Upload
vukiet
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAIMANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAIMANA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagai
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah
penguatan kewenangan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas
kinerja kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia sebagai upaya untuk mewujudkan kepemerintahan
yang baik;
b. bahwa untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik
sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu didukung
dengan kelembagaan perangkat daerah yang proporsional
sesuai dengan kewenangan, kemampuan dan kondisi objektif
daerah;
c. bahwa dalam rangka menjalankan kewenangan, tugas dan
fungsi kelembagaan perangkat daerah, maka dipandang perlu
untuk menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana dengan Peraturan
Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
2
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten
Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven
Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk
Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
3
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun
2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah
4
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130
Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departeman
Dalam Negeri;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158
Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA
dan
BUPATI KAIMANA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KAIMANA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaimana;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaimana yang
terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kaimana, yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mencerminkan kemitraan;
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kaimana;
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kaimana;
5
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana;
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Kaimana yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan yang teridiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Distrik
dan Kelurahan sesuai kebutuhan daerah;
9. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah
Kabupaten Kaimana sebagai Perangkat Daerah;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kaimana sebagai Perangkat Daerah;
11. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kaimana sebagai Perangkat
Daerah;
12. Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana yang
berbentuk Badan dan Kantor;
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana sebagai Perangkat Daerah;
14. Distrik adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah;
15. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Distrik;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur
pelaksana teknis Dinas Daerah;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada
Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kaimana.
Pasal 3
(1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas Daerah;
d. Lembaga Teknis Daerah;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Distrik; dan
g. Kelurahan.
6
(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari
Badan dan Kantor.
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DPRD
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 4
(1) Sekretariat Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pembantu Kepala
Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Daerah;
(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang sekretaris.
Pasal 5
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan
tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi dan tatalaksana serta memberikan
pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Daerah
menyelenggarakan fungsi :
a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana
pemerintahan daerah serta asset daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 7
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, membawahi 3 (tiga) bagian
yaitu :
a. Bagian Tata Pemerintahan;
b. Bagian Hukum dan Organisasi;
c. Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
7
3. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi 4 (empat) bagian yaitu :
a. Bagian Umum;
b. Bagian Kepegawaian;
c. Bagian Pengelola Keuangan Daerah;
d. Bagian Pengelolaan Asset Daerah.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 8
Masing-masing bagian dalam Pasal 7 angka 2 huruf a, b, c, dan angka 3 huruf a, b, c,
d, membawahi 3 (tiga) sub bagian dengan susunan sebagai berikut :
1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
c. Sub Bagian Pemerintahan Kampung/Kelurahan.
2. Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi :
a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
b. Sub Bagian Organisasi;
c. Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum.
3. Bagian Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
a. Sub Bagian Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan;
c. Sub Bagian Pemanfaatan Teknologi dan Sumber Daya.
4. Bagian Umum, membawahi :
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
5. Bagian Kepegawaian, membawahi :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Mutasi;
c. Sub Bagian Pengembangan.
6. Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah, membawahi :
a. Sub Bagian Anggaran;
b. Sub Bagian Perbendaharaan;
c. Sub Bagian Akuntansi.
7. Bagian Pengelolaan Asset Daerah, membawahi :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Penilaian;
b. Sub Bagian Pengadaan dan Perlengkapan;
c. Sub Bagian Pemeliharaan dan Perawatan.
8
Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 9
(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pembantu DPRD;
(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh
Sekretaris Daerah.
Pasal 10
Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan
penatalaksanaan urusan rumah tangga DPRD.
Pasal 11
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat DPRD
menyelenggarakan fungsi :
a. Fasilitasi rapat anggota DPRD;
b. Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD;
c. Pelayanan administrasi dan pengelolaan tata usaha DPRD.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 12
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Persidangan;
3. Bagian Umum.
Pasal 13
Masing-masing Bagian dalam Pasal 12 angka 2 dan 3, membawahi 2 (dua) sub bagian
dengan susunan sebagai berikut :
1. Bagian Persidangan, membawahi :
a. Sub Bagian Persidangan;
b. Sub Bagian Risalah.
2. Bagian Umum, membawahi :
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
c. Sub bagian Pengelolaan Keuangan
9
Pasal 14
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAERAH
Bagian Pertama
Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 15
(1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana di
bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
(2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 16
Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan
sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan
pariwisata.
Pasal 17
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Pendidikan,
Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan
pariwisata;
b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendidikan,
kebudayaan dan pariwisata;
c. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mencakup pendidikan
dasar dan menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga, sarana dan
prasarana serta tenaga kependidikan;
d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan adat, kesenian dan budaya daerah;
e. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan obyek wisata;
f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana wisata;
g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan permuseuman, penataan dan
pelestarian situs sejarah dan kepurbakalaan;
10
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 18
Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Program.
c. Sub bagian Pengelolaan Keuangan
3. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, membawahi :
a. Seksi Pendidikan Dasar;
b. Seksi Pendidikan Menengah.
4. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, membawahi :
a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
b. Seksi Pemuda dan Olahraga.
5. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
a. Seksi Prasarana Pendidikan;
b. Seksi Pemeliharaan.
6. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi :
a. Seksi Kebudayaan;
b. Seksi Pariwisata.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 19
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 20
(1) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana di bidang
kesehatan dan Keluarga Berencana;
(2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.
11
Pasal 21
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan dan Keluarga Berencana.
Pasal 22
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas Kesehatan
dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang kesehatan dan Keluarga
Berencana;
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana yang
mencakup penyehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan, pencegahan dan
pemberantasan penyakit, gizi, kesehatan ibu dan anak, sarana dan prasarana
serta tenaga kesehatan dan Keluarga Berencana;
c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan;
d. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan kesehatan kepada masyarakat;
e. Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan dan Keluarga Berencana;
f. Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi dan Keluarga Berencana;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 23
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Program.
c. Sub Bagian Pengelolaan Keuangan
3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
a. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
b. Seksi Penyediaan Farmasi dan Obat.
4. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
b. Seksi Penyehatan Lingkungan.
5. Bidang Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, membawahi :
a. Seksi Gizi;
b. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak.
6. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
a. Seksi Kesejahteraan Keluarga;
b. Seksi Kesehatan Keluarga.
12
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 24
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Bagian Ketiga
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 25
(1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana di bidang
kehutanan dan perkebunan;
(2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 26
Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan
rumah tangga daerah dalam bidang kehutanan dan perkebunan.
Pasal 27
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dinas Kehutanan
dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang kehutanan dan perkebunan;
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kehutanan dan perkebunan yang
mencakup perlindungan hutan, produksi, budidaya tanaman industri,
pengembangan sumber daya lahan, teknologi dan penyuluhan, komoditi
kehutanan dan perkebunan serta pelestrarian lahan kehutanan dan perkebunan;
c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, perlindungan dan pelestarian sumber
daya kehutanan dan perkebunan;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
13
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 28
Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Program.
c. Sub Bagian Pengelolaan Keuangan
3. Bidang Kehutanan, membawahi :
a. Seksi Perencanaan Hutan
b. Seksi Produksi dan Pembinaan Hutan.
4. Bidang Perkebunan, membawahi :
a. Seksi Budidaya dan Peningkatan Produksi Tanaman Industri;
b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Lahan.
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi, membawahi :
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
b. Seksi Teknologi dan Penyuluhan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 29
Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat
Dinas Pertanian dan Peternakan
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 30
(1) Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana di bidang pertanian
dan peternakan;
(2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 31
Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan
rumah tangga daerah dalam bidang pertanian dan peternakan.
14
Pasal 32
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Pertanian
dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang pertanian dan peternakan;
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pertanian dan peternakan yang
mencakup budidaya tanaman pangan dan peternakan, hortikultura, pembibitan,
bimbingan usaha, peningkatan mutu produksi, pemanfaatan, pengelolaan dan
pengembangan sumber daya lahan, kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan
peternakan serta pemasaran produksi;
c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya pertanian dan
peternakan;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 33
Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Program.
c. Sub Bagian Pengelolaan Keuangan
3. Bidang Pertanian, membawahi :
a. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Lahan.
4. Bidang Peternakan, membawahi :
a. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Produksi;
b. Seksi Kesehatan Hewan.
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi, membawahi :
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
b. Seksi Teknologi dan Penyuluhan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 34
Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15
Bagian Kelima
Dinas Perikanan dan Kelautan
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 35
(1) Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana di bidang perikanan
dan kelautan;
(2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 36
Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan
rumah tangga daerah dalam bidang perikanan dan kelautan.
Pasal 37
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Perikanan
dan Kelautan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang perikanan dan kelautan;
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perikanan dan kelautan yang mencakup
budidaya, usaha dan penangkapan, perlindungan, pengolahan dan konservasi
sumber daya perikanan dan kekayaan laut, peningkatan mutu, penyuluhan dan
pemasaran produksi;
c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pemberdayaan dan pelestarian terhadap
sumber daya perikanan dan kelautan serta lingkungan pesisir;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 38
Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Program.
c. Sub Bagian Pengelolaan Keuangan
3. Bidang Perikanan, membawahi :
a. Seksi Bina Usaha dan Penangkapan;
b. Seksi Plasma dan Suaka Perikanan.
16
4. Bidang Kelautan, membawahi :
a. Seksi Pengolahan Kekayaan Laut;
b. Seksi Perlindungan Sumber Daya Alam dan Konservasi.
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi, membawahi :
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
b. Seksi Teknologi dan Penyuluhan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 39
Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 40
(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan merupakan unsur pelaksana di bidang
pekerjaan umum dan perhubungan;
(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 41
Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan rumah tangga daerah dalam bidang pekerjaan umum dan perhubungan.
Pasal 42
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Dinas Pekerjaan
Umum dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang pekerjaan umum dan
perhubungan;
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pekerjaan umum dan perhubungan yang
mencakup penetapan lokasi permukiman, pelabuhan, jalan dan jembatan,
prasarana perhubungan serta prasarana umum lainnya;
c. Pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan milik
pemerintah;
d. Pelaksanaan survey dan perencanaan pembangunan jaringan air bersih, sarana
lingkungan serta jaringan listrik kampung;
e. Pelaksanaan pembangunan perumahan serta pengujian dan pengendalian mutu;
17
f. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengaturan lalu lintas angkutan
darat, laut dan udara serta pengujian alat transportasi;
g. Fasilitasi dan bantuan terhadap perangkat daerah yang bersifat teknis fungsional;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 43
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Program.
c. Sub Bagian Pengelolaan Keuangan
3. Bidang Permukiman, membawahi :
a. Seksi Pengembangan Permukiman;
b. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.
4. Bidang Prasarana, membawahi :
a. Seksi Tata Ruang dan Pengendalian;
b. Seksi Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Perhubungan, membawahi :
a. Seksi Perhubungan Laut dan Udara;
b. Seksi Perhubungan Darat/LLAJR.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 44
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Bagian Ketujuh
Dinas Pendapatan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 45
(1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana di bidang pendapatan dan
penerimaan daerah;
(2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah.
18
Pasal 46
Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah
tangga daerah dalam bidang pendapatan dan penerimaan daerah.
Pasal 47
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dinas Pendapatan
Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang pendapatan dan penerimaan
daerah;
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pendapatan dan penerimaan daerah
yang mencakup sumber penerimaan daerah, penyetoran penerimaan daerah,
pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah;
c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pendapatan dan penerimaan daerah;
d. Pelaksanaan penataan dan rehabilitasi sumber pendapatan daerah;
e. Pelaksanaan penyetoran pendapatan dan penerimaan daerah;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 48
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Program.
c. Sub Bagian Pengelolaan Keuangan
3. Bidang Pajak Daerah, membawahi :
a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
b. Seksi Penagihan dan Perhitungan.
4. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi :
a. Seksi Penerimaan Retribusi;
b. Seksi Penerimaan Lain-lain.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 49
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19
BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 50
(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur
pelaksana di bidang perencanaan;
(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 51
Badan Perencanaan Pembanguan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan rumah tangga daerah dalam bidang perencanaan.
Pasal 52
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Badan
Perencanaan Pembanguan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).
b. Penyusunan rencana dan pengembangan wilayah serta rencana pengembangan
dan perlindungan kawasan strategis daerah;
c. Penyusunaan perencanaan makro fungsi atau bidang pembangunan sesuai
kewenangan daerah.
c. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
d. Pengkoordinasian dengan instansi dan atau lembaga terkait untuk kepentingan
perencanaan;
e. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi, pendokumentasian serta
penvisualisasian hasil pelaksanaan pembangunan;
f. Penyiapan dan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah (MUSRENBANG);
g. Pengkoordinasian kerjasama antar daerah;
h. Pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan serta pengendalian dan
pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
j. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan badan;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
20
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 53
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembanguan Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Program.
c. Sub Bagian Pengelolaan Keuangan
3. Bidang Data dan Penelitian, membawahi :
a. Seksi Data dan Pelaporan;
b. Seksi Penelitian dan Pengembangan.
4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya, membawahi :
a. Seksi Perencanaan Ekonomi;
b. Seksi Perencanaan Sosial Budaya.
5. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, membawahi :
a. Seksi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
b. Seksi Prasarana Wilayah.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 54
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembanguan Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Bagian Kedua
Badan Pengawasan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 55
(1) Badan Pengawasan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana di
bidang pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
(2) Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 56
Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah
tangga daerah dalam bidang pengawasan umum terhadap penyelenggaran
pemerintahan daerah.
21
Pasal 57
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Badan
Pengawasan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengawasan yang mencakup
pemerintahan dan aparatur, pembangunan, keuangan dan asset daerah;
c. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian laporan Perangkat Daerah;
d. Pelaksanaan pengusutan terhadap kebenaran laporan, pengaduan atas
penyimpangan dan atau penyalahgunaan keuangan, pembangunan dan asset
daerah;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan badan;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 58
Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan.
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Program.
c. Sub Bagian Pengelolaan Keuangan
3. Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur, membawahi :
a. Seksi Pengawasan Pemerintahan;
b. Seksi Pengawasan Aparatur.
4. Bidang Pengawasan Pembangunan, Keuangan dan Asset Daerah, membawahi :
a. Seksi Pengawasan Pembangunan;
b. Seksi Pengawasan Keuangan dan Asset Daerah.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 59
Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
22
Bagian Ketiga
Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 60
(1) Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mempunyai kedudukan sebagai unsur
pelaksana di bidang catatan sipil, kependudukan dan keluarga berencana;
(2) Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 61
Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan rumah tangga daerah dalam bidang pelayanan pencatatan sipil dan
kependudukan.
Pasal 62
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Kantor Catatan
Sipil dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang pencatatan sipil dan
kependudukan;
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pencatatan sipil, kependudukan dan
keluarga berencana yang mencakup pelayanan dan pencatatan berbagai jenis
akta, status kependudukan dan kewarganegaraan;
c. Pelaksanaan penyuluhan dan pengendalian mobilitas penduduk, keluarga
berencana, pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi serta penyajian
informasi kependudukan;
d. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan analisis;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan kantor;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 63
Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan terdiri dari:
1. Kepala Kantor.
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Catatan Sipil
4. Seksi Pendaftaran dan pengendalian penduduk;
5. Seksi Data Pelaporan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
23
Pasal 64
Struktur Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Bagian Keempat
Kantor Tenaga Kerja
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 65
(1) Kantor Tenaga Kerja mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang
ketenagakerjaan;
(2) Kantor Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah.
Pasal 66
Kantor Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah
dalam bidang ketenagakerjaan.
Pasal 67
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Kantor Tenaga
Kerja menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang ketenagakerjaan;
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketenagakerjaan yang mencakup
pemantauan, pengawasan, pendataan dan pengendalian tenaga kerja, kesehatan,
keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja serta sengketa kerja,
c. Pelaksanaan penyuluhan ketenagakerjaan;
d. Fasilitasi balai latihan kerja;
e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan kantor;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 68
Susunan Organisasi Kantor Tenaga Kerja terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pemantauan dan Pengawasan;
24
4. Seksi Keselamatan dan Kesejahteraan;
5. Seksi Pelatihan dan Penyuluhan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 69
Struktur Organisasi Kantor Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 70
(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kedudukan
sebagai unsur pelaksana di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan
masyarakat;
(2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala
Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 71
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan
perlindungan masyarakat.
Pasal 72
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Kantor Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang kesatuan bangsa dan
perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan
masyarakat yang mencakup pembinaan kesatuan dan wawasan kebangsaan,
perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana alam dan rehabilitasi pasca
bencana alam, hubungan antar lembaga dan pemasyarakatan Hak Asasi Manusia
serta pengkajian masalah dan issue aktual daerah;
c. Pelaksanaan perumusan kebijakan perwujudan kesatuan dan pembauran bangsa,
ketahanan dan wawasan kebangsaan, hubungan antar lembaga, Hak Asasi
Manusia dan pengkajian masalah dan issue aktual daerah serta penanganannya;
d. Pelaksanaan pembinaan hubungan antar lembaga dan fasilitasi penyelenggaraan
Pemilihan Umum;
25
e. Pelaksanaan kesiapan dan peringatan dini terhadap ancaman atau bencana,
penyelamatan dari bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan kantor;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 73
Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Hak Asasi Manusia;
4. Seksi Kesatuan Bangsa;
5. Seksi Perlindungan Masyarakat;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 74
Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam
Kantor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 75
(1) Kantor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah
mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi dan usaha kecil/menengah (UKM);
(2) Kantor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah dipimpin
oleh Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 76
Kantor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah mempunyai
tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi dan usaha kecil/ menengah (UKM).
26
Pasal 77
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Kantor
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang perindustrian, perdagangan,
koperasi dan usaha kecil/menengah (UKM);
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi
dan usaha kecil/menengah (UKM) yang mencakup pemantauan, pengawasan,
pendataan dan pengendalian harga, jenis dan ketersediaan bahan pokok dan
barang strategis, usaha kerajinan rakyat, industri kecil dan menengah, pemasaran
produksi kerajinan, koperasi dan usaha kecil/menengah;
c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang kemetrologian dan perlindungan
konsumen;
d. Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan perindustrian, perdagangan, koperasi dan
usaha kecil/menengah (UKM);
e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan kantor;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 78
Susunan Organisasi Kantor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Kecil/Menengah terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Perindustrian dan Perdagangan ;
4. Seksi Penanaman Modal;
5. Seksi Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah (UKM);
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 79
Struktur Organisasi Kantor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Kecil/Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
27
Bagian Ke Tujuh
Kantor Kesejahteraan Sosial
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 80
(1) Kantor Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana di bidang Kesejahteraan
Sosial;
(2) Kantor Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 81
Kantor Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah
tangga daerah dalam bidang kesejahteraan sosial.
Pasal 82
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Kantor
Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial;
b. Pelaksanaan Bantuan dan pengendalian korban bencana alam ,Repatriasi dan
gejolak Sosial yang timbul pada masyarakat;
c. Pelaksanaan program kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
d. Pelaksanaan bantuan dan pengendalian serta penanggulangan korban bencana
alam ,repatriasi dan gejolak sosial yang timbul pada masyarakat;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan .
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 83
Susunan Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
1. Kepala kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi-seksi
a. Seksi Pendataan dan Pelaporan;
b. Seksi Pemberdayaan dan Pelayanan Sosial;
c. Seksi Rehabilitasi dan Bantuan Sosial;
Pasal 84
Struktur Kantor Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
28
BAB VI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 85
(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana di
bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah;
(2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 86
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah
tangga daerah dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 87
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Satuan Polisi
Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban umum;
c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah;
d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
dan atau aparatur penegak hukum lainnya;
e. Pengawasan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga/badan hukum
dan atau institusi lainnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah;
f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Satuan;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
29
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 88
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
1. Kepala Satuan;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengamanan dan Informasi;
4. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 89
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VII
D I S T R I K
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 90
(1) Distrik merupakan unsur pelaksana pemerintahan umum di wilayah kerja
tertentu;
(2) Distrik dipimpin oleh seorang Kepala Distrik yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 91
Distrik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas
pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 92
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Distrik
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
b. Pelaksanaan pembinaan umum di wilayah kerjanya yang mencakup ideologi
negara dan kesatuan bangsa, ketentraman, ketertiban dan kemasyarakatan serta
kerukunan hidup antar umat beragama;
c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan
swadaya masyarakat di wilayah kerjanya;
d. Fasilitasi pengembangan perekonomian Kampung/Kelurahan;
30
e. Pemantauan, pengawasan dan pengkoordinasian lintas bidang kegiatan dengan
perangkat teknis di daerah;
f. Penyelenggaraan dan pembinaan penataan Kampung/Kelurahan,
perlombaan/penilaian Kampung/Kelurahan tingkat Distrik, administrasi
kependudukan, administrasi Kampung/Kelurahan, inventarisasi asset dan
kekayaan daerah;
g. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dan Badan Perwakilan
Kampung, pengambilan sumpah/janji pelantikan Kepala Kampung dan Badan
Perwakilan Kampung, kerjasama antar Kampung/Kelurahan, penyelesaian
perselisihan antar Kampung serta penyusunan produk hukum
Kampung/Kelurahan;
h. Pengevaluasian dan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Kepala Kampung;
i. Pemberian pertimbangan pengangkatan Lurah;
j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;
k. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,
peralatan dan perlengkapan Distrik;
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 93
Susunan Organisasi Distrik terdiri dari :
1. Kepala Distrik;
2. Sekretaris Distrik;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Kententraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pembangunan Masyarakat Kampung/Kelurahan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 94
Struktur Organisasi Distrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
31
BAB VIII
KELURAHAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 95
(1) Kelurahan merupakan unsur pelaksana pemerintahan umum yang berkedudukan
dalam wilayah Distrik;
(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Lurah yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala
Distrik.
Pasal 96
Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan dalam wilayahnya yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah melalui
Distrik, yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efisiensi,
efektivitas dan peningkatan akuntabilitas.
Pasal 97
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Kelurahan
menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. Pemberdayaan masyarakat;
c. Pelayanan masyarakat;
d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,
peralatan dan perlengkapan Kelurahan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 98
Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
1. Lurah;
2. Sekretaris Lurah;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pembangunan;
6. Seksi Pelayanan Masyarakat.
32
Pasal 99
Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IX
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH
Pasal 100
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Daerah dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan
daerah dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
BAB X
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 101
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian
tugas teknis Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Pasal 102
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, terdiri dari
sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris Daerah melalui pimpinan organisasi perangkat daerah.
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI
TATA KERJA
Pasal 103
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pimpinan organisasi perangkat daerah wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik ke dalam maupun
ke luar organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing;
(2) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah melaksanakan pengawasan
terhadap bawahannya dan bila terjadi penyimpangan, agar segera mengambil
langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
33
(3) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah memberikan bimbingan serta
petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
(4) Setiap pimpinan satuan unit kerja dalam organisasi perangkat daerah wajib
mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada
atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala pada
waktunya;
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit kerja dalam organisasi
perangkat daerah dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut;
(6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan
pula kepada satuan organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja;
(7) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi perangkat
daerah wajib memberikan bimbingan kepada bawahan, mengadakan rapat
perencanaan dan evaluasi kegiatan secara berkala;
(8) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas-
tugas Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
(9) Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan, Sekretaris
Daerah melaksanakan tugas-tugas Kepala Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
(10) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, Kepala Daerah dapat menunjuk salah
satu Asisten Sekretaris Daerah yang lebih senior untuk melaksanakan tugas-tugas
Sekretaris Daerah;
(11) Dalam hal Asisten Sekretaris Daerah berhalangan, Sekretaris Daerah dapat
menunjuk salah satu Kepala Bagian yang lebih senior sesuai pembidangan
masing-masing untuk melaksanakan tugas-tugas Asisten Sekretaris Daerah;
(12) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan, Sekretaris Daerah dapat menunjuk salah
satu Kepala Bagian yang lebih senior dalam Sekretariat DPRD untuk
melaksanakan tugas-tugas Sekretaris DPRD sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
(13) Dalam hal Kepala Dinas/Kepala Badan berhalangan, Sekretaris Daerah dapat
menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas dan wewenang
Kepala Dinas/Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
(14) Dalam hal Kepala Kantor/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berhalangan,
Sekretaris Daerah dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk
melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kantor/Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
34
(15) Dalam hal Kepala Distrik berhalangan, Sekretaris Daerah dapat menunjuk
Sekretaris Distrik untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Distrik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(16) Dalam hal Lurah berhalangan, Sekretaris Daerah dapat menunjuk Sekretaris
Lurah untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kelurahan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB XII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 104
(1) Sekretaris Daerah ditetapkan oleh Gubernur atas hasil penilaian objektif tim
penilai yang dibentuk Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur;
(2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Kepala Badan
ditetapkan oleh Kepala Daerah atas hasil penilaian objektif tim penilai yang
dibentuk Gubernur atas usul Kepala Daerah;
(3) Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Distrik ditetapkan
oleh Kepala Daerah;
(4) Kepala Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Distrik;
(5) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Sekretaris
Distrik, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul masing-
masing pimpinan organisasi perangkat daerah;
(6) Penetapan dan pemberhentian pejabat organisasi perangkat daerah dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII
ESELONISASI
Pasal 105
(1) Sekretaris Daerah adalah jabatan Eselon IIa;
(2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Kepala Badan
adalah jabatan Eselon IIb;
(3) Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian dan Kepala
Bidang adalah jabatan Eselon IIIa;
(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Kelurahan dan Kepala Unit Pelaksana
Teknis Dinas Daerah adalah jabatan Eselon IVa;
(5) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan Eselon IVb;
35
(6) Kepala Distrik adalah jabatan Eselon IIIa, diberlakukan secara langsung kepada
pejabat Kepala Distrik yang telah berpangkat minimal Penata Tingkat I, golongan
ruang (III/d); sebelum berpangkat minimal pada eselon tersebut, Kepala Distrik
adalah jabatan Eselon IIIb;
(7) Sekretaris Distrik adalah jabatan Eselon IIIb, diberlakukan secara langsung
kepada pejabat Sekretaris Distrik yang telah berpangkat minimal Penata,
golongan ruang (III/c) dan disesuaikan dengan eselonisasi jabatan Kepala Distrik
bersangkutan; sebelum berpangkat minimal pada eselon tersebut, Sekretaris
Distrik adalah jabatan Eselon IVa.
BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 106
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 107
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
kedudukan, tugas dan fungsi satuan unit kerja dalam lingkup organisasi perangkat
daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 108
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kaimana Nomor 1
Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kabupaten Kaimana, Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun
2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Kaimana dan Peraturan Bupati Kaimana Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana dinyatakan tidak berlaku.
36
Pasal 109
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana.
Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 21 Februari 2007
BUPATI KAIMANA
CAP/TTD
HASAN ACHMAD
Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 21 Februari 2007
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
CAP/TTD
AGUSTINUS JAMLEAN,BA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2007 NOMOR 2
Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
HARDIN CALVIN OHEE, SH (PLT)
PENATA MUDA TK I
NIP. 640 029 535