Buletin BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Independensi - Integritas - Profesionalisme

KAISALU Edisi III Tahun 2015

kupang.bpk.go.id

Daftar Isi Rekonsiliasi Data Pelaksanaan TLHP BPK Pada Pemerintah Daerah se-Provinsi NTT Hal 1

Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bagi Auditor Inspektorat di Wilayah Provinsi NTT

Hal 2

Penyerahan Laporan Keuangan TA 2014 oleh 4 Pemerintah Daerah Hal 3

Hal 4 Target dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja TA 2015 BPK Perwakilan Provinsi NTT

Rekonsiliasi Data Pelaksanaan TLHP BPK

Pada Pemerintah Daerah se-Provinsi NTT

Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 23 E tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada lembaga perwakilan, dalam hal ini DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya serta disampaikan kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti. BPK juga memiliki peran mendorong dan memantau

pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak entitas, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Untuk mewujudkan database pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang akurat, BPK Perwakilan Provinsi NTT mengadakan rekonsiliasi data pelaksanaan TLHP dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi NTT d.h.i pihak Inspektorat Daerah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT secara rutin setiap semester, dan untuk semester I TA 2015 berlangsung selama 2 hari dari tanggal 25 s.d 26 Maret 2015 bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT. Dalam kegiatan ini, masing-masing Pemeriksa BPK selaku pemegang Database Entitas Pemeriksaan (DEP) melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data TLHP BPK dengan pihak Inspektorat Daerah masing-masing. BPK Perwakilan Provinsi NTT berharap, kegiatan ini dapat mendorong pelaksanaan TLHP dan meningkatkan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK, yang pada akhirnya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di Bumi Flobamora.

Output adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan input yang telah ditetapkan. Selanjutnya output dapat menjadi outcome (hasil nyata output yang dapat langsung digunakan), benefit (nilai tambah output yang akan nampak kemudian), serta impact (pengaruh atau akibat yang d i t i m bu l k a n o u t pu t ) . H a s i l pemeriksaan (LHP) dan rekomendasi merupakan output atas proses pemeriksaan BPK. Output ini senantiasa menjadi target kinerja BPK, yang tertuang dalam RKP, dokumen IKU, bahkan diwanti-wanti agar disampaikan kepada auditee secar a tepat waktu. Ibar at pendakian, diserahkannya hasil pemeriksaan kepada auditee menjadi semacam klimaks setelah pemeriksa bergelut dengan perencanaan, pe laksana an , d an pe lapor an pemeriksaan. Gaung pemberitaan dan hajatan BPK Perwakilan NTT pun terikut dengan arus klimaks tersebut, dan seolah dapat bernafas lega setelah LHP terbit. Bagaimana tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK? Sudahkah output BPK selama in i berme tam or fosi s menjadi outcome, menjadi benefit, atau menjadi impact? Hajatan BPK berikutnya adalah memastikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Rekonsiliasi data TLHP yang diselenggarakan setiap semester, adalah salah satu hajatan BPK Perwakilan NTT untuk mengetahui perjalanan output tersebut. Tentu harapan kita semua adalah, “kepompong hasil pemeriksaan” dapat bermetamorfosis menjadi “kupu-kupu outcome bahkan impact” yang lambat laun dapat mewujudkan tujuan berNegara di Bumi Flobamora. Alangkah indahnya.. (PW)

Edisi III Tahun 2015 KAISALU 2

kupang.bpk.go.id

Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Bagi Auditor Inspektorat di

Wilayah Provinsi NTT

Berdasarkan pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK RI bertugas salah satunya untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aliran Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya sesuai Pasal 17 ayat (2)Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut disampaikan oleh BPK RI kepada DPRD selambat–lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPD selama ini, BPK Perwakilan Provinsi NTT belum memiliki ketersediaan jumlah pemeriksa yang seimbang dengan jumlah LKPD yang harus diperiksa. Rapat koordinasi BPK Perwakilan dengan Anggota VI pada tanggal 28

Januari 2015 di Bali, menghasilkan salah satunya strategi penggunaan auditor inspektorat untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD TA 2014. Keputusan ini sejalan dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK. Dalam rangka pelaksanaan strategi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTT telah menjajaki pemerintah daerah se-NTT dan telah memperoleh dukungan penggunaan auditor inspektorat daerah masing-masing. Dalam rangka meningkatkan kompetensi auditor inspektorat daerah yang akan digunakan, BPK Perwakilan Provinsi NTT memandang perlu untuk membekali auditor tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang pemeriksaan LKPD sehingga dapat bekerja secara profesional. Untuk itu pada tanggal 10 s.d. 13 Maret 2015, BPK Perwakilan Provinsi NTT bekerja

sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bagi Auditor Inspektorat di Wilayah Provinsi NTT. Peserta diklat ini berjumlah 46 orang (2 orang per pemerintah daerah) yang merupakan auditor inspektorat di 23 pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-NTT yang akan melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014. Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu: 1. memahami gambaran umum pemeriksaan LKPD; 2. melakukan pengujian atas akun-akun tertentu dalam LKPD; 3. menerapkan metodologi pemeriksaan LKPD dalam kasus secara komprehensif; dan 4. menyusun kertas kerja pemeriksaan.

kupang.bpk.go.id

Edisi III Tahun 2015 KAISALU 3

Penyerahan Laporan Keuangan TA 2014 oleh 4

Pemerintah Daerah

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2013, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa BPK harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Untuk keperluan pemeriksaan, UU Nomor 1 Tahun 2004 lebih lanjut mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan LKPD kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tersebut disampaikan kepada DPRD selam-bat-lambatnya 2 bulan setelah menerima LKPD. Setiap tahun, seluruh kewajiban tersebut menjadi rutinitas Pemerintah Daerah dan BPK, termasuk tahun ini untuk

LKPD TA 2014. Pada akhir Maret ini, empat Pemerintah Daerah telah menyampaikan LKPD TA 2014 kepada BPK untuk diperiksa, yaitu: Pemerintah Kabupaten Ngada, Ka-bupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Manggarai Barat. Setelah acara penyampaian

dan penandatangan berita acara se-

rah terima, Kepala Perwakilan BPK

Provinsi NTT melakukan dialog

dengan masing-masing Kepala Dae-

rah. Keempat Pemerintah Daerah ini

memperoleh opini Wajar Dengan

Pengecualian atas LKPD TA 2013,

dan Pemerintah Daerah menyam-

paikan upaya mereka melakukan

perbaikan dan peningkatan kualitas

LKPD TA 2014. Upaya tersebut

akan dinilai oleh BPK melalui

pemeriksaan LKPD TA 2014 yang

direncanakan dimulai pada Minggu

I dan II Bulan April 2015. BPK

Perwakilan Provinsi NTT telah

mempersiapkan tim pemeriksanya

dan siap memenuhi kewajiban

pemeriksaan LKPD secara tepat

waktu.

Target dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

TA 2015 BPK Perwakilan Provinsi NTT

Indikator Kinerja Target PKPK 2015

Rencana Pencapaian Kinerja Rencana Waktu

Penyelesaian Keterangan

Triwulan I Triwulan

II Triwulan

III Triwulan

IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.1

Rekomendasi yang Ditindaklanjuti 55% 50% 50% 55% 55% Desember Sesuai RKP

1.2 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara

65% - - 50% 65% Desember Sesuai RKP

2.1 Jumlah LHP yang diterbitkan 53 - 24 46 53 Desember Sesuai RKP

2.2 Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan 4 - - - 4 Desember Sesuai RKP

2.3 Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100% Desember Sesuai RKP

2.4 Ketepatan waktu penyelesaian LHP 100% 100% 100% 100% 100% Desember Sesuai RKP

2.5 Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan

100% 100% 100% 100% 100% Desember Sesuai RKP

2.6 Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal e-Audit

85% - 50% 85% 85% September Untuk Pemeriksaan

LKPD 3.1 Usulan Pendapat yang dimanfaatkan oleh Dit.

EPP

2 - - - 2 Desember Sesuai RKP

4.1 Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang diterbitkan

44 - 22 - 44 Desember Sesuai RKP

4.2 Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara

100% 100% 100% 100% 100% Desember Sesuai RKP

5.1 Jam pelatihan rata-rata per pegawai 40 10 20 35 40 Desember Sesuai RKSP

5.2 Pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan

92% - - 75% 92% Desember Sesuai RKSP

6.1 Jumlah media relation per tahun 3 1 - 2 3 Desember Sesuai RKSP

7.1 Aplikasi TIK yang dimanfaatkan secara optimal

100% 100% 100% 100% 100% Desember Sesuai RKSP

7.2 Persentase instalasi Agen Konsolidator 100% 100% 100% 100% 100% Desember Sesuai RKSP

7.3 Persentase entitas yang mentransfer data via Agen Konsolidator

72% 50% 50% 72% 72% September Untuk Pemeriksaan

LKPD

8.1 Tingkat pemenuhan standar sarana dan prasarana

90% 90% 90% 90% 90% Desember Sesuai RKSP

9.1 Tingkat pemanfaatan anggaran 93% 15% 40% 75% 93% Desember Sesuai RKP

dan RKSP

Edisi III Tahun 2015 KAISALU 4

kupang.bpk.go.id

Tim Redaksi:

Pengarah Khabib Zainuri

Penanggung jawab Teguh Priyantono

Pemimpin Redaksi I Gede Putra Wijaya

Kru Redaksi Staf Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Alamat Redaksi BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur; Jl. W. J. Lalamentik Kota Kupang

Telp. (0380) 840600, Fax.(0380) 840601

E-mail : humas.bpkntt@gmail.com

Website: kupang.bpk.go.id Redaksi menerima kiriman berita/tulisan atau foto dokumentasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta kegiatan BPK.

R e d a k s i Kaisalu

Rifki Gunawan 27 April

Kemas &

Fitri 28 Maret 2015

Happy Wedding