penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan.
Tim Penegasan dan Penetapan Batas Desa /kelurahan dapat melaksanakan kegiatan tanpa
harus melibatkan Tim PBD Pusat secara langsung dan diharapkan mampu mendukung
percepatan penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan.
Pemerintah kabupaten/kota berwenang menetapkan batas desa sesuai dengan hasil
penegasan yang telah dilakukan. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih peran
dalam pelaksanaannya. Proses penegasan batas desa/kelurahan
Batas wilayah Desa /kelurahan yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa/kelurahan
ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disertai lampiran peta batas wilayah Desa.
Penegasan batas daerah di laut dilakukan secara kartometrik dengan tahapan sebagai
berikut:
penyiapan dokumen;
penentuan garis pantai;
pengukuran dan penentuan batas; dan
pembuatan peta batas daerah di laut.
3
Apabila diperlukan, tahapan penegasan batas dilakukan pengecekan lapangan dengan
prinsip geodesi dan hidrografi.
Tahapan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
Penyiapan dokumen meliputi penyiapan:
peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Daerah;
peta dasar; dan/atau
dokumen dan peta lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang
disepakati para pihak.
Penentuan garis pantai dilakukan dengan cara mengidentifikasi peta dasar dan/atau peta
lain skala terbesar yang tersedia secara kartometrik.
Pengukuran dan penentuan batas daerah di laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan paling jauh 12 (dua belas) mil laut untuk provinsi dan
1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
Pengukuran dan penentuan batas daerah di laut dilakukan dengan cara :
o Batas antara dua daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang
berdampingan, diukur mulai dari titik batas sekutu pada garis pantai antara kedua
daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota ke arah laut lepas atau perairan
kepulauan yang ditetapkan berdasarkan prinsip sama jarak;
o Batas antara dua daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 24
mil laut diukur berdasarkan prinsip garis tengah dan kabupaten/kota yang saling
berhadapan mendapat 1/3 bagian dari garis pantai ke arah garis tengah;
o Batas antara dua daerah kabupaten dan daerah kota dalam satu daerah provinsi yang
saling berhadapan dengan jarak kurang dari 12 (dua belas) mil laut, diukur
berdasarkan prinsip garis tengah dan kabupaten/kota yang berhadapkan mendapat 1/3
bagian dari garis pantai ke arah garis tengah;
o Batas daerah di laut untuk pulau yang berada dalam satu daerah provinsi dan jaraknya
lebih dari dua kali 12 mil laut, diukur secara melingkar dengan lebar 12 mil laut.
Garis Pantai dan Titik Dasar
(Acuan Penentuan Titik Dasar)(Acuan Penentuan Titik Dasar)
(Garis Air Terendah
)
(Garis Air Rata-rata )
Titik Dasar pada
Garis Pantai Surut
Terendah
Titik Dasar pada Garis
Pantai Rata-rata
Titik Dasar pada
Garis Pantai
Pasang tertinggi
LANDASAN TEORI (Lampiran PP 76/2012)
4
Cara Penetapan Batas Wilayah di Laut
Sketsa pulau kecil < 100 ha yang berbatasan dengan laut
muncul padasaat
air laut surut
Selalumuncul
selaluTenggelam
pulau
bukan pulau
Hasil pengukuran dan penentuan batas
daerah di laut dilengkapi dengan daftar titik-
titik koordinat batas daerah di laut.
Pembuatan peta batas daerah di laut,
dilakukan melalui tahapan:
pembuatan kerangka peta batas dengan
skala dan interval tertentu yang memuat
minimal 1 (satu) segmen batas;
melakukan kompilasi dan/atau turunan
dari peta dasar, peta lain, dan/atau data
citra; dan
penambahan informasi isi dan tepi peta
batas.
Teknis penegasan batas daerah
Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulauyang Berjarak Lebih Dari Dua Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam Satu Provinsi.
Contoh Penarikan Garis Tengah Dengan Metode Ekuidistan pada DuaDaerah yang Saling Berdampingan
Dalam penetapan batas desa dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan metoda
partisipasi masyarakat. Kedua metode tersebut diperlukan Tim Batas Desa/Kelurahan.
Berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006, yang berwenang untuk menetapkan Tim
Penetapan dan Penegasan Desa adalah Bupati atau Walikota. Pada proses pembentukannya,
tim ini diusulkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas
penataan batas desa kepada bupati untuk ditetapkan dalam sebuah surat keputusan. Tim
tersebut terdiri dari wakil-wakil:
5
a. Kantor Asisten I Pemerintahan Sekretariat Daerah;
b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
d. Kantor Pertanahan;
e. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
f. Dinas Pekerjaan Umum;
g. Dinas Tata Ruang;
h. Dinas Tata Kota;
i. Kecamatan yang akan dipetakan;
j. Pemerintah Desa-desa yang dipetakan; dan
k. Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang dianggap perlu
l. Pemuka masyarakat adat dan dinas
Surat keputusan Walikota tersebut hendaknya tidak perlu mencantumkan secara rinci
siapa saja wakil unsur kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan. Ketua tim ini adalah
pimpinan, atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk, pada instansi pelaksana penataan batas
desa/kelurahan di wilayah Koat Denpasar yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Asisten I
Pemerintahan pada Sekretariat Daerah atau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa/Kelurahan. Tugas-tugas Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa
adalah:
1. merencanakan dan mengkoordinasi pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa ;
2. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
3. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas desa;
4. membuat rencana anggaran dan mencari dana pembiayaan kegiatan, termasuk dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat;
5. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan
dengan batas kelurahan;
6. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk
menentukan garis batas sementara di atas peta; dan
7. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati.
6
Fungsi yang diharapkan dari masing-masing instansi pemerintah tingkat kabupaten adalah
sebagai berikut:
Unsur Fungsi Pelaksana Lapangan
1 2 3
Bupati Mengarahkan secara umum dan
penanggung jawab seluruh kegiatan
penataan batas desa partisipatif
Asisten yang ditunjuk
bupati
Bagian
Pemerintahan
Mengarahkan pelaksanaan agar sesuai
dengan dengan kebijakan penetapan dan
penegasan batas wilayah, melakukan
koordinasi jika batas desa menjadi batas
kecamatan, kabupaten dan provinsi
Sub Bagian
Pertanahan/Agraria dan
Batas Wilayah
Kantor
Pertanahan
Mengarahkan dan membantu agar
penataan batas desa sesuai dengan
kaidah kaidah teknis dan peraturan
pemerintah
Seksi Survei, Pengukuran
dan Pemetaan
Mengarahkan dan membantu penataan
batas desa agar mengurangi resiko
sengketa dan konflik pertanahan
Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa
Mengarahkan dan membantu penataan
desa sesuai dengan aturan kebijakan
pemerintahan yang menjadi
kewenangan desa
Bidang Pemerintahan Desa
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Mengarahkan dan membantu dalam
proses pengolahan data
Bidang Administrasi
Pemerintahan, Fisik, Sapras,
Litbang, sosial budaya,
Data dan pelaporan
Dinas
Kehutanan
Mengarahkan dan membantu teknis
pengukuran dan berkaitan dengan
kawasan hutan
Unit Penataan Kawasan
Hutan
Kecamatan Menjadi penghubung dan perwakilan
keseluruhan tim pemerintah kabupaten
di kecamatan
Ditetapkan oleh Camat
Desa/Lurah Menunjukkan batas-batas alam dan
ingatan batas-batas lainnya
Kepala Desa/Lurah Bagian
Pemerintahan
Banjar Menuangkan batas ingatan ke dalam
peta konsep
Kepala Dusun/kelian adat
Pemuka masyarakat/adat
Contoh Praktek Baik Dari Kabupaten Barito Kualla dan Kota Surabaya Dari Kabupaten
Barito Kualla dan Kota Surabaya
7
IV. KONDISI RIIL
KONDISI EKSISTING:KOTA DENPASAR SECARA SPASIAL
Peta Administrasi Desa/ Kelurahan Kota Denpasar
Citra Satelit Aster Kota Denpasardan sekitarnya tahun 2013
KONDISI EKSISTING
Tapal Batas Secara GeografisLokasi Konflik Tapal Batas
Kelurahan Serangan dan Sesetan
(RTRW Kota Denpasar 2011-2031)
• Lokasi Konflik secara Geografisdari citra satelit Aster tahun 2013
Konflik Tapal Batas
Batas kelurahan yang tergambar dalam peta RTRW Kota Denpasar 2011-2031 perlu
direfisi, karena tidak didasarkan atas kondisi riil/eksisting di lapangan garis yang menjorok
ke laut hanya didasarkan pada pertumbuhan mangrove. Berdasarkan legal aspek Permendagri
76/2012 batas wilayah di laut. Oleh karena itu perlu revisi penataan batas desa/kelurahan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didahului oleh pembentukan Tim penetapan dan
penegasan batas desa/kelurahan sebelum
8
V. ANALISIS
P. Serangan th 1992 dariFoto Udara
PulauSeranganth 2002 dari Citra satelitIkonos
V. ANALISIS
DenpasarBag. Selatan
dari Citra Ikonos 2002
Hasil AnalisisKartometrik
Analisis Kartometrik menunjukkan bahwa batas wilayah antara Kelurahan Serangan dengan
Sesetan dalam RTRW hanya berdasarkan air laut pada kondisi surut; Belum mengacu pada batas
wilayah di laut (Permendagri No 76/2012 beserta lampirannya). Pulau Serangan dengan daratan
Pulau Bali yang saling berhadapan, ditetapkan berdasarkan prinsip sama jarak dari garis pantai.
Diukur berdasarkan prinsip garis tengah dalam kondisi pasang dan surut. Oleh karena itu batas
wilayah keduanya harus berdasarkan sebelum dan sesudah reklamasi P. Serangan dan kondisi
eksisting pasang surut. Kondisi kedua wilayah tersebut pada citra Aster 2013 seperti citra satelit di
bawah ini. Praktek Baik Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dapat diacu dari
Kabupaten Barito Kualla dan Kota Surabaya. Adapun draf ancangan Keputusan Walikota tentang Tim
Penetapan dan Penegasan Batas Desa /kelurahan dicantumkan terlampir
9
VI. HASIL KAJIAN
VI. HASIL KAJIAN Berdasarkan Kartometrik
1. Peta administrasi dalam RTRW batas kelurangan Sesetanhanya berdasarkan garis air laut waktu surut.
2. Kondisi air laut pasangditunjukkan adanya mangrove yang berbatasan dengan jalanNgurah Rai.
3. Bila diukur garis tengah antaraP. Seranga dengan P. Bali, makaJembatan P. Serangan berada diwilayah P. Serangan.
• Alternatif Penetapan Tapal Batas dapatdilakukan dengan metode PendekatanPartisipatif (Pramono, dkk., 2013)
VII. SARAN ALTERNATIF
Pertama:
Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan
Kedua: Pemilihan metode :
Kartometri
Partisipatif
Ketiga:
Penyusunan Peraturan Walikota tentang Tapal batas Desa/kelurahan
VII. PENUTUP
Untuk mendukung program pembangunan pemerintah berbasis desa, maka diperlukan
Revisi batas-batas desa/kelurahan berbasis spasial dan teknologi komunikasi (IT) sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, terutama UU 6/2014, PP 27/2006, dan Permendagri
76/2012.
Berdasarkan landasan hukum yang berlaku perlu menetapkan Keputusan Walikota
tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kota Denpasar.
Solusi untuk menetapkan tapal batas dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:
metode kartometri sesuai dengan legal aspek dan/atau ketentuan yang berlaku dan
pendekatan partisipatif seluruh stake holder yang terkait dengan wilayah konflik tapal
batas.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Jembatan Serangan masuk wilayah P. Serangan
(kelurahan Serangan).
VII. DAFTAR PUSTAKA
10
Albertus Hadi Pramono. A.H, Harizajuddin,S.Abidin. 2013. Panduan Penataan Batas Desa secara
Partisipatif Support Services for Land Use Planning, District Readiness, Strategic
Environmental Assessment and Related Preparatory Activities for the Green Prosperity
Project in Indonesia. Laporan akhir Millennium Challenge Corporation. 875 15th St.,
NW. ICRAF dan URDI Indonesia. Washington, D.C. 20005. www/kumham.go.id
Hidayatno H dan F. Hidayat. 2015. Penataan Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi
Batas Wilayah Administrasi Secara Bottom-Up. Pusat Geospasial. www/kumham.go.id
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
www/kumham.go.id.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587); www/kumham.go.id.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. (Lembaran Negara RI
tahun 2005 nomor 159. Tambahan Lembaran Negara RI 4588);www/kumham.go.id
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan
Batas Desa; www/kumham.go.id
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas
Daerah; www/kumham.go.id.
11
Lampiran :
Draf Rancangan tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah
Desa/Kelurahan di Kota Denpasar.
WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR ..../ .../..../2016
T E N T A N G
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
KOTA DENPASAR TAHUN 2016
WALIKOTA DENPASAR
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah
Kelurahan secara tertib dan terkoordinasi, maka perlu dilakukan penetapan
dan penegasan batas wilayah desa/kelurahan di Kota Denpasar
b. bahwa dalam rangka kelancaran melaksanakan penegasan batas
desa/kelurahan, serta untuk membentuk kembali Tim Penegasan Batas
Desa/kelurahan Kota Denpasar Tahun Anggaran ....;
c. bahwa dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan di
Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim
Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan di Kota Surabaya
berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, serta sebagai tindak lanjut dari amanat Permendagri Nomor 27
Tahun 2006 dan memperhatikan Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor 146.3/1793/PMD
tanggal 7 Mei 2009, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim
Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa/ Kelurahan di Kota
Denpasar
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
(Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 159. Tambahan Lembaran
Negara RI 4588);
12
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan
dan Penegasan Batas Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
7. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP 60
tahun 2014 tentang Dana Desa
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor … Tahun …tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor .. Tahun .. tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun …. Nomor …)
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor …Tahun … tentang Rincian Tugas
dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota
Denpasar Tahun …. Nomor …).
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan di Kota
Denpasar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran
Keputusan ini.
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. merencanakan dan mengkoordinasi pelaksanaan penetapan dan penegasan
batas desa/kelurahan ;
2. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa/kelurahan;
3. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas desa/kelurahan;
4. membuat rencana anggaran dan mencari dana pembiayaan kegiatan, termasuk
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat;
5. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang
berkaitan dengan batas kelurahan;
6. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum
lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta; dan
7. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada
Walikota Denpasar
KETIGA : Semua biaya yang diperlukan guna menunjang kelancaran tugas Tim sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran … berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal ... Bulan ... 201...
Walikota Denpasar
ttd
13
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR :
TANGGAL :
SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN
DI KOTA DENPASAR
NO KETERANGAN DALAM JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM
1. Kepala Bagian Pemerintahan ekretariat Daerah Kota
Denpasar
Ketua
2. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Penataan Wilayah
pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Denpasar
Sekretaris
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Denpasar
Anggota
4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar setempat Anggota
5. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Denpasar Anggota
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Anggota
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Denpasar Anggota
8. Kepala KPP Pratama Denpasar setempat Anggota
9. Camat setempat Anggota
10. Lurah setempat Anggota
11. Unsur Instansi terkait Anggota
12 Pemuka masyarakat, kepala dusun, bendesa adat, kelian
adat
Anggota