PENCATATAN JURNAL KONSEP PENYESUAIAN

Konsep penyesuaian biasanya dilakukan untuk akun pendapatan atau beban. Pecatatan ini dilakukan untuk pendapatan atau beban yang masih harus dibayar atau telah dibayar Dimuka. Selain itu, pencatatan penyusutan dan akumulasi penyusutan mulai dilakukan sejak akuntansi berbasis akrual diterapkan. Dalam Akuntansi Pemerintah kita pelajari dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat. Dalam tulisan ini akan menjelaskan perbedaan pencatatan jurnal antara kedua peraturan tersebut.

Jurnal Standar Penyesuaian Berdasarkan PER-62/PB/2013Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan secara akrual diperoleh dari realisasi pendapatan berbasis kas disesuaikan dengan transaksi pendapatan akrual.

I. Pendapatana. Pendapatan yang masih harus diterimaPendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satuan kerja/pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satuan kerja/pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pendapatan yang masih harus diterima timbul karena imbalan atas pelayanan/fasiltas yang telah diberikan pemerintah kepada pihak lain belum diterima. Pada neraca, pendapatan yang masih harus diterima disajikan sebagai piutang.Dalam penyajian informasi pendapatan secara akrual, realisasi pendapatan secara kas tahun berjalan harus disesuaikan yaitu dengan cara:a) menambahkan pendapatan yang masih harus diterima pada tahun anggaran berjalan

(piutang pada tahun berjalan); dan/ataub) menambahkan pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan K/L, namun

belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (pendapatan ditangguhkan); dan/atauc) mengurangkan pendapatan yang masih harus diterima pada tahun anggaran yang lalu

(piutang pada tahun lalu) yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan.

Piutang Pajak / PNBP xxx Cadangan Piutang xxx

b. Pendapatan diterima Dimuka.Pendapatan diterima Dimuka adalah pendapatan yang diterima oleh satuan kerja/pemerintah dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak. Pendapatan diterima Dimuka timbul pada saat Pemerintah telah menerima pembayaran atas suatu pemberian jasa/fasilitas/pelayanan yang diberikan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pendapatan diterima Dimuka disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca.Dalam penyajian informasi pendapatan secara akrual, realisasi pendapatan secara kas tahun berjalan harus disesuaikan yaitu dengan cara:a) mengurangkan pendapatan diterima Dimuka pada tahun berjalan; dan/atau

b) menambahkan pendapatan diterima Dimuka pada tahun lalu yang barang/jasa/ pelayanannya dilaksanakan pada tahun berjalan.

Dana yang disediakan untuk Pemerintah Utang Jangka Pendek

xxx

Pendapatan Diterima Dimuka xxx

II. Belanjaa. Belanja yang masih harus dibayarBelanja yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/ komitmen tersebut.

Dari pengertian di atas, Belanja yang Masih Harus Dibayar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:1. Kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima kementerian

negara/lembaga, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan atas hak tersebut kepada pegawai dan/atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa.

2. Kewajiban yang timbul akibat perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang ada, seperti Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, dan Transfer ke Daerah, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan realisasi atas perjanjian komitmen tersebut kepada pihak ketiga. Dalam hal ini mengatur kewajiban satu arah dari pemerintah tanpa ada hak atas barang/jasa yang diterima.

Pada neraca, belanja yang masih harus dibayar disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. Dalam penyajian informasi belanja secara akrual, belanja secara kas tahun berjalan harus disesuaikan yaitu dengan cara:a) menambahkan belanja yang masih harus dibayar yang terutang pada tahun berjalan;

dan/ataub) mengurangkan belanja yang masih harus dibayar pada tahun lalu yang telah dibayarkan

pada tahun berjalan.

Dana yang Harus Disediakan u.p. Utang Jangka Pendek

xxx

Belanja Yang Masih Harus Dibayar xxx

b. Belanja Dibayar Dimuka Belanja Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah

dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah.

Beban Dibayar Dimuka diakui ketika pemerintah mempunyai hak klaim untuk mendapatkan atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Dengan kata lain, Belanja Dibayar Dimuka timbul karena pemerintah telah melakukan pembayaran atas barang/jasa kepada pihak ketiga yang barangnya/manfaatnya masih akan diterima pada periode berikutnya. Pada neraca, Belanja Dibayar Dimuka disajikan sebagai piutang.

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual disajikan secara terpisah dari Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara.

Dalam penyajian informasi belanja secara akrual, belanja secara kas tahun berjalan harus disesuaikan yaitu dengan cara: a) menambahkan belanja dibayar Dimuka pada tahun lalu yang barang/jasa/ pelayanannya

dinikmati pada tahun berjalanb) mengurangkan belanja dibayar Dimuka pada tahun berjalan. Contoh: Realisasi belanja

secara kas suatu satker pada tahun berjalan

Belanja Dibayar Dimuka xxx Cadangan Piutang xxx

Jurnal Standar Penyesuaian Berdasarkan PMK-215/PMK.05/2013Jurnal Standar Penyesuaian digunakan pada saat akhir periode pelaporan keuangan untuk menyesuaikan pos-pos dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh para Satuan Kerja. Jurnal Standar Penyesuaian dicatat dalam Buku Besar Akrual. Jurnal Standar Penyesuaian terdiri dari:a) Jurnal Standar Beban Penyusutan Aset Tetap

Beban Penyusutan Aset Tetap xxx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap xxx

Jurnal ini digunakan untuk mencatat Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sesuai dengan metode penyusutan yang telah ditetapkan.

b) Jurnal Standar Belanja yang Masih Harus Dibayar

Beban xxx Belanja yang Masih Harus Dibayar xxx

Jurnal ini digunakan untuk mencatat Beban (D) dan Belanja yang Masih Harus Dibayar (K) pada tanggal pelaporan, seperti Beban Barang (layanan daya dan jasa) dan Beban Bunga Pinjaman.

c) Jurnal Standar Belanja Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka xxx Beban xxx

Jurnal ini digunakan untuk mencatat Beban Dibayar Dimuka (D) dan untuk menyesuaikan jumlah Beban (K) yang belum menjadi kewajiban sampai dengan akhir periode pelaporan. (dengan metode/pendekatan beban)

Beban xxx Beban Dibayar Dimuka xxx

Jurnal ini digunakan untuk mencatat Beban (D) yang telah terjadi selama periode pelaporan dan untuk menyesuaikan jumlah Beban Dibayar Dimuka (K) yang masih ada sampai dengan akhir periode pelaporan. (dengan metode/pendekatan aset)

d) Jurnal Standar Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan xxx Pendapatan Diterima Dimuka xxx

Jurnal ini digunakan untuk mencatat Pendapatan Diterima Dimuka (K) dan untuk menyesuaikan jumlah Pendapatan (D) yang belum menjadi hak sampai dengan akhir periode pelaporan. (dengan metode/pendekatan pendapatan)

Pendapatan xxx Pendapatan Diterima Dimuka xxx

Jurnal ini digunakan untuk mencatat Pendapatan (K) yang telah menjadi hak selama periode pelaporan dan untuk menyesuaikan jumlah Pendapatan Diterima Dimuka (D) yang masih ada sampai dengan akhir periode pelaporan. (dengan metode/pendekatan kewajiban)

CONTOH PERBEDAAN PENERAPAN PENCATATAN JURNAL

Pendapatan Diterima DimukaPada tanggal 1 Juli 2012 Satker STAIN Samarinda menerima uang hasil sewa penempatan menara BTS sebesar Rp 60.000.000 untuk masa 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2015

(36 bulan). Total realisasi pendapatan (akun 423214) selama tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp4.000.000.000.

Pencatatan Jurnal sesuai PER-62/PB/2009Dana yang Harus Disediakan Untuk Membayar Utang Jangka Pendek

50.000.000

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 50.000.000

Pencatatan Jurnal sesuai PMK-215/PMK.05/2013Pendapatan 50.000.000 Pendapatan Diterima Dimuka 50.000.000

Pendapatan Yang Masih Harus DiterimaData Aset lancar pada Neraca KPP Pratama Bontang 31 Desember 2011 terdapat Piutang Pajak PPh 21 sebesar Rp 500.000.000,-. Realisasi Pajak PPh 21 pada LRA per 31 Desember 2012 sebesar Rp 4.500.000.000,- termasuk penerimaan atas pelunasan piutang pajak PPh 21 tahun 2011 sebesar Rp 150.000.000,-. Dari SKPKB(Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar) atas PPh 21 tahun 2012 sebesar Rp 400.000.000,- yang diterbitkan KPP Pratama Curup, masih ada yang belum dilunasi sebesar Rp 280.000.000,-

Pencatatan Jurnal sesuai PER-62/PB/2009Piutang Pajak PPh 21 280.000.000 Cadangan Piutang 280.000.000

Pencatatan Jurnal sesuai PMK-215/PMK.05/2013Piutang Pajak PPh 21 280.000.000 Pendapatan Pajak 280.000.000

Belanja Dibayar DimukaPada pertengahan bulan September 2012, seorang PNS Kejari Samarinda yang telah menerima Surat Keputusan Mutasi mengajukan permintaan persekot gaji sebesar Rp 2.016.000,- dengan rincian: gaji pokok Rp 1.800.000, Tunj.Istri Rp 180.000, Tunj.Anak Rp 36.000. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tidak diterimanya gaji bulan Oktober 2012 sehubungan dengan SKPP yang masih dalam proses. Potongan Persekot tersebut sebanyak 20x sejak gaji bulan Oktober 2012. Diketahui realisasi belanja pegawai tahun 2012 termasuk persekot gaji tersebut sebesar Rp 450.000.000,- (dengan rincian Gaji Pokok Rp 403.561.000,- Tunj. Istri Rp 43.870.300,- dan Tunj. Anak Rp 2.568.700,)

Pencatatan Jurnal sesuai PER-62/PB/2009Belanja Pegawai Dibayar Dimuka 1.713.600 Cadangan Piutang 1.713.600

Pencatatan Jurnal sesuai PMK-215/PMK.05/2013Belanja Dibayar Dimuka 1.713.600 Beban Gaji Pegawai 1.713.600

Belanja Yang Masih Harus DibayarRealisasi belanja langganan daya dan jasa pada LRA MAN 1 Samarinda per 31 Desember 2012 sebesar Rp 120.000.000,- Pada 31 Desember 2012 tagihan langganan daya dan jasa yang belum dibayar sebesar Rp 15.000.000,- .

Pencatatan Jurnal sesuai PER-62/PB/2009Dana yang Harus Disediakan Untuk Membayar Utang Jangka Pendek

15.000.000

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

15.000.000

Pencatatan Jurnal sesuai PMK-215/PMK.05/2013Beban Listrik 15.000.000 Belanja yang Masih Harus Dibayar 15.000.000

PenyusutanData dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp 10.000.000. mesin fotokopi tersebut belum pernah dihitung penyusutannya. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Pencatatan Jurnal sesuai PER-62/PB/2009Tidak ada jurnal

Pencatatan Jurnal sesuai PMK-215/PMK.05/2013Beban Penyusutan Aset Tetap 2.000.000 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2.000.000

KESIMPULANBerikut resume perubahan sistem pencatatan jurnal penyesuaian sesuai PER-62/PB/2009 dan PMK-215/PMK.05/2013

No. Akun dalam Jurnal CTA (Per-62/PB/2009) Akrual(PMK-215/PMK.05/2013)

1. Pendapatan diterima dimuka

Dana yg msh harus disediakan untuk Pemerintahan Utang Jangka Pendek

Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan

Pendapatan diterima dimuka

2. Pendapatan yang masih harus diterima

Piutang Pajak / PNBPCadangan Piutang

Piutang Pajak / PNBPPendapatan Pajak / PNBP

3. Beban dibayar dimuka

Belanja dibayar dimuka Cadangan Piutang

Belanja dibayar dimukaBeban xx

4. Belanja yang akan dibayar

Dana yang harus disediakan u. p. Utang Jangka Pendek

Belanja yang masih harus dibayar

Beban xxxBelanja yang masih harus dibayar

5. Penyusutan Belum ada jurnal pencatatan Beban PenyusutanAkumulasi Penyusutan

Sistem pencatatan jurnal yang digunakan saat ini adalah sistem pencatatan secara akrual sesuai yang dijelaskan dalam PMK-215/PMK.05/2013, PMK ini menjelaskan implementasi akrual dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengamanatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual paling lambat tahun 2014. Sehingga maksimal pada tahun 2015 seluruh sistem pencatatan akuntansi baik pusat maupun daerah yang dalam pendanaannya menggunakan dana APBN harus menerapkan sistem ini.