KABUPATEN LAMONGAN 2017 - lamongankab.go.id · D. Tugas Pokok, Fungsi dan ... Perumahan atau Permukiman. LKjIP Kabupaten Lamongan Tahun 2017 1 ... menentukan bahwa setiap kegiatan

KABUPATEN LAMONGAN 2017

LKjIP Kabupaten Lamongan Tahun 2017 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas

segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj-IP ) Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini

dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Semoga nilai yang diperoleh

lebih meningkat dari nilai SAKIP Tahun 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj-IP ) Kabupaten

Lamongan Tahun 2017 dapat terlaksana berkat adanya kerja sama yang baik

antara Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan

Tim Penyusun dan pihak-pihak lain yang terkait.

Tahun 2017 merupakan tahun kedua RPJMD Kabupaten Lamongan

Tahun 2016-2021 untuk periode Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih masa bhakti 2016-2021 yang dijabat oleh Bpk. Bupati H. Fadeli, SH,

MM dan Ibu Wakil Bupati Hj. Kartika Hidayati, MM, MHP. Penyajian LKj IP ini

adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran, Program dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Lamongan No. 3 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan

Tahun 2016–2021 dalam rangka mewujudkan kualitas kinerja penyelenggaraan

LKjIP Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ii

Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana

diamanatkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam implementasinya

mengandung konsekuensi terhadap capaian indikator kinerja yang menjadi

Tujuan Utama, antara lain tercapainya “Good Governance”, pelaksanaan

otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lamongan dan

sekaligus merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi Pemerintah

Kabupaten Lamongan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj-IP ) Kabupaten Lamongan

Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi instansi pemerintah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan kinerja

organisasi sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Progam dan Kebijakan

yang telah ditetapkan menuju terwujudnya Pemerintahan yang baik, bersih dan

berwibawa (Good Governance and Clean Government) di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Lamongan, Pebruari 2018

BUPATI LAMONGAN

H. FADELI, SH, MM.

LKjIP Kabupaten Lamongan Tahun 2017 iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................................... iDaftar Isi ............................................................................................................... iiiIkhtisar Eksekutif .................................................................................................. ivBAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

A. Latar Belakang .............................................................................. 1B. Maksud dan Tujuan ....................................................................... 3C. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Lamongan ................... 5D. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan ......................................... 23

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................... 32A. Rencana Strategis .......................................................................... 32

1. Visi ............................................................................................ 322. Misi ........................................................................................... 343. Tujuan ....................................................................................... 364. Sasaran dan Indikator Sasaran ................................................ 40

B. Rencana Kinerja Tahun 2017 ......................................................... 50C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ....................................................... 77

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. 78A. Capaian Kinerja Tahun 2017 ..........................................................

1. Pencapaian Kinerja Th. 2017 serta Perbandingan dengannTahun Sebelumnya ..................................................................

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017dengan Target Jangka Menengah Daerah (RPJMD)…………..

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan StandarNasional ( SPM ) .......................................................................

79

82

110

127B. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2017 ............................................. 135C.Realisasi Anggaran Tahun 2017 .................................................... 148

Bab IV PENUTUP ........................................................................................... 167A. Tinjauan Umum .............................................................................. 167B. Kesimpulan .................................................................................... 173C. Saran ..............................................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN :Review Internal Inspektorat Kabupaten LamonganIndikator Kinerja Utama ( IKU ) Tahun 2017Matriks RPJMD Tahun 2016-2021Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2017Perjanjian Kinerja Kabupaten Lamongan Tahun 2017Rencana Aksi Pemantapan SAKIP Tahun 2018

175

LKj IP Kabupaten Lamongan Tahun 2017 iii

Ikhtisar LKj-IP Kab. Lamongan Tahun 2017 iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan

urusan yang menjadi kewenangan daerah. LKj-IP ini memiliki 2 ( dua ) fungsi yaitu

memberikan informasi kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban Penerima

Amanat ( Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ) dan informasi kinerja

yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik maupun Penerima Amanat untuk memicu

perbaikan kinerja pemerintah kedepan.

Laporan Kinerja Instansi Pemeritah ( LKj-IP ) Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun 2017 ini menyajikan laporan capaian kenerja ( performance result ) selama

Tahun 2017 dan mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 3 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021. Tahun 2017 merupakan tahun kedua RPJMD Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021 sekaligus tahun kedua masa jabatan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah masa bhakti 2016-2021 yang dijabat oleh Bpk. Bupati H. Fadeli,

SH, MM dan Ibu Wakil Bupati Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM, MHP.

Ikhtisar LKj-IP Kab. Lamongan Tahun 2017 v

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 - 2021 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2017 yang terimplementasikan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 sebagai komitmen pelaksanaan

kinerja selama Tahun 2017. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-

2021 tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan 5 (lima) Misi, 5

(lima) Tujuan, dan 42 (empat puluh dua) Sasaran Strategis, diperoleh capaian kinerja

Sasaran dengan prosentase rata-rata sebesar 132,01% (Sangat Berhasil). Sedangkan

dari sisi realisasi anggaran prosentase rata-rata sebesar 95,54%, dijabarkan kedalam 34

Urusan, meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perumahan, Kepemudaan dan Olahraga,

Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kependudukan dan

Catatan Sipil, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial,

Kebudayaan, Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Pertanian, Energi dan Sumberdaya

Mineral, Pariwisata, Industri, Perdagangan serta Ketransmigrasian.

Secara garis besar berdasarkan realisasi capaian kinerja setiap indikator

Ikhtisar LKj-IP Kab. Lamongan Tahun 2017 vi

pada 5 (lima) Misi, 5 (lima) Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Lamongan Tahun 2016–2021 dapat diketahui bahwa dari target 13 (tiga belas) indikator

Tujuan atau Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Daerah Tahun 2017 ini menunjukkan capaian

kinerja yang cukup tinggi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 5 (lima) Tujuan tersebut

pada Tahun 2017 dapat tercapai dengan baik sesuai target, bahkan ada beberapa

indikator dengan capaian kinerja melampaui target. Namun demikian, akan tetap terus

diupayakan untuk ditingkatkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada tahun-tahun

berikutnya sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh

masyarakat Kabupaten Lamongan.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut, maka

dilaksanakan strategi dan kebijakan dengan didukung APBD Tahun 2017 (setelah

perubahan anggaran) dengan realisasi sebesar Tahun Anggaran 2017 sebesar

Rp 2.841.628.514.716,89 dengan realisasi sebesar Rp 2.714.928.112.235,60 (95,54%),

sedangkan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 96.415.402.765,18 dan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 32.550.000.000,00 serta Pembiayaan

Netto sebesar Rp 63.865.402.765,18 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan anggaran

(SILPA) sebesar Rp 50.069.160.504,02.

Ikhtisar LKj-IP Kab. Lamongan Tahun 2017 vii

Dari 42 (empat puluh dua) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-

2021, secara umum masing-masing indikator kinerja Sasaran tersebut telah tercapai

kinerjanya sesuai target bahkan melebihi, begitu juga dengan target indikator kinerja

Tujuan atau Indikator Kinerja Utama ( IKU ) pada Tahun 2017 dapat tercapai bahkan

melampaui target.

Dalam rangka memberikan motivasi dan peningkatan kinerja seluruh OPD

langkah-langkah antisipatif kedepan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan reviu terhadap target-target indikator sasaran apabila terdapat target yang

sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini agar mendapatkan angka yang

realistis ;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dalam rangka memacu

kreatifitas seluruh Perangkat Daerah, untuk mewujudkan pelayanan terbaik bagi

masyarakat Kabupaten Lamongan ;

3. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada OPD yang mampu meningkatkan

nilai SAKIP OPD dan mendapatkan nilai “A”, agar semangat untuk bekerja dan

berkinerjanya bisa meningkat ;

Selanjutnya sebagai perwujudan upaya perbaikan dan peningkatan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lamongan agar lebih

optimal sekaligus untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih masa bhakti 2016–2021 yang dijabat oleh Bpk. Bupati

Ikhtisar LKj-IP Kab. Lamongan Tahun 2017 viii

H. Fadeli, SH, MM. dan Ibu Wakil Bupati Hj. Kartika Hidayati, MM, MHP. Untuk

kedua kalinya Bpk. H. Fadeli, SH, MM. memimpin kembali Kabupaten Lamongan.

Dengan memperhatikan Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun 2005–2025 tersebut diatas serta dengan mengacu tahapan dan prioritas

pembangunan tahun ketiga (2016–2021), maka tema pembangunan Kabupaten

Lamongan Tahun 2017 adalah : “Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Untuk Mewujudkan Kualitas Hidup Masyarakat “. Dalam rangka mendukung Visi, Misi

dan Tujuan serta Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih masa bhakti

2016–2021, maka dilakukan beberapa perubahan Program Prioritas Pembangunan pada

Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Merata ;

3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan

Ekonomi Kerakyatan untuk Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat ;

4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel untuk

Peningkatan Pelayanan Publik ;

5. Pemantapan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana

Perumahan atau Permukiman.

LKjIP Kabupaten Lamongan Tahun 2017 1

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/1998

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme dan sebagai tindak lanjut ketetapan MPR tersebut maka diterbitkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dan sebagai turunan kedua

produk hukum dimaksud, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 58

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan

bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas

penyelenggaraan negara yang terdiri atas asas kepastian hukum, tertib

penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,

profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan. Menurut

penjelasan Undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan

negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

LKjIP Kabupaten Lamongan Tahun 2017 BAB I - 2

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Untuk itu penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan

berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi

setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai

tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar

penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kabupaten Lamongan Tahun

2017 disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong

terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good

Governance and Clean Government) di Indonesia sebagaimana telah diamanah-

kan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKj-IP Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dimaksudkan untuk

mengkomunikasikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam kurun

satu tahun anggaran terkait dengan proses pelaksanaan Program dan Kegiatan serta

pencapaian indikator-indikator Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKj-IP Kabupaten Lamongan adalah sebagai sarana

bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menyampaikan pertanggungjawaban

kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden, DPR, DPD, DPRD dan Masyarakat)

atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang

telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan. Selain sebagai bahan

evaluasi akuntabilitas kinerja, LKj-IP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang akuntabel, sehingga dapat

berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat

dan lingkungan dalam menciptakan wilayah yang tentram, tertib, dan kondusif ;

2. Mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk dapat melaksanakan tugas

umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan,

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Lamongan ;


3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan

dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan guna

mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat lebih baik ;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Lamongan terhadap

Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

PETA WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN


C. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

1. Keadaan Geografi

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 6º 51’ 54” sampai

dengan 7º 23’ 6” Lintang Selatan dan diantara garis Bujur Timur 122° 4’ 4”

sampai 122° 33’12”. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih

1.812,8 Km² atau + 3.78 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur.

Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 Km, maka wilayah perairan laut

Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 Km2 apabila dihitung 12 mil

dari permukaan laut.

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah Sungai Bengawan Solo, secara

garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 ( tiga ) karakteristik yaitu :

1) Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendah, relatif agak subur,

membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk,

Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.

2) Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu

dengan kesuburan sedang, yang meliputi Kecamatan Mantup, Sambeng,

Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.

3) Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan

daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Laren,

Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah.


Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah : sebelah

Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan

Kabupaten Gresik, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang

dan Kabupaten Mojokerto, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten

Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian

wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan

terdiri dari dataran rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0 – 25

meter seluas 50,17 %, sedangkan ketinggian 25 – 100 meter seluas 45,68 %,

selebihnya 4,16 % berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut.

Dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan

merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,45 % lahannya adalah

datar atau dengan tingkat kemiringan 0 – 2 % yang tersebar di Kecamatan

Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah,

Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedungpring,

sebagian Bluluk, Modo dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari

wilayahnya adalah sangat curam, atau kurang dari 1 % (0,16%) yang

mempunyai tingkat kemiringan lahan 40 % lebih.

Kondisi tata guna tanah di Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah

(1) Lahan sawah seluas 87.762 Ha yang terdiri dari lahan sawah teknis 51.364


Ha dan tadah hujan 36.398 Ha (2) Lahan bukan sawah seluas 55.751 Ha yang

terdiri dari tegal 27.788 Ha, ladang / huma 3.080 Ha, perkebunan 2.982 Ha,

hutan rakyat 2.645 Ha, padang penggembalaan / padang rumput 335 Ha dan

lainnya ( tambak, kolam, empang, hutan ) seluas 18.921 Ha.

2. Kondisi Demografis

Menurut data Lamongan Dalam Angka (LDA) Tahun 2017 yang

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, jumlah Penduduk

Kabupaten Lamongan keadaan Tahun 2016 menurut jenis kelamin sebanyak

1.338.800 jiwa, terdiri dari 677.024 jiwa (50,57 %) laki-laki dan 671.235 jiwa

(49,43 %) perempuan.

Untuk mengurangi angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten

Lamongan menfasilitasi para pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja

melalui kegiatan Job Market Fair (JMF) Tahun 2017.

Dengan kegiatan ini + 1.685 orang pencari kerja tamatan SD / SLTP / SLTA /

Diploma I / II / III / S1 dan S2, terdiri dari 883 laki-laki dan 802 perempuan, akan

terserap menjadi tenaga kerja.

3. Sosial

Lembaga Pendidikan setingkat Taman Kanak-Kanak / RA negeri

maupun swasta di Kabupaten Lamongan sebanyak 1.170 lembaga, dengan


1.170 gedung sekolah, 2.191 ruang belajar, 2.282 kelas dan jumlah guru

sebanyak 4.067 orang serta murid sebanyak 36.907 anak.

Lembaga Pendidikan setingkat SD / MI dan SDLB baik negeri maupun

swasta di Kabupaten Lamongan sebanyak 1.170 lembaga, dengan 1.170

gedung sekolah, 7.306 ruang belajar, 11.166 kelas dan jumlah murid sebanyak

111.687 siswa. Sedangkan jumlah lembaga dan murid Kejar Paket A sebanyak

2 lembaga, dengan jumlah murid 20 laki-laki dan 37 perempuan yang hanya

ada di Kec. Sukodadi dan Kec. Sekaran.

Lembaga Pendidikan setingkat SMP / MTs, SMP Terbuka dan

SMP LB baik negeri maupun swasta dan di Kabupaten Lamongan sebanyak

332 lembaga, dengan 332 gedung sekolah, 2.333 ruang belajar dan 2.329

kelas dan jumlah murid sebanyak 61.526 murid. Sedangkan jumlah lembaga

dan murid Kejar Paket B sebanyak 36 lembaga, dengan jumlah murid 656 laki-

laki dan 890 perempuan dan meliputi seluruh Kecamatan yang ada di

Kabupaten Lamongan.

Lembaga Pendidikan tingkat SMU / SMK / MA dan SMA LB baik negeri

maupun swasta di Kabupaten Lamongan sebanyak 217 lembaga, dengan 217

gedung sekolah, 1.789 ruang belajar, 1.871 kelas dan jumlah murid sebanyak

51.851 siswa. Sedangkan jumlah lembaga dan murid Kejar Paket C sebanyak


18 lembaga, dengan jumlah murid 399 laki-laki dan 161 perempuan yang

meliputi 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan.

Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Lamongan sebanyak 13

Perguruan Tinggi, yaitu UNISLA, AKPER, STIKIP PGRI, STIE KH.A. DAHLAN,

STIKES MUHAMMADIYAH, Akademi Komunitas Negeri Lamongan di

Kecamatan Lamongan, UNISDA di Kecamatan Sukodadi, STIT AL-FALAH di

Kecamatan Sekaran, STIT MUHAMMADIYAH Lamongan di Kecamatan

Sambeng, STAIM, STAI SUNAN DRAJAD, STIT MUHAMMADIYAH dan STIE

MUHAMMADIYAH di Kecamatan Paciran. Jumlah keseluruhan dosen pada 13

Perguruan Tinggi tersebut sebanyak 888 dengan jumlah mahasiswa 12.008

dan rasio dosen dibanding mahasiswa sebesar 1 dibanding 15.

Sarana Kesehatan di Kabupaten Lamongan terdiri dari Rumah Sakit

sebanyak 11 unit, Klinik sebanyak 16 unit, Klinik Rawat Inap sebanyak 38

unit, Puskesmas sebanyak 33 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 109

unit, tempat praktek Dokter sebanyak 173 unit, Apotek sebanyak 75 unit,

Laboratorium Medis sebanyak 8 unit. Sedangkan banyaknya Paramedis

terdiri dari Dokter Umum sebanyak 209 orang, Dokter Gigi sebanyak 35

orang, Dokter Spesialis Anak sebanyak 4 orang, Dokter Obgyn sebanyak 9

orang, Analis kesehatan sebanyak 17 orang, Sarjana Kesehatan Masyarakat

sebanyak 3 orang, Apoteker sebanyak 1 orang, Asisten Apoteker sebanyak


47 orang, Pengatur gizi sebanyak 46 orang, Bidan sebanyak 409 orang,

Perawat sebanyak 288 orang, Sanitarian sebanyak 27 orang, Fisio therapy

sebanyak 10 orang dan Perawat gigi sebanyak 15 orang.

Tempat peribadatan di Kabupaten Lamongan terdiri dari Masjid

sebanyak 1.842 buah, Musholla sebanyak 1.589 buah, Langgar / Surau

sebanyak 3.059 buah, Gereja Protestan sebanyak 10 buah, Gereja Katolik

sebanyak 1 buah dan Pura sebanyak 1 buah.

Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Lamongan terdiri dari

Stadion 1 unit, lapangan sepak bola 313 unit, hall serba guna 9 unit, kolam

renang 11 unit, padepokan 7 unit, telaga / waduk 563 unit, tenis meja 251

unit, lapangan bola basket 44 unit, lapangan bola voli 407, gedung senam

23 unit, lapangan bulu tangkis 152 unit, lapangan tenis 16 unit, panjat

tebing 4 unit, lapangan sepak takraw 46 unit dan lapangan futsal 21 unit.

4. Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan

Luas lahan di Kabupaten Lamongan seluas 166.972 Ha terbagi menjadi

lahan sawah seluas 87.762 Ha dan lahan non sawah seluas 55.751 Ha dan

lahan non pertanian seluas 23.459 Ha, dengan rincian luas panen Padi

seluas 166.717 Ha, produksi 1.028.254,25 Ton dengan rata-rata produksi 6,56

Ton/Ha, Jagung dengan luas panen seluas 68.966 Ha, produksi 341.524,83

Ton dengan rata-rata produksi 3,99 Ton/Ha, Ubi kayu dengan luas panen


seluas 960 Ha, produksi 15.121,26 Ton, dengan rata-rata produksi 15,71

Ton/Ha, Ubi jalar dengan luas panen seluas 134 Ha produksi 1.037,66 Ton,

dengan rata-rata produksi 7,74 Ton/Ha, Kacang tanah dengan luas panen

seluas 7.130 Ha, produksi 7.447 Ton, dengan rata-rata produksi 1,04 Ton/Ha,

Kacang hijau dengan luas panen seluas 5.367 Ha, produksi 6.927,67 Ton,

dengan rata-rata produksi 1,29 Ton/Ha, Kedelai dengan luas panen seluas

21.077 Ha, produksi 30.632 Ton, dengan rata-rata produksi 1,45 Ton/Ha, Tebu

dengan realisasi luas panen seluas 3.837,98 Ha, produksi 384.533 Ton,

dengan rata-rata produksi 100,19 Ton/Ha, Tembakau virginia dengan luas

areal seluas 3.663 Ha, produksi daun basah 3.619 Ton, dengan rata-rata

produksi 987,99 Kg/Ha, Tembakau rakyat dengan luas areal seluas 3.490 Ha,

produksi daun kering 3.539 Ton, dengan rata-rata produksi 1.015,04 Kg/Ha,

Kapas dengan luas areal seluas 76,75 Ha, produksi 28,81 Ton, dengan rata-

rata produksi 375,37 Kg/Ha, Kenaf dengan luas areal seluas 732 Ha, produksi

daun basah 753,39 Ton, dengan rata-rata produksi 1.029,22 Kg/Ha, Kelapa

dengan luas areal 535,36 Ha, produksi 162,97 Ton, dengan rata-rata produksi

192,15 Kg/Ha, Bawang daun dengan luas panen 2 Ha, produksi 8 Ton,

dengan rata-rata produksi 4 Ton/Ha, Bawang merah dengan luas panen

67 Ha, produksi 4.610 Ton, dengan rata-rata produksi 62,09 Ton/Ha, Sawi /

petsai dengan luas panen 11 Ha, produksi 2.178 Ton, dengan rata-rata

produksi 198 Ton/Ha, Cabe rawit dengan luas panen 3.553 Ha, produksi


11.922 Ton, dengan rata-rata produksi 3,36 Ton/Ha, Cabe besar dengan luas

panen 35 Ha, produksi 840 Ton, dengan rata-rata produksi 24 Ton/Ha, Cabe

jamu dengan luas panen 20 Ha, produksi 41,54 Ton, dengan rata-rata produksi

488,30 Kg/Ha, Tomat dengan luas panen 40 Ha, produksi 726 Ton, dengan

rata-rata produksi 18,16 Ton/Ha, Kacang panjang dengan luas panen 32 Ha,

produksi 4.106 Ton dengan rata-rata produksi 128,31 Ton/Ha, Terong dengan

luas panen 46 Ha, produksi 3.328 Ton, dengan rata-rata produksi 72,35

Ton/Ha, Ketimun dengan luas panen 26 Ha, produksi 468 Ton, dengan rata-

rata produksi 18 Ton/Ha, Kangkung dengan luas panen 1.645 Ha, produksi

197.400 Ton, dengan rata-rata produksi 120 Ton/Ha, Jamur dengan luas

panen 25 Ha, produksi 300 Ton, dengan rata-rata produksi 12 Ton/Ha, Bayam

dengan luas panen 250 Ha, produksi 2.500 Ton, dengan rata-rata produksi

10 Ton/Ha, Labu siam dengan luas panen 1 Ha, produksi 2 Ton, dengan rata-

rata produksi 2 Ton/Ha, Semangka dengan luas panen 725 Ha, produksi

99.865 Ton, dengan rata-rata produksi 137,74 Ton/Ha, Melon dengan luas

panen 52 Ha, produksi 4.783 Ton, dengan rata-rata produksi 91,98 Ton/Ha,

Blewah dengan luas panen 355 Ha, produksi 30.720 Ton, dengan rata-rata

produksi 86,54 Ton/Ha, Blimbing dengan luas panen 21.490 Ha, produksi

409,90 Ton, dengan rata-rata produksi 0,02 Ton/Ha, Jambu biji dengan luas

panen 77.123 Ha, produksi 936,20 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01

Ton/Ha, Jambu air dengan luas panen 29.086 Ha, produksi 408,40 Ton,


dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Jeruk Siam dengan luas panen 1.758

Ha, produksi 30,30 Ton, dengan rata-rata produksi 0,02 Ton/Ha, Jeruk besar

dengan luas panen 12 Ha, produksi 10 Ton, dengan rata-rata produksi 0,83

Ton/Ha, Mangga dengan luas panen 412.183 Ha, produksi 18.297 Ton,

dengan rata-rata produksi 0,04 Ton/Ha, Pisang dengan luas panen 1.883.598

Ha, produksi 34.555,40 Ton, dengan rata-rata produksi 0,019 Ton/Ha, Salak

dengan luas panen 574 Ha, produksi 2,40 Ton, dengan rata-rata produksi

0,004 Ton/Ha, Sawo dengan luas panen 23.921 Ha, produksi 792,60 Ton,

dengan rata-rata produksi 0,03 Ton/Ha, Sirsak dengan luas panen 4.561 Ha,

produksi 41,30 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Sukun dengan

luas panen 13.372 Ha, produksi 379,50 Ton, dengan rata-rata produksi 0,03

Ton/Ha, Melinjo dengan luas panen 1.162 Ha, produksi 18,20 Ton, dengan

rata-rata produksi 0,02 Ton/Ha, Nanas dengan luas panen 20 Ha, produksi

0,10 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha, Pepaya dengan luas panen

68.029 Ha, produksi 1.113,60 Ton, dengan rata-rata produksi 0,02 Ton/Ha,

Nangka dengan luas panen 51.260 pohon, produksi 1.550,90 Ton, dengan

rata-rata produksi 0,03 Ton/Ha, Rambutan dengan luas panen 3.450 pohon,

produksi 29,60 Ton, dengan rata-rata produksi 0,01 Ton/Ha.

Khusus untuk komoditi Jagung mulai tahun 2017 telah dilakukan

intensifikasi dengan penerapan sistem pertanian modern yang memanfaatkan


alat-alat pertanian modern dan ekstensifikasi dengan perluasan areal tanam

tahap awal seluas 10.000 Ha di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro dan

terbukti dapat meningkatkan produktivitas jagung sebesar 10,64 ton per Ha.

Ikan konsumsi sungai realisasi luas area 855,50 Ha, produksi

1.048.900 Kg, dengan rata-rata produksi 1.226,07 Kg/Ha, ikan konsumsi rawa

realisasi luas area 7.087 Ha, produksi 998.800 Kg, dengan rata-rata produksi

150,93 Kg/Ha, ikan konsumsi kolam realisasi luas area 341,95 Ha, produksi

1.572.458 Kg, dengan rata-rata produksi 4.598,45 Kg/Ha, ikan konsumsi

tambak realisasi luas area 1.754,20 Ha, produksi 3.972.588 Kg, dengan rata-

rata produksi 2.264,62 Kg/Ha, ikan konsumsi waduk realisasi luas area 3.068

Ha, produksi 1.024.700 Kg, dengan rata-rata produksi 334 Kg/Ha, ikan

konsumsi sawah tambak realisasi luas area 23.454,73 Ha, produksi

36.799.517 Kg, dengan rata-rata produksi 1.568,96 Kg/Ha, ikan konsumsi

karamba jaring apung realisasi luas area 0,60 Ha, produksi 2.400 Kg, dengan

rata-rata produksi 4.000 Kg/Ha. Produksi perikanan laut dengan rincian

pelabuhan Lohgung 326 Ton, Labuhan 1.328 Ton, Brondong/Blimbing 60.379

Ton, Kranji 3.795 Ton dan Weru 5.725 Ton.

Populasi ternak unggas ayam buras 1.946.295 ekor, ayam ras

44.916.845 ekor, itik 172.625 ekor dan itik manila 50.943 ekor, sapi potong

99.016 ekor, sapi perah 21 ekor, kerbau 334 ekor, kuda 67 ekor, kambing


99.855 ekor dan domba 79.472 ekor. Sedangkan produksi ternak dalam

bentuk telur, baik ternak besar dan kecil adalah ayam buras 222.450 butir,

ayam ras 1.594.921 Kg, itik 840.333 butir, itik manila 55.692 butir. Dalam

bentuk daging, ayam petelur 13.498.035 Kg, ayam pedaging 7.555.280 Kg,

ayam buras 509.959 Kg, itik 825.279 Kg, itik manila 208.857, sapi 3.345.754

Kg, kambing 519.704 Kg, domba 320.045 Kg, kulit sapi 16.021 lembar dan

kulit kambing 56.053 lembar.

Produksi ternak di Kabupaten Lamongan selama periode tahun 2016

yaitu telur sebanyak 2.713.396 Kg dan daging sebanyak 26.782.913 Kg.

5. Perdagangan dan Industri

Dalam rangka lebih memantapkan penataan dan pengembangan

eksistensi bidang Perdagangan dan Industri, Pemerintah Daerah menerapkan

strategi pemberdayaan yang mengutamakan memiliki Multiplayer Effect

terhadap ekonomi masyarakat. Dalam upaya pengembangan bidang

Perdagangan dan Industri masih dijumpai kendala-kendala antara lain

terbatasnya tingkat kualitas sumber daya manusia, terbatasnya proses

introduksi teknologi dan keterbatasan akses modal. Namun demikian pada

tahun 2016 ini, semakin banyak saja investor yang berminta menanamkan

investasinya di Kabupaten Lamongan, baik investor dalam negeri ( PMDN )

maupun investor luar negeri ( PMA ).


Guna lebih mendorong dan meningkatkan gairah perekonomian daerah

serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang optimal, Pemerintah

Kabupaten Lamongan telah mengambil langkah-langkah terobosan program

strategis diantaranya penataan wajah kota, penambahan fasilitas kawasan

taman-taman kota, Lamongan Integrated Shore Base ( LIS ), pelabuhan ASDP,

pembangunan dok kapal dan peningkatan pengembangan potensi obyek

wisata unggulan secara berkesinambungan. Selain itu yang tidak kalah penting

adalah kemudahan dalam pengurusan ijin berinvestasi dengan penerapan

pelayanan prima kepada setiap calon investor.

Jumlah perusahaan industri besar, sedang dan kecil di Kabupaten

Lamongan terdapat 134 unit, terdiri dari 22 unit kategori besar, dan 112 unit

kategori sedang. Sedangkan jumlah perusahaan menurut sub sektor industri

sebanyak 134 unit, dengan rincian 16 unit industri makanan, minuman dan

tembakau, 62 unit industri tekstil, pakaian jadi dan kulit, 1 unit industri kayu,

barang-barang dari kayu, perabot, bambu, rotan, furniture, 12 unit industri

barang galian non logam kecuali minyak bumi dan batubara, serta 44 unit

pengolahan lainnya.

Jumlah tenaga kerja perusahaan industri besar, sedang dan kecil

di Kabupaten Lamongan sebesar 36.744, terdiri dari 3.713 industri besar,2.131

industri sedang, 5.998 industri kecil dan 24.902 industri non formal.


Produk-produk unggulan Kabupaten Lamongan dan lokasinya dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1Produk Unggulan Kabupaten Lamongan dan Lokasi

NO PRODUK UNGGULAN L O K A S I1 2 31. Tenun ikat / sarung &

pakaian jadiDs. Parengan, Desa Pringgoboyo, Desa Kanugrahan Kec.Maduran

2. Bordir Ds. Sudangan, Kec. Glagah3. Aneka tas ( anyaman ) Kec. Lamongan, Ds. Pengaron Kec. Tikung4. Bordir dan batik tulis Ds. Sendangduwur Kec. Paciran5. Tikar lipat Kec. Lamongan, Kec. Kembangbahu6. Wingko Kec. Babat, Kec. Lamongan7. Songkok / Kopyah Desa Pengangsalan, Kec. Kalitengah8. Konveksi Ds. Gambuhan Kec. Kalitengah, Ds. Tritunggal Kec. Babat9. Anyaman / tikar pandan Kec. Mantup, Kec. Sambeng, Kec. Kembangbahu,

Kec. Ngimbang, Kec. Modo, Kec. Bluluk10. Anyaman bambu Ds. Tugu Kec. Mantup, Kec. Kedungpring, Kec. Sukodadi11. Kapal rakyat Kel. Blimbing Kec. Paciran, Kec. Brondong12. Pupuk organik, pupuk alam/

jamu/obat tradisionalDs. Banjaranyar Kec. Paciran, Kec. Lamongan

13. Telur asin Ds. Bedahan Kec. Babat, Kec. Lamongan.15. Kerajinan tempurung kelapa Kec. Lamongan, Ds. Sumargo Kec. Paciran16. Pengrajin emas Ds. Sendangduwur Kec. Paciran16. Peralatan rumah tangga Jl. Cokroaminoto Kec. Babat17. Kompor briket Ds. Sidorejo Kec. Deket18. Ukiran kayu Jl. Basuki Rakhmat Kec. Lamongan19. Dompet imitasi Ds. Sugihwaras Kec. Deket20. Genting, batubata Ds. Kawistolegi Kec. Karanggeneng

Selama Tahun 2017, investasi domestik (Non PMDN / Non PMA) di

Kabupaten Lamongan sebesar Rp 195.583.417.000,- dengan rincian investasi

industri besar sebesar Rp 134.302.789.000,-, industri sedang sebesar

Rp 13.736.845.000,-industri kecil sebesar Rp 18.505.776.000,- industri non

formal sebesar Rp 29.038.007.000,-. Nilai investasi Tahun 2016 PMDN dan


PMA yaitu sebesar Rp 2.039.549.920.000,- dan 5.404.036.000.000,-, dengan

jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 52.512 orang.

6. Perhubungan dan Komunikasi

Panjang jalan Kabupaten adalah sepanjang 346,85 Km yang meliputi

jalan negara sepanjang 94,70 Km, jalan provinsi 56,36 Km, dan jalan

kabupaten 275,34 Km. Apabila dilihat menurut kelas jalan terdiri dari jalan

negara kelas I 94,70 Km, jalan propinsi kelas III A 30,70 Km, kelas III B 25,66

Km dan jalan kabupaten kelas III A 201,09 Km, kelas III B 136,84 Km,

kelas III C 8,93 Km. Sedangkan dilihat dari kondisi jalan, kondisi baik untuk

jalan Negara 74,27 Km, jalan propinsi 8,04 Km, jalan kabupaten 233,66 Km,

kondisi sedang untuk jalan Negara 19,83 Km, jalan propinsi 31,02 Km, jalan

kabupaten 89,37 Km dan kondisi rusak jalan Negara 0,60 Km, jalan propinsi

16,30 Km, jalan kabupaten 18,03 Km serta kondisi rusak berat jalan propinsi

2,30 Km dan jalan kabupaten 5,80 Km.

Frekuensi pelayanan pengiriman surat, paket pos dan kartu pos terdiri

dari kilat khusus sebanyak 44.166, kilat sebanyak 61.026, dan surat biasa

sebanyak 9.592 surat, rata-rata mengalami penurunan signifikan dikarenakan

adanya telepon selular yang semakin canggih dengan fitur-fitur teknologi yang

tersedia. Sedangkan frekuensi pelayanan penyetoran giro on line, diterima

sebanyak 626 dengan total nilai Rp 16.816.691.000,- dan dibayar sebanyak


174 dengan total nilai Rp 2.232.097.000,-. Sedangkan untuk wesel pos,

diterima sebanyak 38.652 dengan total nilai Rp 55.332.127.000,- dan dikirim

sebanyak 16.576 dengan total nilai Rp 28.207.027.000,-.

7. Perhotelan dan Pariwisata

Banyaknya hotel menurut kategori hotel di Kabupaten Lamongan

sebanyak 8 buah, dengan jumlah kamar sebanyak 320 kamar dan jumlah

tempat tidur sebanyak 58.519 buah. Sedangkan Jumlah tamu yang menginap

sebanyak 19.280 orang, terdiri dari domestik sebanyak 19.013 orang dan asing

sebanyak 267 orang.

Jumlah pengunjung obyek wisata Makam Sunan Drajad selama Tahun

2016 sebanyak 477.080 orang, Museum Sunan Drajad sebanyak 418.298

orang, Wisata Bahari Lamongan (WBL) sebanyak 665.630 orang, Wisata

Mazoola sebanyak 246.639 orang, Waduk Gondang sebanyak 79.910 orang,

Makam Sendang Duwur sebanyak 80.547 orang, Brumbun sebanyak 25.231

orang, TPI dan Monumen Van Der Wijk sebanyak 365.133 orang.

8. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 sebesar

Rp 2.701.131.869.974,44 (97,17%) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sebesar Rp 428.950.822.806,44 (98,27%). Dana Perimbangan sebesar


Rp 1.594.775.221.094,00 (94,93%) dan Pendapatan lain-lain yang sah sebesar

Rp. 677.405.826.074,00 (102,12%).

Pada Tahun 2017 total nilai PDRB atas dasar Harga Berlaku

menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 sebesar Rp 28.831.321,90. Pada

periode yang sama total nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut

Lapangan Usaha sebesar Rp 22.316.829,70. Sedangkan laju pertumbuhan

PDRB atas dasar Harga Kosntan Tahun 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun

2015 sebesar 5,77. Hal ini tidak lepas dari kerja keras Pemerintah Daerah

bersama seluruh lapisan masyarakat dalam membangun perekonomian

daerah. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, menunjukkan bahwa sejauh

ini dampak krisis ekonomi global yang melanda perekonomian dunia tidak

begitu berpengaruh bagi perekonomian di Kabupaten Lamongan. Namun

demikian Pemerintah Kabupaten Lamongan tetap mewaspadai dampak krisis

tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan berupa pemberian stimulus-

stimulus antara lain peningkatan pembangunan infrastruktur, pengembangan

ekonomi lokal melalui pembinaan dan fasilitasi permodalan bagi koperasi dan

UMKM.

Jumlah Koperasi Primer sebanyak 1.028 buah, dengan anggota

sebanyak 174.734 orang, pengurus sebanyak 4.205 orang, pengawas 2.501

orang, dan jumlah karyawan sebanyak 3.994 orang dengan modal sendiri


sebesar Rp 317.679.063.000,-. Jumlah Koperasi Sekunder sebanyak 3 buah,

dengan anggota sebanyak 1.044 orang, pengurus sebanyak 16 orang,

pengawas 9 orang, dan jumlah karyawan sebanyak 16 orang, dengan modal

sendiri sebesar Rp 16.758.361.000,-. Jumlah KUD Tahun 2015 sebanyak 29

buah, dengan anggota sebanyak 70.661 orang, pengurus 131 orang,

pengawas 77 orang, dan karyawan 2.838 orang, dengan modal sendiri sebesar

Rp 19.088.279.000,-. Jumlah KPRI sebanyak 56 buah, dengan anggota

sebanyak 12.446 orang, pengurus 282 orang, pengawas 169 orang, dan

karyawan 176 orang, dengan modal sendiri sebesar Rp 99.739.875.000,-.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan

Tahun 2015 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan

sebagai berikut :

Tabel.1.2PDRB KABUPATEN LAMONGAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU

DAN HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2016 **

NO LAPANGAN USAHA Atas Dasar HargaBerlaku

Atas Dasar HargaKonstan

1. Pertanian 11.520.119,94 8.255.525,952. Pertambangan dan Penggalian 392.901,55 284.318,923. Industri Pengolahan 2.088.372,45 1.652.111,774. Pengadaan Listrik dan Gas 15.167,62 15.593,545. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah 29.172,80 24.296,986. Konstruksi 3.028.159,56 2.310.223,817. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 5.404.688,73 4.400.986,648. Transportasi dan Pergudangan 219.628,03 171.505,009. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 405.135,82 314.946,84

10. Informasi dan Komunikasi 1.795.792,30 1.725.426,8111. Jasa Keuangan dan Asuransi 596.170,24 456.469,70


12. Real Estate 588.951,38 480.171,6113. Jasa Perusahaan 75.411, 98 62.376,2614. Administrasi Pemerintah, Pertanahan 1.158.179,87 922.212,2915. Jasa Pendidikan 744.189,54 600.655,8016. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 234.356,58 194.270,5117. Jasa lainnya 534.923,52 445.737,27

PDRB Kabupaten Lamongan 28.831.321,90 22.316.829,70Sumber : Lamongan Dalam Angka Tahun 2017 ( BPS Kab. Lamongan )** : Angka sangat sementara

Sedangkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010 sebagai

berikut :

Tabel 1.3LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010

MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 **

NO LAPANGAN USAHA Atas Dasar HargaKonstan

1. Pertanian 4,572. Pertambangan dan Penggalian 9,643. Industri Pengolahan 8,144. Pengadaan Listrik dan Gas 1,185. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah 5,436. Konstruksi 1,667. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 7,208. Transportasi dan Pergudangan 7,619. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 12,80

10. Informasi dan Komunikasi 6,9311. Jasa Keuangan dan Asuransi 7,1412. Real Estate 8,0313. Jasa Perusahaan 6,8414. Administrasi Pemerintah, Pertanahan 6,0515. Jasa Pendidikan 7,9616. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,1417. Jasa lainnya 7,06

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamongan 5,77Sumber : Lamongan Dalam Angka in Figure Tahun 2017 ( BPS Kab. Lamongan )** : Angka sangat sementara


D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pemerintah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

di lingkungan Propinsi Jawa Timur yang diundangkan pada tanggal

8 Agustus 1950. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (2), bahwa Kepala Daerah wajib

menyampaikan Laporan Kinerja instansi Pemerintahan Daerah kepada

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Presiden melalui

Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri melalui

Gubernur untuk Bupati / Walikota 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) Tahun.

Kabupaten Lamongan berdiri pada tanggal 10 Dzulhijjah Tahun 976

Hijriyah atau jatuh pada Hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1669 M dan

pada tahun 2017 ini usia Kabupaten Lamongan sudah mencapai 448 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota berdasarkan

kewenangan yang dimiliki merupakan Daerah Otonom yang merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem


Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ), yang menjalankan kewenangan-

nya berupa urusan wajib dan urusan pilihan.

Kewenangan wajib yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota

meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan

pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat, penyediaan sarana prasarana umum, penanganan

bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial,

pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil

dan menengah, pengendalian lingkungan hidup pelayanan pertanahan, pelayanan

administrasi umum pemerintahan, pelayanan perizinan administrasi penanaman

modal, penyelenggaraan pelayanan dasar dan lainnya, serta urusan wajib yang

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan yang

bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan

berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasan Daerah dan potensi yang menjadi unggulan di Kabupaten Lamongan.

Penyelenggara Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah

yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Dalam menyelenggarakan

pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara yang

terdiri atas asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan


umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi,

efektifitas dan keadilan.

Tugas Kepala Daerah sebagai Wakil Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Daerah yang dikarenakan jabatannya berkedudukan juga sebagai

Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten / Kota.

2. Dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah, Kepala Daerah

bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Gubernur.

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Pasal 63, 65 dan Pasal 66, dalam kedudukannya sebagai

Wakil Pemerintah, Kepala Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan

yang ditetapkan bersama DPRD ;

b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;

c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan

Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta

menyusun dan menetapkan RKPD ;


d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan

Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung-

jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama ;

e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan ; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Daerah mempunyai wewenang

sebagai berikut ;

a. mengajukan rancangan Perda ;

b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD ;

c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah ;

d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat

dibutuhkan oleh Daerah dan / atau masyarakat ;

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia.


b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.

e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

g. Memajukan dan mengembangkan daya saing Daerah.

h. Melaksanakan prinsip taat kepemerintahan yang bersih dan baik.

i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Daerah

j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di Daerah dan

semua perangkat Daerah.

k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah

di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Bahwa guna membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan di Kabupaten

Lamongan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala

Daerah mempunyai tugas sebagai beriku :

1. Membantu Kepala Daerah dalam :

a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.


b. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti

laporan dan / atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ;

c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur ;

dan

d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten / kota, kelurahan, dan /

atau Desa bagi wakil bupati / wali kota ;

e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan

oleh Kepala Daerah, dan

f. Melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala

Daerah berhalangan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan, Pemerintah Kabupaten

Lamongan telah membentuk organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Lamongan tersebut dibentuk berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan perundang-undangan lain

yang sinergis, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanaman Modal dan

Perijinan serta didukung oleh PD BPR Bank Daerah, PD Air Minum, PD Pasar

serta PD Aneka Usaha Lamongan Jaya, dengan rincian sebagai berikut :


a. Unsur Staf, Unsur Pelayanan Administrasi dan Unsur Pengawasan serta

Koordinasi terdiri dari :

1) Sekretariat Daerah, (terdiri dari 3 Asisten dan 11 Bagian) ;

2) Sekretariat DPRD ;

3) Inspektorat ;

4) Kecamatan, sebanyak 27 Kecamatan ;

5) Kelurahan, sebanyak 12 Kelurahan.

b. Unsur Pelaksana (Dinas), terdiri dari :

1) Dinas Pendidikan

2) Dinas Kesehatan

3) Dinas PU Bina Marga

4) Dinas PU Sumber Daya Air

5) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

6) Dinas Sosial

7) Dinas Tenaga Kerja

8) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

9) Dinas Ketahanan Pangan

10) Dinas Lingkungan Hidup

11) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa


13) Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB

14) Dinas Perhubungan

15) Dinas Komunikasi Dan Informatika

16) Dinas Koperasi Dan UM

17) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP

18) Dinas Pemuda Dan Olahraga

19) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

20) Dinas Perpustakaan Daerah

21) Dinas Kearsipan Daerah

22) Dinas Perikanan

23) Dinas Tanaman Pangan Holtikulturan Dan Perkebuna Keswan

24) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

25) Dinas Pendapatan Daerah ( PERDA No. 2 / 2013 ).

c. Unsur Penunjang (Badan), terdiri dari :

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA )

2) Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

3) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah ;

4) Badan Pendapatan Daerah

5) Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

6) Satuan Polisi Pamong Praja *


7) Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) dr. Soegiri * ( Tipe B )

8) Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Ngimbang * ( Tipe C )

Keterangan : * = ( tidak termasuk hitungan ).

d. Lembaga lain, terdiri dari :

1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD )

2) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Untuk mendukung tugas operasional dan teknis Perangkat Daerah

Kabupaten Lamongan telah dibentuk 179 Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari

189 Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan. Sedangkan untuk menunjang

penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Lamongan

terdapat 462 Desa, 12 Kelurahan, 1.431 Dusun dengan 2.277 RW dan 7.227 RT.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan didukung dengan Pegawai Negeri

Sipil (PNS) kondisi Tahun 2017 sebanyak 9.823 orang PNS. Rincian Rekapitulasi

PNS menurut Tingkat Pendididkan, Golongan Kepangkatan dan Jabatan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tabel sebagai berikut

:


Tabel.1.3REKAPITULASI PNS MENURUT JABATAN, GOLONGAN KEPANGKATAN

DAN TINGKAT PENDIDIDKAN DI LINGKUNGAN PEMKAB. LAMONGAN TAHUN 2017

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Lamongan

Jumlah tersebut sudah termasuk tenaga pendidik dan tenaga fungsional lainnya.

NO JABATAN JUMLAH PANGKAT /GOLONGAN JUMLAH PENDIDIKAN

FORMAL JUMLAH KET

1 2 3 4 5 6 7 8

1 STRUKTURAL 1.126 GOLONGAN I 122 SD / SETARA 692 FUNGSIONAL 6.668 GOLONGAN II 1.748 S L T P 1233 S T A F 2.029 GOLONGAN III 4.461 S L T A 1.332

GOLONGAN IV 3.429 D-1 / D-2 / D-3 1.173D-4 / S-1 5.887

S-2 1.237S-3 2

JUMLAH TOTAL 9.823 9.823 9.823

LKj IP Kabupaten Lamongan Tahun 2017 BAB II - 32

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. V I S I

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana

Kabupaten Lamongan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis,

antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang

keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh

instansi pemerintah. Konsep Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Lamongan 2016-2021 merupakan kelanjutan dan pembaharuan terhadap arah

pembangunan dibawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan

pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

tersebut diarahkan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Daerah

5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Visi Kabupaten Lamongan yang

ditetapkan dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan


Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021, adalah :

“ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahteradan Berdaya Saing “.

Visi diatas merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilukada

tanggal 9 Desember 2015 dan dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016. Visi tersebut

telah dikaji dan disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang

termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 serta Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

(NAWACITA). Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna

terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten

Lamongan dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin

memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

terkandung di dalamnya, yaitu :


1. Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam

mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

2. Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan

sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.

3. Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan

lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang

layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu

tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan

kearifan lokal Kabupaten Lamongan.

4. Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut

keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara

optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki

dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

2. M I S I

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak,

langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan

tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Dengan kata lain Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh

Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi sesuai Visi yang telah ditetapkan dapat


terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan

seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi

Pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan

diperoleh dimasa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan 5 (lima) Misi

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas

pelayanan pendidikan dan kesehatan;

2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan

potensi daerah;

3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian

lingkungan;

4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik;

5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan

menjunjung tinggi budaya lokal.

3. TUJUAN

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan,

perlu ditetapkan Tujuan (goal) pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk

memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum.

Sementara itu, Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan (goal)


serta dapat memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran

Misi dan Program yang telah ditetapkan.

Adapun 5 (lima) Tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta

berdaya saing;

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan

ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat;

3. Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial

dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk

peningkatan pelayanan publik;

5. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai

berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat,

pengurangan kemiskinan dan penggangguran.

Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Pembangunan Kabupaten

Lamongan 2016-2021, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang merupakan

penjabaran makna dari setiap Misi.


Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Pertama “ Mewujudkan sumberdaya

manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan

kesehatan “, ditetapkan Tujuan Pertama, yaitu :

1) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata

serta berdaya saing, dengan indikator Tujuan :

NO INDIKATOR KINERJA Kondisiawal 2015

TARGET2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Indeks PembangunanManusia ( IPM )

69,84 69,89-70,45 69,99-70,55 70,09-70,65 70,19-70,75 70,29-70,85 70,59-71.00

Tujuan Pertama ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Sasaran-sasaran yang

tergabung dalam 3 (tiga) urusan yaitu Pendidikan, Perpustakaan dan Kesehatan.

Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Kedua “ Mengembangkan

perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah “,

ditetapkan Tujuan Kedua, yaitu :

2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah

dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan

masyarakat, dengan indikator tujuan :

NO INDIKATOR KINERJA Kondisiawal2015

TARGET2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Prosentase pertumbuhanekonomi 5,77 5,5 - 6,5 5,5 - 6,5 5,5 - 6,5 5,5 - 6,5 5,5 - 6,5 5,5 - 6,5

2. PDRB per Kapita (1/1000)ADHB

24.220 26.640 29.300 32.230 35.460 39.000 42.900

3. Inflasi 1,96 3,0 – 4,0 3,0 – 4,0 3,0 – 4,0 3,0 – 4,0 3,0 – 4,0 3,0 – 4,0

4. Indek gini 0,267 0,267-0,265 0,266-0,264 0,265-0,263 0,264-0,262 0,263-0,261 0,262-0,260


Tujuan Kedua ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang

tergabung dalam 6 (enam) urusan yaitu Koperasi dan Usaha Menengah,

Penanaman Modal, Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, dan

Perindustrian.

Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Ketiga “ Memantapkan sarana dan

prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan “, ditetapkan Tujuan

Ketiga, yaitu :

3) Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas

sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan, dengan indikator tujuan :


TARGET2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Indeks Kinerja Infrastruktur 0 65,6 66,93 67,68 68,44 68,99 70

2. Indeks Kualitas LingkunganHidup

60,04 60,35 60,65 60,95 61,25 61,56 61,86

Tujuan Ketiga ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang

tergabung dalam 5 (lima) urusan yaitu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup,

Perhubungan, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Keempat “Mewujudkan reformasi

birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik “, ditetapkan Tujuan Keempat,

yaitu :


4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

untuk peningkatan pelayanan publik, dengan indikator tujuan :


TARGET2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Nilai opini BPK “ WTP “ WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP

2. Nilai LPPD - SangatTinggi

SangatTinggi

SangatTinggi

SangatTinggi

SangatTinggi

SangatTinggi

3. Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)

B B B B B B B

Tujuan Keempat ini selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang

tergabung dalam 8 (delapan) Urusan diluar Urusan Wajib yaitu Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penanaman Modal, Komunikasi dan

Informatika, Kearsipan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Keuangan,

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Inspektorat, Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD dan Kecamatan.

Untuk melaksanakan dan mewujudkan Misi Kelima “ Memantapkan kehidupan

masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal “,

ditetapkan Tujuan Kelima, yaitu :

5) Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai

berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan

masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran, dengan indikator

tujuan :



TARGET2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Prosentase Tingkat kemiskinan 15,18 14,76-14,32 14,34-13,45 13,92-12,59 13,49-11,73 13,07-10,86 12,65-10,00

2. Prosentase TingkatPengangguran Terbuka (TPT)

4,1 3,73 - 3,55 3,68 - 3,46 3,64 - 3,37 3,60 - 3,28 3,56 - 3,18 3,45 - 3,00

3. Prosentase Konflik sosial yangditangani

100 %100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Tujuan Kelima ini selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang tergabung

dalam 8 (delapan) Urusan Wajib yaitu Ketenteraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pangan,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepemudaan dan

Olahraga serta Kebudayaan.

4. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai

dalam jangka pendek ( 1 tahun ). Sasaran adalah penjabaran dari Tujuan yang telah

ditetapkan. Sasaran merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan

serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Disamping itu, sasaran juga

merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik Pemerintah.

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten

Lamongan selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan

yang ingin dicapai dapat dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai

kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah.


Untuk mewujudkan Misi Pertama dan Tujuan Pertama “ Meningkatkan

kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya

saing “, dijabarkan dalam 3 (tiga) Sasaran dengan indikator Sasaran sebagai

berikut :

1. Sasaran Pertama, Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan

pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana

yang memadai, dengan indikator pendukung :

a. Indeks Pendidikan

b. Prosentase sekolah terakreditasi minimal B

- SD / MI

- SMP / MTs

c. Prosentase Angka Melek Huruf ( AMH )

2. Sasaran Kedua, Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung

budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat, dengan indikator

pendukung :

a. Prosentase Pertumbuhan Kunjungan Perpustakaan

b. IMK Perpustakaan.

3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan

kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana

prasarana yang memadai, dengan indikator pendukung :

a. Indeks Kesehatan


b. Akreditasi Puskesmas

c. Nilai Akreditasi Rumah Sakit dr. Soegiri

d. Nilai Akreditasi Rumah Sakit Ngimbang.

Untuk mencapai Tujuan Kedua “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk

mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat“, dijabarkan dalam

8 ( delapan ) Sasaran dengan indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama, Meningkatnya kinerja pertanian terutama produksi padi,

palawija, holtikultura dan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani,

dengan indikator :

a. Nilai Tukar Petani

b. Pertumbuhan sub lapangan usaha pertanian.

2. Sasaran Kedua, Meningkatnya kinerja peternakan didukung peningkatan

produksi hasil peternakan dan konsumsi masyarakat, dengan indikator :

a. Prosentase Pertumbuhan sub sektor peternakan

b. Prosentase Peningkatan konsumsi protein hewani.

3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya kinerja perikanan didukung peningkatan produksi

perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir / pembudidaya, dengan indikator

Prosentase pertumbuhan sub sektor perikanan.


4. Sasaran Keempat, Meningkatnya kinerja perindustrian yang berdayasaing

ditingkat nasional maupun internasional, dengan indikator Prosentase

Pertumbuhan sektor industri pengolahan.

5. Sasaran Kelima, Meningkatnya kinerja perdagangan didukung oleh peningkatan

sarana perdagangan dan perlindungan konsumen, dengan indikator Prosentase

Pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.

6. Sasaran Keenam, Berkembangnya koperasi dan usaha mikro yang didukung

peningkatan kompetensi SDM dan wirausaha baru di berbagai sektor, dengan

indikator :

a. Prosentase koperasi berkualitas

b. Prosentase usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil.

7. Sasaran Ketujuh, Meningkatnya realisasi investasi untuk optimalisasi potensi

daerah dengan didukung peningkatan pelayanan perijinan dan promosi investasi,

dengan indikator :

a. Prosentase Peningkatan realisasi investasi

b. Prosentase Peningkatan jumlah investor.

8. Sasaran Kedelapan, Meningkatnya kunjungan wisata dengan didukung

berkembangannya destinasi wisata, dengan indikator :

a. Prosentase Peningkatan PAD sektor pariwisata

b. Prosentase Peningkatan kunjungan wisata.


Untuk mencapai Tujuan Ketiga “ Mewujudkan infrastruktur yang mampu

mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten

Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan “, dijabarkan dalam

6 ( enam ) Sasaran dengan indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama, Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana jalan, pengairan serta perhubungan, dengan indikator :

a. Prosentase Kemantapan infrastruktur jalan

b. Prosentase Kemantapan jembatan

c. Prosentase Kemantapan air baku

d. Prosentase Kendaraan yang uji berkala.

2. Sasaran Kedua, Terwujudnya tata ruang dengan skenario aman dan nyaman

untuk masyarakat, dengan indikator Prosentase Pertumbuhan Pusat Kegiatan

Lokal yang diprioritaskan ( PKLp ).

3. Sasaran Ketiga, Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap

permukiman sehat, dengan indikator :

a. Prosentase Rumah Tangga Sehat

b. Prosentase Penanganan Pemukiman Kumuh

c. Prosentase Kemantapan jalan dan drainase lingkungan

d. Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau ( RTH ).

4. Sasaran Keempat, Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi

Lingkungan, dengan indikator :


a. Indeks Pencemaran Air ( IPA )

b. Indeks Pencemaran Udara ( IPU ).

5. Sasaran Kelima, Terwujudnya pengendalian bencana kebakaran, dengan

indikator Prosentase Penanganan kejadian kebakaran.

6. Sasaran Keenam, Terwujudnya pengendalian bencana alam, dengan indikator

Prosentase Desa Tangguh Bencana.

Untuk mencapai Tujuan Keempat, “Mewujudkan reformasi birokrasi bagi

pemenuhan pelayanan publik”, dijabarkan dalam 13 (tiga belas) Sasaran dengan

indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama, Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi

program/kegiatan pembangunan yang berkualitas, dengan indikator :

a. Prosentase kesesuaian program tahunan dengan program RPJMD

b. Prosentase usulan dari Kecamatan yang diakomodir di RKPD.

2. Sasaran Kedua, Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung

perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah, dengan

indikator :

a. Prosentase Penelitian dan kajian yang ditindaklanjuti

b. Prosentase Inovasi pembangunan daerah.

3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan penataan

usahaan asset secara tertib, akuntabel dan transparan, dengan indikator

Prosentase Realisasi belanja daerah.


4. Sasaran Keempat, Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menuju

kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan daerah, dengan indikator :

a. Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

b. Prosentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

5. Sasaran Kelima, Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintah

Daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik, dengan

indikator Prosentase Aparatur Sipil Negara ( ASN ).

6. Sasaran Keenam, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat

daerah, dengan indikator :

a. Prosentase Tindak lanjut hasil temuan

b. Nilai Predikat Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) Daerah.

7. Sasaran Ketujuh, Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya, dengan

indikator Prosentase Jumlah naskah PERDA inisiatif DPRD.

8. Sasaran Kedelapan, Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang

tertib, rapi dan andal, dengan indikator Prosentase Perangkat Daerah ( PD )

yang mengelola arsip secara tertib, rapi dan andal.

9. Sasaran Kesembilan, Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan

peningkatan kualitas layanan kependudukan, dengan indikator :

a. IKM layanan penduk Capil

b. Prosentase kepemilikan e-KTP


10. Sasaran Kesepuluh, Meningkatnya pelayanan perijinan untuk mendukung

peningkatan penanaman modal, dengan indikator :

a. IKM Layanan perijinan

b. Prosentase Ijin yang diterbitkan.

11. Sasaran Kesebelas, Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang

berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampu

memberikan pelayanan publik yang lebih baik, dengan indikator Prosentase

Peningkatan kebijakan yang dirumuskan.

12. Sasaran Keduabelas, Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang

Mantap untuk Mendukung Pelayanan Publik, dengan indikator Prosentase

Penerapan e-Gov.

13. Sasaran Ketigabelas, Meningkatnya IKM Kecamatan, dengan indikator IKM

Layanan Kecamatan.

Untuk mencapai Tujuan Kelima, “Mewujudkan kehidupan bermasyarakat

yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum

melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan

penggangguran”, dijabarkan dalam 12 (dua belas) Sasaran dengan indikator

Sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama, Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan

PMKS, dengan indikator Prosentase PMKS yang tertangani.


2. Sasaran Kedua, Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan

masyarakat, dengan indikator Skore Pola Pangan harapan.

3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya jumlah transmigran yang berhasil, dengan

indikator Prosentase Jumlah transmigran yang berhasil.

4. Sasaran Keempat, Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, dengan indikator Indeks Pembangunan gender.

5. Sasaran Kelima, Meningkatnya pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), dengan

indikator :

a. Prosentase Laju Pertumbuhan penduduk

b. Prosentase Jumlah Kampung KB.

6. Sasaran Keenam, Meningkatnya peran masyarakat dan lembaga dalam

pembangunan Desa, dengan indikator Prosentase Desa Cepat Berkembang

(Permendagri No. 81 Tahun 2015).

7. Sasaran Ketujuh, Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga berkualitas

dengan sarana prasarana memadai, dengan indikator :

a. Prosentase Peningkatan pemuda berprestasi

b. Prosentase Peningkatan prestasi olahraga di berbagai event.

8. Sasaran Kedelapan, Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah,

dengan indikator :

a. Prosentase Seni dan budaya lokal yang dilestarikan

b. Prosentase Benda / situs Cagar Budaya yang ditetapkan.


9. Sasaran Kesembilan, Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan, dengan

indikator Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan.

10. Sasaran Kespuluh, Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan,

dengan indikator Prosentase Konflik sosial yang ditangani.

11. Sasaran Kesebelas, Meningkatnya ketertiban masyarakat / masyarakat taat

hukum, dengan indikator :

a. Jumlah Penurunan pelanggaran PERDA

b. Prosentase Pelanggaran PERDA yang terselesaikan.

12. Sasaran Keduabelas, Peningkatan kesadaran politik masyarakat, dengan

indikator :

a. Prosentase Ormas, orpol dan LSM yang terdaftar

b. Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Presiden dan

Pemilihan DPD/DPR/DPRD

c. Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Gubernur

d. Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Bupati.

Adapun rumusan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran serta Strategi

Kebijakan pencapaian Misi secara rinci dijabarkan dalam Lampiran Matriks RPJMD

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021.


Misi 1 Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatanyang merata serta berdaya saing.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja Tahun 2017 tidak lain adalah Rencana Kerja Pembangunan

Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2017, adalah penjabaran dari sasaran

dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Rencana kinerja yang

ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator

kinerja pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten

Lamongan untuk mewujudkan realisasi kinerjanya dalam tahun 2017. Komitmen kami

pada tahun 2017 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran beserta pencapaian

indikator kinerja dan target sesuai dokumen RPJMD 2016-2021 tersebut,

yang diupayakan melalui pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan yang

digambarkan pada target rencana capaian indikator kinerja Sasaran dan diuraikan

keselarasannya dengan Misi dan Tujuan sebagai berikut :

Sasaran 1, menggambarkan target indikator kinerja penyelenggaraan Urusan

Pendidikan, yaitu :


SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET1 2 3

1. Meningkatnya aksesbilitasmasyarakat terhadap pelayan-an pendidikan yg didukungtenaga pendidik berkualitas dgsarana prasarana yg memadai

- Indeks Pendidikan- Prosentase sekolah terakreditasi minimal B :

a. SD / MIb. SMP / MTs

- Prosentase Angka Melek Huruf ( AMH )

0,63

83,0083,1099,98

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian

target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

c. Program Pendidikan Menengah

d. Program Pendidikan Non Formal

e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

h. Program Pendidikan Perguruan Tinggi

i. Program Pengembangan Nilai Budaya

j. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

k. Program Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin.

Sasaran 2, menggambarkan target indikator kinerja penyelenggaraan Urusan

Perpustakaan, yaitu :



2.Meningkatnya fungsi per-pustakaan sebagai saranapendukung budaya literasiguna meningkatkankecerdasan masyarakat

- Prosentase pertumbuhan kunjungan perpustakaan

- IKM Perpustakaan

5,00%

79,04



a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Sasaran 3, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Kesehatan, yaitu :


3.Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadaplayanan kesehatan yg didukung tenaga pendidikberkualitas dgn sarana prasarana yangmemadai

- Indeks Kesehatan- Akreditasi Puskesmas- Nilai Akreditasi RS Soegiri- Nilai Akreditasi RS Ngimbang

0,79630,30

154



a. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat / Pembangunan Lingkungan Sosial

c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

d. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

e. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

f. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

h. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

i. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /

Puskesmas Pembantu dan Jaringannya / Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang

Kesehatan ( DBHCHT )

j. Program Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

k. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

l. Program Pengembangan Data / Informasi Bidang Kesehatan

m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

o. Program Upaya Kesehatan Masyarakat / Pembangunan Lingkungan Sosial Bidang

Kesehatan ( DBHCHT ) di RS dr. Soegiri

p. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RS dr. Soegiri

q. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit di RS dr. Soegiri

r. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit

Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata di RS dr. Soegiri

s. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di RS Ngimbang

t. Program Upaya Kesehatan Masyarakat / Pembangunan Lingkungan Sosial Bidang

Kesehatan ( DBHCHT ) di RS dr. Ngimbang

u. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RS dr. Ngimbang


Misi 2Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi

potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkanpeningkatan pendapatan masyarakat.

v. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular di

RS Ngimbang

w. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit di RS Ngimbang

x. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit

Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata di RS Ngimbang.

Sasaran 1, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pertanian, yaitu :


1. Meningkatnya kinerja pertanianterutama produksi padi, palawija,hortikultura dan perkebunan untukmeningkatkan kesejahteraan petani

- Nilai Tukar Petani

- Pertumbuhan sub lapangan usaha pertanian

102,76

3,15 – 3,50



a. Program Pengembangan sarana dan Prasarana Pertanian

b. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

c. Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

d. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku ( DBHCHT )

e. Program Pemberdayaan Penyuluh / Perkebunan

f. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian


g. Program Peningkatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman

Pangan dan Hortikultura

Sasaran 2, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Peternakan, yaitu :


2. Meningkatnya kinerja peternakandidukung peningkatan produksi hasilpeternakan dan konsumsimasyarakat

- Prosentase pertumbuhan sub sektor peternakan

- Prosentase peningkatan konsumsi protein hewani

2,30 – 2,55%

6,54%



a. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan / Pembinaan Lingkungan Sosial

Bidang Peternakan ( DBHCHT )

b. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

d. Program Pengembangan Data / Informasi Peternakan

e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Sasaran 3, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Perikanan, yaitu :


3. Meningkatnya kinerja perikanan didukungpeningkatan produksi perikanan,pemberdayaan masyarakat pesisir /pembudidaya

- Prosentase pertumbuhan sub sektor perikanan 5,93 – 6,35 %




a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

c. Program Pengembangan Data / Informasi

d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

e. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Sasaran 4, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Perindustrian, yaitu :


4. Meningkatnya kinerja perindustrian yang berdayasaing di tingkat nasional maupun internasional

- Prosentase pertumbuhan sektor industripengolahan

8,2 – 8,3%



a. Program Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah / Pembinaan Lingkungan

Sosial Bidang Industri ( Peningkatan Ketrampilan Masyarakat )

c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

d. Program Penataan Struktur Industri

e. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

Sasaran 5, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Perdagangan, yaitu :


5. Meningkatnya kinerja perdagangan didukung olehpeningkatan sarana perdagangan danperlindungan konsumen

- Prosentase pertumbuhan lapanganusaha perdagangan besar dan eceran

9,31 – 9,61%




a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

b. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima ( PKL )

c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

d. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan / Pemberantasan

Barang Kena Cukai Ilegal ( DBHCHT ).

Sasaran 6, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha

Mikro, yaitu :


6. Berkembangnya koperasidan usaha mikro yangdidukung peningkatankompetensi SDM danwirausaha baru di berbagaisektor

- Prosentase Koperasi berkualitas

- Prosentase Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro dan Kecil

53 %

8,41%



a. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Yang Kondusif

b. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

c. Program Pengembangan Data / Informasi Koperasi dan Usaha Mikro

d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi

e. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UM dan Koperasi


f. Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi UM dan Koperasi

g. Program Pertumbuhan Akses Kemitraan Terhadap Sumber Daya Produktif.

Sasaran 7, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal, yaitu :


7. Meningkatnya realisasi investasi untukoptimalisasi potensi daerah dengan didukungpeningkatan pelayanan perijinan dan promosiinvestasi

- Prosentase peningkatan realisasi investasi

- Prosentase peningkatan jumlah investor

8,16%

33,63%



a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

c. Program Penyiapan Potensi dan Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah.

Sasaran 8, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pariwisata, yaitu :


8. Meningkatnya kunjungan wisata dengandidukung berkembangnya destinasiwisata

- Prosentase peningkatan PAD sektor pariwisata

- Prosentase peningkatan kunjungan wisata

13,64%

0,02%



a. Program Pengembangan Pemasaran Wisata

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

c. Program Pengembangan Kemitraan.


Misi 3Tujuan 3 : Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan

aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongandengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sasaran 1, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang serta Perhubungan, yaitu :


1. Terwujudnya peningkatankualitas dan kuantitassarana dan prasarana jalan,pengairan sertaperhubungan

- Prosentase Kemantapan infrastruktur jalana. Jalan Kabupatenb. Jalan poros strategis

- Prosentase Kemantapan jembatan- Prosentase Ketersediaan air baku- Prosentase kendaraan yang uji berkala

85,89 %69,21 %74,51 %75,42 %90,00 %



a. Program Pembangunan jalan dan jembatan

b. Program Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan

c. Program Pembangunan infrastruktur perdesaan

d. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya

e. Program Pengendalian banjir

f. Program Penyediaan dan pengolahan air baku

g. Program Peningkatan pelayanan angkutan

h. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

i. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.



Penataan Ruang, yaitu :


2. Terwujudnya tata ruang dengan skenarioaman dan nyaman untuk masyarakat

- Prosentase Pertumbuhan Pusat Kegiatan Lokalyang diprioritaskan ( PKLp )

66,67 %



a. Program Penataan bangunan gedung dan penataan ruang

b. Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan.


Penataan Ruang, yaitu :


3. Terwujudnya peningkatanakses masyarakat terhadappermukiman

- Prosentase Rumah Tangga Sehat- Prosentase Penangan pemukiman kumuh- Prosentase kemantapan jalan dan drainase lingkungan

a. Jalan lingkungan IKKb. Drainase lingkungan IKK

- Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau ( RTH )

86,30%35,81%

79,49%16,58%7,08%



a. Program Pengembangan perumahan

b. Program Lingkungan sehat perumahan

c. Program Prasarana, Sarana dan Utilitas umum ( PSU ).


Sasaran 4, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup, yaitu


4. Terwujudnya peningkatan kualitas dankonservasi lingkungan

- Indeks Pencemaran Air ( IPA )- Indeks Pencemaran Udara ( IPU )

63,27%73,57%



a. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

b. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

c. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam

d. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan

e. Program Peningkatan pengendalian polusi

f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

g. Program Penataan lingkungan

h. Program Pengelolaan limbah B3.

Sasaran 5, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Trantibum dan Linmas,

yaitu:


5. Terwujudnya pengendalianbencana kebakaran

- Prosentase Penanganan kejadian kebakaran 100,00%


target yang ditetapkan, maka dilaksanakan Program Kesiapsiagaan dalam menghadapi

bencana.


Misi 4Tujuan 4 : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan

publik.

Sasaran 6, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Penanggulangan

Bencana, yaitu:


6. Terwujudnya pengendalianbencana alam

- Prosentase Desa Tangguh Bencana 23,94%

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap

pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan Program Pencegahan dini

dan penanggulangan korban bencana alam.

Sasaran 1, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Perencanaan, yaitu :


1. Terwujudnya perencanaan,pengendalian dan evaluasiprogram / kegiatanpembangunan yangberkualitas

- Prosentase Kesesuaian program tahunan dgn program RPJMD- Prosentase Usulan dari Kecamatan yang diakomodir di RKPD

100,00%50%



a. Program Pengembangan data / informasi

b. Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

c. Program Perencanaan pengembangan kota-kota besar dan menengah

d. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan


e. Program Perencanaan pembangunan daerah

f. Program Perencanaan pembangunan ekonomi

g. Program Perencanaan sosial dan budaya

h. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.

Sasaran 2, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

(Penelitian dan Pengembangan), yaitu :


2. Meningkatnya penelitian danpengembangan untuk mendukungperencanaan pembangunan danpengem bangan inovasi daerah

- Prosentase Penelitian dan kajian yang ditindaklanjuti

- Prosentase Inovasi pembangunan daerah

30%

22,22%


target yang ditetapkan, maka dilaksanakan Program Penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.


(Keuangan), yaitu :


3. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan danpenataan usahaan asset secara tertib, akuntabel dantransparan

- Prosentase Realisasi belanja daerah 93,50%


.target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan perencanaan keuangan daerah


b. Program Pengelolaan penatausahaan dan administrasi keuangan daerah

c. Program Pengelolaan pelaporan keuangan daerah

d. Program Tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.


(Keuangan), yaitu :


4. Meningkatnya Pendapatan AsliDaerah (PAD) untuk menujukemandirian fiskal untukmendukung pembangunandaerah

- Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )- Prosentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

15,29%100,00%



a. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

b. Program Pendataan wajib pajak

c. Program Perencanaan dan pengawasan pendapatan daerah.


(Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan), yaitu :


5. Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokratPemerintahan daerah dalam rangkamewujudkan tatakelola pemerintah yang baik

- Prosentase ASN sesuai dengan kompetensi 99,00%




a. Program Pendidikan dan pelatihan ASN

b. Program Peningkatan kapasitas pengelola pension dan kesejahteraan pegawai ASN

c. Program Penataan jabatan dan peningkatan mutu informasi kepegawaian

d. Program Pembinaan dan pengembangan kapasitas ASN.


(Inspektorat), yaitu :


6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dankeuangan perangkat daerah

- Prosentase Tindak lanjut hasil temuan- Nilai Predikat penilaian SAKIP Daerah

79,00%B/64,7



a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah

b. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

c. Program Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan

akuntabilitas keuangan dan kinerja.


Sasaran 7, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerin-

tahan (Sekretariat DPRD), yaitu :


7. Meningkatnya peran DPRDsesuai dengan fungsinya

- Prosentase Jumlah naskah PERDA inisiatif DPRD 100,00%



a. Program Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

b. Program Pengembangan publikasi informasi lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Sasaran 8, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Kearsipan, yaitu :


8. Meningkatnya pengelolaan arsipPemerintah Daerah yang tertib, rapidan andal

- Prosentase Perangkat Daerah yang mengelolaarsip secara tertib, rapi dan andal

26,67%



a. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip Daerah

b. Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan

c. Program Pemeliharaan rutin / berkala sarana prasarana kearsipan

d. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi.


Sasaran 9, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Administrasi Kepen-

dudukan dan Catatan Sipil, yaitu :


9. Meningkatnya tertib administrasikependudukan dan peningkatan kualitaslayanan kependudukan

- IKM Layanan kependudukan dan catatan sipil- Prosentase kepemilikan e-KTP

72,2992,14%



a. Program Penataan administrasi kependudukan

b. Program Peningkatan pelayanan publik pencatatan sipil

c. Program Implementasi sistem administrasi kependudukan

d. Program Pemanfaatan data dan inovasi tertib administrasi kependudukan.

Sasaran 10, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal,

yaitu :


10. Meningkatnya pelayanan perijinan untukmendukung peningkatan penanaman modal

- IKM Layanan perijinan- Prosentase Ijin yang diterbitkan

80,6598,20%



a. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

b. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

c. Program Penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana Daerah


d. Program Peningkatan pelayanan perijinan

e. Program Peningkatan pelayanan perijinan dengan konsep HGSL (Hapus, Gabung,

Sederhanakan, Limpahkan) berbasis Teknologi Informasi.


tahan (Sekretariat Daerah), yaitu :


11. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yangberkualitas dengan didukung birokrasi yang efektifdan efesien serta mampu memberikan pelayananpublik yang lebih baik

- Prosentase peningkatan kebijakanyang dirumuskan

100,00%



a. Program Penanganan kasus hukum

b. Program Penataan peraturan perundang-undangan

c. Program Fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis Tata Pemerintahan.

Sasaran 12, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan

Informatika, yaitu :


12. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yangmantap untuk mendukung pelayanan publik

- Prosentase penerapan e-Gov 30,00%




Misi 5Tujuan 5 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram

dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melaluipemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan danpenggangguran.

a. Program Pengembangan informasi dan komunikasi publik

b. Program Persandian Daerah

c. Program Pengembangan aplikasi dan informatika

d. Program Pengembangan data / informasi / statistik Daerah.


tahan (Kecamatan), yaitu :


13. Meningkatnya IKM Kecamatan - IKM Layanan Kecamatan 63


.target yang ditetapkan, maka antara lain dilaksanakan program-program sebagai

berikut :

a. Program Perencanaan pembangunan.

b. Program Peran serta kepemudaan.

c. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

d. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.

Sasaran 1, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Sosial, yaitu :



1. Meningkatnya pelayanan sosial dalamupaya penurunan PMKS

- Prosentase PMKS yang tertangani 52,64%



a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

penyandang masalah sosial lainnya

b. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

c. Program Pembinaan Anak Terlantar

d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

e. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

g. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Sasaran 2, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pangan, yaitu :


2. Meningkatnya ketersediaan dankeragaman pangan masyarakat

- Skore Pola pangan harapan 84,03%



a. Program Peningkatan ketahanan pangan


b. Program Pengembangan Keanekaragaman Pangan Konsumsi

c. Program Peningkatan jumlah lumbung pangan pedesaan

d. Program Peningkatan penganekaragaan pangan masyarakat dengan pemanfaatan

pekarangan

e. Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan Daerah.

Sasaran 3, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja, yaitu :


3. Meningkatnya jumlah transmigran yangberhasil

- Prosentase Jumlah transmigran yang berhasil 100,00%


target yang ditetapkan, maka dilaksanakan Program Transmigrasi Regional.

Sasaran 4, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perem-

puan dan Perlindungan Anak, yaitu :


4. Meningkatnya pemberdayaan perempuandan perlindungan anak

- Indeks Pembangunan gender 88,71%



a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

b. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

c. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan


d. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

e. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

f. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Krr

g. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan

Tumbuh Kembang Anak.

Sasaran 5, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu :


5. Meningkatnya pelaksanaan KeluargaBerencana (KB)

- Prosentase Laju pertumbuhan penduduk- Prosentase jumlah kampung KB

0,35%20%



a. Program Keluarga Berencana

b. Program Pelayanan kontrasepsi

c. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri

d. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

e. Program Penyuluhan dan Penggerakan

f. Program Pengendalian Penduduk.


Sasaran 6, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masya-

rakat Desa, yaitu :


6. Meningkatnya peran masyarakat danlembaga dalam pembangunan desa

- Prosentase Desa cepat berkembang(Permendagri No.81 /2015)

11,69%



a. Program Peningkatan kelembagaan masyarakat desa

b. Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan

c. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (BUMDES)

d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

e. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

f. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

g. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan.

Sasaran 7, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan

Olahraga, yaitu :


7. Meningkatnya prestasipemuda dan olahraga yangberkualitas dengan saranaprasarana memadai

- Prosentase Peningkatan pemuda berprestasi- Prosentase Peningkatan prestasi olahraga di berbagai event

20,00%10,81%




a. Program Peningkatan peran serta kepemudaan

b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

c. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

d. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup

Pemuda

e. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

f. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Sasaran 8, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Kebudayaan, yaitu :


8. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah

- Prosentase Seni dan budaya lokal yang dilestarikan- Prosentase Benda / Situs / Cagar Budaya yang ditetapkan

61%32 %



a. Program Pengembangan Nilai Seni dan Budaya

b. Program Pengelolaan keragaman budaya

c. Program Pengembangan Nilai Budaya

d. Program Pengelolaan kekayaan budaya.


Sasaran 9, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan,

yaitu :


9. Meningkatnya pencari kerja yangditempatkan

- Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan 94,38 %



a. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

d. Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

Sasaran 10, menggambarkan target penyelenggaraan penyelenggaraan Urusan

Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri (Bakesbang dan Politik), yaitu :


10. Meningkatnya harmoni sosial danwawasan kebangsaan

- Prosentase Konflik sosial yang ditangani 100,00 %



a. Program Pengembangan wawasan kebangsaan

b. Program Peningkatan kehidupan umat beragama

c. Program Peningkatan lembaga pendidikan keagamaan.


Sasaran 11, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat (Satpol PP), yaitu


11. Meningkatnya ketertiban masyarakat /masyarakat taat hukum

- Jumlah Penurunan pelanggaran PERDA- Prosentase Pelanggaran PERDA yang terselesaikan

441100,00 %



a. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

b. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

c. Program Pemeliharaan ketenteraman ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak

kriminal.

Sasaran 12, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa & Politik

Dalam Negeri (Bakesbang dan Politik), yaitu


12. Peningkatan kesadaranpolitik masyarakat

- Prosentase Ormas, orpol dan LSM yang terdaftar- Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan

Presiden dan pemilihan DPD/DPR/DPRD- Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan

Gubernur- Prosentase Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan

Bupati

97,60 %-

-

-


target yang ditetapkan, maka dilaksanakan Program pendidikan politik masyarakat.


C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu

satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan

khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,

transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima

amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi guna menciptakan tolok ukur kinerja sebagai

dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan

an sanksi.

Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017

secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian

Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2017.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 disusun

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2016–2021, sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2017

tidak jauh berbeda dengan Rencana Kinerja Tahun 2017, selengkapnya Perjanjian

Kinerja tersebut disajikan pada Lampiran.

LKj-IP Kabupaten Lamongan Tahun 2017 BAB III-78

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian Sasaran ataupun Tujuan

instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi yang menginformasi-

kan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program

dan Kebijakan yang ditetapkan.

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis

akuntabilitas kinerja Sasaran dan Indikator kinerja Sasaran, termasuk di dalamnya

menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan hambatan

yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran dan Indikator kinerja Sasaran adalah merupakan ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu Tujuan dan atau Sasaran yang

telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kepala Daerah berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun

2016-2021. Tahun 2017 ini merupakan tahun kedua RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun

2016–2021. Secara umum program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan penjabaran dari 42 (empat puluh dua)

Sasaran Strategis dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 dan secara


proporsional untuk Tahun 2017 dapat berjalan dengan Baik dan Berhasil, dan apabila

terdapat indikator yang capaian kinerjanya belum dapat memenuhi target yang telah

ditetapkan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Dari Kelima Misi tersebut diimplementasikan menjadi 5 (lima) Tujuan dan

42 (empat puluh dua) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Lamongan No. 27 Tahun 2016 tentang Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Tahun 2017, dengan 73 (tujuh puluh tiga) Indikator kinerja Sasaran Strategis yang

secara keseluruhan telah dilaksanakan pada Tahun 2017.

Pada bulan desember tahun 2017 telah dilakukan review RPJMD Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021, dan hasilnya adalah Misi Dan Tujuan Tetap 5 (lima),

sedangkan Sasaran Strategis menjadi 23 (dua puluh tiga), dengan Indikator kinerja

Sasaran Strategis sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) dan untuk implementasi

penerapannya dimulai pada Tahun 2018.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 mengguna-

kan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.


Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan

didasarkan pada kelompok-kelompok indikator kinerja. Pengukuran kinerja diarahkan

untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten,

yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka keberhasilan pencapaian

kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya

dan manfaat, efisiensi serta efektifitas.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap

Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sehingga akan diketahui Selisih atau

Celah Kinerja baik positif atau negatif ( Peformance gap ). Selanjutnya atas dasar

selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk

peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang ( Performance improvement ). Dalam

penilaian tingkat capaian Kinerja setiap Sasaran, digunakan skala pengukuran

4 ( empat ) katagori dengan 2 ( dua ) jenis skala penilaian pengukuran, yaitu :

a. Bilamana Indikator Sasaran bermakna Progres positif, dengan skala :

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian4 Lebih dari 100 % Sangat Berhasil3 75 % sampai 100 % Berhasil2 55 % sampai 75 % Cukup1 Kurang dari 55 % Kurang


b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran bermakna Progres negatif, dengan skala :

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian1 Lebih dari 100 % Kurang2 75 % sampai 100 % Cukup3 55 % sampai 75 % Berhasil4 Kurang dari 55 % Sangat Berhasil

Kemudian untuk perhitungan prosentase capaian kinerja perlu memperhatikan

karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin Berhasil

( Progres positif ), maka digunakan rumus :

Prosentase pencapaian Realisasirencana tingkat capaian = -------------------- x 100 %

Rencana

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

( Progres negatif ), maka digunakan rumus :

Prosentase pencapaian Rencana – ( Realisasi – Rencana )rencana tingkat capaian = ----------------------------------------------------- x 100 %

Rencana

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan

antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja

setiap Sasaran. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Baik, Baik, Cukup

dan Kurang, sebagaimana uraian tersebut di atas. Terhadap Sasaran yang memiliki

lebih dari satu indikator kinerja, maka capaian kinerjanya digambarkan dengan

rata-rata prosentase hasil capaian kinerja dari populasi indikator yang diperoleh.


Tahun 2017 ini adalah merupakan tahun kedua kepemimpinan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Terpilih masa bhakti 2016-2021.

Secara umum Sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dapat tercapai sesuai target bahkan

anterdapat beberapa indikator sasaran dengan capaian kinerja melebihi target yang

telah ditetapkan.

A.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2017 Serta Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran capaian indikator kinerja setiap Sasaran dikelompokkan

berdasarkan Misi dan Tujuan sebagai berikut :

I. Misi Pertama Tujuan Pertama, dengan 3 (tiga) Sasaran dan 9 (sembilan)

Indikator kinerja, yakni :

1. Sasaran Pertama, Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan

pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana

prasarana yang memadai merupakan Sasaran program Dinas Pendidikan, rata-

rata prosentase capaian 3 (tiga) indikator sebesar 100,02% (Sangat Berhasil).

Capaian Sasaran Pertama secara terinci disajikan dalam tabel berikut :

TUJUAN 1 SASARAN 1Meningkatkan kualitas pelayananpendidikan dan kesehatan yang merataserta berdaya saing

Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadappelayanan pendidikan yang didukung tenagapendidik berkualitas dengan sarana prasaranayg memadai

NO INDIKATOR KINERJA TARGET2017

REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 51. Indeks Pendidikan 0,63 % 0,63 % 100,00


2.Prosentase sekolah terakreditasiminimal B :a. SD / MIb. SMP / MTs

83,00%83,10%

83,03%83,14%

100,04100,04

3. Prosentase Angka Melek Huruf(AMH) 99,98 % 99,98 % 100,00

Rata-rata capaian 100,02%


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. Indeks Pendidikan 0,63 % 0,62 % 0,62 % 0,63 %


83,00%83,10%

82,96 %82,98 %

83,03 %83,14 %

83,03%83,14%

3. Prosentase Angka Melek Huruf(AMH) 99,98 % 99,98 % 99,98 % 99,98 %

2. Sasaran Kedua, Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai sarana

pendukung budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat,

merupakan Sasaran program Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, dengan

rata-rata prosentase capaian 2 (dua) indikator sebesar 102,05 % (Sangat

Berhasil). Capaian Sasaran Kedua secara rinci disajikan dalam tabel berikut :


Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagaisarana pendukung budaya literasi gunameningkatkan kecerdasan masyarakat


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase pertumbuhan kunjunganperpustakaan 5,00% 5,20% 103,99

2. IKM Perpustakaan 79,74% 79,82% 100,10Rata-rata capaian 102,05%



REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase pertumbuhan kunjunganperpustakaan 5,00% 635000 5,008% 5,20

2. IKM Perpustakaan 79,74 - 79,23 79,82

3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan

kesehatan yang didukung tenaga, merupakan Sasaran program Dinas

Kesehatan, dengan rata-rata prosentase capaian 4 ( empat ) indikator sebesar

122,83% ( Sangat Berhasil ). Capaian Sasaran Ketiga disajikan dalam tabel

berikut :


Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadaplayanan kesehatan yg didukung tenaga kesehatanyg profesional dan sarana prasarana yg memadai


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Indeks Kesehatan 0,80% 0,80% 100%2. Akreditasi Puskesmas 30,30 % 46,61% 153,823. Nilai Akreditasi RS Soegiri 15 15 100,004. Nilai Akreditasi RS Ngimbang 8 11 137,5

Rata-rata capaian 122,83


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Indeks Kesehatan 0,80% 0,80 % 0,80 % 0,80%2. Akreditasi Puskesmas 30,30% 0 12,12 % 46,61%3. Nilai Akreditasi RS Soegiri 15 0 15 154. Nilai Akreditasi RS Ngimbang 8 0 4 11


II. Misi Kedua Tujuan Kedua, dengan 8 (delapan) Sasaran dan 13 (tiga belas)


1. Sasaran Pertama, Meningkatnya kinerja pertanian terutama produksi padi,

palawija, hortikultura dan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan

petani, merupakan Sasaran program Dinas Pertanian dan Kehutanan, dengan

rata-rata prosentase capaian 13 (tiga belas) indikator sebesar 103,79%

( Sangat Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Pertama secara rinci disajikan

dalam tabel berikut :

TUJUAN 2 SASARAN 1Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melaluioptimalisasi potensi daerah dan ekonomikerakyatan untuk mewujudkan peningkatanpendapatan masyarakat

Meningkatnya kinerja pertanian terutamaproduksi padi, palawija, hortikultura danperkebunan untuk meningkatkankesejahteraan petani


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Nilai Tukar Petani 102,76 104,60 101,79

2. Pertumbuhan sub lapangan usahapertanian 3,15 – 3,50% 3,36 105



REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Nilai Tukar Petani 102,76 102 104,60 102,00

2. Pertumbuhan sub lapangan usahapertanian 3,15–3,50% 3,13 3,68% 3,68

2. Sasaran Kedua, Meningkatnya kinerja peternakan didukung peningkatan

produksi hasil peternakan dan konsumsi masyarakat, merupakan Sasaran

program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan rata-rata


prosentase capaian 2 (dua) indikator sebesar 119,35% ( Sangat Berhasil ).

Capaian indikator Sasaran Kedua secara rinci disajikan dalam tabel berikut :


Meningkatnya kinerja peternakandidukung peningkatan produksi hasilpeternakan dan konsumsi masyarakat


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase pertumbuhan sub sektorpeternakan 2,30 – 2,55 % 2,90% 126,08

2. Prosentase peningkatan konsumsi proteinhewani 13,07% 14,72% 112,63



REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase pertumbuhan sub sektorpeternakan

2,30 –2,55 % 2,4 3,21 % 2,90%

2. Prosentase peningkatan konsumsiprotein hewani

13,07%(6,00) 22,95 9,41 % 14,72%

3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya kinerja perikanan didukung peningkatan

produksi perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir / pembudidaya,

merupakan Sasaran program Dinas Perikanan dan Kelautan, dengan

prosentase capaian 1 (satu) indikator sebesar 81,28% ( Berhasil ). Capaian

indikator Sasaran Ketiga secara rinci disajikan dalam tabel berikut :


Meningkatnya kinerja perikanan didukungpeningkatan produksi perikanan, pember-dayaan masyarakat pesisir / pembudidaya



REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase pertumbuhan sub sektor perikanan 5,93 – 6,35 % 4,82% 81,28


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase pertumbuhan sub sektorperikanan 5,93–6,35% 6,29 5,86 % 4,82%

4. Sasaran Keempat, Meningkatnya kinerja perindustrian yang berdaya saing di

tingkat nasional maupun internasional, merupakan indikator sasaran program

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dengan prosentase capaian

1 (satu) indikator sebesar 120,58% ( Sangat Berhasil ). Capaian indikator

Sasaran Keempat disajikan dalam tabel berikut :


Meningkatnya kinerja perindustrian yangberdaya saing di tingkat nasional maupuninternasional


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase pertumbuhan sub sektorindustri pengolahan 7,86 - 8,16% 9,84% 120,58


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase pertumbuhan sub sektorindustri pengolahan 7,86-8,16% 8,14 12,49 % 9,84%

5. Sasaran Kelima, Meningkatnya kinerja perdagangan didukung oleh

peningkatan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen, dengan

prosentase capaian 1 (satu) indikator Sasaran sebesar 88,61% ( Berhasil ),


merupakan indikator Sasaran dan Program Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi. Capaian Sasaran Kelima dapat dilihat dalam tabel berikut :


Meningkatnya kinerja perdagangandidukung oleh peningkatan saranaperdagangan dan perlindungan konsumen


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase pertumbuhan lapanganusaha perdagangan besar dan eceran 9,31 – 9,61 % 8,25% 88,61


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase pertumbuhan lapanganusaha perdagangan besar dan eceran 9,31–9,61% 9,59 9,02% 8,25%

6. Sasaran Keenam, Berkembangnya koperasi dan usaha mikro yang didukung

peningkatan kompetensi SDM dan wirausaha baru di berbagai sektor,

merupakan Sasaran program Dinas Koperasi dan UM, dengan rata-rata

prosentase capaian 2 (dua) indikator sebesar 102,36% (Sangat Berhasil).

Capaian Sasaran Keenam secara terinci disajikan dalam tabel berikut :


Berkembangnya koperasi dan usaha mikroyang didukung peningkatan kompetensiSDM dan wirausaha baru di berbagaisektor


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Koperasi berkualitas 53,00% 55,50% 104,72

2. Prosentase Usaha Kecil terhadapUsaha Mikro dan Kecil 8,41% 8,41% 100,00




REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Koperasi berkualitas 53,00% 47 52,63 % 55,50%

2. Prosentase Usaha Kecil terhadapUsaha Mikro dan Kecil 8,41% 36,78 39,96 % 8,41%

7. Sasaran Ketujuh, Meningkatnya realisasi investasi untuk optimalisasi potensi

daerah dengan didukung peningkatan pelayanan perijinan dan promosi

investasi, merupakan Sasaran program Dinas Penanaman Modal dan PTSP,

dengan rata-rata prosentase capaian 2 (dua) indikator sebesar 420,15%

(Sangat Berhasil). Capaian Sasaran Ketujuh secara terinci disajikan dalam

tabel berikut :


Meningkatnya realisasi investasi untukoptimalisasi potensi daerah dengandidukung peningkatan pelayanan perijinandan promosi investasi


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase peningkatan realisasi investasi 8,16% 56% 686,32. Prosentase peningkatan jumlah investor 33,63% 51,94% 154



REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase peningkatan realisasiinvestasi 8,16% 15.712.393.

754.122 41,56 % 56%

2. Prosentase peningkatan jumlah investor 33,63% 5.469 28,21 % 51,94%

8. Sasaran Kedelapan, Meningkatnya kunjungan wisata dengan didukung

berkembangnya destinasi wisata, merupakan Sasaran program Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan, dengan rata-rata prosentase capaian 2 (dua)


indikator sebesar 751,47% (Sangat Berhasil). Capaian Sasaran Kedelapan

secara terinci disajikan dalam tabel berikut :

TUJUAN 2 SASARAN 8Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melaluioptimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatanuntuk mewujudkan peningkatan pendapatanmasyarakat

Meningkatnya kunjungan wisatadengan didukung berkembangnyadestinasi wisata


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase peningkatan PAD sektor pariwisata 13,64% 61,78 452,932. Prosentase peningkatan kunjungan wisata 0,02% 0,21 1050



REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase peningkatan PAD sektorpariwisata 13,64% 14.607.780.

000 0,10 % 114,76

2. Prosentase peningkatan kunjungan wisata 0,02% 2.360.910 0,12 % 0,21

III. Misi Ketiga Tujuan Ketiga, dengan 6 (enam) Sasaran dan 13 (tiga belas)


1. Sasaran Pertama, Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana jalan, pengairan serta perhubungan, merupakan indikator Sasaran

program Dinas PU Bina Marga, Dinas PU SDA dan Dinas Perhubungan,

dengan rata-rata prosentase capaian 5 (lima) indikator sebesar 105,97%

(Sangat Berhasil). Capaian Sasaran Pertama secara rinci disajikan dalam

tabel berikut :

TUJUAN 3 SASARAN 1Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukungpeningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakatKabupaten Lamongan dengan memperhatikankelestarian lingkungan

Terwujudnya peningkatan kualitas dankuantitas sarana dan prasarana jalan,pengairan serta perhubungan



REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Kemantapan infrastruktur jalan- Jalan Kabupaten- Jalan Poros startegis

85,89%69,21%

90,71%83,64%

105,61120,85

2. Prosentase Kemantapan jembatan 74,51% 76,43% 102,583. Prosentase Ketersediaan air baku 75,42% 76,05% 100,83

4. Prosentase kendaraan yang uji berkala 90,00% 90,00% 100,00Rata-rata capaian 105,97%


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1.Prosentase Kemantapan infrastruktur jalan- Jalan Kabupaten- Jalan Poros startegis

85,89%69,21%

97,2097,23

89,88 %79,18 %

90,71%83,64%

2. Prosentase Kemantapan jembatan 74,51% 75,00 74,51 % 76,43%3. Prosentase Ketersediaan air baku 75,42% 74,06 74,39 % 76,05%4. Prosentase kendaraan yang uji berkala 90,00% 90,00 96,09 % 90,00%

2. Sasaran Kedua, Terwujudnya tata ruang dengan skenario aman dan nyaman

untuk masyarakat merupakan Sasaran program Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar

122,22% ( Berhasil ). Capaian Sasaran Kedua disajikan dalam tabel berikut :

TUJUAN 3 SASARAN 2Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukungpeningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakatKabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarianlingkungan

Terwujudnya tata ruang denganskenario aman dan nyaman untukmasyarakat


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Pertumbuhan Pusat KegiatanLokal yang diprioritaskan ( PKLp )

66,67 % 81,48 122,22




REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Pertumbuhan Pusat KegiatanLokal yang diprioritaskan ( PKLp ) 66,67 % 51,85 59,26 % 122,22

3. Sasaran Ketiga, Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap

permukiman merupakan Sasaran program Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, dengan rata-rata prosentase capaian 5 ( lima ) indikator

sebesar 102,55% (Sangat Berhasil). Capaian indikator Sasaran Ketiga secara

rinci disajikan dalam tabel berikut :


Terwujudnya peningkatan aksesmasyarakat terhadap permukiman


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Rumah Tangga Sehat 86,30% 86,32% 100,022. Prosentase Penanganan pemukiman kumuh 35,81% 36,02% 100,58

3

Prosentase kemantapan jalan dan drainaselingkungan- Jalan lingkungan IKK- Drainase lingkungan IKK

79,49%16,58%

85,83%16,66%

107,97100,49

4. Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7,08% 7,34% 103,67Rata-rata capaian 102,55%


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. Prosentase Rumah Tangga Sehat 86,30% 83,87 86,34 % 86,32%2. Prosentase Penanganan pemukiman kumuh 35,81% 23,87 31,84 % 36,02%

3.Prosentase kemantapan jalan dan drainaselingkungan- Jalan lingkungan IKK- Drainase lingkungan IKK

79,49%16,58%

154,0586,97

84,24 %15,18 %

85,83%16,66%

4. Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7,08% 6,84 6,96 % 7,34%


4. Sasaran Keempat, Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi

lingkungan merupakan Sasaran program Dinas Lingkungan Hidup, dengan

rata-rata prosentase capaian 2 (dua) indikator sebesar 102,42% (Sangat

Berhasil). Capaian indikator Sasaran Keempat secara rinci disajikan dalam

tabel berikut :


Terwujudnya peningkatan kualitasdan konservasi lingkungan


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Indeks Pencemaran Air ( IPA ) 63,27 % 63,33% 100,092. Indeks Pencemaran Udara ( IPU ) 73,57 % 77,07% 104,75



REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. Indeks Pencemaran Air ( IPA ) 63,27 % 60,77% 61,76 % 63,33%2. Indeks Pencemaran Udara ( IPU ) 73,57 % 71,07% 71,58 % 77,07%

5. Sasaran Kelima, Terwujudnya pengendalian bencana kebakaran merupakan

Sasaran program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 100,00 % ( Berhasil ).

Capaian indikator Sasaran Kelima disajikan dalam tabel berikut :

TUJUAN 3 SASARAN 5Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukungpeningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakatKabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarianlingkungan

Terwujudnya pengendalianbencana kebakaran



REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Penanganan kejadian kebakaran 100,00 % 100,00 % 100,00


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Penanganan kejadiankebakaran 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

6. Sasaran Keenam, Meningkatnya peran legislatif dalam tugas pemerintahan

merupakan Sasaran program Badan Penanggulangan Bencana Daerah

( BPBD ), dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 100,00 %

( Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Keenam disajikan dalam tabel berikut :


Terwujudnya pengendalianbencana alam


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Desa Tangguh Bencana 23,94 % 23,94 100


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. Prosentase Desa Tangguh Bencana 23,94% 5,63 7,04 % 23,94%

IV. Misi Keempat Tujuan Keempat, dengan 13 (tiga belas) Sasaran dan

19 (sembilan belas) Indikator kinerja, yakni :

1. Sasaran Pertama, Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi

program / kegiatan pembangunan yang berkualitas, merupakan Sasaran

program BAPPEDA, dengan rata-rata prosentase capaian 2 ( dua ) indikator


sebesar 101,04% (Sangat Berhasil). Capaian indikator Sasaran Pertama


TUJUAN 4 SASARAN 1Mewujudkan reformasi birokrasibagi pemenuhan pelayanan publik

Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasiprogram / kegiatan pembangunan yang berkualitas


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Kesesuaian programtahunan dgn program RPJMD 100,00% 100,00% 100,00

2. Prosentase Usulan dari Kecamatan yangdiakomodir di RKPD 50,00% 51,03% 102,07



REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Kesesuaian program tahunandgn program RPJMD 100,00% 100,00% 100,00 % 100,00%

2. Prosentase Usulan dari Kecamatan yangdiakomodir di RKPD 50,00% 40,00% 43,04 % 51,03%

2. Sasaran Kedua, Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk

mendukung perencanaan pembangunan dan pengem bangan inovasi daerah,

merupakan Sasaran program Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah,


(Sangat Berhasil). Capaian indikator Sasaran Kedua secara rinci disajikan



Meningkatnya penelitian dan pengembangan untukmendukung perencanaan pembangunan danpengembangan inovasi daerah



REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Penelitian & kajian yang ditindaklanjuti 30% 30,77% 102,56

2. Prosentase Inovasi pembangunan daerah 22,22 % 22,22% 100,00Rata-rata capaian 101,28%


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Penelitian & kajian yangditindaklanjuti 30% 5,00 28,57 % 30,77%

2. Prosentase Inovasi pembangunan daerah 22,22 % 15,87 20,83 % 22,22%

3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan penataan

usahaan asset secara tertib, akuntabel dan transparan, merupakan indikator

Sasaran program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan

prosentase capaian 1 (satu) indikator sebesar 101,74% (Sangat Berhasil).

Capaian Sasaran Ketiga disajikan dalam tabel berikut :


Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan danpenataan usahaan asset secara tertib, akuntabel dantransparan


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Realisasi belanja daerah 93,50% 95,13% 101,74


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. Prosentase Realisasi belanja daerah 93,50% 92,90 90,87 % 95,13%

4. Sasaran Keempat, Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk

menuju kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan daerah,

merupakan indikator Sasaran program Badan Pendapatan Daerah, dengan

rata-rata prosentase capaian 2 (dua) indikator sebesar 158,20% (Sangat


Berhasil). Capaian Sasaran Keempat secara rinci disajikan dalam tabel

sebagai berikut :


Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untukmenuju kemandirian fiskal untuk mendukungpembangunan daerah


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 15,29% 33,35% 218,13

2. Prosentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 100,00% 98,27% 98,27



REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Peningkatan Pendapatan AsliDaerah 15,29 % 321.667,13 25,43 % 33,35%

2. Prosentase Penerimaan Pendapatan AsliDaerah 100,00 % 108 101,50 % 98,27%

5. Sasaran Kelima, Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintah

Daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik,

merupakan indikator Sasaran program Badan Kepegawaian Daerah, dengan

prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 100% (Berhasil). Capaian

indikator Sasaran Kelima disajikan dalam tabel berikut :

TUJUAN 4 SASARAN 5Mewujudkan reformasi birokrasi bagipemenuhan pelayanan publik

Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokratPemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkantatakelola pemerintah yang baik


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase ASN sesuai dengan kompetensi 99,00% 99,00% 100,00



REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. Prosentase ASN sesuai dengan kompetensi 99,00% 98,00 % 98,00 % 99,00%

6. Sasaran Keenam, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat

daerah, merupakan indikator Sasaran program Inspektorat, dengan rata-rata

prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 110,05% (Sangat Berhasil).

Capaian indikator Sasaran Keenam secara rinci disajikan dalam tabel berikut :


Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuanganperangkat daerah


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Tindak lanjut hasil temuan 79,00% 83,93% 106,242. Nilai Predikat penilaian SAKIP Daerah B (64,7) BB (81,97) 113,85



REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. Prosentase Tindak lanjut hasil temuan 79,00% 75 80,12 % 83,93%2. Nilai Predikat penilaian SAKIP Daerah B (64,7) B 60,86 BB (81,97)

7. Sasaran Ketujuh, Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya,

merupakan indikator Sasaran program Sekretariat DPRD, dengan prosentase

capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 100,00 % ( Berhasil ). Capaian indikator

Sasaran Ketujuh disajikan dalam tabel berikut :


Prosentase Jumlah naskah PERDA inisiatif DPRD



REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Jumlah naskah Perda inisiatif DPRD 100,00% 100,00% 100,00


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Jumlah naskah Perda inisiatifDPRD 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8. Sasaran Kedelapan, Meningkatnya pengelolaan arsip Pemerintah Daerah

yang tertib, rapi dan andal, merupakan indikator Sasaran program Dinas

Kearsipan Daerah, dengan prosentase capaian 1 (satu) indikator sebesar

109,97% (Sangat Berhasil). Capaian indikator Sasaran Kedelapan disajikan



Meningkatnya pengelolaan arsip Pemerintah Daerahyang tertib, rapi dan andal


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Perangkat Daerah yangmengelola arsip secara tertib, rapi dan andal 26,67% 29,33% 109,97


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Perangkat Daerah yangmengelola arsip secara tertib, rapi dan andal 26,67% 6,67 13,33 % 29,33%

9. Sasaran Kesembilan, Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan

peningkatan kualitas layanan kependudukan, merupakan indikator Sasaran

program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan rata-rata pro-


sentase capaian 2 (dua) indikator sebesar 121,14% (Sangat Berhasil). Capai-

an indikator Sasaran Kesembilan disajikan dalam tabel berikut :


Meningkatnya tertib administrasi kependudukan danpeningkatan kualitas layanan kependudukan


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. IKM Layanan Penduk CAPIL 75,29 107,07 142,212. Prosentase kepemilikan e-KTP 92,14% 92,21% 100,07



REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. IKM Layanan Penduk CAPIL 75,29 B 73,80 107,072. Prosentase kepemilikan e-KTP 92,14% 87,17 91,48 % 92,21%

10. Sasaran Kesepuluh, Meningkatnya pelayanan perijinan untuk mendukung

peningkatan penanaman modal, merupakan indikator Sasaran program Dinas

Penanaman Modal dan PTSP, dengan rata-rata prosentase capaian 2 (dua)

indikator sebesar 100,49% (Sangat Berhasil). Capaian rata-rata indikator

Sasaran Kesepuluh disajikan dalam tabel berikut :


Meningkatnya pelayanan perijinan untuk mendukungpeningkatan penanaman modal


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. IKM Layanan perijinan 80,65 81,11 100,572. Prosentase Ijin yang diterbitkan 98,20% 98,61% 100,41



REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. IKM Layanan perijinan 80,65 B 80,65 81,112. Prosentase Ijin yang diterbitkan 98,20% 98,01 98,20 % 98,61%


11. Sasaran Kesebelas, Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang

berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampu

memberikan pelayanan publik yang lebih baik, merupakan indikator Sasaran

program Sekretariat Daerah, dengan prosentase capaian 1 ( satu ) indikator

sebesar 100,00 % ( Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Kesebelas disajikan



Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yangberkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif danefesien serta mampu memberikan pelayanan publik yanglebih baik


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase peningkatan kebijakan yang dirumuskan 100,00 % 100,00 % 100,00


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. Prosentase peningkatan kebijakan yang dirumuskan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

12. Sasaran Keduabelas, Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang

mantap untuk mendukung pelayanan publik, merupakan indikator Sasaran

program Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan prosentase capaian

1 (satu) indikator sebesar 116,6% (Sangat Berhasil). Capaian indikator

Sasaran Keduabelas disajikan dalam tabel berikut :


Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yangmantap untuk mendukung pelayanan publik


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase penerapan e-Gov 30,00% 35,00% 116,6



REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. Prosentase penerapan e-Gov 30,00% 10 21,00 % 35,00%

13. Sasaran Ketigabelas, Meningkatnya IKM Kecamatan, merupakan indikator

Sasaran program Kecamatan, dengan prosentase capaian 1 (satu) indikator

sebesar 99,27% (Berhasil). Capaian indikator Sasaran Ketigabelas disajikan



Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yangmantap untuk mendukung pelayanan publik


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. IKM Layanan Kecamatan 63,00 62,54 99,27


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. IKM Layanan Kecamatan 63,00 - 62,54 62,54

V. Misi Kelima Tujuan Kelima, dengan 12 (duabelas) Sasaran dan

18 (delapan belas) Indikator kinerja, yakni :

1. Sasaran Pertama, Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan

PMKS, merupakan Sasaran program Dinas Sosial, dengan prosentase capaian

1 ( satu ) indikator sebesar 158,74% ( Sangat Berhasil ). Capaian indikator

Sasaran Pertama dalam tabel berikut :

TUJUAN 5 SASARAN 1Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman,tentram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama danhukum melalui pemberdayaan masyarakat,pengurangan kemiskinan & penggangguran

Meningkatnya pelayanan sosialdalam upaya penurunan PMKS



REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase PMKS yang tertangani 52,64% 83,56% 158,74


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. Prosentase PMKS yang tertangani 52,64 % 132,870 97,58 % 83,56

2. Sasaran Kedua, Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan

masyarakat, merupakan Sasaran program Dinas Ketahanan Pangan, dengan

prosentase capaian 1 ( satu ) indikator sebesar 101,19% (Sangat Berhasil).

Capaian indikator Sasaran Kedua disajikan dalam tabel berikut :


Meningkatnya ketersediaan dankeragaman pangan masyarakat


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Skore Pola pangan harapan 84,03% 85,2% 101,19


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. Skore Pola pangan harapan 84,03% 82,80 83,50 % 85,2%

3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya jumlah transmigran yang berhas0l, merupakan

indikator Sasaran program Dinas Dinas Tenaga Kerja, dengan prosentase

capaian 1 (satu) indikator sebesar 100,00% (Sangat Berhasil). Capaian

Sasaran Ketiga disajikan dalam tabel berikut :

TUJUAN 5 SASARAN 3Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman,tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama danhukum melalui pemberdayaan masyarakat,pengurangan kemiskinan & penggangguran

Meningkatnya jumlah transmigranyang berhasil



REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Jumlah transmigran yang berhasil 100,00 % 100,00 % 100,00


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Jumlah transmigran yangberhasil 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4. Sasaran Keempat, Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, merupakan indikator Sasaran program Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan prosentase

capaian 1 (satu) indikator sebesar 98,31% (Berhasil). Capaian Sasaran

Keempat disajikan dalam tabel sebagai berikut :


Meningkatnya pemberdayaanperempuan dan perlindungan anak


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Indeks Pembangunan gender 88,71 % 87,21 % 98,31


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. Indeks Pembangunan gender 88,71 % 87,21 87,21 % 87,21 %

5. Sasaran Kelima, Meningkatnya pelaksanaan Keluarga Berencana (KB),

merupakan indikator Sasaran program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

KB, dengan prosentase capaian 1 (satu) indikator sebesar 113,73%

( Sangat Berhasil ). Capaian indikator Sasaran Kelima disajikan dalam tabel

berikut :


TUJUAN 5 SASARAN 5Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dandamai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pember-dayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan & penggangguran

Prosentase Lajupertumbuhan penduduk

\


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Laju pertumbuhan penduduk 0,67 % 0,51% 127,45

2. Prosentase Jumlah Kampung KB 20% 20% 100%



REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. Prosentase Laju pertumbuhan penduduk 0,67 % 0,26 0,88 % 0,51%2. Prosentase Jumlah Kampung KB 20% 0,00 7,41 % 20%

6. Sasaran Keenam, Meningkatnya peran masyarakat dan lembaga dalam

pembangunan desa, merupakan indikator Sasaran program Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, dengan prosentase capaian 1 (satu)

indikator sebesar 103,69% (Sangat Berhasil). Capaian indikator Sasaran

Keenam disajikan dalam tabel berikut :


Meningkatnya peranmasyarakat dan lembagadalam pembangunan desa


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Desa Cepat Berkembang(Permendagri No. 81 /2015) 11,69% 12,12% 103,69


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Desa Cepat Berkembang(Permendagri No. 81 /2015) 11,69 % 0,00 6,28 % 12,12%


7. Sasaran Ketujuh, Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga yang

berkualitas dengan sarana prasarana memadai, merupakan indikator Sasaran

program Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan prosentase capaian 1 ( satu )

indikator sebesar 181,26% (Sangat Berhasil). Capaian indikator Sasaran

Ketujuh disajikan dalam tabel berikut :


Meningkatnya prestasi pemuda danolahraga yang berkualitas dengansarana prasarana memadai


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Peningkatan pemuda berprestasi 20,00% 50,00% 250

2. Prosentase Peningkatan prestasi olahragadi berbagai event 10,81% 12,16 112,51



REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. Prosentase Peningkatan pemuda berprestasi 20,00% 0,00 20,00 % 50%

2. Prosentase Peningkatan prestasi olahragadi berbagai event 10,81% 0,00 6,75 % 12,16

8. Sasaran Kedelapan, Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah,

merupakan indikator Sasaran program Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan,

dengan rata-rata prosentase capaian 2 (dua) indikator sebesar 104%

(Sangat Berhasil). Capaian indikator Sasaran Kedelapan secara rinci disajikan


TUJUAN 5 SASARAN 8Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman,tentram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama danhukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangankemiskinan & penggangguran

Meningkatnya pengembanganseni dan budaya daerah



REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Seni dan budaya lokal yang dilestarikan 61,00 % 62,00% 101

2. Prosentase Benda/Situs/Cagar Budaya yangditetapkan 32,00 % 34,00% 107

Rata-rata capaian 104%


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Seni dan budaya lokal yangdilestarikan 61,00 % 60 61,17 % 62,00%

2. Prosentase Benda/Situs/Cagar Budaya yangditetapkan 32,00 % 0 16,84 % 34,00%

9. Sasaran Kesembilan, Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan,

merupakan indikator Sasaran program Dinas Tenaga Kerja, dengan prosentase

capaian 1 (satu) indikator sebesar 101,45% (Sangat Berhasil). Capaian

indikator Sasaran Kesembilan disajikan dalam tabel berikut :


Meningkatnya pencarikerja yang ditempatkan


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan 94,38% 95,75% 101,45


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan 94,38% 94 99,62 95,75%

10. Sasaran Kesepuluh, Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan,

merupakan indikator Sasaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

dengan prosentase capaian 1 (satu) indikator sebesar 100,00% (Berhasil).

Capaian indikator Sasaran Kesepuluh disajikan dalam tabel berikut :



Prosentase Konfliksosial yang ditangani


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Konflik sosial yang ditangani 100,00 % 100,00 % 100,00


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. Prosentase Konflik sosial yang ditangani 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

11. Sasaran Kesebelas, Meningkatnya ketertiban masyarakat / masyarakat taat

hukum, merupakan indikator Sasaran program Satuan Polisi Pamong Praja,


(Berhasil). Capaian indikator Sasaran Kesebelas secara rinci disajikan dalam

tabel berikut :


Meningkatnya ketertibanmasyarakat / masyarakattaat hukum


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Jumlah Penurunan pelanggaran PERDA 441 441 100,002. Prosentase Pelanggaran PERDA yang terselesaikan 100,00% 100,00% 100,00

Rata-rata capaian 100%


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 61. Jumlah Penurunan pelanggaran PERDA 441 661 797 441

2. Prosentase Pelanggaran PERDA yangterselesaikan 100,00% 100,00% 100,00% 100,0%


12. Sasaran Keduabelas, Peningkatan kesadaran politik masyarakat, merupakan

indikator Sasaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan

rata-rata prosentase capaian 4 (empat) indikator sebesar 100,00 % ( Berhasil ).

Capaian indikator Sasaran Keduabelas secara rinci disajikan tabel berikut :


Peningkatan kesadaranpolitik masyarakat


REALISASI2017 ( % )

1 2 3 4 5

1. Prosentase Ormas, orpol dan LSM yang terdaftar 97,60% 97,60% 100,00

2.Prosentase Partisipasi masyarakat dalammengikuti pemilihan Presiden dan pemilihanDPD/DPR/DPRD

- - -

3. Prosentase Partisipasi masyarakat dalammengikuti pemilihan Gubernur - - -

4. Prosentase Partisipasi masyarakat dalammengikuti pemilihan Bupati - - -


REALISASI2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Ormas, orpol dan LSM yangterdaftar 97,60% 96,58 96,58 % 97,60%


- - - -

3. Prosentase Partisipasi masyarakat dalammengikuti pemilihan Gubernur - - - -

4. Prosentase Partisipasi masyarakat dalammengikuti pemilihan Bupati - - - -


A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target

Jangka Menengah RPJMD

I. Misi Pertama Tujuan Pertama, dengan 8 (delapan) Sasaran, yakni :

1. Sasaran Pertama, merupakan Sasaran program Dinas Pendidikan.

SASARAN 1Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang didukungtenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yg memadai


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 61. Indeks Pendidikan 0,63 % 0,63 % 0,67 % 94,03


83,00 %83,10 %

83,03%83,14%

83,45 %83,65 %

99,4999,39

3. Prosentase Angka Melek Huruf (AMH) 99,98 % 99,98 % 99,98 % 100,00

2. Sasaran Kedua, merupakan Sasaran program Dinas Perpustakaan Daerah

Kabupaten Lamongan.

SASARAN 2Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung budaya literasi gunameningkatkan kecerdasan masyarakat


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase pertumbuhan kunjunganperpustakaan 5,00 % 5,20% 5,00 % 104%

2. IKM Perpustakaan 79,74 79,82 81,26 98,23%

3. Sasaran Ketiga, merupakan Sasaran program Dinas Kesehatan Kabupaten

Lamongan.

SASARAN 3Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenagakesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai



REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Indeks Kesehatan 0,80% 0,80% 0,80 100,002. Akreditasi Puskesmas 30,30 % 46,61% 100,00 46,614. Nilai Akreditasi RS Soegiri 15 15 15 100,005. Nilai Akreditasi RS Ngimbang 8 11 15 73,33

Selanjutnya untuk menilai tingkat keberhasilan capaian kinerja setiap Sasaran yang

mendukung Misi Pertama dan Tujuan Pertama, dilakukan pengukuran capaian

indikator Tujuan sebagai berikut :

NO INDIKATORKINERJA

Kondisiawal2015

REALISASI2016

REALISASI2017

TARGET2017 2018 2019 2020 2021

1. Indeks PembangunanManusia (IPM)

69,84 70,03 70,34 69,99-70,55 70,09-70,65 70,19-70,75 70,29-70,85 70,59-71,00

Sumber : LKPJ Kab. Lamongan Tahun 2017 dan Data Biro Pusat Statistik Kabupaten Lamongan *(data sementara th. 2016)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa target capaian kinerja Tujuan Tahun 2017 terpenuhi

bahkan melampaui target, atau dapat dikatakan bahwa Tujuan Kesatu tercapai dan

berhasil.

II. Misi Kedua Tujuan Kedua, dengan 8 ( delapan ) Sasaran

1. Sasaran Pertama, merupakan indikator Sasaran program Dinas Tanaman

Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.

SASARAN 1Meningkatnya kinerja pertanian terutama produksi padi, palawija, hortikultura danperkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Nilai Tukar Petani 102,76 104,60 103,56 101,00

2. Pertumbuhan sub lapanganusaha pertanian 3,15-3,50% 3,68 3,15-3,50 % 116,82


2. Sasaran Kedua, merupakan Sasaran program Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan.

SASARAN 2Meningkatnya kinerja peternakan didukung peningkatan produksi hasil peternakan dankonsumsi masyarakat

\


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase pertumbuhan subsektor peternakan 2,30-2,55 % 2,90% 2,50-2,75 % 105,45

2. Prosentase peningkatan konsumsiprotein hewani 13,07% 14,72% 39,22 % 37,53

3. Sasaran Ketiga, merupakan Sasaran program Dinas Perikanan.

SASARAN 3Meningkatnya kinerja perikanan didukung peningkatan produksi perikanan, pemberdayaanmasyarakat pesisir / pembudidaya


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase pertumbuhan sub sektorperikanan 5,9-6,3 % 4,82% 6,3-6,5 % 76,51

4. Sasaran Keempat, merupakan Sasaran program Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan.

SASARAN 4Meningkatnya kinerja perindustrian yang berdaya saing di tingkat nasional maupuninternasional


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase pertumbuhan subsektor industri pengolahan 7,85-8,15 % 9,84% 7,90-8,20% 120,00


5. Sasaran Kelima, merupakan Sasaran program Dinas Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi.

SASARAN 5Meningkatnya kinerja perdagangan didukung oleh peningkatan sarana perdagangan danperlindungan konsumen


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJU

AN1 2 3 4 5 6

1. Prosentase pertumbuhan lapanganusaha perdagangan besar dan eceran 9,30-9,60% 8,25% 9,35-9,65 % 88,71

6. Sasaran Keenam, merupakan Sasaran program Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan.

SASARAN 6Berkembangnya koperasi dan usaha mikro yang didukung peningkatan kompetensi SDMdan wirausaha baru di berbagai sektor


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Koperasi berkualitas 53,00% 55,50% 95,84 % 57,90

2. Prosentase Usaha Kecilterhadap Usaha Mikro dan Kecil 8,41% 8,41% 40,38 % 20,83

7. Sasaran Ketujuh, merupakan Sasaran program Dinas Penanaman Modal

dan PTSP.

SASARAN 7Menigkatnya realisasi investasi untuk optimalisasi potensi daerah dengan didukung pening-katan pelayanan perijinan & promosi investasi


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase peningkatan realisasi investasi 8,16% 56% 26,53 % 211,08

2. Prosentase peningkatan jumlah investor 33,63% 51,94% 62,43 % 83,19


8. Sasaran Kedelapan, merupakan Sasaran program Dinas Pariwisata Dan

Kebudayaan.

SASARAN 8Meningkatnya kunjungan wisata dengan didukung berkembangnya destinasi wisata


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase peningkatan PAD sektorpariwisata 13,64% 61,78 47,18 % 130,95

2. Prosentase peningkatan kunjungan wisata 0,02% 0,21 0,05 % 420


mendukung Misi Kedua Tujuan Kedua, dilakukan pengukuran capaian target


NO INDIKATORKINERJA

Kondisiawal2015

REALISASI2016

REALISASI2017

TARGET2017 2018 2019 2020 2021

1. Prosentasepertumbuhan ekonomi 5,77 5,90 *5,63 5,56-6,56 5,57-6,57 5,58-6,58 5,59-6,59 5,60-6,60

2. PDRB per Kapita(1/1000) ADHB

24.220 27.134,344 *29.350,000 29.300 32.230 35.460 39.000 42.900

3. Inflasi 1,96 1,52 3,12 3,0 – 4,0 3,0 – 4,0 3,0 – 4,0 3,0 – 4,0 3,0 – 4,0

4. Indeks Gini 0,267 0,30 *0,30 0,266-0,264

0,265-0,263

0,264-0,262

0,263-0,261

0,262-0,260

Sumber : LKPJ Kab. Lamongan Tahun 2017 dan Data Biro Pusat Statistik Kabupaten Lamongan *(data sementara th. 2016)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa target capaian kinerja Tujuan Kedua Tahun 2017

terpenuhi bahkan ada yang melampaui target, atau dapat dikatakan bahwa

Tujuan Kedua dapat tercapai dan berhasil.


III. Misi Ketiga Tujuan Ketiga, dengan 6 ( enam ) Sasaran dan 13 ( tiga belas )


1. Sasaran Pertama, merupakan Sasaran program Dinas PU Bina Marga, Dinas

PU SDA dan Dinas Perhubungan.

SASARAN 1Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, pengairanserta perhubungan


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1.

Prosentase Kemantapan infrastrukturjalan- Jalan Kabupaten- Jalan Poros startegis

85,89%69,21%

90,71%83,64%

95,22 %92,56 %

95,2690,36

2. Prosentase Kemantapan jembatan 74,51% 76,43% 80,00 % 95,533. Prosentase Ketersediaan air baku 75,42% 76,05% 80,01 % 95,054. Prosentase kendaraan yang uji berkala 90,00% 90,00% 92,00 % 97,83

2. Sasaran Kedua, merupakan Sasaran program Dinas Perumahan rakyat Dan

Kawasan Permukiman.

SASARAN 2Terwujudnya tata ruang dengan skenario aman dan nyaman untuk masyarakat


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1.Prosentase Pertumbuhan PusatKegiatan Lokal yang diprioritaskan(PKLp)

66,67 % 81,48% 100,00 % 81,48

3. Sasaran Ketiga, merupakan Sasaran program Dinas Perumahan rakyat Dan

Kawasan Permukiman.

SASARAN 3Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman



REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 61. Prosentase Rumah Tangga Sehat 86,30% 86,32% 86,42 % 99,88

2. Prosentase Penangan pemukimankumuh 35,81% 36,02% 51,72 % 69,64

3

Prosentase kemantapan jalan dandrainase lingkungan- Jalan lingkungan IKK- Drainase lingkungan IKK

79,49%16,58%

85,83%16,66%

87,41 %22,91 %

98,1972,71

4. Prosentase Luas Ruang TerbukaHijau (RTH) 7,08% 7,34% 8,06 % 91,06

4. Sasaran Keempat, merupakan Sasaran program Dinas Lingkungan Hidup.

SASARAN 4Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Indeks Pencemaran Air (IPA) 63,27 % 63,33% 63,77 % 99,31

2. Indeks Pencemaran Udara (IPU) 73,57 % 77,07% 74,07 % 104,05

5. Sasaran Kelima, merupakan Sasaran program Dinas Perumahan Rakyat Dan

Kawasan Permukiman.

SASARAN 5Terwujudnya pengendalian bencana kebakaran


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Penanganan kejadiankebakaran 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00


6. Sasaran Keenam, merupakan Sasaran program Badan Penanggulangan

Bencana Daerah ( BPBD ).

SASARAN 6Terwujudnya pengendalian bencana alam


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Desa Tangguh Bencana 23,94 % 23,94 % 91,55 % 26,15


mendukung Misi Ketiga Tujuan Ketiga, dilakukan pengukuran capaian target


NO INDIKATOR KINERJAKondisi

awal2015

REALISASI2016

REALISASI2017

TARGET2017 2018 2019 2020 2021

1. Indeks Kinerja Infrastruktur 0 66,80 75,03 66,93 67,68 68,44 68,99 70

2. Indeks Kualitas LingkunganHidup

60,04 60,65 64,20 60,65 60,95 61,25 61,56 61,86

Sumber : LKPJ Kab. Lamongan Tahun 2017 dan Data Biro Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja Tujuan Tahun 2017 terpenuhi

bahkan melampaui target, atau dapat dikatakan bahwa Tujuan Ketiga dapat

tercapai dan berhasil.


IV. Misi Keempat Tujuan Keempat, dengan 13 (tiga belas) Sasaran dan

19 (sembilan belas) Indikator kinerja, yakni :

1. Sasaran Pertama, merupakan Sasaran program BAPPEDA.

SASARAN 1Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi program / kegiatan pembangunanyang berkualitas


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Kesesuaian programtahunan dengan program RPJMD 100,00% 100,00% 100,00 % 100,00

2. Prosentase Usulan Kecamatan yangdiakomodir di RKPD 50,00% 51,03% 62,00 % 82,31

2. Sasaran Kedua, merupakan Sasaran program Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah.

SASARAN 2Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaanpembangunan dan pengembangan inovasi daerah


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Penelitian & kajian ygditindaklanjuti 30% 30,77% 30,00 % 102,56

2. Prosentase Inovasi pembangunandaerah 22,22 % 22,22% 15,87 % 140,01

3. Sasaran Ketiga, merupakan Sasaran program Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (BPKAD).

SASARAN 3Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan penataan usahaan asset secara tertib,akuntabel dan transparan


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Realisasi belanjadaerah 93,50% 95,13% 95,00 % 100,13


4. Sasaran Keempat, merupakan Sasaran program Badan Pendapatan Daerah.

SASARAN 4Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menuju kemandirian fiskal untukmendukung pembangunan daerah


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Peningkatan PendapatanAsli Daerah 15,29% 33,35% 70,12 % 47,56

2. Prosentase Penerimaan PendapatanAsli Daerah 100,00% 98,27% 100,00 % 98,27

5. Sasaran Kelima, merupakan Sasaran program Badan Kepegawaian Daerah.

SASARAN 5Meningkatnya kualitas & kapasitas birokrat Pemerintahan Daerah dalam rangkamewujudkan tatakelola pemerintah yang baik


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase ASN sesuai dengankompetensi 99,00% 99,00% 99,00 % 100,00

6. Sasaran Keenam, merupakan Sasaran program Inspektorat.

SASARAN 6Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 61. Prosentase Tindak lanjut hasil temuan 79,00% 83,93% 87,00 % 96,472. Nilai Predikat penilaian SAKIP Daerah B (64,7) BB (81,97) 80,10 102,33

7. Sasaran Ketujuh, merupakan Sasaran program Sekretariat DPRD.

SASARAN 7Prosentase Jumlah naskah PERDA inisiatif DPRD


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Jumlah naskahPerda inisiatif DPRD 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00


8. Sasaran Kedelapan, merupakan Sasaran program Dinas Kearsipan Daerah.

SASARAN 8Meningkatnya pengelolaan arsip Pemerintah Daerah yang tertib, rapi dan andal


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1.Prosentase Perangkat Daerah ygmengelola arsip secara tertib, rapidan andal

26,67% 29,33% 80,00% 36,66

9. Sasaran Kesembilan, merupakan Sasaran program Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

SASARAN 9Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanankependudukan


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. IKM Layanan kependudukan & catatansipil 75,29 107,07 81,26 131,76

2. Prosentase kepemilikan e-KTP 92,14% 92,21% 95,82 % 96,23

10. Sasaran Kesepuluh, merupakan Sasaran program Dinas Penanaman Modal

dan PTSP.

SASARAN 10Meningkatnya pelayanan perijinan untuk mendukung peningkatan penanaman modal


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. IKM Layanan perijinan 80,65 81,11 81,56 99,45

2. Prosentase Ijin yang diterbitkan 98,20% 98,61% 98,40 % 100,21


11. Sasaran Kesebelas, merupakan Sasaran program Sekretariat Daerah.

SASARAN 11Terwujudnya penyelenggara an pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasiyang efektif dan efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase peningkatankebijakan yang dirumuskan 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00

12. Sasaran Keduabelas, merupakan Sasaran program Dinas Komunikasi Dan

Informatika.

SASARAN 12Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayananpublik


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase penerapan e-Gov 30,00 % 35,00 % 100,00 % 35,00

13. Sasaran Ketigabelas, merupakan Sasaran program Kecamatan.

SASARAN 12Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayananpublik


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. IKM Layanan Kecamatan 63,00 62,54 75,00 83,39


mendukung Misi Keempat Tujuan Keempat, dilakukan pengukuran capaian target



REALISASI2016

REALISASI2017

TARGET2017 2018 2019 2020 2021

1. Nilai opini BPK “WTP“ WDP WDP WTP WDP WDP WTP WTP WTP


2. Nilai LPPD SangatTinggi

SangatTinggi

SangatTinggi

SangatTinggi

SangatTinggi

SangatTinggi

SangatTinggi

SangatTinggi

3. Indeks Kepuasan Masya-rakat (IKM)

78,73 76,99 79,76 79,74 80,25 80,75 81,26 81,76


Dari tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja Tujuan Tahun 2017 terpenuhi

bahkan ada yang melampaui target, atau dapat dikatakan bahwa Tujuan Keempat

tercapai dan berhasil. Dan pada Tahun 2017 ini Pemerintah Kabupaten Lamongan

mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan

Keuangan Daerah, dari Badan Pemeriksa Keuangan.

V. Misi Kelima Tujuan Kelima, dengan 12 (duabelas) Sasaran dan

18 (delapan belas) Indikator kinerja, yakni :

1. Sasaran Pertama, merupakan Sasaran program Dinas Sosial.

SASARAN 1Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase PMKS yang tertangani 52,64 % 83,56% 66,05 % 126,51

2. Sasaran Kedua, merupakan Sasaran program Dinas Ketahanan Pangan.

SASARAN 2Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Skore Pola pangan harapan 84,03% 85,2% 84,46 % 100,88


3. Sasaran Ketiga, merupakan Sasaran program Dinas Tenaga Kerja.

SASARAN 3Meningkatnya jumlah transmigran yang berhasil


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUA

N1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Jumlah transmigran yang berhasil 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00

4. Sasaran Keempat, merupakan Sasaran program Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan KB.

SASARAN 4Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Indeks Pembangunan gender 88,71 % 87,21 % 90,71 % 96,14

5. Sasaran Kelima, merupakan Sasaran program Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan KB.

SASARAN 5Meningkatnya pelaksanaan Keluarga Berencana


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 61. Prosentase Laju pertumbuhan penduduk 0,67% 0,51% 0,55% 92,722. Prosentase Jumlah Kampung KB 20,00% 20,00% 100,00 20,00

6. Sasaran Keenam, merupakan Sasaran program Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa.

SASARAN 6Meningkatnya peran masyarakat dan lembaga dalam pembangunan desa


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Desa cepat berkembang( Permendagri No. 81 /2015 ) 11,69% 12,12% 35,06% 34,57


7. Sasaran Ketujuh, merupakan Sasaran program Dinas Pemuda dan Olahraga.

SASARAN 7Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga yang berkualitas dengan sarana prasaranamemadai


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Peningkatan pemuda berprestasi 20,00% 50,00% 60,00% 83,33

2. Prosentase Peningkatan prestasi olahraga diberbagai event 10,81% 12,16% 32,43% 37,50

8. Sasaran Kedelapan, merupakan Sasaran program Dinas Pariwisata Dan

Kebudayaan.

SASARAN 8Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Seni & budaya lokal ygdilestarikan 61,00% 62,00% 65,00 % 95,38

2. Prosentase Benda/Situs/Cagar Budaya ygditetapkan 32,00% 34,00% 100,00 % 34,00

9. Sasaran Kesembilan, merupakan Sasaran program Dinas Tenaga Kerja.

SASARAN 9Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan 94,38% 95,75 % 94,42% 101,40


10. Sasaran Kesepuluh, merupakan Sasaran program Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik.

SASARAN 10Prosentase Konflik sosial yang ditangani


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Konflik sosial yang ditangani 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00

11. Sasaran Kesebelas, merupakan Sasaran program Satpol PP.

SASARAN 11Meningkatnya ketertiban masyarakat / masyarakat taat hukum


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Jumlah Penurunan pelanggaran PERDA 441 441 216 48,97

2. Prosentase Pelanggaran PERDA yangterselesaikan 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00

12. Sasaran Keduabelas, merupakan Sasaran program Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik.

SASARAN 12Peningkatan kesadaran politik masyarakat


REALISASI2017

TARGET2021

TINGKATKEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1. Prosentase Ormas, orpol & LSM yang terdaftar 97,60% 97,60% 100,00% 97,6


- - - -

3. Prosentase Partisipasi masyarakat dalammengikuti pemilihan Gubernur - - - -

4. Prosentase Partisipasi masyarakat dalammengikuti pemilihan Bupati - - - -



mendukung Misi Kelima Tujuan Kelima, dilakukan pengukuran capaian target



REALISASI2016

REALISASI2017

TARGET2017 2018 2019 2020 2021

1. Prosentase TingkatKemiskinan 15,18 % 15,38 14,42 14,34-

13,4513,92-12,59

13,49-11,73

13,07-10,86

12,65-10,00

2. Prosentase TingkatPengangguranTerbuka (TPT)

4,1 % 3,56 4,12 3,68-3,46 3,64-3,37 3,60-3,28 3,56-3,18 3,45-3,00

3. Prosentase Konfliksosial yang ditangani

100,00 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Dari tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja Tujuan Tahun 2017 terpenuhi,

atau dapat dikatakan bahwa Tujuan Kelima tercapai dan berhasil.

Sedangkan dari tabel perbandingan capaian kinerja dapat dilihat bahwa

pencapaian kinerja hampir secara keseluruhan di Tahun 2017 dapat memenuhi target

yang ditetapkan bahkan diupayakan terus meningkat secara signifikan. Hal ini didukung

kerja keras dan kerja cerdas dengan menerapkan beberapa inovasi yang telah dilaku-

kan oleh Stake Holder dan segenap Kepala Perangkat Daerah dengan menetapkan

program yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat ditunjang adanya kekompa-

kan seluruh pejabat, karyawan serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung

pelaksanaan program-program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Tidak terkecuali masih terdapat beberapa capaian kinerja yang kurang berhasil

khususnya terhadap indikator kinerja yang rentan terhadap adanya kendala berupa


faktor alam yang sulit diprediksi seperti serangan hama penyakit dan iklim / cuaca yang

tidak mendukung, sehingga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas.

Program dan kegiatan yang diselenggarakan Kecamatan senantiasa di-

integrasikan dan disinergikan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah teknis

dalam rangka turut mendukung perwujudan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala

Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu keberhasilan pencapaian

indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari kontribusi keberhasilan Kecamatan dalam

menyelenggarakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, khususnya terkait

pelayanan kepada masyarakat dengan capaian kinerja IKM Kecamatan sesuai target

yang ditetapkan yaitu B, dengan prosentase capaian sebesar 100,00 % ( Berhasil ).

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Standar Nasional / SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing Kementerian memiliki

dasar peraturan perundang-undangan yang berbeda. Perbandingan realisasi

beberapa indikator kinerja Tahun 2017 dengan beberapa bidang Standar SPM /

Standar Nasional yang dilaporkan oleh SKPD sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 telah dirubah dengan

Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar, sehingga

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 129a/u/2004 dinyatakan tidak berlaku.


NoJenis

PelayananDasar

Indikator SPMStandarNasional

Th.2017(%)

RealisasiTahun 2017

(%)1 2 3 4 51 SPM

PendidikanDasar

Rasio kelompok pemukiman permanen yang dilayani SD/MI dlmjarak kurang dari 3 km 100,00 100,00

Rasio kelompok pemukiman permanen yg dilayani SMP/MTs dlmjarak kurang dari 6 km 100,00 100,00

Rasio SD/MI yg semua robelnya tidak melebihi 32 siswa 100,00 99,98Rasio SD/MI yang telah memenuhi meja kursi serta papan tulisuntuk setiap rombel 100,00 99,94

Rasio SMP/MTs yg semua robelnya tdk melebihi 36 siswa 100,00 99,44Rasio SMP/MTs yang telah memenuhi meja kursi serta papan tulisuntuk setiap rombel 100,00 100,00

Rasio SMP/MTs yang telah memiliki ruang Lab. IPA dg meja &kursi untuk 36 peserta didik 25,00 25,00

Rasio SMP/MTs yg memiliki satu set peralatan praktek IPA 30,04 30,04Rasio SD/MI yang memiliki 1 ruang guru, meja & kursi untuk,Kepala Sekolah dan staf 100,00 100,00

Rasio SMP/MTs yang memiliki 1 ruang guru, meja dan kursi untuk,Kepala Sekolah dan staf 100,00 100,00

Rasio SMP/MTs tersedia ruang Kepala Sekolah yg terpisah dariruang guru 100,00 100,00

Rasio SD/MI memiliki 1 org guru untuk tiap 32 peserta didik 100,00 100,00Rasio SD/MI mmiliki 6 (enam) orang guru 100,00 100,00Rasio SMP/MTs tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran 100,00 100,00Rasio SD/MI yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasiakademik S1 atau D-IV 100,00 100,00

Rasio SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memilikiSertifikat Pendidik 100,00 100,00

Rasio SMP/MTs yang memiliki guru berkualifikasi akademik S1atau D-IV >70% 97,90 97,90

Rasio SMP/MTs yang memiliki guru berkualifikasi akademik S1/D-IV dan memiliki sertifikat >35% 100,00 100,00

Rasio SMP/MTs yang memiliki guru dg kualifikasi akademik S1/D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 org untukmata pelajaran BI, MTK, IPA dan B.Inggris

100,00 100,00

Rasio Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi akademik S1/D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik 100,00 100,00

Rasio Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi akademik S1/D-IV &telah memiliki sertifikat pendidik 100,00 100,00

Rasio Pengawas berkualifikasi akademik S1/D-IV & telah memilikisertifikat pendidik 100,00 100,00

Pemerintah Kab/Kota memiliki rencana & melaksanakan kegiatanuntuk membantu satuan pendidikan dlm mengem- bangkankurikulum & proses pembelajaran yg efektif

Ya Ya

Rasio SD/MI yg mendapat kunjungan Pengawas 1 kali setiap bln &setiap kunjungan dilakukan selama >3 jam untuk supervisi &pembinaan

100,00 100,00

2 SPMPendidikanMenengah

Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK 60% 64,14 64,14Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK tidak >1% 0,10 0,1090% SMA/MA/SMK memiliki sarana prasarana sesuai StandarSarana Prasarana Sekolah 100,00 100,00

80% SMA/MA/SMK memiliki tenaga kependidikan non guru 90,00 90,0090% SMA/MA/SMK kebutuhan guru terpenuhi 90,65 90,6590% SMA/MA/SMK, guru terpenuhi kualifikasinya 96,30 96,30100% siswa memiliki buku pelajaran 100,00 100,00Rasio siswa per kelas 30-40 siswa 1 : 28 1 : 2890% siswa mengikuti uji sampel mutu standar nasional mencapai 95,00 95,00


nilai ”memuaskan” untuk mapel BIG, Geografi dan Matematika25% lulusan SMA/MA melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT ) terakreditasi 75,00 75,00

20% lulusan SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT)terakreditasi 20,00 20,00

20% lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai kompetensinya 55,00 55,003 SPM

PendidikanNon Formal( PendidikanKeaksaraan )

Penduduk usia produktif (15-44 th) dpt membaca & menulis 100,00 99,85Jumlah buta aksara dlm kelompok usia 15-44 tahun tidak melebihi7% 0,13 0,15

Jml buta aksara usia diatas 44 tahun tidak melebihi 30% 1,10 3,124 SPM

Pendidikan TK20% anak usia 4-6 tahun mengikuti program TK/RA 73,97 73.84%90% guru layak mendidik TK/RA berkualifikasi 97,90 100%90% TK/RA memiliki sarana prasarana belajar/ bermain 90,00 99,75%60% TK/RA menerapkan MBS 100,00 100,00

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan Kab. Lamongan Tahun 2017 ( SPM No. 15 Tahun 2010 )

2. Bidang Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 741/MENKES/PER/VII/2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota, mencakup

pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan, yang dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan dan RSUD di Kabupaten Lamongan, yaitu :

NoJenis

PelayananDasar

Indikator SPMStandarNasional

( % )

RealisasiTahun 2017

( % )1 2 3 4 51. Pelayanan

kesehatan dasarCakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3.575 1.447Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan 17.060 8.983

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 474 340Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 94 94Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit TB BTA + 1.271 524Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 381 381Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia6-24 bln Keluarga Miskin 46 46

Cakupan kunjungan bayi 16.259 8.118Cakupan kunjungan ibu hamil K4 17.873 8.179Cakupan Neonatus dgn komplikasi yang ditangani 2.347 930Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan atau setingkat 0 0Cakupan peserta KB Aktif 215.320 147.320Non Folio AFP rate 272.966 4Cakupn balita dengan Pneumonia yang ditangani 5.287 2.621

2. Pelayanankesehatanrujukan

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakatmiskin 590.246 7.144

Cakupan pelayan Gawat darurat Level 1 yang harus diberikansarana 11 11

Cakupan KLB Desa / Kelurahan yang ditangani < 24 jam 16 7Cakupan Desa Siaga Aktif 474 474

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kab. Lamongan Tahun 2017


3. Bidang Pekerjaan Umum

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

meliputi jenis pelayanan dasar, sebagai berikut :

a. Jalan jaringan aksesibilitas, pada tahun 2014 dengan target 100,00 %

b. Jalan jaringan mobilitas, pada tahun 2014 dengan target 100,00 %

c. Jalan jaringan keselamatan, pada tahun 2014 dengan target 100,00 %

d. Indikator kondisi jalan, pada tahun 2014 dengan target 60,00 %

e. Indikator kecepatan, pada tahun 2014 dengan target 60,00 %.

Indikator tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan indikator yang telah ditetapkan

dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Namun beberapa hal

pokok yang terdapat dalam indikator RPJMD pada dasarnya merupakan muatan /

komponen dari indikator nasional yang dapat dipilah dan diadopsi untuk digunakan

dalam menghitung capaian kinerja berdasarkan indikator nasional, sebagai berikut :

No JenisPelayanan Dasar Indikator SPM

TargetTahun 2014

(%)

RealisasiTahun 2017

(%)1. Jalan jaringan

aksesibilitasTersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusatkegiatan dalam wilayah Kabupaten 100,00 100,00

2. Jalan jaringanmobilitas

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu dalam melakukan perjalanan 100,00 100,00

3. Jalan jaringankeselamatan

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan dptberkendara dengan selamat 60,00 64,83

4. Jalan ruas, kondisijalan

Tersedianya jalan yg menjamin kendaraan dpt berjalandg selamat dan nyaman 60,00 73,20

5. Jalan ruas, kecepatan Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapatdilakukan sesuai dengan kecepatan rencana 60,00 73,20

Sumber : LKj IP Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan Tahun 2017



TargetNasional

Th.2017 (%)

RealisasiTahun 2017

(%)1. Rumah Layak Huni Ketersediaan rumah layak huni 91 86,322. Penanganan Kumuh Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan

perkotaan 43,77 0,047

3. Air Minum Tersedianya akses air minum yang aman melalui SistemPenyediaan Air Minum dg jaringan perpipaan & bukanjaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokokminimal 60 liter/org/hari

14,00 42,28

4. Drainase Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan danskala kota 19,74 16,66

Sumber : LKj IP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Lamongan Tahun 2017

4. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 62 Tahun 2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota, yang

diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Lamongan, yaitu :


StandarNasional

Th.2017 (%)

RealisasiTahun 2017

(%)1.

Pelayanan dokumenkependudukan danpencatatan sipil

Cakupan Penertiban KTP Elektronik 100,00 92,83Cakupan Penertiban Kartu Keluarga 100,00 100,00Cakupan Penertiban Kutipan Akta Kelahiran 90,00 75,05Cakupan Penertiban Kutipan Akta Kematian 70,00 5,99

Sumber : Laporan SPM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan Tahun 2017


StandarNasional

Th.2017 (%)

RealisasiTahun 2017

(%)1. Penanggulangan

Bencana KebakaranCakupan Pelayanan bencana kebakaran di Kab/Kota 25,00 54,15%Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerahlayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 65,00 81,15%

Prosentase aparatur pemadam kebakaran yangmemenuhi standar kualifikasi 75,00 100%

Jml mobil pemadam kebakaran diatas 3.000-5.000 liter 100,00 100%Sumber : LKjIP Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 2017



StandarNasional

Th.2017 (%)

RealisasiTahun 2017

(%)1. Pemeliharaan

ketertiban umum,ketenteramanmasyarakat danperlindunganmasyarakat

Cakupan penegakan Peraturan Daerah & PeraturanKepala Daerah di Kab./Kota 100,00 100,00

Cakupan patrol siaga ketertiban umum danketenteraman masyarakat 3 x per hari 3 x per hari

( 100,00 )Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat(Linmas) di Kab/Kota 1 org setiap RT 0,15

Sumber : Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lamongan Tahun 2017


StandarNasional

Th.2017 (%)

RealisasiTahun 2017

(%)1. Bantuan Sosial Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten 100,00 100,002. Evakuasi korban

bencana Evakuasi korban bencana skala Kabupaten 100,00 100,00

Sumber : Laporan LKj-IP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lamongan Tahun 2017

5. Bidang Sosial

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota,

meliputi 4 (empat) jenis pelayanan dasar, diselenggarakan oleh Dinas Sosial

Kabupaten Lamongan yaitu :


StandarNasional

Th.2015 (%)

RealisasiTahun 2015

(%)1. Penyediaan sarana dan pra-

sarana sosialSarana sosial seperti panti asuhan, panti jompodan panti rehabilitasi 36,00 30

2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kab./ Kota

Prosentase Penanganan penyandang masalahkesejahteraan sosial 74,34 74,34

3. Pemberian bimbingan sosialbagi penyandang masalah Ke-sejahteraan Sosial skala Kab/Kota

Prosentase PMKS yang memperoleh bantuansosial 59,68 59,68

4. Penanggulangan bencana Bantuan sosial bagi korban bencana 100,00 100,00Sumber : Laporan SPM Dinas Sosial Nakertrans Kab. Lamongan Tahun 2017


6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Sesuai Peraturan Kepala BKKBN No. 55/HK-010/85/2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di

Kabupaten / Kota, meliputi 3 (tiga) jenis pelayanan dasar, yang diselenggarakan

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yaitu :


StandarNasional

Th.2017 (%)

RealisasiTh. 2017

(%)1. Komunikasi informasi dan

edukasi KeluargaBerencana dan KeluargaSejahtera

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawahusia 20 tahun 3,5% 11,23 99,09

Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi pesertaKB aktif 65% 79,02 36,00

Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidakterpenuhi 5%

7,09 113,74

Cakupan angota Bina Keluarga Balita (BKB)ber-KB 70% 87,40 93,30

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatanpendapatan Keluarga Sejahtera (KS) yg ber-KB 87% 86,00 99,48

Rasio Petugas Lapangan KB (PLKB)/ Penyuluh KB(PKB), 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan 4,69 40,08

Rasio Pembantu/Pembina KB (PPKBD), 1 Petugasdi setiap Desa/Kelurahan 100,00 99,72

2. Penyediaan alat dan obatkontrasepsi

Cakupan penyediaan alat & obat kontrasepsi untukmemenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun 30,00 99,80

3. Penyediaan informasidata mikro

Cakupan penyediaan informasi data Mikro keluargadisetiap Desa/Kel.100% setiap thn 100,00 100,00

Sumber : Laporan SPM Dinas PP dan KB Kab. Lamongan Tahun 2017

7. Bidang Ketahanan Pangan

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian RI No. 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan

Daerah Kabupaten / Kota, meliputi 4 (empat) jenis pelayanan dasar yang

diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan, yaitu :



StandarNasional

Th.2017 (%)

RealisasiTh. 2017

(%)1. Ketersediaan dan

Cadangan PanganProsentase penguatan cadangan pangan 60,00 77,77

2. Distribusi &akses pangan Prosentase stabilitas harga dan pasokan pangan 90,00 100,003. Penganekaragaman

panganSkor Pola Pangan Harapan 90,00 82,80

4. Penanganan kerawananpangan

Penanganan daerah rawan pangan 60,00 52,73

Sumber : Laporan SPM Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lamongan Tahun 2017

(Produksi Dan Konsumsi Hasil Peternakan) Perbandingan dengan Propinsi Jatim

No Sasaran Strategis Indikator KinerjaRealisasi

Propinsi JatimTh.2017 (%)

RealisasiTh. 2017 (%)

1. Meningkatnyaproduktivitas hasilpeternakan

Prosentase peningkatan produksi daging 403.197 ton 31.866 ton

Prosentase peningkatan produksi telor 439.775 ton 3.227 ton2. Meningkatnya konsumsi

hasil peternakanProsentase peningkatan konsumsi daging 18.828.030 Ton 19.644.372 Ton

Prosentase peningkatan konsumsi telor 424.654 Ton 15.014 Ton

Sumber : Laporan LKj-IP Dinas Peternakan Dan Keswan Kab. Lamongan Tahun 2017

8. Bidang Penanaman Modal

Sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14 Tahun 2011

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Daerah

Kabupaten / Kota, meliputi 7 (tujuh) jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan

oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lamongan, yaitu :


StandarNasional

Th.2017 (%)

RealisasiTh. 2017

(%)1. Kebijakan penanaman

modalTersedianya informasi peluang usaha sektor / bidangusaha unggulan

1 sektor/ bid.usaha/thn

4 kegiatan/dokumen

2. Kerjasama penanamanmodal

Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dlmrangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil,menengah & koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten dgpengusaha tingkat provinsi / nasional

1 kali/thn 2 kegiatan/2 kali/thn

3. Promosi penanamanmodal

Terselenggaranya promosi peluang penanaman modalkabupaten 1 kali/thn 2 kegiatan/

2 kali/thn4. Pelayanan penanaman

modalTerselenggaranya pelayanan perijinan & non perijinanbidang penanaman modal melalui Pelayanan TerpaduSatu Pintu

100,00 5 kegiatan


5. Pengendalian pelaksana-an penanaman modal

Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatanpenanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 kali/thn 3 kegiatan/

3 kali/thn6. Pengelolaan data &

sistem informasipenanaman modal

Terselenggaranya Sistem Pelayanan Informasi &Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 100,00 5 kegiatan

7. Penyebarluasan, pendidikan & pelatihanpenanaman modal

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanamanmodal kepada masyarakat dunia usaha 1 kali/thn 3 kegiatan/

3 kali/thn

Sumber : Laporan SPM Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Lamongan Tahun 2017

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Analisa Capaian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja. Analisa dilakukan terhadap pencapaian

kinerja sasaran dan indikator sasaran yang melampaui target dan terhadap pencapaian

sasaran dan indikator sasaran yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Mengacu hasil pengukuran kinerja

yang dikelompokkan dalam setiap Misi, Tujuan dan Sasaran, dapat dijelaskan bahwa

secara umum pencapaian setiap indikator kinerja Sasaran dapat dikatakan Berhasil

bahkan Sangat berhasil. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang

tidak memenuhi target. Adapun secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Misi Pertama Tujuan Pertama, dengan 3 (tiga) Sasaran dan 9 (sembilan) indikator

kinerja. Prosentase rata-rata capaian 3 (tiga) Sasaran tersebut sebesar 108,3%

(Sangat Berhasil). Dengan kata lain bahwa Tujuan Pertama “ Meningkatnya kepastian

ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar masyarakat “ dapat tercapai dan berhasil,

sebagaimana tabel berikut :

MISI 1 TUJUAN 1 3 SASARAN STRATEGISMewujudkan sumber-daya manusia berdayasaing melalui peningkat

Meningkatkan kualitaspelayanan pendidikandan kesehatan yang

1. Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayananpendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengansarana prasarana yang memadai


an kualitas pelayananpendidikan & kesehatan

merata serta berdayasaing

2. Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukungbudaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat

3. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanankesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesionaldan sarana prasarana yang memadai

NO SASARAN STRATEGISJUMLAH

INDIKATORKINERJA

RATA-RATACAPAIANKINERJATH. 2017

SKPD PELAKSANAPROGRAM /KEGIATAN

1 2 3 4 51. Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan

pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengansarana prasarana yang memadai

3 100,02 Dinas Pendidikan

2. Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukungbudaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat 2 102,05 Dinas Perpustakaan

Daerah

3.Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanankesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesionaldan sarana prasarana yang memadai

4 122,83 Dinas Kesehatan

Total 9 324,9%Rata-rata - 108,3% (Sangat Berhasil)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Sasaran yang memiliki kontribusi capaian kinerja

tertinggi adalah Sasaran Ketiga “Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap

layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana

prasarana yang memadai”, sebesar 122,83% yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan,

selanjutnya diikuti oleh Sasaran Kedua dan Ketiga.

Hal ini dapat tercapai karena didukung dengan pelaksanaan beberapa program dan

kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan Daerah

dan Dinas Kesehatan yaitu :

a. Indeks Pendidikan yang ditargetkan 0,63 dapat tercapai 0,63 didukung dengan

gerakan pendidikan yang merata dan adanya bantuan-bantuan pendidikan sehingga

tingkat rata-rata lama sekolah dapat tercapai.


b. Sekolah terakreditasi B baik tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs dapat terpenuhi

target kinerjanya karena didukung adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS),

Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) serta

bantuan-bantuan fisik dari dana DAK.

c. Angka Melek Huruf (AMH) dapat terpenuhi target kinerjanya karena didukung

adanya program Desa Pintar dan Keasksaraan Nasional, sehingga dapat

mengurangi masyarakat yang ada di desa-desa yang tidak dapat membaca.

d. Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan baca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar, Pengembangan minat dan budaya baca, Supervisi,

pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, Sosialisasi Gemar Membaca

dan Promosi perpustakaan serta Monitoring dan evaluasi perpustakaan yang

diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Daerah.

e. Akreditasi RSUD dr. Soegiri dan RSUD Ngimbang dapat terpenuhi kinerjanya sesuai

target, Prosentase Puskesmas Terakreditasi dengan capaian sangat baik yaitu

sebesar 153,82, hal ini disebabkan karena Kabupaten Lamongan secara konsisten

ingin meningkatkan pelayanan yang terbaik buat masyarakat.

2. Misi Kedua Tujuan Kedua, dengan 8 (delapan) Sasaran dan 13 (tiga belas) indikator

kinerja. Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar 223,45%

(Sangat Berhasil). Sasaran yang memiliki kontribusi capaian kinerja tertinggi adalah

Sasaran Kedelapan “Meningkatnya kunjungan wisata dengan didukung berkembang-

nya destinasi wisata” sebesar 751,47% yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Dan

Kebudayaan, diikuti Sasaran Ketujuh sebesar 420,15% dan Sasaran Keempat sebesar


120,58%. Selain itu kelima Sasaran lainnya juga memiliki capaian kinerja yang cukup

tinggi dengan kategori Sangat Berhasil dan Berhasil, sebagaimana tabel berikut :

MISI 2 TUJUAN 2 8 SASARAN STRATEGISMemacu pertumbuhanekonomi melalui pe-ningkatan investasi,produktivitas sektor-sektor andalan danpendayagunaansumber daya alam.

.

Meningkatnya ke-mampuan ekonomidan produktivitasandalan daerah

1. Meningkatnya kinerja pertanian terutama produksi padi, palawija,holtikultura & perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani

2. Meningkatnya kinerja peternakan didukung peningkatan produksi hasilpeternakan dan konsumsi masyarakat

3. Meningkatnya kinerja perikanan didukung peningkatan produksiperikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir / pembudidaya

4. Meningkatnya kinerja perindustrian yang berdaya saing di tingkatnasional maupun internasional

5. Meningkatnya kinerja perdagangan didukung oleh peningkatan saranaperdagangan dan perlindungan konsumen

6. Berkembangnya koperasi & usaha mikro yang didukung peningkatankompetensi SDM & wirausaha baru di berbagai sektor

7. Meningkatnya realisasi investasi untuk optimalisasi potensi daerah dgdidukung peningkatan pelayanan perijinan dan promosi investasi

8. Meningkatnya kunjungan wisata dengan didukung berkembangnyadestinasi wisata


INDIKATORKINERJA


SKPD PELAKSANAPROGRAM / KEGIATAN

1 2 3 4 51. Meningkatnya kinerja pertanian terutama produksi padi,

palawija, holtikultura & perkebunan untuk meningkatkankesejahteraan petani

2 103,79 Dinas TPHP

2. Meningkatnya kinerja peternakan didukung peningkatan pro-duksi hasil peternakan & konsumsi masyarakat 2 119,35 Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan3. Meningkatnya kinerja perikanan didukung peningkatan pro-

duksi perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir /pembudidaya

1 81,28 Dinas Perikanan

4. Meningkatnya kinerja perindustrian yang berdaya saing ditingkat nasional maupun internasional 1 120,58 Dinas Industri dan

Perdagangan

Dinas Koperasi Dan UM

5. Meningkatnya kinerja perdagangan didukung oleh peningkat-an sarana perdagangan dan perlindungan konsumen 1 88,61

6. Berkembangnya koperasi & usaha mikro yg didukung peningkatan kompetensi SDM & wira usaha baru di berbagai sektor 2 102,36

7. Meningkatnya realisasi investasi untuk optimalisasi potensidaerah dengan didukung peningkatan pelayanan perijinandan promosi investasi

2 420,15 Dinas Penanaman Modaldan PTSP

8. Meningkatnya kunjungan wisata dg didukung berkembangnyadestinasi wisata 2 751,47 Dinas Pariwisata dan

KebudayaanTotal 13 1.787,59%

Rata-rata - 223,45% ( Sangat Berhasil )


Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena didukung pelaksanaan beberapa program

dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu :

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan

Kemitraan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Peningkatan kunjungan wisatawan baik Wisatawan Nusantara (Wisnus) maupun

Wisatawan Mancanegara (Wisman) pada Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

melalui pengembangan pembangunan fasilitas di obyek wisata Pemandian Air

Hangat Desa Brumbun Kecamatan Paciran.

2. Pemeliharaan fasilitas obyek wisata Komplek Makam Sunan Drajat.

3. Penambahan wahana wisata Waduk Gondang di Kecamatan Sugio.

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Peningkatan retribusi daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) melalui pencapaian target pemasukan retribusi yang ditetapkan

khususnya pada obyek wisata Komplek Makam Sunan Drajat dan Waduk Gondang,

hal tersebut karena Pemerintah Daerah, khususnya Disparbud setiap tahunnya

bekerja sama dengan Pemerintah Desa Drajat yang dituangkan dengan MoU

tentang pemungutan retribusi masuk dan parkir serta dipengaruhi oleh

meningkatnya jumlah kunjungan wisata yang signifikan, hingga mampu mengangkat

PAD, dan harapan kedepan PAD dapat lebih tinggi lagi.

c. Pengembangan Informasi Penanaman Modal, berupa publikasi di surat kabar dan

pembuatan film profil investasi daerah.


d. Penyusunan Buku Profil Investasi Kabupaten Lamongan

e. Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001-2015.

f. Penyusunan Database Investasi Kabupaten Lamongan

Adapun beberapa sasaran yang belum terpenuhi targetnya yaitu sasaran ketiga

dan sasaran kelima,

untuk sasaran ketiga khususnya produksi perikanan tangkap pada tahun 2017

tidak bisa memenuhi target dikarenakan adanya peralihan penggunaan alat

tangkap yang dilarang ke penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan

sebagaimana implementasi dari PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 tentang

Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hella dan Pukat Tarik sehingga

mempengaruhi produksi perikanan tangkap di sektor laut.

Solusinya adalah :

Dengan memfasilitasi mengajukan proposal, baik ke Provinsi Jawa Timur

maupun ke Pusat ( KKP ) tentang bantuan alat penangkapan ikan yang ramah

lingkungan, diantaranya : Pengadaan Jaring Gillnet Millenium, Pengadaan

Rumpon dasar dan Pembangunan Terumbu karang buatan / Apartemen ikan ;

Sedangkan untuk sasaran kelima, belum terpenuhi target dikarenakan Iklim usaha

yang belum sepenuhnya kondusif bagi sektor industri olahan, Pangsa pasar hasil

industri olahan masih terbatas dan dayasaing yang ketat sehingga

menyulitkan dalam pemasarannya serta belum optimalnya manajemen pemasaran

sehingga kalah saingdengan industri olahan besar.


Solusinya adalah :

Melakukan perhitungan yang matang sebelum melakukan kegiatan usaha industri

olahan sehingga dapat memperkecil kerugian serta melakukan promosi dan

ekspansi yang cerdas untuk memenangkan persaingan usaha industri ;

3. Misi Ketiga Tujuan Ketiga, dengan 6 (enam) Sasaran dan 13 (tiga belas) indikator

kinerja. Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar 105,53%

(Sangat berhasil). Sasaran yang memiliki kontribusi capaian kinerja tertinggi adalah

Sasaran Kedua “Terwujudnya tata ruang dengan skenario aman dan nyaman untuk

masyarakat” sebesar 122,22% yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga, Dinas PU

SDA dan Dinas Perhubungan, diikuti Sasaran Kesatu sebesar 105,97% dan Sasaran

Ketiga sebesar 102,55%. Selain itu ketiga Sasaran lainnya juga memiliki capaian kinerja

cukup tinggi dengan kategori Berhasil, sebagaimana tabel berikut :

MISI 3 TUJUAN 3 6 SASARAN STRATEGISMewujudkan TataKelola KepemerintahanYang Baik (GoodGovernance), MenujuPemerintahan YangBersih (CleanGovernment ).

Mewujudkan infra-struktur yang mampumendukung pening-katan aktifitas sosialdan ekonomi masya-rakat KabupatenLamongan denganmemperhatikan ke-lestarian lingkungan

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana danprasarana jalan, pengairan serta perhubungan

2. Terwujudnya tata ruang dengan skenario aman dan nyamanuntuk masyarakat

3. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap permukim-an sehat

4. Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi Lingkungan5. Terwujudnya pengendalian bencana kebakaran6. Terwujudnya pengendalian bencana alam


INDIKATORKINERJA



1 2 3 4 51. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana jalan, pengairan serta perhubungan 4 105,97Dinas PU Bina Marga,PU SDA & DinasPerhubungan

2. Terwujudnya tata ruang dengan skenario aman dan nyamanuntuk masyarakat 1 122,22 Dinas Perumahan

Rakyat & Kawasan


3. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadappermukiman sehat 4 102,55 Permukiman

4. Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi Lingkungan 2 102,42 B L H

5. Terwujudnya pengendalian bencana kebakaran 1 100,00 Dinas Perum. Rakyat& K. Permukiman

6. Terwujudnya pengendalian bencana alam 1 100,00 B P B DTotal 13 633,16%

Rata-rata - 105,53% ( Sangat Berhasil )



a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan indikator sasaran 8 Kegitan

masing-masing mencapai prestasi 100 %.

b. Program pembangunan Saluran /Draenase/gorong-gorong dengan indikator

sasaran 14 Kegiatan masing-masing mencapai prestasi 100 %

c. Program Pembangunan Turap/Talud, Bronjong dengan indikator sasaran 9 Kegitan

masing-masing mencapai prestasi 100 %.

d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan indikator sasaran

33 Kegitan masing-masing mencapai prestasi 100 %.

e. Program Tanggap darurat jalan dan jembatan dengan indikator sasaran 4 Kegitan

masing-masing mencapai prestasi 100 %

f. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesan dengan indikator sasaran 219

kegiatan masing- masing mencapai prestasi 100 %

g. Program Penyediaan dan pengelolaan Air Baku. Sosialisasi Penertiban Lahan

Waduk dan Rawa, berupa 5 (lima) kegiatan sosialisasi dan pembuatan papan

larangan sebanyak 25 (dua puluh lima) buah.


h. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. Kegiatan

yang dilaksanakan adalah Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian

kendaraan bermotor dan Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana Balai Pengujian

Kendaraan Bermotor. Kendaraan bermotor yang melaksanakan wajib uji KIR

terealisasi sebesar 100,00%.

4. Misi Keempat Tujuan Keempat, dengan 13 (tigabelas) Sasaran dan 19 (sembilan

belas) indikator kinerja. Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar

109,21% (Sangat Berhasil). Sasaran yang memiliki kontribusi capaian kinerja tertinggi

adalah Sasaran Keempat “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju

kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan daerah” sebesar 158,20% yang

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, diikuti Sasaran Kesembilan sebesar

121,14% dan Sasaran Keduabelas sebesar 116,00 %. Selain itu kesepuluh Sasaran

lainnya juga memiliki capaian kinerja cukup tinggi dengan kategori Sangat Berhasil

dan Berhasil, sebagaimana tabel berikut :

MISI 4 TUJUAN 4 13 SASARAN STRATEGISMewujudkanreformasi birokrasibagi pemenuhanpelayanan publik

.

Meningkatkan tatakelola pemerintahanyang profesional danakuntabel untukpeningkatanpelayanan publik

1. Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang berkualitas

2. Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukungperencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah

3. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan penataan usahaanasset secara tertib, akuntabel dan transparan

4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah untuk menuju kemandirianfiskal untuk mendukung pembangunan daerah

5. Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dlmrangka mewujudkan tatakelola pemerintah yg baik

6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah7. Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya8. Meningkatnya pengel. arsip pemerintah daerah yg tertib, rapi & andal9. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan

kualitas layanan kependudukan10 Meningkatnya pelayanan perijinan untuk mendukung peningkatan


penanaman modal11 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

dengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampumemberikan pelayanan publik yang lebih baik

12 Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untukMendukung Pelayanan Publik

13 Meningkatnya IKM Kecamatan


INDIKATORKINERJA



1 2 3 4 51. Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi program/

kegiatan pembangunan yang berkualitas 2 101,04 BAPPEDA

2. Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukungperencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah 2 101,28 Badan

LITBANGDA3. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan penataan usahaan

asset secara tertib, akuntabel dan transparan 1 101,74 BPKAD

4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah untuk menuju kemandirianfiskal untuk mendukung pembangunan daerah 2 158,20 Bapenda

5. Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerahdalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik 1 100,00 Badan Kepegawai

an Daerah6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah 2 110,05 Inspektorat7. Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya 1 100,00 Sekretariat DPRD8. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi

dan andal 1 109,97 Dinas KearsipanDaerah

9. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatankualitas layanan kependudukan 2 121,14 Dinas Kependudu

kan dan PenCapil10. Meningkatnya pelayanan perijinan untuk mendukung peningkatan

penanaman modal 2 100,49 Dinas PenanamnModal & PTSP

11. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitasdengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampumemberikan pelayanan publik yang lebih baik

1 100,00 SekretariatDaerah

12. Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untukMendukung Pelayanan Publik 1 116,6 Dinas Komunikasi

dan Informatika13. Meningkatnya IKM Kecamatan 1 99,27 Kecamatan

Total 19 1.419,78%Rata-rata - 109,21% (Sangat Berhasil)



1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peningkatan kegiatan sosialisasi kesadaran membayar pajak kepada masyarakat


dan pihak swasta / pengusaha sehingga terjadi peningkatan penerimaan pajak

berupa pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, PBB Pedesaan dan

Perkotaan, retribusi jasa usaha, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan khususnya

bagian laba penyertaan modal BUMD dan BUMN.

2. Program Pengembangan Data / Informasi. Sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan berupa

penelitian / kajian di beberapa bidang, pengembangan SIDa Kabupaten Lamongan,

pembuatan bulletin Litbang dan seminar hasil-hasil penelitian yang telah

dilaksanakan oleh Kantor LITBANGDA.

3. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik serta Program

Pengembangan Aplikasi dan Informatika, dengan 21 kegiatan yang dilaksanakan

antara lain : Pengadaan dan pengembangan infrastruktur jaringan Teknologi

Informasi (TI) dan jaringan TIK berbasis F.O, Pengelolaan Bandwith dan Monitoring

Jaringan TIK pada SKPD, Smartcity/Penempatan Free Wifi serta Pembinaan dan

pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.

Untuk sasaran yang belum tercapai tagetnya, yaitu sasaran ketigabelas IKM

Layanan Kecamatan tercapai sebesar 99,27 (berhasil/baik) hal ini dikarenakan

adanya antrian proses pengurusan KTP penduduk yang lama dan terjadi pada

semua Kecamatan di Kabupaten Lamongan, antrian proses pengurusan KTP

yang lama tersebut dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman blanko KTP,

sehingga berpengaruh pada hasil survey kepuasan masyarakat.


Solusinya adalah :

Dengan melakukan pelayanan jemput bola kepada masyarakat, yaitu melalui

program Gerakan Mengurus Identitas Langsung (GEMILANG) dan Gerakan

Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), pada tahun 2018 telah

dilakukan pelimpahan kewenangan percetakan KTP di lima eks pembantu

Bupati. Dengan demikian layanan elektronik KTP tidak lagi terpusat di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk perekamannya dapat

dilakukan disetiap Kantor Kecamatan dan layanan Jemput Bola melalui Unit

Pelayanan Pendaftaran Penduduk Keliling (UP3K).

5. Misi Kelima Tujuan Kelima, dengan 12 (duabelas) Sasaran dan 19 (sembilan belas)

indikator kinerja. Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar

113,53% (Sangat Berhasil). Sasaran yang memiliki kontribusi capaian kinerja tertinggi

adalah Sasaran Ketujuh “Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga berkualitas

dengan sarana prasarana memadai” sebesar 181,26% yang dilaksanakan oleh Dinas

Pemuda Dan olahraga, diikuti Sasaran Kesatu sebesar 158,74% dan sasaran

kedelapan sebesar 104%. Kesembilan Sasaran lainnya juga memiliki capaian kinerja

cukup tinggi dengan kategori Sangat Berhasil dan Berhasil, sebagaimana tabel berikut :

MISI 5 TUJUAN 5 12 SASARAN STRATEGISMemantapkan kehidup-an masyarakat yangtentram dan damaidengan menjunjungtinggi budaya lokal

Mewujudkan kehidup-an bermasyarakatyang aman, tenteramdan damai berdasar-kan nilai-nilai agamadan hukum melaluipemberdayaan masyarakat, pengurangan

1. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS2. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat3. Meningkatnya jumlah transmigran yang berhasil4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak5. Meningkatnya pelaksanaan Keluarga Berencana6. Meningkatnya peran masyarakat & lembaga dlm pembangunan


.

kemiskinan danpenggangguran

Desa

7. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga berkualitas dengansarana prasarana memadai

8. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah9. Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan10 Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan11 Meningkatnya ketertiban masyarakat / masyarakat taat hukum12 Peningkatan kesadaran politik masyarakat


INDIKATORKINERJA


SKPD PELAKSANAPROGRAM / KEGIATAN

1 2 3 4 51. Meningkatnya pelayanan sosial dlm upaya penurunan PMKS 1 158,74 Dinas Sosial2. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan

masyarakat 1 101,19 Dinas KetahananPangan

3. Meningkatnya jumlah transmigran yang berhasil 1 100,00 Dinas Tenaga Kerja

4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungananak 1 98,31 Dinas PP dan PA

Dinas PP dan KB5. Meningkatnya pelaksanaan Keluarga Berencana 2 113,736. Meningkatnya peran masyarakat dan lembaga dalam

pembangunan Desa 1 103,69 Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa

7. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga berkualitasdengan sarana prasarana memadai 2 181,26 Dinas Pemuda dan

Olahraga8. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah 2 104 Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan9. Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan 1 101,45 Dinas Tenaga Kerja

10. Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan 1 100,00 Bakesbang dan Politik11. Meningkatnya ketertiban masyarakat/masyarakat taat hukum 2 100,00 Satpol PP12. Peningkatan kesadaran politik masyarakat 4 100,00 Bakesbang dan Politik

Total 26 1.362,37%Rata-rata - 113,53% ( Sangat Berhasil )



a. Program Keluarga Berencana. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Penyediaan Pelayanan Kb Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

2. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu


3. Pembinaan Keluarga Berencana

4. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

5. Pelayanan KB medis operasi

6. Dukungan Operasional Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan sebagai Pusat

Pengendali Operasional Lini Lapangan.

b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial Pembardayaan Fakir

Miskin, KAT dan PMKS.

2. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi

Sosial dan Kesejahteraan Sosial (PSKS).

c. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah

2. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

3. Pengembangan Olahraga Rekreasi

4. Lomba futsal, bola volly, gerak jalan, panjat tebing, badminton, lari marathon dan

lomba-lomba tingkat provonsi

5. Keikutsertaan dalam PORSENIDA KORPRI Provinsi Jawa Timur

Untuk sasaran yang belum tercapai yaitu sasaran keempat meningkatnyapemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kinerja pembangunan


urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di KabupatenLamongan diukur melalui Indeks Pembangunan Gender oleh BPS. Sedangkanindeks pembangunan Gender untuk Kabupaten Lamongan menggunakanAngka Tahun 2015 sebesar 87,21. Data tahun 2017 baru dirilis pada bulanAgustus 2017.Solusi adalah :Berupaya untuk selalu meningkatkan kinerja aparatur sipil yang menanganipemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan hal terbukti denganprestasi yang dicapai untuk pembangunan pemberdayaan perempuan danperlindungan anak yaitu diraihnya penghargaan Kabupaten Layak Anak dariMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada setiap Misi, Tujuan dan Sasaran

tidak terlepas dari dukungan seluruh potensi sumber daya aparatur, sarana dan

prasarana serta sumber dana APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dan

sumber dana lain seperti DAU, DAK dan lainnya yang diselaraskan dengan pencapaian

target pada masing-masing OPD. Seluruh potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal

guna mencapai keberhasilan pencapaian setiap target kinerja yang telah ditetapkan

dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

Adapun program dan kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian target

kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang baik dengan menampung aspirasi

seluruh masyarakat melalui kegiatan MUSRENBANG secara berjenjang, selanjutnya

dirumuskan menjadi target kinerja setiap Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai

kepada setiap SKPD sesuai dengan urusan / bidang dan tugas pokok fungsi yang

ditangani, sehingga diharapkan tepat sasaran dan mendapatkan hasil yang optimal.


C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

Sejak diterapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-

undang No. 12 Tahun 2008 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa hak, wewenang

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tersebut, sesuai

Pasal 284 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Kepala Daerah sebagai

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diberikan wewenang untuk

mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menunjang

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,

diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan

dalam bentuk Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Agar pengelolaan keuangan daerah

dapat diselenggarakan secara legal dan akuntabel, maka perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


harus mengacu dan memperhatikan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007. Untuk mensinkronkan dengan ketentuan

yang lebih tinggi dengan karakter dan kebutuhan daerah secara teknis pengelolaan

keuangan daerah harus dituangkan dalam Peraturan Daerah. APBD Kabupaten

Lamongan Tahun 2017

Selanjutnya secara terinci terkait alokasi Anggaran dan Realisasi APBD

Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 (Anggaran setelah Perubahan) dalam

mendukung pencapaian Sasaran Strategis berikut indikator kinerjanya, disajikan

sebagaimana tabel berikut :

NO U R A I A N ANGGARAN REALISASI %MISI 1 TUJUAN 11. Sasaran 1, Urusan Pendidikan 130.002.880.500 127.380.462.171,5 97,98

2. Sasaran 2, Urusan Kearsipan 2.212.800.000 2.008.729.358 90,78

3. Sasaran 3, Urusan Kesehatan 364.932.393.807 345.099.273.218 94,57

Total anggaran & realisasi Sasaran (9 indikator) 497.148.074.307 474.488.464.747,50 95,44

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk

pencapaian kinerja 3 (tiga) Sasaran pada Misi Pertama Tujuan Pertama dengan

rata-rata prosentase sebesar 95,44%.


NO U R A I A N ANGGARAN REALISASI %MISI 2 TUJUAN 21. Sasaran 1, Urusan Pertanian 32.830.149.661 31.361.767.630 95,532. Sasaran 2, Urusan Peternakan & Kesehatan Hewan 11.691.938.800 11.309.308.329 96,733. Sasaran 3, Urusan Perikanan 6.007.276.400 5.865.770.372 97,644. Sasaran 4, Urusan Perindustrian

13.344.520.000 12.569.472.956 94,195. Sasaran 5, Urusan Perdagangan

6. Sasaran 6, Urusan Koperasi dan Usaha Mikro 3.263.694.800 3.166.941.026 97,04

7. Sasaran 7, Urusan Penanaman Modal 2.905.590.700 2.866.168.874 98,648. Sasaran 8, Urusan Pariwisata & Kebudayaan 5.398.929.400 5.122.325.078 94,88

Total anggaran & realisasi Sasaran (13 indikator) 75.442.099.761 72.261.754.265 95,78


pencapaian kinerja 8 (delapan) Sasaran pada Misi Kedua Tujuan Kedua dengan rata-

rata prosentase sebesar 95,78%.


pencapaian kinerja 6 (enam) Sasaran pada Misi Ketiga Tujuan Ketiga dengan


NO U R A I A N ANGGARAN REALISASI %MISI 3 TUJUAN 3

1. Sasaran 1, Urusan Pekerjaan Umum ( Dinas PU BinaMarga, PU SDA & Dinas Perhubungan ) 250.503.678.734 245.369.434.946 97,95

2. Sasaran 2, Urusan Pekerjaan Umum ( Dinas PerumahanRakyat & Perkim) 133.054.257.300 126.265.757.984 94,903. Sasaran 3, Urusan Pekerjaan Umum ( Dinas PerumahanRakyat & Perkim)

4. Sasaran 4, Urusan Lingkungan Hidup (Badan Lingk. Hidup) 5.092.067.600 4.987.546.107 97,95

5. Sasaran 5, Urusan Kesatuan Bangsa & Politik(Bakesbangpol) 4.462.980.000 4.432.773.070 99,32

6. Sasaran 6, Urusan BPBD 2.587.650.000 2.530.630.266 97,80Total anggaran & realisasi Sasaran (13 indikator) 395.700.633.634 383.586.142.373 96,94


NO U R A I A N ANGGARAN REALISASI %MISI 4 TUJUAN 41. Sasaran 1, Urusan Perencanaan Pembangunan

( BAPPEDA ) 7.097.438.000 6.878.203.209 96,91

2. Sasaran 2, Urusan Penelitian dan Pengembangan( Badan LItbangda ) 1.431.526.800 1.374.265.831 96,00

3. Sasaran 3, Urusan Otoda, Pemerintahan Umum dst( BPKAD ) 17.372.471.100 16.602.092.584 95,57

4. Sasaran 4, Urusan Otoda, Pemerintahan Umum dst(Badan Pendapatan Daerah) 8.787.724.957 8.170.807.814 92,98

5. Sasaran 5, Urusan Otoda, Pemerintahan Umum dst(BKD) 5.870.408.500 5.701.367.730 97,12

6. Sasaran 6,Urusan Otoda, Pemerintahan Umum dst(Inspektorat) 3.972.750.000 3.387.687.421 85,27

7. Sasaran 7, Urusan Otoda, Pemerintahan Umum dst(Set. DPRD) 29.215.113.700 24.537.261.893 83,99

8. Sasaran 8, Urusan Kearsipan (Dinas Kearsipan) 2.212.800.000 2.008.729.358 90,789. Sasaran 9, Urusan Kependudukan & Pencatatan Sipil

(Dinas Kependudukan & Pencapil) 5.436.853.000 5.199.318.535 95,63

10. Sasaran 10, Urusan Penanaman Modal (DPM PTSP) 2.905.590.700 2.866.168.874 98,6411. Sasaran 11, Urusan Otoda, Pemerintahan Umum dst

(SETDA) 43.212.496.050 39.000.113.733 90,25

12. Sasaran 12, Urusan Komunikasi & Informasi(Dinas Kominfo) 8.043.690.600 7.744.030.479 96,27

13. Sasaran 13, Urusan Otoda, Pemerintahan Umum dst(Kecamatan)

26.159.118.055 24.528.314.302 93,77

Total anggaran & realisasi Sasaran (19 indikator ) 161.717.981.462 147.998.361.763 91,52


pencapaian kinerja 13 (tiga belas) Sasaran pada Misi Keempat Tujuan Keempat

dengan rata-rata prosentase sebesar 91,52%.

NO U R A I A N ANGGARAN REALISASI %MISI 5 TUJUAN 51. Sasaran 1, Urusan Sosial (Dinas Sosial) 4.003.895.000 3.791.881.795 94,702. Sasaran 2, Urusan Ketahanan Pangan (Dinas Ketahanan

Pangan) 3.233.662.800 3.107.879.001 96,11

3,9 Sasaran 3, 9, Urusan Tenaga Kerja & Transmigrasi(Dinas Naker) 4.666.329.600 4.399.382.399 94,28

4. Sasaran 4, Urusan PP & PA (Dinas PP & PA) 1.780.576.600 1.599.489.128 89,835. Sasaran 5 Urusan Pemberdayaan Perempuan & KB

(Dinas PP & KB) 4.456.448.000 4.405.781.217 98,86

6. Sasaran 6, Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa(Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa) 5.468.143.200 5.257.717.340 96,15

7. Sasaran 7, Urusan Kepemudaan & Olahraga( Dinas Pemuda dan Olahraga ) 5.249.450.000 5.085.011.546 96,87


8. Sasaran 8, Urusan Kebudayaan (Dinas Pariwisata &Kebudayaan) 5.398.929.400 5.122.325.078 94,88

10,12

Sasaran 10, 12, Urusan Kesatuan Bangsa & Politik DalamNegeri ( Bakesbang dan Politik ) 4.462.980.000 4.432.773.070 99,32

11. Sasaran 11, Urusan Ketentraman dan KetertibanMasyarakat (Satpol PP) 6.944.766.600 6.479.373.204 93,30

Total anggaran & realisasi Sasaran (19 indikator ) 43.884.604.600 42.082.124.650 95,89


pencapaian kinerja 12 (dua belas) Sasaran pada Misi Kelima Tujuan Kelima dengan


Selanjutnya apabila dirata-rata, prosentase realisasi anggaran dari Kelima

Misi dan Kelima Tujuan tersebut adalah sebesar 95,15%. Dengan prosentase realisasi

anggaran tersebut, ternyata dapat dicapai keberhasilan pencapaian target Sasaran dan

indikator Sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2017.

Untuk mengetahui keterkaitan tingkat efisiensi dan efektifitas antara

prosentase penyerapan anggaran dengan prosentase capaian kinerja setiap Sasaran,

maka dilakukan pengukuran sebagaimana tabel berikut :

MISI 1 TUJUAN 1

NO SASARAN STRATEGIS JUMLAHINDIKATOR

RATA-RATA %CAPAIAN KINERJA

TH. 2017

RATA-RATA %PENYERAPAN

ANGGARAN 2017TINGKATEFISIENSI

1 2 3 4 5 6

1.Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pe-layanan pendidikan yang didukung tenaga pendidikberkualitas dengan sarana prasarana yg memadai

3 100,02 97,98 2,04%

2.Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai saranapendukung budaya literasi guna meningkatkankecerdasan masyarakat

2 102,05 90,78 11,27%

3.Meningkatnya aksesibilitas masyarakat thd layanankesehatan didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai

4 122,83 94,57 28,26%


Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh Sasaran

Ketiga dan diikuti Sasaran Kedua dan Pertama. Hal ini dapat tercapai karena adanya

perencanaan yang baik didukung program / kegiatan yang tepat sasaran dan SDM

Aparatur yang kompeten dengan kinerja yang tinggi serta kecermatan dalam mengelola

dan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki.

MISI 2 TUJUAN 2



TH. 2017



1 2 3 4 5 61. Meningkatnya kinerja pertanian terutama produksi padi,

palawija, holtikultura dan perkebunan untukmeningkatkan kesejahteraan petani

2 103,79 95,53 8,26 %

2. Meningkatnya kinerja peternakan didukung peningkatan produksi hasil peternakan & konsumsi masyarakat 2 119,35 96,73 22,62%

3.Meningkatnya kinerja perikanan didukung peningkatanproduksi perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir /pembudidaya

1 81,28 97,64 (-16,36)

4. Meningkatnya kinerja perindustrian yang berdaya saingdi tingkat nasional maupun internasional 1 120,58

94,19 10,41%5. Meningkatnya kinerja perdagangan didukung peningkat-

an sarana perdagangan dan perlindungan konsumen 1 88,61

6.Berkembangnya koperasi & usaha mikro yang didukungpeningkatan kompetensi SDM dan wirausaha baru diberbagai sector

2 102,36 97,04 5,32

7.Meningkatnya realisasi investasi untuk optimalisasipotensi daerah dengan didukung peningkatan pelaya-nan perijinan dan promosi investasi

2 420,15 98,64 321,51%

8. Meningkatnya kunjungan wisata dengan didukungberkembangannya destinasi wisata 2 751,47 94,88 656,59%

Pada tabel diatas diketahui bahwa tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh Sasaran

Kedelapan, diikuti Sasaran Ketujuh dan Sasaran Kedua. Hal ini dapat tercapai karena

adanya perencanaan yang baik didukung program / kegiatan yang tepat sasaran dan

SDM Aparatur yang kompeten dengan kinerja yang tinggi serta kecermatan dalam

memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki.


MISI 3 TUJUAN 3



TH. 2017



1 2 3 4 5 6

1. Terwujudnya peningkatan kualitas & kuantitas sarana& prasarana jalan, pengairan serta perhubungan 7 105,97 97,95 8,02%

2. Terwujudnya tata ruang dengan skenario aman dannyaman untuk masyarakat 3 122,22

94,90 17,49%3. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat ter-

hadap permukiman sehat 3 102,55

4. Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasiLingkungan 2 102,42 97,95 4,47%

5. Terwujudnya pengendalian bencana kebakaran 3 100,00 99,32 0,68

6. Terwujudnya pengendalian bencana alam 2 100 97,80 2,2

Pada tabel diatas diketahui bahwa tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh Sasaran

Kedua dan Ketiga, diikuti Sasaran Pertama dan Keempat. Hal ini dapat tercapai

karena didukung perencanaan yang baik didukung program / kegiatan yang tepat

sasaran dan SDM Aparatur yang kompeten dengan kinerja yang tinggi serta

kecermatan dalam mengelola dan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang

dimiliki.

MISI 4 TUJUAN 4



TH. 2017



1 2 3 4 5 6

1.Terwujudnya perencanaan, pengendalian danevaluasi program / kegiatan pembangunan yangberkualitas

2 101,5 96,91 4,59%

2.Meningkatnya penelitian dan pengembangan untukmendukung perencanaan pembangunan danpengembangan inovasi daerah

2 101,28 96,00 5,28%

3.Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan danpenataan usahaan asset secara tertib, akuntabeldan transparan

1 101,74 95,57 6,17%

4.Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untukmenuju kemandirian fiskal untuk mendukungpembangunan daerah

2 158,20 92,98 65,22%


5. Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokratPemerintahan daerah dalam rangka mewujudkantatakelola pemerintah yang baik

1 100,00 97,12 2,88%

6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuanganperangkat daerah 2 110,05 85,27 24,78%

7. Meningkatnya peran DPRD sesuai dg fungsinya 1 100,00 83,99 16,01%

8. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerahyang tertib, rapi dan andal 1 109,97 90,78 19,19%

9. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan danpeningkatan kualitas layanan kependudukan 2 121,14 95,63 25,51%

10. Meningkatnya pelayanan perijinan untuk men-dukung peningkatan penanaman modal 2 100,49 98,64 1,85%

11.Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yangberkualitas dengan didukung birokrasi yang efektifdan efesien serta mampu memberikan pelayananpublik yang lebih baik

1 100,00 90,25 9,75%

12. Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yangMantap untuk Mendukung Pelayanan Publik 1 116,6 96,27 20,33%

13. Meningkatnya IKM Kecamatan 1 99,27 93,77 5,5

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh Sasaran

Keempat, diikuti Sasaran Kesembilan dan Sasaran Keenam. Hal ini dapat tercapai

karena adanya perencanaan yang baik didukung program / kegiatan yang tepat sasaran

dan SDM Aparatur yang kompeten dengan kinerja yang tinggi serta kecermatan dalam

mengelola dan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki.

MISI 5 TUJUAN 5



TH. 2017



1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upayapenurunan PMKS 1 158,74 94,70 64,04

2. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman panganmasyarakat 1 101,19 96,11 5,08%

3. Meningkatnya jumlah transmigran yang berhasil 1 100,00 94,28 6,45%9. Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan 1 101,45

4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan danperlindungan anak 1 98,31 89,83 8,48%

5. Meningkatnya pelaksanaan Keluarga Berencana 2 113,73 98,86 14,876. Meningkatnya peran masyarakat dan lembaga dalam 1 103,69 96,18 7,51%


pembangunan Desa

7. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahragaberkualitas dengan sarana prasarana memadai 2 181,26 96,87 84,39%

8. Meningkatnya pengembangan seni & budaya daerah 2 104 94,88 9,12%10. Meningkatnya harmoni sosial & wawasan kebangsaan 1

100,00 99,32 0,68%12. Peningkatan kesadaran politik masyarakat 4

11. Meningkatnya ketertiban masyarakat / masyarakattaat hukum 2 100,00 93,30 6,7%

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh

Sasaran Ketujuh, diikuti Sasaran Pertama dan Sasaran Kelima. Hal ini dapat tercapai

karena adanya perencanaan yang baik didukung program / kegiatan yang tepat sasaran

dan SDM Aparatur yang kompeten dengan kinerja yang tinggi serta kecermatan dalam

mengelola dan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki.

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian kinerja yang optimal

terhadap 42 (empat puluh dua) Sasaran dan 73 (tujuh puluh tiga) Indikator kinerja

Sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun

2016-2021, APBD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar

Rp 2.841.628.514.716,89 dengan realisasi sebesar Rp 2.714.928.112.235,60

(95,54%), sedangkan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar

Rp 96.415.402.765,18 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar

Rp 32.550.000.000,00 serta Pembiayaan Netto sebesar Rp 63.865.402.765,18

sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar

Rp 50.069.160.504,02.

Adapun secara terinci mengenai Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah serta Neraca Pemerintah Kabupaten Lamongan


per 31 Desember 2017 (dalam Rupiah) sebagaimana Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 sebagai

berikut :


TABEL 3.1



TABEL 3.2RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN ( LRA ) PENDAPATAN DAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017



Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam rangka pencapaian Sasaran

strategis RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, khususnya Tahun Anggaran

2017 telah terealisasi dengan prosentase capaian kinerja rata-rata sebesar 132,01%

dari anggaran yang ditetapkan dengan menerapkan prinsip penggunaan anggaran yang

efisien dan efektif dengan memperhatikan skala prioritas, mengingat adanya

intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan, dengan

harapan anggaran yang dibelanjakan untuk membiayai program dan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat tepat sasaran.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan telah diperoleh

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan Tahun 2017

dari rencana yang ditetapkan setelah perubahan anggaran sebesar

Rp 436.519.037.265,60 pada perkembangannya selama tahun anggaran berjalan

terealisasi sebesar Rp 428.950.822.806,44 tercapai sebesar 98,27%, sebagaimana

Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017

No Komponen PADAPBD 2017

%Target Realisasi

1. Hasil Pajak Daerah 137.746.655.660,00 142.025.801.530,00 103,112. Hasil Retribusi Daerah 32.367.703.444,00 30.574.992.331,00 94,463. Hasil Pengelolaan kekayaan

Daerah yang dipisahkan 23.069.399.443,60 23.093.187.443,58 100,10

4. Lain-Lain PAD yang Sah 243.335.278.718,00 233.256.841.501,86 95,86Jumlah PAD 436.519.037.265,60 428.950.822.806,44 98,27

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) BPKAD per 31 Desember Tahun 2017


Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten

Lamongan menyusun dan melaporkan keuangan pada sisi Pendapatan Daerah dari

rencana yang ditetapkan setelah perubahan anggaran Tahun 2017 sebesar

Rp. 2.779.816.159.236,60 pada perkembangannya selama tahun anggaran berjalan

terealisasi sebesar Rp 2.701.131.869.974,44 atau tercapai sebesar 97,17%.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 secara keseluruhan

dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2017

No Komponen PendapatanAPBD 2017

%Target Realisasi

1. Pendapatan Asli Daerah 436.519.037.265,60 428.950.822.806,44 98,27

2. Dana Perimbangan 1.679.944.134.011,00 1.594.775.221.094,00 94,93

3. Lain-lain Pendapatan yg Sah 663.352.987.960,00 677.405.826.074,00 102,12

Jumlah Pendapatan Daerah 2.779.816.159.236,60 2.701.131.869.974,44 97,17Sumber : Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) BPKAD per 31 Desember Tahun 2017

Adapun Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam

Tahun Anggaran 2017 target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran sebesar

Rp 1.679.944.134.011,00 terealisasi sebesar Rp 1.594.775.221.094,00 atau tercapai

sebesar 94,93 % sebagaimana tertera pada Tabel 3.5 dibawah ini :


Tabel 3.5Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2017

No KomponenDana Perimbangan

APBD 2017%

Target Realisasi

1. Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 85.629.392.011,00 75.480.934.027,00 88,15

2. Dana Alokasi Umum ( DAU ) 1.146.161.266.000,00 1.146.161.266.000,00 100,00

3. Dan Alokasi Khusus ( DAK ) 448.153.476.000,00 373.133.021.067,00 83,26

Jumlah Dana Perimbangan 1.679.944.134.011,00 1.594.775.221.094,00 94,93


Disamping perolehan target dan realisasi pendapatan, Pemerintah KabupatenLamongan juga melaksanakan Belanja Daerah sebagaimana posisi Belanja Daerahsecara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2017 dialokasikan sebesarRp 2.841.628.514.716,89 terealisasi sebesar Rp 2.714.928.112.235,60 (95,54%),sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp 126.700.402.481,29 (4,46%),sebagaimana Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2017

No KomponenBelanja

APBD 2017 %Target RealisasiA. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.678.216.698.452,89 1.604.729.345.772,10 95,621. Belanja Pegawai 982.735.630.007,79 930.778.901.712,00 94,712. Belanja Hibah 138.478.748.888,00 121.092.529.577,00 87,443. Belanja Bantuan Sosial 18.287.540.000,00 17.156.540.000,00 93,824. Belanja Bagi Hasil Pemer.Desa 3.404.030.000,00 1.590.394.800,00 46,05

5.Belanja Bantuan KeuanganPemer.Desa 534.310.749.557,10 534.110.979.683,00 99,96

6. Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 0,00 0,00B. BELANJA LANGSUNG 1.163.411.816.264,00 1.110.198.766.463,50 95,431. Belanja Pegawai 53.270.895.209,44 50.145.182.011,00 94,132. Belanja Barang dan Jasa 590.255.734.719,56 554.831.994.867,50 94,003. Belanja Modal 519.885.186.335,00 505.221.589.585,00 97,18

Jumlah Belanja 2.841.628.514.716,89 2.714.928.112.235,60 95,54Surplus / ( Defisit ) - (126.700.402.481,29) 4,46



Selain itu Pemerintah Kabupaten Lamongan juga melaksanakan Pembiayaan

Daerah yang mencakup Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaraan Pembiayaan

sebagaimana posisi Pembiayaan Daerah secara keseluruhan pada Tahun

Anggaran 2017, sebagaimana Tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017

No KomponenPembiayaan

APBD 2017 Bertambah /( Berkurang ) %Anggaran Setelah

Perubahan Realisasi

A PENERIMAAN DAERAH 96.362.355.480,29 96.415.402.765,18 (53.047.284,89) 100,061. Penggunaan SILPA 70.312.355.480,29 70.334.782.765,18 22.427.284,89 100,032. Penerimaan Piutang Daerah 26.050.000.000,00 26.080.620.000,00 30.620.000,00 100,12B PENGELUARAN DAERAH 34.550.000.000,00 32.550.000.000,00 (2.000.000,00) 94,211. Penyertaan Modal/Investasi Pemda 33.550.000.000,00 31.550.000.000,00 (2.000.000,00) 94,042. Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00

Pembiayaan Netto 61.812.355.480,29 63.865.402.765,18 2.053.047.284,89 103,32

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran( SILPA ) (0,00) 50.069.160.504,02 50.069.160.504,02


LKjIP Kabupaten Lamongan Tahun 2017 BAB IV-167

BAB IVPENUTUP

A. TINJAUN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj-IP ) Tahun 2017 ini disusun sebagai

bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lamongan berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2017 serta sebagai

masukan dalam pengambilan keputusan / kebijakan dalam perencanaan tahun

berikutnya. Dari hasil pengukuran capaian indikator kinerja dapat diketahui bahwa

Sasaran-sasaran pada setiap Tujuan khususnya untuk tahun 2017 yang telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021

rata-rata capaian indikator kinerjanya telah memenuhi target dan bahkan ada yang

melebihi target. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang

belum memenuhi target kinerja yang ditetapkan (kurang dari 100%) tetapi tetap masuk

dalam kategori baik/berhasil.

Berdasarkan analisa capaian kinerja hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama

atau Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, yang

merupakan capaian kinerja indikator setiap Sasaran dan Tujuan dalam rangka

mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

LKj-IP Kabupaten Lamongan Tahun 2017 BAB IV-168

MISI 1TUJUAN 13 SASARAN

: Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melaluipeningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,prosentase rata-rata capaian kinerja 108,3% (Sangat Berhasil).


: Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing denganmengoptimalkan potensi daerah,prosentase rata-rata capaian kinerja 223,45% (Sangat Berhasil).


: Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjagakelestarian lingkungan,prosentase rata-rata capaian kinerja 105,53% (Sangat Berhasil).


: Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik,prosentase rata-rata capaian kinerja 109,21% (Sangat Berhasil).


: Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damaidengan menjunjung tinggi budaya lokal,prosentase rata-rata capaian kinerja 113,53% (Sangat Berhasil).

Capaian kinerja pada setiap Misi, Tujuan dan Sasaran penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran

2017 secara keseluruhan memperoleh predikat Sangat Berhasil dan apabila dirata-

rata capaian kinerjanya sebesar 132,01%. Namun demikian Pemerintah Kabupaten

Lamongan senantiasa tidak merasa berpuas diri dan senantiasa berupaya dan bekerja

keras serta berinovasi dengan program / kegiatan yang tepat sasaran sehingga kedepan

capaian kinerja tersebut dapat lebih ditingkatkan dan hasilnya dapat dinikmati dan

memberikan manfaat yang besar bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lamongan.


Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena didukung dengan perencanaan

yang baik dan dilaksanakan melalui program / kegiatan yang tepat sasaran sesuai arah

kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Lamongan, tentu dengan tetap memperhatikan

skala prioritas dan anggaran yang tersedia, sebagaimana tercantum dalam RKPD

Kabupaten Lamongan Tahun 2017. Segala upaya, kerja keras dan kerja cerdas tersebut

tentunya diharapkan dapat membuahkan hasil yang baik dan optimal, terbukti dengan

telah diperolehnya berbagai prestasi, baik yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten

Lamongan maupun oleh Bpk. Bupati Lamongan selaku Kepala Daerah dan mendapatkan

berbagai penghargaan baik tingkat Regional maupun Nasional, antara lain :

a. Bidang Pemerintahan :

Penghargaan “Leadership award” dari Menteri Dalam Negeri diberikan kepada

Bupati Lamongan, diterimakan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2017.

Penghargaan “Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha” dari Menteri Dalam

Negeri diberikan kepada Pemkab Lamongan, diterimakan di Surabaya pada

tanggal 12 Oktober 2017.

Penghargaan atas “Prestasi Kinerja Tertinggi dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah” dari Menkopolhukam kepada Pemkab Lamongan,

diterimakan di Surabaya, pada tanggal 25 april 2017.

Penghargaan atas “Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LHE AKIP) Peringkat B” dari Menteri Pendayagunaan Aparatur


Negara dan Reformasi Birokrasi (Asman Abnur) kepada Pemkab Lamongan,

diterimakan di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, pada tanggal 31 Januari 2017.

b. Bidang Hak Asasi Manusia ( HAM ) :

Penghargaan “Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)” dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan kepada Pemerintah Kabupaten

Lamongan, diterimakan di Solo pada tanggal 10 Desember 2017.

c. Bidang Teknologi Informasi ( IT ) :

Penghargaan “TOP IT & TELC0 2017” diberikan kepada Pemerintah Kabupaten

Lamongan dari Kementerian Sekretaris Negara RI, diterimakan di Jakarta pada

tanggal 31 Oktober 2017.

d. Bidang Lingkungan hidup :

“Adipura” diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan dari Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diterimakan di Jakarta, pada tanggal 2 Agustus

2017.

“Nirwasita Tantra (Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang

Berkelanjutan)” diberikan kepada Bupati Lamongan dari Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, diterimakan di Jakarta, pada tanggal 2 Agustus 2017.


e. Bidang Kesehatan :

Penghargaan “Swasti Saba Wistara” diberikan kepada Pemerintah Kabupaten

Lamongan, dari Menteri Kesehatan diterimakan di Jakarta pada tanggal 28

Nopember 2017.

Penghargaan “Individu yang Berjasa Dalam Pembangunan atas Komitmen

Dalam Program Indonesia Bebas Pasung” diberikan kepada Bupati Lamongan,

dari Menteri Kesehatan diterimakan di Jakarta pada tanggal 9 Nopember 2017.

Penghargaan “Inovasi pelayanan Kesehatan Jiwa dan pasung” diberikan

kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan, dari Gubernur Jawa Timur diterimakan

di Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2017.

f. Bidang Keuangan :

Penghargaan “LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dengan

Standar Pelaporan Tertinggi” diberikan kepada Pemerintah Kabupaten

Lamongan, dari Menteri Keuangan diterimakan di Gedung Grahadi Surabaya

pada tanggal 1 Nopember 2017.

“Opini WTP” diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan, dari Badan

Pemeriksa Keuangan diterimakan di Kantor Perwakilan BPK Surabaya pada

tanggal 31 Mei 2017.


g. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

Penghargaan “Kabupaten Layak Anak” diberikan kepada Pemerintah Kabupaten

Lamongan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(KPPPA) RI, diterimakan di Pekanbaru Riau, pada tanggal 23 Juli 2017.

h. Bidang Inovasi :

Penghargaan atas “Kelompok Budaya Kerja / KBK FACA (Forum Aku Cinta

Anak)” Juara Satu KBK Se-Jawa Timur diberikan kepada RSUD dr. Soegiri Kab.

Lamongan dari Gubernur Jawa Timur, diterimakan di Gedung Negara Grahadi

Surabaya pada tanggal 5 Desember 2017.

i. Bidang Ketenagakerjaan :

Penghargaan “Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)” diberikan

kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan dari Gubernur Jawa Timur, diterimakan

di Gedung Jatim Expo Surabaya pada tanggal 21 Pebruari 2017.

j. Bidang Perhubungan :

“Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas Kota Kecil” diberikan

kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan dari Pemerintah Pusat (Wakil

Presiden), diterimakan di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada tanggal 31 Januari

2017.


B. KESIMPULAN

Program-program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD merupakan

penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan

Tahun 2017, baik indikator kinerja Sasaran maupun indikator kinerja Program yang

termuat dalam 5 (lima) Misi, 5 (lima) Tujuan, 42 (empat puluh dua) Sasaran dan

diperoleh capaian kinerja Tujuan dan Sasaran dengan rata-rata prosentase sebesar

132,01% (Sangat Berhasil), sedangkan dari sisi realisasi anggaran dengan prosentase

sebesar 95,54%, sebagaimana rincian setiap Misi dan Tujuan sebagai berikut :

1) Misi Pertama Tujuan Pertama, yaitu Mewujudkan sumberdaya manusia berdaya

saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan

capaian kinerja Tujuan dan Sasaran rata-rata sebesar 108,3% (Sangat Berhasil) ;

2) Misi Kedua Tujuan Kedua, yaitu Meningkatnya kemampuan ekonomi dan

produktivitas andalan Daerah, dengan capaian kinerja Tujuan dan Sasaran rata-rata

sebesar 223,45% (Sangat Berhasil) ;

3) Misi Ketiga Tujuan Ketiga, yaitu Memantapkan sarana dan prasarana dasar

dengan menjaga kelestarian lingkungan, dengan capaian kinerja Tujuan dan Sasaran

rata-rata sebesar 105,53% (Sangat Berhasil) ;


4) Misi Keempat Tujuan Keempat, yaitu Mewujudkan reformasi birokrasi bagi

pemenuhan pelayanan publik, dengan capaian kinerja Tujuan dan Sasaran rata-rata

sebesar 109,21% (Sangat Berhasil) ;

5) Misi Kelima Tujuan Kelima, yaitu Memantapkan kehidupan masyarakat yang

tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan capaian kinerja

Tujuan dan Sasaran rata-rata sebesar 113,53% ( Sangat Berhasil ) ;

Seluruh target indikator kinerja Tujuan atau Indikator Kinerja Utama ( IKU ) pada

Tahun 2017 dapat tercapai bahkan melampaui target.

Dari sisi APBD, diperoleh prosentase realisasi anggaran sebagai berikut :

Realisasi anggaran Pendapatan Daerah target yang tercapai sebesar 97,17% ;

Realisasi anggaran Belanja Daerah target yang tercapai sebesar 95,54%.

Antara realisasi anggaran Pendapatan Daerah dan realisasi anggaran Belanja Daerah

tersebut diperoleh selisih positif sebesar 1,63%. Hal ini dapat dikatakan sebagai wujud

efisiensi dan manajemen anggaran yang diterapkan dengan baik, sehingga meskipun

prosentase anggaran belanja daerah terealisasi sebesar 95,54%, namun ternyata dapat

dicapai prosentase rata-rata kinerja yang sangat baik sebesar 132,01% (Sangat

Berhasil).


C. S A R A N

Berdasarkan kajian hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja yang dituangkan

dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini, diharapkan senantiasa

adanya peningkatan capaian kinerja khususnya terkait pelayanan dasar kepada

masyarakat agar pada tahun mendatang dapat lebih optimal sehingga dapat mendukung

tercapainya target seluruh Tujuan dan Sasaran serta Tujuan Regional maupun Nasional.

Terhadap seluruh OPD di Kabupaten Lamongan yang targetnya telah tercapai

dengan kategori baik agar segera meningkatkan capaiannya di tahun depan, dan terus

berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sedangkan

capaian sasaran yang berkategori sangat baik agar dipertahankan semaksimal mungkin.

Selain itu perlu adanya komitmen kuat dan dukungan yang lebih pro aktif dari

para pengambil kebijakan ( stake holder ) dan kekompakan seluruh aparatur khususnya

Kepala Perangkat Daerah serta koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pihak swasta secara sinergi

guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan yang hakiki

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2017 secara administratif telah berjalan

dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kegiatan pembangunan

yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Penerapan prinsip-prinsip


anggaran yang efektif dan efisien telah diupayakan secara optimal meskipun belum

sepenuhnya dapat terlaksana karena adanya berbagai hambatan, baik yang menyangkut

kualitas Sumber Daya Manusia maupun sistem dan prosedur anggaran yang relatif

sering mengalami perubahan.

Masih terus diperlukan kerja keras dan kerja cerdas serta kekompakan semua

pihak guna memperbaiki segala kekurangan yang ada, sehingga pada tahun-tahun

mendatang dapat dicapai peningkatan kinerja yang lebih optimal, dengan hasil sesuai

target yang diharapkan.

Akhirnya semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan

bimbingan dan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, Amiiin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

BUPATI LAMONGAN

H. FADELI, SH, MM.

Documents

KABUPATEN LAMONGAN 2017 - lamongankab.go.id · D. Tugas Pokok, Fungsi dan ... Perumahan atau Permukiman. LKjIP Kabupaten Lamongan Tahun 2017 1 ... menentukan bahwa setiap kegiatan