Kab Kaimana 2 2007

1

PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagai

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah

penguatan kewenangan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas

kinerja kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya

manusia sebagai upaya untuk mewujudkan kepemerintahan

yang baik;

b. bahwa untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik

sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu didukung

dengan kelembagaan perangkat daerah yang proporsional

sesuai dengan kewenangan, kemampuan dan kondisi objektif

daerah;

c. bahwa dalam rangka menjalankan kewenangan, tugas dan

fungsi kelembagaan perangkat daerah, maka dipandang perlu

untuk menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana dengan Peraturan

Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

2

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);


tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);


tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten

Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,

Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven

Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk

Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);


tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik




tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);


tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik



tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

3



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan



tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan



tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik




tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara




tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara




tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);


tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik



tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



17. Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun

2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah

4

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130

Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departeman

Dalam Negeri;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158

Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang

Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;


Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;


Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA

dan

BUPATI KAIMANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN KAIMANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaimana;

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaimana yang

terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kaimana, yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mencerminkan kemitraan;

4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat;

5. Kepala Daerah adalah Bupati Kaimana;

6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kaimana;

5

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana;

8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Kaimana yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan yang teridiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Distrik

dan Kelurahan sesuai kebutuhan daerah;

9. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah

Kabupaten Kaimana sebagai Perangkat Daerah;

10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kaimana sebagai Perangkat Daerah;

11. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kaimana sebagai Perangkat

Daerah;

12. Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana yang

berbentuk Badan dan Kantor;

13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana sebagai Perangkat Daerah;

14. Distrik adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah;

15. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Distrik;

16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur

pelaksana teknis Dinas Daerah;

17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada

Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Kaimana.

Pasal 3

(1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Dinas Daerah;

d. Lembaga Teknis Daerah;

e. Satuan Polisi Pamong Praja;

f. Distrik; dan

g. Kelurahan.

6

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari

Badan dan Kantor.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN

SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) Sekretariat Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pembantu Kepala

Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Daerah;

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang sekretaris.

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan

tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi dan tatalaksana serta memberikan

pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Daerah

menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana

pemerintahan daerah serta asset daerah;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah;

2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, membawahi 3 (tiga) bagian

yaitu :

a. Bagian Tata Pemerintahan;

b. Bagian Hukum dan Organisasi;

c. Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

7

3. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi 4 (empat) bagian yaitu :

a. Bagian Umum;

b. Bagian Kepegawaian;

c. Bagian Pengelola Keuangan Daerah;

d. Bagian Pengelolaan Asset Daerah.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Masing-masing bagian dalam Pasal 7 angka 2 huruf a, b, c, dan angka 3 huruf a, b, c,

d, membawahi 3 (tiga) sub bagian dengan susunan sebagai berikut :

1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :

a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;

b. Sub Bagian Otonomi Daerah;

c. Sub Bagian Pemerintahan Kampung/Kelurahan.

2. Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi :

a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;

b. Sub Bagian Organisasi;

c. Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum.

3. Bagian Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :

a. Sub Bagian Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;

b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan;

c. Sub Bagian Pemanfaatan Teknologi dan Sumber Daya.

4. Bagian Umum, membawahi :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol;

c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

5. Bagian Kepegawaian, membawahi :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Mutasi;

c. Sub Bagian Pengembangan.

6. Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah, membawahi :

a. Sub Bagian Anggaran;

b. Sub Bagian Perbendaharaan;

c. Sub Bagian Akuntansi.

7. Bagian Pengelolaan Asset Daerah, membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Penilaian;

b. Sub Bagian Pengadaan dan Perlengkapan;

c. Sub Bagian Pemeliharaan dan Perawatan.

8

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf 1


Pasal 9

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pembantu DPRD;

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh

Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan

penatalaksanaan urusan rumah tangga DPRD.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat DPRD


a. Fasilitasi rapat anggota DPRD;

b. Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD;

c. Pelayanan administrasi dan pengelolaan tata usaha DPRD.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD;

2. Bagian Persidangan;

3. Bagian Umum.

Pasal 13

Masing-masing Bagian dalam Pasal 12 angka 2 dan 3, membawahi 2 (dua) sub bagian

dengan susunan sebagai berikut :

1. Bagian Persidangan, membawahi :

a. Sub Bagian Persidangan;

b. Sub Bagian Risalah.

2. Bagian Umum, membawahi :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

c. Sub bagian Pengelolaan Keuangan

9

Pasal 14

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAERAH

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1


Pasal 15

(1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana di

bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;

(2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan

sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan

pariwisata.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Pendidikan,

Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan

pariwisata;

b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendidikan,

kebudayaan dan pariwisata;

c. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mencakup pendidikan

dasar dan menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga, sarana dan

prasarana serta tenaga kependidikan;

d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan adat, kesenian dan budaya daerah;

e. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan obyek wisata;

f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana wisata;

g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan permuseuman, penataan dan

pelestarian situs sejarah dan kepurbakalaan;

10

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

1. Kepala Dinas.

2. Bagian Tata Usaha, membawahi :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Program.

c. Sub bagian Pengelolaan Keuangan

3. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, membawahi :

a. Seksi Pendidikan Dasar;

b. Seksi Pendidikan Menengah.

4. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, membawahi :

a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;

b. Seksi Pemuda dan Olahraga.

5. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :

a. Seksi Prasarana Pendidikan;

b. Seksi Pemeliharaan.

6. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi :

a. Seksi Kebudayaan;

b. Seksi Pariwisata.


Pasal 19

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Paragraf 1


Pasal 20

(1) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana di bidang

kesehatan dan Keluarga Berencana;

(2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah.

11

Pasal 21

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian

urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan dan Keluarga Berencana.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas Kesehatan

dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang kesehatan dan Keluarga

Berencana;

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana yang

mencakup penyehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan, pencegahan dan

pemberantasan penyakit, gizi, kesehatan ibu dan anak, sarana dan prasarana

serta tenaga kesehatan dan Keluarga Berencana;

c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan;

d. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan kesehatan kepada masyarakat;

e. Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan dan Keluarga Berencana;

f. Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi dan Keluarga Berencana;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 23

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. Kepala Dinas.


a. Sub Bagian Umum;


c. Sub Bagian Pengelolaan Keuangan

3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :

a. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;

b. Seksi Penyediaan Farmasi dan Obat.

4. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :

a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;

b. Seksi Penyehatan Lingkungan.

5. Bidang Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, membawahi :

a. Seksi Gizi;

b. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak.

6. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :

a. Seksi Kesejahteraan Keluarga;

b. Seksi Kesehatan Keluarga.

12


Pasal 24

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Paragraf 1


Pasal 25

(1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana di bidang

kehutanan dan perkebunan;

(2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam



Pasal 26

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan

rumah tangga daerah dalam bidang kehutanan dan perkebunan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dinas Kehutanan

dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang kehutanan dan perkebunan;

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kehutanan dan perkebunan yang

mencakup perlindungan hutan, produksi, budidaya tanaman industri,

pengembangan sumber daya lahan, teknologi dan penyuluhan, komoditi

kehutanan dan perkebunan serta pelestrarian lahan kehutanan dan perkebunan;

c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, perlindungan dan pelestarian sumber

daya kehutanan dan perkebunan;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

13

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

1. Kepala Dinas.


a. Sub Bagian Umum;



3. Bidang Kehutanan, membawahi :

a. Seksi Perencanaan Hutan

b. Seksi Produksi dan Pembinaan Hutan.

4. Bidang Perkebunan, membawahi :

a. Seksi Budidaya dan Peningkatan Produksi Tanaman Industri;

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Lahan.

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi, membawahi :

a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;

b. Seksi Teknologi dan Penyuluhan.


Pasal 29

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Pertanian dan Peternakan

Paragraf 1


Pasal 30

(1) Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana di bidang pertanian

dan peternakan;

(2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam



Pasal 31

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan

rumah tangga daerah dalam bidang pertanian dan peternakan.

14

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Pertanian

dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang pertanian dan peternakan;

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pertanian dan peternakan yang

mencakup budidaya tanaman pangan dan peternakan, hortikultura, pembibitan,

bimbingan usaha, peningkatan mutu produksi, pemanfaatan, pengelolaan dan

pengembangan sumber daya lahan, kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan

peternakan serta pemasaran produksi;

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya pertanian dan

peternakan;




Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :

1. Kepala Dinas.


a. Sub Bagian Umum;



3. Bidang Pertanian, membawahi :

a. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Lahan.

4. Bidang Peternakan, membawahi :

a. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Produksi;

b. Seksi Kesehatan Hewan.





Pasal 34

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15

Bagian Kelima

Dinas Perikanan dan Kelautan

Paragraf 1


Pasal 35

(1) Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana di bidang perikanan

dan kelautan;

(2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam



Pasal 36

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan

rumah tangga daerah dalam bidang perikanan dan kelautan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Perikanan

dan Kelautan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang perikanan dan kelautan;

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perikanan dan kelautan yang mencakup

budidaya, usaha dan penangkapan, perlindungan, pengolahan dan konservasi

sumber daya perikanan dan kekayaan laut, peningkatan mutu, penyuluhan dan

pemasaran produksi;

c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pemberdayaan dan pelestarian terhadap

sumber daya perikanan dan kelautan serta lingkungan pesisir;




Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 38

Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :

1. Kepala Dinas.


a. Sub Bagian Umum;



3. Bidang Perikanan, membawahi :

a. Seksi Bina Usaha dan Penangkapan;

b. Seksi Plasma dan Suaka Perikanan.

16

4. Bidang Kelautan, membawahi :

a. Seksi Pengolahan Kekayaan Laut;

b. Seksi Perlindungan Sumber Daya Alam dan Konservasi.





Pasal 39

Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan

Paragraf 1


Pasal 40

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan merupakan unsur pelaksana di bidang

pekerjaan umum dan perhubungan;

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam



Pasal 41

Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

urusan rumah tangga daerah dalam bidang pekerjaan umum dan perhubungan.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Dinas Pekerjaan

Umum dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang pekerjaan umum dan

perhubungan;

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pekerjaan umum dan perhubungan yang

mencakup penetapan lokasi permukiman, pelabuhan, jalan dan jembatan,

prasarana perhubungan serta prasarana umum lainnya;

c. Pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan milik

pemerintah;

d. Pelaksanaan survey dan perencanaan pembangunan jaringan air bersih, sarana

lingkungan serta jaringan listrik kampung;

e. Pelaksanaan pembangunan perumahan serta pengujian dan pengendalian mutu;

17

f. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengaturan lalu lintas angkutan

darat, laut dan udara serta pengujian alat transportasi;

g. Fasilitasi dan bantuan terhadap perangkat daerah yang bersifat teknis fungsional;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 43

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan terdiri dari :

1. Kepala Dinas.


a. Sub Bagian Umum;



3. Bidang Permukiman, membawahi :

a. Seksi Pengembangan Permukiman;

b. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.

4. Bidang Prasarana, membawahi :

a. Seksi Tata Ruang dan Pengendalian;

b. Seksi Jalan dan Jembatan.

5. Bidang Perhubungan, membawahi :

a. Seksi Perhubungan Laut dan Udara;

b. Seksi Perhubungan Darat/LLAJR.


Pasal 44

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1


Pasal 45

(1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana di bidang pendapatan dan

penerimaan daerah;

(2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui

Sekretaris Daerah.

18

Pasal 46

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah

tangga daerah dalam bidang pendapatan dan penerimaan daerah.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dinas Pendapatan

Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang pendapatan dan penerimaan

daerah;

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pendapatan dan penerimaan daerah

yang mencakup sumber penerimaan daerah, penyetoran penerimaan daerah,

pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah;

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pendapatan dan penerimaan daerah;

d. Pelaksanaan penataan dan rehabilitasi sumber pendapatan daerah;

e. Pelaksanaan penyetoran pendapatan dan penerimaan daerah;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 48

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Dinas.


a. Sub Bagian Umum;



3. Bidang Pajak Daerah, membawahi :

a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;

b. Seksi Penagihan dan Perhitungan.

4. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi :

a. Seksi Penerimaan Retribusi;

b. Seksi Penerimaan Lain-lain.


Pasal 49

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1


Pasal 50

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur

pelaksana di bidang perencanaan;

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 51

Badan Perencanaan Pembanguan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian

urusan rumah tangga daerah dalam bidang perencanaan.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Badan

Perencanaan Pembanguan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

b. Penyusunan rencana dan pengembangan wilayah serta rencana pengembangan

dan perlindungan kawasan strategis daerah;

c. Penyusunaan perencanaan makro fungsi atau bidang pembangunan sesuai

kewenangan daerah.

c. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

d. Pengkoordinasian dengan instansi dan atau lembaga terkait untuk kepentingan

perencanaan;

e. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi, pendokumentasian serta

penvisualisasian hasil pelaksanaan pembangunan;

f. Penyiapan dan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah (MUSRENBANG);

g. Pengkoordinasian kerjasama antar daerah;

h. Pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan serta pengendalian dan

pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

j. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan badan;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

20

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 53

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembanguan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan.


a. Sub Bagian Umum;



3. Bidang Data dan Penelitian, membawahi :

a. Seksi Data dan Pelaporan;

b. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya, membawahi :

a. Seksi Perencanaan Ekonomi;

b. Seksi Perencanaan Sosial Budaya.

5. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, membawahi :

a. Seksi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

b. Seksi Prasarana Wilayah.


Pasal 54

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembanguan Daerah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Pengawasan Daerah

Paragraf 1


Pasal 55

(1) Badan Pengawasan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana di

bidang pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;

(2) Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam



Pasal 56

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah

tangga daerah dalam bidang pengawasan umum terhadap penyelenggaran

pemerintahan daerah.

21

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Badan

Pengawasan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah;

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengawasan yang mencakup

pemerintahan dan aparatur, pembangunan, keuangan dan asset daerah;

c. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian laporan Perangkat Daerah;

d. Pelaksanaan pengusutan terhadap kebenaran laporan, pengaduan atas

penyimpangan dan atau penyalahgunaan keuangan, pembangunan dan asset

daerah;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan badan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 58

Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan.


a. Sub Bagian Umum;



3. Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur, membawahi :

a. Seksi Pengawasan Pemerintahan;

b. Seksi Pengawasan Aparatur.

4. Bidang Pengawasan Pembangunan, Keuangan dan Asset Daerah, membawahi :

a. Seksi Pengawasan Pembangunan;

b. Seksi Pengawasan Keuangan dan Asset Daerah.


Pasal 59

Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

22

Bagian Ketiga

Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan

Paragraf 1


Pasal 60

(1) Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mempunyai kedudukan sebagai unsur

pelaksana di bidang catatan sipil, kependudukan dan keluarga berencana;

(2) Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam



Pasal 61

Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

urusan rumah tangga daerah dalam bidang pelayanan pencatatan sipil dan

kependudukan.

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Kantor Catatan

Sipil dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang pencatatan sipil dan

kependudukan;

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pencatatan sipil, kependudukan dan

keluarga berencana yang mencakup pelayanan dan pencatatan berbagai jenis

akta, status kependudukan dan kewarganegaraan;

c. Pelaksanaan penyuluhan dan pengendalian mobilitas penduduk, keluarga

berencana, pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi serta penyajian

informasi kependudukan;

d. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan analisis;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan kantor;


Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 63

Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan terdiri dari:

1. Kepala Kantor.

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Catatan Sipil

4. Seksi Pendaftaran dan pengendalian penduduk;

5. Seksi Data Pelaporan;


23

Pasal 64

Struktur Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Bagian Keempat

Kantor Tenaga Kerja

Paragraf 1


Pasal 65

(1) Kantor Tenaga Kerja mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang

ketenagakerjaan;

(2) Kantor Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui

Sekretaris Daerah.

Pasal 66

Kantor Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah

dalam bidang ketenagakerjaan.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Kantor Tenaga

Kerja menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang ketenagakerjaan;

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketenagakerjaan yang mencakup

pemantauan, pengawasan, pendataan dan pengendalian tenaga kerja, kesehatan,

keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja serta sengketa kerja,

c. Pelaksanaan penyuluhan ketenagakerjaan;

d. Fasilitasi balai latihan kerja;

e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;


g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 68

Susunan Organisasi Kantor Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Kepala Kantor;


3. Seksi Pemantauan dan Pengawasan;

24

4. Seksi Keselamatan dan Kesejahteraan;

5. Seksi Pelatihan dan Penyuluhan;


Pasal 69

Struktur Organisasi Kantor Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1


Pasal 70

(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kedudukan

sebagai unsur pelaksana di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan

masyarakat;

(2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala

Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 71

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan

perlindungan masyarakat.

Pasal 72

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Kantor Kesatuan

Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang kesatuan bangsa dan

perlindungan masyarakat;

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan

masyarakat yang mencakup pembinaan kesatuan dan wawasan kebangsaan,

perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana alam dan rehabilitasi pasca

bencana alam, hubungan antar lembaga dan pemasyarakatan Hak Asasi Manusia

serta pengkajian masalah dan issue aktual daerah;

c. Pelaksanaan perumusan kebijakan perwujudan kesatuan dan pembauran bangsa,

ketahanan dan wawasan kebangsaan, hubungan antar lembaga, Hak Asasi

Manusia dan pengkajian masalah dan issue aktual daerah serta penanganannya;

d. Pelaksanaan pembinaan hubungan antar lembaga dan fasilitasi penyelenggaraan

Pemilihan Umum;

25

e. Pelaksanaan kesiapan dan peringatan dini terhadap ancaman atau bencana,

penyelamatan dari bencana dan rehabilitasi pasca bencana;

f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan kantor;


Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 73

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

1. Kepala Kantor;


3. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Hak Asasi Manusia;

4. Seksi Kesatuan Bangsa;

5. Seksi Perlindungan Masyarakat;


Pasal 74

Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Kantor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah

Paragraf 1


Pasal 75

(1) Kantor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah

mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi dan usaha kecil/menengah (UKM);

(2) Kantor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah dipimpin

oleh Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 76

Kantor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah mempunyai

tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi dan usaha kecil/ menengah (UKM).

26

Pasal 77

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Kantor

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang perindustrian, perdagangan,

koperasi dan usaha kecil/menengah (UKM);

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi

dan usaha kecil/menengah (UKM) yang mencakup pemantauan, pengawasan,

pendataan dan pengendalian harga, jenis dan ketersediaan bahan pokok dan

barang strategis, usaha kerajinan rakyat, industri kecil dan menengah, pemasaran

produksi kerajinan, koperasi dan usaha kecil/menengah;

c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang kemetrologian dan perlindungan

konsumen;

d. Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan perindustrian, perdagangan, koperasi dan

usaha kecil/menengah (UKM);

e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;



Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 78

Susunan Organisasi Kantor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha

Kecil/Menengah terdiri dari :

1. Kepala Kantor;


3. Seksi Perindustrian dan Perdagangan ;

4. Seksi Penanaman Modal;

5. Seksi Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah (UKM);


Pasal 79

Struktur Organisasi Kantor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha

Kecil/Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27

Bagian Ke Tujuh

Kantor Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1


Pasal 80

(1) Kantor Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana di bidang Kesejahteraan

Sosial;

(2) Kantor Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam



Pasal 81

Kantor Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah

tangga daerah dalam bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 82

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Kantor

Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial;

b. Pelaksanaan Bantuan dan pengendalian korban bencana alam ,Repatriasi dan

gejolak Sosial yang timbul pada masyarakat;

c. Pelaksanaan program kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial;

d. Pelaksanaan bantuan dan pengendalian serta penanggulangan korban bencana

alam ,repatriasi dan gejolak sosial yang timbul pada masyarakat;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan .

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 83

Susunan Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

1. Kepala kantor

2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi-seksi

a. Seksi Pendataan dan Pelaporan;

b. Seksi Pemberdayaan dan Pelayanan Sosial;

c. Seksi Rehabilitasi dan Bantuan Sosial;

Pasal 84

Struktur Kantor Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

28

BAB VI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu


Pasal 85

(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana di

bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah;

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang dalam



Pasal 86

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah

tangga daerah dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 87

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Satuan Polisi

Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan

ketertiban umum;

c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah;

d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

dan atau aparatur penegak hukum lainnya;

e. Pengawasan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga/badan hukum

dan atau institusi lainnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah;

f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Satuan;


29

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 88

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Kepala Satuan;


3. Seksi Pengamanan dan Informasi;

4. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

5. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;


Pasal 89

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

D I S T R I K

Bagian Kesatu


Pasal 90

(1) Distrik merupakan unsur pelaksana pemerintahan umum di wilayah kerja

tertentu;

(2) Distrik dipimpin oleh seorang Kepala Distrik yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 91

Distrik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas

pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Distrik


a. Penyusunan program perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;

b. Pelaksanaan pembinaan umum di wilayah kerjanya yang mencakup ideologi

negara dan kesatuan bangsa, ketentraman, ketertiban dan kemasyarakatan serta

kerukunan hidup antar umat beragama;

c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan

swadaya masyarakat di wilayah kerjanya;

d. Fasilitasi pengembangan perekonomian Kampung/Kelurahan;

30

e. Pemantauan, pengawasan dan pengkoordinasian lintas bidang kegiatan dengan

perangkat teknis di daerah;

f. Penyelenggaraan dan pembinaan penataan Kampung/Kelurahan,

perlombaan/penilaian Kampung/Kelurahan tingkat Distrik, administrasi

kependudukan, administrasi Kampung/Kelurahan, inventarisasi asset dan

kekayaan daerah;

g. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dan Badan Perwakilan

Kampung, pengambilan sumpah/janji pelantikan Kepala Kampung dan Badan

Perwakilan Kampung, kerjasama antar Kampung/Kelurahan, penyelesaian

perselisihan antar Kampung serta penyusunan produk hukum

Kampung/Kelurahan;

h. Pengevaluasian dan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Kepala Kampung;

i. Pemberian pertimbangan pengangkatan Lurah;

j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;

k. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,

peralatan dan perlengkapan Distrik;

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 93

Susunan Organisasi Distrik terdiri dari :

1. Kepala Distrik;

2. Sekretaris Distrik;

3. Seksi Pemerintahan;

4. Seksi Kententraman dan Ketertiban Umum;

5. Seksi Pembangunan Masyarakat Kampung/Kelurahan;

6. Seksi Kesejahteraan Sosial;

7. Seksi Pelayanan Umum

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 94

Struktur Organisasi Distrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan


31

BAB VIII

KELURAHAN

Bagian Kesatu


Pasal 95

(1) Kelurahan merupakan unsur pelaksana pemerintahan umum yang berkedudukan

dalam wilayah Distrik;

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Lurah yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala

Distrik.

Pasal 96

Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan dalam wilayahnya yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah melalui

Distrik, yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efisiensi,

efektivitas dan peningkatan akuntabilitas.

Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Kelurahan


a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

b. Pemberdayaan masyarakat;

c. Pelayanan masyarakat;

d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;

g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,

peralatan dan perlengkapan Kelurahan;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 98

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:

1. Lurah;

2. Sekretaris Lurah;

3. Seksi Pemerintahan;

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

5. Seksi Pembangunan;

6. Seksi Pelayanan Masyarakat.

32

Pasal 99

Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan


BAB IX

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

Pasal 100

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Daerah dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan

daerah dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB X

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 101

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian

tugas teknis Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 102

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, terdiri dari

sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab

kepada Sekretaris Daerah melalui pimpinan organisasi perangkat daerah.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

TATA KERJA

Pasal 103

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pimpinan organisasi perangkat daerah wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik ke dalam maupun

ke luar organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing;

(2) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah melaksanakan pengawasan

terhadap bawahannya dan bila terjadi penyimpangan, agar segera mengambil

langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

33

(3) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah memberikan bimbingan serta

petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;

(4) Setiap pimpinan satuan unit kerja dalam organisasi perangkat daerah wajib

mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada

atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala pada

waktunya;

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit kerja dalam organisasi

perangkat daerah dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan

penyusunan laporan lebih lanjut;

(6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan

pula kepada satuan organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja;

(7) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi perangkat

daerah wajib memberikan bimbingan kepada bawahan, mengadakan rapat

perencanaan dan evaluasi kegiatan secara berkala;

(8) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas-

tugas Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

(9) Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan, Sekretaris

Daerah melaksanakan tugas-tugas Kepala Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

(10) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, Kepala Daerah dapat menunjuk salah

satu Asisten Sekretaris Daerah yang lebih senior untuk melaksanakan tugas-tugas

Sekretaris Daerah;

(11) Dalam hal Asisten Sekretaris Daerah berhalangan, Sekretaris Daerah dapat

menunjuk salah satu Kepala Bagian yang lebih senior sesuai pembidangan

masing-masing untuk melaksanakan tugas-tugas Asisten Sekretaris Daerah;

(12) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan, Sekretaris Daerah dapat menunjuk salah

satu Kepala Bagian yang lebih senior dalam Sekretariat DPRD untuk

melaksanakan tugas-tugas Sekretaris DPRD sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

(13) Dalam hal Kepala Dinas/Kepala Badan berhalangan, Sekretaris Daerah dapat

menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas dan wewenang

Kepala Dinas/Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

(14) Dalam hal Kepala Kantor/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berhalangan,

Sekretaris Daerah dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk

melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kantor/Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

34

(15) Dalam hal Kepala Distrik berhalangan, Sekretaris Daerah dapat menunjuk

Sekretaris Distrik untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Distrik sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(16) Dalam hal Lurah berhalangan, Sekretaris Daerah dapat menunjuk Sekretaris

Lurah untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kelurahan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 104

(1) Sekretaris Daerah ditetapkan oleh Gubernur atas hasil penilaian objektif tim

penilai yang dibentuk Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur;

(2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Kepala Badan

ditetapkan oleh Kepala Daerah atas hasil penilaian objektif tim penilai yang

dibentuk Gubernur atas usul Kepala Daerah;

(3) Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Distrik ditetapkan

oleh Kepala Daerah;

(4) Kepala Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Distrik;

(5) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Sekretaris

Distrik, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kepala Unit

Pelaksana Teknis Dinas Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul masing-

masing pimpinan organisasi perangkat daerah;

(6) Penetapan dan pemberhentian pejabat organisasi perangkat daerah dilakukan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

ESELONISASI

Pasal 105

(1) Sekretaris Daerah adalah jabatan Eselon IIa;

(2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Kepala Badan

adalah jabatan Eselon IIb;

(3) Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian dan Kepala

Bidang adalah jabatan Eselon IIIa;

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Kelurahan dan Kepala Unit Pelaksana

Teknis Dinas Daerah adalah jabatan Eselon IVa;

(5) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan Eselon IVb;

35

(6) Kepala Distrik adalah jabatan Eselon IIIa, diberlakukan secara langsung kepada

pejabat Kepala Distrik yang telah berpangkat minimal Penata Tingkat I, golongan

ruang (III/d); sebelum berpangkat minimal pada eselon tersebut, Kepala Distrik

adalah jabatan Eselon IIIb;

(7) Sekretaris Distrik adalah jabatan Eselon IIIb, diberlakukan secara langsung

kepada pejabat Sekretaris Distrik yang telah berpangkat minimal Penata,

golongan ruang (III/c) dan disesuaikan dengan eselonisasi jabatan Kepala Distrik

bersangkutan; sebelum berpangkat minimal pada eselon tersebut, Sekretaris

Distrik adalah jabatan Eselon IVa.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 106

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai

kedudukan, tugas dan fungsi satuan unit kerja dalam lingkup organisasi perangkat

daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kaimana Nomor 1

Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan

Sekretariat DPRD Kabupaten Kaimana, Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun

2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Kaimana dan Peraturan Bupati Kaimana Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana dinyatakan tidak berlaku.

36

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana

pada tanggal 21 Februari 2007

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

HASAN ACHMAD

Diundangkan di Kaimana

pada tanggal 21 Februari 2007

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA

CAP/TTD

AGUSTINUS JAMLEAN,BA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2007 NOMOR 2

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

HARDIN CALVIN OHEE, SH (PLT)

PENATA MUDA TK I

NIP. 640 029 535

Documents

Kab Kaimana 2 2007