Upload
phungkiet
View
245
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
68
PENEGAKAN HUKUM IUU FISHING MENURUT
UNCLOS 1982 (STUDI KASUS: VOLGA CASE)1 Usmawadi Amir
Abstrak
Salah satu permasalahan utama keamanan laut bagi banyak negara di dunia adalah penangkapan ikan illegal, tidak terlaporkan dan tidak diatur ( IUU Fishing) di laut. Penangkapan ikan illegal adalah masalah keamanan yang bersifat non tradisional yang telah menjadi perhatian penting bagi banyak negara karena berdampak besar terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi negara pantai. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus Volga. Volga adalah nama kapal berbendera Rusia yang ditahan beserta anak buah kapalnya oleh otoritas Australia karena melakukan IUU Fishing di ZEE Australia pada Februari 2002. Pada Desember 2002, Federasi Rusia mengajukan gugatan terhadap Australia kepada Mahkamah Hukum Laut Internasional (International Tribunal Law of the Sea), berkaitan dengan desakan pembebasan atas kapal dan anak buah kapal yang ditahan, dan jumlah kompensasi yang wajar. Bagi Indonesia, kasus Volga dapat dijadikan rujukan untuk menerapkan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan illegal yang sering kali terjadi di perairan Indonesia. Kata kunci: Penangkapan Ikan Ilegal, Kasus Volga, Zona Ekonomi Eksklusif, ITLOS, negara pantai.
Abstract
One of the major maritime security issue for many countries in the world is Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) on the sea. IUU Fishing is a non-traditional security issue that have become an important concern for many countries, due to serious impact
1 Artikel ini disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema “30 Tahun Konvensi
Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 dan Tantangan Diplomasi Kelautan Indonesia”,
Palembang 13 November 2012 kerja sama Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional,
Kemlu dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
69
to the environmental, social and economic aspect of the coastal state. One of the cases that attract attention is the the Volga case. Volga is a Russian-flagged vessel which were detained with its crew by Australian authorities for conducting IUU Fishing in Australian Exclusive Economic Zone on February 2002. On December 2002, the Russian Federation filed a lawsuit against Australia to the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), regarding the prompt release of the detained vessel and its crew, and decent amount of reasonable bond. For Indonesia, Volga case can be used as a reference in applying the enforcement of law against IUU fishing that occurred oftenly in Indonesian sea. Keywords: IUU Fishing, Volga Case, Exclusive Economic Zone, ITLOS, coastal state.
A. Pendahuluan
Kasus Volga adalah salah satu kasus di Mahkamah Internasional
Hukum Laut (ITLOS) berkenaan dengan pelepasan segera (prompt release)
kapal dan awaknya yang ditahan oleh suatu negara.2 Dalam kasus Volga,
penggugatnya adalah Federasi Rusia dan Australia sebagai tergugat.
Persoalan utama yang disengketakan dalam kasus ini adalah bertalian
dengan “uang jaminan yang layak atau keamanan finasial lainnya
(reasonable bond and other security)” dalam pengertian Pasal.73 (2)
2. Kasus jenis ini mendominasi kasus yang masuk ke ITLOS, dari 19 kasus, sejumlah 9
kasus berkenaan dengan pelepasan cepat kapal dan pembayaran jaminan bagi awaknya.
Kasus-kasus tersebut adalah: (1) The M/V Saiga case (Saint Vincent and the Grenadines v
Guinea, Case No.1; (2) The Camouco case (Panama v France), Case No.5, (3) The
Monte Cofuro case (Seychelles v France), Case no.6, (4) The Grand Rince case (Belize v
France), Case No.8, (5) The Chaisiri Reefer 2 case (Panama v Yemen), Case o.9, (6) The
Volga Case (Russian Federation v Australia), Case no.11, (7) The Juno Trader case
(Saint Vincent and Grenadines v Guinea-Bissau), Case no.13, (8) The Hoshimaru Case
(Japan v Russian Federation), Case no.14, dan (9) The Tomimaru case (Japan v Russian
Federation), Case no.15. Lihat Cases, Contentious Cases, dalam http://www.itlos.org.
Diakses tanggal. 25 Oktober 2012.
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
70
UNCLOS 1982. Kasus ini perlu dibahas, karena dapat memberikan
pelajaran berharga bagi negara-negara pantai, termasuk Indonesia dalam
menegakan peraturan perundang-undangannya bagi pelaku Illegal,
Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing), khususnya dalam
menentukan kelayakan “uang jaminan” dalam proses pelepasan segera
kapal dan awaknya yang ditahan.
IUU Fishing telah mengancam persediaan ikan di seluruh dunia.
Menurut data Food and Agriculture Organisation (FAO), dalam
pertengahan tahun 1970-an, proporsi penurunan atau eksploitasi ikan
secara berlebihan (overfishing) hanya 10 persen, sekarang sudah
meningkat menjadi 25 persen. Illegal fishing sebagai, sebagai bagian dari
IUU Fishing, merupakan penyumbang signifikan dalam masalah
penurunan persedian ikan ini.3
Setelah rezim negara kepulauan diatur dalam United Nations
Convention on the Law of the Sea, 1982 (UNCLOS 1982), Indonesia menjadi
negara kepulauan terbesar. Indonesia memiliki luas laut 5,8 juta km2,
terdiri dari 3,1 juta km2 luas laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan
2,7 km2 wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.4 Perairan yang tunduk
dibawah kedaulatan Indonesia terdiri dari 0,3 juta km2 laut teritorial dan
2,8 juta km2 perairan kepulauan.5 Menurut data Departemen Kelautan
dan Perikanan (DKP) tahun 2006, potensi perikanan Indonesia sebanyak
6,26 juta ton pertahun, dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton dapat
3. Lihat Laurance Blakely., The End of the Viarsa Saga And the Legality of Australia’s
Vessel Forfeiture Penalty For Illegal Fishing in Its Exclusive Economic Zone.,, hal. 680.
Dalam http://digital.law.washington.edu/…/17PacRimLPoly. Diakses 29 Oktober 2012. 4. Okilukito’s Weblog, Negara Maritim Tanpa Ocean Policy., dalam http://okilukito.
Wordpress.com. diakses 18 Oktober 2012. 5. Kasijan Romimohtarto, "Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Hayati dan Nabati di
Perairan Indonesia"., Seminar Hukum Nasional Kelima Tahun 1990., BPHN, Jakarta,
1991, hal. 433.
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
71
ditangkap di perairan Indonesia dan 1,86 juta ton di wilayah Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Namun, pada tahun 2007, sisa potensi perikanan tangkap hanya
tinggal 20%. Hal ini diduga sebagai akibat dari adanya tindakan IUU
Fishing di wilayah perairan Indonesia.6 Di Indonesia IUU Fishing yang
dilakukan oleh nelayan dan kapal asing jumlahnya cukup besar,
pencurian ikan oleh armada kapal ikan asing dari wilayah laut Indonesia
diperkirakan sebesar 1 juta ton/tahun (Rp 30 triliun/tahun). Kapal-kapal
tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, RRC, Filipina, Taiwan,
Korea Selatan, dan lainnya.7
Dalam tulisan ini, yang menjadi fokus kajian adalah terbatas pada
masalah-masalah penegakan IUU Fishing menurut UNCLOS 1982, fakta
kasus Volga, penetapan oleh ITLOS (Mahkamah) tentang kelayakan uang
jaminan”, Beberapa catatan bagi negara pantai berkaitan dengan
penetapan ”uang jaminan yang layak” dalam proses pelepasan segera,
termasuk bagi Indonesia, dan diakhiri dengan penutup.
6. Sapto J.Poerwodidagdo, Langgar ZEE, Kapal Asing Dapat Ditangkap, Penanganan
IUU Fishing
(I).,http://surabayasore.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296253e5f73717
ca2dd5b925f307d775c9e0. Diakses 16 Oktober 2012. Lihat juga dalam Akhmad Solihin.,
Perikanan Indonesia Dalam Kepungan Organisasi Pengelolaan Perikanan regional dan
Internasional., http://ikanbijak.wordpress.com/2008/04/21/perikanan-indonesia-dalam-
kepungan-organisasi. Diakses 25 Oktober 2012. 7. Rokhmin Dahuri., Anatomi Permasalahan Illegal Fishing dan Solusinya.,
http://rokhmin-dahuri.info/2012/10/09/anatomi-permasalahan-illegal-fishing-dan-
solusinya/. Diakses 16 Oktober 2012.
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
72
B. Penegakan hukum terhadap IUU Fishing dalam UNCLOS 1982
UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan wilayah laut menjadi
dua kategori wilayah laut dimana negara dapat menegakan hukumnya
terhadap IUU Fishing, yaitu wilayah laut yang berada di bawah
kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi.
Kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu negara
pantai/kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut teritorial8 atau
perairan kepulauan dan laut teritorial.9 Sedangkan kawasan laut dimana
suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi
adalah ZEE dan Landas Kontinen.10
Wilayah ZEE mempunyai status hukum yang sui generis
(unik/berbeda). Keunikan tersebut terletak pada eksistensi hak dan
kewajiban negara pantai dan negara lain atas ZEE. Berbeda dengan
di laut teritorial, dimana negara pantai mempunyai kedaulatan, di
ZEE negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat. Hak berdaulat
tersebut terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya
kelautan baik sumber daya hayati maupun non-hayati.
Di dalam UNCLOS 1982 disebutkan hak dan yurisdiksi negara
pantai di ZEE meliputi:11 (1) eksplorasi dan eksploitasi sumber
daya kelautan (hayati-non hayati); (2) membuat dan
memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan; (3)
pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya; (4)
mengadakan penelitian ilmiah kelautan; dan (5) perlindungan
8. Lihat pasal 2 UNCLOS 1982
9 . Pasal 2 jo pasal 49 UNCLOS 1982
10 . Ibid., Pasal 77
11 . Ibid., pasal 56
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
73
lingkungan laut. Sedangkan kewajiban negara pantai ZEE meliputi:
(1) menghormati eksistensi hak dan kewajiban negara lain atas
wilayah ZEE;12 (2) menentukan maximum allowable catch untuk
sumber daya hayati dalam hal ini perikanan; 13 dan (3) dalam hal
negara pantai tidak mampu memanen keseluruhan allowable catch,
memberikan akses kepada negara lain atas surplus allowable catch
melalui perjanjian sebelumnya untuk optimalisasi pemanfaatan
sumber daya kelautan terutama sumber daya perikanan dengan
tujuan konservasi.14
UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang IUU Fishing. Wacana
tentang illegal fishing muncul bersama-sama dalam kerangka IUU
Fishing Practices pada saat diselenggarakannya forum CCAMLR
(Commision for Conservation of Atlantic Marine Living Resources) pada
27 Oktober – 7 November 1997.15 IUU fishing dapat dikategorikan
dalam tiga kelompok: 16
12
. Ibid., Pasal 58 ayat (3) 13
. Pasal 61 ayat (2) 14
. Ibid., Pasal 62 ayat (3) 15
. Rokhmin Dahuri., Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing., Sumber: Majalah
Samudera Mei 2012 Dalam http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesia-
dari-iuu-fishing/. Diakses 17 Oktober 2012. The Convention on the Conservation of
Antartic Marine Living Resources, juga The Commission for the Conservation of Antartic
Marine Living Resources (CCAMLR) merupakan bagian dari Sistem Traktat Antartika
(Antartic Treaty System). Konvensi terbuka untuk ditandatangani 1 Agustus 1980 dan
mulai berlaku tanggal 7 April 1982. Tujuannya adalah untuk melestarikan lingkungan dan
keutuhan laut di dan dekat Antartika. 16
. Ibid.
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
74
1. Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di
perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari
negara tersebut;
2. Unregulated fishing yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah
atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di
negara tersebut; dan
3. Unreported fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan
wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik
operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.
Praktek IUU Fishing terjadi di kawasan laut yang tunduk di
bawah kedaulatan dan di ZEE. Dilakukan oleh kapal berbendera negara
pantai yang bersangkutan itu sendiri maupun oleh kapal berbendera
asing. Walaupun tidak mengatur IUU Fishing, tapi berkaitan dengan
penegakan hukum di laut, UNCLOS 1982 mengatur secara umum, baik di
kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan ZEE suatu negara.
1. Penegakan hukum di laut yang tunduk di bawah kedaulatan
Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara
pantai terjadi di laut teritorial atau perairan pedalaman atau perairan
kepulauan suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan
oleh pasal 2 UNCLOS 1982, negara pantai dapat memberlakukan semua
peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut.
Asalkan pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau
menganggu keamanan negara pantai sebagaimana ditentukan dalam
pasal 27 (1) UNCLOS 1982. Akan tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan
dalam Pasal 27 (1) UNCLOS 1982 ini tidak terpenuhi, maka negara pantai
tidak dapat menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut.
Luasnya kewenangan negara pantai untuk menegakan hukumnya
bagi kapal asing yang melakukan pelanggaran hukum di laut teritorial,
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
75
perairan pedalaman atau perairan kepulauan ini (memenuhi ketentuan
pasal 27 ayat 1) adalah perwujudan dari yurisdiksi teritorialitas.17
2. Penegakan hukum di ZEE
Pasal 27 (5) UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada Bab V tentang
ZEE dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber
daya perikanan. aBerbeda jika pelanggaran terjadi di ZEE, terutama
pelanggaran terhadap kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konsevasi dan
pengelolaan sumber daya perikanan.
Berkaitan dengan penegakan hukum negara pantai di ZEE, Pasal 73
UNCLOS 1982 mengatur:
1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk
melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan
sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan
sedemikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan
melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk
menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang
ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan
setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk
jaminan lainnya.
17
. Menurut yurisdiksi teritorial setiap negara memiliki kewenangan hukum eksklusif
dalam batas wilayahnya terhadap orang, benda, sesuatu dan peristiwa hukum yang terjadi
di sana, termasuk “aktivitas ekstrateritorial” dari orang-orang tersebut. Lebih lanjut lihat
Imre Anthony Csabafi., The Concept of State Jurisdiction in International Space
Law.,Martinus Nijhoff, The Hague, 1971, hal. 51
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
76
3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran
peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi
eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada
perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau
setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai
harus segera memberitahu kepada negara bendera, melalui saluran
yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap
hukuman yang kemudian dijatuhkan.
Jadi berdasarkan ketentuan pasal 73 UNCLOS 1982, jika kapal asing
tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai
di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan
melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu
negara bendera kapal. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap
tersebut harus segera dilepaskan dengan reasonable bond (uang jaminan
yang layak) yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman terhadap
kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu
penjara. Dengan demikian bentuk hukuman bagi kapal dan awaknya
berbeda jika terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan
dengan di ZEE. Kewenangan negara pantai terhadap pelanggaran di ZEE
terbatas hanya untuk menegakan hukum yang bertalian dengan
perikananan. Perbedaan ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya
mempunyai hak berdaulat (sovereign rights), bukan kedaulatan, sehingga
terbatas pada hal-hal yang terkait dengan hak berdaulat yang dimiliki
oleh negara pantai atau negara kepulauan.
Ketentuan pasal 73 (2) mewajibkan negara pantai untuk segera
melepaskan kapal yang ditangkap dan awaknya setelah diberikan suatu
uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Prosedur
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
77
pelepasan segera diatur dalam Pasal 292. Prosedur pelepasan segera
kapal dan awaknya yang ditahan adalah sebuah inovasi dalam hukum
laut internasional.18 Akan tetapi, meskipun Pasal 292 ayat (1)
mensyaratkan bahwa uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya harus
“masuk akal/layak (reasonable)”, namun UNCLOS 1982 justru tidak
memberikan rincian tentang jaminan keuangan tersebut. Sehingga dalam
kasus Volga salah satu masalah hukum yang timbul adalah mengenai
jumlah uang jaminan untuk pelepasan kapal Volga.19
C. Kasus Volga
Volga adalah kapal ikan yang mengibarkan bendera Federasi Rusia.
Pemiliknya adalah Olbers Co. Limited, suatu perusahaan yang
berkedudukan di Rusia dengan nakhoda Alexander Vasilkov, warga
negara Russia. Pada 7 Februari 2002, Volga dinaiki oleh anggota militer
Australia dari “Australian military helicopter from the Royal Australian Navy
frigate HMAS Canberra”. Pada saat dinaiki, Volga berada pada posisi
sekitar 51°35S, 78°47E, yang terletak di luar batas ZEE Australia di
kawasan Pulau Heard dan McDonald. Pada yang sama, nakhodanya
ditahan oleh HMAS Canberra.20
18
. Jianjun GAO, Reasonableness of the Bond under Article 292 of the LOS Convention:
Practice of the ITLOS., dalam
http://chinesejil.oxfordjournals.org/content/7/1/115.full.pdf+html. Diakses 28 Oktober
2012. 19
. Michael White & Stephen Knight, ITLOS and the ‘Volga’Case: The Russian
Federation v Australia., ha. 39. Dalam maritimejournal.murdoch. edu.au/ archive/vol_17/
Vol_17_2003White& Knight.pdf. Diakses 18 Oktober 2012. 20
. Lihat dalam Cases, Contentious Cases, Judgment., http://www.itlos.org. Alinea 30,32
dan 34, Diakses tanggal. 25 Oktober 2012.
Ibid, Alinea 32 dan 34.
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
78
Pada tanggal 19 Februari 2002, dilakukan penahanan dan Volga
dikawal ke pelabuhan Frementle, Australia Barat. Pada tanggal yang
sama, nakhoda dan awaknya juga ditahan berdasarkan the Fisheries
Management Act 1991. Pada 20 Februari 2002, disampaikan pemberitahuan
penyitaan kepada nakhoda, terhadap kapal Volga (termasuk semua
jaring, jebakan dan peralatan-peralatan serta hasil tangkapan).21 Pada 27
Februari 2002 dibuat laporan penilaian, yang disiapkan untuk tujuan
jaminan bahwa Volga bernilai US$ 1 juta, dan bahan bakar, pelumas serta
peralatan bernilai AU$ 147,460. Pada waktu ditangkap di atas Volga
ditemukan hasil tangkapan sebanyak 131.422 ton ikan patagonian toothfish
(dissostichus eleginoides) dan 21.494 ton umpan yang dilelang pada tanggal
20 Mei 2002 senilai AU$ 1,932,579.28.22
Pada 6 Maret 2002, tiga anggota awak kapal (the chief mate, the fishing
master and the fishing pilot), semua berkewarganegaraan Spanyol, dituntut
telah menggunakan kapal ikan asing di Zona Perikanan Australia (AFZ)
untuk tujuan komersial tanpa surat izin bagi kapal asing. Ketiganya,
menerima untuk membayar uang jaminan masing-masing sejumlah AU$
75,000 tunai, menyerahkan semua paspor dan seaman’s papers, dan tinggal
di tempat yang ditetapkan oleh the Supervising Fisheries Officer with the
Australian Fisheries Management Authority (AFMA). Pemilik Volga
mendepositkan pembayaran sejumlah AU$ 225,000 di pengadilan bagi
ketiga anggota awak pada atau sekitar 23 Maret 2002. Sebelumnya, pada
16 Maret 2002, nakhoda Volga meninggal di rumah sakit Australia. Dia
tidak didakwa melakukan suatu kejahatan sampai dia meninggal.23
Pada 30 Mei 2002, tiga anggota awak kapal mendapat berbagai variasi
persyaratan uang jaminan yang memungkinkan mereka kembali ke
Spanyol. Kemudian pada 14 Juni 2002, the Supreme Court of Western
21
. Ibid., Alinea 35-36 22
. Ibid., Alinea 37 dan 51 23
. Ibid., Alinea 38, 41 dan 42
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
79
Australia (Wheeler J), atas banding oleh the Commonwealth Director of
Public Prosecutions, memutuskan jaminan bervariasi yang dikeluarkan
pada 30 Mei 2002, supaya diwajibkan, sebagai pengganti AU$ 75,000,
yang ada dengan jumlah simpanan sebesar AU$ 275,000.24
Pada waktu tribunal (ITLOS) mulai memeriksa kasus ini, pada
tanggal 16 Desember 2002, the Full Court of the Supreme Court of Western
Australia telah menguatkan banding atas ketiga anggota awak Volga
menurut keputusan Wheeler J (Hakim Wheeler). The Full Court
memerintahkan bahwa tiga anggota awak diizinkan meninggalkan
Australia dan kembali ke Spanyol, dimana masing-masing dikenakan
uang jaminan yang harus mereka didepositkan secara tunai untuk:
MANUEL PEREZ LIJO sebesar AU$ 95,000.00 serta JOSE MANUEL LOJO
EIROA dan JUAN MANUEL GONZALEZ FOLGAR masing-masing
sebesar AU$ 75,000.00.25
Pemilik Volga mengajukan permohonan ke “the Federal Court of
Australia” untuk menghentikan penyitaan kapal. Sebagai jawaban atas
permintaan pemilik bagi pelepasan kapal sambil menunggu tindakan
hukum, Pejabat Australia menetapkan uang jaminan sejumlah AU$
3,320,500.00 untuk pelepasan Volga, yang terdiri dari:26
1. suatu jaminan mencakup nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan
peralatan penangkap ikan (AU$ 1,920,000);
2. Jumlah (AU$ 412.500) untuk mengamankan pembayaran denda
potensial dikenakan dalam proses pidana yang masih tertunda
terhadap awak kapal;
24
. Ibid., Alinea 43 dan 44 25
. Ibid, Alinea 46 26
. Lihat The Volga Case (Russian Federatian v Australia) Prompt Release (Written
proceedings), Statement in Reponse of Australia, 7 Desember 2002. Alinea 72. Dalam
http://www.itlos.org. 24 Oktober 2012.
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
80
3. Jaminan (AU$ 1.000.000) terkait dengan pelaksanaan operasional dari
VMS dan tindakan pentaatan upaya konservasi oleh CCAMLR.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 292 UNCLOS 1982 Federasi Rusia
memasukan gugatan (permohonan) terhadap Australia ke ITLOS yang
meminta pelepasan kapal Volga dan tiga awaknya pada tanggal 2
Desember 2002.27
Dalam permohonan dari Federasi Rusia dan dalam Pernyataan
Tanggapan dari Australia, pihak-pihak mengajukan hal-hal sebagai
berikut:28
a. Atas nama Federasi Rusia: Memohon kepada ITLOS (“Mahkamah”)
untuk menyatakan dan memutuskan sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai pasal
292 UNCLOS 1982 untuk memeriksa permohonan;
2. Menyatakan bahwa permohonan dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa responden (tergugat) melanggar Pasal 73(2)
UNCLOS dalam hal responden menetapkan persyaratan pelepasan
kapal Volga dan tiga awaknya adalah tidak dibenarkan menurut
Pasal 73(2) atau tidak patut dalam pengertian pasal 73(2);
4. Memutuskan bahwa responden melepaskan Volga dan nakhoda
serta awaknya, jika suatu jaminan atau keamanan yang dibebankan
kepada pemilik dalam suatu jumlah yang tidak melebihi AU$
500,000 atau dalam jumlah serupa yang lain dalam semua keadaan
yang patut menurut pertimbangan Mahkamah;
5. Memutuskan bentuk jaminan atau keamanan seperti dimaksud
angka 4 (d); dan
27
. Contentious Cases, Judgment. Alinea 1. 28
. Alinea 28 dari Contentious Cases, Judgment. Lihat juga dalam Application Submitted
of the Russian Federation, The Volga-Application For Release of Vessel and Crew,
Chapter 1: Introduction, Alinea 1, Chapter 5:
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
81
6. Memutuskan bahwa responden (tergugat) membayar biaya kepada
pemohon (penggugat) berkenaan dengan permohonan.
b. Atas nama Australia, dalam Pernyataan Tanggapan:29
Australia meminta agar Mahkamah untuk membuat keputusan
sebagaimana diminta dalam Memorial Federasi Rusia. Termohon
meminta Mahkamah untuk memutuskan:
1. bahwa besar dan persyaratan yang ditetapkan oleh Australia untuk
melepaskan kapal Volga dan awaknya adalah patut/layak
(reasonable); dan
2. bahwa masing-masing pihak memikul biaya pengadilan sendiri-
sendiri.
Pemeriksaan di muka Mahkamah diadakan pada 12-13 Desember,
dan tanggal 23 Desember 2003, ITLOS menyampaikan keputusanya,
berkaitan dengan kelayakan uang jaminan atau keamanan lainnya
sebagai berikut:30
1. Dengan 19 : 2 suara, memutuskan bahwa Australia harus segera
melepaskan Volga setelah ada uang jaminan atau jaminan lainnya
lain yang akan ditentukan oleh Mahkamah;
2. Dengan 19 : 2 suara, menentukan bahwa uang jaminan atau
keamanan lainnya sejumlah AU$ 1.920.000, harus disimpan
(diposting) kepada Australia; dan
29
. Statement in Reponse of Australia, 7 Desember 2002. Chapter 1:Introduction, Alinea 1
dan Chapter 7: Orders, alinea 1. Dalam http://www.itlos.org. 24 Oktober 2012 30
. The "Volga" Case (Russian Federation v. Australia), Prompt Release, Judgment,
Alinea 95. Dalam www.itlos.org/index.php?id=103. Diakses tanggal 30 Oktober 2012.
Keputusan Mahkamah (ITLOS) ini ada tujuh point. Disini hanya ditampilkan keputusan
dalam angka 4-6.
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
82
3. Suara bulat, menentukan bahwa uang jaminan harus dalam bentuk
bank garansi dari bank yang ada di Australia atau memiliki
perjanjian dengan bank Australia atau dalam bentuk lain, jika
disepakati oleh para pihak.
D. Kelayakan uang jaminan dalam Kasus Volga.
Pokok sengketa dalam kasus Volga adalah apakah persyaratan yang
ditetapkan oleh Australia untuk pelepasan segera kapal yang ditahannya
melanggar kewajibannya berdasarkan pasal 73 (1) setelah adanya uang
jaminan yang layak atau jaminan lainnya. Atau dengan kata lain yang
disengketakan adalah kelayakan uang jaminan yang ditetapkan oleh
Australia. Seperti disebutkan di atas, uang jaminan yang ditetapkan oleh
Otoritas Australia (AFMA) adalah sebesar AU$ 3,332,500, terdiri dari:31
1. Jaminan mencakup nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan
penangkap ikan (AU$ 1,920,000);
2. Sejumlah (AU$ 412.500) untuk mengamankan pembayaran denda
potensial dikenakan dalam proses pidana yang masih tertunda
terhadap anggota awak; dan
3. Jaminan (a security) (AU$ 1.000.000) terkait dengan pelaksanaan
operasional sistem pemantau kapal (VMS) dan tindakan pentaatan
upaya konservasi oleh CCAMLR.
Dalam pandangan Mahkamah, jaminan sejumlah AU$ 1,920,000 yang
diminta untuk melepaskan kapal, yang mencerminkan nilai kapal, bahan
bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan serta tidak disengketakan
para pihak, adalah layak (reasonable) dalam pengertian pasal 292
Konvensi.32
31
. Supra catatan No. 13, alinea 72 32
. Alinea 73
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
83
Berhubungan dengan komponen kedua (sejumlah AU$ 412.500),
Mahkamah menganggap setelah kepergian mereka dari Australia,
menetapkan jaminan bagi mereka tidak disajikan untuk tujuan praktis.33
Mahkamah tidak perlu mempertimbangkannya, dalam keadaan saat ini,
untuk menangani masalah-masalah yang diangkat oleh Federasi Rusia. 34
Selanjutnya, mengenai komponen ketiga. Dalam menafsirkan
ungkapan "jaminan atau keamanan lain" yang diatur dalam pasal 73 (2)
Konvensi, Mahkamah berpendapat bahwa ungkapan ini harus dilihat
dalam konteks dan kejelasan dari objek dan tujuannya. Konteks yang
relevan termasuk ketentuan Konvensi mengenai pelepasan segera dari
kapal dan kru setelah penyerahan jaminan atau keamanan. Ketentuan
dimaksud adalah: Pasal 292, Pasal 220 (7), dan Pasal 226 (1b). Pasal-pasal
ini menggunakan ekspresi "uang jaminan atau jaminan keuangan
lainnya" dan "penjaminan atau keamanan finansial yang tepat lainnya".
Dilihat dalam konteks ini, istilah "uang jaminan atau jaminan keuangan
lainnya" dalam Pasal 73 (2), dalam pandangan Mahkamah, harus
diinterpretasikan sebagai mengacu pada suatu uang jaminan atau
jaminan lain yang bersifat keuangan. Mahkamah juga mengamati, dalam
konteks ini, yang mana Konvensi mengatur pengenaan syarat-syarat
tambahan untuk suatu jaminan atau jaminan keuangan lainnya, secara
jelas menyatakan begitu. Mengikuti pandangan di atas bahwa
persyaratan non-finasial tidak dapat dianggap komponen dari uang
jaminan atau jaminan keuangan lainnya untuk tujuan menerapkan Pasal
292 sehubungan dengan dugaan pelanggaran Pasal 73 (2). Maksud dan
tujuan dari Pasal 73 (2) dibaca bersama dengan pasal 292 adalah untuk
memberikan suatu mekanisme bagi negera bendera untuk memperoleh
pembebasan cepat dari kapal dan awak yang ditangkap karena dugaan
33
. Supra Catatan No.15, alinea 46 34
. Alinea 74
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
84
pelanggaran perikanan dengan pembebanan keamanan/jaminan yang
tidak layak (unreasonebleness) dapat dinilai dalam pengertian finansial.
Dimasukkannya tambahan persyaratan non-finansial seperti keamanan
tersebut akan menggagalkan maksud dan tujuan ini.35
Mahkamah, dalam kerangka pemeriksaan menurut Pasal 292,
tidak dapat menentukan sikap tentang apakah syarat kerugian
(pembebanan) seperti yang tertugat maksudkan sebagai suatu
“jaminan berprilaku baik/good behaviour bond" adalah pelaksanaan
sah dari hak berdaulat negara pantai di ZEEnya. Titik (the point)
yang harus ditentukan adalah apakah "jaminan berperilaku baik"
adalah jaminan atau keamanan dalam pengertian dalam Pasal 73
(2) dan Pasal 292. Mahkamah mencatat bahwa Pasal 73 (2)
mengenai jaminan atau keamanan untuk melepaskan sebuah kapal
“yang ditahan” yang diduga keras melanggar hukum dari negara
penahan. Rumusan Pasal 73 secara keseluruhan mengindikasikan
adanya pertimbangkan atas upaya penegakan bertalian dengan
pelanggaran hukum dan peraturan negara pantai yang diduga
keras telah dilakukan. Dalam pandangan Mahkamah, suatu “good
behaviour bond (jaminan berprilaku baik)” guna mencegah
pelanggaran hukum negara pantai pada masa mendatang tidak
dapat dipertimbangan sebagai suatu jaminan atau keamanan dalam
pengertian Pasal 73 (2), yang dibaca bersama dengan Pasal 292.36
Berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan semua
keadaan dalam sengketa ini, Mahkamah menganggap bahwa jaminan
seperti yang diminta oleh Australia tidak layak (not reasonable) dalam
35
. Alinea 77 36
. Alinea 79-80
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
85
pengertian Pasal 292 Konvensi.37 Berdasarkan pemikiran di atas,
Mahkamah menemukan bahwa permohonan (gugatan) berkenaan
dengan dugaan ketidak-sesuaian (non-compliance) dengan Pasal 73 (2)
adalah well-founded (dapat dibenarkan dengan tepat) untuk maksud dari
pemeriksaan ini dan maka dari itu, Australia harus segera melepaskan
Volga setelah menempatkan suatu jaminan atau jaminan keuangan
lainnya yang akan ditentukan oleh Mahkamah.38 Atas dasar
pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpandangan bahwa jaminan
untuk melepaskan Volga, bahan bakar, pelumas dan peralatan
memancing harus dalam jumlah AU $ 1.920.000.39 Pandangan Mahkamah
tentang kelayakan uang jaminan sebesar nilai kapal, bahan bakar,
pelumas dan peralatan penangkap ikan ini, tercermin dalam putusan
Mahkamah (ITLOS).40
E. Beberapa Catatan.
Berhubungan dengan keputusan Mahkamah (ITLOS) dalam kasus
ini ada beberapa hal yang dapat dikemukakan oleh penulis:
1. Dalam menetapkan kelayakan uang jaminan atau keamanan lainnya,
hanya komponen pertama yang layak (reasonable) menurut ITLOS,
yaitu jaminan yang nilainya sama dengan nilai kapal, bahan bakar,
pelumas dan peralatan penangkap ikan.41 Sedangkan komponen
kedua dan ketiga merupakan komponen yang tidak layak
(unreasonable). Di lapangan, termasuk dalam kasus ini, ITLOS telah
37
. Ibid, alinea 88 38
. Alinea 89 39
. Alinea 90. 40
. Supra catatan 16. 41
. Dalam kasus Volga adalah permohonan pertama dimuka Mahkamah (ITLOS) yang
nilai kapal yang bersangkutan disetujui oleh pihak-pihak. Op.Cit., Michael White &
Stephen Knight., hal.46.
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
86
menemukan komponen-komponen yang tidak layak (unreasonable),
meliputi:42
a. Nilai kapal yang ditahan telah dinilai (dievaluasi) terlalu tinggi oleh
pengadilan Negara penahan, seperti dalam kasus “Camauco” dan
“Monte Confuro”;
b. Nilai kapal yang ditahan tidak boleh dimasukan dalam
perlindungan uang jaminan, seperti dalam kasus “Hoshimaru”;
c. Denda untuk nakhoda atau pemilik kapal yang ditahan telah dinilai
terlalu tinggi, seperti dalam kasus “Monte Confurco” dan
“Hoshimaru”; dan
d. Yang disebut jaminan berlaku baik (good behaviour bond) seperti
dalam kasus Volga.
Jadi seperti terlihat dalam pertimbangan Mahkamah,43 maka
komponen kedua dan ketiga merupakan komponen yang tidak layak
(unreasonable) menurut pengertian pasal 73 (2). Hal ini dapat dimaklumi,
menurut Oman and Bantz bahwa fungsi “jaminan” dalam konteks
tertentu cukup menyeimbangkan antara hak untuk meminta pelepasan
dengan hak untuk mengadili dan menghukum.44
2. Dalam kasus ini yang disengketakan oleh Federasi Rusia hanya
“kelayakan uang jaminan” untuk pelepasan kapal Volga, dan tidak
mempersoalkan ‘kelayakan uang jaminan’ terhadap ketiga awaknya.
Hal ini dapat dimaklumi mengingat ketiga awak tersebut
berkewarganegaraan Spanyol, sedangkan awak kapal yang
berkewarganegaraan Federasi Rusia hanyalah nakhoda kapal yang
telah meninggal dunia sebelum proses pengadilan dilakukan oleh
42
. Op.Cit., Jianjun GAO 43
. Supra Catatan No.35, alinea 88 44
. Dalam Op.Cit., Jianjun GAO
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
87
Australia.45 Dalam hukum internasional, memang tidak ada kewajiban
dari suatu negara untuk melindungi warganegara asing di negara lain.
Suatu negara hanya berkewajiban melindungi warganegaranya baik di
negaranya sendiri maupun di negara lain.46
Selain itu, penyebabnya adalah (kemungkinan) karena pada saat
kasus ini diajukan ke ITLOS, proses pengadilan terhadap ketiga awak
tersebut sedang berlangsung. Federasi Rusia dalam hal ini nampaknya
tidak mau dianggap sebagai negara “yang tidak menghormati proses
pengadilan negara lain” atau dengan kata lain, dianggap melanggar
prinsip “non intervensi”.
3. Penetapan jumlah uang jaminan bagi pelepasan awak kapal ditetapkan
melalui Pengadilan Australia berdasarkan ketentuan dari Fisheries
Management Act 1991.47 Sedangkan uang jaminan bagi pelepasan kapal
Volga dilakukan oleh Australian Fisheries Management Authority
(AFMA).48
Hal ini kiranya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi Indonesia
dalam menentukan tindakan terhadap kapal asing dan awaknya yang
melakukan IUU Fishing di ZEE Indonesia. Pengadilan yang berwenang
pengadili kapal asing sesuai dengan UU No. 31/2004 dan UU
No.45/2009, antara lain berkaitan dengan:
45
. Supra Catatan No.22, Alinea 42. 46
. Starke., Introduction to International Law., Penerjemah Bambang Iriana
Djajaatmadja., Pengantar Hukum Internasional. Edisi Kesepuluh 2, Sinar Grafika,
Jakarta, cet. Kelima, 2004, hal.459-460. 47
. Statement in Response of Australia, Alinea 61-73 48
. Ibid, Alinea 54, lihat juga The Volga Case, Judgment, para 74
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
88
a. Penggunaan bahan kimia, biologis, peledak, alat/bangunan yang
dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan
dan/lingkungan (Psl.84 UU No.31/2004);
b. Melakukan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan
dan/ lingkungannya (Psl.86 UU No.31/2004);
c. Membawah peralatan penangkap ikan yang mengganggu dan
merusak kelangsungan sumberdaya ikan (Psl. 85 UU No.45/2009);
d. Tidak memliki SIPI dan tidak membawah SIPI asli (Psl.93 ayat 2
dan 4 UU No.45/2009);
e. Memalsukan SIUP, SIPI dan SIKPI (Psl. 94A UU No.45/2009);
f. Nakhoda yang tidak memiliki izin berlayar (Psl.98 UU No.45/2009).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (DKP) yang berwenang
menentu-kan “uang jaminan” jika pemilik kapal mengajukan
permohonan pelepasan terhadap kapal miliknya.
4. Keputusan ITLOS dalam kasus ini terbatas dengan “proses pelepasan
segera” menurut Pasal 292, oleh karena itu ITLOS tidak dapat
mempertimbangkan masalah umum dari IUU Fishing. Sehingga dalam
kasus ini ITLOS seakan “mengabaikan” pendirian Australia atas
komponen ketiga yang digambarkan sebagai “good behaviour bond”,
yakni jaminan agar tindakan serupa tidak dilakukan pada masa yang
akan datang. Australia menyatakan dalam tanggapannya bahwa
penipisan stok patagonian tootfish di Samudera Bagian Selatan
merupakan masalah yang serius dan keprihatinan internasional.49
ITLOS menanggapi hal ini ‘memahami keprihatinan internasional
tentang IUU Fishing dan menghargai tujuan di balik kebijakan yang
diambil oleh negara-negara untuk menangani masalah ini.50
49
. the ‘Volga Case’, Alinea 67 dan lihat juga Chapter 3,IX: International concern, alinea
42-47 dar Statemen in Response of Australia, 7 Desember 2002. 50
. Ibid., Alinea 68
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
89
Prosedur pelepasan segera kapal dan awaknya yang ditahan adalah
sebuah inovasi dalam hukum laut internasional.51 Pasal 292 UNCLOS
dirancang untuk membebaskan kapal dan awaknya dari penahanan
berkepanjangan akibat pengenaan uang jaminan yang tidak masuk akal
dari pengadilan (yurisdiksi) nasional, atau kegagalan hukum nasional
dalam menetapkan kelayakan jaminan untuk pelepasan, sehingga
menghindari kerugian yang mungkin timbul bagi pemilik kapal dan
orang-orang yang tersangkut dengan penahanan tersebut. Di lain pihak,
hanya setelah penitipan jaminan yang layak atau jaminan finansial
lainnya yang ditetapkan oleh pengadilan atau mahkamah yang ditunjuk
dalam Pasal 292, pejabat dari Negara penahan harus melepaskan kapal
dan awaknya yang ditahan, ITLOS hanya berurusan dengan masalah
pelepasan, tanpa mengurangi manfaat kasus di forum domestik terhadap
kapal, pemilik atau awaknya.52 Oleh karena itu, Pasal 292 mendamaikan
kepentingan Negara bendera untuk memiliki kapal dan awaknya
dibebaskan segera dengan kepentingan Negara penahan untuk
menjaga pentaatan terhadap hukum dan perundang-undangan
serta “memadukan keseimbangan yang adil antara dua
kepentingan.”53 Kemudian dalam “proses pelepasan segera” di
ITLOS selalu ada kecenderungan bagi penggugat (pemohon) untuk
51
. Op.Cit., Jianjun GAO. 52
. Ibid. 53
. Lihat the “Monte Confurco” Case (Seychelles v France), Request for Prompt Reseale,
Judgment of 18 December 2000, Alinea 70-71. www.itlos.org/index.php?id=103. Diakses
tanggal 30 Oktober 2012. Juga dalam Alinea 36 the “Volga Case”, Judgement of 23
Desember 2002.
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
90
menyengketakan bahwa jaminan atau jaminan lainnya oleh negara
penahan ditetapkan terlalu tinggi.54
E. Penutup
Berdasarkan uraian di atas, mengakhiri tulisan ini dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Penegakan IUU Fishing suatu negara pantai menurut UNCLOS 1982,
mencakup penegakan IUU Fishing di kawasan laut yang tunduk di
bawah kedaulatan negara pantai dan kawasan laut dimana negara
pantai memiliki hak berdaulat atau di ZEE.
2. ITLOS menetapkan jumlah uang jaminan yang layak (reasonable bond)
dalam Volga Case tidak jauh berbeda dengan (mempertimbangkan)
nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan yang
ada di atas kapal. Jadi ITLOS hanya mengabulkan komponen pertama
dari tiga komponen “uang jaminan “yang ditetapkan Australia.
3. Bagi Indonesia untuk menghukum pelaku IUU Fishing harus dilihat
tempat terjadinya tindakan tersebut. Jika di ZEE (atau bahkan di laut
teritorial) sebaiknya dikenakan hukuman denda, sebab hukuman
badan (penjara), disamping tidak dianjurkan oleh UNCLOS 1982 juga
akan merugikan Indonesia, karena harus menanggung biaya hidup
pelaku. Sebaliknya, hukuman berupa reasonable bond dapat
meminimalisir kerugian Indonesia akibat IUU Fishing; dan
4. Negara pantai berpeluang untuk mendapatkan reasonable bond dari
kapal asing yang melanggar peraturan perundang-undangan
perikanannya, akan tetapi negara tersebut harus hati-hati. Penetapan
jumlah jaminan haruslah secara layak dengan tidak menilai harga
kapal yang ditahan terlalu tinggi, memasukan nilai kapal dalam
54
. Op.Cit., Jianjun GAO.
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
91
jaminan, denda bagi nakhoda atau pemilik kapal terlalu tinggi, dan
memasukan komponen yang tidak bersifat finansial.
Daftar Pustaka
Akhmad Solihin, Perikanan Indonesia Dalam Kepungan Organisasi Pengelolaan
Perikanan regional dan Internasional., http://ikanbijak.wordpress.com/
2008/04/21/perikanan-indonesia-dalam-kepungan-organisasi. Diakses 25 Oktober
2012.
Anthony Csabafi, Imre, The Concept of State Jurisdiction in International Space
Law.,Martinus Nijhoff, The Hague, 1971
Blakely,Laurance, The End of the Viarsa Saga And the Legality of Australia’s Vessel
Forfeiture Penalty For Illegal Fishing in Its Exclusive Economic Zone.,hal. 680.
Dalam http://digital.law.washington.edu/…/17 PacRimLPoly. Diakses 29 Oktober
2012.
Donald R, Rothwell, Multilateralism and International Ocean-Resources Law: Chapter
9. The “Volga” Case (Russian Federation v Australia): Prompt Release and the
Right and Interest of Flag and Coastal States. Dalam
http://escholarship.org/uc/item/4w9953kp#page-3. Diakses 30 Oktobber 2012.
Gullett,Warwick, Prompt release procedures and the challenge for ficheries law
enforcement: the judgement of the international tribunal for the law of the sea in
the ‘Volga’ case (Russian Federation v Australia). Dalam
http://www.ro.uow.au/cgi/viewcontent.egi?.article. Diakses 17 Oktober 2012.
ITLOS., Cases, Contentious Cases, dalam http://www.itlos.org. Diakses tanggal. 25
Oktober 2012.
Jianjun GAO, Reasonableness of the Bond under Article 292 of the LOS Convention:
Practice of the ITLOS., dalam
http://chinesejil.oxfordjournals.org/content/7/1/115.full.pdf+html. Diakses 28
Oktober 2012.
Kasijan Romimohtarto, "Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Hayati dan Nabati di
Perairan Indonesia"., Seminar Hukum Nasional Kelima Tahun 1990., BPHN,
Jakarta, 1991
Md. Saiful Karim, Conflicts over Protection of Marine Living Resources: The ‘Volga
Case’ Revisited. (GoJIL 3 (2011),1,101-127. Dalam
mq.academia.edu/…/Conflict_over_Protectio… Diakses 17 Oktober 2012.
Okilukito’s Weblog, Negara Maritim Tanpa Ocean Policy., dalam http://okilukito.
Wordpress.com. diakses 18 Oktober 2012.
Rokhmin Dahuri, Anatomi Permasalahan Illegal Fishing dan Solusinya., http://rokhmin-
dahuri.info/2012/10/09/anatomi-permasalahan-illegal-fishing-dan-solusinya/.
Diakses 16 Oktober 2012.
JURNAL OPINIO JURIS Vol. 12 Januari—April 2013
92
Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing., Sumber: Majalah Samudera Mei 2012 Dalam
http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesia-dari-iuu-fishing/.
Diakses 17 Oktober 2012.
Sapto J.Poerwodidagdo, Langgar ZEE, Kapal Asing Dapat Ditangka, Penanganan IUU
Fishing (I).,http://surabayasore.com/index.
php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296253e5f73717ca2dd5b925f307d775c9e0.
Diakses 16 Oktober 2012.
White, Michael & Knight, Stephen, ITLOS ad the ‘Volga’Case: The Russian Federatian v
Australia., ha. 39. Dalam maritimejournal.murdoch. edu.au/ archive/vol_17/
Vol_17_2003White& Knight.pdf. Diakses 18 Oktober 2012.
Statement in Reponse of Australia, 7 Desember 2002. Dalam http://www.itlos.org. 24
Oktober 2012
Starke, Introduction to International Law, Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja.,
Pengantar Hukum Internasional. Edisi Kesepuluh 2, Sinar Grafika, Jakarta, cet.
Kelima, 2004
The Volga Case (Russian Federatian v Australia) Prompt Release (Written proceedings),
Statement in Reponse of Australia, 7 Desember 2002. Dalam
http://www.itlos.org. 24 Oktober 2012.
The Application Submitted of the Russian Federation, The Volga-Application For
Release of Vessel and Crew. Dalam http://www.itlos.org. 24 Oktober 2012.
UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
The law will never make a man free;
it is men who have got to make the law free.
- Henry David Thoreau- ”
“