Kajian Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang di Kabupaten

Kajian Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang di Kabupaten Paniai, Papua

KAJIAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MUSRENBANG

DI KABUPATEN PANIAI, PAPUA

Disusun Oleh: Kalyanamitra Jakarta, Juni 2010


Laporan Kajian Lapangan Komik Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Kabupaten Paniai, 13 Juni – 20 Juni 2010 Oleh: Joko sulistyo Konteks Wilayah Kajian

I. KONDISI GEOGRAFIS Secara geofrafis wilayah Kabupaten Paniai memiliki luas 18.104,63 km2 dengan ibukota di kota Enarotali dan terletak pada 136o19 Bujur tengah dan 03o56 Lintang Selatan. Adapun batas wilayah Kabupaten Paniai adalah sebagai berikut: 1

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nabire, 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Fak-Fak, 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya, 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nabire.

Keadaan topografi wilayah ini bergunung-gunung (pegunungan) sehingga memiliki kecenderungan suhu udara yang relatif tinggi. Diantara gunung-gunung tersebut juga ada danau. Kabupaten Paniai memiliki tiga danau, yaitu Danau Paniai, Danau Tigi dan Danau Tage. Danau Paniai adalah danau terbaik dan terindah di seluruh dunia yang dinyatakan oleh 157 negara-negara pemilik danau di dunia pada Konferensi danau se-Dunia di India pada 30 November 2007. Selain itu juga terdapat sungai-sungai besar yang membelah pegunungan-pegunungan tersebut. 2 II. PEMERINTAHAN Kabupaten Paniai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Nabire yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 56 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Administratif Paniai serta UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentuk Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika dan Kota Sorong, maka terbentuk pada Tahun 2001. 3 Sejak tahun 2004 Kabupaten Paniai terbagi menjadi 21 distrik yaitu Tigi, Kapiraya, Tigi Barat, Tigi Timur, Paniai Timur, Yatamo, Kebo, Bibida, Dumadama, Sugapa, Hitadipa, Homeyo, Aradide, Ekadide, Paniai Barat, Siriwo, Bogobaida, Biandoga, Wandai, Agisiga, Bowobado. 4

1 http://paniaikab.bps.go.id/index.php/tentang-paniai/keadaan-geografi-paniai

2 http://www.indoforum.org/showthread.php?t=54222

3 http://www.paniai.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=76

4 BPS Kabupaten Paniai dalam Kabupaten Paniai dalam Angka 2007


Wilayah Distrik Homeyo dengan luas 3.529,48 km2 atau 19,50% dari luas kabupaten merupakan Distrik terluas. Sedangkan Distrik Kapiraya dengan luas 16,12 km2 atau 0,09% dari total luas kabupaten adalah Distrik dengan wilayah terkecil di Kabupaten Paniai. 5 Kabupaten Paniai memiliki 137 Desa. Distrik Paniai Timur adalah distrik dengan desa terbanyak yaitu 18 desa, kemudian disusul oleh Distrik Paniai Barat dan Distrik Tigi Barat dengan masing-masing 12 desa. Sedangkan Distrik Kapiraya dan Distrik Wandai adalah distrik yang memiliki desa paling sedikit yaitu hanya 1 desa. Distrik Homeyo, yang merupakan distrik yang mempunyai wilayah paling luas hanya memiliki 10 desa. 6 Moto Kabupaten ini "AWETAKO ENAA AGAPIDA” yang berarti bahwa Hari esok yang lebih baik dari hari ini. Wahyu mengalir seperti air (Phanta Rhey Udhan Weney) maka hari ini diisi dengan aksi nyata dengan sikap ethos kerja modern untuk meralisasikan moto tersebut diatas. 7 Berdasarkan informasi yang di peroleh dari Bapak Yusak dari ICS (Institute Civil Society), sebuah organisasi yang focus pada isu good governance dan juga perencanaan anggaran yang juga merupakan mitra OXFAM, pada saat acara ICS bersama ECCO di Jakarta, diperoleh informasi bahwa kabupaten Paniai adalah kabupaten terburuk di Indonesia. 8 Berdasarkan temuan di lapangan, untuk menemui pejabat pemerintahan di kabupaten ini sangat sulit sekali, kalau sedang beruntung memang bisa bertemu, tapi lebih seringnya tidak bisa bertemu. Misalnya saja Bapak Naftali Yogi, Bupati Kabupaten Paniai periode 2006-2011, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kak Ance dari YAPKEMA, Bapak Bupati sering sekali berada di luar daerah hingga mencapai 2-3 bulan baru kembali. Alasan yang diberikan kepada masyarakat adalah melakukan lobby dan berusaha untuk mendapatkan program atau proyek untuk pembangunan Kabupaten paniai di Jakarta. Demikian juga dengan Kantor Pemberdayaan Perempuan yang dipegang oleh Ibu Banni Yeimo, Istri Bapak Bupati, secara otomatis juga tidak pernah ada di tempat karena beliau mengikuti suaminya. Berdasarkan informasi dari Kak Ance, Ibu Banni Yeimo menderita penyakit yang tidak memungkinkan beliau berlama-lama berada di tempat dengan cuaca yang dingin sehingga menyebabkan beliau jarang berada di tempat.



7 http://www.paniai.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=76

8 Wawancara dengan Kak Lince dari Oxfam


Tidak hanya bapak dan ibu Bupati yang sering tidak berada di tempat, kepala-kepala dinas yang lainpun demikian. Seperti yang terjadi di Dinas Kesehatan, kami tidak bisa bertemu dengan Kepala Dinasnya karena beliau sedang berada di luar daerah dan entah untuk berapa lama. Keluhan tersebut sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Bapak Yohanes Yeimo, Kepala Bidang KB dan Kesehatan, pejabat yang kami temui di Dinas Kesehatan. Beliau mengatakan tidak tahu kemana Bapak Kepala Dinas pergi dan untuk urusan apa. Ketika Bapak Yonanes Yeimo masih menjabat sebagai Sekretaris Dinas, beliau juga sempat memprotes Kepala Dinas yang tidak pernah berada di tempat dan tidak meninggalkan pesan apapun ketika pergi, namun yang dia peroleh adalah penurunan jabatan. Suatu keberuntungan bagi kami bisa bertemu dengan Bapak Kepala Bapeda, Bapak Weynand Antoh. Sebelumnya OXFAM telah melakukan kerjasama dengan Bapeda Kabupaten Paniai yang merupakan pilot project musrenbang kampung di 12 kampung area RHV yang dilakukan dengan Bapak Edie Rantetasak, Kepala Bapeda sebelumnya. Ada hal yang seringkali menjadi pembenaran bagi Kepala Dinas atau pejabat pemerintahan ketika ditanya tentang suatu hal baik berkaitan dengan kebijakan maupun kinerja dinas, jawaban yang sering diberikan adalah “baru menjabat sekitar 6 bulan – satu tahun”, atau “tadinya tidak konsentrasi di bidang itu jadi belum terlalu memahami”. 9 Keberadaan Kepala Dinas sepertinya sangat berpengaruh juga dengan keberadaan pegawai di kantor. Hal tersebut terlihat ketika kami datang ke kantor Dinas Kesehatan, dimana kepala dinasnya sedang tidak berada di tempat, kesan pertama yang kami temui adalah sepi. Kantor tersebut seperti tidak berpenghuni. Kami hanya bisa menemui satu orang pejabat saja di sana. Pelayanan di Kantor pemerintahan seringkali hanya belangsung sampai jam 12 siang, setelah itu kantor akan tutup dan semua pejabatnya akan kembali ke rumah masing-masing. Ketika mengunjungi Distrik Paniai Barat, tidak bisa bertemu dengan kepada distriknya, dan informasi yang diperoleh beliau sedang di luar daerah dan entah sampai berapa lama. Namun hal tersebut teryata bertolak belakang dengan apa yang selama ini Kak Lince, dari OXFAM alami, baru kali itu kedatangannya ke Paniai Barat tidak bisa bertemu dengan Kepala Distrik, selama ini setiap ke Paniai Barat ia selalu dapat bertemu dengan Kepala Distriknya. Sedangkan di Distrik Paniai Timur dan Distrik Bibida tidak melakukan kunjungan ke kator Kepala Distrik.

9 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Weynand Antoh (Kepala Bapeda) dan Bapak Yohanes Yeimo (Kabid KB Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai), ketika ditanya soal beberapa hal beliau menjawab demikian.


Di Kabupaten Paniai ada 3 elemen penting yang berjalan dan saling mendukung jalannya pemerintahan yaitu antara adat, pemerintah dan gereja. Hukum adat masih berjalan dengan kuat di Kabupaten Paniai, hal tersebut terlihat dengan masih banyaknya kasus-kasus yang diselesaikan secara adat. Berdasarkan data yang dimuat di Kabupaten Paniai dalam Angka 2009, yang disusun oleh BPS Kabupaten Paniai, banyaknya perkara yang diterima dan diputuskan oleh pengadilan agama Kabupaten Paniai 2004-2008 hanya ada 1 perkara. Di Kabupaten ini perempuan masih sangat sulit menduduki posisi sebagai kepala kampung atau kepala adat. Bukan perempuan tidak mempunyai keinginan untuk bisa memperoleh jabatan tersebut, tapi tidak pernah ada kesempatan yang diberikan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Agnes dan ibu-ibu lain di Distrik Paniai Barat, mereka sangat ingin sekali bisa menjabat sebagai kepala kampung, kalau kesempatan tersebut ada mereka pasti akan merebutnya. Demikian juga yang terjadi di Distrik Bibida, ketika ditanya bagaimana posisi perempuan yang tidak bisa menjabat sebagai kepala kampung atau aparat desa lainnya, beberapa bapak yang hadir mengatakan bahwa “perempuan tidak bisa apa-apa, perempuan tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada”. Suara lantang dari Mama Emy Songgonau dan juga mama-mama lain dalam pertemuan tersebut langsung terdengar bahwa selama ini bukannya tidak bisa tapi tidak pernah diberikan kesempatan. Mama Emy bahkan sangat berani mengatakan bahwa selama ini yang bapak-bapak lakukan hanya nongkrong-nongkrong saja tidak menyelesaikan persoalan yang masyarakat hadapi. Sedangkan berdasarkan pemilu 2009 yang lalu hanya ada satu perempuan yang berhasil lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten yaitu Ibu Maria Mote. Untuk perempuan yang menjabat sebagai kepala SKPD tidak ada data yang diperoleh, tapi bisa dipastikan ada 1 perempuan sebagai kepala SKPD yaitu Ibu Banni Yeimo, sebagai Kepala Pemberdayaan Perempuan. III. PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

1. PENDUDUK Kepadatan penduduk Kabupaten Paniai pada tahun 2008 rata-rata 12 jiwa per km2. Data BPS menunjukan bahwa pada tahun 2008 penduduk kabupaten Paniai berjumlah 215.002 jiwa yang terdiri 107.569 jiwa laki-laki dan 107.433 perempuan. Sex rasio pada tahun 2008 tercatat 100,13. Berdasarkan data tersebut, penduduk di kabupaten Paniai didominasi oleh penduduk usia muda yaitu lebih dari 50% penduduk berumur kurang dari 30 tahun. 10 Distrik Paniai Timur adalah distrik dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 29.740 jiwa dengan kepadatan distrik tersebut adalah 51 jiwa pe km2. Sementara distrik dengan penduduk terkecil adalah Distrik Kapiraya dengan jumlah 1.520 jiwa. 10 BPS Kabupaten Paniai dalam Kabupaten Paniai dalam Angka 2009


JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN SEKS RASIO

PER DISTRIK DI KABUPATEN PANIAI 2008

No. Distrik Jenis Kelamin Sex Rasio Laki-Laki Perempuan

1. Tigi 6.733 7.073 95,19 2. Kapiraya 773 747 103,40 3. Tigi Barat 11.754 11.986 98,06 4. Tigi Timur 4.917 4.820 102,03 5. Paniai Timur 14.620 15.120 96,70 6. Yatamo 4.831 4.583 105,41 7. Kebo 6.861 6.539 104,91 8. Bibida 1.476 1.476 100,00 9. Dumadama 1.629 1.441 113,07 10. sugapa 3.978 4.006 99,31 11. Hatadipa 2.178 2.069 105,26 12. Homeyo 3.597 3.835 93,81 13. Aradide 4.347 4.448 97,74 14. Ekadide 12.730 12.381 102,82 15. Paniai Barat 10.349 10.675 96,95 16. Sriwo 3.352 3.319 101,00 17. Bogobaida 2.886 3.171 91,00 18. Biandoga 2.410 2.292 105,15 19. Wandai 1.559 1.561 99,94 20. Agsiga 2.635 2.527 104,25 21. Bowobado 3.954 3.365 117,50

JUMLAH 107.569 107.433 Sumber: Kabupaten Paniai Dalam Angka 2009

2. KETENAGAKERJAAN

Besarnya angkatan kerja di Kabupaten Paniai pada tahun 2008 mencapai 13.299 orang dengan pencari kerja terbanyak lulusan SMTA yaitu sejumlah 4.332 orang. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pekerjaan yang sangat diharapkan oleh semua penduduk di wilayah ini. Orientasi utama sebagian besar dari penduduk yang mampu untuk bersekolah adalah menjadi PNS. Pada tahun 2007 tercatat ada 1.995 orang menjadi PNS di kabupaten ini. 11 Perempuan banyak yang menjadi pencari nafkah utama di Kabupaten ini. Selain bertani, bertenak, perempuan juga menjadi nelayan di sekitar Danau Paniai. Beban ganda perempuan sangat terlihat, misalnya saja bila diperinci tugas-tugas yang harus dilakukan perempuan setiap harinya adalah bangun pagi, menyiapkan makan untuk 11 BPS Kabupaten Paniai dalam Kabupaten Paniai dalam Angka 2009


anak-anak sekolah, menyiapkan bekal untuk dirinya sendiri ke kebun, memberi makan ternak, setelah anak berangkat sekolah, dia akan ke kebun, makan siangpun dilakukan di kebun. Banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan di kebun mulai dari membibit, menanam bibit, merawat tananam, memanen, menjual penenan ke pasar dan mencari makanan untuk esok harinya. Biasanya ketika berada di kebun maupun di danau perempuan akan tetap membawa anaknya yang masih kecil karena tidak ada yang menunggunya. Sedangkan laki-laki biasanya hanya mengambil kayu untuk pagar, membuat pagar saja, mencari kayu bakar dan beberapa pekerjaan lainnya, setelah itu dia akan duduk-duduk saja. Namun tidak semua laki-laki demikian, berdasarkan informasi dari Pak Hendrik, selaku kepala kampung Obano, apabila laki-lakinya yang baik dia mau membantu pekerjaan istri di kebun. Tapi tidak banyak laki-laki yang mau membantu dan peduli dengan istrinya. Pekerjaan lain yang biasa di lakukan oleh ibu-ibu di wilayah ini adalah membuat kerajinan tangan berupa sulaman tas. Pemasaran dari hasil kerajinan tersebut masih dilakukan dipasar-pasar, dipasarkan bersama dengan hasil-hasil kebun lainnya. IV. SOSIAL

1. PENDIDIKAN Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Paniai, pembangunan sarana dan prasarana, seperti sekolah-sekolah sangat diperlukan. Data BPS tahun 2007 memperlihatkan bahwa ada kenaikan jumlah sekolah di Kabupaten Paniai yang pada tahun 2006 ada 160 buah sekolah maka pada tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 184 buah sekolah. Dari jumlah tersebut 74% atau sebanyak 137 merupakan gedung sekolah SD. Sedangkan SLTP dan SMA masing-masing sebanyak 23 dan 16 gedung sekolah. Hampir semua distrik mempunyai gedung sekolah SD. Distrik Hitadipa dan Siriwo adalah distrik yang mempunyai sekolah SD paling sedikit yaitu 1. Sedangkan Distrik Tigi Barat memiliki jumlah SD yang paling banyak, yaitu mencapai 22 sekolah. Untuk tingkat SLTP tidak semua distrik memilikinya. Ada 7 Distrik yang tidak memiliki gedung sekolah SLTP, yaitu Distrik Kapiraya, Distrik Bibida, Distrik Dumadama, Distrik Distrik Siriwo, Distrik Bogobaida, Distrik Agisiga dan Distrik Bowobado. Sedangkan disitrik yang mempunyai SLTP rata-rata hanya mempunyai 1 sekolah, kecuali Distrik Tigi dengan 3 SLTP, Distrik Tigi Barat dengan 2 SLTP, Distrik Paniai Timur dengan 4 SLTP, Distrik Kebo dengan 2 SLTP dan Distrik Paniai Barat dengan 3 SLTP.


Sedangkan untuk tingkat SLTA baru tersedia di Ditrik Tigi, Distrik Tigi Barat, Distrik Paniai Timur, Distrik Kebo, Distrik Sugapa, Distrik Aradide dan Distrik Wandai. Di 3 wilayah yang menjadi fokus penelitian jumlah sekolah sebagai berikut: Paniai Barat: 1 TK, 13 SD dan 3 SMP. Di wilayah ini tidak ada SMA, maka bagi anak-anak yang lulus dari SMP ingin melanjutkan ke SMA mereka harus ke Kota Enarotali, sebagai pusat kota Kabupaten Paniai. Untuk mengatasi jauhnya jarak yang di tempuh maka sebagian besar dari murid-murid SMA yang berasal dari wilayah ini memilih untuk tinggal di rumah-rumah saudara yang ada di sekitar kota Enarotali. Untuk wilayah Distrik Bibida hanya ada 2 SD. Di salah satu SD yang kami kunjungi hanya ada 3 guru untuk 1 SD, maka 1 guru mempunyai kewajiban memegang 2 kelas. Untuk melanjutkan sekolah ke SMP atau SMA, anak-anak usia sekolah akan pergi ke kota Enarotali atau ke Distrik yang lebih dekat dengan wilayah ini. Untuk mengatasi jauhnya sekolah yang di tempuh, mereka tinggal di rumah keluarga yang dekat dengan kota atau memilih sekolah yang menyediakan asrama. Namun ada juga diantara mereka yang setiap hari menempuh jarak sangat jauh untuk bisa sekolah. Distrik Paniai Timur merupakan distrik yang dekat dengan Kota Kabupaten, di Distrik ini 4 TK, 14 SD, 4 SLTP, 2 SMA dan 2 SMK.

Banyaknya Sekolah Menurut Jenis Sekolah dan Distrik di Kabupaten Paniai Tahun 2008 No Distrik TK SD SLTP SLTA

Umum Kejuruan Umum Kejuruan 1. Tigi 1 10 3 - 1 2 2. Kapiraya - 2 - - - - 3. Tigi Barat - 22 2 - - 1 4. Tigi Timur - 7 1 - - - 5. Paniai

Timur 4 14 4 - 2 2

6. Yatamo - 8 1 - - - 7. Kebo - 8 1 1 2 2 8. Bibida - 2 - - - - 9. Dumadama - 3 - - - - 10. sugapa 2 8 1 - 1 - 11. Hatadipa - 1 1 - - - 12. Homeyo - 6 1 - - - 13. Aradide - 9 1 - 1 1 14. Ekadide - 6 1 - - - 15. Paniai

Barat 1 13 3 - - -

16. Sriwo - 1 - - - - 17. Bogobaida - 6 - - - - 18. Biandoga - 4 1 - - - 19. Wandai - 5 1 - - 1


20. Agsiga - 2 - - - - 21 Bowobado - 2 - - - -

Jumlah 8 137 22 1 7 9 Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai Sumber: Kabupaten Paniai Dalam Angka 2009 Sedikitnya jumlah guru di beberapa wilayah juga menjadi suatu persoalan tersendiri yang terjadi di wiyalah ini. Misalnya saja untuk tikat SD, berdasarkan data yang ada di Kabupaten Paniai dalam angka 2009 tercatat ada 26,836 murid yang tersebar di 137 sekolah dengan ketersediaan guru 936. Namun terkadang penyebaran guru tidak merata di setiap wilayah, misalnya saja seperti yang terjadi di Bibida, satu SD dengan 6 kelas hanya ada 3 guru.

Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Menurut Jenis Sekolah Di Kabupaten Paniai Tahun 2007 No Tingkat Sekolah Sekolah Guru Murid 1. Taman Kanak-Kanak 8 34 565 2. Sekolah Dasar 137 936 26.836 3. Pendidikan Umum

- SMP - SMA

23 269 3.715 7 134 1.531

4. Pendidikan Kejuruan - SMTP - SMEA

- - - 9 44 553

Total 184 1.417 33.200 Sumber: Kabupaten Paniai Dalam Angka 2009

2. KESEHATAN Masalah kesehatan juga menjadi persoalan di wilayah ini, bahkan menjadi masalah yang utama. Banyak permasalahan yang dihadapi, mulai dari puskemas hanya tersedia di ibu kota distrik, tidak semua kampung memiliki puskesmas pembantu, hingga tidak tersedianya tenaga kesehatan di setiap puskesmas serta belum adanya keesadaran dari masyarakat tentang budaya hidup bersih.

Jumlah Puskesmas dan Balai Pengobatan Menurut Distrik di Kabupaten Paniai Tahun 2008 No. Distrik Puskesmas Balai Pengobatan Puskesmas

Pembantu 1. Tigi 1 - 1 2. Kapiraya 1 - - 3. Tigi Barat 1 2 5 4. Tigi Timur 1 - 1 5. Paniai Timur 1 1 3 6. Yatamo 1 - - 7. Kebo 1 - 1 8. Bibida 1 - - 9. Dumadama 1 - -


10. sugapa 1 3 - 11. Hatadipa 1 - - 12. Homeyo 1 2 2 13. Aradide 1 - 1 14. Ekadide 1 - - 15. Paniai Barat 1 - 3 16. Sriwo 1 - - 17. Bogobaida 1 - - 18. Biandoga 1 1 2 19. Wandai 1 1 - 20. Agsiga 1 - 1 21 Bowobado 1 - - Jumlah 21 10 20 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai Sumber: Kabupaten Paniai Dalam Angka 2009 Dari data tersebut bisa dilihat bahwa pada tahun 2008 hampir semua distrik mempunyai Puskesmas, tapi kehadiran puskesmas seringkali tidak disertai dengan ketersediaan tenaga kesehatan. Di Paniai Barat misalnya, Ibu Agnes menginformasikan bahwa sudah selama 2 bulan terakhir (mei-juni 2010) puskesmas di Distrik Paniai Barat tidak buka karena kepala puskesmasnya meninggal dan belum ada pengantinya. Bapak Yohanes Yeimo, dari Kepala Bidang KB Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai sendiri mengatakan bahwa memang selama ini masih kekurangan tenaga kesehatan, diperlukan kebijakan dari pimpinan untuk melihat daerah mana yang masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan.

Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan di Kabupaten Paniai Tahun 2008 No. Distrik Doktor Bidan Perawat

Ahli Umum Gigi 1. Tigi - 2 - 2 14 2. Kapiraya - - - - 2 3. Tigi Barat - - - 8 13 4. Tigi Timur - 2 - 2 6 5. Paniai Timur - 4 - 4 21 6. Yatamo - - - 1 5 7. Kebo - 2 - 3 3 8. Bibida - - - 5 4 9. Dumadama - - - - 2 10. Sugapa - 2 - 2 4 11. Hatadipa - - - - 3 12. Homeyo - - - 1 8 13. Aradide - - - 4 9 14. Ekadide - - - 3 3 15. Paniai Barat - - - 4 5 16. Sriwo - - - - 3 17. Bogobaida - - - 1 4


18. Biandoga - - - - - 19. Wandai - - - - 5 20. Agsiga - - - - 6 21 Bowobado - - - - 3 Jumlah - 12 - 40 123 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai Sumber: Kabupaten Paniai Dalam Angka 2009 Kondisi daerah yang berbukit-bukit dan minimnya transportasi umum menjadikan masyarakat mengalami kesulitan ketika harus ke puskesmas. Mereka harus menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk bisa menuju ke puskesmas. Karena kondisi yang demikian maka banyak masyarakat yang ketika sakit memilih tetap tinggal di rumah saja. Di Kabupaten ini hanya ada satu Rumah Sakit yang terletak di Ibukota Kabupaten. Akses menuju rumah sakitpun sangat sulit ditempuh dan sangat jauh. Misalnya saja bagi masyarakat di Distrik Paniai Barat, mereka harus menyeberang danau ketika harus menuju ke Ibu Kota Kabupaten. Maka akhirnya pilihan ke rumah sakit menjadi pilihan terakhir atau bahkan tidak dipilih sama sekali oleh masyarakat di Distrik Paniai Barat. Di Distrik Paniai Barat maupun Distrik Paniai Timur, banyak sekali perempuan yang memilih melahirkan sendiri atau hanya dibantu oleh sanak saudara. Bahkan Ibu Ata Mote, salah seorang narasumber yang kami wawancara di Distrik Paniai Timur, memberikan informasi bahwa 6 kali beliau melahirkan sendiri. Dari 6 kelahiran, hanya 4 orang anak yang masih bertahan hidup, 2 orang anaknya meninggal dunia. Bahkan Ibu Ata mengatakan, di kampungnya 85% perempuan meninggal karena melahirkan dan hamil. Namun sayangnya Mama Ata tidak menyebutkan tahun berapa hal tersebut terjadi. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) atau masyarakat setempat biasa menyebutnya Hosha (sesak Nafas) adalah salah satu penyakit yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Salah satu penyebab dari penyakit tersebut adalah asap dan ventilasi rumah yang tidak baik. Masyarakat di beberapa wilayah masih melakukan kegiatan (makan, masak, tidur) di satu tempat. Cara memasak yang masih menggunakan kayu bakar sudah tentu menimbulkan asap, ketika rumah tidak memiliki ventilasi yang cukup maka asap hanya akan berputar disekitar rumah. Tidur pun seringkali dilakukan dengan merapatkan dirinya ke perapian. Di Distrik Bibida misalnya, karena kondisi yang dingin ketika malam hari akan membuat perapian dan anggota keluarga akan tidur di sekitar perapian tersebut. Tidak dapat diperoleh data berapa kasus ISPA atau hosha yang menyerang masyarakat setiap tahunnya. Gizi buruk juga merupakan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Paniai. Kurangnya asupan gizi bagi anak-anak merupakan salah satu penyebabnya. Kesadaran orang tua untuk memberikan makanan bergizi juga masih sangat kurang.


Berdasarkan data yang ada dalam Kabupaten Paniai dalam Angka 2009, penyakit yang paling banyak di derita oleh masyarakat adalah Malaria Mix. Pada tahun 2008, ada 131 kasus. Disusul kemudian campak dengan 130 kasus, malaria klinis dengan 129 kasus, cacingan dengan 121 kasus, cacar air dengan 117 kasus, disentri dengan 114 kasus, malaria tertiana dengan 110 kasus, batuk rejan dengan 78 kasus, malaria tropika dengan 73 kasus, kusta dengan 61 kasus, TBC dengan 60 kasus, TBC klinis dengan 21 kasus, diare termasuk kolera dengan 13 kasus dan spilis dengan 5 kasus. Data tersebut adalah yang terlaporkan, masih banyak lagi kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Hal lain yang disampaikan oleh Ibu Ata Mote dalam pertemuan di Paniai Timur adalah tenaga kesehatan telah mengkomersilkan obat-obatan yang dari pemerintah. Seringkali kalau ada pasien datang ke puskesmas hanya memperoleh obat yang sangat sedikit, selebihnya mereka harus membeli obat di rumah sang tenaga kesehatan karena menurutnya, tenaga kesehatan ini juga membuka apotek di rumahnya. Sedangkan Pengamatan yang dilakukan oleh Bapak Yohanes Yeimo dari Dinas Kesehatan, selama ini kemasan obat yang disediakan oleh DInas Kesehatan dianggap tidak menarik, oleh karena itu masyarakat enggan mengkonsumsinya. Selain itu masyarakat lebih memilih disuntik daripada minum obat. Data mengenai jumlah kematian ibu melahirkan dan juga angka gizi buruk, Bapak Yohanes tidak bisa memberikan angka pastinya karena kasus-kasus seperti itu tidak terpantau dengan baik, terkadang ada yang melaporkan tapi banyak yang tidak terlaporkan. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Paniai dalam Paniai dalam Angka 2009, pada tahun 2008, terdapat 222 orang pasien yang mengidap HIV serta 44 orang pengidap AIDS. Masalah minimnya tenaga kesehatan, Bapak Yohanes juga mengatakan bahwa hal tersebut baru terjadi setelah pemekaran. Menurutnya sebelum pemekaran sangat baik setelah pemekaran ketersediaan dana semakin banyak, tapi kesadaran masyarakat berkurang. Hal tersebut tergantung dari kebijakan Bupati dan Sekda. Kembali pada pimpinan untuk kebijakan kesehatan. Seringkali pimpinan asal menempatkan petugas lapangan yang belum memahami tentang standar pelayanan, sehingga berpengarauh pada pelayanan. Dengan banyaknya kasus-kasus kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat, Bapak Yohanes menambahkan bahwa selama ini dari tenaga kesehatan sudah melakukan berbagai penyuluhan tentang hidup sehat, tetapi belum ada kesadaran dari masyarakat sendiri.

3. AGAMA Berdasarkan jumlah pemeluk agama tahun 2006, jumlah penduduk pemeluk agama Kristen Protestan merupakan yang terbesar yang mencapai 65,67% dari total penduduk


Kabupaten Paniai. Kemudian pemeluk agama Katolik sebanyak 33,38%, Agama Islam 0,92% dan lainnya sebanyak 0,01%. Walaupun jumlah penduduk yang memeluk agama Kristen paling banyak, tapi hanya ada beberapa perempuan yang bisa memberikan kotbah di gereja. Selama ini kebanyakan dari mereka hanya menjadi penginjil saja. Sebagai salah satu elemen penting yang ada di Kabupaten Paniai, gereja memegang peran penting juga dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kerja-kerja kemasyarakatan atau gotong royong akan sangat terlihat kalau itu untuk kebutuhan pembangunan gereja. Hal tersebut terlihat dalam kunjungan ke Distrik Paniai Barat, dimana sedang berlangsung kerja bakti untuk pembangunan gereja. Banyak sekali masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, tua dan muda sedang bekerja bersama untuk membangun rumah ibadah. Pertemuan-pertemuan masyarakat juga sering terjadi digereja, baik itu dalam rangka ibadah maupun dalam rangka pertemuan-pertemuan social lainnya. V. PERTANIAN

1. TANAMAN PANGAN Hasil produksi tanaman pangan sebagai komiditi unggulan di Kabupaten Paniai adalah ubi jalar dengan jumlah produksi pada tahun 2008 mencapai 69.040 ton. Namun sebagai bahan makanan pokok terbesar, hasil produksi tersebut teryata baru mampu untuk memenuhi konsumsi masyarakat setempat, sedangkan beras sebagai bahan makanan pokok lainnya harus didatangkan dari luar Kabupaten Paniai. 12 Dengan pola tanam yang masih tradisional dan dengan lahan garapan yang masih sangat mungkin untuk dikembangkan, kiranya dimasa mendatang pembangunan bidang pertanian khususnya tanaman pangan dapat mencapai hasil yang maksimal. Komoditi tanaman pangan lainnya seperti: ubi kayu, kacang tanah, serta sayur-sayuran dan ubi-ubian lainnya juga merupakan komoditi pertanian di Kabupaten Paniai. Hasil pertanian ini masih dipasarkan di pasar-pasar tradisonal. Tidak heran kalau melewati pasar akan berjajar perempuan-perempuan menjajakan dangannya dipinggir jalan dengan sedikit alas tikar. Hampir semua menjajakan hasil pertanian yang hampir sama.

2. PERTENAKAN 12 BPS Kabupaten Paniai dalam Kabupaten Paniai Dalam Angka 2009


Komoditas peternakan di Kabupaten Paniai yang tersebar adalah ternak babi yang berjumlah 5.092 ekor dimana populasi babi terbanyak berada di Distrik Sugapa sejumlah 553 ekor. Sedangkan ternak unggas terbanyak berjenis ayam kampung dengan jumlah 3.480 ekor dengan ternak paling banyak di distrik Ekadide. 13 Di beberapa jalan terkadang kita akan melihat ternak-ternak babi yang dibiarkan berkeliaran untuk mencari makan sendiri.

3. PERIKANAN

Silayah Kabupaten Paniai memiliki 3 danau dan sungai-sungai yang sangat potensial mengembangkan perinakan air tawar. Selama tahun 2008 terdata 1.856 perahu tanpa motor. Sedangkan alat penangkap ikan yang digunakan masih tradisional. Pada tahun 2008 terdapat setidaknya 838 rumah tangga perikanan. 14 Nelayan-nelayan perempuan akan terlihat di sekitar danau. Disini agak jarang ditemui nelayan laki-laki, karena memang di wilayah ini sebagian besar dari perempuan menjadi pencari nafkah utama dan sebagai penopang ekonomi rumah tangga. SOAL MUSRENBANG Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kabupaten ini tidak berjalan sebagai mana mestinya diamanatkan dalam undang-undang. Ketika di tanya soal Musrenbang warga akan menjawab itu adalah respek. Ada 2 kali musrenbang yang terjadi di Kabupaten Paniai yaitu Musrenbang Respek dan Murenbang Kampung. Namun yang lebih dikenal oleh masyarakat hanya Musrenbang Respek karena dananya langsung diterima oleh masyarakat. RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan Kampung) adalah sebuah program dari Propinsi Papua yang mengambil dana Otonomi Khusus untuk setiaap kampung/desa. Tentang RESPEK ELEMEN ELEMEN PENTING RESPEK15

13 BPS Kabupaten Paniai dalam Kabupaten Paniai Dalam Angka 2009

14 BPS Kabupaten Paniai dalam Kabupaten Paniai Dalam Angka 2009

15 Barnabas Suebu, SH; “Kami Menanam, Kami Menyiram, Tuhanlah yang Menumbuhkan”; Tahun Pertama Kepemimpinan Gubenur dan Wakil Gubenur, Barnabas Suebu, SH dan Alex Hasegem, SE; 25 Juli 2006 – 25 Juli 2007, BAB V


Pembangunan kampung, atau yang sering di sebut dengan nama Pembangunan Dari Bawah, didalam kebijakan merupakan bagian dari apa yang disebut Rencana Strategis Pembangunan Kampung atau yang di singkat RESPEK. Elemen elemen yang ada dalam RESPEK adalah sebagai berikut: 1. RESPEK merupakan jawaban langsung dan segera terhadap penderitaan dan air

mata 82 % keluarga miskin, yang hampir semuanya adalah orang orang asli papua, yang tersebar di semua kampung di seluruh penjuru Papua. Berbeda dengan program-program pengentasan kemiskinan sebelumnya yang cenderung hanya berfocus pada sebagian kecil kampung, dengan dana yang jumlahnya sangat terbatas, atau bersifat membagi-bagi uang alias sinterklas, melalui RESPEK diharapkan dalap melibatkan semua kampung yang ada di Papua dan dapat memebrikan dana dalam jumlah yang memadai untuk di gunakan atas dasar perencanaan yang melibatkan seluruh masyarakat kampung.

2. RESPEK adalah pembangunan kampung secara komprehensif – baik komprehensif dalam pengertian program, maupun komprehensif dalam hal pendekatan. RESPEK menyangkut semua program yang menentukan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, dimulai dari perbaikan asupan Gizi untuk ibu hamil, anak balita dan anak sekolah, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu yang menjangkau semua kampung; perbaikan perumahan; ekonomi rakyat, air bersih, listrik; telekomunikasi dan infrastruktur kampung lainnya. Dari segi pendekatan RESPEK tidak saja perbaikan perumahan; ekonomi rakyat; air bersih; listrik; telekomunikasi dan infrastruktur kampung lainnya. Dari segi pendekatan RESPEK tidak saja merupakan urusan orang kampung, tetapi urusan seluruh jajaran pemerintahan. Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk merancang program yang memberikan manfaat langsung kepada seluruh kampung di Papua.

3. RESPEK adalah alat pemberdayaan paling jitu yang kita miliki saat ini. Sekarang ini rakyat berada pada posisi yang tidak berdaya untuk menolong diri mereka sendiri, walaupun mereka hidup di atas tanah yang berlimpah limpah dengan kekayaan alam. Dana rata-rata sebesar 100 juta rupiah adalah awal dari pemberdayaan masyarakat kampung, agar mereka, satu waktu dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mampu untuk mengolah sendiri kekayaan alam itu demi peningkatan taraf keluarga mereka masing masing. Inilah inti dari “gerakana pembangunan dari bawah” yang telah dicanangkan.

4. RESPEK mempersiapkan masyarakat untuk memasuki era industrialisasi Papua di waktu mendatang. Industry yang dibangun di Papua pada umumnya adalah industri berbasis sumber daya alam, mulai dari industri hilir sampai pada industri hulu. Sektor industri memiliki cirri-ciri sendiri yang dalam banyak hal sangat berbeda dengan kehidupan tradisional masyarakat. Melalui RESPEK masyarakat dilatih dan diberdayakan untuk menjadi bagian dan memperoleh manfaat dari berbagai kegiatan industri yang dalam waktu tidak terlalu lama akan berlangsung di Papua.

5. RESPEK memungkinkan seluruh masyarakat untuk bisa terlibat dalam perencanaan fiskal pembangunan kampungnya, sebagai persiapan ke arah terbentuknya kelembagaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kampung – sebagaimana APBD di tingkat kabupaten / kota / provinsi, serta APBN di tingkat


nasional. Pada suatu ketika, kampung-kampung di Papua akan mengelola dana sampai miliaran rupiah yang berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam Papua. Dengan RESPEK sebenarnya melatih mereka untuk pada waktunya nanti mampu mengelola dana pembangunan kampung, berapa pun jumlahnya.

Dana RESPEK mengalokasikan setiap kampung/desa memperoleh dana 100 juta. Dari dana 100 juta tersebut, 85% diperuntukan untuk pembangunan kampung dan 15% ibu pemberdayaan perempuan atau PKK. Di Paniai Barat misalnya, dari 85% atau 85 juta, dana Respek tahun 2009 diperuntukan untuk pembangunan kampung, seperti Jembatan dan Drainase.16 Sedangkan di Distrik Bibida dana yang 85% maupun 15%, yang diperoleh tahun 2009 semuanya diperuntukan untuk membeli ternak. 17 Pertanyaan kritis mengenai dana ini muncul juga dari Ibu Ata di Paniai Timur, beliau menyampaikan sebenarnya dari dana yang 85% tersebut ada untuk pendidikan, kesehatan, posyandu. Jadi sebenarnya 15% yang diperuntukan untuk perempuan itu memang khusus untuk perempuan. Banyak praktek dilapangan yang tidak sesuai dengan prosedur ketika pembagian dana RESPEK tersebut, misalnya saja dana yang 15% untuk perempuan, seringkali masyarakat tidak bisa memperoleh sepenuhnya (15 juta), mereka hanya memperoleh antara 7-10 juta. Selain dana RESPEK sebenarnya ada juga dana BANDES (Bantuan Desa), dana ini merupakan alokasi dari kabupaten. Dana Bandes ada 15 juta, tapi peruntukannya tidak jelas. Seringkali masyarakat tidak tahu dana tersebut digunakan untuk apa, sedangkan ketika ditanya ke kepala kampung mereka meenganggap dana tersebut sebagai uang saku mereka karena selama ini gaji yang mereka terima sangat sedikit. Kepala kampung di Kabupaten Paniai menerima gaji 540.000 untuk 3 bulan kerja. Sedangkan sekretaris desa menerima 420.000 dan aparat menerima 300.000. Berkaitan dengan dana BANDES tersebut, Ibu Agnes Kayame dari Distrik Paniai Barat pernah melakukan teguran langsung kepada Bapak Bupati Paniai ketika sedang berkunjung ke distrik ini. Di tengah jalan dia mencegat Bupati dan menanyakan tentang dana BANDES tersebut dan peruntukannya untuk Posyandu. Dari informasi yang Ibu Agnes peroleh dari bapak Bupati, sebenarnya dana Bandes tersebut juga diperuntukan untuk Posyandu dan PKK masing-masing mendapatkan 1 juta. Pada saat itu juga Ibu Agnes menerima dana satu juta untuk Posyandu. 16 Wawancara dengan Bapak Hendrik, Kepala Kampung Obano, 15 Juni 2010

17 Wawancara dengan Mama Emiliana Songgonau, Kader Posyandu di Distrik Bibida, 17 Juni 2010


Berkaitan dengan RESPEK, berikut ini persoalan yang masih di hadapi dilapangan:

PETA PERSOALAN DAN REKOMENDASI PESERTA RESPEK REVIEW VILLAGE AND DISTRICT GOVERNMENT LEVEL18

PERMASALAHAN REKOMENDASI

Belum ada petunjuk yang jelas tentang dana RESPEK

Jadwal Monitoring dari propinsi atas pelaksanaan program RESPEK harus jelas dan terinformasikan agendanya kepada PK dan TPKK

Tidak ada alat dokumentasi untuk penyusunan laporan kegiatan RESPEK

Peningkatan kapasitas dan dana untuk penyusunan laporan kegiatan RESPEK bagi pendamping kampung

Dana 15% untuk perempuan, belum jelas bagaimana mekanismenya. Apakah hanya untuk PKK, atau apakah harus untuk Simpan pinjam perempuan atau boleh untuk kegiatan lain

Penyusunan Rincian Biaya kegiatan proyek harus dibuat bersama-sama Pemdamping Kabupaten/Pendamping Kampung dan TPKK

Dana RESPEK tidak adil karena alokasi dana RESPEK sama jumlah antara yang banyak/sedikit penduduknya

Penyediaan alat dokumentasi di tingkat kampung untuk kelengkapan penyusunan laporan kegiatan

Dalam pertemuan pembahasan tentang usulan kegiatan penggunaan dana RESPEK, usulan kegiatan telah disiapkan oleh pendamping kampung, baru kemudian dibangun kesepakatan bersama oleh warga.

Perlu adannya dana operasional untuk melihat kelayakan/ketidaklayakan dana operasional bagi pelaksana RESPEK di tingkat kampung

Dana RESPEK masih dianggap dana hibah oleh masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang menuntut pendaming kampung untuk membaginya secara tunai

Mekanisme pencairan dana diusulkan untuk hanya 1 kali tahapan (langsung 100%)

Rincian biaya/anggaran kegiatan dibuat oleh pendamping kabuoaten yang terkadang biaya per itemnya tidak sama dengan harga di kampung tersebut.

Adanya Alokasi untuk pembelian ATK untuk pelaksanaan proses perencanaan RESPEK dan pelaporan

Tidak ada dana untuk penyusunan laporan kegiatan RESPEK

Perlu adamya PERDA tentang pengelolaan keuangan Daerah

Tahapan pelaksanaan RESPEK perlu dikaji ulang karena terlalu panjang dan berbelit

Perlu ada standardisasi harga barang dan jasa di Kabupaten Paniai

Pendamping kampung dan distrik sulit berkomunikasi dengan kepla distrik

Perlu ada Perda tentang pemberdayaan Masarakat

18 Data disusun oleh YAPKEMA dan OXFAM


unutk kordinasi kegiatan RESPEK tapi kepala distrik jarang datang ke distrik Distribusi pendampjng distrik yang tidak merata

Perlu ada pendampigan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi produktif

Informasi tentang Musrenbang sendiri tidak bisa diperoleh secara menyeluruh di Kabupaten Paniai, karena memang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika hal tersebut kami konfirmasikan ke Kepala Bapeda Bapak Weynand Antoh, beliau mengatakan bahwa selama ini Musrenbang tingkat distrik diserahkan kepada kepala distrik dan menjadi tanggung jawab kepala distri, demikian juga dana untuk mengadakan kegiatan tersebut sudah di berikan kepada kepala distrik. Ketika ditanya berapa dana yang diberikan untuk musrenbang tingkat distrik, beliau pun tidak mengatakannya karena itu adalah rahasia. Sejak Kabupaten Paniai berdiri, masyarakat di tiga distrik (Paniai Barat, Paniai Timur dan Bibida), belum penah sama sekali mengikuti proses Musrenbang. Musrenbang Kampung yang diadakan oleh YAPKEMA, OXFAM bekerjasama dengan BAPPEDA Kabupaten paniai merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat ini untuk bisa terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan di tingkat distrik biasanya hanya diikuti oleh kepala kampung saja. Prosesnya kepala kampung dipanggil oleh kepala distrik dan dimintai keterangan apa saja yang butuhkan, baru kemudian setelah itu kepala Distrik yang akan membawa hasil rapat dengan kepala kampung tersebut dalam musyawarah ditingkat Kabupaten. Dari Musrenbang yang merupakan pilot project di 3 distrik tersebut di peroleh gambaran sebagai berikut:


KOMPILASI USULAN WARGA

MUSRENBANG KAMPUNG Kerjasama YAPKEMA-BAPPEDA Paniai19

DISTRIK PANIAI TIMUR Koordinator Musrenbang Paniai Timur : Yosias Mote (BAPPEDA) Sekretaris Musrenbang Paniai Timur : Hanok H Pigay (YAPKEMA) No Kecamatan Kampung Fasilitator Usulan Musrenbang 1. Paniai

Timur Madi 1. Pemasangan Pipa untuk air bersih

2. Posyandu dan perbaikan gizi Balita 3. Pengadaan Bibit Ternak Ipakiye 1. Posyandu 2. Perumahan sehat untuk rakyat 3. Pengadaan Bibit Ternak Awabutu 1. Pemasangan saluran listrik 2. Posyandu dan perbaikan gizi Balita 3. Pengadaan bibit Sayuran Aikai 1. Pagar Keliling kampung 2. Posyandu dan perbaikan gizi Balita 3. Perumahan sehat untuk rakyat Enarotali 1. Posyandu dan perbaikan gizi balita 2. Pemberian modal usaha anyam-

anyaman 3. Pengadaan bibit ternak

DISTRIK PANIAI BARAT Koordinator Musrenbang Paniai Barat : Sem Pekey (BAPPEDA) Sekretaris Musrenbang Paniai Barat : Anieke Keiya (YAPKEMA) No Kecamatan Kampung Fasilitator Usulan Musrenbang 2. Paniai

Barat Mogeya Anieke

Keiya 1. Pembangunan TK (PAUD)

2. Pembangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU)

3. Perumahan sehat untuk rakyat Obano Sem S

Pekey 1. Perumahan sehat untuk rakyat



2. Penempatan Petugas Kesehatan di Puskesmas Obano

3. Pembangunan Perumahan Guru Tipakotu Susana

Dewi 1. Pengadaan Puskesmas Pembantu

2. Pengadaan bibit ternak (ikan) 3. Perumahan sehat untuk rakyat Beko Petrus

Yeimo 1. Pengadaan Puskesmas Pembantu

2. Pembangunan Gedung SD 3. Pengadaan Bibit Ternak Kegouda Ance Boma 1. Pemasangan Pipa untuk air bersih

(dari RT 01-06) 2. Pembangunan Puskesmas Pembantu

(PUSTU) 3. Rehabilitasi SD YPPGI Obano

DISTRIK BIBIDA Koordinator Musrenbang Bibida : Henok Nikson Yogi (BAPPEDA) Sekretaris Musrenbang Bibida : Nathan Pigome (YAPKEMA) No Kecamatan Kampung Fasilitator Usulan Musrenbang 3. Bibida Bibida Agus Mote 1. Perumahan sehat untuk rakyat 2. Pemasangan saluran listrik 3. Pemasangan Pipa untuk air bersih Linche

Yembise 1. Perumahan sehat untuk rakyat

2. Pemasangan saluran listrik 3. Pemasangan Pipa untuk air bersih

Berikut ini adalah beberapa komentar dari beberapa peserta yang mengikuti Musrenbang di 3 Distrik:

Kecamatan Kampung Nama Partisipan

Posisi/Jabatan Komentar

Bibida Bibida - Tokoh Agama Musrenbang kampung ini baik sekali. Terimaksih kepada pihak yayasan Yapkema yang sudah datang dan membuat kegiatan ini. Karena dengan datang dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan ini, masyarakat baik laki laki dan perempuan, semuanya bisa ikut ambil bagian dan memberikan usulan. Saya mulai kembali percaya pada pemerintah


yang sekarang melalui kegiatan ini mulai mendengarkan apa suara masyarakat, laki-laki dan perempuan

Bibida Ugidimi Victor Songonau

Kepala Kampung

Kegiatan Musrenbang kampung seharusnya dilakukan dari dulu, tetapi tidak pernah dilakukan. Seharusnya pemerintah yang melakukan hal ini, sesuai yang disampaikan oleh pihak Bappeda tadi, seharusnya ini dilakukan oleh Pemerintah tetapi tidak pernah dilakukan. Terimakasih kepada pihak yayasan yapkema dan oxfam yang sudah memberikan pelatihan kepada aparat jua masyarakat untuk mengetahui cara dan tahapan yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar bisa terlibat dalam perencanaan dan penganggaran di dalam pembangunan dari tingkat kampung. Kami berhjarap dalam pertemuan seperti ini kedepan Pemerintah yang harus datang sendiri ke kampung. Hal lain juga yang penting adalah bagaimana supaya usulan kegiatan ini bisa berjalan sesuai jalur yang ada dan bisa di jawab kepada masyarakat.

Bibida Bibida Emiliana songgonau

Posyandu Musrenbang kampung ini diundang masyarakat baik laki laki,perempuan orang muda dan juga orang tua. Semua duduk bersama dan mengikuti kegiatan ini. Pada bagian diskusi masih untuk membuat usulan kegiatan kegiatan apa saja yang dimasukan di dalam daftar, ketika perempuan bicara, masih ada saja beberapa orang laki laki yang tidak terima ketika perempuan bicara atau memberikan usulan. Saya dengan suara keras dan tegas mengatakan agar perempuan tetap bicara, karena semua diundang untuk bisa bicara, bisa memberikan usulan.

Paniai Kegouda Agnes Posyandu Musrenbang Kampung ini sangat


Barat Kayame bagus karena kita bukan hanya bicara dalam pelatihan saja, tapi mempraktekan apa yang dibicara dalam pelatihan. Bagaimana perempuan di kampung memperjuangkan usulan dan ada orang pemerintah (BAPPEDA) disini. Jadi, masyarakat belajar tentang perencanaan kampung dan memperjuangkan haknya, dan pemerintah juga belajar bagaimana membuat musrenbang yang baik dan memberikan kesempatan yang banyak pada perempuan. Saya senang karena saya bisa menjadi wakil dari kampung untuk memperjuangkan usulan masyarakat kampung di musrenbang kabupaten. Artinya, perempuan telah dipercaya juga oleh laki-laki di kampung.

Paniai Barat

Obano Hendrik Keiya

Kepala Kampung

Saya senang dengan adanya musrenbang kampung karena seblumnya, usulan pembangunan hanya dirapatkan oleh kepala kecamatan. Jadi sebelumnya kami tidak dianggap. Hanya menerima saja apa yang menjadi proyek pembangunan dari Bupati untuk kampung kami. Sekarang kami didengar dan kami tahu, ini yang baik.

Paniai Barat

Tipakotu Yulianus Tebay

Tokoh Agama Ini hal yang benar. Kami biasa ditipu oleh pemerintah. Tidak tahu apa-apa tentang pembangunan. Pemerintah datang bagi uang dan bikin proyek yang tidak kami butuhkan. Kalau begini, ada wakil pemerintah yang datang dan mendengar langsung apa kebutuhan kami. Dan ada cara untuk kami memperjuangkan usulan kami, dengan ada wakil kami yang dimasukkan dalam surat mandat untuk datang di musrenbang kabupaten.


Sedangkan untuk Musrenbang Kabupaten Paniai yang diadakan tanggal 24-25 Maret 2010 yang lalu, catatannya dihimpun oleh OXFAM dan YAPKEMA sebagai berikut:

MUSRENBANG KABUPATEN PANIAI A Data Musrenbang Kabupaten Remarks

1 Nama kabupaten Paniai 2 Dokumen Perencanaan yang Dimiliki Daerah

3 RPJPD Ada 4 RPJMD Ada 5 RENSTRA SKPD Ada 6 RTRWD Ada 7 Tempat pelaksanaan GSG Uwatawogi 8 Waktu pelaksanaan (hari dan jam mulai dan

berakhir) 24 Maret 2010, 10.00-17.30

9 Berakhir 25 Maret 2010, 10.00-17.30 10 Jumlah peserta 150 11 Jumlah peserta menurut gender (laki dan

perempuan) L=120 P=30

12 Jumlah peserta menurut pemerintah dan non pemerintah

Pem=110, Non=40

13 Jumlah fasilitator 3 Orang 14 Jumlah dana penyelenggaraan Musrenbang

kab/kota ??

15 Penyelenggara Musrenbang BAPPEDA B1

Pengorganisasian Penyelenggaraan

1 Ada undangan Jadwal dan agenda Musrenbang Kab/Kota diumumkan/disampaikan minimal 7 hari sebelum pelaksanaan

Tidak Undangan diberikan sehari sebelum pelaksanaan musrenbangkab

2 Media yang digunakan untuk mengumumkan undangan, jadwal dan agenda Musrenbang dinilai efektif

Tidak efektif Acara tidak sesuai dengan jadwal. Ada beberapa agenda pembahasan yang dihilangkan. Undangan diberikan hanya sehari sebelum pelaksanaan.

Jumlah Skor B.1 0

B2 Proses Musyawarah yang Mengawali Musrenbang Kabupaten/Kota


3 Seluruh desa dan kelurahan telah melaksanakan Musrenbang Desa/kelurahan

Tidak Tidak smua kampung, hanya kampung pilot project dan kampung lain di kecamatan yang dekat dengan kota kabupaten

4 Ada kampung yang telah membuat nota kesepakatan hasil musrenbang desa/kel

Ya Tidak smua kampung, hanya kampung pilot project dan kampung lain di kecamatan yang dekat dengan kota kabupaten

5 Ada kecamatan yang telah melaksanakan Musrenbang Kecamatan

Ya Tidak smua kecamatan, hanya kecamatan pilot project dan kecamatan yang dekat dengan kota kabupaten

6 Ada Kecamatan yang membuat nota kesepakatan hasil musrenbang kecamatan

Ya Hanya sebagian yang memiliki nota ksepakatan, yakni kecamatan yang melakukan musrenbang kecamatan. Kecamatan yang tidak melaksanakan musrenbang kecamatan, memliki daftar usulan kegiatan yang merupakan hasil rapat aparat kecamatan

7 SKPD telah melaksanakan pembahasan Forum SKPD

Tidak Tidak ada forum SKPD sebelum musrenbangkabupaten sesuai amanah UU 25/2005 tentang SPPN

8 SKPD telah membuat Nota Kesepakatan hasil pembahasan forum SKPD

Tidak ada Tidak ada nota kesepakatan hasil forum SKPD sebelum musrenbangkabupaten sesuai amanah UU 25/2005 tentang SPPN

Jumlah Skor B.2 3


B3 Ketersediaan Informasi bagi Peserta 9 Ada Ringkasan Pokok-pokok Substansi

RPJMD Tidak ada Ada RPJMD, tapi tidak

dibagikan ke peserta 10 Ada ringkasan rancangan RKPD tahun

rencana yang disusun Bappeda Ada Ringkasan rancangan

RKPD dibagikan ke peserta

Jumlah Skor B.3 1 Catatan Penilai atas Komponen Persiapan Musrenbang Pengorganisasian

penyelenggaraan………………………………… dari pengorganisasian penyelenggaraan, kurang karena, undangan baru disebar tanggal 23 Maret 2010 jam 17.30 wit. Kegiatan tanggal 24 Maret 2010 Pagi.Selain itu, banyak agenda kegiatan yang dihilangkan.

Proses musyawarah yang mengawali musrenbang…………….....

proses musyawarah dilakukan antara BAPPEDA dengan YAPKEMA, namun ada beberapa kesepakatan yang kemudian dirubah secara sepihak oleh BAPPEDA: pemunduran jadwal, penghilangan agenda pembahasan prioritas program dll

Ketersediaan informasi bagi peserta…………………………….....…

Bisa disediakan Panitia, tetapi harus meminta dan lama sekali, baru bida di dapatkan, ada kesan LSM bukan SKPD jadi tidak dilibatkan penuh dalam pembahsan dan pembagian Dokument untuk panduan mengikuti diskusi pembahasan.

C1 Jadwal dan Tempat Pelaksanaan 11 Musrenbang kabupaten/kota dilaksanakan

sesuai jadwal yang dianjurkan Pemerintah (sepanjang Bulan Maret)

Ya dilakukan tanggal 24 sd 26 Maret 2010

12 Jumlah hari yang dialokasikan untuk Musrenbang Kabupaten/Kota dinilai memadai

Kurang Memadai

Jadwal yang dibuat 3 hari menjadi 2 hari sehingga ada beberapa bagian yang tidak dilaksanakan, seperti persentase Hasil pembahasan dari 3 Bidang yaitu Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi dan Bidang


Fisik Prasarana.

13 Waktu disediakan untuk Musrenbang dinilai memadai

Memadai Waktu pelaksanaan Hari I jam 10.00 sd 17.30. Hari II pelaksanaan dari pukul 10.00 sd 14.00 dan penutupan pukul 17.00 wit.

14 Tempat pelaksanaan Musrenbang dinilai memadai

Memadai Ruangan Memadai tetapi untuk pengaturan posisi duduk di tiap bidang yang kurang baik pengaturannya

15 Fasilitas pertemuan (overhead projector, flip chart, bahan peraga penunjang pertemuan) dinilai memadai

Tidak memadai

OHP ada, Flipchart Tidak ada, Tidak ada alat Peraga.

Jumlah Skor C.1 3 C2 Informasi yang Disampaikan dalam Pemaparan Nara Sumber 16 Ada pemaparan Pusat tentang RKP Nasional

mengenai isu strategis dan prioritas pembangunan skala nasional, serta isu/program terkait kabupaten/kota

Tidak ada Tidak ada pemaparan dari narasumber sesuai mekanisme UU 25/2005 dan permendagri 59/2007

17 Ada pemaparan Provinsi tentang RKP Provinsi terkait isu dan program/kegiatan di wilayah Kabupaten/Kota


18 Ada informasi dana dekonsentrasi untuk provinsi


19 Ada informasi dana pembantuan untuk kabupaten/kota

tidak ada Tidak ada pemaparan dari narasumber sesuai mekanisme UU 25/2005 dan


permendagri 59/2007

20 Ada pemaparan tentang pokok-pokok substansi RPJMD Kabupaten/Kota


21 Ada pemaparan Rancangan RKPD oleh Kepala Bappeda

Tidak ada RKPD hanya dibagikan ke peserta saja

22 Ada pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD

Ada ada, dokument diserahkan langsung oleh Ketua DPRD kepada Bappeda

23 Ada informasi tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Alokasi Dana Desa


24 Ada Pemaparan Rancangan Renja SKPD oleh Ketua TIM Penyelenggara dan/atau Kepala SKPD*

Tidak Ada Tidak ada pemaparan dari narasumber sesuai mekanisme UU 25/2005 dan permendagri 59/2007

25 Ada verifikasi Rancangan Renja SKPD oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi forum SKPD


26 Pemaparan Kepala SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan tentang Rancangan Renja SKPD


27 Ada penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan baik dari APBD Kab/Kota, APBD Prov, APBN, dan sumber dana lainnya


Jumlah Skor C.2 1 C3 Ketersediaan Kriteria, Score, dan Format Untuk Prioritisasi


28 Ada pembahasan dan penyepakatan kriteria dan score untuk prioritisasi usulan kegiatan pembangunan tahun 2011

Tidak ada

29 Ada prioritisasi kegiatan pembangunan yang diusulkan untuk tahun 2011

Tidak ada

Jumlah Skor C.3 0

C4 Ada penjelasan maksud, tujuan, agenda serta keluaran yang diharapkan dari Musrenbang oleh Ketua Tim Penyelenggara

30 Ada pembahagian kelompok pembahasan menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah atau kelompok fungsi terkait

Ya kelompok pembahasan dibagi dalam 3 bidang; SosBud, Fispra dan Ekonomi.

31 Ada panduan untuk diskusi kelompok mengikuti alur pemikiran strategis

Ada Dokument Usulan Kegiatan yang dibagikan oleh Sekertariat buat Panduan bagi peserta musrenbang saat membahas di tiap bidang.

32 Ada fasilitator memandu diskusi kelompok Ya ada di Bidang SosBud oleh Bapak Yulius Yogi, Bidang Ekonomi oleh Bapak Yunus Yogi, Bidang Fispra oleh Bapak Frans Kalalembang.

33 Dinamika pembahasan dalam kelompok berjalan baik dan kondusif

Berjalan baik dan kondusif

34 Waktu yang disediakan untuk diskusi kelompok dinilai memadai

Tidak karena berlangsung singkat, mengecek daftar usulan dan tidak ada diskusi pertimbangan pertimbangan buat usulan usulan yang diajukan dalam pembahasan

35 Ada presentasi kelompok di pleno untuk mengemukakan hasil dan kesepakatan diskusi kelompok

Tidak ada Tidak ada Pleno

36 Waktu untuk presentasi kelompok dinilai memadai

Tidak ada Tidak ada Presentase kelompok


37 Waktu yang disediakan untuk pleno pemaparan hasil prioritisasi kegiatan pembangunan dinilai memadai

Tidak ada Tidak ada Pemeparan hasil Prioritas Kegiatan

Jumlah Skor C.4 4 C5 Keterwakilan Stakeholders dan Nara Sumber 38 Ada wakil seluruh SKPD Ada hampir semua SKPD

hadir. Hanya SKPD Pemberdayaan Perempuan yang tidak ada, tetapi usulan kegiatannya telah masuk ke Bappeda

39 Ada perwakilan pimpinan DPRD Ada ada perwakilan dari DPRD namun hanya hadir saat pembukaan dan penutupan, tidak pada saat pembahasan

40 Ada perwakilan LSM yang bekerja dalam skala kabupaten/kota

Ada YAPKEMA

41 Ada perwakilan perguruan tinggi setempat Ada STIE Karel Gobay 42 Ada perwakilan dunia usaha Ada GAPENSI 43 Ada perwakilan kelompok masyarakat marjinal Ada Tokoh adat dan

pendeta 44 Ada perwakilan kelompok perempuan Ada Semua kelompok

perempuan, dari program RHV

45 Ada perwakilan organisasi profesi Ada Guru 46 Ada perwakilan pemerintah pusat Tidak ada 47 Ada wakil Bappeda Provinsi Tidak ada 48 Ada wakil Tim Penyusun RKPD Tidak ada 49 Ada wakil dari Panitia/Tim Anggaran Eksekutif

dan DPRD Ada Kepala BAPPEDA

(sekretaris TAPD kabupaten Paniai)

50 Ada delegasi Kecamatan untuk Forum SKPD dan Musrenbang Kab/Kota

Ada Kepala distrik dan beberapa perwakilan dari Paniai barat, Paniai Timur dan Bibida

51 Ada delegasi Forum SKPD untuk Musrenbang Kabupaten/Kota

Tidak ada Tidak ada forum SKPD


52 Kapasitas peserta yang hadir untuk mengikuti secara aktif diskusi dinilai memadai

Ya untuk keterwakilan dari SKPD secara bergiliran diskusi dengan faslitiator perbidang buat membahas usulan kegiatan dari SKPD yang di wakili, tetapi hanya di SKPD masing masing, dan tidak aktif untuk ikut membahas usulan program dari SKPD yang lain.

53 Jumlah nara sumber yang hadir dinilai memadai

Tidak ada Tidak ada Nara Sumber

Jumlah Skor C.5 11 C6 Kapasitas nara sumber yang hadir dinilai memadai 54 Ada fasilitator berasal dari unsur Non

Pemerintah Tidak ada

55 Ada fasilitator berasal dari unsur Pemerintah Ya Smua fasilitator berasal dari unsur pemerintah

56 Jumlah fasilitator dinilai memadai Semuanya (3 orang) memadai

57 Kompetensi dan kualifikasi fasilitator dinilai memadai

Ya Fasilitator cukup berkompeten

58 Kapasitas fasilitator untuk memandu dan menstimulasi diskusi dinilai memadai

Tidak Untuk menstimulasi diskusi kelompok, fasilitator kurang partisipatif.

Jumlah Skor C.6 2 C7 Fasilitas dan Peralatan Pendukung 59 Kapasitas tempat pertemuan untuk

menampung jumlah peserta memadai Ya Ruangan cukup luas

untuk smua peserta 60 Fasilitas tempat pertemuan dinilai memadai Tidak Tidak ada Toilet, tidak

ada flipchart, tidak ada metaplan


61 Peralatan untuk presentasi nara sumber memadai

Tidak Tidak ada narasumber. dokumen yang dibagikan terbatas sehingga tidak semua peserta bisa mengikuti dengan baik sejauh mana pembahasannya, tentang program apa. Metode yang digunakan lebih cocok bagi SKPD karena mereka membahas usulan program mereka.

62 Ada flip chart untuk mengorganisasikan masukan

Tidak tidak ada flipchart, tidak ada metaplan

63 Kelengkapan tulis menulis disediakan secara memadai

Tidak tidak ada flipchart, tidak ada metaplan, tidak ada plano, tidak dibagikan alat tulis bagi peserta

Jumlah Skor C.7 1 Catatan Penilai atas Komponen Pelaksanaan Musrenbang Jadwal dan tempat pelaksanaan………...... Ada beberapa sesi acara yang penting

dan tidak dilaksanakan, seperti pesesntasi Hasil Musrenbang Kampung Pilot di 3 Distrik, Penyampaian hasil pembahasan perbidang tidak di persentasikan, Pleno juga tidak dilakukan. Ketika selesai pembahasan per bidang. hasil semuanya di kompilasi.

Ketersediaan kriteria, score, dan format untuk prioritisasi…

Tidak ada kriteria yang di gunakan untuk penentuan prioritas program

Agenda pembahasan …… Tidak ada agenda pembahasan secara khusus, langsung saja membahas per SKPD.


Keterwakilan stakeholder dan nara sumber……

stakeholder (berdasarkan pengamatan) dari Tokoh Agama 1 orang, tokoh Masyarakat (1), Tokoh Perempuan(1), Tokoh Adat (1), LSM (3 = Natan, Anike, Lince) (dalam hal ini Yapkema), kelompok perempuan (10 orang) (dalam hal ini dampingan Program RHV) belum banyak dilibatkan, dari jumlah keterwakilan yang hadir sedikit sekali, dan saat pembahasan di musrenbang, stakeholder ini kurang diminta kontribusi pemikiran atau pertimbangannya mengenai usulan usulan program yang di bahas.

Ketersediaan dan kompetensi fasilitator……… Tersedia Fasliliator dari Staff Bappeda Fasilitas dan peralatan pendukung……… Ada sekertarian yang dipakai buat

mensupport kegiatan Musrenbang. Sedangkan perikut ini adalah tanggapan dari mama-mama dan bapak-bapak dalam program RHV yang ikut dalam Musrenbang Kabupaten Paniai untuk APBD 2011:

Tanggapan Peserta Musrenbang Kabupaten Paniai untuk APBD 201120

Nama Perwakilan Penyataan Atta Mote Kader Posyandu, Kampung

Ipakiye, Distrik Paniai Timur. Ini pertama kalinya saya ikut dalam musrenbang kabupaten, dan terimakasih karena telah diundang. Dalam proses musrenbang ini, kami merasa SKPD masih tertutup. Hanya bicara dengan temennya yang sama SKPD. Sedang dengan kita, tidak diajak bicara. Ini artinya pikiran orang dinasnya masih tertutup. Masih belum mau terbuka mendiskusikannya bersama kami masyarakat.

Anike Keiya. Staff Program RHV Yapkema, LSM.

Ini pertamakalinya saya ikut musrenbang kabupaten, jadi ini pengalaman baru bagi saya. Saya merasa, dalam diskusi kelompok, kami tidak dilibatkan karena orang dinas hanya bicara dengan orang dinas saja dan mereka memakai istilah istilah yang kami masih bingung. Kami diundang dalam musrenbang ini tapi untuk dapat dokument usulan program dari 3 sektor yang dibahas di diskusi kelompok tadi, kami sulit buat



dapat. Ini tidak benar.Harusnya mereka bagi ke semua peserta yang hadir. Bukan menunggu kami yang minta-minta.

Hubertus Yatipai

Tokoh Agama, Kampung Bibida, Distrik Bibida.

Ini baru pertama kali kami ikut musrenbang, terimakasih buat Yapkema yang sudah mengajak kami buat ikut. Saat mengikuti pembukaan sampai pembahasan di bidang Sosial Budaya ini. Kami masih bingung kami harus bagaimana. Kami kaget juga kalo suasanany begini. Kami belum pernah begini jadi kami hanya melihat saja dulu. Saat menerima dokument usulan program dari bidang Sosial Budaya, kami lihat dan kami diskusikan bersama ibu bapak yang ikut program RHV. Kami telah menyiapkan hal-jal yang mau kami kritisi. Kami siap untuk protes atas dokumen ini nanti di hari ketiga karena nanti ada diskusi hasil Pembahasan. Jadi di kesempatan itulah , kami pikir ini kesempatan buat kami bisa menyampaikan beberapa hal yang ingin ditanyakan. Ternyata bagian acara itu di tiadakan dan langsung ditutup di hari kedua ini. Ini yang kami juga kaget harus bagaimana. Kepala BAPPEDA menutup dengan tiba-tiba. Saya menjadikan musrenbang tahun ini jadi pembelajaran buat kami. Supaya kedepan kami bisa lebih terlibat aktif dari kampung ke distrik baru ke kabupaten karena kami telah tahu cara yang benar seharusnya bagaimana.

Abet Pekei Tokoh Masyarakat, Kampung Mogeya, Paniai Barat

Saya baru pertama kali ikut musrenbang kabupaten. Karena baru pertamakali, saya agak bingung mau buat bagaimana. Kami duduk saja dan mengikuti proses yang ada. Kami memang telah dapat pelatihan unutk bicara, tapi kami masih agak takut juga bicara karena banyak sekali orang dinas disini. Jadi saat ini kami lihat dulu nanti baru kita sesuaikan lagi, tahun ini kalau kami belum bisa buat banyak dalam diskusi, tapi kami janji. mudah mudahan musrenbang berikut, kami suda tahu cara cara begini jadi bisa ikut memberikan pendapat.

Emeliana Yeimo

Tokoh Perempuan, paniai timur

Ini baru pertamakalinya saya ikut musrenbang. Saya lihat, musrenbang ini dilakukan dengan baik, tetapi didalam pembahasan pembahasan program


yang dilakukan, saya merasa tidak berjalan baik. Ini karena peserta yang dari masyarakat hanya dibiarkan mendengar saja. Kami tidak diajak bicara. Kami juga merasa takut-takut untuk bicara. Saya merasa bahwa seharusnya, dinas Pemberdayaan Perempuan bisa mengakomodir kegiatan untuk kelompok perempuan di Paniai. Buat hal hal yang bisa dilihat nyata dan di rasakan oleh perempuan paniai.

KESIMPULAN Dari hasil kajian dilapangan bisa ditarik kesimpulan bahwa masyarakat belum terlalu mengenal apa itu Musrenbang karena ketika ditanya soal Musrenbang yang mereka tahu adalah RESPEK. Masyarakat baru mengenal apa itu Musrenbang dan bagaimana prosesnya serta bisa melakukannya langsung, walau baru di tiga distrik (Paniai Barat, Paniai Timur dan Bibida) setelah program RHV masuk masuk ke Kabupaten Paniai. Ada 2 kali musrenbang yang terjadi di Kabupaten Paniai yaitu Musrenbang Respek dan Murenbang Kampung. Namun yang lebih dikenal oleh masyarakat hanya Musrenbang Respek karena dananya langsung diterima oleh masyarakat. Bapeda, sebagai pemegang madat untuk mengadakan Musrenbang mulai dari tingkat kampung/desa, tingkat distrik/kecamatan hingga tingkat kabupaten belum menjalankan tugas sepenuhnya, hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan Kepala Bapeda bahwa ketika dana Musrenbang sudah diserahkan ke Distrik, maka tanggung jawab Bapeda sudah tidak ada, musrenbang tingkat kampung/desa maupun tingkat distrik/kecamatan sudah menjadi tanggang jawab Kepala Distrik. Sedangkan di kepala distrik sendiri Musrenbang tingkat kampung/desa tidak pernah dijalankan dan Musrenbang tingkat Distrik dilakukan hanya dengan mengundang kepala kampung untuk memberikan masukan. Masyarakat pun masih kurang mengetahui apa yang dinamakan Musrenbang, hal ini juga terlihat dari hasil diskusi di 3 wilayah tersebut dimana menurut mereka ketika mereka msudah mengajukan usulan maka harus dipenuhi dan tidak mengetahui bahwa usulan yang mereka berikan tersebut sebenarnya untuk realisasi anggaran kapan. Masyarakat tidak mengetahui tahapan-tahapan dari Musrenbang.

*******

Documents

Kajian Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang di Kabupaten