Kabupaten Kutai Timur Strategis (RENSTRA) Dinas...Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis 2016 - 2021 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana

Strategis 2016 - 2021 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021 berlandaskan pada Undang-

Undang No. 25 Tahun 2004 tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” dan

Peraturan Presiden No. 05 tahun 2010 tentang “Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2010-2014“ serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.

54 tahun 2010 tentang” Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah“. Renstra 2016 – 2021 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai

Timur merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun. Renstra Dinas

Pekerjaan Umum memuat visi,misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum yang berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur

2016 – 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) Kabupaten Kutai Timur

2005 – 2025.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021 masih

banyak dan kekurangan, untuk itu koreksi, tanggapan, saran maupun kritik yang sifatnya

membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021 ini di masa yang akan datang.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021 ini disusun, semoga bermanfaat bagi

semua pihak dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sangatta, April 2017 Kepala Dinas

ASWANDINI EKA TIRTA, ST., MT NIP. 19710105 199703 1 007

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................... 6

1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................... 9

1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................... 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD ................................................................. 13

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .............................................. 13

2.2 Sumber Daya OPD ............................................................................ 46

2.3 Kinerja Pelayanan OPD ..................................................................... 98

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ..... 103

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pelayanan OPD ................................................................................. 103

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..................................................... 106

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dan Renstra Pemerintah Daerah .... 120

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .......................................... 129

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................... 145

BAB IV VISI, MISI DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ......................... 148

4.1 Visi dan Misi OPD .............................................................................. 148

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ............................................ 149

4.3 Strategi dan Kebijakan ....................................................................... 150

iii

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ............................ 152

BAB VI INDIKATOR KERJA OPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................................... 181

BAB VII PENUTUP .................................................................................................... 183

RENCANA STRATEGIS (RENTRA)

DINAS PEKERJAAN UMUM 2016 – 2021

KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2017 I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Kutai Timur sebagai bagian wilayah Propinsi Kalimantan Timur

merupakan daerah otonomi baru yang dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-

Undang Nomor 47 Tahun 1999. Seperti juga daerah otonom lainnya di Indonesia, telah

melakukan pembangunan berkesinambungan dan bertahap yang dicerminkan dari jabaran

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang berlaku sampai dengan tahun 2016.

Secara geografis, posisi wilayah memberikan arti yang sangat penting karena

menempatkan Kabupaten Kutai Timur sebagai wilayah hinterland dan wilayah penyangga

kawasan pertumbuhan ekonomi regional wilayah Propinsi Kalimantan Timur bagian tengah

yang sedang tumbuh dan berkembang. Pelaksanaan pembangunan telah dilalui dengan

berbagai tantangan dan hambatan serta didukung dengan berbagai potensi sumberdaya

alam dan sumberdaya manusia yang diolah seoptimal mungkin.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kutai Timur ini adalah dokumen kerja Dinas PU untuk masa kerja lima

tahun mendatang. Renstra ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten

Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah

(RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 – 2025 (lembaran Daerah Tahun 2010

Nomor 4). Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang

terkait dengan urusan Pekerjaan Umum dalam RPJMD diakomodir, dijabarkan dan

mewarnai seluruh substansi dokumen Renstra ini.

Proses penyusunan renstra ini juga mempertimbangkan keintegrasian,

keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan

lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan urusan Pekerjaan

Umum yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada

gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum

dapat dilaksanakan secara efektif.

Untuk melaksanakan tahap lima tahun dalam masa RPJP-Daerah Kabupaten Kutai

Timur (RPJM-D), maka disusun Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum




TAHUN 2017 I - 2

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021. Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kutai Timur ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen

perencanaan komprehensif lima tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang

pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008.

Adapun pada aspek operasionalisasi penyusunan, kegiatan penyusunan Renstra

DPU Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021 dilaksanakan dengan tahapan proses

sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra

Pada tahapan ini akan dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang kelancaran

penyusunan kegiatan antara lain meliputi: persiapan teknis, menyiapkan

kelengkapan administrasi, pembentukan Tim Penyusun, Orientasi mengenai

Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra.

2. Penyusunan Rancangan Renstra

Meliputi Tahap Perumusan Rancangan Renstra dan Tahap Penyajian Rancangan

Renstra.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra merupakan penyempurnaan rancangan

Renstra, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra bertujuan untuk mempertajam visi

dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan daerah.

4. Penetapan Renstra

Pengesahan rancangan akhir Renstra dilakukan oleh Kepala Daerah, setelah

Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan, dan penetapan Renstra oleh

Kepala OPD setelah Renstra disahkan oleh Kepala Daerah.




TAHUN 2017 I - 3

Renstra DPU Kutai Timur merupakan langkah awal untuk melakukan Renja DPU

Kutai Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Renstra DPU Kutai Timur

memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar

mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan

langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan

(weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis

terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi

dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Cakupan perencanaan stragis yang akan disusun DPU Kabupaten Kutai Timur

meliputi :

1. Uraian tentang visi, misi, strategi, dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi;

2. Uraian tentang tujuan, sasaran, dan aktivitas organisasi dan

3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan

memperhatikan fungsi pokok dan tugas instansi yang bersangkutan.

4. Akuntabilitas Kinerja OPD/Instansi Pemerintah adalah alat pertanggungjawaban

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

5. Partisipasi merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan

perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok

masyarakat rentan termarginal, melalui

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus memperhatikan

prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan

negara dengan tetap memperhatikan pelindungan atas hak azasi pribadi,

golongan dan rahasia negara.

2. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan

yang terjadi di daerah.

3. Efisien yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah dengan

keluaran masimal.




TAHUN 2017 I - 4

4. Efektif merupakan kemampuan target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan

cara atau proses yang paling optimal.

5. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan

daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

sebagai pegangan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan

perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok

masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk

mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam

mengambil kebijakan.

7. Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk

mencapainya.

8. Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan,

gender dan usia.

9. Berwawasan lingkungan yaitu mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa

harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam

mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan

cara mensrasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang

menompangnya.

Dalam merumuskan dan mempersiapkan perencanaan strategis, organisasi OPD

pemerintah Kabupaten harus:

1. Menetapkan strategi.

2. Mengenali lingkungan dimana organisasi OPD mengimplementasikan interaksinya.

3. Melakukan analisis SWOT.

4. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan dalam mencapai

keberhasilan operasional organisasi OPD pemerintah kabupaten.

5. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas pencapaian

implementasi perencanaan strategis OPD.




TAHUN 2017 I - 5

Adapun keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan tersebut dari tingkat

nasional ke tingkat provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota dapat

digambarkan pada diagram berikut :

Gambar 1.1

Hubungan Renstra OPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra SKPD

Kab/Kota

Renja

SKPD

Kab/Kota

RPJMD

Kab/Kota

Renstra

SKPD

Propinsi

Renstra

K/L

Diacu

20 Tahun

Diperhatikan

Pedoman

Penyusunan

RAPBD

Kab/Kota

Pedoman

Diperhatikan

RKPD

Kab/Kot

a

Diperhatikan

Diperhatikan

RPJPD

Kab/Kot

a 5 Tahun

RTRW

Kabupaten

Diacu

RPJMD

Kab/Kota

Sekitar

1 Tahun

UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU Keuangan Negara

Pedoman

Penyusunan

RAPBD Propinsi

RPJMD

Propinsi

RPJPD

Propinsi

RKPD

Propinsi

Diacu

Diperhatikan

Diperhatikan

Pedoman

Renja

SKPD

Propinsi

Diperhatikan

Pedoman

1 Tahun 5 Tahun

5 Tahun

5 Tahun

1 Tahun

20 Tahun Diacu

Dijabarkan Pedoman

Pedoman

Pedoman

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Renja

K/L

Pedoman Pedoman

Diperhatikan

1 Tahun

Pedoman

Pedoman

RKP RPJPN RPJMN Pedoman Dijabarkan




TAHUN 2017 I - 6

1.2 LANDASAN HUKUM

Surat Edaran Penyusunan Renstra OPD Tahun 2016 - 2021 berdasarkan pada

beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten

Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3896);

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara


3 . Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran



4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5 . Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

44000);

6 . Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Negara Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7 . Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor

4438);




TAHUN 2017 I - 7

8 . Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana Pembangunan jangka

panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9 . Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran



10 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

11 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);

12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

13 Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14 Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tenteng Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 150);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

16 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17 Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);




TAHUN 2017 I - 8

18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


19 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan


21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

22 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;

24 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;

25 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah

dan sekretariat DPRD dan Kabupaten Kutai Timur;

26 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Kutai Timur;




TAHUN 2017 I - 9

27 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai

Timur;

28 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten

Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06);

29 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran

Daerah Tahun 2010 Nomor 4);

30 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035.

31 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tantang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

32 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur

adalah untuk menjabarkan kebijaksanaan pembangunan daerah dibidang ke PU-an yang

terdapat pada RPJMD tahun 2016 – 2021, sebagai salah satu sektor pendukung

terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar dapat menjadi acuan

dan pedoman dalam penyusunan Renja Tahunan yang berorientasi pada program dan

kegiatan. Secara rinci maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kutai Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Kutai Timur 2016 - 2021

2. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah tentang upaya-upaya Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kutai Timur dalam peningkatan infrastruktur selama kurun waktu

lima tahun kedepan.




TAHUN 2017 I - 10

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif)

dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di bidang Pekerjaan Umum sesuai

dengan kebutuhan yang direncanakan.

4. Sebagai pedoman bagi seluruh aparat dan jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kutai Timur dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan

infrastruktur daerah.

5. Sebagai pedoman untuk memantapkan peran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kutai Timur guna menyusun rencana kinerja tahunan dan penyelenggaraan

pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah.

6. Sebagai acuan dalam peningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor serta

kemitraan dengan stakeholders pembangunan infrastruktur Kabupaten Kutai Timur.

Tujuan dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan proses pembangunan sektor Pekerjaan Umum dalam lima tahun

kedepan. Program pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ini sebagai bagian

dari program pembangunan jangka panjang, sehingga dapat diperhatikan keterkaitan

antar ruang, waktu dan anggaran.

2. Memberi masukan bagi masyarakat dalam menyusun daftar usulan pembangunan

melalui forum Musrenbang.

3. Memberikan pedoman dalam menetapkan kebijakan operasional bagi Dinas

Pekerjaan Umum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan

urusannya dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

4. Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan pada Dinas

Pekerjaan Umum yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan

secara utuh dan menyeluruh.

5. Terwujudnya kondisi kawasan permukiman yang berkualitas melalui penataan

bangunan dan lingkungan, system pelayanan air minum, sanitasi dan drainase.




TAHUN 2017 I - 11

6. Terwujudnya prasarana jalan yang merata, andal dan berkualitas sehingga dapat

meningkatkan mobilitas/pergerakan orang dan barang yang bermuara pada

peningkatan derajat perekonomian masyarakat di Kabupaten Kutai Timur.

7. Terwujudnya pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yang berkualitas dan

memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan menjelaskan pokok-pokok pikiran yang ada pada tiap bab

penulisan ini. Tujuan utamanya yaitu untuk memudahkan pemahaman dan tata urut

landasan, proses penyusunan dan integrasi strategi yang akan diterapkan.

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian, latar belakang

penyusunan serta fungsi Renstra DPU dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan

dokumen terkait lainnya.

Bab II : Gambaran Pelayanan OPD

Bab ini memuat informasi tentang tugas dan fungsi DPU dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa

saja sumber daya yang dimiliki DPU dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian

program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi

dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

Bab III : Isu-Isu Strategi Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Bab ini menguraikan permasalahan – permasalahan Isu –isu Strategis

berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, mencakup uraian

tentang identifikasi permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsi,




TAHUN 2017 I - 12

Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra bidang

Pekerjaan Umum Daerah, telaahan atas Visi, Misi dan Program Kerja

Pimpinan Daerah, telaahan atas kebijaksanaan Tata Ruang Daerah dan

Kajian Lingkungan Hidup atas program-program strategis (KLHS), serta

penentuan Isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan bidang

Pekerjaan Umum dimasa datang.

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisikan pemaknaan Visi Misi daerah yang tertuang secara

konkrit guna memudahkan target kinerja yang diharapkan ke depannya.

Bab V : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif

Bab ini akan menguraikan penyusunan program dan kegiatan OPD dengan

ketentuan harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan dipastikan

mendukung pencapaian sasaran strategis.

Bab VI : Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini akan menguraikan Indikator Kinerja Kunci, Penetapan indikator kinerja

berdasarkan masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam

RPJMD.

Bab VII : Penutup

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain:

Renstra DPU merupakan pedoman dalam penyusunan Renja DPU, dan

merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan

lima tahunan, serta catatan dan harapan yang ingin dicapai ke depan.



KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 II - 13

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin

oleh Kepala Dinas Daerahyang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum adalah

Menyelenggarankan Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum, Meliputi Bidang

Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, Bina Jasa Kontruksi dan UPTD Lab serta

tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Dinas Perkerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan kegiatan bina marga,

sumber daya air, cipta karya, jasa konstruksi dan Laboraturium Kontruksi, Jalan

dan Alat Berat berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupati

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan

bina marga


sumber daya air


cipta karya, yang mencakup bangunan gedung, air bersih, drainase dan

sanitasi

5. Pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan

jasa konstruksi

6. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan unit pelaksana teknis

dinas

7. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan

perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan

dan pelaporan




2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai TimurBedasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No 10 Tahun 2016 Tantang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah yang diturunkan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur No 26

Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai

Timur adalah sebagai berikut :

a. Kepala dinas.

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan Program;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Sumber Daya Air Terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan Teknis;

2. Seksi Tata Guna Sumber Daya Air;

3. Seksi Opererasional dan Pemeliharaan.

d. Bidang Bina Marga terdiri dari:


2. Seksi Jalan;

3. Seksi Jembatan.

e. Bidang Cipta Karyaterdiri dari:


2. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan;

3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman;

f. Bidang Bina Jasa Kontruksi terdiri dari:

1. Seksi Pengaturan;

2. Seksi Pemberdayaan;

3. Seksi Pengawasan.

g. UPTD LAB;

h. UPTD Peralatan Kecamatan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.










Secara lebih rinci berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur No 26 Tahun 2016,

masing-masing bidang kerja memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umummempunyai tugas pokok : melaksanakan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan

asas otonomi dan tugas perbantuan lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud Kepala Dinas Pekerjaan Umummenyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan rencana

strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang

Pekerjaan Umum;

c. Perenacanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan

teknis di bidang SDA;

d. Perenacanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan

teknis di bidang Bina Marga;

e. Perenacanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan

teknis di bidang Cipta Karya;

f. Perenacanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan

teknis di bidang Bina Jasa Konstruksi;

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum

sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah serta

menyesuaikan dangan kebijakan nasional dan provinsi;

b. Mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Pekerjaan Umum;

c. Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis

penyelenggaraan bidang Sumber Daya Air;

d. Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis

penyelenggaraan bidang Bina Marga;

e. Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis

penyelenggaraan bidang Cipta Karya;




f. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan Sumber Daya Air, Bina Marga,

Cipta Karya dan Tata Ruang;

g. Merencanakan evaluasi pencapaian standar nasional di bidang Pekerjaan

Umum;

h. Merencanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan program

strategis secara berkala;

i. Merencanakan program dan kegiatan pemantauan, pengendalian dan analisis

kelayakan bidang Pekerjaan Umum, juga merencanakan dan menetapkan

pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum;

j. Menetapkan perizinan dan atau rekomendasi perizinan dan pelayanan umum

bidang Pekerjaan Umum serta memberikan/ menetapkan petunjuk pemecahan

masalah yang berhubungan dengan bidang Pekerjaan Umum;

k. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang

berhubungan dengan bidang Pekerjaan Umum;

l. Membina penyelenggaraan urusan kesektariatan Dinas Pekerjaan Umum;

m. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum;

n. Membina Kelompok Jabatan Funsional;

o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang

tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab

langsung pada Kepala Dinas. mempunyai tugas pokok : Membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang dan pelayanan teknis serta

administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum

yang meliputi Perencanaan Program, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan.Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran dan laporan;

b. Pengolahan dan analisis informasi, data dan peraturan peundang-undangan

yangberhubungan dengan bidang tugasnya;




c. Pengumpulan Data sebagai bahan informasi,hubungan masyarakat dan

keprotokolan;

d. Pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian,

keuangan, perlengkapan, rumahtangga dinas, dokumentasi dan perpustakaan;

e. Penyelenggaraan pengadaan perlengkapan,pemeliharaan dan invetarisasi;

f. Pengusulan program Pekerjaan Umum dan pelatihan aparatur/ kepegawaian.

3. Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Perencanaan Programmempunyai tugas pokok :melakukan penyiapan

koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi:

a. Pengolahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran

(RKA).

b. Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi sebagai bahan untuk

penyusunan program.

c. Penyusunan bahan evaluasi, monitoring dan pengendalian program.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : Mengelola tata usaha,

mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventarisi dan kekayaan rumah tangga,

kepegawaian serta tugas umum lainnya.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelengaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan; urusan rumah

tangga dinas; dan administrasi perjalanan dinas;

b. Pemrosesan administrasi pengadaan perlengkapan , pemeliharaan dan

invetarisasi;

c. Pengumpulan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan kantor sesuai

dengan stndarisasi yang berlaku;

d. Pengajuan usulan untuk penghapusan Barang-Barang Milik Negara

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

e. Pengkoordinasian urusan keprotokolan;

f. Penyiapan bahan informasi tentang kegiatan unit kerjanya;




g. Pengkoordinasian dengan sub bagian,seksi dan instansi lain.

5. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : mengkoordinasikan, menyusun dan

melaksanakan pengelolaan, evaluasi, pelaporan urusan keuangan.Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;

b. Pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

c. Penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan;

d. Pelaksanaan verifikasi keuangan secara berkala.

6. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas : penyiapan perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis lingkup Seksi Perencanaan

Teknis, Tata Guna Sumber Daya Air, dan Operasional dan Pemeliharaan.Bidang Sumber

Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang beradadi bawah dan bertanggung jawab

langsung pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.Bidang Sumber Daya Air membawahkan

Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala

Bidang.Seksi sebagaimana dimaksud terdiri atas:

A. Seksi Perencanaan Teknis;

B. Seksi Tata Guna Sumber Daya Air;

C. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya

Airmenyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan bahan perencanaan program dalam bidang SDA;

b. Perumusan bahan kebijakan dalam bidang SDA;

c. Perumusan bahan koordinasi kegiatan dalam bidang SDA;

d. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan

teknis dalam bidang perencanaan teknis;

e. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan

teknis dalam bidang Operasional dan Pemeliharaan;




f. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan

teknis dalam bidang tata guna sumber daya air;

Bidang Sumber Daya Air mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja, Program, dan kegiatan bidang Sumber Daya Air

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

b. Merumuskan kebijakan dalam lingkup bidang Perencanaan Teknis; Tata Guna

Sumber Daya Air ; Operasional & Pemeliharaan;

c. Merumuskan bahan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan

pembangunan rehabilitsai lingkup bidang Sumber Daya Air;

d. Merumuskanbahan kebijakan peningkatan, pengembangan, oprasi,

pemeliharaan dan pengamanan Sumber Daya Air;

e. Menyusun bahan perencanaan teknis dan program pengembangan serta

pengelolaan sarana dan prasarana irigasi tambak, rawa/danau dan pantai;

f. Menyusun bahan pengelolaan perajinan, pengamanan pemamfaatan air

permukaan dan atau sumber air;

g. Menyusun bahan koordinasi penanggulagan bencana banjir dan bencana alam

lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi lingkup bidang pengairan;

h. Merumuskan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

lingkup bidang Perencanaan Teknis;

i. Merumuskan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

lingkup bidang oprasionaldan pemeliharaan;

j. Merumuskan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

lingkup bidang Tata Guna Sumber Daya Air;

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang

tugasnya;

l. Memnyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;

m. Melakukan pembagian tugas, pembinaa, motivasi, arahan, dan penilaian

kinerja bawahan;




n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

A. Seksi Perencanaan Teknis

Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas : penyusunan, pengumpulan, penyiapan

bahan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan Sumber Daya Air.Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perencanaan Teknis

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan

kriteria perencanaan teknis kegiatan sungai, danau, waduk, dan pantai;

b. Penyiapan kebijakan dan strategi operasional sarana dan prasarana sungai,

danau, waduk, dan pantai;

c. Pembinaan dan bantuan perencanaan teknis kegiatan sungai, danau, waduk,

dan pantai kepada perangkat kerja di daerah, serta masyarakat dan dunia

usaha;

d. Penilaian kesiapan pelaksanaan dan penyusunan usulan anggaran kegiatan

sungai, danau, waduk, dan pantai;

e. Pembinaan penyusunan program kegiatan dan pembinaan persiapan

pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, danau,

waduk, dan pantai;

f. Penyusunan rencana dan pelaporan kinerja tahunan; serta

g. Pembinaan dan penyelenggaraan audit teknis, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan program pada kegiatan sungai, danau, waduk, dan

pantai.

Seksi Perencanaan Teknis mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan seksi

pembangunan;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan survei, investigasi, pemetaan dan program

pelaksanaan pembangunan;




c. Menyiapkan bahan rencana teknis program pelaksanaan pembangunan;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, peningkatan jaringan irigasi,

sungai, rawa dan pantai;

e. Menyiapkan bahan inventarisasi pembangunan Sumber Daya Air;

f. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan lingkup bidang pembangunan;

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang

tugasnya;

h. Menyusun bahan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas jabatan;

i. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian

kinerja bawahan;

j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya serta dngan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Seksi Tata Guna Sumber Daya Air

Seksi Tata Guna Sumber Daya Air mempunyai tugas : Menyiapkan bahan rencana

dan program kerja, pelayanan administrasi teknis, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi untuk konservasi sarara

prasarana sungai, danau, waduk dan pantai.Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud Seksi Tata Guna Sumber Daya Air menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyiapan bahan rencana dan program kerja teknis Tata Guna Sumber Daya

Air.

b. Penyusunan bahan pelaksanaan teknis Tata Guna Sumber Daya Air.

c. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data hidrologi, pemantauan

kualitas air dan sistem informasi sumber daya air.

d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penanganan banjir dan

kekeringan.

e. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamanan aset sumber daya air.

f. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka konservasi sumber

daya air.

g. Penyiapan bantuan teknis dan fasilitasi penyelesaian sengketa pengelolaan

sumber daya air.




h. Penyediaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air.

Seksi Tata Guna Sumber Daya Air mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan seksi Tata

Guna Sumber Daya Air;

b. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan,

pengendalian pengembangan, peningkatan rehabilitasi irigasi kecil/ perdesaan,

irigasi air tanah dan jaringan tersier;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi, pengawasan perijinan air

permukaan dan sumber air;

d. Menyiapkan bahan pelatihan serta penyuluhan Sumber Daya Air;

e. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan lingkup Tata Guna Sumber Daya Air;

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang

tugasnya;

g. Menyusun bahan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas jabata;

h. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian

kinerja bawahan;

i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundanga-undangan yang

berlaku.

C. Seksi Operasional dan Pemeliharaan

Seksi Operasional dan Pemeliharaanmempunyai tugas : Melakukan pengumpulan,

penyiapan bahan, dan pembinaan teknis kegiatan operasional dan

pemeliharaan.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750,

Seksi Operasional dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan program kegiatan operasional dan pemeliharaan;

b. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan operasional dan

pemeliharaan;

c. Penyiapan bahan kegiatan operasional dan pemeliharaan;




d. Penyelnggaraan analisis adan evaluasi kegiatan operasional dan

pemeliharaan.

Seksi Operasional dan Pemeliharaan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan seksi

oprasional dan pemeliharaan;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian

kegiatan operasi, pemeliharaan;

c. Mengumpulkan data penelitian penggunaan air permukaan dan sumber air;

d. Menyiapkan bahan pengelolaan hidrologi, pengawasan dan pengendalian

kualitas air permukaan dan penanggulangan akibat bencana alam;

e. Menyiapkan bahan pengelolaan penerapan IPAIR;

f. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan lingkup bidang oprasional dan

pemeliharaan;


tugasnya;

h. Menyusun bahan pelaporan dan evaluasi pelaksanaantugas jabatan;


kinerja bawahan;


dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang

berlaku.

7. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan bimbingan dan pengendalian teknis lingkup bidang Jalan,

Jembatan dan Perencanaan teknis.Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang

beradadi bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pekerjaan

Umum.Bidang Bina Marga membawahkan Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan

bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.




Seksi sebagaimana dimaksud terdiri atas:


B. Seksi Jalan;

C. Seksi Jembatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Bina Margamenyelenggarakan

fungsi:

a. Penyusunan bahan perencanaan program kegiatan dalam bidang bina marga;

b. Perumusan bahan kebijakan dalam bidang bina marga;

c. Perumusan bahan koordinasi kegiatan dalam bidang bina marga;

d. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis

dalam bidang Jalan;

e. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan

teknis dalam bidang jembatan;

f. Perumusan bahan pembinaan,bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis

dalam bidang jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan bidang bina marga sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Merumuskan kebijakan dalam lingkup bidang Pembangunan dan Peningkatan

jalan; pembangunan dan Peningkatan Jembatan; Pemeliharaan jalan dan

jembatan

c. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan jalan dan jembatan dalam kota

sesuai kebijakan nasional dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan

antar kawasan;

d. Menyusun Perencanaan Umum dan Pembiayaan jaringan jalan dan jembatan

perencanaan teknis dan pelaksanaan kontruksi jalan dan jembatan;

e. Menyusun pedoman operasional penyelenggaraan pembangunan jalan dan

jembatan;




f. Merumuskan bahan pemberian pelayanan izin, rekomendasi, dispensasi, dan

pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang

pengawasan jalan;

g. Merumuskan Bahan Pembinaan pengembangan teknologi terapan dan

pengelolaan manajemen di bidang jalan dan jembatan;

h. Memantau pelaksanaan monitoring, evaluasi iventarisasi sarana/prasarana

jalan dan jembatan; pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa

kontruksi jalan dan jembatan;

i. Memantau fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan dan jembatan serta

evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan dan jembatan;

j. Merumuskan bahan survey / penelitian, operasionalisasi, pemeliharaan

pengembangan jaringan jalan dan jembatan;

k. Memantau penetapan status jalan dan jembatan;

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang

tugasnya;

m. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugasjabatan;

n. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian

kinerja bawahan;

o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok


berlaku.


Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas: penyusunan, pengumpulan, penyiapan

bahan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan dalam Bidang Bina Marga.Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,Seksi Perencanaan Teknis


a. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan

kriteria perencanaan teknis kegiatan jalan dan jembatan;

b. Penyiapan kebijakan dan strategi operasional sarana dan prasarana jalan dan

jembatan;

c. Pembinaan dan bantuan perencanaan teknis kegiatan jalan dan jembatan;




d. Penilaian kesiapan pelaksanaan dan penyusunan usulan anggaran kegiatan

jalan dan jembatan;

e. Pembinaan penyusunan program kegiatan dan pembinaan persiapan

pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan

jembatan;

f. Penyusunan rencana dan pelaporan kinerja tahunan; serta

g. Pembinaan dan penyelenggaraan audit teknis, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan program pada kegiatan jalan dan jembatan.


a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja program dan kegiatan seksi

pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian lokasi dan perhitungan pembiayaan

penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan;

c. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis dan pelaksanaan

kontruksi jalan dan jembatan;

d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan peningkatan jalan dan

jembatan;

e. Menyiapakan Bahan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan dan

jembatan;

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang

pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;


tugasnya;

h. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;


kinerja bawahan;

j. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yangberlaku.

B. Seksi Jalan




Seksi Jalan mempunyai tugas : melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan

pembinaan teknis kegiatan Jalan.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Seksi Jalan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan program kegiatan Jalan;

b. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Jalan;

c. Penyiapan bahan kegiatan Pembanguna n dan Peningkatan jalan;

d. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan Jalan.

Seksi Jalan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:


pembangunan dan peningkatan jalan;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian lokasi dan perhitungan pembiayaan

penyelenggaraan pembangunan jalan;

c. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis dan pelaksanaan

konstruksi jalan;

d. Menyiapkan bahan penyelenggaraanpembangunan peningkatan jalan;

e. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi terapan dibidang jalan;

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang

pembangunan dan peningkatan jalan;

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan,terkait dengan bidang

tugasnya;



kinerja bawahan;



berlaku.

C. Seksi Jembatan

Seksi Jembatan mempunyai tugas : pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan

teknis kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Jembatanmenyelenggarakan fungsi:




a. Pelaksanaan program kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;

b. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Pembangunan dan

Peningkatan jembatan;

c. Penyiapan bahan kegiatan Pembangunan dan Peningkatan jembatan;

d. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan Pembangunan dan

Peningkatan jembatan.

Seksi Jembatan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan rencan kerja program dan kegiatan seksi

pembangunan dan peningkatan jembatan;

b. Menyiapkan bahan pengoperasian dan pemeliharaan jembatan;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan pengelolaan manajemen

jembatan;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang

pembangunan jembatan;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan invetarisasi

sarana/prasarana jembatan;

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian lokasi dan perhitungan pembiayaan

penyelenggaraan pembangunan jembatan;

g. Memberikansaran dan pertimbangan kepada atasan,terkait dengan bidang

tugasnya;



kinerja bawahan;



berlaku.

8. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas : penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis lingkup Seksi Perencanaan Teknis, Tata

Bangunan dan Lingkungan, serta penyehatan lingkungan dan Pemukiman.Bidang Cipta




Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang beradadi bawah dan bertanggung jawab

langsung pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala

Bidang yang beradadi bawah dan bertanggung Usaha membawahkan Seksi yang dipimpin

oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.Seksi

sebagaimana dimaksud terdiri atas:


B. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan;

C. Seksi Penyehatan Lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudBidang Cipta Karya menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyusunan bahan perencanaan program kegiatan dalam bidang Cipta Karya;

b. Perumusan bahan kebijakan dalam bidang Cipta Karya;

c. Perumusan bahan koordinasi kegiatan dalam bidang Cipta Karya;

d. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan

teknis dalam bidang Pemeliharaan dan Invetarisasi;

e. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan

teknis dalam bidang Bangunan dan perizinan;

f. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan

teknis dalam bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.

Bidang Cipta Karya mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja,program dan kegiatan bidang cipta karya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Merumuskan kebijakan dalam lingkup bidang Perencanaan Teknis; Tata

Bangunan & Perumahan Serta Penyehatan Lingkungan & Pemukiman;

c. Menyusun rencana induk,mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan

pembangunan sarana/prasarana air bersih serta pengembangan sistem

penyediaan Air Minum (SPAM);

d. Merumuskan bahan penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk

kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);




e. Menyusun kebijakan teknis,pengawasan dan pengendalian pembangunan

gedung dan invetarisasi bangunan gedung milik kabupaten;

f. Merumuskan bahan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang

menjadi aset Kabupaten;

g. Menganalisis dan melaksanakan pengujian dan analisis kelayakan mutu

konstruksi dan bentuk bangunan yang sedang maupun selesai dibangun;

pemeriksaan rutin / berkala kondisi,konstruksi dan keadaan lainnya terhadap

bangunan gedung milik kabupaten;

h. Menyusun bahan penelitian/survey terhadap pengembangan type/kapasitas

daya tampung,model dan bentuk bangunan gedung perkantoran milik

kabupaten;

i. Mengawasipekerjaan bangunan gedung yang dilaksanakan

masyarakat,pengembang perumahan, dan instansi/lembaga kedinasan

lainnya,yang akan menjadi milik kabupaten atau tanggung jawab

pemeliharaannya ada pada kabupaten;

j. Merumuskan bahan pengaturan,pemberdayaan dan pengawasan jasa

konstruksi bangunan/gedung;

k. Merumuskan bahan penyediaan dan penyajian data /informasi dibidang

Keciptakaryaan;

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan,terkait dengan bidang

tugasnya;

m. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;

n. Melakukan pembagian tugas,pembinaan, motivasi,arahan, dan penilaian

kinerja bawahan;

o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok


berlaku;

p. Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta evaluasi dan

pelaporan pelaksanaanya;

q. Melakukan Koordinasi Pelaksanaa Kegiatan-kegiatan Lingkup Bidang Cipta

Karya.





Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas : Membantu Kepala Bidang Cipta Karya

dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional

kegiatan Perencanaan Teknis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Seksi Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar,

prosedur, dan kriteria perencanaan teknis kegiatan Kecipta Karyaan;

b. Menyiapkan bahan kebijakan dan strategi operasional sarana dan prasarana

Kecipta Karyaan;

c. Melakukan pembinaan dan bantuan perencanaan teknis kegiatan Kecipta

Karyaan;

d. Melaksanakan penilaian kesiapan pelaksanaan dan penyusunan usulan

anggaran kegiatan Kecipta Karyaan;

e. Melaksanakan penyusunan program kegiatan dan pembinaan persiapan

pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecipta

Karyaan;

f. Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaporan kinerja tahunan; serta

g. Menlaksanakan audit teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program pada kegiatan Kecipta Karyaan.



perencanaan teknis;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis;

c. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian perencanaan teknis;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan teknis;

e. Menyiapkan bahan penelitian pengumpulan monitoring dan evaluasi

perencanaan teknis;

f. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan kegiatan tahun berikutnya

lingkup perencanaan teknis;





tugasnya;



kinerja bawahan;



berlaku.

B. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan

Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas : Membantu Kepala Bidang

Cipta Karya dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

operasional kegiatan Tata Bangunan dan Lingkungan.Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan menyelenggarakan

fungsi:

a. Melakukan Penyiapan Bahan Penganggaran, Perencanaan, Pelaksanaan dan

pengawasan Teknis Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan

gedung dan rumah negara / daerah beserta lingkungannya.

b. Melakukan Penyiapan Bahan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan,

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan gedung dan rumah negara / daerah

beserta lingkungannya.

c. Melakukan Penyiapan Bahan Pembinaan Teknis Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengawasan Teknis Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Bangunan gedung dan rumah negara / daerah dan bangunan umum lainnya

beserta lingkungannya

d. Melakukan Penyiapan Bahan Penyuluhan bidang Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengawasan Teknis Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Bangunan gedung dan rumah negara / daerah dan bangunan umum lainnya

beserta lingkungannya.

e. Melakukan Penyiapan Bahan Sosialisasi Aturan Bidang Tata Bangunan

gedung beserta lingkungannya.

f. Melakukan Penyiapan Bahan Penyusunan Rekomendasi Teknis untuk IMB.




g. Melakukan Penyiapan Bahan Penganggaran, Perencanaan, Pelaksanaan dan

pengawasan Teknis Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Tata Ruang Luar (lansekap).

Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja program dan kegiatan seksi Tata

Bangunan dan Lingkungan;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan gedung-gedung pemerintah

Kabupaten dan rumah dinas;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan

pembangunan gedung-gedung pemerintah Kabupaten dan rumah dinas;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan peraturan dan pengendalian perizinan

bangunan lingkup bidang Cipta Karya;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup

bangunan dan perizinan;

f. Menyiapkan bahan kajian/ penelitian terhadap pengembangan dan

pembangunan gedung-gedung milik Kabupaten;

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan,terkait dengan bidang

tugasnya;


i. Melakukan pembagian tugas ,pembinaan, motivasi,arahan, dan penilaian

kinerja bawahan;



berlaku.

C. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman

Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman mempunyai tugas : Membantu Kepala

Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis operasional kegiatan Perencanaan Teknis.Dalam melaksanakan tugas




sebagaimana dimaksud, Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman


a. Melaksanakan program kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman;

b. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Penyehatan

Lingkungan dan Pemukiman;

c. Menyiapkan bahan kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman;

d. Menyelenggarakan analisis dan evaluasi kegiatan Penyehatan Lingkungan dan

Pemukiman.

Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman mempunyai Uraian Tugas sebagai

berikut:


Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman;

b. Menyiapkan bahan penetapan rencana teknis penataan lingkup bidang Cipta

Karya;

c. Menyiapkan bahan pendataan dan inventarisasi lingkup perumahan dan

penyehatan lingkungan;

d. Menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan monitoring

penyehatan lingkungan;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan,pemantauan, evaluasi dan monitoring

penyehatan lingkungan pemukiman;

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan,terkait dengan bidang

tugasnya;

g. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;

h. Melakukan pembagian tugas,pembinaan, motivasiarahan, dan penilaian kinerja

bawahan;

i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok


berlaku.

9. Bidang Bina Jasa Kontruksi




Bidang Bina Jasa Kontruksimempunyai tugas:Melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan, perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan Bina Jasa Konstruksi. Bidang

Bina Jasa Kontruksidipimpinoleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Bidang Bina Jasa

Kontruksimembawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab

langsung pada Kepala Bidang.Seksi sebagaimana dimaksud terdiri atas:

A. Seksi Pengaturan;

B. Seksi Pemberdayaan;

C. Seksi Pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Bina Jasa Kontruksi


a. Penyesuaian kebijakan teknis bidang;

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non

struktural dalam lingkup bidang.

Bidang Bina Jasa Kontruksi mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana program kegiatan Bina Jasa Konstruksi berdasarkan

langkah-langkah operasional bidang dan hasil evalusi tahun sebelumnya serta

sumber daya yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan

Bina Jasa Konstruksi agar tercapai efektivitas dalam pelaksanaan tugas;

c. Menyusun standar/pedoman/metode bimbingan teknis bina jasa konstruksi

untuk digunakan dalam rangka pembinaan teknis maupun pengasawan teknis

jasa konstruksi;

d. Melaksanakan urusan Jasa Konstruksi untuk tercapainya pekerjaan fisik yang

sesuai dengan pedoman strandar jasa konstruksi;

e. Melaksanakan koordinasi dengan unit lingkup Dinas maupun instansi teknis

dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan Jasa Konstruksi;

f. Memberikan rekomendasi penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);




g. Melaksanakan pendidikan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan seminar

kegiatan Bina Jasa Konstruksi untuk menyamakan persepsi dalam rangka

pelaksanaan Jasa Konstruksi;

h. Mengevaluasi program kegiatan Bina Jasa Konstruksi;

i. Menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;

k. Melaporkan kegiatan bidang kepada Kepala Dinas.

A. Seksi Pengaturan

Seksi Pengaturan mempunyai tugas : membantu kepala bidang dalam pelaksanaan

kegiatan bina jasa konstruksi.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Seksi Pengaturan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;


kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi;

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam

lingkup seksi.

Seksi Pengaturan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun dan merencanakan pelaksanaa kegiatan Pengaturan Jasa

Konstruksi;

b. Melaksanakan program pelaksnaan kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi;

c. Melakukan pendidikan pelatihan, sosialisasi, seminar pelaksanaan Pengaturan

Jasa Konstruksi, bagi pengguna jasa, penyedia jasa dan masyarakat;

d. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;

f. Melaporkan kegiatan Seksi kepada Kepala Bidang.

B. Seksi Pemberdayaan




Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas : membantu kepala bidang dalam

pelaksanaan kegiatan bina jasa konstruksi.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Seksi Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program dan kegaitan seksi;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan pregram dan

kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi;


lingkup seksi.

Seksi Pemberdayaan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun dan merencanakan pelaksnaan kegiatan pemberdayaan Jasa

Konstruksi;

b. Melaksanakan program pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Jasa Konstruksi;

c. Mengembangkan sistem informasi pembinaan Jasa Konstruksi yang

terintegrasi;

d. Melakukan pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis pelaksanaan terhadap

kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi bagi pengguna jasa, penyedia jasa dan

masyarakat;

e. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;

g. Melaporkan kegiatan seksi kepada Kepala Bidang.

C. Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan mempunyai tugas : membantu kepala bidang dalam pelaksanaan

kegiatan bina jasa konstruksi.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;

b. Pelaksnaan program dan kegiatan seksi;


kegiatan pejabat non struktural dalam linkup seksi;





lingkup seksi.

Seksi Pengawasan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan program dan kegiatan pengawasan jasa konstruksi serta badan

usaha jasa konstruksi;

b. Menyiapakan bahan penyuluhan, monitoring, dan evaluasi pengawasan jasa

kontruksi;

c. Menyiapakan bahan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas dan intansi

teknis dalam rangka pengawasan jasa kontruksi;

d. Menyusun petunjuk pembinaan dalam pengawasan Jasa Kontruksi;

e. Menyipakan rekomendasi penerbitan Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)

f. Menyediakan saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasalitas

masalah pengawasan jasa kontruksi sesuai kententuan yang berlaku;

g. Melakukan Monitoring pelaksanaan pengendalian Mutu Jasa Kontruksi;

h. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan Kepala Bidang;

j. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang

10. UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang pembentukan

dan susunan organisasi serta tata kerja unit pelaksana teknis laboratorium dan unit

pemeliharaan rutin jalan/alat berat pada dinas pekerjaan umum, degan susunan organisasi

sebagai berikut :

a. Kepala UPT

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Kelompok Jabatan Fungsional

UPT Laboraturium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pengujian laboraturium kontruksi, pengelolaan

sarana dan prasarana konstruksi serta unit pemeliharaan rutin (jalan/alat berat).




Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Laboraturium Konstruksi dan

Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang pengujian laboratorium konstruksi

b. Pelaksanaan pengujian mutu bahan bangunan, bahan material kontruksi baik

local maupun produk luar, produk jobmix design sebagai acuan kerja

c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kendali mutu

d. Pelksanaan pengujian terhadap hasil pekerjaan konstruksi (uji petik)

e. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengeloaan alat berat

f. Pelaksanaan pengelolaan penyewaan alat laboraturium konstruksi, unit

pemeliharaan rutin (UPR) jalan dan alat berat.

A. Kepala UPT

Kepala UPT sebagaimana dimaksud mempunyai tugas ;

a. Membantu kepala dinas

b. Memimpin, merencanakan,mengorganisasikan, mengawasi dan

mengendalikan semua kegiatan UPT Laboratorium Konstruksi dan Unit

Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat

B. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan

urusan perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan dan umum. Dalam

melaksankan tugasnnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala

UPT.

2.2 SUMBER DAYA OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur per 1 Mei 2017 untuk

PNS 188 Orang, Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) 266 Orang dan Tenaga Magang 43

Orang, Dengan rincian perbidang sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Berdasarkan Basis Tingkat Pendidikan Dan Golongan

Adalah Sebagai Berikut :

A.Sekretariat

Jumlah SDM

PNS NON PNS




No Jenis

Pendidikan Jumlah Gol. Jumlah

Jenis Pendidikan

TK2D MAGANG

1 SD 3 I 3 SD 1

2 SMP - II 20 SMP

3 SMA 27 III 36 SMA 42

4 D.I IV 2 D.I 1

5 D.II - D.II

6 D.III 1

D.III 2

7 D.IV -

D.IV

8 S1 27

S1 17

9 S2 3

S2

Jumlah 61 Jumlah 61 Jumlah 63

B.Bidang Bina marga

Jumlah SDM

PNS NON PNS

No Jenis

Pendidikan Jumlah Golongan Jumlah

Jenis Pendidikan

TK2D MAGANG

1 SD 1 I 1 SD 1

2 SMP - II 18 SMP 3

3 SMA 18 III 18 SMA 34 5

4 D.II - IV 1 D.II

5 D.III 1

D.III 9

6 D.IV 1

D.IV 2

7 S1 12

S1 17 4

8 S2 5

S2

Jumlah 38 Jumlah Jumlah 66 9

C.Cipta Karya

Jumlah SDM

PNS NON PNS

No Jenis


Jenis Pendidikan

TK2D MAGANG




1 SD - I - SD

2 SMP - II 10 SMP 2

3 SMA 8 III 26 SMA 52 17

4 D.II - IV 1 D.II 1

5 D.III 2

D.III 3

6 D.IV -

D.IV

7 S1 22

S1 18 6

8 S2 5

S2

Jumlah 37 Jumlah 37 Jumlah 76 23

D. Bina Jasa Kontruksi

Jumlah SDM

PNS NON PNS

No Jenis


Jenis Pendidikan

TK2D MAGANG

1 SD - I - SD

2 SMP - II 4 SMP

3 SMA 4 III 5 SMA 4 1

4 D.II - IV 1 D.II

5 D.III -

D.III

6 D.IV -

D.IV

7 S1 3

S1 6

8 S2 3

S2


E. Sumber Daya Air

Jumlah SDM

PNS NON PNS

No Jenis


Jenis Pendidikan

TK2D MAGANG




1 SD - I 1 SD

2 SMP 1 II 6 SMP 1

3 SMA 5 III 7 SMA 27 10

4 D.II - IV 2 D.II

5 D.III 1

D.III 9

6 D.IV -

D.IV

7 S1 7

S1 5

8 S2 2

S2


F.UPT.Lab. Konstruksi

Jumlah SDM

PNS NON PNS

No Jenis


Jenis Pendidikan

TK2D MAGANG

1 SD - I - SD

2 SMP - II 8 SMP 1

3 SMA 7 III 10 SMA 8

4 D.II - IV - D.II 1

5 D.III 1

D.III

6 D.IV -

D.IV

7 S1 6

S1 1

8 S2 4

S2

Jumlah 18 Jumlah 18 Jumlah 11

G. UPT.PERALATAN KECAMATAN MUARA WAHAU

Jumlah SDM

PNS NON PNS




No Jenis


Jenis Pendidikan

TK2D MAGANG

1 SD - I - SD

2 SMP - II - SMP

3 SMA - III I SMA

4 D.II - IV I D.II

5 D.III -

D.III

6 D.IV -

D.IV

7 S1 2

S1

8 S2 -

S2

Jumlah 2 Jumlah 2 Jumlah

H. UPT.PERALATAN KECAMATAN MUARA BENGKAL

Jumlah SDM

PNS NON PNS

No Jenis


Jenis Pendidikan

TK2D MAGANG

1 SD - I - SD

2 SMP - II - SMP

3 SMA - III 2 SMA

4 D.II - IV - D.II

5 D.III -

D.III

6 D.IV -

D.IV

7 S1 2

S1

8 S2 -

S2


I. UPT.PERALATAN KECAMATAN SANGKULIRANG

Jumlah SDM




PNS NON PNS

No Jenis


Jenis Pendidikan

TK2D MAGANG

1 SD - I - SD

2 SMP - II - SMP

3 SMA - III 2 SMA

4 D.II - IV - D.II

5 D.III -

D.III

6 D.IV -

D.IV

7 S1 2

S1

8 S2 -

S2


J. UPT.PERALATAN KECAMATAN SANGATTA

Jumlah SDM

PNS NON PNS

No Jenis


Jenis Pendidikan

TK2D MAGANG

1 SD

I SD

2 SMP

II SMP

3 SMA

III 2 SMA

4 D.II

IV D.II

5 D.III

D.III

6 D.IV

D.IV

7 S1 2

S1

8 S2

S2


2.2.3 Sarana dan Prasarana




Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur per 1

Januari 2016 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, berupa

kantor, kendaraan dinas kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor dengan rincian

jenis aset terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur

Sarana Prasarana Merek Jenis

Pengadaan Tahun Kondisi

Wheel Tractor - / - Pembelian 2003 Baik

Tractor Lain-lain - Pembelian 2007 Baik

Tractor Lain-lain - Pembelian 2008 Baik

Tractor Lain-lain Komatsu / D 85 ss-2 Pembelian 2010 Baik

Tractor Lain-lain ISUZU / NKR71 HD Pembelian 2015 Baik

Grader+Attachment KOMATSU / GD 511A-1 Pembelian 2009 Baik

Grader+Attachment MOTOR GRADER Pembelian 2014 Baik

Buldozer JOHN DEERE / 450J LGP Pembelian 2012 Baik

Buldozer - Pembelian 2013 Baik

Clawler Excavator JCB / JS200SC. 0,9 M3 Pembelian 2009 Baik

Clawler Excavator SUMITOMO / SH-210 Pembelian 2013 Baik

Wheel Exacvator HITACHI Pembelian 2012 Baik

Dump Truck - Pembelian 2007 Baik

Dump Truck - / - Pembelian 2008 Baik

Dump Truck HINO / WU342 HKMQBD3

130 MD Pembelian 2009 Baik

Dump Truck HINO / WU342 HKMBQBD3


Dump Truck HINO / WU342 HKMBQBD3


Dump Truck TOYOTA / WIJ42H T15-00 Pembelian 2011 Baik

Dump Truck HYUNDAY / DYNA Pembelian 2012 Baik

Dump Truck ISUZU / BAK DUMP Pembelian 2013 Baik

Dump Truck ISUZU / NKR 71 HD Pembelian 2013 Baik

Dump Truck - Pembelian 2013 Baik

Dump Truck ISUZU / NKR 71 HD Pembelian 2014 Baik

Dump Truck BAK SAMPAH DUMP

TRUCK Pembelian 2015 Baik

Hauler Lain-lain HINO / FM32OP (EORO 2) Pembelian 2009 Baik

Asphal Srayer ATLAS COPPO / GRIMONZ

1000L Pembelian 2014 Baik

Aspal Equipment Lain-lain - Pembelian 2007 Baik

Tandam Roller BARATA / XG 6101D Pembelian 2009 Baik

Tandam Roller - Pembelian 2015 Baik

Vibration Roller BARATA / XG 6102 Pembelian 2009 Baik

Vibration Roller VIBRATOR ROLLER Pembelian 2014 Baik

Vibration Roller

VIBRATORY COMBINATION ROLLER (HAMM) / H201 (HD 13-

14)2014

Pembelian 2014 Baik

Stamper COMTECH Pembelian 2010 Baik

Stamper ROBIN 3,5 EY 15-3 Pembelian 2012 Baik




Stamper - Pembelian 2015 Baik

Compacting Equipment Lain-lain Dynapac (Baby Roller) / LP

6500 Pembelian 2010 Baik

Compacting Equipment Lain-lain ISUZU / COMPACTOR Pembelian 2013 Baik

Compacting Equipment Lain-lain ISUZU / COMPACTOR Pembelian 2013 Baik

Concrete Mixer Tandem HERCULES Pembelian 2012 Baik

Truck Loader+Attachment BACK HOE LOADER / JHON DEERE 310K

Pembelian 2014 Baik

Wheel Loader+Attachmnet JCB / 3 CX SITE MASTER

1M3 Pembelian 2009 Baik

Loader Lain-lain JBC / - Pembelian 2010 Baik

Loader Lain-lain JOHN DEERE - BACK HOE

LOADER / 310K Pembelian 2013 Baik

Loader Lain-lain BACKHOE LOADER (JOHN

DEERE) Pembelian 2014 Baik

Truck Crane HINO / FL260JTLA-MGJ

(FL260JT) Pembelian 2009 Baik

Transportable Compresor - Pembelian 2007 Baik

Portable Compresor GT GAY Pembelian 2010 Baik

Portable Compresor ATLAS COPPO / TEX 190

PE 2014 Pembelian 2014 Baik

Portable Compresor - Pembelian 2015 Baik

Compressor Lain-lain COMPRESSOR

BREATHING APPARATUS Pembelian 2015 Baik

Transportable Electric Generating Set

Perkins / Silent 1004 TG Pembelian 2010 Baik

Transportable Electric Generating Set

YAMAHA / ET 18000 TYPE A 156F

Pembelian 2013 Baik

Portable Generating Set MATSUMONO Pembelian 2010 Baik

Portable Generating Set - Pembelian 2011 Baik

Portable Generating Set GENSET Pembelian 2015 Baik

Transportable Water Pomp SONYO - POMPA

ELEKTRIK Pembelian 2013 Baik

Portable Water Pump - / - Pembelian 2007 Baik

Portable Water Pump ROBIN / - Pembelian 2009 Baik



Portable Water Pump ALKON 5 PK Pembelian 2011 Baik

Pompa Lain-lain BACKPACK / JUPA Pembelian 2015 Baik

Pompa Lain-lain BACKPACK Pembelian 2015 Baik

Pompa Lain-lain BACKPACK Pembelian 2015 Baik

Mesin Bor Tanah - Pembelian 2009 Baik

Jeep DAIHATSU / HILINE Pembelian 2001 Kurang Baik

Jeep DAIHATSU / HILINE Pembelian 2001 Kurang Baik

Jeep - / - Pembelian 2009 Baik

Staion Wagon MITSUBISHI / L 200 Pembelian 2005 Baik

Staion Wagon - Pembelian 2007 Baik

Staion Wagon NISSAN / GRAND LIVINA

1.8 XV M/T Pembelian 2009 Baik

Staion Wagon Toyota / Rush (hitam) Pembelian 2010 Baik

Staion Wagon Toyota / Rush (putih) Pembelian 2010 Baik

Staion Wagon Ford / Everst 7 Seater 2,5

liter 4x4 manual Pembelian 2010 Baik

Staion Wagon DOUBLE CABIN Pembelian 2012 Baik

Staion Wagon TOYOTA / HILUX DOUBLE

CABIN Pembelian 2012 Baik

Staion Wagon TOYOTA / RUSH S M/T Pembelian 2012 Baik

Staion Wagon HILUX DOUBLE CABIN /

EM/TCC Pembelian 2012 Baik




Staion Wagon TOYOTA / HILUX SINGLE


Staion Wagon TOYOTA / INNOVA V M/T

LUXURY Pembelian 2012 Baik

Staion Wagon TOYOTA / RUSH Pembelian 2013 Baik

Staion Wagon TOYOTA RUSH / S M/T Pembelian 2013 Baik

Staion Wagon MITSUBISHI / OUT

LANDER Pembelian 2014 Baik

Staion Wagon MITSIBISHI / PAJERO

SPORT DAKAR 4X4 AT Pembelian 2014 Baik

Staion Wagon TOYOTA / INNOVA Pembelian 2016 Baik

Staion Wagon TOYOTA / HILUX Pembelian 2016 Baik

Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain

TOYOTA / TOYOTA HILUX Pembelian 2009 Baik

Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain

Toyota / Hillux Pembelian 2010 Baik

Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)

Isuzu Pembelian 2011 Baik

Truck + Attachhment HINO / DUTRO 110 MD.

110 PS Pembelian 2009 Baik

Truck + Attachhment TOYOTA / ARM ROLL

SAMPAH Pembelian 2012 Baik

Truck + Attachhment TOYOTA / DYNA Pembelian 2012 Baik

Truck + Attachhment ISUZU / TRUCK Pembelian 2013 Baik

Truck + Attachhment ISUZU / NKR 71 HD Pembelian 2013 Baik

Pick Up - Pembelian 2007 Baik

Pick Up MITSUBHISI / STRADA

TRITON Pembelian 2009 Baik

Pick Up Daihatsu / Grand Max Pembelian 2010 Baik

Pick Up TOYOTA / HILUX Pembelian 2010 Baik

Pick Up Toyota (Doub;e Cabin) /

Hilux Type G Pembelian 2010 Baik

Pick Up DAIHATSU / GRANDMAX

PU 1.5AC PS Pembelian 2012 Baik

Pick Up TOYOTA / HILUX SINGLE


Pick Up ISUZU Pembelian 2013 Baik

Pick Up TOYOTA / HILUX Pembelian 2014 Baik

Pick Up ISUZU / ISUZU PU Pembelian 2015 Baik

Pick Up MODIFIKASI MOBIL ANGKUTAN (BAK)

Pembelian 2016 Baik

Trailer - Pembelian 2007 Baik

Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain

BAK DUMP TRUCK Pembelian 2012 Baik

Mobil Pemadam Kebakaran NISSAN / CKA 12 HHT Pembelian 2002 Baik

Mobil Pemadam Kebakaran ISUZU / NKR 66 BUS HIBAH 2003 Baik

Mobil Pemadam Kebakaran ISUZU / NKR 66 BUS HIBAH 2003 Baik

Mobil Pemadam Kebakaran MERCEDES / - Pembelian 2005 Baik

Mobil Pemadam Kebakaran MITSUBISI FUSO / FM 517

HS,220PS Pembelian 2009 Baik

Mobil Pemadam Kebakaran MITSUBISI / MITSUBISI Pembelian 2010 Baik

Mobil Pemadam Kebakaran MITSUBISI / MITSUBISI Pembelian 2010 Baik

Mobil Pemadam Kebakaran - Pembelian 2010 Baik

Mobil Pemadam Kebakaran ISUZU Pembelian 2011 Baik

Mobil Pemadam Kebakaran KAP. 5000 LTR Pembelian 2012 Baik

Mobil Pemadam Kebakaran DOUBLE CABIN Pembelian 2015 Baik



Mobil Tangki Mitsubisi / Mitsubisi Pembelian 2007 Baik

Mobil Tangki MITSUBISI / MITSUBISI Pembelian 2007 Baik




Mobil Tangki Toyota / DYNA 130 HT Pembelian 2010 Baik

Sepeda Motor HONDA / WIN HIBAH 1999 Rusak Berat

Sepeda Motor HONDA / GL MAX Pembelian 2001 Baik

Sepeda Motor HONDA / SUPRA HIBAH 2001 Rusak Berat

Sepeda Motor HONDA / SUPRA Pembelian 2001 Baik

Sepeda Motor HONDA / GL MAX HIBAH 2001 Rusak Berat



Sepeda Motor HONDA / SUPRA HIBAH 2001 Kurang Baik

Sepeda Motor HONDA / SUPRA HIBAH 2001 Kurang Baik

Sepeda Motor HONDA / GL MAX HIBAH 2001 Kurang Baik

Sepeda Motor HONDA / MEGA PRO HIBAH 2001 Kurang Baik



Sepeda Motor HONDA / SUPRA X HIBAH 2001 Rusak Berat

Sepeda Motor HONDA / GL PRO Pembelian 2001 Baik

Sepeda Motor HONDA / SUPRA X HIBAH 2001 Kurang Baik

Sepeda Motor HONDA / GL MAX HIBAH 2001 Kurang Baik


Sepeda Motor HONDA / GL PRO III Pembelian 2001 Baik


Sepeda Motor HONDA / SUPRA X Pembelian 2001 Baik

Sepeda Motor HONDA / MEGA PRO HIBAH 2001 Rusak Berat

Sepeda Motor HONDA / MEGA PRO Pembelian 2001 Baik






Sepeda Motor HONDA / SUPRA X HIBAH 2001 Kurang Baik

Sepeda Motor HONDA / SUPRA X Pembelian 2001 Baik




Sepeda Motor HONDA / GL PRO HIBAH 2001 Rusak Berat




Sepeda Motor HONDA / NF 125 D HIBAH 2005 Baik

Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 CC / HONDA SUPRA X 125 CC

Pembelian 2007 Baik

Sepeda Motor - Pembelian 2007 Baik

Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 CC / HONDA SUPRA X 125 CC

Pembelian 2007 Baik

Sepeda Motor Honda / Supra 125x Pembelian 2007 Baik

Sepeda Motor Honda / Supra 125x Pembelian 2007 Baik

Sepeda Motor YAMAHA / 1S7 JUPITER-

MX 135 cc Pembelian 2007 Baik





Sepeda Motor - / - Pembelian 2009 Baik

Sepeda Motor HONDA / NF 11A1C M/T Pembelian 2009 Baik















Sepeda Motor HONDA / THUNDER Pembelian 2009 Baik

Sepeda Motor HONDA / TIGER Pembelian 2009 Baik

Sepeda Motor Yamaha / Jupiter MX AT Pembelian 2010 Baik




Sepeda Motor YAMAHA / VIXION Pembelian 2010 Baik


Sepeda Motor HONDA / GL 200 R Pembelian 2010 Baik

Sepeda Motor YAMAHA / JUPITER MX

CW Pembelian 2010 Baik

Sepeda Motor YAMAHA / JUPITER MX AT

CW Pembelian 2010 Baik


Sepeda Motor YAMAHA / SCORPIO Z CW Pembelian 2010 Baik

Sepeda Motor YAMAHA / JUPITER MX Pembelian 2010 Baik

Sepeda Motor YAMAHA / 3C1 (V-

XION/FZ150) Pembelian 2010 Baik


IXION/FZ150) Pembelian 2010 Baik


IXION/FZ150) Pembelian 2010 Baik

Sepeda Motor KAWASAKI / KLX-150 Pembelian 2011 Baik

Sepeda Motor YAMAHA / SCORPION-Z Pembelian 2011 Baik


Sepeda Motor SUZUKI / AXELO Pembelian 2011 Baik


Sepeda Motor HONDA / REVO 110 Pembelian 2011 Baik

Sepeda Motor HONDA / SUPRA X125 Pembelian 2011 Baik

Sepeda Motor YAMAHA / NEW JUPITER

MX AT/CW Pembelian 2011 Baik


MX AT/CW Pembelian 2011 Baik


MX CW Pembelian 2011 Baik

Sepeda Motor YAMAHA / BYSON Pembelian 2012 Baik

Sepeda Motor KAWASAKI / TRAIL Pembelian 2012 Baik







Sepeda Motor YAMAHA / SOUL GT Pembelian 2012 Baik

Sepeda Motor YAMAHA / SOUL GT Pembelian 2012 Baik

Sepeda Motor YAMAHA / NEW JUPIER

MX CW Pembelian 2013 Baik





Sepeda Motor HONDA / VARIO TEHCNO Pembelian 2013 Baik

Sepeda Motor Honda / MegaPo SP Pembelian 2013 Baik

Sepeda Motor KAWASAKI TRAIL / KLX


Sepeda Motor YAMAHA / JUPITER MX AT

- CW NEW Pembelian 2013 Baik

Sepeda Motor YAMAHA Pembelian 2013 Baik

Sepeda Motor MOTOR / YAMAHA VIXION

/ 1 PA Pembelian 2013 Baik

Sepeda Motor YAMAHA / XEON RC Pembelian 2014 Baik

Sepeda Motor YAMAHA / GT 125 Pembelian 2014 Baik

Sepeda Motor UAMAHA / METIK Pembelian 2014 Baik


Sepeda Motor YAMAHA / XEON GT 125 Pembelian 2014 Baik

Sepeda Motor KAWASAKI / TRAIL KLX -

150 S Pembelian 2014 Baik


Sepeda Motor YAMAHA / JUPITER MX-

125S Pembelian 2014 Baik

Sepeda Motor KAWASAKI Pembelian 2014 Baik


Sepeda Motor YAMAHA / XEON GT-125 Pembelian 2014 Baik


Sepeda Motor YAMAHA / NEW VIXION

LIGHTING Pembelian 2014 Baik

Sepeda Motor MOTOR Pembelian 2014 Baik


Sepeda Motor SEPEDA MOTOR Pembelian 2014 Baik

Sepeda Motor KAWASAKI / KLX 150 BF

SE Pembelian 2015 Baik

Sepeda Motor YAMAHA / NEW VISION

ANDVANCE 2015 Pembelian 2015 Baik

Sepeda Motor YAMAHA / NEW VISION

LIGHTING KS Pembelian 2015 Baik

Sepeda Motor YAMAHA / ALL NEW SOUL

GT 125 Pembelian 2015 Baik

Sepeda Motor KAWASAKI / KLX-150 BF

SE Pembelian 2015 Baik


Sepeda Motor KAWASAKI TRAIL / KWS-

150 BF NEW/2016 Pembelian 2016 Baik

Scooter HONDA / BEAT Pembelian 2010 Baik



Scooter YAMAHA / XEON 44 D Pembelian 2010 Baik

Scooter HONDA / VARIO TECHNO Pembelian 2010 Baik


Scooter YAMAHA / MIO SOUL Pembelian 2011 Baik

Scooter HONDA / VARIO TECNO Pembelian 2011 Baik

Scooter YAMAHA / XEON 124

MATIC Pembelian 2011 Baik

Scooter YAMAHA / MIO J TEEN Pembelian 2012 Baik



Scooter YAMAHA / SOUL GT Pembelian 2012 Baik

Scooter YAMAHA / XEON Pembelian 2013 Baik

Scooter YAMAHA / XEON RC Pembelian 2013 Baik


Scooter YAMAHA / MIO Pembelian 2014 Baik




Scooter YAMAHA / MIO SOUL GT Pembelian 2015 Baik

Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain

KAISAR TRISEDA Pembelian 2012 Baik


KAISAR / TRESIDA RX Pembelian 2012 Baik


VIAR / 4 LANGKAH OH,WATER COOLER SINGLE CYLINDER

VERTIKAL

Pembelian 2013 Baik

Warna METALIK, UMPER TOYOTA / DYNA 115 PS Pembelian 2000 Kurang Baik


Warna METALIK, UMPER ISUZU / NKR 66 HIBAH 2001 Kurang Baik

Warna METALIK, UMPER ISUZU / 135 PS HIBAH 2001 Kurang Baik


Warna METALIK, UMPER ISUZU / NKR 66 HIBAH 2003 Kurang Baik

Warna METALIK, UMPER TOYOTA / DUMP TRUCK HIBAH 2005 Baik

Warna METALIK, UMPER TOYOTA / DUMP TRUCK HIBAH 2005 Baik

Warna METALIK, UMPER TOYOTA / DYNA LONG

4000 HIBAH 2006 Baik

Warna METALIK, UMPER TOYOTA / DYNA LONG

4000 HIBAH 2006 Baik

Warna PUTIH, DRS. BAMBANG TRI ISNANTO

TOYOTA / KIJANG PICK-UP

Pembelian 2004 Baik

Gerobak Tarik GEROBAK TARIK FIRE

PUM Pembelian 2011 Baik

Gerobak Tarik GEROBAK TARIK Pembelian 2013 Baik

Gerobak Dorong KRISBOW Pembelian 2010 Baik

Gerobak Dorong - Pembelian 2012 Baik

Gerobak Dorong DKM / PERKULAKAN 400

KG Pembelian 2012 Kurang Baik



Angkutan Barang Lain-lain Lokal / - Pembelian 2007 Baik

Angkutan Barang Lain-lain - / - Pembelian 2008 Baik

Angkutan Barang Lain-lain - Pembelian 2008 Baik

Angkutan Barang Lain-lain Hyundai / HD MIGTY 125 Pembelian 2009 Baik




Alat Angkut Apung Tak Bermotor Lain-lain

PERAHU KARET / BASE MARINE

Pembelian 2012 Baik

Mesin Gerinda - / MH 4X2 M/T Pembelian 2009 Baik

Mesin Kompresor - / - Pembelian 2008 Baik

Mesin Kompresor YAMAKOYO / LO12-001 HP Pembelian 2011 Baik

Mesin Kompresor AIR COMPRESOR N

DONGFENG Pembelian 2012 Baik

Mesin Las Listrik - Pembelian 2008 Baik

Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain

- / - Pembelian 2008 Baik

Mesin Gergaji MOTOYAMA Pembelian 2010 Baik

Mesin Bor BOR BESI Pembelian 2015 Baik

Mesin Bor BOR DUDUK Pembelian 2015 Baik

Perkakas Bengkel Kayu Lain-lain

Chain Shaw / - Pembelian 2007 Baik

MERK BECKETT - / - Pembelian 2003 Baik

Pompa Oliiez Compresor INDOTEST - INDONESIA /

ST - 2380 Pembelian 2013 Baik

Pompa Oliiez Compresor ALKON Pembelian 2015 Baik




Bak Air BAK WATER Pembelian 2015 Baik

Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Lain-lain


Perkakas Bengkel Service Lain-lain

RAGUM (ALAT PENJEPIT) Pembelian 2015 Baik

Perkakas Bengkel Service Lain-lain

KUNCI L Pembelian 2016 Baik

Dongkrak Mekanik KRISBOW / 2 TON Pembelian 2010 Baik

Dongkrak Mekanik NAGASAKI / NSG-10 P Pembelian 2012 Baik

Dongkrak Mekanik - Pembelian 2016 Baik

Perkakas Pengangkat Lain-lain - / - Pembelian 2008 Baik

Tool Kit Set - Pembelian 2016 Baik

Tool Kit Boks KRISBOW Pembelian 2010 Baik

Tool Kit Boks - Pembelian 2010 Baik

Tool Kit Boks - Pembelian 2015 Baik

Tool Cabinet Set BOOTLOCK Pembelian 2010 Baik

Tool Cabinet Set BULLOCS Pembelian 2010 Baik

Kunci Pipa - Pembelian 2016 Baik

Perkakas Khusus Lain-lain - / - Pembelian 2008 Baik

Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain

Tekiro / - Pembelian 2007 Baik





Peralatan Tukang Kayu Lain-lain KUAS Pembelian 2016 Baik

Meteran Kain - Pembelian 2016 Baik

PH Meter LUTRON / PH-201 Pembelian 2013 Baik

Global Positioning System GARMIN / GPS MAP

60CSX Pembelian 2007 Baik

Global Positioning System - Pembelian 2007 Baik



Global Positioning System - / - Pembelian 2009 Baik

Global Positioning System GARMIN / OREGON Pembelian 2011 Baik

Global Positioning System GARMIN GPS / MAP 62s Pembelian 2012 Baik


Global Positioning System GARMIN - GPS Pembelian 2013 Baik

Global Positioning System GARMIN Pembelian 2013 Baik

Global Positioning System GLOBAL POSITIONING

SYSTEM Pembelian 2013 Baik




ALat Ukur Universal Lain-lain - / - Pembelian 2009 Baik

ALat Ukur Universal Lain-lain - / - Pembelian 2009 Baik

ALat Ukur Universal Lain-lain ATS / 100m/330ft Pembelian 2010 Baik

Alat Ukur/Test klinis Lain-lain - Pembelian 2015 Baik

Test Generator - Pembelian 2015 Baik

Noise & Distortion Meter - Pembelian 2015 Baik

Scanner XEROX / DOCUSCAN

C4250 (A3) Pembelian 2012 Baik

Scanner CANON / PIXMA Pembelian 2012 Baik

Scanner CANON F4 / DR-C240 Pembelian 2016 Baik

Scanner - Pembelian 2016 Baik

Air Conditioning Unit - Pembelian 2015 Baik

Air Conditioning Unit LG / 1PK Pembelian 2015 Baik




Venier Caliver - Pembelian 2010 Baik

ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) - Pembelian 2007 Baik






ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) Compas / Compas 321 Pembelian 2009 Baik

ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) Altimeter / Altimeter Pembelian 2009 Baik

ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) GPS Pembelian 2014 Baik

Pacul - Pembelian 2010 Baik

Pacul - Pembelian 2016 Baik

Linggis - Pembelian 2016 Baik

Garpu Pacul - / - Pembelian 2009 Baik

Skap - Pembelian 2010 Baik

Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain


Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain


Container HYUNDAY / DYNA Pembelian 2012 Baik

Container BAK CONTAINER Pembelian 2013 Baik

Container BAK CONTAINER Pembelian 2015 Baik

Lemari Penyimpanan - Pembelian 2015 Baik

Bak Pemeliharaan Sementara TEMPAT PEMBUANGAN

SAMPAH Pembelian 2012 Baik

Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain

- Pembelian 2007 Baik











Alat Panen Lain-lain - / - Pembelian 2007 Baik

Alat Panen Lain-lain - / - Pembelian 2007 Baik



Lemari Penyimpanan KRISBOW LOCKER 9 DOOR / 180X90X45

Pembelian 2015 Baik

Alat Laboratorium Lain-lain ALAT - ALAT

LABORATORIUM Pembelian 2014 Baik

Mesin Ketik Manual Portable (11-13)

OLYMPIA / - Pembelian 2010 Baik


OLYMPUS / CARINA 3 Pembelian 2010 Baik


BROTHER / 13"M-2000 Pembelian 2010 Baik




BROTHER Pembelian 2011 Baik


OLYMPIA Pembelian 2013 Baik




BROTHER / GX 8250 Pembelian 2016 Baik





OLIMPIA Pembelian 2016 Baik

Mesin Ketik Manual Standar (14-16)


Mesin Ketik Manual Standar (14-16)


Mesin Ketik Manual Longewagen (18)

OLYMPIA / - Pembelian 2001 Baik

Mesin Ketik Manual Longewagen (18)

OLIVETY / 18 SM HIBAH 2005 Baik

Mesin Ketik Listrik Portable - Pembelian 2015 Baik

Mesin Ketik Listrik Portable - Pembelian 2016 Baik

Mesin Ketik Listrik Portable BROTHER / GX-6750 Pembelian 2016 Baik

Mesin Listrik Standar Brother / GX 6750 Pembelian 2010 Baik

Mesin Listrik Standar Brother / GX 6750 Pembelian 2010 Baik

Mesin Ketik Elektronik - Pembelian 2008 Baik



Mesin Hitung Manual - Pembelian 2007 Baik




Mesin Hitung Manual CITIZEN / CT-780 14 DIGIT Pembelian 2012 Baik

Mesin Hitung Manual CASIO Pembelian 2016 Baik

Mesin Hitung Listrik - Pembelian 2010 Baik

Mesin Hitung Elektronik MESIN HITUNG Pembelian 2009 Baik

Mesin Hitung Elektronik - Pembelian 2011 Baik

Mesin Calculator - / - HIBAH 2002 Baik

Mesin Calculator - / FX 400 HIBAH 2003 Baik



Mesin Calculator - Pembelian 2009 Baik

Mesin Calculator CITIZEN / CT-500 Pembelian 2010 Baik

Mesin Calculator CITIZEN / CT-500 Pembelian 2010 Baik

Mesin Calculator - Pembelian 2011 Baik

Mesin Calculator CASIO / FX - 3600 PV Pembelian 2013 Baik

Mesin Calculator COLCULATOR SCIENCETIFIC

Pembelian 2016 Baik

Mesin Penghitung Uang - Pembelian 2009 Baik

Mesin Penghitung Uang GLORY Pembelian 2011 Baik

Mesin Penghitung Uang PRIME DYNAMIC Pembelian 2012 Baik

Mesin Penghitung Uang DINO Pembelian 2015 Baik

Mesin Penghitung Uang - Pembelian 2016 Baik

Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio

MESIN FOTO COPY Pembelian 2013 Baik

Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio

CANON / IR2420L Pembelian 2013 Baik

Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio

TOSHIBA Pembelian 2011 Baik

Lemari Besi VIP / 2 PINTU Pembelian 2001 Baik

Lemari Besi LION / 2 PINTU Pembelian 2001 Baik

Lemari Besi DATA SCRIPT / 2 PINTU Pembelian 2001 Baik

Lemari Besi VIP / 2 LACI Pembelian 2002 Baik

Lemari Besi LION / 2 PINTU HIBAH 2005 Baik

Lemari Besi LEMARI GAMBAR Pembelian 2008 Baik

Lemari Besi - / - Pembelian 2009 Baik









Lemari Besi - Pembelian 2009 Baik





Lemari Besi LION Pembelian 2013 Baik




Lemari Besi ALMARI LION Pembelian 2014 Baik

Lemari Besi ACTIV FURNITURE Pembelian 2014 Baik


Lemari Besi BROTHER Pembelian 2014 Baik





Lemari Besi BROTHER Pembelian 2014 Baik


Lemari Besi FILLING KABINET Pembelian 2015 Baik

Lemari Besi LACI STAF PD Pembelian 2015 Baik

Lemari Besi LACI METAL STAF Pembelian 2015 Baik

Lemari Besi LACI STAF PD 6 Pembelian 2015 Baik

Lemari Besi LACI METAL / PD 6 Pembelian 2015 Baik






Rak Besi/Metal - Pembelian 2010 Baik

Rak Besi/Metal VIP / V-905 Pembelian 2010 Baik




Rak Besi/Metal RAK GUDANG Pembelian 2015 Baik


Rak Kayu - / 3 TINGKAT Pembelian 2002 Baik

Rak Kayu - / - Pembelian 2009 Baik

Rak Kayu - / - Pembelian 2009 Baik

Rak Kayu LOKER Pembelian 2016 Baik

Filling Besi/Metal BROTHER / 4 LACI Pembelian 2001 Baik

Filling Besi/Metal VIP / 4 LACI Pembelian 2001 Baik

Filling Besi/Metal LION / 4 LACI Pembelian 2001 Baik

Filling Besi/Metal VIP / 4 LACI HIBAH 2001 Baik

Filling Besi/Metal VIP / 4 LACI Pembelian 2001 Baik


Filling Besi/Metal DATA SCRIPT / 4 LACI Pembelian 2002 Baik

Filling Besi/Metal VIP / 4 LACI HIBAH 2005 Baik

Filling Besi/Metal - Pembelian 2007 Baik








Filling Besi/Metal - / - Pembelian 2009 Baik

Filling Besi/Metal - / - Pembelian 2009 Baik


Filling Besi/Metal TOP Pembelian 2010 Baik

Filling Besi/Metal VIP / BASIC Pembelian 2010 Baik

Filling Besi/Metal BROTHER Pembelian 2010 Baik

Filling Besi/Metal VIP Pembelian 2010 Baik



Filling Besi/Metal BROTHER / 4 RAK Pembelian 2010 Baik


Filling Besi/Metal LION / 4 (DRAWER) L44 Pembelian 2012 Baik

Filling Besi/Metal VIP Pembelian 2012 Baik

Filling Besi/Metal LION Pembelian 2012 Baik

Filling Besi/Metal BROTHER Pembelian 2012 Baik



Brand Kas GRIZZLY / - Pembelian 2001 Baik

Brand Kas - / 1 PINTU Pembelian 2001 Baik

Brand Kas LION / 1 PINTU HIBAH 2005 Baik

Brand Kas Ichiban / - Pembelian 2007 Baik

Brand Kas - Pembelian 2007 Baik



Brand Kas - / - Pembelian 2009 Baik



Brand Kas Secure / Brankas File Save Pembelian 2010 Baik


Brand Kas ICHIBAN Pembelian 2012 Baik

Brand Kas EAGLE SAFE Pembelian 2012 Baik

Brand Kas KRISBOW / BRANGKAS Pembelian 2013 Baik

Brand Kas EAGLE SAFES Pembelian 2013 Baik

Brand Kas BRANGKAS Pembelian 2013 Baik

Brand Kas ICHIBAN Pembelian 2014 Baik

Brand Kas OCHIDA BK-T Pembelian 2014 Baik

Brand Kas UCHIDA Pembelian 2015 Baik


Kardek Besi/Metal Lion / - Pembelian 2010 Baik

Lemari Sorok - Pembelian 2015 Baik

Lemari Sorok - Pembelian 2015 Baik

Lemari Kaca RAK KACA Pembelian 2011 Baik

Lemari kayu LOKAL / - Pembelian 2001 Baik

Lemari kayu LOKAL / 2 PINTU Pembelian 2001 Baik

Lemari kayu - / 2 PINTU Pembelian 2001 Baik




Lemari kayu - / 4 PINTU 3 TINGKAT Pembelian 2002 Baik


Lemari kayu - / - Pembelian 2009 Baik




Lemari kayu - / - Pembelian 2009 Baik

Lemari kayu - Pembelian 2016 Baik

Papan Visual - / - Pembelian 2009 Baik

Papan Visual - / - Pembelian 2009 Baik

Alat Penghancur Kertas - / - Pembelian 2009 Baik

Alat Penghancur Kertas - / - Pembelian 2009 Baik

Alat Penghancur Kertas PROMAXI / S330 Pembelian 2010 Baik

Alat Penghancur Kertas - Pembelian 2011 Baik


Alat Penghancur Kertas PENGHANCUR KERTAS Pembelian 2014 Baik




Alat Penghancur Kertas PENGHANCUR KERTAS Pembelian 2015 Baik




Alat Penghancur Kertas SECURE / SECURE MAXI

24SC Pembelian 2016 Baik


Papan Nama Instansi - Pembelian 2012 Baik

Papan Pengumunan - Buatan Lokal / - Kaca

Sorong Pembelian 2010 Baik

Papan Pengumunan - Pembelian 2016 Baik

White Board - Pembelian 2007 Baik

White Board WHITE BOARD MANUAL Pembelian 2011 Baik

White Board V-TEC Pembelian 2012 Baik

White Board GANTUNG NON MAGNET

UK. 120 X 240 CM Pembelian 2014 Baik

Peta - / - Pembelian 2004 Baik

Alat Penghancur Kertas Globe SECURE / MAXI 15 A Pembelian 2012 Baik

Mesin Absensi - / - Pembelian 2009 Baik

Alat Pemotong Kertas - Pembelian 2016 Baik

Alat Pemotong Kertas - Pembelian 2016 Baik

Hand Metal Detector PORTABLE METAL

DETECTOR Pembelian 2011 Baik

White Board Elektronic - Pembelian 2011 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) IONAIZER RUANGAN Pembelian 2007 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) IONAZIER RUANGAN Pembelian 2007 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) TERALIS Pembelian 2007 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) PARTISI RUANGAN Pembelian 2007 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) - Pembelian 2008 Baik









Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) BAK SAMPAH LOGO

KUTIM Pembelian 2008 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) SOUND SYSTEM RAPAT Pembelian 2008 Baik


Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) - / - Pembelian 2009 Baik






Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) Buatan Lokal / - Pembelian 2010 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) INOVICKS Pembelian 2011 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) PIGURA / UK 10R

PANJANG/F4 Pembelian 2013 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) TEMPAT SAMPAH Pembelian 2013 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) STAPLER BESAR - EAGLE Pembelian 2013 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) TA TA - PELUBANG

KERTAS / P-2 2-HOLE Pembelian 2013 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) STAPLES BESAR - EAGLE Pembelian 2013 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) VARIABLE NOZZIE FOG /

ELKHART L 200 Pembelian 2014 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) STAPLES KANGARO Pembelian 2014 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) STAPLES KANGO /

HD23L17 Pembelian 2014 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) STAPLES BESAR Pembelian 2014 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) STAPLES BESAR

KANGARO Pembelian 2014 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) STAPLES MAX / HD-12L/17 Pembelian 2014 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) PARTISI FORTE E / UK.

110X120X150 Pembelian 2015 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) PARTISI FORTE E / UK.


Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) PARTISI Pembelian 2015 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) PARTISI E FORTE Pembelian 2015 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) STAPLES BESAR Pembelian 2015 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) AMBAL Pembelian 2016 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) GIONFRANCO Pembelian 2016 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) KANGAROO Pembelian 2016 Baik

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) STAPLER KANGAROO Pembelian 2016 Baik

Lemari Kayu LOKAL / - Pembelian 2004 Baik

Lemari Kayu - / - Pembelian 2004 Baik

Kursi Kayu/Rotan/Bambu LOKAL / - Pembelian 2001 Baik

Kursi Kayu/Rotan/Bambu LOKAL / - Pembelian 2002 Baik

Zice LOKAL / 123 Pembelian 2004 Baik

Zice LOKAL / - Pembelian 2004 Baik

Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)

FIELDBED (RANJANG LIPAT)

Pembelian 2012 Baik

Tempat Tidur Kayu (lengkap) TEMPAT TIDUR /

RANJANG SUSUN KAYU SUSUN ATAS DAN BAWAH

Pembelian 2014 Baik

Meja Rapat LOKAL / - Pembelian 2002 Baik

Meja Rapat - Pembelian 2011 Baik

Meja Tulis LOKAL / 1 BIRO Pembelian 2001 Baik

Meja Tulis LOKAL / 1/2 BIRO Pembelian 2001 Baik

Meja Tulis SOLID / 1/2 BIRO Pembelian 2001 Baik


Meja Tulis LOKAL / - Pembelian 2002 Baik

Meja Tulis SAGA / - HIBAH 2002 Baik


Meja Tulis LOKAL / 1 BIRO Pembelian 2004 Baik

Meja Tulis SAGA / - HIBAH 2004 Baik

Meja Tulis SOLID / - Pembelian 2004 Baik

Meja Tulis LOKAL / 1 BIRO HIBAH 2005 Baik

Meja Tulis SOLID / - Pembelian 2005 Baik

Meja Tulis AKTIF / - Pembelian 2010 Baik

Meja Telpon - Pembelian 2015 Baik




Meja Bundar - / - Pembelian 2009 Baik

Kursi Rapat CHITOSE / - Pembelian 2001 Baik

Kursi Tamu LOKAL / LETTER L Pembelian 2001 Baik

Kursi Tamu KURSI TAMU CHITOSE Pembelian 2015 Baik

Kursi Tamu KURSI TAMU

SUPERVISOR CHITOSE Pembelian 2015 Baik

Kursi Tangan - / - Pembelian 2001 Baik

Kursi Putar - / SEDANG Pembelian 2001 Baik

Kursi Putar - / - Pembelian 2001 Baik




Kursi Putar - / PUTAR DENGAN

SANDARAN TANGAN Pembelian 2004 Baik

Kursi Putar CHITOSE / SEDANG Pembelian 2004 Baik

Kursi Putar - / KECIL HIBAH 2005 Baik

Kursi Putar - / SEDANG HIBAH 2005 Baik

Kursi Putar FRONTLINE Pembelian 2008 Baik















Kursi Putar FRONTLINE / NAN Pembelian 2010 Baik

Kursi Putar FANTONI / PUTAR Pembelian 2010 Baik

Kursi Putar - Pembelian 2016 Baik

Kursi Biasa LOKAL / - Pembelian 2001 Baik

Kursi Biasa - / - Pembelian 2003 Baik

Kursi Biasa - / - Pembelian 2009 Baik

Bangku Tunggu FRONTLINE Pembelian 2010 Baik

Bangku Tunggu FANTONI / F-503

GANDENG 3 Pembelian 2011 Baik

Bangku Tunggu FANTONI / F-503

GANDENG 4 Pembelian 2011 Baik

Bangku Tunggu KURSI SOFA SI/MOMO / 4

KURSI Pembelian 2015 Baik

Bangku Tunggu KURSI TUNGGU LAVARO

740 / 4 BANGKU Pembelian 2015 Baik

Bangku Tunggu KURSI TUNGGU PORTIR Pembelian 2015 Baik

Bangku Tunggu - Pembelian 2016 Baik

Kursi Lipat CHITOSE / - Pembelian 2001 Baik

Kursi Lipat CHITOSE / LIPAT Pembelian 2001 Baik










Kursi Lipat CHITOSE / - HIBAH 2004 Baik

Kursi Lipat CHITOSE / - HIBAH 2005 Baik

Kursi Lipat - / - Pembelian 2009 Baik



Kursi Lipat - Pembelian 2009 Baik



Kursi Lipat CHITOSE / AA Pembelian 2010 Baik




Kursi Lipat HITOSE / AA Pembelian 2010 Baik

Kursi Lipat QS PASS / HP-OIP Pembelian 2010 Baik



Kursi Lipat BIGSTAR / - Pembelian 2010 Baik


Kursi Lipat CHITOSE Pembelian 2011 Baik



Kursi Lipat KURSI LIPAT / 542 Pembelian 2015 Baik

Meja Komputer LOKAL / 1 BIRO Pembelian 2001 Baik

Meja Komputer LOKAL / - Pembelian 2001 Baik

Meja Komputer LOKAL / 1/2 BIRO Pembelian 2001 Baik

Meja Komputer LOKAL / 1 BIRO Pembelian 2002 Baik

Meja Komputer LOKAL / 1/2 BIRO Pembelian 2002 Baik

Meja Komputer - / - Pembelian 2009 Baik

Meja Komputer - / - Pembelian 2009 Baik

Meja Komputer ACTIV Pembelian 2010 Baik

Meja Komputer BEECH / CD-1208 Pembelian 2010 Baik

Meja Komputer - Pembelian 2011 Baik

Meja Komputer ACTIV Pembelian 2012 Baik

Meja Komputer - Pembelian 2015 Baik

Tenda TENDA POSKO UTARA Pembelian 2011 Baik

Tenda TENDA POSKO BARAT Pembelian 2011 Baik

Tenda - Pembelian 2012 Baik

Tenda TERPAL TENDA PLASTIK Pembelian 2016 Baik

Meja Biro - / - Pembelian 2009 Baik









Meja Biro PRO DESIGN / 120

WALNUT Pembelian 2010 Baik

Meja Biro PRO DESIGN / 160

WALNUT Pembelian 2010 Baik

Sofa - / SUDUT Pembelian 2001 Baik

Sofa MINIMALIS SENTRA / ASIA Pembelian 2015 Baik




Sofa SOFA TAMU KABID

SENTRA / L NORICUM Pembelian 2015 Baik

Sofa - Pembelian 2016 Baik

Lemari Pakaian - Pembelian 2010 Baik

Kursi Plastik LOKAL / 1/2 BIRO Pembelian 2001 Baik

Kursi Plastik LOKAL / 1 BIRO Pembelian 2001 Baik

Kursi Plastik NAPOLLY TOP / - Pembelian 2002 Baik


Kursi Plastik LOKAL / - Pembelian 2002 Baik

Kursi Plastik NAPOLLY / - Pembelian 2003 Baik


Kursi Plastik NAPOLLY TOP / BIG 103 Pembelian 2004 Baik

Kursi Plastik NAPOLLY TOP / - Pembelian 2004 Baik

MOUBILER LAINNYA - Pembelian 2007 Baik












Jam Elektronik MIRADO Pembelian 2016 Baik

Alat Pengukur Waktu Lain-lain JAM DINDING Pembelian 2014 Baik

Mesin Penghisap Debu - Pembelian 2016 Baik

Mesin Potong Rumput TANAKA / 228 HIBAH 2003 Baik

Mesin Potong Rumput TANAKA / 228 Pembelian 2004 Baik

Mesin Potong Rumput TANAKA / 228 Pembelian 2005 Baik

Mesin Potong Rumput Tiger / - Pembelian 2007 Baik

Mesin Potong Rumput - / - Pembelian 2008 Baik

Mesin Potong Rumput - / - Pembelian 2009 Baik

Mesin Potong Rumput Marin / YMR - 328 Pembelian 2010 Baik

Mesin Potong Rumput TASTO Pembelian 2010 Baik

Mesin Potong Rumput - Pembelian 2011 Baik

Mesin Potong Rumput STIHL FR 3000 Pembelian 2012 Baik

Mesin Potong Rumput MESIN POTONG RUMPUT Pembelian 2013 Baik

Mesin Potong Rumput MESIN POTONG RUMPUT Pembelian 2015 Baik

Alat Pembersih Lain-lain PISAU MESIN RUMPUT Pembelian 2011 Baik

Alat Pembersih Lain-lain - Pembelian 2015 Baik

Alat Pembersih Lain-lain - Pembelian 2015 Baik

Alat Pembersih Lain-lain PENCACAH PELASTIK Pembelian 2015 Baik

Alat Pembersih Lain-lain Mesin Pembersih Lantai

Mobile Pembelian 2016 Baik

Alat Pembersih Lain-lain BAK CONTAINER Pembelian 2016 Baik

Alat Pembersih Lain-lain RAK BESI GUDANG Pembelian 2016 Baik

Lemari Es SANYO / SR-F15C Pembelian 2004 Baik

Lemari Es - / - Pembelian 2009 Baik

Lemari Es LG / GN - V212RLT Pembelian 2012 Baik

Lemari Es 1 PINTU Pembelian 2015 Baik

AC Sentral - / SPLIT HIBAH 2001 Baik

AC Sentral - / 3/4 PK Pembelian 2001 Baik

AC Sentral - / SPLIT Pembelian 2004 Baik




AC Sentral - / 1 PK HIBAH 2005 Baik

AC Sentral Changhong / - AC Standing Pembelian 2010 Baik

AC Sentral DAIKIN / SCNQ13 1,5 PK Pembelian 2016 Baik

AC Unit - Pembelian 2007 Baik

AC Unit LG / 1.5 PK Pembelian 2008 Baik

AC Unit - / - Pembelian 2009 Baik


AC Unit LG Pembelian 2010 Baik



AC Unit LG / 1 PK SU 09 LT Pembelian 2013 Baik

AC Unit LG / 1 PK SU 10 INV Pembelian 2013 Baik

AC Unit LG 2 / PK NO SERI 18 LFG Pembelian 2013 Baik

AC Unit AC / SPLIT 2PK Pembelian 2013 Baik

AC Unit AC STANDING / 3 PK Pembelian 2015 Baik

AC Unit SHARP 1,5 PK Pembelian 2016 Baik

AC Split - / 3/4 PK Pembelian 2001 Baik

AC Split LG / JET COOL Pembelian 2010 Baik

AC Split Changhong / AC Split Pembelian 2010 Baik

AC Split LG Pembelian 2012 Baik

AC Split LG / AC SPLIT 2 PK Pembelian 2014 Baik

AC Split LG / 3/4 PK Pembelian 2016 Baik

AC Split LG / 1 PK Pembelian 2016 Baik

Kipas Angin MATSUNICHI / GANTUNG Pembelian 2001 Baik

Kipas Angin MASPION / - Pembelian 2001 Baik

Kipas Angin MASPION / - Pembelian 2002 Baik

Kipas Angin POLESTAR / BERDIRI Pembelian 2003 Baik

Kipas Angin PANASONIC / - Pembelian 2004 Baik

Kipas Angin POLESTAR / BERDIRI Pembelian 2004 Baik

Kipas Angin PANASONIC / GANTUNG Pembelian 2010 Baik

Kipas Angin - Pembelian 2011 Baik

Kipas Angin - Pembelian 2011 Baik

Kipas Angin REGENSI 20" / STENLESS Pembelian 2012 Baik

Kipas Angin REGENCY Pembelian 2014 Baik

Kipas Angin MASPION / PW-5075 Pembelian 2016 Baik

Alat Pendingin Lain-lain AIR COOLER SHARP / PI-

A3GTY-B Pembelian 2016 Baik

Kompor Gas RINNAI Pembelian 2010 Baik

Kompor Gas - Pembelian 2016 Baik

Kompor Minyak HOCK Pembelian 2016 Baik

Tabung Gas - Pembelian 2016 Baik

Radio RADIO RIGHT Pembelian 2011 Baik

Radio REFITER (MOTOROLLA) /

GM3188/GM3688 Pembelian 2014 Baik

Televisi NEW Q VISION / - Pembelian 2001 Baik

Televisi SHARP / - Pembelian 2002 Baik

Televisi LG / - Pembelian 2010 Baik

Televisi LG / ULTRA SLIN Pembelian 2010 Baik

Televisi SHARP / 32 INCI &

RECEIVER PARABOLA Pembelian 2011 Baik

Televisi AKARI / 21 INCI &

RECEIVER PARABOLA Pembelian 2011 Baik

Televisi - Pembelian 2011 Baik

Televisi POLYTRON / LED 20

D302W Pembelian 2013 Baik




Televisi TV KASI LG / 42'' Pembelian 2015 Baik

Televisi LG / 42'' IPS HARD PANEL

TEHNOLOGY Pembelian 2015 Baik

Televisi SHARP / LCD 32'' Pembelian 2016 Baik

Televisi 32 INCI Pembelian 2016 Baik

Sound System - / - Pembelian 2009 Baik

Wireless - Pembelian 2009 Baik


Wireless - / - Pembelian 2009 Baik




Wireless DAT / MG 330 V Pembelian 2016 Baik

Wireless BLX 4000 PROPESIONAL

WIRELES Pembelian 2016 Baik

Microphone - Pembelian 2011 Baik

Unit Power Supply ICA / - Pembelian 2001 Baik

Unit Power Supply - / - HIBAH 2005 Baik

Unit Power Supply - Pembelian 2007 Baik

Unit Power Supply ICA / 602B Pembelian 2007 Baik









Unit Power Supply - / - Pembelian 2009 Baik



















Unit Power Supply PROLINK / 600 VA CE 600 Pembelian 2010 Baik

Unit Power Supply ICA Pembelian 2010 Baik

Unit Power Supply ICA / - Pembelian 2010 Baik

Unit Power Supply ICA / CE 600 Pembelian 2010 Baik








Unit Power Supply ICA CT / 6828 Pembelian 2010 Baik

Unit Power Supply ICA / Ct 13628 Pembelian 2010 Baik

Unit Power Supply PROLINK / PRO700 Pembelian 2010 Baik

Unit Power Supply PROLINK / PRO 700 Pembelian 2010 Baik







Unit Power Supply ICA / CE 1200 Pembelian 2012 Baik

Unit Power Supply ICA / CT 682 B Pembelian 2012 Baik

Unit Power Supply ICA 2 KVA / CT 1082 B Pembelian 2012 Baik

Unit Power Supply ICA / CT 1382B Pembelian 2012 Baik




Unit Power Supply Er. Sys Pembelian 2013 Baik


Unit Power Supply ICA / 602 B Pembelian 2016 Baik

Unit Power Supply ICA / CN 130 Pembelian 2016 Baik


Unit Power Supply ICA / 1682 B Pembelian 2016 Baik

Unit Power Supply POWER SUPPLY Pembelian 2016 Baik








Stabilisator KASUGAWA / - Pembelian 2001 Baik

Stabilisator MATSUNAGA / SVC-1000 N Pembelian 2003 Baik

Stabilisator MINAMOTO / SM 3000 Pembelian 2016 Baik

Camera Video Lilin / WA-NG11C-2 Pembelian 2010 Baik

Camera Video - Pembelian 2015 Baik

Camera Video CCTV COAXIAL / RG 59

(DATA+POWER) Pembelian 2016 Baik

Camera Video CCTV OUTDOOR Pembelian 2016 Baik

Camera Video CCTV INDOOR Pembelian 2016 Baik

Camera Video CCTV GENERAL

CONNECTOR / BNC DRAF Pembelian 2016 Baik


CONNECTOR / RCA JR 52 Pembelian 2016 Baik

Camera Video DVR Pembelian 2016 Baik

Camera Video BREKET TV Pembelian 2016 Baik


ADAPTOR / CENTRAL 20A 12 V

Pembelian 2016 Baik


ADAPTOR / CENTRAL 10A 12 V

Pembelian 2016 Baik

Camera Film - / DIGITAL HIBAH 2002 Baik

Camera Film - / DIGITAL HIBAH 2005 Baik

Lambang Garuda Pancasila - / - Pembelian 2005 Baik

Aquarium - Pembelian 2015 Baik




Tiang Bendera - Pembelian 2012 Baik

Tiang Bendera TIANG UMBUL-UMBUL Pembelian 2013 Baik

Tangga Alumunium CALTAX /

MULTIFUNCTION Pembelian 2012 Baik

Tangga Alumunium KRISBOW Pembelian 2016 Baik

Dispenser NATIONAL / - Pembelian 2002 Baik

Dispenser UCHIDA / - Pembelian 2002 Baik

Dispenser UCHIDA / - Pembelian 2003 Baik

Dispenser - Pembelian 2007 Baik

Dispenser - / - Pembelian 2009 Baik


Dispenser UCHIDA / O3P Pembelian 2013 Baik



Dispenser SANKEN / HDW 756C Pembelian 2016 Baik

Handy Cam SONY / - HIBAH 2005 Baik

Handy Cam - Pembelian 2007 Baik

Handy Cam - / - Pembelian 2009 Baik



Alat Rumah Tangga Lain-lain G.M / - Pembelian 2001 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain ROBIN / EY15.3 HIBAH 2004 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain - Pembelian 2007 Baik


Alat Rumah Tangga Lain-lain - / - Pembelian 2009 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain - / - Pembelian 2009 Baik


Alat Rumah Tangga Lain-lain BAK SAMPAH Pembelian 2011 Baik



Alat Rumah Tangga Lain-lain BAK SAMPAH PERMANEN Pembelian 2011 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain TONG SAMPAH Pembelian 2012 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain PINTU BESI Pembelian 2012 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain TONMG SAMPAH Pembelian 2012 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain LOKAL - TONG SAMPAH Pembelian 2013 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain PARTISI E FORTE / UK.


Alat Rumah Tangga Lain-lain PARTISI L FORTE / UK. 140X120X150 (1 ORG )

Pembelian 2015 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain PARTISI U FORTE / UK. 110X120X140 (1 ORG)

Pembelian 2015 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain BAK SAMPAH Pembelian 2015 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain PLAT 3MI Pembelian 2015 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain PARTISI E FORTE / UK. 230X120X140 (2 ORG)

Pembelian 2015 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain GORDEN VERTICAL BLIND

/ TYPE J1 Pembelian 2015 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain PARTISI E FIFO / UK. 300X190X150 (4 ORG)

Pembelian 2015 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain PARTISI E FIFO / UK . 300X190X150 (2 ORG)

Pembelian 2015 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain PARTISI I / UK.

180X120X150 (2 ORG) Pembelian 2015 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain GORDEN VERTICAL BLIND

/ TYPE JI, J2 DAN J3 UK. 7.56 M2

Pembelian 2015 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain VERTICAL BLIND / 16 M2 Pembelian 2015 Baik




Alat Rumah Tangga Lain-lain TEMPAT BBM 20 LITER Pembelian 2016 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain SIKAT KAWAT HALUS Pembelian 2016 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain BAK SAMPAH PEMILAH Pembelian 2016 Baik


Alat Rumah Tangga Lain-lain KANTONG PLASTIK

SAMPEL Pembelian 2016 Baik

Alat Rumah Tangga Lain-lain Bak Keranjang Pemilah

Sampa Pembelian 2016 Baik

P3K - / - Pembelian 2004 Baik

P3K - / - Pembelian 2005 Baik

DILENGKAPI DGN KASET TENS / - Pembelian 2002 Baik

Alat Pemadam Portable YAMATO / - Pembelian 2005 Baik

Alat Pemadam Portable - Pembelian 2008 Baik

Alat Pemadam Portable SECURE / POWDER 6 KG Pembelian 2010 Baik

Alat Pemadam Portable Secure / 6 kg Pembelian 2010 Baik

Pakaian Panas/Lengkap Nomek / - Pembelian 2008 Baik

Masker Gas - / - Pembelian 2007 Baik

Alat Pembantu Pemadam Kebakaran

ZIEGLER / - Pembelian 2004 Baik


GANEBO / - Pembelian 2007 Baik




GENEBO / GENEBO Pembelian 2007 Baik






SENKEN / SENKEN JHT-4 Pembelian 2009 Baik














GANEBO / - Pembelian 2010 Baik


ROTARY LIGHT BAE WARNA MERAH, 24 V +

LOSPEK Pembelian 2011 Baik


GUN NOZEL 1.5" Pembelian 2011 Baik


CONECTOR JOSE UK. 2.5" Pembelian 2011 Baik


DRAT SUCTION INLET & SUCTION HOSE FIRE

PUMP Pembelian 2011 Baik


CONECTOR HOSE UK 1.5" Pembelian 2011 Baik


GUN NOZEL 2.5" Pembelian 2011 Baik


CONCENTRAT FOAM AFFF 3-6% @ 25 LTR

Pembelian 2011 Baik


WABBING TUBULAR Pembelian 2012 Baik

Alat Pembantu Pemadam SLING 100 CM BEAL Pembelian 2012 Baik




Kebakaran


SLING 50 CM BEAL Pembelian 2012 Baik


ASCENSION BIT L PETZL Pembelian 2012 Baik


ASCENSION BIT R PETZL Pembelian 2012 Baik


AUTO STOP Pembelian 2012 Baik


CAMP HARNEST EMPIRE Pembelian 2012 Baik


CAMP HELMET Pembelian 2012 Baik


CR SCREW OK Pembelian 2012 Baik


CR SNEP SPIRIT Pembelian 2012 Baik


OTLET FIRE PUMP MACHINO 2,5" / KRISBOW

Pembelian 2012 Baik


CARMENTAL COOTRACK Pembelian 2012 Baik


SELF CONTAINED BREATHING APPARATUS

Pembelian 2013 Baik


BAJU PELAMPUNG Pembelian 2013 Baik

Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain

ALAT PENGIKAT SELANG PEMADAM / AWG

Pembelian 2012 Baik


BREATING APPARATUS / SPERIAN

Pembelian 2012 Baik


GUN NOZEL 1,5" / PROTEK Pembelian 2012 Baik


DAICI / R6-8 A/U -KABEL Pembelian 2013 Baik


ALKON 5"PK Pembelian 2013 Baik


BESTLE OIL GERMANY / TECHNOLOGY 250 PSI

Pembelian 2013 Baik


P. MESA GORNDUR 4K / Q02/13 L-130314

Pembelian 2013 Baik


NOSEL 1,5 Pembelian 2013 Baik


SARUNG TANGAN Pembelian 2013 Baik


SELANG UKURAN 1.5 Pembelian 2013 Baik


SARUNG TANGAN Pembelian 2013 Baik


ALAT PENGIKAT SELANG Pembelian 2013 Baik


IWA / ALLOY Pembelian 2016 Baik


SELANG UK. 2,5'' (BLINDEX)

Pembelian 2016 Baik


SELANG UK. 1,5'' ( blindex ) Pembelian 2016 Baik


JET NOZELL 1,5 '' / ALLOY Pembelian 2016 Baik


VARIABLE HEAD NOZELL 1,5'' (JETREEM) / ALLOY

Pembelian 2016 Baik


FIRE PUMP 6 HP (ROBIN ONGA)

Pembelian 2016 Baik

Mainframe - Pembelian 2011 Baik

Mini Komputer - Pembelian 2015 Baik

Mini Komputer - Pembelian 2015 Baik




P.C Unit LG / PENTIUM 4 Pembelian 2001 Baik

P.C Unit SPEKTRUM / PENTIUM 2 Pembelian 2001 Baik

P.C Unit SAMSUNG / PENTIUM 4 Pembelian 2001 Baik

P.C Unit RAKITAN / PENTIUM 4 Pembelian 2001 Baik




P.C Unit HEWWLET PACKARD (HP)

/ PENTIUM 4 Pembelian 2004 Baik



P.C Unit SAMSUNG / PENTIUM 4 Pembelian 2004 Baik

P.C Unit RAKITAN / PENTIUM 4 HIBAH 2005 Baik


P.C Unit - Pembelian 2007 Baik





P.C Unit HP / HP 2 Col Pembelian 2007 Baik


















P.C Unit - / - Pembelian 2009 Baik

P.C Unit COMPAQ / COMPAQ CQ Pembelian 2009 Baik























P.C Unit LENOVO Pembelian 2010 Baik

P.C Unit LG / - Pembelian 2010 Baik

P.C Unit SIMBADA / - Pembelian 2010 Baik

P.C Unit HP (Layar Sentuh) / Touch

Smart 600-1137 d Pembelian 2010 Baik

P.C Unit LG Pembelian 2010 Baik

P.C Unit LG Pembelian 2010 Baik

P.C Unit LG / AMD Triple Core Athion

II X3 440 Pembelian 2010 Baik

P.C Unit LG / CORE 2 DUO Pembelian 2010 Baik

P.C Unit DELL / INSPIRON ONE Pembelian 2011 Baik

P.C Unit CORE 2 DUO LYR 19" Pembelian 2011 Baik


P.C Unit DELL Pembelian 2011 Baik



P.C Unit HP / ALL IN ONE Pembelian 2012 Baik

P.C Unit HP / ALL IN ONE

TOUCHSMART 520 - 1133D

Pembelian 2012 Baik

P.C Unit HP Pembelian 2012 Baik



P.C Unit DELL / PC ALL IN ONE

2310 (INTEL CORE i3-2120 Pembelian 2012 Baik

P.C Unit DELL / PC ALL IN ONE Pembelian 2012 Baik

P.C Unit HP / ALL IN ONE Pembelian 2012 Baik


P.C Unit HP Pembelian 2012 Baik

P.C Unit LENOVO / CORE I5 2310 Pembelian 2013 Baik

P.C Unit DESKTOP PC DELL INSPIRON / 2333-I3

Pembelian 2013 Baik

P.C Unit LENOVO / H5s SERIES Pembelian 2013 Baik

P.C Unit DELL / PC ALL IN ONE Pembelian 2013 Baik

P.C Unit DELL - PC DESKTOP /

DELL E 1709 Pembelian 2013 Baik



P.C Unit DELL / INSPIRON ONE


P.C Unit ASSUS / ET2311-B002R Pembelian 2014 Baik



P.C Unit LENOVO / B40-30 Pembelian 2014 Baik


P.C Unit DELL / INSPIRON ONE



P.C Unit PC ALL IN ONE Pembelian 2015 Baik


P.C Unit PC ALL IN ONE Pembelian 2015 Baik


P.C Unit HP PAVILION / PC ALL IN Pembelian 2015 Baik




ONE

























P.C Unit LENOVO / IDEA CENTRE C

20-30 Pembelian 2016 Baik

P.C Unit LENOVO / INTEL CORE i3 Pembelian 2016 Baik

P.C Unit HP / PAVILION Pembelian 2016 Baik

Lap Top TOSHIBA / PENTIUM 4 HIBAH 2005 Baik

Lap Top TOSHIBA / LAPTOP Pembelian 2009 Baik

Lap Top MACBOOK AIR Pembelian 2015 Baik

Lap Top ASUS / X450JB Pembelian 2016 Baik

Lap Top LENOVO / INTEL CORE i7 Pembelian 2016 Baik

Note Book TOSHIBA / PENTIUM 2 Col Pembelian 2007 Baik

Note Book Toshiba / Satelite U305 Pembelian 2007 Baik

Note Book - Pembelian 2007 Baik




Note Book Axioo / Kore Duo Pembelian 2008 Baik

Note Book - / - Pembelian 2009 Baik



















Note Book Acer / D2350 3G Pembelian 2009 Baik


Note Book Toshiba / - Pembelian 2010 Baik

Note Book Toshiba / Core 2 Duo T5670 Pembelian 2010 Baik

Note Book TOSHIBA / SATELLITE L


Note Book TOSHIBA / L645-11014

BLACK Pembelian 2010 Baik

Note Book SONY / VAIO S117-GG Pembelian 2010 Baik

Note Book TOSHIBA Pembelian 2010 Baik

Note Book SONY / VAIO Pembelian 2010 Baik


Note Book HP / PAVILION 14" Pembelian 2010 Baik

Note Book LENOVO / X20Li Pembelian 2010 Baik

Note Book ACER Pembelian 2010 Baik

Note Book DELL / 1458 Pembelian 2010 Baik

Note Book SONY / VAIO SERI PCG

51111W Pembelian 2010 Baik

Note Book SONY / VAIO Pembelian 2010 Baik


Note Book TOSHIBA / SATELITE L645 Pembelian 2010 Baik

Note Book TOSHIBA / SATELITE L645 Pembelian 2010 Baik

Note Book - / Procecor Intel Core 2 Duo Pembelian 2010 Baik

Note Book ASUS / CORE i5 Pembelian 2012 Baik



Note Book ACER / CORE i7 Pembelian 2012 Baik

Note Book SONY Pembelian 2012 Baik


Note Book SONY / SONY VAIO Pembelian 2014 Baik

Note Book MACBOOK AIR Pembelian 2015 Baik


Note Book ASUS / GL 55 - 2V Pembelian 2016 Baik

Personal Komputer Lain-lain - Pembelian 2007 Baik
































Personal Komputer Lain-lain APLIKASI BIDANG

PROGRAM Pembelian 2013 Baik

CPU RAKITAN / PENTIUM 4 Pembelian 2002 Baik

Hard Disk HARDISK EKSTERNAL /

SEAGATE Pembelian 2013 Baik

Hard Disk - Pembelian 2013 Baik


Hard Disk TRANSCEND Pembelian 2014 Baik


Hard Disk WD Pembelian 2014 Baik

Hard Disk TRANSCED Pembelian 2014 Baik


Hard Disk WESTERN DIGITAL / PAST

ULTRA Pembelian 2014 Baik


Hard Disk THOSIBA Pembelian 2014 Baik


Hard Disk MY PASSPORT ULTRA Pembelian 2014 Baik






Hard Disk MY CLOUD Pembelian 2014 Baik


Hard Disk MY PASSPORT Pembelian 2015 Baik


Hard Disk EXTERNAL TRANSCEND Pembelian 2015 Baik

Hard Disk SEAGATE Pembelian 2015 Baik

Hard Disk EXTERNAL / SEAGATE Pembelian 2015 Baik

Hard Disk CANON / IX6770 Pembelian 2015 Baik

Hard Disk TRANSCEND / I GB Pembelian 2015 Baik








Hard Disk WD PASSPORT ULTRA Pembelian 2015 Baik


Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain





SOFTWARE ANTI VIRUS Pembelian 2011 Baik

Peralatan Komputer Mainframe SOFTWARE KOMPUTER Pembelian 2014 Baik




Lain-lain

Floopy Disk Unit DVD RW EXTERNAL (DISK

DRIVE ) Pembelian 2011 Baik

Printer CANON / BJC-2100SP Pembelian 2003 Baik

Printer CANON / S200SPX Pembelian 2003 Baik


Printer PIXMA / IP-1000 Pembelian 2004 Baik

Printer HEWWLET PACKARD (HP)

/ DESKJET 3535 Pembelian 2004 Baik

Printer - Pembelian 2007 Baik

Printer - / - Pembelian 2007 Baik















Printer EPSON / LX-300+II Pembelian 2007 Baik

Printer CANON PIXMA / CANON

PIXMA Pembelian 2007 Baik

Printer Canon / Canon MP 145 Pembelian 2008 Baik

Printer Printer 4A Pembelian 2009 Baik

Printer Printer A4 / Printer A4 Pembelian 2009 Baik

Printer Printer Canon / iP 1980 Pembelian 2009 Baik

Printer Printer / Printer Pembelian 2009 Baik


Printer CANON / MP 198 Pembelian 2009 Baik

Printer HP / HP DISKJET D2666 Pembelian 2009 Baik

Printer CANON / Injet MX 328 Pembelian 2010 Baik

Printer CANON PIXMA / CANON

PIXMA Pembelian 2010 Baik

Printer CANON / iP 2770 Pembelian 2011 Baik

Printer CANON / PIXMA iX 4000 Pembelian 2011 Baik

Printer LASER JET Pembelian 2011 Baik

Printer CANON / PIXMA MP 258 Pembelian 2011 Baik

Printer EPSON / LV 300 Pembelian 2011 Baik

Printer HP / LASER JET PRO M

1132 MFP Pembelian 2011 Baik

Printer EPSON Pembelian 2011 Baik


Printer CANON / PIXMA MX377 Pembelian 2013 Baik

Printer HP / OJ 7500A PSC,FAX Pembelian 2013 Baik

Printer INKJET EPSON / L210 Pembelian 2013 Baik

Printer EPSON / LQ - 2190 Pembelian 2013 Baik

Printer CANON / IP 2770 Pembelian 2013 Baik

Printer HP / PRINTER HP

LASERJET PRO COLOR MFP M175

Pembelian 2013 Baik




Printer CANON / MX 397 Pembelian 2013 Baik

Printer PRINTER CANON / PIXMA

IX 6560 Pembelian 2013 Baik

Printer PRINTER A4 - CANON /

PIXMA IP100 Pembelian 2013 Baik

Printer HP - PRINTER A3 / OFFICEJET 7610

Pembelian 2013 Baik


Printer CANON / M 377 Pembelian 2013 Baik

Printer HP / LASERJET CP1025 Pembelian 2013 Baik

Printer PRINTER / CANON iP2770 Pembelian 2013 Baik

Printer PRINTER / CANON iP2770 Pembelian 2013 Baik

Printer PRINTER / CANON XI 6560 Pembelian 2013 Baik

Printer CANON Pembelian 2014 Baik

Printer CANON / PIXMA IX 6560 Pembelian 2014 Baik



Printer PIXMA Pembelian 2014 Baik


Printer CANNON Pembelian 2014 Baik

Printer CANON / A3 Pembelian 2014 Baik


Printer SAMSUNG / SCX3406FW Pembelian 2014 Baik

Printer PRINTER A3 Pembelian 2014 Baik



Printer EPSON / I800 Pembelian 2014 Baik


Printer EPSON / L350 Pembelian 2014 Baik

Printer CANON / MX397 Pembelian 2014 Baik

Printer CANON / MX 390 SERIES Pembelian 2014 Baik




Printer CANON LASER MONO Pembelian 2014 Baik

Printer PRINTER Pembelian 2014 Baik




Printer HP (A4) / M1227FN (LASER

JET) Pembelian 2016 Baik


Printer EPSON / L 220 Pembelian 2016 Baik








Printer BROTHER / T700 Pembelian 2016 Baik


Printer BROTHER / T 700 W Pembelian 2016 Baik

Printer BROTHER / DCP-T700W Pembelian 2016 Baik









Printer PRINTER PITA Pembelian 2016 Baik


Scanner - Pembelian 2010 Baik

Scanner CANON Pembelian 2016 Baik

Scanner CANON Pembelian 2016 Baik

Scanner ICA Pembelian 2016 Baik

Scanner CANON / SCANLIDE 120 Pembelian 2016 Baik

Peralatan Mini Komputer Lain-lain

MEMORY DDR Pembelian 2011 Baik

CPU ACER / CPU BILL-UP Pembelian 2012 Baik

Monitor SAMSUNG /

SYNCMASTER 551 V Pembelian 2001 Baik

Monitor - / - Pembelian 2009 Baik

Monitor - / - Pembelian 2009 Baik

Monitor - Pembelian 2010 Baik

Monitor LG Pembelian 2010 Baik

Monitor - Pembelian 2010 Baik

Printer CANON / - Pembelian 2001 Baik

Printer CANON / PIXMA Pembelian 2001 Baik




/ DESKJET Pembelian 2003 Baik

Printer EPSON / LX- 300 + Pembelian 2003 Baik


/ DESKJET 3550 Pembelian 2004 Baik

Printer CANON / BJC 5500 Pembelian 2004 Baik


Printer CANON / LASERJET HIBAH 2005 Baik


/ LASERJET HIBAH 2005 Baik


/ DESKJET 3550 HIBAH 2005 Baik

Printer CANON / BJC-1000SP HIBAH 2005 Baik

Printer CANON / PIXMA Ip 1880 Pembelian 2007 Baik


Printer DOT MATRIX A3 DAN LASER JET (8 UNIT)

Pembelian 2008 Baik





Printer EPSON / LX 300 DOT

MATRIX Pembelian 2009 Baik




Printer HP LASER JET / CP 1215 Pembelian 2009 Baik















Printer - / DESK JET Pembelian 2009 Baik


Printer - / DESK JET Pembelian 2009 Baik












Printer HP / DESKJET 3300 Pembelian 2009 Baik




Printer Epson / LQ - 2190 Dot

Matrix Pembelian 2010 Baik

Printer Canon / MP 250 Pembelian 2010 Baik

Printer Canon / Laser LBP-5050 Pembelian 2010 Baik

Printer Canon / PIXMA Pembelian 2010 Baik






Printer HP Pembelian 2010 Baik






Printer CANON / PIXMA IX 4000 Pembelian 2010 Baik




Printer HP / LASER JET CP 1215 Pembelian 2010 Baik

Printer CANON / LPB Pembelian 2010 Baik

Printer PANASONIC / LASER JET Pembelian 2010 Baik


Printer CANON / iX 4000 Pembelian 2010 Baik










Printer CANON / A3 IP-4000 Pembelian 2010 Baik

Printer EPSON LQ / DOT MATRIK Pembelian 2010 Baik



Printer Canon / XP 1900 Pembelian 2010 Baik

Printer CANON / IP 3680 INJEK A4 Pembelian 2012 Baik

Printer CANON / MG 3170 Pembelian 2012 Baik


Printer HP / COLOR LASER JET

CP 1215 Pembelian 2012 Baik

Printer HP / LASER JET Pembelian 2012 Baik

Printer EPSON / LQ-2190 BI-

DIRECTIONAL Pembelian 2012 Baik




Printer CANON / DESK JET Pembelian 2012 Baik



Printer HP LASER JET / PRO CM

1415 FNAA Pembelian 2012 Baik

Printer CANON / LASER SHEET

LBP 3500 Pembelian 2012 Baik


Printer HP / LASER JET PRO

P1102 Pembelian 2012 Baik

Printer HP / LASERJET CP 2026 Pembelian 2012 Baik

Printer CANON / IX 6560 Pembelian 2012 Baik







Printer PRINTER / PIXMA MP 3237 Pembelian 2013 Baik






Printer EPSON L550 Pembelian 2015 Baik


Printer PROBOX Pembelian 2015 Baik


Printer CANNON / MX 397 Pembelian 2015 Baik





Printer EPSON / A3 Pembelian 2015 Baik

Printer CANON / MX397 Pembelian 2015 Baik

Printer PRINTER Pembelian 2015 Baik








Printer EPSON / T110 Pembelian 2015 Baik

Printer CANON PIXMA / IP 110 Pembelian 2015 Baik

Keyboard - Pembelian 2009 Baik

Keyboard - / - Pembelian 2009 Baik

Keyboard - / - Pembelian 2009 Baik



Keyboard LOGITECH Pembelian 2012 Baik

Peralatan Personal Komputer Lain-lain





STURDY Pembelian 2010 Baik


HP / CARTRIDGE PRINTER LASER

Pembelian 2012 Baik

Server - Pembelian 2010 Baik

Server HP / TOUCHMART 610 PC

23" Pembelian 2011 Baik

Server - Pembelian 2012 Baik

Server WINDOWS SERVER 2008 5

USER Pembelian 2013 Baik

Server JARINGAN INTERNET Pembelian 2016 Baik

Modem - / - Pembelian 2009 Baik

Modem - / - Pembelian 2009 Baik

Modem PRO-LINK Pembelian 2010 Baik

Modem - Pembelian 2010 Baik

Modem PROLINK / GSM Pembelian 2010 Baik

Modem T & T Pembelian 2010 Baik

Modem T & T Pembelian 2010 Baik



Modem VODAFONE / K 3565-

REV.Z Pembelian 2010 Baik


Modem HUAWEI Pembelian 2012 Baik

Modem ADVAN JETS HOTSPOT

MODEM Pembelian 2013 Baik

Peralatan Jaringan Lain-lain - Pembelian 2007 Baik

Peralatan Jaringan Lain-lain - Pembelian 2009 Baik

Peralatan Jaringan Lain-lain WIRELESS Pembelian 2009 Baik

Peralatan Jaringan Lain-lain TP-LINK / TL-WN321G Pembelian 2009 Baik

Peralatan Jaringan Lain-lain - / - Pembelian 2009 Baik

Peralatan Jaringan Lain-lain SPEAKER KANTOR Pembelian 2015 Baik

Peralatan Jaringan Lain-lain PENGEMBANGAN

JARINGAN KOMPUTER Pembelian 2015 Baik

Peralatan Jaringan Lain-lain JARINGAN KOMPUTER Pembelian 2016 Baik

Meja Kerja Pejabat Eselon II LENGKUNG OPAL Pembelian 2011 Baik

Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 BIRO Pembelian 2011 Baik

Meja Kerja Pejabat Eselon III LENGKUNG OPAL Pembelian 2011 Baik

Meja Kerja Pejabat Eselon III GENESIS / DESK

240WX100D/4LEGS Pembelian 2015 Baik

Meja Kerja Pejabat Eselon III MEJA KABID GENESIS /

DESK Pembelian 2015 Baik

Meja Kerja Pejabat Eselon III - Pembelian 2016 Baik

Meja Kerja Pejabat Eselon IV LENGKUNG OPAL Pembelian 2011 Baik

Meja Kerja Pejabat Eselon IV MEJA KASI MEZZO Pembelian 2015 Baik

Meja Kerja Pejabat Eselon IV MEJA KASI MEZZO Pembelian 2015 Baik




Meja Kerja Pegawai Non Struktural



OLYMPIC Pembelian 2007 Baik
















MEJA KERJA DAN MEJA KOMPUTER / 20 UNIT

Pembelian 2008 Baik


MEJA KERJA DAN MEJA KOMPUTER

Pembelian 2008 Baik


VOD / Meja 1/2 Biro Pembelian 2010 Baik


ACTIV / OD 036 W 180 D 74 H 75 CM

Pembelian 2010 Baik


VOD 106 / 100X60X75 Pembelian 2010 Baik




OGGI Pembelian 2010 Baik


OD-036 / W 160 D 74 H 75 Cm

Pembelian 2010 Baik


ACTIV Pembelian 2010 Baik




ACTIV / BIRO Pembelian 2010 Baik


OGGI Pembelian 2010 Baik


MEJA 1/2 BIRO Pembelian 2010 Baik




MEJA 1/2 BIRO Pembelian 2011 Baik


MEJA 1 BIRO Pembelian 2011 Baik






ACTIVE Pembelian 2013 Baik


PANEL Pembelian 2014 Baik


AKTIF Pembelian 2014 Baik


MEJA PORTIR MEZZO Pembelian 2015 Baik


MEJA STAF KASI MEZZO Pembelian 2015 Baik


MEJA KERJA SUPERVISOR MEZZO

Pembelian 2015 Baik

Meja Kerja Pegawai Non MEJA SUPERVISOR Pembelian 2015 Baik




Struktural MEZZO


MEJA SUPERVISOR MEZZO

Pembelian 2015 Baik







Meja Kerja Pejabat Lain-lain - Pembelian 2015 Baik

Meja Rapat Pejabat Eselon III KABID SDA GLORY ROYAL

PREMIERE / SW2411 EKSLUSIF

Pembelian 2015 Baik

Meja Rapat Pejabat Eselon III ADITECH MEJA RAPAT BM Pembelian 2015 Baik

Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III

MEJA SOFA SENTRA / M.B03

Pembelian 2015 Baik

Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III

MEJA SOFA / SENTRA Pembelian 2015 Baik

Meja Rapat Pejabat Lain-lain - Pembelian 2007 Baik

Meja Rapat Pejabat Lain-lain - Pembelian 2010 Baik

Meja Rapat Pejabat Lain-lain MEETING TABLE PLATO A,

COLOUR : WALNUT Pembelian 2014 Baik

Kursi Kerja Pejabat Eselon III - Pembelian 2011 Baik

Kursi Kerja Pejabat Eselon III HIGH POINT / A0C980 SANDARAN TINGGI

Pembelian 2011 Baik

Kursi Kerja Pejabat Eselon III CHITOSE / SL-CS103PN Pembelian 2015 Baik

Kursi Kerja Pejabat Eselon III KURSI KERJA KABID

CHITOSE / SL-CS103PN Pembelian 2015 Baik

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV PUTAR Pembelian 2010 Baik

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV FANTONI / STOCKHOLM Pembelian 2011 Baik

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV KURSI KASI CHITOSE / SL-

CS102P Pembelian 2015 Baik

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV KURSI KEJA KASI

CHITOSE / SL-CS102P Pembelian 2015 Baik

Kursi Kerja Pegawai Non Struktural

FANTONI Pembelian 2007 Baik
















KURSI PUTAR HIDROLIK DAN KURSI LIPAT / 27

UNIT Pembelian 2008 Baik


Antelope / NAAC-450 Pembelian 2010 Baik


FANTONI / SANDARAN Pembelian 2010 Baik


Antelope / NAAC-450 Pembelian 2010 Baik


T. 701 Pembelian 2010 Baik









KURSI LIPAT Pembelian 2011 Baik


KURSI PUTAR BIASA Pembelian 2011 Baik


BIGSTAR Pembelian 2011 Baik


KURSI PUTAR HYDROLIC Pembelian 2011 Baik


VISTA / COLOUR GREEN e/w 15 KG

Pembelian 2011 Baik




KURSI MANAJER Pembelian 2011 Baik


meja 1/2 biro Pembelian 2011 Baik


FRONTLINE Pembelian 2012 Baik


KURSI PUTAR Pembelian 2012 Baik




FRONTLINE Pembelian 2013 Baik


CHITOSE Pembelian 2014 Baik


POLARIS Pembelian 2014 Baik




KURSI PORTIR CHITOSE Pembelian 2015 Baik


KURSI SUPERVISOR CHITOSE / SL-MR102PDS

Pembelian 2015 Baik


KURSI SUPERVISOR CHITOSE

Pembelian 2015 Baik


KURSI KERJA SUPERVISOR CHITOSE

Pembelian 2015 Baik


KURSI KERJA STAF KASI CHITOSE

Pembelian 2015 Baik


KURSI STAF CHITOSE Pembelian 2015 Baik


KURSI SUPERVISOR CHITOSE

Pembelian 2015 Baik













Kursi Kerja Pejabat Lain-lain - Pembelian 2015 Baik



Kursi Rapat Pejabat Eselon III KURSI RAPAT BM

CHITOSE / SL - YA102PO Pembelian 2015 Baik

Kursi Rapat Pejabat Eselon III KABID SDA CHITOSE Pembelian 2015 Baik

Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff





Kursi Rapat Pejabat Lain-lain - Pembelian 2010 Baik

Kursi Rapat Pejabat Lain-lain - Pembelian 2010 Baik

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain


Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III

HIGH POINT / NHP-53T Pembelian 2011 Baik


KURSI TAMU KABID / CHITOSE

Pembelian 2015 Baik


KURSI TAMU KABID CHITOSE / BOWVI

Pembelian 2015 Baik


SOFA MINIMALIS SENTRA / ASIA

Pembelian 2015 Baik


KURSI TAMU KABID CHITOSE / BOWVI

Pembelian 2015 Baik

Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain

KIURSI TAMU SUPERVISOR

Pembelian 2015 Baik


KURSI TAMU KASUBBAG CHITOSE / BOWVI

Pembelian 2015 Baik


KURSI TAMU SUPERVISOR

Pembelian 2015 Baik


KURSI TAMU KASI CHITOSE

Pembelian 2015 Baik


KURSI TAMU KASI CHITOSE / BOWVI

Pembelian 2015 Baik

Lemari Buku untuk Perpustakaan

RAK BUKU Pembelian 2011 Baik

Lemari Arsip untuk arsip Dinamis





VIP Pembelian 2007 Baik




















AKTIF / - Pembelian 2009 Baik






LION Pembelian 2010 Baik


LION / 2 PINTU Pembelian 2010 Baik





















VIP / HSC-40A Pembelian 2010 Baik






VIP / KACA DORONG Pembelian 2010 Baik


VIP / KACA SORONG Pembelian 2010 Baik










BROTHER / PINTU KACA SORONG

Pembelian 2010 Baik


BROTHER / PINTU KACA SORONG

Pembelian 2010 Baik


VIP / PINTU KACA SORONG

Pembelian 2010 Baik






PINTU SLIDING KACA Pembelian 2011 Baik




BROTHER / PINTU KACA GESER

Pembelian 2012 Baik




VIP / BESI SLIDING Pembelian 2012 Baik


PINTU BESI Pembelian 2012 Baik


BROTHER / KACA SLIDING Pembelian 2012 Baik


PINTU 3 (TIGA) Pembelian 2012 Baik


KRISBOW Pembelian 2012 Baik




VIP / BIASA Pembelian 2012 Baik






LION / LA 3 AK SLEDING Pembelian 2012 Baik


BROTHER / SLIDING Pembelian 2012 Baik







LEMARI ARSIP SUPERVISOR

Pembelian 2015 Baik


LEMARI ARSIP SUPERVISOR / CRD-2-2

WD Pembelian 2015 Baik


LEMARI CRD-2-2 WD Pembelian 2015 Baik




LEMARI KACA / PINTU SLIDING

Pembelian 2016 Baik

Camera + Attachment SONY / SONY Pembelian 2007 Baik

Camera + Attachment NOKON COOLPIX / P1 Pembelian 2007 Baik

Camera + Attachment - Pembelian 2007 Baik







Camera + Attachment - / - Pembelian 2008 Baik










Camera + Attachment OLYMPUS Pembelian 2010 Baik

Camera + Attachment SONY CYBER SHOT / DSL-


Camera + Attachment SONY Pembelian 2010 Baik

Camera + Attachment SONY / DSC 730 Pembelian 2010 Baik

Camera + Attachment SAMSUNG / ES 70 Pembelian 2010 Baik

Camera + Attachment SONY Pembelian 2010 Baik

Camera + Attachment SONY / DSC W 270 Pembelian 2010 Baik

Camera + Attachment SONY / DSC S930 Pembelian 2010 Baik



Camera + Attachment SONY / 10 MPX Pembelian 2012 Baik

Camera + Attachment NIKON / COOLPIX S8200 Pembelian 2012 Baik

Camera + Attachment CAMERA / CANON EOS

KING X50 Pembelian 2013 Baik

Camera + Attachment COOLPIX / L830 Pembelian 2014 Baik


Camera + Attachment OLYMPUS / VG-165 Pembelian 2016 Baik


Camera + Attachment CANON / EOS 60D Pembelian 2016 Baik

Camera + Attachment CCTV Pembelian 2016 Baik

Proyektor + Attachment - Pembelian 2007 Baik



Proyektor + Attachment - / - Pembelian 2009 Baik




Proyektor + Attachment LCD PROYEKTOR

INVOKUS / IN VOKUS Pembelian 2009 Baik

Proyektor + Attachment INFOCUS Pembelian 2011 Baik

Proyektor + Attachment SONY Pembelian 2011 Baik

Proyektor + Attachment INFOCUS / 3128HD Pembelian 2013 Baik

Proyektor + Attachment BEN-Q PROJECTOR /

MX722 Pembelian 2013 Baik

Proyektor + Attachment VIEW SONIC / WP637 Pembelian 2013 Baik

Proyektor + Attachment SCREEN PRO MOTOR /

ES1120 Pembelian 2013 Baik

Proyektor + Attachment MONITOR HP COMPAQ /

L1901 W LCD 19 Pembelian 2015 Baik

Proyektor + Attachment LG MINIBEAN PROJECTOR

Pembelian 2016 Baik


Microphone/Wireless Mic - Pembelian 2016 Baik

Microphone/Wireless Mic SHURE SLX / NEW

WIRELLES MICROPHONE Pembelian 2016 Baik

Professional Sound System - Pembelian 2011 Baik

Professional Sound System YAMAHA / PSR S950 Pembelian 2012 Baik

Professional Sound System POWER MIXER

PROPESIONAL AUDIO Pembelian 2016 Baik

Professional Sound System BMB SPEKER SYSTEM Pembelian 2016 Baik

Professional Sound System STAND SPEAKER Pembelian 2016 Baik

Unintemuptible Power Supply (UPS)

ICA / - Pembelian 2010 Baik


ICA Pembelian 2013 Baik


APC SUA 3000 RMI 2U / 3000 PA

Pembelian 2013 Baik


2 KVA / ICA CT1082B Pembelian 2013 Baik






UPS Pembelian 2013 Baik


ICA / CT1082B Pembelian 2013 Baik






UPS / ICA 1382 VA ORIGINAL 2600 WATT

Pembelian 2013 Baik


UPS / ICA CT 1682-B Pembelian 2013 Baik


UPS / ICA CT 1682 B Pembelian 2013 Baik


UPS / ICA 1382 VA ORIINAL 2600 WATT

Pembelian 2013 Baik


UPS / ICA Pembelian 2013 Baik









Unintemuptible Power Supply - Pembelian 2015 Baik




(UPS)




ICA / CT 1382B Pembelian 2015 Baik


















ICA / CT1082B Pembelian 2015 Baik



Digital Audio Storage System POLYTRON / DVD PLAYER Pembelian 2011 Baik

Peralatan studio Visual Lain-lain - Pembelian 2015 Baik

Peralatan studio Visual Lain-lain - Pembelian 2015 Baik

Power Supply - Pembelian 2011 Baik

Digital SONY / - HIBAH 2005 Baik

Mesin Jilid MESIN JILID Pembelian 2015 Baik

Mesin Folding - Pembelian 2015 Baik

Alat Penyimpan Data - Pembelian 2007 Baik



Alat Penyimpan Data - / - Pembelian 2009 Baik











































Alat Penyimpan Data ADATA / - Pembelian 2010 Baik

Alat Penyimpan Data HITACHI / 160 GB Pembelian 2010 Baik

Alat Penyimpan Data SEAGATE Pembelian 2010 Baik

Alat Penyimpan Data TRANSCENT Pembelian 2010 Baik

Alat Penyimpan Data TRANSCEND Pembelian 2010 Baik

Alat Penyimpan Data ADATA / 2 GB Pembelian 2010 Baik

Alat Penyimpan Data Adata / - Pembelian 2010 Baik









Alat Penyimpan Data FLASH DISK 2 GB Pembelian 2011 Baik


Alat Penyimpan Data HARD DISK EKSTERNAL

160 GB Pembelian 2011 Baik

Alat Penyimpan Data HARD DISK EKTERNAL

160 GB Pembelian 2011 Baik


Alat Penyimpan Data SPECTRA FLASH / 500 GB Pembelian 2012 Baik

Alat Penyimpan Data HARDDISK / 500 GB Pembelian 2012 Baik

Alat Penyimpan Data HARDDISK / 500 GB Pembelian 2012 Baik


Alat Penyimpan Data FLASHDISK - KINGSTON /

WI - DRIVE 32GB Pembelian 2013 Baik

Alat Penyimpan Data FLASHDISK - TOSHIBA Pembelian 2013 Baik

Alat Penyimpan Data TOSHIBA / 1 TB Pembelian 2013 Baik

Alat Penyimpan Data TOSHIBA / 1 TERABYTE Pembelian 2013 Baik

Alat Penyimpan Data TRASNCEND Pembelian 2013 Baik

Alat Penyimpan Data TRASNCEND Pembelian 2013 Baik

Alat Penyimpan Data SPECTRA FLASH 1 TERA Pembelian 2013 Baik

Alat Penyimpan Data SANDISK / MICRO SD

64GB Pembelian 2013 Baik

Alat Penyimpan Data EXTERNAL SEAGATE

WIRELESS PLUS Pembelian 2013 Baik

Alat Penyimpan Data FLASHDISK KINGSTON /

WI-DRIVE 32GB Pembelian 2013 Baik




Alat Penyimpan Data HARDISK SEAGATE Pembelian 2013 Baik

Alat Penyimpan Data SEAGATE - HARDISK Pembelian 2013 Baik

Alat Penyimpan Data HARDISK SPECTRA /

500GB Pembelian 2013 Baik

Alat Penyimpan Data HARDISK TRANSCAN /

1TB Pembelian 2013 Baik

Alat Penyimpan Data EXTERNAL HARDISK /


Alat Penyimpan Data Alat Penyimpan Data /

TRASNCEND Pembelian 2013 Baik

Alat Penyimpan Data ALAT PENYIMPAN DATA /

TRASNCEND Pembelian 2013 Baik

Alat Penyimpan Data EXTERNAL HARDISK /


Alat Penyimpan Data TOSHIBA Pembelian 2014 Baik

Alat Penyimpan Data FLASH DISG 64GB /

SANDISK Pembelian 2014 Baik

Alat Penyimpan Data FLASH DISK 32 GB /

SANDISK Pembelian 2014 Baik

Alat Penyimpan Data SAMSUNG Pembelian 2015 Baik

Alat Penyimpan Data FLASHDISK / RANSCEN Pembelian 2015 Baik

Alat Penyimpan Data TRANSCA / ND Pembelian 2015 Baik


Alat Penyimpan Data HARD DISK Pembelian 2016 Baik



Alat Penyimpan Data FLASHDISK Pembelian 2016 Baik


Alat Penyimpan Data TOSHIBA Pembelian 2016 Baik

Alat Penyimpan Data TOSHIBA / CANVIO BASIC

USB 2.0 Pembelian 2016 Baik


Alat Penyimpan Data SEAGATE / SRD0NFI Pembelian 2016 Baik


Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain

DRONE / PHANTOM Pembelian 2016 Baik

Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain

DRONE PHANTOM 4 / DII Pembelian 2016 Baik

Telephone (PABX) - / - Pembelian 2009 Baik

Telephone (PABX) - Pembelian 2011 Baik

Pesawat Telephone LEBOSS / - Pembelian 2002 Baik

Pesawat Telephone SAHITEL / - Pembelian 2004 Baik

Pesawat Telephone PANASONIC / PESAWAT TELPON - KX-TSC II MX

Pembelian 2013 Baik

Pesawat Telephone PRINCE / HANDPOHONE

LAPANGAN Pembelian 2013 Baik

Pesawat Telephone - Pembelian 2016 Baik

Handy Talky ICOM / - Pembelian 2002 Baik

Handy Talky MOTOROLA / - Pembelian 2002 Baik

Handy Talky - Pembelian 2007 Baik

















Handy Talky - / - Pembelian 2008 Baik


Handy Talky OLINCE / - Pembelian 2009 Baik

Handy Talky RADIO HT Pembelian 2011 Baik

Handy Talky I COM Pembelian 2012 Baik

Handy Talky WEIERWEI / UV-6R Pembelian 2013 Baik

Handy Talky ICOM / IC-V80 Pembelian 2013 Baik

Handy Talky VEA / VOX V8 PLUS 199

CHANNEL S,2 Pembelian 2013 Baik

Handy Talky MOTOROLA / CP 1660 Pembelian 2016 Baik

Facsimile BROTHER / FAX-275 Pembelian 2003 Baik

Alat Komunikasi Lain-lain - Pembelian 2007 Baik





Alat Komunikasi Lain-lain ICOM - RADIO RIGHT / IC-

22000H Pembelian 2013 Baik

Alat Komunikasi Sosial Lain-lain MOTOROLA / - Pembelian 2002 Baik

Alat Komunikasi Sosial Lain-lain - / - Pembelian 2007 Baik

Alat Pemancar UHF Lain-lain - / - Pembelian 2009 Baik

Peralatan Antena UHF Lain-lain ANTENA HI GAIN Pembelian 2011 Baik

Excavator KOMATSU / PC200-

8SLF,HIDROLIC SPUD PILE

Pembelian 2014 Baik

Water Supplier ISUZU Pembelian 2013 Baik

Daimond Rock Saw HOFFMAN Pembelian 2010 Baik

Geological Hammaer ESTWING Pembelian 2010 Baik

Drill Machine - Pembelian 2012 Baik

Atterberg - Pembelian 2010 Baik

Universal Test Machine - Pembelian 2012 Baik

Concrete Borring - Pembelian 2011 Baik

Alat Pemeriksaan Semen - Pembelian 2011 Baik

Tempat Benda Uji krisbow Pembelian 2010 Baik

Concrete Hammer Test ATES Pembelian 2010 Baik

Concrete Hammer Test - Pembelian 2011 Baik

Concrete Hammer Test HAMMER TEST - PROCEQ Pembelian 2013 Baik

Concrete Hammer Test PROCEQ - SWITZERLAND Pembelian 2013 Baik

Concrete Hammer Test PROEEQ Pembelian 2015 Baik

Concrete Hammer Test - Pembelian 2015 Baik

Alat Lab. Bahan Bangunan Lain-Lain





TRIPOT STAND CBR Pembelian 2011 Baik




TIMBANGAN MANUAL 20 KG

Pembelian 2011 Baik




MANTILE CONE (CONUS) Pembelian 2012 Baik





FLATFORM ELEKTRONIK BALANCE

Pembelian 2012 Baik


JAW CRUSHER LAB. Pembelian 2012 Baik


CAPPING POWDER 25 KG Pembelian 2012 Baik

Alat lab. Aspal & cat Kimia Lain-Lain


Lightweight Concrete Test Hammer


Stump Test T - Pembelian 2010 Baik

Vacum Pump YANMAR / PENYEDOT

LUMPUR Pembelian 2012 Baik

Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain


Dial & Test Indikator - Pembelian 2011 Baik

Drying Oven - Pembelian 2010 Baik

Gelas Takar GELAS UKUR 100 ML Pembelian 2011 Baik

Specific Grafity Botle VAKUM METHODE Pembelian 2012 Baik

Stabilizer MINAMOTO Pembelian 2015 Baik

Stabilizer MINAMOTO / SM-5000 Pembelian 2016 Baik

Stabilizer MINAMOTO / SM 100000 Pembelian 2016 Baik

Stabilizer MINAMOTO / SM 3000 Pembelian 2016 Baik

TV Monitor - Pembelian 2015 Baik

Hydrolic Pump EAGLE - AUSTRALIA / EPB

-3B152 Pembelian 2013 Baik

Laminating Module with 4 Reels - Pembelian 2015 Baik

Tangki Meter TANGKI KAPASITAS 5.000

LTR Pembelian 2012 Baik

Tangki Meter TANGKI BBM / 5000 LTR

TIPE ELIPS Pembelian 2012 Baik

Tangki Meter TANGKI BBM Pembelian 2012 Baik

Tangki Meter - Pembelian 2013 Baik

Tangki Meter TANGKI OLI Pembelian 2013 Baik

Tangki Meter TANGKI 5000 LITER Pembelian 2015 Baik

Tangki Meter - Pembelian 2016 Baik

Exhaust Fan - Pembelian 2016 Baik

Grinding Mill mata gurinda Pembelian 2011 Baik

Weather Station SPECTRA FOKUS 6 Pembelian 2015 Baik

Alat Pemadam Kebakaran SELANG PEMADAM (BLINDEX) / UK. 2.5

METER Pembelian 2014 Baik

Alat Pemadam Kebakaran SELANG PEMADAM (BLINDEX) / UK. 1.5

METER Pembelian 2014 Baik

Alat Pemadam Kebakaran - Pembelian 2015 Baik

Generator ROBIN / - Pembelian 2009 Baik

Generator MISAKA / CINGLE-

CHINDER Pembelian 2010 Baik

Generator MOTOYAMA / MOTOYAMA Pembelian 2010 Baik

Personal Komputer - Pembelian 2015 Baik





Diamond Saw DIAMOND CORE BIL 4" Pembelian 2012 Baik

Meja Kerja - / - Pembelian 2009 Baik

Meja Kerja ACTIC Pembelian 2014 Baik

Meja Kerja FRONTLINE Pembelian 2014 Baik

Kabel Listril CABLE RG 8@ 100 M Pembelian 2011 Baik




Cawan Alumunium UK. BESAR Pembelian 2016 Baik

Cawan Alumunium UK. KECIL Pembelian 2016 Baik

Sekop - Pembelian 2016 Baik

Alat Peraga Olah Raga Lain-lain - Pembelian 2015 Baik

Alat Laboraorium Penunjang Lain-lain

GELAS UKUR Pembelian 2016 Baik


VIKNO METER / 100 ML Pembelian 2016 Baik


VIKNO METER / 500 ML Pembelian 2016 Baik


PIPET OLI Pembelian 2016 Baik


SILICA GEL Pembelian 2016 Baik


SKOP STAINLEES AGREGAT

Pembelian 2016 Baik


OLIE SAE -10 Pembelian 2016 Baik


TALAM PENGHAMPAR TANAH

Pembelian 2016 Baik


JANGKA SORONG Pembelian 2016 Baik


PIKNO METER / CAO 100 ML

Pembelian 2016 Baik


PIKNO METER / CAP 25 ML

Pembelian 2016 Baik


PIKNO METER / CAP 24 ML

Pembelian 2016 Baik

Software DAAS ARCGIS / 10.2 Pembelian 2015 Baik

Peralatan Umum Lain-lain - Pembelian 2015 Baik

Golok - Pembelian 2016 Baik

2.3 KINERJA PELAYANAN OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa tantangan dan

peluang pengembangan dalam upaya peningkatan kinerja layanan Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kutai Timur. Tantangan yang utama adalah adanya tuntutan ganti rugi

lahan khususnya untuk lahan badan jalan, masih banyak jalan tanah yang sangat rentan

terhadap longsor, jalan antar kecamatan yang masih rusak, genangan pada beberapa area

di Kabupaten Kutai Timur dan masih adanya pelaku jasa konstruksi yang belum mematuhi

aturan. Selama 5 tahun ke depan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur harus

dapat mengintegrasikan penanganan trend tersebut ke dalam program dan kegiatan

bidang kePUan. Selain trend pembangunan yang tidak ramah lingkungan, terdapat

tantangan lain dari segi ketidakjelasan atau tumpang tindih kewenangan tugas pokok dan

fungsi antar instansi, sehingga terdapat permasalahan riil di lapangan yang tidak ditangani

oleh instansi manapun dan sebaliknya, terdapat overlap kewenangan di beberapa instansi.

Selanjutnya tantangan masing-masing bidang urusan Sumber Daya Air, Bina

Marga, Cipta Karya, Bina Jasa Kontruksi dan Sekretariat diuraikan di bawah ini :




1. Tantangan pembangunan Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Tantangan pembangunan Bidang Sumber Daya Air (SDA) meliputi :

a. Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air

permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan

eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan land subsidence

dan intrusi air asin/laut.

b. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air

baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi

sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target Millennium

Development Goals (MDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh

dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses air

untuk kebutuhan air minum.

c. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai

sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat

digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang

berlangsung selama 7 bulan.

d. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi.

e. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti

banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.

f. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam

menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

g. Terjadinya genangan pada beberapa titik diperkotaan sangatta.

2. Tantanganpembangunan Bidang keBina Marga-an

Tantangan pembangunan bidang Jalan meliputi :

a. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi

wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan

lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik daerah dan nasional.

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam

memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.




c. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunanserta

operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki

terhadap prasarana jalan yang ada.

d. Menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah.

e. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit

dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan

bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan,

disamping jugamemenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri

serta outlet.

f. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang

terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan kawasan.

g. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan

jalan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.

h. Masih banyaknya jalan tanah di

3. Bidangke Cipta Karyaan

Tantangan pembangunan bidang ke-Cipta Karya-an meliputi :

a. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga

wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi kabupaten/kota dan

provinsi.

b. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan

menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar

teknis.

c. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi

masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing

sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.

d. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam

pendanaan pembangunan prasarana air minum.

e. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik

dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.

f. Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempamaupun kebakaran

melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.




g. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan

gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan

terjadinya kekumuhan dan banjir.

h. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk

mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek

rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan

global.

i. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang

bagi permukiman.

j. Melanjutkan program pengembangan kawasan agropolitan.

4. Bidang Bina Jasa Kontruksi

Tantangan Bidang Bina Jasa Kontruksi meliputi :

a. Meningkatkan pengawasan jasa konstruksi serta badan usaha jasa konstruksi

b. Melaksanakan penyuluhan, monitoring, dan evaluasi pengawasan jasa kontruksi

c. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas dan instansi teknis

dalam rangka pengawasan jasa kontruksi

d. Melakukan Pengawasan terhadap rekomendasi penerbitan Izin Usaha Jasa

Kontruksi (IUJK) yang telah diterbitkan

e. Menyediakan saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasalitas masalah

pengawasan jasa kontruksi sesuai kententuan yang berlaku

f. Melakukan Monitoring pelaksanaan pengendalian Mutu Jasa Kontruksi

5. Sekretariat Dinas

Tantangan Sekretaris Dinas meliputi :

a. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbagai wilayah dan

kualitas pelayanannya kepada masyarakatmembutuhkan SDM yang handal.

b. Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu:

kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatankesejahteraan

masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitaslingkungan.




c. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastuktur pekerjaan umum

antartingkatan pemerintahan dan antarpelaku pembangunan.

d. Penyelenggaraan good governance yang efektif untuk mengimbangi tuntutan

masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan pembangunan.

e. Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan peran ke depan

yang diharapkan berubah dari yang semula lebih dominan sebagai

operatorregulator menjadi dominan regulator-fasilitator.

Menyikapi tantangan internal dan eksternal tersebut, terdapat peluang

pengembangan layanan di bidang kePUan, terutama dengan memanfaatkan teknologi

komunikasi dan informasi sebagai bagian dari e-government dan smart regency.Di sisi

lain, Kabupaten Kutai Timur masih merupakan daerah yang menarik sebagai tempat

investasi, terutama investasi swasta di bidang Perkebunan dan Pertambangan. Hal ini

memberi peluang pada pelaksanaan pengerjaan program dan kegiatan bidang kePUan

dengan menggunakan skema KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha) sehingga

alokasi dana pembangunan dari pemerintah dapat lebih fleksibel.



KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 III - 103

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis

merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian

yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan

peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi

isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah

operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral

dan etika birokratis. Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait (RPJP Kabupaten,

RPJM Kabupaten, dan RTRW Kabupaten Kutai Timur), evaluasi terhadap kinerja Rencana

Strategis pada periode sebelumnya, serta hasil dari rangkaian FGD (Focus Group

Discussion) baik internal Dinas PU Kabupaten Kutai Timur maupun dengan SKPD terkait,

maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam

perumusan program dan kegiatan. Perumusan isu strategis tidak terbatas pada keluaran

(output) dari program dan kegiatan Dinas PU Kabupaten Kutai Timur. Identifikasi isu

strategis berangkat dari analisis dampak (outcome) dari program dan kegiatan sehingga

konteks pembahasan menjadi lebih luas dan integrasi atau kerjasama dengan Dinas

maupun instansi pemerintahan yang lain menjadi lebih terpetakan. Hal ini diperlukan,

mengingat pentingnya integrasi dan kerjasama antara OPD dalam konsep pembangunan

wilayah menuju smart regency, sesuai dengan visi Kabupaten Kutai Timur 2016 - 2021.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN OPD

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021,

adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan

tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi

pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun

sebelumnya. Lima tahun pertama dan kedua Renstra Dinas PU Kab. Kutai Timur telah

menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai




permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada

tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan

daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal,

kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak

diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur

dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi

faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan

adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang

tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan

keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di

tiap Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian

terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun

2011-2015. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara

internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian

indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai

berikut:

1. Sekretariat

a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.

b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang

bersertifikat.

c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program

dan kegiatan Dinas PU Kab. Kutai Timur, dan UPTD Dinas PU Kab. Kutai Timur

belum optimal.

d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas PU Kab. Kutai Timur yang

terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e. Peran aktif Dinas PU Kab. Kutai Timur sebagai perpanjangan tangan Bupati

selaku wakil pemerintah daerah di Kab. Kutai Timur masih perlu ditingkatkan.




2. Bidang Jasa Kontruksi

Belum adanya standar/pedoman/metode bimbingan teknis bina jasa konstruksi untuk

digunakan dalam rangka pembinaan teknis maupun pengasawan teknis jasa

konstruksi.

3. Bidang Pengairan

a. Terdapat defisit imbangan air irigasi pada beberapa Water District di musim

kemarau serta bangunan irigasi yang sudah berumur.

b. Belum terpenuhinya target penambahan air baku dikarenakan kewenangan

penanganan tidak sepenuhnya berada di daerah.

c. Kurangnya optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pe-ngelolaan SDA yang

menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta Daya dukung lingkungan

yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan.

4. Bidang Bina Marga

Belum seluruhnya jalan dan jembatan di daerah Kabupaten Kutai Timur dalam kondisi

Baik dan mantap

5. Bidang Cipta karya

a. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang

layak,

b. Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyarakat

tentang pengelolaan air limbah yang benar

c. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksebilitas

masyarakat miskin di perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah.

6. UPTD PU. Kabupaten Kutai Timur

Keterbatasan SDM, peralatan teknis, dan pendukung lainnya.




3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA

DAERAH TERPILIH

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama

kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur dan untuk mengidentifikasi

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PU Kab. Kutai Timur yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur

tersebut.

Hasil identifikasi Dinas PU Kab. Kutai Timur tentang faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan Dinas PU Kab. Kutai Timur yang dapat mempengaruhi pencapaian

visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi

perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas PU Kab. Kutai Timur. Dengan demikian, isu-

isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan,

tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

a. Visi

Visi Merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin

dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah

kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha

pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi

untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.

Empat dokumen perencanaan dan paradigma pembangunan menjadi arah bagi

penetapan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021. Empat

dokumen perencanaan terdiri atas: 1) RPJP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-

2025, 2) RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, 3) Ekstraksi RPJM

Nasional 2015-2019, dan 4) Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai

Timur Tahun 2016-2021.

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 harus mampu menjadi

kabupaten mandiri dengan mentrasformasikan keunggulan komperatif menjadi

keunggulan kompetitif sebagai daya saing sektor agribisnis dan agroindustri dengan




memanfaatkan sumberdaya lokal yang terbarukan serta melibatkan banyak pihak

dimulai dari satuan pemerintahan terendah yaitu DESA.

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan

pemerintahan daerah dengan dasar otonomi yang luas dan bertanggung jawab,

menjadikan visi pembangunan sebagai bagian penting untuk menyatukan karsa dan

cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai

dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi. Visi dibangun

sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan

menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode

pembangunan.

Perubahan paradigma pembangunan yang selama ini mengandalkan

sumberdaya yang tidak terbarukan harus segera dilakukan, mengingat cadangan

sumberdaya alam tersebut akan semakin menipis, ditranformasi menjadi

pemberdayaan agribisnis dan agroindustri. Selain itu paradigma pembangunan yang

sentralistis juga harus dilakukan perubahan dengan fokus membangun mulai dari desa

dengan menciptakan sinergisitas pihak-pihak yang berkepentingan dalam

pembangunan Kabupaten Kutai Timur melalui pemanfaatan kearifan lokal dengan

meningkatkan mental, spiritual, keagamaan masyarakat secara keseluruhan.

Gambar 5-2

Sinkronisasi antar Dokumen Perencanaan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021




Berdasarkan sudut pandang di atas dan sebagaimana dijelaskan dalam telaah

dokumen perencanaan termasuk Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras

dengan hasil analisis permasalahan serta isu strategis maka untuk memajukan

Kabupaten Kutai Timur ke depan, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur Melalui Pembangunan Agribisnis dan

Agroindustri”

Visi tersebut mengandung tiga elemen utama pembangunan Kabupaten Kutai

Timur 2016-2021, yaitu; a) Desa Membangun, b) Sektor Agribisnis dan Agroindustri,

dan c) Kemandirian Kutai Timur.

Gambar 5-3

Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021




Penjelasan tentang Desa Membangun, Sektor Agribisnis dan Agroindustri, dan

Kemandirian Kutai Timur, adalah:

1. Desa Membangun

Desa Membangun adalah program pembangunan yang difokuskan dan

dilaksanakan mulai dari desa dengan harapan akan mewujudkan desa mandiri.

Mewujudkan hal tersebut digunakan ukuran keberhasilan yaitu Indeks Pembangunan

Desa (IPD) yang dihitung dan dikeluarkan oleh Bappenas RI.

Mengingat visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 adalah

kemandirian, dan hal ini tersirat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun

2016-2021, maka ukuran yang digunakan adalah ukuran IPD, yang tujuan

akhirnya adalah Desa Mandiri.

IPD mengklaster desa ke dalam tiga kelompok, yaitu Desa Mandiri, Desa

Berkembang, dan Desa Tertinggal. Terdapat 5 (lima) variabel (dimensi) utama yang

diukur dalam IPD, yaitu:

a. Pelayanan Dasar, mewakili aspek pelayanan dasar ditujukan untuk mewujudkan

bagian dari kebutuhan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Variabel

penyusun Pelayanan Dasar adalah:

1) Ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan

SMA/SMK;

2) Ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah

sakit bersalin, puskesmas/pustu, tempat praktek dokter, poliklinik/balai

pengobatan, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes dan apotek.

b. Kondisi Infrastruktur, mewakili aspek Kebutuhan Dasar, Sarana, Prasarana,

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara

berkelanjutan. Variabel penyusun kondisi infrastruktur adalah:

1) Ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti: kelompok pertokoan, minimarket,

toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, warung/kedai makanan,

akomodasi hotel/penginapan, serta bank;

2) Ketersediaan infrastruktur energi seperti: listrik, penerangan jalan, dan bahan

bakar untuk memasak;




3) Ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti: sumber air minum,

sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang air besar;

4) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informasi seperti:

komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan pengiriman pos/barang.

c. Aksesibilitas/Transportasi, memiliki kekhususan dan prioritas pembangunan

desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam desa. Variabel

penyusun aksesibilitas/transportasi adalah:

1) Ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti: lalu lintas dan

kualitas jalan, aksesibilitas jalan;

2) Ketersediaan dan operasional angkutan umum dan aksesibilitas transportasi

seperti: waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor camat, biaya per

kilometer transportasi ke kantor camat, waktu tempuh per kilometer

transportasi ke kantor bupati dan biaya per kilometer transportasi ke kantor

bupati.

d. Pelayanan Umum, merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas

barang, jasa dan atau pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat

demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan dan sebagainya. Mewakili

aspek lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakat. Variabel penyusun

pelayanan umum adalah:

1) penanganan kesehatan masyarakat seperti: penanganan Kejadian Luar Biasa

(KLB), dan penanganan gizi buruk;

2) ketersediaan fasilitas olah raga seperti: ketersediaan lapangan olah raga, dan

kelompok kegiatan olah raga.

e. Penyelenggaraan Pemerintahan, mewakili indikasi kinerja pemerintahan desa

merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara

pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah Pemerintah. Variabel-variabel

penyusun penyelenggaraan pemerintahan adalah:

1) kemandirian seperti: kelengkapan pemerintahan desa, otonomi desa, dan

asset/kekayaan desa;

2) Kualitas sumber daya manusia seperti: kualitas SDM kepala desa dan

sekretaris desa.




Ukuran IPD dikembangkan dengan angka indeks komposit, melalui metode Delphi.

Angka indeks ketiga kelompok desa berdasarkan ukuran IPD adalah:

1) Desa Mandiri : Indeks > 0,75

2) Desa Berkembang : Indeks 0,40 – 0,74

3) Desa Tertinggal : Indeks < 0,40

Tahun 2014, struktur IPD Kabupaten Kutai Timur relatif kurang ideal mengingat

terdapat sebanyak 16,42% atau sebanyak 23 desa berada dalam status Desa

Tertinggal, dan hanya 2,99% atau 4 desa yang telah berada pada posisi Desa

Mandiri. Dalam rangka pemerataan pembangunan, prioritas sasaran akan diberikan

kepada desa-desa yang memungkinan untuk cepat bertransformasi ke arah kluster

desa yang lebih tinggi. Prioritas diberikan dalam bentuk program dan kebijakan

anggaran. Desa di Kabupaten Timur sejumlah 135 Desa (termasuk 2 Kelurahan), akan

memperoleh program pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing desa.

Dukungan dan komitmen tinggi diberikan pemerintah untuk pelaksanaan program

pembangunan secara merata di setiap desa. Dukungan dan komitmen itu, terutama

diberikan dalam bentuk anggaran sebesar 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) Milyar setiap

desa.

2. Sektor Agribisnis dan Agroindustri

Agribisnis dan agroindustri menjadi pilihan leading sektor saat SDA sudah

berangsur dikurangi perannya dalam pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Peningkatan unggulan agribisnis dan agroindustri Kabupaten Kutai Timur ditentukan

oleh kerjasama sinergi antar stakeholder pembangunan, yaitu: ABCG; Academic

(Akademisi), Bussines (dunia usaha), Community (Masyarakat Petani), dan

Government (Pemerintah termasuk Legislatif).

Peran pemerintah sangat strategis terutama dalam menyediakan infrastruktur

dan perangkat regulasi, agar pelaksanaan pengembangan agribisnis di desa-desa

Kabupaten Kutai Timur berjalan efektif dan efisien. Dunia usaha merupakan komponen

penting mengingat jumlah pelakunya cukup banyak dan memegang posisi kunci dalam

perekonomian. Dari dunia usaha proses nilai tambah produk pertanian dihasilkan dari

dunia usaha pula harga produk pertanian ditentukan.




Masyarakat petani merupakan komponen yang sangat penting mengingat

jumlahnya sangat banyak dan umumnya bergerak dibidang usaha tani (on farm).

Tanpa adanya petani, maka agribisnis tidak mungkin berkembang dan tentu saja

produk-produk pertanian juga tidak cukup tersedia bagi kita. Peningkatan taraf hidup

petani, mereka harus berperan aktif dan tidak hanya semata-mata menanti uluran

tangan pihak lain.

Masalah yang sangat berat dalam agribisnis di Kabupaten Kutai Timur adalah

tingginya resiko dan ketidakpastian yang ditimbulkan dari proses produksi dan faktor

alam. Kegagalan produksi karena lemahnya manajemen usaha tani dan/atau gejolak

alam amatlah sering dihadapi para petani di kabupaten ini. Oleh karena itu introduksi

teknologi irigasi pompa atau irigasi teknis merupakan salah satu upaya untuk menekan

resiko dan ketidakpastian usaha. Disinilah sangat dituntut daya adaptasi dan inovasi

petani guna meningkatkan hasil produksi usahatani.

Agroindustri merupakan mesin pertumbuhan bagi agribisnis. Pada agroindustri

inilah nilai tambah produk pertanian dihasilkan. Agroindustri biasanya tidak netral

terhadap skala, semakin besar skala usaha semakin rendah biaya rata-rata dan

semakin tinggi daya saing produk. Meski demikian agroindustri skala kecil bisa

menghasilkan keuntungan yang cukup besar jika efisiensi produksi berhasil

diwujudkan oleh para pengusaha. Permasalahan yang dihadapi para pengusaha

agroindustri umumnya bersumber kepada bahan baku. Jaminan ketersediaan bahan

baku dengan harga yang terjangkau akan menentukan kontinuitas operasi dalam

agroindustri.

Umumnya bahan baku agroindustri memiliki beberapa karakteristik: musiman

(seasonality) karena bahan baku dihasilkan melalui proses biologis yang tergantung

kepada iklim, bersifat segar (perishability), karena umumnya dibutuhkan dalam bentuk

segar, variability karena kuantitas dan kualitas bahan baku sangat ditentukan oleh

keragaman genetik tanaman, dan bermassa besar (bulky) sehingga membutuhkan alat

angkut dan fasilitas gudang berkapasitas besar. Adanya karakteristik musiman

membuka peluang pabrik beroperasi di bawah kapasitas operasinya (excess capacity

problem).




Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor lingkungan, lingkungan

alam, sosial dan budaya, sarana dan prasarana pendukung, struktur pasar dan

kebijakan pemerintah. Meski faktor tersebut sukar dikelola oleh para petani, namun

pemahaman tentang faktor-faktor tersebut akan menolong para petani dalam

menjalankan bisnisnya secara efektif dan efisien. Pengembangan agribisnis keluarga

petani sangat memerlukan dukungan prasarana perhubungan dan sarana transportasi,

lembaga keuangan, pasar yang kompetitif dan dukungan kebijakan pemerintah yang

menjamin adanya perlindungan bagi usaha kecil dari praktek monopoli dan

monopsoni. Disinilah pentingnya kebijakan publik disusun bersama dengan melibatkan

kelompok tani.

Faktor terakhir adalah pemasaran, dimulai dari pemasaran input, bahan baku

agroindustri hingga pemasaran produk hasil olahan agroindustri. Umumnya pemasaran

dalam sistem agribisnis diserahkan kepada para pedagang yang biasanya relatif lebih

baik posisi tawarnya dibandingkan dengan petani. Pemasaran sebaiknya diusahakan

secara efisien agar sistem agribisnis secara keseluruhan mampu memberikan

keuntungan kepada semua partisipan. Efisiensi produksi pada masing-masing

subsistem merupakan syarat keharusan dalam pengembangan agribisnis namun

demikian belumlah cukup jika tidak ada lembaga yang mengkoordinasikan para

pelaku atau partisipan antara masing- masing subsistem dalam sistem agribisnis

dengan biaya transaksi yang minimal.

Ukuran keberhasilan unggulan agribisnis dan agroindustri di Kabupaten Kutai

Timur di antaranya adalah: a) Naiknya jumlah dan besaran investasi sektor agribisnis

dan agroindustri, b) Naiknya tingkat PDRB Non Migas yang disertai dengan tingkat

Pertumbuhan Ekonomi Non Migas yang stabil, d) Naiknya Pendapatan Perkapita Non

Migas, e) Naiknya tingkat konsumsi masyarakat perdesaan, f) Naiknya Nilai Tukar

Petani, dan g) Naiknya kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kutai Timur.

3. Kemandirian Kutai Timur

Mengingat salah satu paradigma pembangunan yang diusung oleh Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten periode 2016-2021 adalah “Desa Membangun”, maka

dalam perspektif ini, kemandirian kabupaten adalah kemandirian desa. Desa yang

mandiri adalah tujuan besar (main goal) dari pembangunan Kabupaten Kutai Timur.




Desa Mandiri dalam perspektif IPD yang dikeluarkan Bappenas adalah desa

yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi,

infrastruktur memadai, aksesibilitas/transportasi yang mudah, pelayanan umum yang

bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Mengacu pada hasil penilaian data Tabel 5-1 (skor nilai), maka kelemahan

mendasar Kabupaten Kutai Timur secara berurutan adalah: 1) Infrastruktur, 2)

Pelayanan Umum, 3) Pelayanan Dasar, 4) Aksesibilitas/ Transportasi, dan 5)

Penyelenggaraan Pemerintahan. Namun, jika mengacu kepada koefisien indeks

komposit, maka secara berurutan yang patut dibenahi terlebih dahulu secara

berurutan adalah: 1) Infrastruktur, 2) Pelayanan Dasar, 3) Aksesibilitas/Transportasi, 4)

Pelayanan Umum, dan 5) Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tabel 5-1

Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

Indikator Koefisen IPD

Kutim

Urutan Prioritas

Skor Koefisien

Pelayanan Dasar 0,326 60,97 3 1

Infrastruktur 0,252 43,41 1 2

Aksesibilitas/Transportasi 0,204 63,28 4 3

Pelayanan Umum 0,109 57,62 2 4

Penyelenggaraan Pemerintahan 0,109 63,69 5 5

KOMPOSIT 1 56,94 BERKEMBANG

Sumber: IPD Bappenas Tahun 2015, Diolah

Jika urutan prioritas skor dan koefisien ini dibandingkan, maka terdapat

perbedaan hasil jika dilakukan penanganan pada masing-masing bentuk urutan

prioritas. Simulasi perhitungan per 1 unit, menunjukkan urutan prioritas berdasarkan

koefisien lebih tinggi 0,48 point, dibanding urutan prioritas berdasarkan skor. Angka

0,48 point dalam indeks komposit adalah sebuah angka yang besar.




Tabel 5-2 Simulasi Indeks Pembangunan Desa (IPD) Berdasarkan Urutan

Prioritas Koefisien dan Skor

Sumber: IPD Bappenas Tahun 2015, Diolah

Terkait urutan prioritas penanganan, patut dipertimbangkan kombinasi antara

pembenahan skor dengan tingkat kepentingan variabel yang dicerminkan oleh bobot

koefisien indeks kompositnya. Dengan demikian, prioritas pertama adalah melakukan

pembenahan variabel pelayanan dasar dan infrastruktur. Sedangkan

aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintah, adalah

kelompok prioritas kedua.

Tabel 5-3

Perubahan Struktur Status Desa Mandiri Kabupaten Kutai Timur 2014 dan 2021

Kategori Kondisi 2014 Kondisi 2021^

Desa Skor IPD Split Desa^ Progress

Tertinggal 23 (16,42%) < 40 6 6 (4,55%) 383 %

40-49 17 Berkembang 106 (80,60%) 50-59 68 85 (63,91%) -20 %

60-74 38 Mandiri 4 (2,99%) 75-79 2 42 (31,58%) 1050 %

> 80 2 JUMLAH 133 133 133

Sumber: IPD Bappenas Tahun 2015, Diola

Desa Mandiri sebagai tujuan besar (main goal) pembangunan Kabupaten Kutai Timur

tahun 2016-2021, diharapkan memiliki struktur yang lebih baik dari kondisi awal di tahun

2016. Prioritas pembangunan akan diberikan kepada desa- desa yang memungkinan

untuk cepat bertransformasi ke arah kluster desa yang lebih tinggi. Tabel 5-3

memvisuliasasikan hal ini, di mana 17 desa pada kategori desa tertinggal, siap

Indikator Koefisen SKOR IPD Kutim

Estimasi IPD KUTIM Berdasar Selisih

Koefisien Skor

Pelayanan Dasar 0.326 60.97 62.60 61.95 0.65

Infrastruktur 0.252 43.41 44.42 44.67 -0.25

Aksesibilitas/Transportasi 0.204 63.28 63.89 63.48 0.41

Pelayanan Umum 0.109 57.62 57.84 58.06 -0.22

Penyeleng. Pemerintahan 0.109 63.69 63.80 63.91 -0.11

KOMPOSIT 1 56,94 57.89 57.70 0.48




bertransformasi menjadi Desa Berkembang, dan terdapat 38 desa pada kluster Desa

Berkembang, siap bertransformasi menjadi Desa Mandiri. Dengan demikian di akhir

tahun 2021, struktur desa di Kabupaten Kutai Timur adalah: hanya 6 Desa (4,55%)

berstatus Desa Tertinggal, 85 desa (63,91%) berstatus Desa Berkembang, dan

terdapat 42 Desa (31,58%) telah memiliki status Desa Mandiri.

b. MISI

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan

cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama suatu organisasi

berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh

segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi

pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa

Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Agribisnis

dan Agroindustri;

3. Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Secara Merata;

4. Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang untuk Meningkatkaan Kualitas

Lingkungan yang Lebih Baik dan Lebih Sehat Bagi Kehidupan Manusia;

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan

Berorientasi Pada Pelayanan Publik;

Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa

Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Kutai Timur relatif masih berada pada

peringkat menengah di antara kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur. Masih

rendahnya nilai IPM Kabupaten Kutai Timur menunjukkan kondisi pendidikan, kesehatan

dan ekonomi yang juga masih rendah.




Sikap mental masyarakat, di sisi lain berperan penting dalam upaya peningkatan

kualitas sumberdaya manusia. Penyediaan infrastruktur dasar pendidikan, kesehatan

dan ekonomi hanya dapat menstimulan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap mental masyarakat, merupakan cerminan

kepatuhan kepada nilai dan norma spiritual keagamaan yang menjadi pondasi bagi

perubahan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Kutai Timur.

Peningkatan IPM dengan demikian menjadi Misi Pertama pembangunan

Kabupaten Kutai Timur. Berbagai upaya akan dilakukan untuk mengubah sikap mental

dan spiritual keagamaan masyarakat, yang diperkirakan pada tahun- tahun terakhir

ini mulai berkurang. Beberapa upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini

bertujuan untuk: 1) Menyiapkan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki keahlian

dan keterampilan yang sesuai dengan kompetensi daerah, dan 2) Mendorong

masyarakat untuk lebih mengedepankan pemahaman dan pengimplementasian nilai dan

norma spirituil keagamaan.

2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Agribisnis

dan Agroindustri

Dayasaing daerah masih menjadi titik lemah pembangunan Kabupaten Kutai

Timur. Hasil evaluasi tahunan RPJMD menyebutkan bahwa dayasaing daerah

memperoleh skor paling rendah dibanding pelayanan publik dan pelayanan dasar,

sehingga upaya peningkatan dayasaing daerah menjadi prioritas dalam pelaksanaan

pembangunan 2016-2021, disamping sektor lainnya yang menjadi tumpuan

pertumbuhan Kabupaten Kutai Timur. Dalam kaitannya dengan penekanan misi ini,

maka sektor agribisnis dan agroindustri telah ditetapkan menjadi sektor utama yang

harus ditingkatkan kapasitas dan daya saingnya.

Peningkatan dayasaing agribisnis dan agroindustri ini mencakup beberapa

sistem, yaitu: (a) pengadaan sarana produksi pertanian, (b) usahatani (on farm), (c)

pengolahan hasil pertanian (off farm atau agroindustry), (d) pemasaran, dan (e) sarana

dan prasarana penunjang, kelembagaan, politik dan lingkungan. Dengan demikian

dapat diharapkan peningkatan dayasaing sektor agribisnis dan agroindustri, yang

meliputi; 1) peningkatan dan pemantapan kecukupan pangan di setiap kecamatan, 2)

pemantapan dayasaing komoditas unggulan agribisnis dan agroindustri, 3) optimalisasi




peran stakeholder pembangunan pada sektor agribisnis dan agroindustri, 4)

peningkatan pendapatan perkapita dan penurunan tingkat kemiskinan, terutama di

perdesaan.

3. Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Secara Merata

Ketimpangan hasil-hasil pembangunan terutama pada penyediaan dan

kelengkapan infrastruktur dasar antar kota dan desa menjadi fenomena

penyebab munculnya misi ketiga pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Ketimpangan

yang cukup besar antar desa dan kota di Kabupaten Kutai Timur disebabkan karena

intensitas kegiatan ekonomi masyarakat, baik secara kuantitas maupun kualitas,

terpusat pada wilayah perkotaan. Penyebabnya adalah karena masih belum

tersedianya infrastruktur dasar yang memadai, terutama di wilayah perdesaan.

Pembangunan infrastruktur dasar secara merata merupakan faktor penting

untuk mendorong konektivitas dan kunci pertumbuhan suatu wilayah sebagai penentu

pertumbuhan ekonomi dan dayasaing. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan

menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik dapat meningkatkan dayasaing produk,

mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar

daerah.

Penyediaan infrastruktur dasar perdesaan yang berkualitas harus dapat merata

dan linear dengan sektor unggulan Kabupaten Kutai Timur berupa sector

agribisnis dan agroindustri, sehingga pilihan utama sasaran penyediaan infrastruktur

dasar juga harus berada pada wilayah-wilayah perdesaan. Dengan demikian kuantitas

dan kualitas intensitas ekonomi akan mengalir dari dan ke desa. Hal ini dapat menekan

biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan dan mempercepat

gerak ekonomi sektor agribisnis dan agroindustri di Kabupaten Kutai Timur.

4. Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang untuk Meningkatkaan Kualitas

Lingkungan yang Lebih Baik dan Lebih Sehat Bagi Kehidupan Manusia

Pengelolaan ruang menjadi penting terutama pada wilayah perkotaan yang relatif

masih kurang tersentuh dalam pembangunan di masa lalu. Penyediaan ruang

terbuka hijau dan ruang publik lainnya menjadi sebuah keharusan, sebagai konsekuensi

munculnya misi ke empat pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Kondisi lingkungan

yang lebih baik dan sehat menjadi poin penting dalam pengelolaan ruang. Di sisi lain,




konsentrasi pengelolaan ruang dan penciptaan kualitas lingkungan yang lebih baik pada

wilayah perdesaan akan diarahkan pada konsep pembangunan yang memenuhi syarat

ekologis dan ekonomis secara bersamaan.

Beberapa upaya yang harus dilakukan bermuara pada efektifitas perencanaan,

pemanfaatan dan pengendalian ruang, yang tercermin dari meningkatnya Indeks

Kualitas Lingkungan (IKL). Mewujudkan hal itu, perlu dilakukan beberapa hal, yaitu: 1)

Penetapan batas wilayah administrasi dengan kabupaten/kota yang berbatasan wilayah

administratif antar kecamatan dan antar desa, 2) Penataan kawasan strategis

kabupaten, meliputi kawasan budidaya pertanian dalam arti luas (kawasan pangan,

kawasan pertanian dan perkebunan, kawasan perikanan dan kelautan, kawasan

pengembangan ternak dan kawasan kehutanan), 3) Penataan dan pengembangan

kawasan konservasi, kawasan lindung, hutan kota dan ruang terbuka hijau, dan 4)

Memfasilitasi sertifikasi lahan masyarakat.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan

Berorientasi Pada Pelayanan Publik

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat

sebagai pengimplementasian prinsip-prinsip dasar good governance. Jika prinsip-

prinsip dasar good governance dapat diimplementasikan dengan baik, maka indikasi

minimalnya adalah: 1) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah, dan 2) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau

kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Era reformasi

birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari

reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik,

bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan

mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif

dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja

pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan

kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat,

peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi,




pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan,

prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di

samping itu, pembenahan dan penataan manajemen kepegawaian juga perlu dilakukan,

serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur

pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan

yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya

menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PU Kab. Kutai Timur

yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan

dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dinas PU Kab. Kutai Timur adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan

Kementerian Pekerjaan Umum. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra kementerian tersebut

kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada tahun yang sama, adapun

telaahnya adalah sebagai berikut:

3.3.1. Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019 telah disusun sebagai dokumen

perencanaan dan acuan penganggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat untuk periode lima tahun mendatang. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program

dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri PPN/ Kepala

Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra

K/L 2015-2019.

Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019

merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana




Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN merupakan

tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-

2025 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan memuat Agenda Prioritas

Nasional Presiden Republik Indonesia ke-7.

Dinamika perubahan lingkungan strategis terjadi begitu cepat sejak terpilihnya Presiden

Republik Indonesia ke-7, terutama dengan adanya perubahan susunan Kementerian

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian

Negara, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat yang mengamanatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di

bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Adanya penyesuaian struktur organisasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menekankan terutama pada

pengembangan wilayah sebagai basis penyusunan rencana dan program untuk

meningkatkan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan kawasan, sehingga orientasi

hasil tidak hanya menekankan “output”, namun juga “outcome” dan “impact”.

3.3.1.1. Kondisi Pekerjaan Umum

Secara umum potensi dan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan

pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat diantaranya meliputi:

pertama, pembangunan infrastruktur dipandang dapat memberikan kontribusi langsung

terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan jika dilakukan

secara sistemik. Sebagai ilustrasi, persentase penduduk miskin dapat diturunkan hingga

11,37% (2013), walaupun Indeks Gini perlu mendapatkan perhatian, mengingat perbedaan

masih relatif lebar yaitu menunjuk pada angka 0,413 pada tahun 2013. Kedua, pertumbuhan

penduduk Indonesia yang akan terus meningkat yaitu mencapai 271 juta jiwa di tahun 2020,

McKinsey memprediksi bahwa jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori

“consuming class” akan meningkat ke angka 85 juta jiwa pada tahun 2020 sebagai golongan

menengah. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan pelayanan publik yang jauh lebih baik.

Disamping itu, pertumbuhan penduduk juga berpengaruh terhadap eksploitasi sumber daya

alam yang cenderung tidak terkendali, dan pada ahirnya dapat menurunkan daya dukung.

Ketiga, arus urbanisasi yang tinggi diikuti dengan berbagai persoalan klasik perkotaan,

seperti: kemacetan, kekumuhan, banjir, degradasi kualitas lingkungan (udara dan air),

minimnya ruang terbuka hijau, kurangnya air bersih, kesenjangan pendapatan,

meningkatnya sektor informal, dan terjadinya perkembangan perkotaan horizontal (urban




sprawl). Sebagai ilustrasi, dalam kurun 4 dekade terakhir (1970 – 2010) telah terjadi

kenaikan populasi perkotaan di Indonesia sebanyak 6 kali lipat yang membawa implikasi

pada belum terpenuhinya berbagai tuntutan kebutuhan infrastruktur pekerjaan umum dan

perumahan rakyat, padahal perkotaan merupakan mesin pertumbuhan dan ujung tombak

daya saing. Keempat, perubahan iklim yang terjadi saat ini juga mengancam kehidupan.

Sebagai contoh, perkotaan khususnya kota-kota di kawasan pesisir terancam rob akibat

fenomena kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah seperti di Jakarta dan

Semarang. Hal ini terutama disebabkan juga oleh pengambilan air tanah secara berlebihan.

Kelima, secara geografis Indonesia terletak di kawasan “ring of fire” yang memiliki banyak

gunung api yang aktif hingga mencapai 130 gunung. Indonesia juga terletak pada titik

pertemuan empat lempeng tektonik dunia yang menyebabkan tingginya tingkat kejadian

gempa bumi. Sebagai contoh, pada tahun 2012 terjadi 363 gempa di atas 5 skala Richter.

Hal ini berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, operasionalisasi serta

pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Keenam, kesenjangan

wilayah timur dan barat, Bappenas 2012 mencatat fakta bahwa beberapa wilayah bahkan

bertumbuh di atas pertumbuhan rata-rata nasional. Sementara itu, KTI yang begitu kaya

akan sumber daya alam, kelautan, mineral, dan hutan selama puluhan tahun hanya

menyumbang 18% dari perekonomian nasional. Hal ini bisa diakibatkan wilayah di bagian

timur Indonesia sangat kurang pembangunan infrastrukturnya. Ketujuh, pengendalian

pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang,

sehingga berimplikasi pada kerusakan alam. Sebagai contoh, terjadinya sedimentasi pada

badan-badan air, terjadinya longsor, dan daya tampung reservoir yang menurun secara

signifikan. Kedelapan, permasalahan utama di bidang maritim adalah kurang terpadunya

perencanaan pembangunan infrastruktur perhubungan laut dan penyeberangan, maupun

pengembangan kota pesisir dengan pembangunan infrastruktur PUPR, terutama jalan dan

sumber daya air. Kesembilan, sinergi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam

pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercermin pada

pola pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Sinergi tersebut masih perlu

terus dilakukan perbaikan dan penataan yang intensif mengingat infrastruktur merupakan

urusan pemerintahan yang bersifat concurrent (dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah) sesuai dengan batasan kewenangan pusat dan daerah. Sebagai




ilustrasi, kemampuan Pemda, terutama dalam aspek pendanaan untuk melakukan operasi

dan pemeliharaan infrastruktur serta komitmen (political will) masih harus ditingkatkan.

Terkait hal ini, berdasarkan data Kementerian Keuangan pada tahun 2010 dari seluruh

kabupaten dan kota, realisasi belanja untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

hanya mencapai rata-rata 14,24 persen dari seluruh total belanja Pemerintah Daerah, dan

pada tahun 2012 justru menurun hanya mencapai 13,95 persen, bahkan 38,57 persen

diantaranya di bawah 10 persen.

3.3.1.2. VISI

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015 – 2019 menjadi

Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui

pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan

nasional tersebut ke dalam visi. misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan

mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama

pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan

pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015. Oleh karena itu visi Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT,

MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat

dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan,

mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi

kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai

masyarakat yang lebih sejahtera. Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang

handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain

untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan




kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam

kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya

maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk

melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

3.3.1.3. MISI

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan

upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka

mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional,

berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014

tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta

perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya

maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy,

guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka

kemandirian ekonomi;

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna

meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi

penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan

konektivitas daratan dan maritim;

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk

mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas

hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat

secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk

keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan

perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;




5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan,

kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi

manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien,

pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

3.3.1.4. Tujuan

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi

yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi

serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka

mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah

menyelenggarakan infrastrukutur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat

dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang

produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat,

menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang

berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut,

tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk


perbatasan, dan kawasan perdesaan;

2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian

ekonomi;

3. Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan

sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang

berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;




4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk

mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup

manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;

5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan,

kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan

pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien,

transparan dan akuntabel.

3.3.1.5. Sasaran

Goals Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dampak/impact pada level

stakeholder) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari

pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada level customer yang

dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat dalam mewujudkan : kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energy;

konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan

pembangunan antar daerah, antar sector dan antar tingkat pemerintah sehingga dapat

memenuhi kesejahtraan masyarakat.

Sementara sasaran strategis (outcome/impact pada level customers) daam hal ini

merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementrian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang

ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program. Sasaran strategis

tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategis petunjuk jalan untuk mencapai visi.




Adapun peta strategi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilhat

pada gambar 3.1

Gambar 3.1 Tahapan Pembangunan Nasional

Kemudian agar kebutuhan customers dapat terpenuhi maka diperlukan upaya-upaya dalam

internal proses yang harus dilakukan dengan baik, yaitu:

1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran

2. Meningkatnya ketahanan air.

3. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.

4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman

5. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

6. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

7. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.

http://www.docudesk.com/deskpdf/pdf-studio/buy-studio-x-now




















Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien guna memenuhi

harapan stakeholders dan customers tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya

pengelolaan sumber daya organisasi melalui proses learning and growth, yang meliputi :

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

2. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.

3. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat.

4. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik,

serta sarana dan prasarana.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat

yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk


perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran

strategis, yaitu:

a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan

perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan

b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.

c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

2. Tujuan 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi,

guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka

kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan

b. Meningkatnya ketahanan air.

3. Tujuan 3: Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan

pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global

yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan

dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan




























b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional

4. Tujuan 4: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan

kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”,

akan dicapai melalui sasaran strategis:

a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan

perumahan.

b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman

c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

5. Tujuan 5: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan

pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung

penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang

efektif, efiesien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran

srategis, yaitu:

a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.

b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas

d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat

e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi

publik, serta sarana dan prasarana

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan kebijakan pembangunan

dalam RPJPD dan RPJMD menjadi amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang. Dalam Undang-undang Penataan Ruang diamanatkan bahwa

penyusunan RTRW mengacu pada RPJPD dan sekaligus RTRW juga menjadi acuan dalam

penyusunan RPJMD dan RPJPD. Integrasi ini harus sejalan dan terintegrasi, agar dapat

dijadikan acuan seluruh sektor dalam melaksanakan pembangunan.
























Dokumen RTRW pada hakekatnya merupakan suatu paket kebijakan umum

pengembangan daerah. Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan wujud struktural

dan pola pemanfaatan ruang. Kebijakan yang dirumuskan pada dokumen ini merupakan

dasar strategi pembangunan spasial, baik yang berkenaan dengan perencanaan tata ruang

yang lebih terperinci (Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan), maupun rencana kegiatan sektoral seperti kawasan perdagangan, industri,

pemukiman, serta fasilitas umum dan sosial. Dalam implementasinya, pemanfaatan ruang

dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, sehingga apabila terjadi

suatu penyimpangan atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dapat

ditinjau kembali. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu perencanaan perlu mengacu pada

perencanaan ruang baik secara konseptual maupun operasional atau aktualisasi di

lapangan.

Rencana Tata Ruang memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan

berimplikasi pada keruangan, sedangkan RPJPD dan RPJMD memberikan payung

konseptual bagi pembangunan secara spasial. Dokumen RTRW Kabupaten Kutai Timur

yang tersedia adalah untuk periode 2015-2035.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah untuk mewujudkan

ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan

kebijaksanaan pembangunan kabupaten dalam rangka menuju Kutai Timur Mandiri

bertumpu pada pembangunan agribisnis yang mempertimbangkan kebutuhan

pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaatan dan

pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam rangka mencapai

keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar kawasan yang berkelanjutan guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan kebijakan-

kebijakan dan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

a. Kebijakan pertama yaitu Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pembangunan wilayah dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Kebijakan ini

akan dicapai dengan menerapkan strategi yaitu:




1) Mengoptimalkan rencana pemanfaatan dan pengembangan sumber daya

yang ada secara terintegrasi dan memperhatikan kebutuhan pembangunan

serta daya dukung lingkungan; dan

2) Meningkatkan keterlibatan seluruh potensi masyarakat yang ada dalam

melakukan pembangunan dan pengembangan sumber daya sebagai

upaya optimal pelibatan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

b. Kebijakan kedua yaitu Pemanfaatan potensi-potensi agribisnis secara optimal

sebagai salah satu sektor utama pembangunan wilayah dalam rangka

peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Kebijakan ini akan dicapai dengan menerapkan strategi yaitu:

1) Mengoptimalkan rencana pemanfaatan dan pengembangan agribisnis

wilayah secara terintegrasi dan memperhatikan kebutuhan pembangunan

serta daya dukung lingkungan;

2) Meningkatkan seluruh potensi masyarakat yang ada dalam melakukan

pembangunan dan pengembangan agribisnis wilayah sebagai upaya

optimal pelibatan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan

masyarakat; dan

3) Menetapkan dan melakukan pembangunan kawasan agribisnis di lokasi

yang mendukung pemanfaatan sumberdaya yang sesuai serta mendukung

terciptanya optimalisasi sistem koleksi dan distribusi.

c. Kebijakan ketiga yaitu Pengelolaan dan pengembangan kawasan

pertambangan yang ramah lingkungan. Kebijakan ini akan dicapai dengan

menerapkan strategi yaitu:

1) Mengoptimalkan lahan yang sesuai untuk pengembangan sektor

pertambangan;

2) Menciptakan mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang

berwawasan lingkungan yang melibatkan sinergitas dan integrasi antara

pemerintah, masyarakat dan swasta;

3) Menetapkan peraturan tentang mekanisme pengelolaan kawasan

pertambangan yang berwawasan lingkungan;




4) Menetapkan aturan dalam pengelolaan kawasan pertambangan yang

dapat menjamin terjaganya kondisi lingkungan hidup kabupaten, baik

selama masa penambangan maupun pasca penambangan;

5) Menetapkan aturan dan mekanisme yang dapat menjamin terjadinya

peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi dan juga

peningkatan perekonomian wilayah kabupaten secara keseluruhan; dan

6) Menetapkan aturan dan mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan

yang dapat menjamin keikutsertaan/keterlibatan masyarakat sekitar dalam

usaha pertambangan yang bersangkutan.

d. Kebijakan keempat yaitu Pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan yang

ramah lingkungan yang akan dicapai dengan menerapkan strategi yaitu:

1) Menetapkan batasan kawasan hutan berdasarkan fungsinya melalui

peraturan yang jelas dan diakui secara nasional;

2) Mengembangkan potensi-potensi sektor kehutanan yang dapat

dikembangkan untuk pembangunan wilayah kabupaten serta peningkatan

kesejahteraan seluruh masyarakat;

3) Menciptakan mekanisme pengelolaan potensi hutan yang berwawasan

lingkungan, serta melibatkan sinergitas dan integrasi antara pemerintah,

masyarakat dan swasta;

4) Menetapkan peraturan tentang mekanisme pengelolaan potensi kehutanan

yang berwawasan lingkungan;

5) Menetapkan aturan dan mekanisme yang dapat menjamin terjadinya

peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi dan juga

peningkatan perekonomian wilayah kabupaten secara keseluruhan; dan

6) Menetapkan aturan dan mekanisme pengelolaan potensi kehutanan yang

dapat menjamin keikutsertaan/keterlibatan masyarakat sekitar.

e. Kebijakan kelima yaitu Pemantapan dan pengendalian kawasan lindung sebagai

bagian dari pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup

yang akan dicapai dengan menerapkan strategi yaitu:

1) Menetapkan batasan kawasan lindung melalui peraturan yang jelas dan

diakui secara nasional;




2) Menetapkan Peraturan tentang mekanisme pengelolaan kawasan lindung

yang dapat melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat;

3) Menetapkan aturan dan mekanisme sanksi yang jelas terhadap setiap jenis

pelanggaran terhadap fungsi kawasan lindung;

4) Menetapkan aturan yang jelas terkait keberadaan masyarakat yang selama

ini tinggal di dalam Kawasan Lindung dalam upaya tetap menjaga

eksistensi masyarakat yang ada disertai upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat yang bersangkutan tanpa mengganggu fungsi lindung dari

kawasan yang bersangkutan;

5) Melakukan rehabilitasi terhadap kawasan lindung yang sudah rusak;

6) Mengembalikan fungsi kawasan lindung ke fungsi semula terutama karena

adanya penggunaan lahan budidaya di dalam kawasan lindung.

7) Melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan HTI, HPH dan

pertambangan yang terdapat di dalam kawasan lindung;

8) Mempertegas syarat minimal 30% dari Daerah Aliran Sungai (DAS), pada

proporsi kawasan yang merupakan bagian wilayah DAS terkait;

9) Mempertahankan hutan lindung dan Taman Nasional Kutai sebagai

kawasan lindung;

10) Melakukan pembagian Taman Nasional Kutai menjadi beberapa zonasi

untuk memudahkan pemeliharaan, pemantauan, dan pemeliharaan; dan

11) Menyediakan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat

mengenai batas-batas kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta

syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung

f. Kebijakan keenam yaitu Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan

dan perdesaan yang optimal yang akan dicapai dengan menerapkan strategi

yaitu:

1) Mengembangkan pusat-pusat kegiatan dengan menentukan fungsi untuk

setiap pusat-pusat kegiatan tersebut sesuai dengan potensi dan posisi

strategis yang dimilikinya; dan




2) Merencanakan dan menentukan jangkauan pelayanan dari setiap

pusatpusat kegiatan dengan menempatkan fasilitas pelayanan umum yang

disesuaikan dengan jenis dan skala pelayanan dari setiap pusat kegiatan.

g. Kebijakan ketujuh adalah Pengembangan prasarana wilayah yang ditujukan

untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana

transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan

merata di seluruh wilayah. Kebijakan ini akan dicapai dengan menerapkan

strategi yaitu:

1) Mengembangkan konsep sistem jaringan jalan dengan mengintegrasikan

jaringan jalan fungsi arteri/kolektor primer dengan jaringan jalan baru yang

akan dikembangkan (arteri/kolektor primer maupun arteri/kolektor

sekunder), sehingga dapat memperlancar arus antar pusat kegiatan

dengan kawasan;

2) Mengembangkan pembangunan beberapa jaringan jalan regional prioritas

untuk mendukung sistem jaringan jalan;

3) Menegaskan fungsi tiap segmen ruas jalan terutama fungsi primer dan

sekunder di wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk membagi tanggung

jawab pemeliharaan antara pendanaan pusat, provinsi, atau kabupaten;

4) Melakukan pembangunan jalan baru serta peningkatan fungsi serta kondisi

jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat-pusat produksi dengan

kota-kota sekitarnya;

5) Mengembangkan terminal angkutan darat di pusat kegiatan serta kawasan

dan mengusahakan keterpaduan pelayanan transportasi antar moda,

seperti angkutan darat, laut serta sungai;

6) Mengembangkan kualitas pelayanan angkutan umum yang melayani

pergerakan di dalam dan antar kawasan terutama pengoperasian angkutan

umum yang diarahkan secara terintegrasi dengan moda angkutan lainnya

baik dengan angkutan laut, angkutan udara maupun dengan angkutan

darat lainnya;

7) Meningkatkan fungsi dan peranan pelabuhan baik sebagai pelabuhan

ekspor maupun pelabuhan penumpang dan barang; dan




8) Meningkatkan fungsi dan kelas bandara serta penegasan kembali

penggunaan bandara yang telah ada.

h. Kebijakan kedelapan adalah Pengembangan pola ruang wilayah yang optimal

yang mendukung terciptanya kemandirian wilayah disertai upaya terciptanya

pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan. Kebijakan ini akan dicapai

dengan menerapkan strategi yaitu:

1) Menetapkan fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya;

2) Memberikan arahan pengembangan fungsi-fungsi budidaya di lokasi yang

sesuai dengan potensi serta daya dukung lingkungannya;

3) Menyusun perencanaan pembangunan dan pengembangan kegiatan-

kegiatan di kawasan budidaya yang dimaksudkan untuk pengembangan

perekonomian wilayah serta peningkatan kesejahteraan seluruh

masyarakat; dan

4) Menetapkan aturan untuk mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat

ikut serta dalam pembangunan kegiatan di kawasan budidaya.

i. Kebijakan kesembilan adalah Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan

dan keamanan negara yang akan dicapai dengan menerapkan strategi yaitu:

1) Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus

pertahanan dan keamanan;

2) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak

terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan kemanan;

3) Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan

khusus pertahanan dan keamanan; dan

4) Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan

negara.

Pedoman Pengarusutamaan Ekonomi Hijau

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah proses

pembangunan yang mencakup tidak hanya unsur ekonomi atau bisnis namun juga unsur

lingkungan, baik di kota maupun pelosok, dan unsur pembangunan kualitas manusia yang

berprinsip memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan kebutuhan masa depan8.

Konsep pembangunan ini dibangun oleh 3 (tiga) pilar utama pembangunan yakni pilar




pembangunan ekonomi, manusia dan lingkungan yang harus dilakukan secara berimbang

dan saling memperkuat. Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada

perlindungan lingkungan, namun juga mencakup pembangunan ekonomi dan

pembangunan sosial.

United Nation Environment Program (UNEP) mencetuskan gagasan mengenai

“Green Economy” dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Gagasan “green economy” tersebut bertujuan memberikan peluang yang besar bagaimana

upaya memanfaatkan konsepsi “green economy” dalam rangka menunjang pelaksanaan

pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem.

Terkait dengan gagasan konsep “green economy” tersebut, terdapat dua hal yang

ingin dicapai, yaitu: Pertama, ekonomi hijau mencoba untuk membuat konsep ekonomi yang

bukan hanya sekedar mempertimbangkan masalah makro ekonomi, khususnya investasi di

sektor-sektor yang memproduksi produk ramah lingkungan maupun produksi barang dan

jasa yang lebih ramah lingkungan (green investment), namun juga difokuskan pada

bagaimana kontribusi investasi hijau tersebut terhadap produksi barang dan jasa serta dan

pertumbuhan lapangan pekerjaan dengan memperhatikan konsep ramah lingkungan (green

job). Kedua, green economy mencoba untuk menyiapkan panduan pro-poor green

investment, atau investasi hijau yang mampu mendorong pengentasan masalah

kemiskinan. Tujuan utama konsep pembangunan “green economy” adalah agar para

pembuat kebijakan mampu mendorong pemerintahan dan sektor swasta untuk ikut serta

dalam mendukung peningkatan investasi hijau.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ekonomi hijau secara singkat dicirikan

sebagai: (i) peningkatan investasi hijau; (ii) peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan

pekerjaan pada sektor hijau; (iii) peningkatan pangsa sektor hijau; (iv) penurunan

energi/sumberdaya yang digunakan dalam setiap unit produksi; (v) penurunan CO2 dan

tingkat polusi per GDP yang dihasilkan; serta (vi) penurunan konsumsi yang menghasilkan

sampah (decrease in wasteful consumption).

Di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, program dengan slogan “Kaltim Hijau” mencoba

untuk melakukan proses pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

(green development) dengan basis tata kelola pemerintahan yang berwawasan lingkungan

(green governance).




Tujuan Kaltim Hijau:

1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur secara menyeluruh dan

seimbang, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan hidupnya

2) Mengurangi ancaman bencana ekologi, seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran

hutan dan lahan diseluruh wilayah Kalimantan Timur

3) Mengurangi terjadinya pencemaran dan perusakan kualitas ekosistem darat, air dan

udara di Kalimantan Timur

4) Meningkatkan pengetahuan dan melembagakan kesadaran diseluruh kalangan lembaga

dan masyarakat Kalimantan Timur akan kepentingan pelestarian sumber daya alam

terbaharui serta pemanfaatan secara bijak sumber daya alam tidak terbaharui.

Pertumbuhan ekonomi hijau (green growth economy) pada dasarnya adalah sebuah

pendekatan untuk mencapai sejumlah tujuan simultan yang membawa lebih dekat mencapai

pembangunan berkelanjutan sebenarnya. Tujuan-tujuan tersebut adalah (1) menghindari

dan mengurangi emisi gas rumah kaca, (2) membangun ketahanan terhadap iklim ekstrem

dan perubahan jangka panjang, (3) menggunakan sumberdaya secara lebih efisien, (4)

memberikan peningkatan PDRB dan standar hidup yang berkelanjutan dan di distribusikan

secara merata, serta (5) menghargai modal alam yang sering tidak terlihat secara ekonomi

walaupun telah mendukung keberhasilan ekonomi selama berabad-abad.

Definisi pertumbuhan ekonomi hijau ini sendiri masih terus berkembang seiring

dengan pengalaman berbagai negara dalam menguji apa yang berhasil dan yang tidak

berhasil dalam melaksanakan green growth economy. Pencapaian pertumbuhan ekonomi

hijau membutuhkan waktu yang lama, sehingga perencanaan pembangunan yang inklusif

diperlukan.

Perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau tidak dapat dilakukan sekaligus. Ada

beberapa definisi dan ketidakpastian dalam membangun kerangka perencanaan dan

penilaian pertumbuhan ekonomi hijau yang terbaik, termasuk mengidentifikasi prioritas

investasi, sumber yang tepat untuk menangkap data dan analisis, seleksi indikator kinerja

yang tepat, dan adopsi alat pemodelan terbaik yang tersedia. Perlu juga dikembangkan

kerangka konseptual dan metodologi untuk menentukan langkah yang paling sesuai dan

mengambil pendekatan yang tepat untuk mengembangkan kerangka kerja untuk

perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau.




Dalam perencanaan strategis pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat

beberapa arahan kebijakan pembangunan yang berwawasan green growth economy yang

antara lain adalah:

1) Arah Kebijakan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai

Timur

a) Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai

Timur

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK)

diprioritaskan untuk mengakomodasi kecenderungan meningkatkan transaksi

global. Pengembangan KEK MBTK di Kecamatan Sangkulirang meliputi kawasan

darat, pelabuhan, alur laut dan wilayah hinterland serta pembangunan jaringan

infrastruktur. Tujuan utama KEK MBTK adalah meningkatkan eksport komoditas

dan produksi utama serta mempermudah impor bahan baku untuk proses produksi

di tanah air. Oleh karena itu, KEK MBTK didukung dengan 6 zona pengembangan,

yaitu:

(1). Zona Pengolahan Ekspor,

(2). Zona Logistik,

(3). Zona Industri,

(4). Zona Pengembangan Teknologi,

(5). Zona Perdagangan,

(6). Zona pelayanan.

Pengembangan zona industri ditujukan untuk pengembangan industri dasar

dan manufaktur, terutama yang berorientasi pada sumber daya lokal. Potensi

industri yang akan dikembangkan adalah industri yang berorientasi menggunakan

sumber daya dan material teknis secara lokal serta pengembangan keterkaitan

antar pusat industri antar wilayah Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai

Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau dan Kota Bontang.

Zona industri KEK MBTK diharapkan menjadi pendorong suksesnya

pengembangan pertanian di Kalimantan Timur. Pengembangan industri pertanian

termasuk industri pengolahan Crude Palm Oil (CPO) kelapa sawit dan beragam

jenis produk turunan di kawasan ini akan terintegrasi dengan Tanki Timbun dan




Pelabuhan Internasional CPO yang dioperasionalkan dengan sistem pemipaan.

Pada tahun 2030, KEK MBTK diproyeksikan menjadi pusat/sentra pengolahan

oleochemical berskala internasional yang mencakup industri hulu (primer) dan

industri hilir (sekunder dan tersier).

Adapun pembangunan infrastruktur KEK MBTK, terdiri dari:

(1). Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy

(2). Pembangunan Pelabuhan Maloy sisi darat

(3). Peningkatan Jalan Bontang – Sangatta – Maloy

(4). Peningkatan Jalan Talisayan– Batu Lepok– Sangkulirang

(5). Peningkatan jalan Sp. Perdau – Maloy

(6). Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Maloy

(7). Pembangunan Jalan Dalam Kawasan Industri Maloy

(8). Pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat

(9). Infrastruktur penyedia air baku

b) Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur

Pengembangan klaster industri di Provinsi Kalimantan Timur sangat layak

didukung karena merupakan program-program visibel yang akan menimbulkan

multiplier effect luas bagi masyarakat. Pemerintah pusat sebagai pemrakarsa dan

pelaksana memerlukan dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Selain itu, dukungan investor

untuk menanamkan investasinya dalam proyek besar pengembangan klaster

industri pertanian menjadi harapan bagi pemerintah. Provinsi Kalimantan Timur

telah memberikan komitmen yang jelas dalam bentuk pembangunan yang

mempertimbangkan sisi lingkungan, sosial dan ekonomi berkelanjutan dalam

komitmen Kalimantan Timur Green. Hal ini juga harus dilakukan pada

pembangunan sektor perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit. Provinsi

Kalimantan Timur harus siap untuk melaksanakan model pembangunan ekonomi

berkelanjutan dengan memperhatikan sisi lingkungan hidup dan sosial

masyarakat sehingga dalam pengalihan lahan tidak ada rekomendasi untuk lahan

gambut dan tidak ada negoisasi untuk hutan primer.




Melihat tantangan serius tersebut, kelanjutan pengembangan kelapa sawit

dalam bingkai pembangunan berkelanjutan, semestinya bukan hanya menjadi

bahasan pro dan kontra, tetapi menjadi satu keharusan. Demi terwujudnya

kawasan agropolitan regional tersebut, pemerintah dan swasta sebagai pengelola

harus berpikir ke depan agar keberhasilan perekonomian dapat tumbuh tanpa ada

pihak yang dirugikan baik itu masyarakat maupun lingkungan.

2) Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur di

Kabupaten Kutai Timur

Dalam mendukung Kebijakan Nasional, tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi

namun juga pengembangan wilayah dengan mendukung fungsi lingkungan secara

berkelanjutan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi telah ditetapkan Kawasan

Strategis Provinsi dengan melihat nilai strategis penting dalam lingkup wilayah provinsi serta

potensi dan pengaruh terhadap daerah sekitarnya.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kabupaten Kutai

timur Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

a) Strategi Pengembangan Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif dengan beberapa

kebijakan yaitu: (1) Pengembangan insutri pengolahan hasil pertambangan, (2)

Pengendalian kegiatan pertambangan illegal, (3) Reklamasi dan revegetasi hutan dan

lahan di kawasan bekas pertambangan, (4) Pembinaan dan pengawasan bidang

pertambangan, dan (5) Pengendalian pemanfaatan ruang dengan sektor utama sebagai

pendorong pertumbuhan yaitu Perdagangan, Hotel dan Restoran (16,33%), sebagai

penyerap tenaga kerja yaitu Pertanian (52,84%), dan sebagai Peningkatan Nilai Tambah

yaitu Pertambangan dan Penggalian (87,96%).

b) Strategi Revitalisasi Pertanian dengan beberapa kebijakan yaitu Peningkatan

Produktivitas dan Nilai Tambah melalui (1) penyediaan bibit/benih unggul, (2)

penyediaan akses permodalan, (3) peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, (4)

pengendalian hama dan penyakit, (5) penyediaan peralatan pertanian, (6) pembangunan

prasarana pertanian, dan (7) pengembangan pemasaran dengan sektor utama sebagai

pendorong pertumbuhan ekonomi yaitu Pertambangan dan Penggalian (11,53%),

sebagai penyerap tenaga kerja yaitu Jasa (28,40%), dan sebagai peningkatan nilai




tambah yaitu Pertanian (3,49%) melalui komoditas utama yaitu (1) Karet, (2) Kelapa

Dalam, (3) Kelapa Sawit, dan (4) Kakao.

c) Strategi Pengembangan Pariwisata Berdaya Saing Nasional dan Internasional dengan

kebijakan yaitu (1) Penataan dan pengembangan tempat wisata, (2) Penyelenggaraan

kegiatan wisata festival seni dan budaya, turnamen olahraga, wisata kuliner, dan lainnya,

(3) Peningkatan sumber daya manusia, (4) Pembangunan prasarana dan sarana

pendukung pariwisata, dan (5) pengembangan kerjsama swasta dan pemerintah.

Strategi pengembangan industri pengolhan (hilirisasi) hasil pertanian dengan beberapa

kebijakan yaitu (1) pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan, (2)

pengembangan agribisnis kehutanan, (3) pengembangan agribisnis perkebunan, (4)

pengembangan agribisnis peternakan, dan (5) pengembangan minapolitan. Strategi

Pengembangan Industri Pengolahan dengan beberapa kebijakan yaitu (1) perbaikan

iklim usaha dan investasi, (2) pembangunan prasarana dan sarana pendukung, dan (3)

pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah. Strategi-strategi tersebut akan

berdampak pada sektor utama sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yaitu

Pengangkutan dan Komunikasi (5,80%), sebagai penyerap tenaga kerja yaitu Industri

Pengolahan (18,76%), sebagai Peningkatan Nilai Tambah yaitu Perdagangan, Hotel,

dan Restoran (3,44%) melalui Komoditas Utama yaitu (1) Wisata Alam, (2) Wisata Seni,

(3) Wisata Kuliner, dan (4) Wisata Olahraga.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kutai Timur

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) merupakan dokumen yang dipersyaratkan

menjadi salah satu dokumen pendukung dalam penyusunan RPJMD sesuai dengan amanat

Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

KHLS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif

untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau

program.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh KHLS secara garis besar terdiri atas 5 (lima)

fokus utama yaitu: 1) Peningkatan Fasilitas Kawasan lndustri Berbasis Agribisnis dan




Agroindustri, 2) Penyediaan Fasilitas Perhubungan Darat, Laut dan udara, 3) Program

Peningkatan Produksi Perkebunan, 4) Program Pembangunan Pasar Kecamatan, dan 5)

Pengembangan dan Pengelolaan Jenis dan Bentuk Wisata. Rincian rekomendasi yang

dikeluarkan KLHS tersebut adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Fasilitas Kawasan lndustri Berbasis Agribisnis dan Agroindustri.

Pelaksanaan program Peningkatan Fasilitas Kawasan lndustri Berbasis Agribisnis dan

Agroindustri memerlukan langkah-langkah mitigasi/adaptasi untuk mengurangi dampak

negatif pembangunan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, di antaranya

adalah:

a) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sehingga

memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan

kondisi lingkungan kawasan industri.

b) Pengembangan kawasan industri berbasis agribisnis dan agroindustri sekaligus

sebagai wahana wisata edukatif.

c) Pemanfaatan energi terbarukan di kawasan industri dan sekitarnya.

d) Penegakan hukum lingkungan di kawasan industri seperti AMDAL/UKLUPL/SPPL.

2) Penyediaan Fasilitas Perhubungan Darat, Laut dan Udara. Pelaksanaan program

Penyediaan Fasilitas Perhubungan Darat, Laut dan Udara memerlukan langkah-langkah

mitigasi/adaptasi untuk mengurangi dampak negatif pembangunan dalam kerangka

pembangunan berkelanjutan, di antaranya adalah:

a) Setiap pembangunan fasilitas perhubungan darat, laut dan udara wajib dilengkapi

dengan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari total luasannya dengan tidak

membakar lahan.

b) Pembangunan fasilitas laut (dermaga/pelabuhan/dll) setelah kegiatan konstruksi

harus dilakukan pembersihan limbah konstruksi dan harus dilengkapi dengan

bangunan penahan abrasi pantai serta menjaga kelestarian dan keberadaan hutan

mangrove dan terumbu karang serta alur laut yang ditetapkan.

c) Dalam membangun fasiltas perhubungan udara harus memperhatikan Kawasan

Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP). d) Kendaraan yang mempunyai

tonase besar diharuskan melewati jalur laut agar tidak menimbulkan kerusakan jalan.




e) Dalam pembangunan fasilitas perhubungan darat, laut dan udara harus selalu

dilengkapi dengan ijin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).

3) Program Peningkatan Produksi Perkebunan Pelaksanaan program Peningkatan

Produksi Perkebunan memerlukan langkahlangkah mitigasi/adaptasi untuk mengurangi

dampak negatif pembangunan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, di

antaranya adalah:

a) Penetapan zonasi perkebunan sesuai kapasitas peruntukannya yaitu konservasi dan

produksi dan tidak dalam wilayah bentang alam karst Sangkulirang Mangkalihat.

b) Pengelolaan limbah perkebunan yang ramah lingkungan.

c) Pembukaan perkebunan baru/fasilitas perkebunan harus dilengkapi dengan ijin

lingkungan/ijin PPLH.

d) Peningkatan pengawasan terkait PERDA tentang izin perkebunan untuk penyediaan

kawasan konservasi 10%.

e) Penerbitan ijin baru memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

f) Batas/tanda kawasan perkebunan/APL perlu diperjelas di lapangan untuk

menghindari konflik lahan dengan kawasan hutan.

g) Pemanfaatan pupuk dan pestisida organik.

h) Peninjauan ijin-ijin perkebunan yang tidak jalan.

i) Sesuai dengan pola ruang perkebunan seperti ditetapkan dalam PERDA RTRW.

j) Pengelolaan kemitraan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar

(pengurangan emisi).

k) Perkebunan berskala besar harus memperhatikan konservasi.

l) Pembangunan kebun tidak boleh membakar lahan.

m) lntensifikasi perkebunan yang sudah ada.

n) Pengelolaan Perusahaan HCV dengan baik dan benar diwajibkan merehabilitasi

lahan yang telah digunakan dan jika tidak dilakukan bisa dilakukan penghentian ijin

produksi.

o) Perusahaan diwajibkan melakukan pembinaan kepada petani/pekebun yang menjadi

pemasok dalam hal rehabilitasi lahan.

p) Diarahkan pada perkebunan polikultur untuk menjaga keseimbangan terhadap

keanekaragaman hayati.




4) Program Pembangunan Pasar Kecamatan Dalam pelaksanaan program Pembangunan

Pasar Kecamatan perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi/adaptasi untuk mengurangi

dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah:

a) Pembangunan pasar harus dilengkapi pengelolaan limbah pasar baik padat maupun

cair dengan pembuatan Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) dan lnstalasi Pengolah

Air Limbah (IPAL) serta petugas kebersihan yang representatif.

b) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dan TPS terpilah dan

daur ulang sampah organik dan non organik.

c) Pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sekitar pasar dengan luasan 30% dari luas

pasar.

d) Memiliki SOP pengelolaan lingkungan.

e) Pasar diarahkan untuk menampung hasil pertanian masyarakat.

f) Kegiatan pasar yang mampu memperbaiki kehidupan masyarakat di sekitar pasar.

g) Lokasi pembangunan pasar harus sesuai dengan RTRW.

h) Pembangunan pasar wajib dilengkapi dengan ijin lingkungan.

5) Pengembangan dan Pengelolaan Jenis dan Bentuk Wisata Dalam pelaksanaan program

Pengembangan dan Pengelolaan Jenis dan Bentuk Wisata perlu dilakukan langkah-

langkah mitigasi/adaptasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap pembangunan

berkelanjutan, diantaranya adalah:

a) Pengembangan destinasi wisata sesuai dengan potensi masing-masing.

b) Wilayah dengan memperhatikan kelestrian lingkungan.

c) Pengelolaan pariwisata diarahkan berwawasan lingkungan/ekowisata.

d) Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

e) Menerapkan edukasi lingkungan di semua lokasi wisata.

f) Pengembangan wisata berbasis kearifan lokal.

g) Pengembangan wisata berbasis minat khusus yang berbasis komunitas dengan

mempertimbangkan aspek-aspek kelestarian lingkungan khususnya nilai-nilai sosial

budaya masyarakat lokal/adat.

h) Penetapan lokasi/distinasi/obyek wisata harus segera dilakukan oleh pemerintah

untuk menjaga kelestarian obyek wisata tersebut, terutama potensial wisata di pesisir

dan di wilayah pedalaman.




i) Membentuk lembaga pengelola obyek.

j) Limbah domestik di obyek-obyek wisata harus dikelola dengan baik dan benar.

k) Memenuhi fasilitas dasar untuk mendukung kawasan wisata.

l) Peningkatan SDM pariwisata terutama terkait dengan pengelolaan obyek wisata

berwawasan lingkungan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap

hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih

dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi

entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu

trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu

strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah

diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi

dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota

sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat

terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam

jangka menengah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PU adalah kondisi

atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan

karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang

menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka

panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas PU diperoleh baik berasal dari analisis internal

berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi

yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PU di masa lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas danfungsi

ini adalah sebagai berikut:




3.4.1. Isu Strategis Bidang Bina Jasa Kontruksi

1. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali

dan pengawas teknis jasa kontruksi, agar maupun di daerah, untuk menjamin

pelaksanaan jasa kontruksi yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan

pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.

2. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya

guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan Bina Jasa Kontruksi, baik

dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan.

3.4.2. Isu strategis Bidang Pengairan

1. Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan

perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah Negara.

Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena

bencana alam seperti banjir, dan gempa bumi Menyelenggarakan pembinaan yang

lebih intensif kepada pemerintah daerah dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan

irigasi.

2. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumbersumber air dari dampak

berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik

alamiah maupun buatan dengan cepat.

3. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi

konflik antar pengguna sumber daya air.

4. Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada Dinas PU dan

melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses

pengambilan keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi

SDA.

5. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan bidang

SDA, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

6. Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur

SDA.




3.5.3. Isu strategis Bidang Bina Marga

1. Meningkatkan / mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-

tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.

2. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara

penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta

penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan

pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan

kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).

3.5.4. Isu strategis Bidang ke Cipta Karyaan

1. Kerusakan lingkunganhidup Meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan

sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah.

2. Perubahan Iklim dan bencana alam Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan

meningkatnya permukaan air laut menimbulkan bahaya banjir.

3. Posisi Indonesia yang berada di kawasan ring of fire memerlukan perencanaan

permukiman yang terarah dan berkelanjutan.

4. Modal sosial

a. Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial.

b. Jika aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang dilakukan

tidak mendorong peningkatan kesejahteraan.



KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 IV - 148

BAB IV

VISI, MISI DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI OPD

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di

masa depan. Kondisi yang dicitacitakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir

periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan.

Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk

memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat. Sehingga perubahan paradigma

pembangunan yang muncul adalah lebih banyak menaruh perhatian untuk memerangi

kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, rasa ketidakterlindungi, rasa terpinggirkan dan

dipinggirkan, rasa terkucil dan dikucilkan, mengatasi ketidakadilan lingkungan, baik

terhadap sumberdaya alam, tata ruang, maupun permukiman.

Visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur mengacu pada Visi dan

Misi Kabupaten Kutai Timur yang Tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021 yaitu “Terwujudnya

Infrastruktur ke PU-an yang Handal Untuk Mendukung Kutai Timur Sebagai Pusat

Agribisnis dan Agroindustri”, visi ini selaras dengan visi Kabupaten Kutai Timur yang

tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021 yaitu Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur Melalui

Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai

Timur dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum yang

meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan

serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi

perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat

dan pengawasan yang ketat.

2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana bidang ke-Pu-an.

3. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, bimtek, sosialisasi bina jasa

konstruksi dalam rangka pelaksanaa Jasa Konstruksi.

4. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana serta pengujian laboraturium

konstruksi.




4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan tahun 2016 – 2021

dilakukan melalui penelaahan visi dan misi secara mendalam sehingga tersusun tujuan yang

sinkron dengan visi dan misi tersebut. Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, maka

tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Membangun infrastruktur sumber daya air untuk meningkatkan kualitas sarana

pertanian, penyediaan air baku serta mengurangi resiko daya rusak air.

2. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana jalan dan jembatan untuk

mendukung konektivitas antar wilayah yang mencakup kawasan pedesaan dan

perkotaan

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana umum dan pemerintahan

daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik

4. Menigkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas tempat-tempat ibadah

5. Meningkatkan pengembangan kawasan pemukiman desa dan perkotaan serta

sarana dan prasarana pemerintahan

6. Meningkatkan kualitas akses pelayanan publik

Selanjutnya rumusan sasaran yang hendak diraih sesuai dengan visi, misi dan tujuan adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyediaan jaringan rawa dan jaringan pengairan lainnya

2. Meningktnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan berkondisi baik dan

memenuhi aspek-aspek SPM

3. Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan gedung kantor serta

sarana dan prasarana aparatur

4. Meningkatnya jumlah sarana tempat ibadah

5. Meningkatnya kawasan pemukiman yang kondusif, inklusif, berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan

6. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan air bersih




4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang sebagai factor kunci keberhasilan yang

dimiliki dan mengurangi kelemahan maupun ancaman dalam mewujudkan visi, misi, maka

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur menerapkan strategi dan pendekatan

sebagai berikut :

4.2.1. Strategi Utama

Beberapa pendekatan yang dilakukan adalah

1. Mengadakan peralatan dan pemeliharaan kantor.

2. Mengikut sertakan aparatur untuk mengikuti diklat dan kursus.

3. Menyediakan dokumen perencanaan umum kegiatan Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai Timur.

4. Pembangunan/Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ke Daerah

Terisolir dan Sentra Produksi untuk menunjang aksesbilitas dan mobilitas barang

dan jasa.

5. Pembangunan dan Pemeliharaan Embung dan Saluran Irigasi.

6. Penataan Lingkungan perumahan permukiman dan Pembangunan sarana dan

Prasarana Air Bersih serta Perabaikan Perumahan dan Permukiman.

4.2.2. PENDEKATAN

Beberapa pendekatan yang dilakukan adalah :

1. Penerapan sistim perencanaan, program tahunan.

2. Berbasis pada kemampuan Sumber Daya Manusia Lokal

3. Dilaksanakan secara partisipatif oleh berbagai lapisan masyarakat

4.2.3. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan implementasi suatu strategi. Kebijakan diperlukan sebagai pedoman

dalam pengambilan keputusan agar tercapai sasaran dan tujuan. Dalam rangka

melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka Kebijakan Pembangunan Prasarana Sarana

Dasar Pekerjaan Umum (PSD-PU) diarahkan pada upaya untuk berkembangnya sistim dan

usaha jasa konstruksi yang berdaya saing tinggi, memadai, berkelanjutan dan desentratistik

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsi tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur menetapkan Visi dan




Misi, maka Kebijakan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur tahun

2016 - 2021 diarahkan pada upaya-upaya :

1. Penyediaan Jaringan Jalan dan Jembatan.

2. Penyediaan dan Pelayanan Air untuk Irigasi.

3. Penyediaan Prasarana Lingkungan Perumahan dan menambah jaringan Air Bersih.

4. Memberikan pelayanan prima pada masyarakat.

5. Membuka daerah terisolir dan mempermudah jangkauan ke sentra produksi.

6. Meningkatkan hasil produksi pertanian dengan pembangunan jaringan irigasi teknis

dan pelestarian sumber daya alam.

7. Menciptakan kawasan yang serasi seimbang dan berwawasan lingkungan.

8. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan bersih dan

sehat.



KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 V - 152

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan diterjemahkan ke dalam program

dan kegiatan. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun

program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur. Pada bidang umum dan kesekretariatan,

prioritas program dan kegiatan difokuskan pada pembenahan kinerja layanan, termasuk

sistem pelaporan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pada bidang Bina

Marga, prioritas program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan

mobilitas melalui program pembangunan maupun rehabilitasi jalan dan jembatan serta

pembangunan basis data jalan dan jembatan di Kabupaten Kutai Timur. Pada bidang Cipta

Karya, prioritas program dan kegiatan difokuskan pada Tata Bangunan & Perumahan Serta

Penyehatan Lingkungan & Pemukiman. Pada SDA, prioritas program dan kegiatan berfokus

pada pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, karena hasil observasi lapangan

masih menunjukkan adanya genangan di beberapa titik walaupun kinerja saluran

drainase/gorong-gorong di Kabupaten Kutai Timur telah melampaui SPM bidang Pekerjaan

Umum. Pada bidang Bina Jasa Kontruksi, prioritas program dan kegiatan berfokus pada

penyusunan standar/pedoman/metode bimbingan teknis bina jasa konstruksi untuk

digunakan dalam rangka pembinaan teknis maupun pengasawan teknis jasa konstruksi.

Pada UPT Laboratorium, program dan kegiatan prioritas lebih difokuskan pada operasional

pengelolaan sarana dan prasarana. Selain program dan kegiatan prioritas tersebut, program

dan kegiatan rutin yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum juga

tetap menjadi bagian dalam penyusunan rencana strategis (renstra).

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan

masyarakat yang dikoordinasikan. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari

program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari




beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Nomenklatur program dan kegiatan untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur

adalah sebagai berikut:

A. Program Teknis, merupakan program-program Dinas Pekerjaan Umum yang

menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran / masyarakat (pelayanan

eksternal), yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi kegiatan-kegiatan:

a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

b. Pembinaan Penatagunaan SDA

c. Pembinaan Program dan Anggaran

d. Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

e. Pembinaan Konservasi, Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

f. Pembinaan Irigasi, Rawa dan Tambak

g. Pembinaan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah

h. Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan

Darurat Akibat Bencana

i. Dukungan Manajemen DSDAN

j. Pembinaan Keamanan Bendungan

k. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan

Penampung Air Lainnya

l. Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai

m. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah

n. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Tambak

o. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA

p. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu

2. Program Penyelenggaraan Jalan, meliputi kegiatan-kegiatan:

a. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten

b. Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan

c. Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan

d. Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan




e. Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan

f. Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan

g. Pengaturan dan Pembinaan Fasilitasi Jalan Kabupaten

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, meliputi

kegiatan-kegiatan:

a. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan

Gedung

b. Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola

Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi

c. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan

Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

d. Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran Serta Evaluasi Kinerja

Infrastruktur Bidang

e. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi dan

Persampahan

4. Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur,

meliputi kegiatan-kegiatan:

a. Pembinaan Investasi Infrastruktur

b. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

c. Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi

d. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

e. Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

f. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi

5. Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah, meliputi kegiatan-kegiatan:

a. Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

b. Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum

c. Pengembangan Kawasan Strategis.

d. Pengembangan Perkotaan.

e. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah




B. Program Generik, merupakan program-program Dinas Pekerjaan Umum yang

bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau

administrasi pemerintahan (pelayanan internal), yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelakasanaan Tugas Lainnya Dinas

Pekerjaan Umum, meliputi kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan

Evaluasi;

b. Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana;

c. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan;

d. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pekerjaan Umum,

meliputi kegiatan-kegiatan:

a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Dinas Pekerjaan Umum;

b. Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Dinas

Pekerjaan Umum;

c. Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Dinas

Pekerjaan Umum;

d. Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik

3. Program Penelitian dan Pengembangan Dinas Pekerjaan Umum, meliputi

kegiatan-kegiatan:

a. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang SumberDaya Air;

b. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Jalan dan Jembatan

c. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Permukiman;

d. Pengkajian Kebijakan dan Penerapan Teknologi

e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Pembinaan, Monev serta

Sistem Informasi Manajemen

b. Penyusunan Perencanaan Pengembangan, Pembinaan, Evaluasi Kompetensi

serta Pemantauan Kinerja

c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi.




d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah

e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan

Pengembangan Jabatan Fungsional

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis,

sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya.

Target sasaran Dinas Pekerjaan Umum (outcome-impact), sasaran program (outcome), dan

sasaran kegiatan (output) adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini.




INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

(2016)

K Satuan

1 2 3 4 5

1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %

1 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran

100 %

2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya Sarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor Untuk Menunjang Operasional Kantor

100 %

3 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Bidang ke PU an

100 %

4 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 Operasional Tim Pemeriksa dan Pengawas Bangunan (IMB)

Tercapainya Operasional Tim Peemeriksa dan Pengawas Bangunan (IMB)

4 Paket

5 1.03 . 1.03.01 . 01 . 91 Pelayanan Administrasi UPTD Laboratorium Konstruksi dan UPR Jalan/Alat Berat

Tersedianya Data Administrasi Pelayanan dan Pengujian

100 %

6 1.03 . 1.03.01 . 01 . 92 Pengadaan Peralatan UPT Laboratorium Konstruksi dan UPR Jalan / Alat Berat

Tersedianya Hasil Uji Laboratorium Konstruksi 60 %

7 1.03 . 1.03.01 . 01 . 95 Pengadaan Peralatan Bidang Cipta Karya Tercapainya Pengadaan Peralatan Bidang Cipta Karya

100 %

8 1.03 . 1.03.01 . 01 . 96 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat

Terwujudnya Sistem Pelayanan 100 %

9 1.03 . 1.03.01 . 01 . 99 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Sistem Pelayanan UPT PPK 100 %

1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 %




10 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Secara Berkala

100 %

1.03 . 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 %

11 1.03 . 1.03.01 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia 100 %

1.03 . 1.03.01 . 09 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 100 %

12 1.03 . 1.03.01 . 09 . 05 Pengelolaan Barang Milik daerah Terciptanya Sistem Yang Lebih Tepat Waktu 100 %

1.03 . 1.03.01 . 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

100 %

13 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Terpenuhinya Dimensi Saluran dan Debit Air 1 Paket

14 1.03 . 1.03.01 . 16 . 18 Pembangunan Saluran Drainase I Terpenuhinya Dimensi Saluran dan Debit Air 1 Paket

15 1.03 . 1.03.01 . 16 . 24 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Ery Supardjan Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara (Multy Years)

Terpenuhinya Dimensi Saluran dan Debit Air 1 Paket

16 1.03 . 1.03.01 . 16 . 27 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Hidayatullah Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara (Multy Years) (Hutang Progres)

Terpenuhinya dimensi saluran dan debit air 1 Paket

17 1.03 . 1.03.01 . 16 . 33 Peningkatan Saluran Drainase Jl. APT Pranoto (Multy Years)


18 1.03 . 1.03.01 . 16 . 36 Peningkatan Kanal I Menuju Sungai Kenyamukan (Hutang Progres)


19 1.03 . 1.03.01 . 16 . 37 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Tongkonan Rannu (Tahap II) (Hutang Progres)


20 1.03 . 1.03.01 . 16 . 38 Peningkatan Saluran Drainase Jalan Damai Poros (Hutang Progres)

Terpenuhinya Masalah Banjir 1 Paket

21 1.03 . 1.03.01 . 16 . 39 Peningkatan Saluran Drainase Jalan Simono Desa Teluk Lingga (Hutang Progres)

Terpenuhinya masalah Banjir 1 Paket




22 1.03 . 1.03.01 . 16 . 41 Pembangunan Saluran Drainase II (Hutang Progres) Terpenuhinya Dimensi Saluran dan Debit Air 1 Paket

23 1.03 . 1.03.01 . 16 . 44 Pembangunan Saluran Pembuang (Hutang Progres) Terpenuhinya Dimensi Saluran dan Debit Air 1 Paket

24 1.03 . 1.03.01 . 16 . 45 Pembangunan Saluran Drainase III (Hutang Progres) Terpenuhinya dimensi saluran dan debit air 1 Paket

25 1.03 . 1.03.01 . 16 . 46 Pembangunan Drainase Jalan Simp. ADM - Rantau Pulung

Tersedianya Prasarana Infrastruktur Saluran Drainase

3.50 KM

26 1.03 . 1.03.01 . 16 . 50 Pembangunan & Peningkatan Saluran Drainase I Terpenuhinya Dimensi Saluran dan Debit Air 1 Paket

27 1.03 . 1.03.01 . 16 . 52 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Nasution Kec. Sangatta Utara


28 1.03 . 1.03.01 . 16 . 53 Pembangunan Saluran Drainase IV Terpenuhinya Dimensi Saluran dan Debit Air 1 Paket

29 1.03 . 1.03.01 . 16 . 54 Peningkatan Kanal I Menuju Sungai kenyamukan Kec. sangatta Utara (Tahap II)


30 1.03 . 1.03.01 . 16 . 55 Pembangunan Saluran Pembuang I Terpenuhinya Dimensi Saluran dan Debit Air 1 Paket

1.03 . 1.03.01 . 17 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 100 %

31 1.03 . 1.03.01 . 17 . 12 Pembangunan Turap Sungai (Hutang Progres) Terpenuhinya Dimensi Saluran dan Debit Air 1 Paket

32 1.03 . 1.03.01 . 17 . 13 Pembangunan Turap Pantai (Hutang Progres) Terpenuhinya Dimensi Saluran dan Debit Air 1 Paket

33 1.03 . 1.03.01 . 17 . 15 Pembangunan Turap Sungai dan Pantai Terpenuhinya Dimensi Saluran dan Debit Air 1 Paket

1.03 . 1.03.01 . 19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

100 %

34 1.03 . 1.03.01 . 19 . 14 Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran Terciptanya Perlengkapan Petugas Pemadam Kebakaran UPT PPK

100 %

35 1.03 . 1.03.01 . 19 . 15 Kesiap Siagaan Penanganan & Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Terlaksananya Bantuan Pelayanan Kebakaran Kepada Masyarakat Kab. Kutai Timur

100 %




1.03 . 1.03.01 . 20 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 100 %

36 1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Terupdatenya Data Kondisi Jalan Dan Jembatan Di Kab. Kutai Timur

100 %

1.03 . 1.03.01 . 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

100 %

37 1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 Operasional dan Pemeliharaan (Swakelola) (Hutang Progres)

Berfungsinya Irigasi, Drainase, Check Dam yang ada beserta bangunan air sederhana

1 Paket

38 1.03 . 1.03.01 . 24 . 52 Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier D.I Tanah Abang Kec. Long Mesangat (Multy Years)


39 1.03 . 1.03.01 . 24 . 53 Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier D.I Kaubun (Multy Years)


40 1.03 . 1.03.01 . 24 . 54 Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier D.I. Pesap (Tahap II) (Hutang Progres)

Persawahan dapat teririgasi dengan lancar 1 Paket

41 1.03 . 1.03.01 . 24 . 55 Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi (Hutang Progres)


42 1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 Perencanaan Database Sumber Daya Air (Hutang Progres)

Bidang Sumber Daya Air memiliki perencanaan 1 Paket

43 1.03 . 1.03.01 . 24 . 58 Perencanaan Sumber Daya Air Terpenuhinya Dimensi Saluran dan Debit Air 1 Paket

44 1.03 . 1.03.01 . 24 . 59 Pembangunan Jaringan Irigasi II (Hutang Progres) Bidang Sumber Daya Air memiliki perencanaan 1 Paket

45 1.03 . 1.03.01 . 24 . 60 Perencanaan Saluran Drainase dan Jaringan Irigasi (Hutang Progres)

BIdang Sumber Daya Air memiliki Perencanaan 1 Paket

46 1.03 . 1.03.01 . 24 . 61 Pembangunan Pintu Air Desa Suka Rahmat RT. 01 & 04 Sejoi (Hutang Progres)

Memiliki pintu air yang berfungsi secara baik 1 Paket

47 1.03 . 1.03.01 . 24 . 66 Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Miau Baru Kec. Kongbeng


48 1.03 . 1.03.01 . 24 . 68 Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Suka Damai Kec. Teluk Pandan





49 1.03 . 1.03.01 . 24 . 69 Peninngkatan Jaringan Irigasi Tersier D. I Pesap (Tahap III) Kec. Kongbeng


50 1.03 . 1.03.01 . 24 . 70 Peningkatan Jaringan Irigasi KM I Sangkima Sangatta Selatan

Persawahan dapat terigasi dengan lancar 1 Paket

51 1.03 . 1.03.01 . 24 . 71 Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Selangkau Kec. Kaliorang


52 1.03 . 1.03.01 . 24 . 74 Perencanaan Jaringan Irigasi Tersier D. I Sungai Busang Kec. Miau Baru


53 1.03 . 1.03.01 . 24 . 75 Peningkatan Jaringan Irigasi Kec. Telen Terpenuhinya Dimensi Saluran dan Debit Air 1 Paket

54 1.03 . 1.03.01 . 24 . 76 Operasional dan pemeliharaan I Berfungsinya Irigasi, Drainase, Check Dam yang ada beserta bangunan air sederhana

1 Paket

1.03 . 1.03.01 . 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

100 %

55 1.03 . 1.03.01 . 26 . 35 Normalisasi Sungai VIII (Hutang Progres) Tertanggulanginya masalah banjir normalisasi sungaii VIII

1 Paket

56 1.03 . 1.03.01 . 26 . 38 Normalisasi Sungai IX (Hutang Progres) Tertanggulanginya masalah banjir Normalisasi Sungai IX

1 Paket

57 1.03 . 1.03.01 . 26 . 39 Normalisasi Sungai X (HUtang Progres) Tertanggulanginya masalah banjir Normalisasi Sungai X

1 Paket

58 1.03 . 1.03.01 . 26 . 41 Normalisasi Danau Terpenuhinya Dimensi Saluran dan Debit Air 1 Paket

59 1.03 . 1.03.01 . 26 . 43 Normalisasi Sungai Pinang Rawa Indah Desa Muara Bengalon Kec. Bengalon


60 1.03 . 1.03.01 . 26 . 46 Normalisasi dan Pembersihan Sungai II Terpenuhinya Dimensi Saluran dan Debit Air 1 Paket

61 1.03 . 1.03.01 . 26 . 47 Normalisasi dan Pembersihan Sungai III Terpenuhinya Dimensi Saluran dan Debit Air 1 Paket




62 1.03 . 1.03.01 . 26 . 48 Normalisasi dan Pembersihan Saluran IV Terpenuhinya Dimensi Saluran dan Debit Air 1 Paket

63 1.03 . 1.03.01 . 26 . 49 Pembangunan Embung di Kec.Rantau Pulung 1 Paket

1.03 . 1.03.01 . 33 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

100 %

64 1.03 . 1.03.01 . 33 . 25 Swakelola Cipta Karya Tercapainya Swakelola Cipta Karya 100 %

65 1.03 . 1.03.01 . 33 . 37 Pembangunan Kantor BKD Kutai Timur Tersedianya Kantor BKD Kutai Timur 1 Paket

66 1.03 . 1.03.01 . 33 . 38 Pembangunan Kantor Kehutanan Kutai Timur Tersedianya Kantor Kehutanan Kutai Timur 1 Paket

67 1.03 . 1.03.01 . 33 . 39 Pembangunan Gedung Reskrim Polres Kutai Timur (Lanjutan)

Tersedianya Gedung Reskrim Polres Kutai Timur (Lanjutan)

1 Paket

68 1.03 . 1.03.01 . 33 . 40 Lanjutan Pematangan Lahan Sarana Umum & Pemerintahan

Tersedianya Lahan Siap Bangun 100 %

69 1.03 . 1.03.01 . 33 . 41 Pembangunan Kantor Camat Kaliorang Tersedianya Kantor Camat Kaliorang 1 Paket

70 1.03 . 1.03.01 . 33 . 42 Pembangunan Kantor Camat Teluk Pandan Tersedianya Kantor Camat Teluk Pandan 1 Paket

71 1.03 . 1.03.01 . 33 . 43 Pembangunan Sarana Penunjang UPT Kebersihan, Pemakaman dan Pertamanan (Bantuan Keuangan Provinsi)

Tersedianya Sarana Penunjang UPT KPP 1 Paket

72 1.03 . 1.03.01 . 33 . 44 Pembangunan Kantor Badan Diklat (Eskalasi) Tersedianya Dana Eskalasi Pembangunan Kantor Badan Diklat

100 %

1.03 . 1.03.01 . 34 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

100 %

73 1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum I Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum Yang Optimal

42 Paket

74 1.03 . 1.03.01 . 34 . 06 Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum II Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum 55 Paket




75 1.03 . 1.03.01 . 34 . 61 Pembangunan Lintasan Sa'i Sekitar Masjid Agung Sangatta (Tahap II)

Tersedianya Pembangunan Lintasan Sa'i Sekitar Masjid Agung Sangatta

2 Paket

76 1.03 . 1.03.01 . 34 . 75 Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan Zona I

Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan Kec. Bengalon dan Rantau Pulung

2 Paket

77 1.03 . 1.03.01 . 34 . 76 Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan Zona II

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Umum Kec. Sangkulirang dan Kaliorang

16 Paket

78 1.03 . 1.03.01 . 34 . 77 Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan Zona III

Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum Kec. Karangan, Kaubun dan Sandaran

8 Paket

79 1.03 . 1.03.01 . 34 . 78 Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan Zona IV

Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum Kec. Telen, Kongbeng, Muara Wahau, Batu Ampar

50 Paket

80 1.03 . 1.03.01 . 34 . 79 Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan Zona V

Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum Kec. Busang,Muara Ancalong, Muara Bengkal dan Long Mesangat

13 Paket

81 1.03 . 1.03.01 . 34 . 81 Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan Zona VII

Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan

9 Paket

82 1.03 . 1.03.01 . 34 . 82 Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan Zona VIII

Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan

4 Paket

83 1.03 . 1.03.01 . 34 . 83 Pembangunan Asrama Kutai Timur (Lanjutan) Tersedianya Asrama Kutai Timur 1 Paket

84 1.03 . 1.03.01 . 34 . 84 Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Kaubun (Bantuan Keuangan Provinsi)

Tersedianya Geduung Serbaguna Kecamatan Kaubun

1 Paket

85 1.03 . 1.03.01 . 34 . 85 Pembangunan Gereja Kemah Injil Sangatta (Lanjutan) Tersedianya Gereja kEmah Injil Sangatta 1 Paket

86 1.03 . 1.03.01 . 34 . 86 Lanjutan Pembangunan BPU Muara Wahau Tersedianya BPU Muara Wahau 1 Paket

87 1.03 . 1.03.01 . 34 . 87 Pembangunan Tugu Sangatta (Patung Singa) Tersedianya Tugu Sangatta 1 Paket

88 1.03 . 1.03.01 . 34 . 88 Pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (Eskalasi)

Tersedianya Eskalasi Pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam

100 %




1.03 . 1.03.01 . 35 Program Pembangunan Jalan 100 %

89 1.03 . 1.03.01 . 35 . 128 Peningkatan Jalan Simpang ADM - Rantau Pulung (MY)

Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan dari Sangatta Ke Kec. Rantau Pulung

3,50 KM

90 1.03 . 1.03.01 . 35 . 129 Peningkatan Jalan Ring Road II (APT. Pranoto - Soekarno Hatta) MY

Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi di Kec. Sangatta Utara

100 %

91 1.03 . 1.03.01 . 35 . 130 Peningkatan Jalan Yos Sudarso (MY) Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Sangatta Utara

92 1.03 . 1.03.01 . 35 . 154 Pembangunan Jalan Kelinjau Ilir - Long Nah Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan Di Kec. Muara Ancalong

4 KM

(urugan pilihan)

93 1.03 . 1.03.01 . 35 . 160 Peningkatan Jalan Simp.3 PDC - Jembatan Gantung Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Muara Wahau

1 KM

(Beton)

94 1.03 . 1.03.01 . 35 . 176 Peningkatan Jalan Sei Benu Muda - Himba Lestari Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Batu Ampar

95 1.03 . 1.03.01 . 35 . 179 Peningkatan Jalan Rantau Pulung - Sei Benu Muda (DAK)

Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan Di Kecamatan Rantau Pulung

9 KM

96 1.03 . 1.03.01 . 35 . 185 Peningkatan Jalan Tanjung Manis - Susuk (Bantuan Keuangan Propinsi)

Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Sangkulirang

4 Titik (Box Culvert)

97 1.03 . 1.03.01 . 35 . 186 Peningkatan Jalan Peridan - Tanjung Manis (Bantuan Keuangan Propinsi)

Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec Sangkulirang

98 1.03 . 1.03.01 . 35 . 189 Peningkatan Jalan SP. V Desa Suka Maju Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan Di Kecamatan Kongbeng

1 KM

(Beton)

99 1.03 . 1.03.01 . 35 . 192 Peningkatan Jalan Merpati Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan Di Kecamatan Sangatta Utara

0.35 KM

(Beton)




100 1.03 . 1.03.01 . 35 . 193 Peningkatan Jalan Meranti Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan Di Kecamatan Sangatta Utara

0.50 KM

(aspal)

101 1.03 . 1.03.01 . 35 . 204 Peningkatan Jalan Soekarno - Hatta Tahap IV Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Sangatta Utara

4 KM

(aspal)

102 1.03 . 1.03.01 . 35 . 205 Peningkatan Jalan H.M Ardan (KM 01) Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Sangatta Selatan

3.50 KM

(aspal)

103 1.03 . 1.03.01 . 35 . 206 Peningkatan Jalan Himba Lestari - Beno Harapan Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Batu Ampar

5.40 KM

(aspal)

104 1.03 . 1.03.01 . 35 . 207 Peningkatan Jalan Sepaso Barat - Tebangan Lembak Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec Bengalon

8 KM

(urugan pilihan)

105 1.03 . 1.03.01 . 35 . 208 Peningkatan Jalan Sepat Desa Sepaso Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec Bengalon

1.50

KM (beton+ Urugan Pilihan)

106 1.03 . 1.03.01 . 35 . 209 Peningkatan Jalan Poros Desa Sepaso Timur Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Bengalon

0.40 KM

(Beton)

107 1.03 . 1.03.01 . 35 . 210 Peningkatan Jalan Tanjung Labu-Simp. 3 Rantau Makmur

Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Rantau Pulung

3.50


108 1.03 . 1.03.01 . 35 . 211 Peningkatan Jalan Simpang Mawai Indah Menuju Kantor Camat

Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Batu Ampar

0.65


109 1.03 . 1.03.01 . 35 . 212 Pembangunan Jalan Long Bentuk - Rantau Sentosa Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Busang

1.80 KM

(urugan pilihan)

110 1.03 . 1.03.01 . 35 . 213 Peningkatan Jalan Jembatan Sangatta II - Kantor Camat Sangatta Selatan

Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec.Sangatta Selatan

1.20 KM

(aspal)




111 1.03 . 1.03.01 . 35 . 214 Peningkatan Jalan TMMD Sangatta Selatan Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Sangatta Selatan

0.60 KM

(Beton)

112 1.03 . 1.03.01 . 35 . 215 Peningkatan Jalan Masjid Agung - Workshop Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Sangatta Utara

0.50 KM

(urugan pilihan)

113 1.03 . 1.03.01 . 35 . 216 Peningkatan Jalan Santai Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Sangatta Selatan

0.20 KM

(Beton)

114 1.03 . 1.03.01 . 35 . 217 Peningkatan Jalan Cendrawasi Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Sangatta Utara

0.25 KM

(Beton)

115 1.03 . 1.03.01 . 35 . 218 Peningkatan Jalan Syaichona Cholil Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Teluk Pandan

0.70 KM

(Beton)

116 1.03 . 1.03.01 . 35 . 219 Peningkatan Jalan Karya Bakti Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Teluk Pandan

0.40 KM

(Beton)

117 1.03 . 1.03.01 . 35 . 220 Peningkatan Jalan Kayu Mas (Desa Suka Rahmat) Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Teluk Pandan

0.40 KM

(Beton)

118 1.03 . 1.03.01 . 35 . 221 Pembangunan Jalan Apu Lawai Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Telen

0.40 KM

(urugan pilihan)

119 1.03 . 1.03.01 . 35 . 222 Peningkatan Jalan Sido Mulyo - Sri Pantun Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Kongbeng

1.50 KM

(urugan pilihan)

120 1.03 . 1.03.01 . 35 . 223 Peningkatan Jalan Sri Pantun - Kongbeng Indah Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Kongbeng

1 KM

(Beton)

121 1.03 . 1.03.01 . 35 . 224 Pembangunan Jalan Menuju Pelabuhan Kenyamukan Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Sangatta Utara

0.45 KM

(tanah)

122 1.03 . 1.03.01 . 35 . 225 Peningkatan Jalan Nehes Liah Bing - Jembatan Muara Wahau

Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Muara Wahau

1 KM

(Beton)




123 1.03 . 1.03.01 . 35 . 226 Peningkatan Jalan Teluk Golok - Maloy Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Kaliorang

1 KM

(Beton)

124 1.03 . 1.03.01 . 35 . 227 Peningkatan Jalan Susuk - Perupuk Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Sangkulirang

9 KM (Soil Semen)

125 1.03 . 1.03.01 . 35 . 228 Peningkatan Jalan Letjen S. Parman Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Karangan

0.90 KM

(Beton)

126 1.03 . 1.03.01 . 35 . 229 Peningkatan Jalan Desa Pengadan - Karangan Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Karangan

5 KM

(urugan pilihan)

127 1.03 . 1.03.01 . 35 . 230 Peningkatan Jalan Desa Kadungan Jaya - Desa Pengadan Baru

Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Karangan

3 KM

(urugan pilihan)

128 1.03 . 1.03.01 . 35 . 231 Peningkatan Jalan Muara Bengkal - Ngayau Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Muara Bengkal

0.30 KM

(Beton)

129 1.03 . 1.03.01 . 35 . 232 Peningkatan Jalan Jembatan Ngayau - Jembatan Kelinjau I

Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Muara Bengkal

0.30 KM

(Beton)

130 1.03 . 1.03.01 . 35 . 233 Peningkatan Jalan Benua Baru - Muara Bengkal (Bantuan Keuangan Propinsi)

Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Muara Bengkal

0.19 KM

(Beton)

131 1.03 . 1.03.01 . 35 . 234 Peningkatan Jalan Jalur III Desa Kelinjau Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Muara Ancalong

0.50 KM

(Beton)

132 1.03 . 1.03.01 . 35 . 235 Peningkatan Jalan Sei Benu Muda - Himba Lestari ( DAK)

Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan dari Kec Rantau Pulung Ke Kec. Batu Ampar

8 KM

(aspal)

133 1.03 . 1.03.01 . 35 . 236 Peningkatan Jalan Desa Sungai Tabuan Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Sangatta Selatan

0.90 KM

(urugan pilihan)

134 1.03 . 1.03.01 . 35 . 237 Peningkatan Jalan Muara Bengkal - Benua Baru Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Muara Bengkal

0.80 KM

(Beton)




135 1.03 . 1.03.01 . 35 . 238 Pembangunan Trotoar Jalan Yos Sudarso Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Sangatta Utara

6 KM

(Trotoar Jalan)

136 1.03 . 1.03.01 . 35 . 239 Peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Long Mesangat Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Long Mesangat

0.50 KM

(Beton)

137 1.03 . 1.03.01 . 35 . 240 Pembangunan Jalan Jembatan Senyiur ke Desa Senyiur

Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan di Kec. Muara Ancalong

4 KM

(urugan pilihan)

138 1.03 . 1.03.01 . 35 . 241 Peningkatan Jalan IKK Sangkulirang Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan Di Kec. Sangkulirang

4 KM

(aspal)

139 1.03 . 1.03.01 . 35 . 242 Peningkatan Jalan Bengkirai Poros Desa Pengadan Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan Di Kecamatan Karangan

0.20 KM

(Beton)

140 1.03 . 1.03.01 . 35 . 243 Peningkatan Jalan Samudra Tersedianya Prasarana Infrastruktur Jalan Di Kec. Sangatta Utara

0.25 KM

(Beton)

141 1.03 . 1.03.01 . 35 . 244 Peningkatan Jalan Rantau Pulung - Sei Benu Muda Tahap II (DAK)

Tersedianya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan Di Kecamatan Rantau Pulung

12 KM

(aspal)

1.03 . 1.03.01 . 36 Program Pembangunan Jembatan 100 %

142 1.03 . 1.03.01 . 36 . 18 Pembangunan Jembatan Rimba Hijau Tahap III Tersedianya Prasarana Infrastruktur Jembatan di Kec. Sandaran

143 1.03 . 1.03.01 . 36 . 23 Pembangunan Jembatan Kelinjau II Tersedianya Prasarana Infrastruktur Jembatan di Kec. Muara Ancalong

144 1.03 . 1.03.01 . 36 . 24 Pembangunan Jembatan Sungai Sekerat Tersedianya Prasarana Infrastruktur Jembatan di Kec. Bengalon

20 M (Girder)

145 1.03 . 1.03.01 . 36 . 25 Pembangunan Jembatan Beno Harapan Tersedianya Prasarana Infrastruktur Jembatan di Kec. Batu ampar

40 (Rangka

Baja)

146 1.03 . 1.03.01 . 36 . 26 Pembangunan Jembatan Sungai Murung Tersedianya Prasarana Infrastruktur Jembatan di Kec. Sangatta Utara

20 M (Girder)

147 1.03 . 1.03.01 . 36 . 27 Pembangunan Jembatan Sungai Perupuk Tersedianya Prasarana Infrastruktur Jembatan di Kec. Sandaran

20 M (Girder)




1.03 . 1.03.01 . 40 DAK Subbidang Sanitasi Kabupaten / Kota 100 %

148 1.03 . 1.03.01 . 40 . 03 Pembangunan IPAL Komunal dengan Jaringan Perpipaan Sangatta Utara

Tersedianya Pembangunan IPAL Komunal dengan Jaringan Perpipaan Sangatta Utara

1 Paket

149 1.03 . 1.03.01 . 40 . 04 Pendamping DAK Subbidang Sanitasi Kabupaten/Kota Tersedianya Pendamping DAK Subbidang Sanitasi Kabupaten/Kota

1 Paket

150 1.03 . 1.03.01 . 40 . 05 Pembangunan IPAL Komunal dengan Jaringan Perpipaan Bengalon

Tersedianya IPAL Komunal dengan Jaringan Perpipaan Bengalon

1 Paket

151 1.03 . 1.03.01 . 40 . 07 Pembangunan Septiktank Komunal dengan Jaringan Perpipaan Sangatta Utara

Tersedianya Pembangunan Septiktank Komunal dengan Jaringan Perpipaan Sangatta Utara

1 Paket

152 1.03 . 1.03.01 . 40 . 09 Pembangunan Septiktank Komunal dengan Jaringan Perpipaan Bengalon

Tersedianya Pembangunan Septiktank Komunal dengan Jaringan Perpipaan Bengalon

1 Paket

1.03 . 1.03.01 . 41 DAK Subbidang Air Minum Kabupaten / Kota 100 %

153 1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum Kec. Muara Bengkal & Muara Ancalong

Tersedianya Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum Kec. Muara Bengkal & Muara Ancalong

1 Paket

154 1.03 . 1.03.01 . 41 . 06 Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum Sangatta

Tersedianya Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum Sangatta

1 Paket

155 1.03 . 1.03.01 . 41 . 07 Pendamping Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum Kec. Muara Bengkal & Muara Ancalong

Tersedianya Pendamping Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum Kec. Muara Bengkal & Muara Ancalong

1 Paket

156 1.03 . 1.03.01 . 41 . 08 Pendamping Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum Sangatta

Tersedianya Pendamping Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum Sangatta

1 Paket

1.03 . 1.03.01 . 43 Preservasi Jalan Dan Jembatan 100 %

157 1.03 . 1.03.01 . 43 . 09 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dalam Kota Sangatta (Swakelola)

Terpeliharanya Jalan dan Jembatan Dalam Kota Sangatta

100 %

158 1.03 . 1.03.01 . 43 . 22 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pantai (Swakelola)

Terpeliharanya Jalan dan Jembatan Wilayah Pantai

100 %




159 1.03 . 1.03.01 . 43 . 23 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pedalaman (Swakelola)

Terpeliharanya Jalan dan Jembatan Wilayah Pantai

100 %

160 1.03 . 1.03.01 . 43 . 24 Pemeliharaan Jembatan Gantung Long Lees Terpeliharanya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan Di Kec. Busang

100 %

161 1.03 . 1.03.01 . 43 . 25 Pemeliharaan Jalan Simpang 3 Batu Redi - Batu Redi Terpeliharanya Prasarana Infrastruktur Transportasi Jalan Di Kec. Telen

2,50 KM

(Beton)

162 1.03 . 1.03.01 . 43 . 26 Penanganan Longsoran Bukit Pelangi Tertanganinya Longsoran Bukit Pelangi 100 %

163 1.03 . 1.03.01 . 43 . 27 Penanganan Longsoran Simpang Kabo - ADM Tertanganinya Longsoran Simpang Kabo - ADM 100 %

1.03 . 1.03.01 . 44 Perencanaan Jalan Dan Jembatan 100 %

164 1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 Perencanaan Teknis Jalan Produk Perencanaan Jalan dan Teridentifikasinya Kondisi Jalan di Kab. Kutai Timur

100 %

165 1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 Perencanaan Teknis Jembatan Produk Perencanaan Jembatan 100 %

166 1.03 . 1.03.01 . 44 . 12 UKL-UPL Jalan A.W Syahrani Ijin Lingkungan Peningkatan Jalan A.W Syahrani 100 %

1.03 . 1.03.01 . 46 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih Kecamatan

100 %

167 1.03 . 1.03.01 . 46 . 05 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Kecamatan

Tersedianya Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Kecamatan

1 paket

1.03 . 1.03.01 . 48 Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perkotaan

100 %

168 1.03 . 1.03.01 . 48 . 01 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona I

Tersedianya Jalan Lingkungan Perkotaan 70 Paket

169 1.03 . 1.03.01 . 48 . 02 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona II


170 1.03 . 1.03.01 . 48 . 03 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona III


171 1.03 . 1.03.01 . 48 . 04 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona IV





172 1.03 . 1.03.01 . 48 . 05 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona V


173 1.03 . 1.03.01 . 48 . 06 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona VI


174 1.03 . 1.03.01 . 48 . 07 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona VII


175 1.03 . 1.03.01 . 48 . 08 Pembangunan Sarana Umum & Infrastuktur Perkotaan I

Tersedianya Sarana Umum & Infrastruktur Perkotaan I

28 Paket

176 1.03 . 1.03.01 . 48 . 11 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona VIII


177 1.03 . 1.03.01 . 48 . 12 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona IX


178 1.03 . 1.03.01 . 48 . 13 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona X


179 1.03 . 1.03.01 . 48 . 14 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona XI


180 1.03 . 1.03.01 . 48 . 15 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona XII


181 1.03 . 1.03.01 . 48 . 16 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan Zona XIII


1.03 . 1.03.01 . 49 Pembangunan Perumahan dan Permukiman Pedesaan

100 %

182 1.03 . 1.03.01 . 49 . 01 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Zona I

Tersedianya Jalan Lingkungan Kecamatan Bengalon dan Rantau Pulung

179 Paket

183 1.03 . 1.03.01 . 49 . 02 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Zona II

Tersedianya Jalan Lingkungan Kecamatan Kec. Sangkulirang dan Kaliorang

118 %

184 1.03 . 1.03.01 . 49 . 03 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Zona III

Tersedianya Jalan Lingkungan Kecamatan Kec. Karangan, Kaubun dan Sandaran

55 Paket

185 1.03 . 1.03.01 . 49 . 04 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Zona IV

Tersedianya Jalan Lingkungan Kecamatan Kec. Telen, Kongbeng, Muara Wahau, Batu Ampar

110 Paket




186 1.03 . 1.03.01 . 49 . 05 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Zona V

Tersedianya Jalan Lingkungan Kecamatan Kec. Busang,Muara Ancalong, Muara Bengkal dan Long Mesangat

127 Paket

187 1.03 . 1.03.01 . 49 . 12 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Zona VI

Tersedianya Jalan Lingkungan Kecamatan Teluk Pandan

67 Paket

188 1.03 . 1.03.01 . 49 . 13 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Zona VII

Tersedianya Jalan Lingkungan Kec. Teluk Pandan

60 Paket

189 1.03 . 1.03.01 . 49 . 14 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Zona VIII

Tersedianya Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan

3 Paket

190 1.03 . 1.03.01 . 49 . 15 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan (Bantuan Keuangan Provinsi)

Tersedianya Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan

15 Paket

1.03 . 1.03.01 . 56 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman/Sanitasi Lingkungan

100 %

191 1.03 . 1.03.01 . 56 . 08 Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Reguler Tersedianya Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Reguler

100 %

1.03 . 1.03.01 . 59 Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum 100 %

192 1.03 . 1.03.01 . 59 . 12 Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih Tersedianya Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih

1 paket

1.03 . 1.03.01 . 60 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran

100 %

193 1.03 . 1.03.01 . 60 . 01 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Terciptanya Kendaraan Petugas Pemadam Kebakaran UPT PPK

100 %

194 1.03 . 1.03.01 . 60 . 03 Pembangunan Posko Pemadam Kebakaran Kecamatan

Terciptanya Perlindungan Petugas Pemdam Kebakaran UPT PPK

1 paket

1.03 . 1.03.01 . 64 Program Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang

100 %

195 1.03 . 1.03.01 . 64 . 02 Pengadaan Peralatan Operasional Bidang Tata Ruang Tersedianya Peralatan Operasional Bidang Tata Ruang dan Tersedianya Peta Tata Ruang

100 %




196 1.03 . 1.03.01 . 64 . 03 Operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tersosialisasikannya Peraturan Perundang-Undangan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

100 %

1.03 . 1.03.01 . 65 Program Bina Jasa Konstruksi 100 %

197 1.03 . 1.03.01 . 65 . 02 Pelatihan dan Sosialisasi Jasa Konstruksi Meningkatnya Kualitas Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Dan Personil Penyedia Jasa Konstruksi

100 %

1.03 . 1.03.01 . 66 Program Perencanaan Pembangunan 2016 100 %

198 1.03 . 1.03.01 . 66 . 01 Perencanaan Pembangunan 2016 Produk Perencanaan 100 %

1.03 . 1.03.01 . 67 Program Peningkatan Administrasi Perkantoran 100 %

199 1.03 . 1.03.01 . 67 . 01 Peningkatan Administrasi Perkantoran UPT. KPP Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %

1.03 . 1.03.01 . 68 Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Perusakan Lingkungan Hidup

100 %

200 1.03 . 1.03.01 . 68 . 01 Pengangkutan Persampahan Mandiri Tercapainya Pelayanan Kebersihan Kota Sangatta

100 %

1.03 . 1.03.01 . 69 Program Pengadaan Peralatan Operasional Kebersihan UPT. KPP

100 %

201 1.03 . 1.03.01 . 69 . 01 Pengadaan Peralatan Operasional Kebersihan UPT. KPP

Tercapainya Pengadaan Peralatan Operasional Kebersihan UPT. KPP

100 %

1.03 . 1.03.01 . 70 Perencanaan Tata Ruang 100

202 1.03 . 1.03.01 . 70 . 01 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kecamatan (Zona I)

Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang

100 %

203 1.03 . 1.03.01 . 70 . 02 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kecamatan (Zona II)

Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang

100 %

1.03 . 1.03.01 . 71 Penataan Peraturan Perundang-undangan 100 %




204 1.03 . 1.03.01 . 71 . 01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

100 %

1.03 . 1.03.01 . 72 Program Swakelola UPT. KPP 100 %

205 1.03 . 1.03.01 . 72 . 01 Swakelola UPT. KPP Tercapainya Swakelola UPT. KPP 100 %

1.03 . 1.03.01 . 73 Pembangunan Sarana dan Prasana Olahraga 100 %

206 1.03 . 1.03.01 . 73 . 01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Bantuan Keuangan Provinsi)

Tersedianya Lapangan Panahan 1 paket

1.03 . 1.03.01 . 75 Program Pembinaan Penyelenggaraan dan Pengendalian

100 %

207 1.03 . 1.03.01 . 75 . 02 Program Pembinaan Penyelenggaraan dan Pengendalian Perumahan Permukiman

Tersedianya Program Pembinaan Penyelenggaraan dan Pengendalian Perumahan Permukiman

100 %

208 1.03 . 1.03.01 . 75 . 03 Program Pembinaan Penyelenggaraan dan Pengendalian Air Bersih dan Sanitasi

Tersedianya Program Pembinaan Penyelenggaraan dan Pengendalian Air Bersih dan Sanitasi

100 %




Kompleksitas yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan

pengembangan wilayah harus diimbangi dengan kapasitas kemampuan dan sumber daya

yang salah satnya adalah pendanaan untuk mendukung hal tersebut. Pendanaan dalam

pembiayaan isu-isu strategis pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan

pengembangan wilayah, perlu dipersiapkan kerangkanya terkait sumber dan mekanismenya

baik dari pembiayaan APBD, DAK, DAU, BanKeu dan APBN maupun pembiayaan yang

lainnya untuk merencanakan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur yang

terpadu dengan pengembangan wilayah berdasarkan perkiraan realistis kebutuhan

investasi dan kemampuan mendanai. Untuk melaksanakan arah, kebijakan, strategi,

program dan kegiatan utama pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diperlukan

dukungan kerangka pendanaan yang maksimal. Perhitungan pendanaan memperhatikan

antara lain 1) Alokasi pendanaan Program adalah penjumlahan dari alokasi pendanaan

kegiatan; 2) Alokasi pendanaan Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi pendanaan

Output; dan 3) Alokasi pendanaan Output merupakan hasil proyeksi berdasarkan volume

target.




Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode Renstra SKPD

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

1.03 . 1.03.01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 % Rp13.964.547.695 100 % Rp2.795.229.500 100% Rp30.500.000.000 100% Rp31.000.000.000 100% Rp31.500.000.000 100% Rp109.759.777.195

1.03 . 1.03.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 % Rp642.312.932 100 % Rp1.515.304.801 100% Rp1.700.000.000 100% Rp2.500.000.000 100% Rp3.000.000.000 100% Rp9.357.617.733

1.03 . 1.03.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 % Rp802.177.806 100 % Rp0 100% Rp4.700.000.000 100% Rp5.200.000.000 100% Rp5.700.000.000 100% Rp16.402.177.806

1.03 . 1.03.01 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 % 100 % Rp165.700.700 100% Rp250.000.000 100% Rp250.000.000 100% Rp250.000.000 100% Rp915.700.700

1.03 . 1.03.01 . 09

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

100 % Rp119.566.000 100 % Rp0 100% Rp770.000.000 100% Rp1.000.000.000 100% Rp1.000.000.000 100% Rp2.889.566.000

1.03 . 1.03.01 . 16

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

100 % Rp39.714.422.454 Rp14.290.704.650 Rp520.730.000.000 Rp521.230.000.000 Rp521.730.000.000 Rp1.617.695.127.104

1.03 . 1.03.01 . 17

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

100 % Rp502.860.150 Rp6.899.392.300 Rp30.000.000.000 Rp30.500.000.000 Rp31.000.000.000 Rp98.902.252.450

1.03 . 1.03.01 . 19

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

100 % Rp3.366.667.620 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp3.366.667.620

1.03 . 1.03.01 . 20

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

100 % Rp736.561.300 100 % Rp1.147.954.600 100% Rp2.000.000.000 100% Rp2.000.000.000 100% Rp2.000.000.000 100% Rp7.884.515.900




1.03 . 1.03.01 . 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

100 % Rp34.106.835.656 Rp42.757.662.117 Rp148.010.000.000 Rp148.510.000.000 Rp149.010.000.000 Rp522.394.497.773

1.03 . 1.03.01 . 26

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

100 % Rp3.801.623.426 Rp9.338.659.400 Rp32.800.000.000 Rp33.300.000.000 Rp33.800.000.000 Rp113.040.282.826

1.03 . 1.03.01 . 30

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

100 % 100 % Rp74.711.000.000 100% Rp75.000.000.000 100% Rp75.500.000.000 100% Rp76.000.000.000 100% Rp301.211.000.000

1.03 . 1.03.01 . 32

Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

100 % 100 % Rp29.863.000.000 100% Rp35.000.000.000 100% Rp35.500.000.000 100% Rp36.000.000.000 100% Rp136.363.000.000

1.03 . 1.03.01 . 33

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

100 % Rp25.540.746.165 100 % Rp19.203.366.754 100% Rp25.000.000.000 100% Rp26.000.000.000 100% Rp27.000.000.000 100% Rp122.744.112.919

1.03 . 1.03.01 . 34

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

100 % Rp35.198.392.768 100 % Rp63.707.064.582 100% Rp65.000.000.000 100% Rp67.000.000.000 100% Rp68.000.000.000 100% Rp298.905.457.350

1.03 . 1.03.01 . 35

Program Pembangunan Jalan

100 % Rp273.512.961.465 100 % Rp164.184.591.150 100% Rp454.125.000.000 100% Rp456.350.000.000 100% Rp368.950.000.000 100% Rp1.717.122.552.615

1.03 . 1.03.01 . 36

Program Pembangunan Jembatan

100 % Rp51.161.520.895 100 % Rp10.029.427.100 100% Rp106.850.000.000 100% Rp70.000.000.000 100% Rp34.350.000.000 100% Rp272.390.947.995

1.03 . 1.03.01 . 40

DAK Subbidang Sanitasi Kabupaten / Kota

100 % Rp2.609.091.200 100 % Rp3.638.000.000 100% Rp4.500.000.000 100% Rp5.000.000.000 100% Rp5.500.000.000 100% Rp21.247.091.200

1.03 . 1.03.01 . 41

DAK Subbidang Air Minum Kabupaten / Kota

100 % Rp3.306.301.473 100 % Rp4.412.424.900 100% Rp5.000.000.000 100% Rp5.500.000.000 100% Rp7.000.000.000 100% Rp25.218.726.373

1.03 . 1.03.01 . 43

Preservasi Jalan Dan Jembatan

100 % Rp30.412.751.450 100 % Rp10.601.858.500 100% Rp35.500.000.000 100% Rp45.000.000.000 100% Rp50.000.000.000 100% Rp171.514.609.950




1.03 . 1.03.01 . 44

Perencanaan Jalan Dan Jembatan

100 % Rp5.661.229.300 100 % Rp1.690.628.000 100% Rp8.000.000.000 100% Rp8.000.000.000 100% Rp8.000.000.000 100% Rp31.351.857.300

1.03 . 1.03.01 . 46

Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih Kecamatan

100 % Rp6.555.755.000 100 % Rp4.713.288.000 100% Rp6.000.000.000 100% Rp6.500.000.000 100% Rp7.000.000.000 100% Rp30.769.043.000

1.03 . 1.03.01 . 48

Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perkotaan

100 % Rp121.319.734.650 Rp50.770.160.700 Rp172.089.895.350

1.03 . 1.03.01 . 49

Pembangunan Perumahan dan Permukiman Pedesaan

100 % Rp84.429.491.100 Rp34.008.261.550 Rp118.437.752.650

1.03 . 1.03.01 . 56

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman/Sanitasi Lingkungan

100 % Rp200.000.000 100 % Rp100.000.000 100% Rp2.000.000.000 100% Rp3.000.000.000 100% Rp3.500.000.000 100% Rp8.800.000.000

1.03 . 1.03.01 . 59

Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum

100 % Rp37.863.599.650 100 % Rp6.517.376.500 100% Rp7.000.000.000 100% Rp8.000.000.000 100% Rp9.000.000.000 100% Rp68.380.976.150

1.03 . 1.03.01 . 60

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran

100 % Rp647.189.250 Rp647.189.250

1.03 . 1.03.01 . 64

Program Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang

100 % Rp568.769.487 Rp665.007.200 Rp1.233.776.687

1.03 . 1.03.01 . 65

Program Bina Jasa Konstruksi

100 % Rp339.415.790 Rp339.415.790

1.03 . 1.03.01 . 66

Program Perencanaan Pembangunan 2016

100 % Rp8.290.370.100 100 % Rp5.303.550.000 100% Rp6.500.000.000 100% Rp7.000.000.000 100% Rp8.000.000.000 100% Rp35.093.920.100

1.03 . 1.03.01 . 67

Program Peningkatan Administrasi Perkantoran

100 % Rp3.996.583.738 Rp3.996.583.738

1.03 . 1.03.01 . 68

Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Perusakan Lingkungan Hidup

100 % Rp5.818.077.250 Rp5.818.077.250




1.03 . 1.03.01 . 69

Program Pengadaan Peralatan Operasional Kebersihan UPT. KPP

100 % Rp1.404.349.512 Rp1.404.349.512

1.03 . 1.03.01 . 70

Perencanaan Tata Ruang

100 Rp1.504.295.132 Rp1.504.295.132

1.03 . 1.03.01 . 71

Penataan Peraturan Perundang-undangan

100 % Rp56.224.000 Rp56.224.000

1.03 . 1.03.01 . 72

Program Swakelola UPT. KPP

100 % Rp5.000.000.000 Rp5.000.000.000

1.03 . 1.03.01 . 73

Pembangunan Sarana dan Prasana Olahraga

100 % Rp1.352.624.600 100 % 100% Rp3.000.000.000 100% Rp4.000.000.000 100% Rp5.000.000.000 100% Rp13.352.624.600

1.03 . 1.03.01 . 75

Program Pembinaan Penyelenggaraan dan Pengendalian

100 % Rp159.270.448 100 % 100% Rp300.000.000 100% Rp350.000.000 100% Rp400.000.000 100% Rp1.209.270.448

1.03 . 1.03.01 . 76

Program Perencanaan Tata Ruang

100 % Rp2.485.202.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.485.202.000

1.03 . 1.03.01 . 79

Program Pengawasan Bina Jasa Konstruksi

100 % 100 % Rp208.641.200 100% Rp360.000.000 100% Rp360.000.000 100% Rp360.000.000 100% Rp1.288.641.200

1.03 . 1.03.01 . 80

Program Pemberdayaan Bina Jasa Konstruksi

100 % 100 % Rp328.559.800 100% Rp1.500.000.000 100% Rp1.200.000.000 100% Rp1.200.000.000 100% Rp4.228.559.800

1.03 . 1.03.01 . 81

Program Pengaturan Bina Jasa Konstruksi

100 % 100 Rp200.847.000 100% Rp250.000.000 100% Rp750.000.000 100% Rp750.000.000 100% Rp1.950.847.000

1.03 . 1.03.01 . 82

Penataan Peraturan Perundang - Undangan

100 % 100 % Rp147.125.000 100% Rp500.000.000 100% Rp100.000.000 100% Rp0 100% Rp747.125.000

1.03 . 1.03.01 . 83

Program Sarana dan Prasarana Olahraga

100 % Rp5.000.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp5.000.000.000

1.03 . 1.03.01 . 84

Penyuluhan Jasa Kontruksi

100 % 100% Rp240.000.000 100% Rp240.000.000 100% Rp240.000.000 100% Rp720.000.000




1.03 . 1.03.01 . 85

Pengawasan Jasa Kontruksi

100 % 100% Rp750.000.000 100% Rp750.000.000 100% Rp750.000.000 100% Rp2.250.000.000

1.03 . 1.03.01 . 86

Infomasi Bina Jasa Konstruksi Penerbitan Buletin/Mini Tabloid

100 % 100% Rp150.000.000 100% Rp150.000.000 100% Rp150.000.000 100% Rp450.000.000

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

100,00

% Rp804.666.319.462 Rp571.399.988.004 Rp1.613.985.000.000 Rp1.601.740.000.000 Rp1.496.140.000.000 Rp6.087.931.307.466



KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 VI - 181

BAB VI

INDIKATOR KERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

dilakukan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai

Timur terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Kutai Timur yang tertuang dalam

RPJMD 2016-2021. Pelaksanaan perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan melalui review terhadap tujuan dan sasaran RPJMD,

identifikasi tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur yang

berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta identifikasi

indikator dan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur yang

berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberi gambaran

tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dari sisi keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri atas;

a) Pertumbuhan Ekonomi

b) Angka Kemiskinan

c) Indeks Pembangunan Manusia

d) Tingkat Pengangguran Terbuka

e) Indeks Pembangunan Desa

f) Indeks Kepuasan Masyarakat

g) Pendapatan Perkapita

h) Indeks Persepsi Korupsi

Meskipun terdapat sekitar 8 variabel yang menjadi data makro Kabupaten Kutai

Timur, namun pada setiap model tidak semua variabel digunakan dalam mengestimasi IKD.

Hanya variabel determinan terpenting yang digunakan untuk data estimasi. Selain itu,

pembentukan model dengan variabel yang sama, hanya berlaku pada satu SKPD. Dengan

demikian setiap IKD pada masing-masing SKPD akan memiliki model estimasi yang

berbeda. Pembeda variabel pada setiap SKPD, minimal adalah variabel intervensi

pemerintah (anggaran per urusan). Berdasarkan hal tersebut indikator kerja Dinas




Pekerjaan Umum yang mengacu pada RPJMD 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :




Tabel 6.1

Indikator Kerja OPD yang Mengacu Pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur



KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 VII - 183

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum 2016-2021 yang memuat Visi,

Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati

Nomor 26 Tahun 2016.

Dokumen Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam

penyelesaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan dapat menjadi alat ukur

kinerja pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur

yang diimplementasikan dalam arah kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5

(lima) tahun diperlukan manajemen pengelola sumber daya yang ada secara optimal

sehingga mampu memberikan kontribusi yang diharapkan. Komitmen, kerja keras,

kerjasama, dan konsisten untuk menyelesaikan tugas dasar dalam Perencanaan

Pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, merupakan faktor pendukung utama keberhasilan

penerapan konsep-konsep strategis dalam pembangunan jangka menegah.

Sangatta, April 2017 Kepala Dinas

ASWANDINI EKA TIRTA, ST., MT NIP. 19710105 199703 1 007

Documents

Kabupaten Kutai Timur Strategis (RENSTRA) Dinas...Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis 2016 - 2021 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten