JURNAL LINGKUNGAN BINAAN RUANG - repositori.unud.ac.id fileperencanaan spasial, permukiman, pelestarian lingkungan binaan, perancangan kota, ... teori-teori baru, kajian terhadap teori-teori

RUANGSPACE

VOLUME 1 – ISSUE: 1 – JANUARY 2014 - ISSN 12345678910

JURNAL LINGKUNGAN BINAAN

JOURNAL OF THE BUILT ENVIRONMENT

RUANG


JOURNAL OF THE BUILT ENVIRONMENT

SPACE

PROGRAM MAGISTER ARSITEKTUR

UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat:

R 1.24 Lt.1 Gedung Pascasarjana,

Jl P.B.Sudirman Kampus Denpasar, Bali (80232)

Universitas Udayana

Tel/Fax: +62 361 239577

Email: [email protected]

[email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

ISSN

12

34

56

78

91

0

VO

L 1

ISSU

1, J

AN

UA

RI 2

01

4

JU

RN

AL

RU

AN

G-S

PAC

E

ISSN----------------------

R U A N GS P A C E

JURNAL LINGKUNGAN BINAANVOLUME 1, NO 1, JUNI 2014

Jurnal RUANG-SPACE mempublikasikan artikel-artikel yang telah melalui proses review. Jurnal ini memfokuskanpublikasinya dalam bidang lingkungan binaan yang melingkup beragam topik termasuk pembangunan danperencanaan spasial, permukiman, pelestarian lingkungan binaan, perancangan kota, dan lingkungan binaanetnik. Artikel-artikel yang dipublikasikan merupakan dokumentasi dari hasil aktivitas penelitian, pembangunanteori-teori baru, kajian terhadap teori-teori yang ada, atau penerapan dari eksisting teori maupun konsepberkenaan lingkungan terbangun. Ruang-Space dipublikasi dua kali dalam setahun, setiap bulan Juni danDesember, oleh Program Studi Magister Arsitektur Universitas Udayana yang membawahi Program KeahlianPerencanaan dan Manajemen Pembangunan Spasial Desa/Kota; Manajemen Konservasi; dan KajianLingkungan Binaan Etnik.

DEWAN EDITOR

Editor: Gusti Ayu Made Suartika Wakil Editor: Ni Ketut Ayu Siwalatri

Anggota Dewan Editor (disusun sesuai urutan alfabet):

Abidin Kusno, University of British Columbia,Canada

Ismail Bin Said, University of Technology Malaysia

Alexander Cuthbert, University of New SouthWales, Australia.

Josef Priotomo, IstituteTechnology of Surabaya,Indonesia

Corazon Hila, University of Philippines' College ofFine Arts.

Keiko Hirota, Gifu Academy of Forestry Scienceand Culture, Japan)

Chutatip Maneepong, Thailand Institute for theEnvironment.

Liu Yu, Northwestern Polytechnical University,China.

Doug Webster, Arizona State University, USA Ngakan Putu Sueca, Udayana University,Indonesia.

Gunawan Tjahjono, University of Indonesia Peter Kellet, Newcastle University, United Britain.Himasari, Istitute Technology of Bandung, Indonesia Thomas Reuter, University of Melbourne,

Australia.I Gde Semadi Astra, Udayana University Yohanes Widodo, National University of

Singapore.

Staf Editor: Ni Made Swanendri, Gusti Ayu Indira Dewi, Gusti Ngurah Eka Putra

Alamat Redaksi: R. 1.24 LT.1, Gedung Pascasarjana, Universitas Udayana, Kampus Denpasar, Jl. P.B.Sudirman (80232) Denpasar, Bali (Indonesia). Telepon/Fax: +62 361 239577. Alamat email:[email protected]; [email protected]

Jurnal Ruang-Space diproduksi oleh: Percetakan Sixograph Jl. .....mmmmmmmmmmmmm mmmmm mmmmmm mmmmm mmmmm mmmmm kkkkk kkkk kkkkk kkkkkkk kkkkkk kkkkk kkkkk kkkk kkkkk kkkk kkkk kkkk kkkkkk kkk kk kkk kkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkk kkk kkk kk kkk kkk kkkk

Jurnal Ruang-Space tidak bertanggung jawab terhadap pendapat yang diekspresikan melalui beragam wujudpublikasi yang diajukan disini. Semua materi (ide, pandangan, data, gambar, tabel, dan photo) yangdipublikasikan di dalam Jurnal ini merupakan tanggung jawab penulis. Materi-materi ini tidak bisa di-copy, dicetak ulang, atau diproduksi kembali, kecuali ada ijin dari penulis dan Jurnal Ruang-Space.

PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN & MANAJEMEN PEMBANGUNAN SPASIAL DESA/KOTA;MANAJEMEN KONSERVASI; KAJIAN LINGKUNGAN BINAAN ETNIK, UNIVERSITAS UDAYANA

■ JURNAL RUANG-SPACE ■ VOLUME 1, NO 1, JUNI 2014 ■

RUANG

SPACE

ISSN----------------------

R U A N GS P A C E



DEWAN EDITOR














Singapore.







RUANG

SPACE

ISSN----------------------

R U A N GS P A C E



DEWAN EDITOR














Singapore.







RUANG

SPACE

ISSN----------------------

R U A N GS P A C E

JOURNAL OF THE BUILT ENVIRONMENTVOLUME 1, NO 1, JUNE 2014

RUANG-SPACE is a refereed journal which addresses the built environment. It includes publications pertaining totopics on development and planning; human settlements; conservation of the built environment; urban design;and ethnic built environment. It publishes articles documented as a result of reseach activities, the developmentof new theory; study of the existing theories or the implementation of certain conceptual systems. The Journal ispublished twice a year, in June and December, by the Masters Program in Planning and Spatial Development forRural/Urban Areas; Conservation of the Built Environment; and the Masters Program in Ethnic Built EnvironmentStudies at Udayana University.

EDITORIAL BOARD

Editor: Gusti Ayu Made Suartika Co-Editor: Ni Ketut Ayu Siwalatri

Members of the Editorial Board (listed alphabetically):












Singapore.


Editorial address: R. 1.24 Lv.1, Postgraduate Building, Udayana University Campus in Denpasar, Jl. P.B.Sudirman (80232) Denpasar, Bali (Indonesia). Telepon/Fax: +62 361 239577. Email address:[email protected]; [email protected]

Journal of Ruang-Space is printed by: Percetakan Sixograph Jl. .....mmmmmmmmmmmmm mmmmm mmmmmm mmmmm mmmmm mmmmm kkkkk kkkk kkkkk kkkkkkk kkkkkk kkkkk kkkkk kkkk kkkkk kkkk kkkk kkkk kkkkkk kkk kk kkk kkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkk kkk kkk kk kkk kkk kkkk

Journal of Ruang-Space does not accept responsibility for any views expressed in any of the submissions madefor publication. All materials (ideas, points of view, data, figures, tables, photographs) published within this journalare authors responsibilities. Any published materials cannot be copied, reprinted, and reproduced either in part orin whole, unless a permission to do so is granted by both authors and the Journal of Ruang-Space.

MASTERS PROGRAMS IN PLANNING FOR & SPATIAL DEVELOPMENT FOR URBAN/RURALAREAS; CONSERVATION; AND ETHNIC BUILT ENVIRONMENT, UDAYANA UNIVERSITY

■ JOURNAL RUANG-SPACE ■ VOLUME 1, NO 1, JUNE 2014 ■

RUANG

SPACE

ISSN----------------------

R U A N GS P A C E



EDITORIAL BOARD














Singapore.







RUANG

SPACE

ISSN----------------------

R U A N GS P A C E



EDITORIAL BOARD














Singapore.







RUANG

SPACE

ISSN----------------------

R U A N GS P A C E



EditorialGusti Ayu Made Suartika 1-3

The New Urban Design – A Social Theory of Architecture?Alexander R. Cuthbert 4-22

Citra Kota Blahkiuh (Badung, Bali) menurut Kognisi PengamatNi Made Dhina Avianthi Irawan 23-36

Transformasi Pemanfaatan Ruang Komunal pada PermukimanTradisional Bali di Desa Pekraman PedunganNi Made Emmi Nutrisia Dewi 37-46

Konsep Arsitektur Rumah Adat Suku Sasak di Dusun Segenter,Kecamatan Bayan, Lombok Utara – NTBI Made Wirata dan Ngakan Putu Sueca 47-60

Sistem Spasial dan Tipologi Rumah Panggung di Desa Loloan, Jembrana (Bali)Dinar Sukma Pramesti 61-79

Kajian Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota DenpasarI Nengah Riana, Widiastuti, dan Ida Bagus Gde Primayatna 80- 93

Infrastruktur Permukiman Kumuh di Kecamatan Denpasar BaratDesak Made Sukma Widiyani 94-115

Perumahan Multi-Lantai dan Dimensinya: Pembangunan HunianMasyarakat Perkotaan Berpenghasilan Rendah di IndonesiaGusti Ayu Made Suartika 116-129

Book Review: The Appearances of Memory. Mnemonic Practices ofArchitecture and Urban Form in IndonesiaAlexander R. Cuthbert 130-132

RUANG

SPACE

ISSN----------------------

R U A N GS P A C E













RUANG

SPACE

ISSN----------------------

R U A N GS P A C E













RUANG

SPACE

EDITORIAL

Jurnal Ruang-Space mendedikasikan publikasinya untuk memperoleh pemahamanterhadap ruang dan lingkungan binaan. Jurnal ini ditujukan untuk menjembatanikesenjangan dalam publikasi ilmiah, khususnya yang menempatkan lingkungan binaansebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu-ilmu sosial maupun politik. Dalamkonteks ini, Jurnal Ruang mempublikasikan artikel-artikel yang mendorong kemunculanpemikiran-pemikiran kritis, sebagai salah satu karakteristik dari era pasca-modern danglobalisasi. Pemahaman terhadap lingkungan binaan secara menyeluruh dilaksanakandengan memproposisikan pendekatan lintas disiplin, dan cara berpikir yang tidak sematadibatasi bidang keprofesian tertentu. Adapun fokus pembidangan Jurnal ini adalah padaisu-isu yang muncul sebagai akibat pembangunan keruangan untuk mengakomodasikebutuhan bermukim umat manusia di era milenium ketiga. Fokus ini mencakup disiplinarsitektur, perencanaan, arsitektur landskap, perancangan kota, termasuk juga pandanganserta interprestasi terhadap lingkungan binaan dari kacamata urban geografi, sosiologidan ilmu politik. Dalam mendukung visi global ini, kami mengundang partisipasi daripenulis, baik yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia.

Secara detil, Jurnal Ruang-Space menerima artikel yang membahas isu-isu berkenaansustainabilitas, wujud kota (urban form), urban landskap (urban landscape), desainkontrol, wujud serta organisasi spasial kemasyarakatan, etnik arsitektur, perumahanuntuk masyarakat berpendapatan rendah, kebijakan serta urban politik, and desainperkotaan. Jurnal ini menyambut baik kajian terhadap beragam teori dalam wujudaplikasi maupun temuan, baik yang berupa fakta maupun analisis baru. Dalam konteksini, pendekatan serta pemikiran berbasis multidisiplin menjadi sebuah keharusan, danbukan perkecualian. Pendekatan berpikir 'outside the box' akan menjadi karakter pentingdalam pencapaian tujuan ini. Melalui publikasi Jurnal Ruang (Space) kami berharap bisamembangun visi yang dinamik dan menarik, yang berbeda dengan wujud publikasi yanghanya dilandasi oleh pandangan bahwa perencanaan dan perancangan arsitektur sebagaisatu-satunya elemen penentu kualitas fisik maupun sosial dari lingkungan binaan, dimanakita berada.

Selain bertujuan menyediakan ruang untuk publikasi terkait topik-topik di atas, JurnalRuang-Space juga mempublikasikan artikel berdasarkan tema spesifik, yang secarakhusus dan mendalam membahas isu-isu tertentu. Tema ini dibangun dalam bataslingkup topik publikasi, misalnya: pembangunan keruangan desa, ruang pada sistemkemasyarakatan tradisional, pengaruh globalisasi terhadap budaya keruangan lokal, danmekanisme penggendalian pembangunan keruangan di daerah. Disamping itu, sebagaisebuah produk publikasi dari Program Magister Arsitektur, Universitas Udayana, Bali,kami memiliki misi menjadikan Jurnal ini sebagai media untuk mendiskusikan isu-isupenting yang sedang dihadapi masyarakat di Pulau Dewata. Ini khususnya mencakuppermasalahan pembangunan dan budaya secara keseluruhan. Di permukaan, debatberkenaan topik ini bertautan erat dengan industri kepariwisataan, yang dampaknyasudah sangat jelas bisa diidentifikasi, dan telah diinterprestasikan secara beragam. Disatu sisi, industri ini seringkali dipandang memiliki peran destruktif terhadap lingkungandan budaya lokal, namun pada saat yang sama telah berkontribusi secara besar-besaranterhadap pembangunan ekonomi. Sirkumsatansi ini bukanlah hal langka yang hanya

ISSN 12345678910

2 RUANG -VOLUME 1, EDISI 1, JUNI 2014

dialami Bali, namun pulau ini memiliki potensi untuk dijadikan sebagai laboratorium,dimana permasalahan yang muncul sebagai akibat pembangunan pariwisata bisadipelajari secara mendalam.

Selain mempublikasikan artikel dengan format dan substansi tersebut di atas, kedepannya, Jurnal Ruang-Space juga mengundang tiga tipe publikasi. Pertama, bookreview (maksimum 1000 kata). Kedua, viewpoints yang memamaparkan pandangan-pandangan kekinian atau kritik terhadap sebuah teori, metode, topik-topik tertentu, danlain-lain yang dipandang oleh penulis telah terlalaikan atau dimisinterprestasikan (1000-2000 kata). Ketiga, review terhadap artikel yang tidak hanya mereview buku tertentu,tetapi melingkup juga sejarah, dampak, buku-buku yang memiliki kemiripan, kritikterhadap teori (2000-3000 kata).

Melalui kesempatan ini, kami ucapkan selamat bergabung kepada anggota Dewan EditorJurnal Ruang-Space. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada Ibudan Bapak Anggota Dewan Editor atas kesediaannya untuk berpartisipasi dalampublikasi ini. Kami berharap, melalui dukungan Ibu dan Bapak, Jurnal Ruang akanmencapai misinya untuk berperan sebagai media komunikasi bagi pemikiran-pemikiranbaru serta hasil-hasil studi di bidang lingkungan terbangun. Anggota Dewan EditorJurnal Ruang-Space memiliki latar belakang kepakaran yang beragam dan telah memilikipengakuan di bidangnya masing-masing. Ini melingkup kepakaran di bidang rancangbangun, pembangunan dan perencanaan, perancangan kota, politikal ekonomi, sosiologi,sejarah dan antrofologi.

Edisi perdana Jurnal Ruang-Space diawali dengan artikel yang dikontribuskan olehProfesor Alexander Cuthbert (UNSW, Australia), salah satu guru besar tamu diUniversitas Udayana. Artikel pertama ini mempersonifikasikan beberapa aspek daripermasalahan yang dihadapi dalam perancangan kota, dengan menawarkan sebuahpendekatan teoritis baru. Tulisan ini memandang bahwa estetika dan interprestasiterhadap budaya di bidang arsitektur bisa dilihat melalui kacamata teori-teori sosial.Artikel kedua ditulis Ni Made Dhina Avianthi Irawan, salah seorang staf KementrianPekerjaan Umum Bali di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan. Dhina membahastentang pembangunan citra Kota Blahkiuh berdasarkan pengalaman serta pandanganmasyarakat pengamat perkembangan kota. Blahkiuh merupakan salah satu contoh kotagolongan IV di Bali. Tulisan ketiga disajikan oleh Ni Made Emmi Nutrisia Dewi, salahsatu staf pengajar dari Sekolah Tinggi Desain, Bali. Tulisan Emmi mengkaji tentangpemanfaatan ruang-ruang komunal di Desa Pedungan (Denpasar), wujud perubahanfungsi yang ada dan faktor-faktor penyebab perubahan ini.

Artikel keempat ditulis oleh I Made Wirata (arsitek profesional) dan Ngakan Putu Sueca(profesor Jurusan Arsitektur, Universitas Udayana). Tulisan ini membahas tentangkonsep rumah adat Suku Sasak di Dusun Segenter, Lombok Utara. Keunikanpermukiman ini adalah pada penempatan ruang-ruang yang sangat tergantung daripenempatan pintu dan bale sakanem (bangunan dengan 6 tiang struktur). Artikel kelimaditulis oleh Dinar Sukma Pramesti, seorang arsitek profesional. Tulisan Dinarmendiskusikan tentang tipe rumah panggung di Kampung Loloan, Kabupaten Jembrana,Bali. Dinar menggarisbawahi jika bentuk arsitektur rumah panggung kampung ini telahberkembang, menyesuaikan kondisi sosial-budaya, ekonomi, umur bangunan,ketersediaan lahan, dan preferensi dari penghuni. Paper keenam disusun oleh I Nengah

EDITORIAL

SPACE - VOLUME 1, ISSUE 1, JUNE 2014 3

Riana, Widiastuti, dan Ida Bagus Gde Primayatna, staf akademik dari Jurusan TeknikSipil, Universitas Nasional, (Bali) dan Jurusan Arsitektur, Universitas Udayana. Paper inimenstudi salah satu permasalahan serius yang semakin dihadapi Kota Denpasar, yaituperubahan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Perubahan ini dilihat dari wujudperubahannya serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi ini.

Artikel ketujuh ditulis oleh Desak Made Sukma Widiyani, salah satu staf akademik dariJurusan Arsitektur, Universitas Dwijendra (Bali). Desak membahas tentang infrastrukturpermukiman kumuh di Denpasar Barat. Infrastruktur disini dibahas dalam kontekskondisinya, proses pengadaan beserta elemen-elemen yang menetukan kedua pokokbahasan ini. Artikel ke delapan mengkaji tentang relevansi dari perumahan berlantaibanyak dalam pemenuhan kebutuhan perumahan untuk masyarakat berpendapatanrendah di daerah perkotaan di Indonesia, yang ditulis oleh Gusti Ayu Made Suartika,seorang akademik dari Program Magister Perencanaan dan Pembangunan SpasialDesa/Kota, Universitas Udayana.

Akhirnya terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada para penulis, wakileditor, anggota dewan editor, staf editor, dan team produksi, yang telah berkontribusi danbekerja keras sehingga publikasi Jurnal RUANG-SPACE terealisasikan.

Gusti Ayu Made Suartika (Editor).

.

ISSN 12345678910

4 RUANG -VOLUME 1, EDISI 1, JUNI 2014

EDITORIAL

Ruang-Space is a new journal dedicated to the understanding of space and the builtenvironment. It has been created to fill a major gap in academic publishing in Indonesia,where the physical built environment remains somewhat detached from its counterpartsin social science and urban politics. To this extent Ruang-Space focuses on developmentin general, encouraging lateral thinking as a dominant characteristic of post-modernthought and the politics of globalisation. The intention is to address the built environmentas a whole, and to dispense with the barriers and silos that define professional thinking.So the subject matter of the journal will focus on major issues emerging from thedevelopment of human settlements in the third millennium. These will of necessityinclude the disciplines of architecture, planning, landscape architecture and urban design,as well as interpretations of the built environment emerging from urban geography,sociology and political science. In order to support our global vision, we encouragearticles and reviews from around the world.

In greater detail, we welcome submissions dealing with sustainability, urban form, theurban landscape, design control, community organisation, ethnic architecture, housingfor the poor, urban politics and policy, and the design of cities. But in addition to ouroverall intention to broaden the analysis of settlement form and structure in Indonesiaand abroad, we wish to push forward the barriers on significant theory, either in itsapplication or in the discovery of new facts and forms of analysis. In so doing we acceptthat in the increasingly globalising world of postmodernity, cross disciplinarity isbecoming the rule rather than the exception, and that thinking ‘outside the box’ is now anecessary characteristic of this process. Hence submissions which further these ideas willbe encouraged in the peer-refereeing process that we will pursue. Under the umbrella ofRuang-Space, we hope to generate a dynamic and interesting vision of the builtenvironment that stands in contrast to journals whose subject matter is constrained withina narrow vision of architecture and planning as constrained determinants of social space.

While it is our intention to make space available on a continuing basis to a diversity ofsubmissions, as is now the norm we intend to publish occasional ‘themed’ issues thatcover particular subjects in significant depth, for example in kampung development,space in traditional societies, the impact of globalisation on local cultures anddevelopment control. Additionally, since this journal is being produced by the MastersProgram in Architecture at Udayana University in Bali, it is also our intention to use it asa forum for the diversity of problems that now inundate Balinese society, specificallythose that affect development and culture as a whole. In the forefront of this debate liesthe nemesis of tourism. Its impacts are ubiquitous and variously interpreted on the onehand as destructive of environment and culture yet on the as a making a massivecontribution to the local economy. While Bali’s problems are not original, the islandparadise offers a singular laboratory where the conflicts brought by tourism can bestudied in significant depth.

It is also our intention to generalise our content, not only in subject matter but also in theform in which it is presented. In future issues we will also welcome three other types ofsubmission. First, book reviews (up to 1000 words). Second, viewpoints which provide anew insight or critique of a theory, method, subject matter etc that the author feels isbeing ignored or is otherwise misinterpreted (1000-2000 words). Third, review articles

EDITORIAL

SPACE - VOLUME 1, ISSUE 1, JUNE 2014 5

which not only review a particular book, but cover its history, influences, similar textsand a theoretical critique of content (approx 2-3000 words).

We also take this opportunity to welcome our editorial board members, whom wegratefully thank for their participation. We hope that with your support, this journal willachieve its mission to be a medium for communication for new thoughts and studyfindings in the area of the built environment. Our editorial board includes experts in avariety of fields dealing with the built environment, individuals who have attained greatrespect in their diverse disciplines, including architecture, urban planning, urban design,political economy, sociology, sustainability, anthropology and history.

This first Volume and first issue is opened by Professor Cuthbert who is a distinguishedVisiting Professor at our University (Guru Besar Tamu), whose work has hadinternational acclaim in the area of urban design. His article personifies many of theabove qualities by offering a new theoretical framework for urban design from within therealm of social theory that he suggests can replace aesthetic and ‘cultural’ interpretationsof architecture. This is followed by the second article written by Ni Made Dhina AvianthiIrawan, a civil servant of Ministry of Public Works, Department of Building andEnvironment in Bali. Dhina discusses the development of Blahkiuh image based onobservers experiences and perception. Blahkiuh is classified as a city of class IV in Bali.The third paper is authored by Ni Made Emmi Nutrisia Dewi, an academic of the DesignInstitute of Bali. Emmi’s article studies the use of communal spaces of Pedungan Village(Denpasar), and the changes and factors behind them.

The fourth article is written by I Made Wirata, a professional architect, and Ngakan PutuSueca (Professor in the Department of Architecture, Udayana University). It discussesconcepts behind the Sasak houses of Segenter Village, North of Lombok. The uniquenessof these settlements is the layout of spaces that relies heavily on the placement of doorsand the bale sakanem (building with six structural columns). The fifth article is authoredby Dinar Sukma Pramesti, a professional architect. Dinar studies the stilt houses ofLoloan community, Jembrana, Bali. She underlines that the form of stilt houses haschanged over time in line with various elements including socio-cultural aspects,economic factors, building age, land availability, and occupants' preferences. The sixtharticle is written by I Nengah Riana, Widiastuti, and Ida Bagus Gde Primayatna,academic staff from the Department of Civil Engineering, National University (Bali) andthe Department of Architecture, Udayana University. It examines the conversion of greenopen spaces, a major problem in Denpasar.

The next paper is authored by Desak Made Sukma Widiyani, an academic of theDepartment of Architecture, Engineering Faculty, Dwijendra University (Bali). Desakdiscusses the problem of infrastructure in slum settlements based on the context ofconditions and their provision. The last paper is written by Gusti Ayu Made Suartika. Itexamines the relevance of multi storey housing in fulfilling the need for affordablehouses by low income urban dwellers in Indonesia.

Finally, a big thank you to all our contributors, editorial board, production team andpublishing staff who have worked faithfully to bring the journal RUANG- SPACE intobeing.

Gusti Ayu Made Suartika (Editor)

PERUMAHAN MULTI-LANTAI DANDIMENSINYA: PEMBANGUNAN HUNIANMASYARAKAT PERKOTAANBERPENGHASILAN RENDAH DI INDONESIAOleh: Gusti Ayu Made Suartika 1

Abstract

This article questions the idea that multi-storey housing is an appropriate solution to the demandfor affordable houses in urban areas, including Indonesian cities. It holds that problems pertainingto urban settlements cannot be separated from a high and uncontrolled flow of people into the cityfor economic reasons. In addition, it also promotes the idea that development of housing units doesnot merely address the problem of shelter. More importantly is the principle of constructing aflourishing community. Thus, the instigation of appropriate policies and strategies in handling aneed for low income homes should be approached holistically. Following from this, considerationof political, legal-judicial, economic, technological, health, socio-cultural aspects should beincluded. Other items might include personal security, sustainability, and the provision of basicinfrastructure. The basic principle here is the idea of constructing 'homes' not 'housing.' This articleis structured into four sections. The first part lays out the context. The second section outlinespractices involved in the provision of public housing in Indonesia including multi-storeydevelopment. The third section discusses the pros and cons of this process, using relevantexperiences and case studies worldwide. The final section summarises prior discussions towardsappropriate policy making in low income housing provision. The article concludes with asuggestion that the development of high-rise housing units should be thoroughly examined beforeadopting it as a general policy.

Keywords: Urbanisation, urban density, multi-storey housing unit, policies and strategies inhousing provision

Abstrak

Artikel ini mempertanyakan ide tentang pembangunan perumahan multi-lantai sebagai solusi yangtepat dalam menangani kebutuhan perumahan yang layak di daerah perkotaan, termasuk kota-kotadi Indonesia. Tulisan ini memandang bahwa, permasalahan perumahan di perkotaan berkaitan eratdengan terjadinya perpindahan penduduk yang tidak terkontrol menuju ke kota, untuk alasanekonomi. Selain itu, paper ini mempromosikan ide bahwa pembangunan perumahan tidak hanyamenangani masalah perumahan. Tetapi prinsip yang lebih penting disini adalah prosesmembangun sebuah komunitas serta mengakomodasi perkembangannya. Sehingga, instigasikebijakan dan strategi berkenaan penanganan kebutuhan akan perumahan untuk golongan kurangmampu di daerah perkotaan harus didekati secara holistik. Beranjak dari ide ini, maka prosesnyaharus melibatkan pertimbangan atas aspek politik, legal-judisial, ekonomi, teknologi, kesehatan,dan sosial-budaya. Elemen lain yang juga penting untuk diperhatikan disini adalah pertimbanganakan keamanan, sustanabilitas, dan ketersediaan infrastruktur pokok permukiman. Satu lagi prinsipdasar yang diusung disini adalah usaha untuk membangun 'rumah,' bukan 'tempat tinggal.' Artikelini distrukturisasi menjadi empat bagian. Bagian pertama memaparkan konteks diskusi. Bagiankedua menjelaskan praktek-praktek yang terlibat dalam pengadaan perumahan untuk publik diIndonesia, termasuk pembangunan multi-lantai. Bagian ketiga mendiskusikan potensi danhambatan dalam pembangunan perumahan multi-lantai, dengan memakai pengalaman serta

1. Dosen Program Magister Perencanaan dan Manajemen Pembangunan Desa & Kota,Universitas Udayana. Email: [email protected]; [email protected]

RUANG

SPACE

Gusti Ayu Made Suartika

114 RUANG -VOLUME 1, NO 1, JUNI 2014

beberapa kasus dari beberapa negara di dunia. Bagian terakhir menyimpulkan diskusi-diskusisebelumnya menuju pembangunan kebijakan yang tepat berkenaan pengadaan perumahan untukkelompok berpendapatan rendah di kota. Artikel ini menyarankan bahwa pebangunan unitperumahan bertingkat tinggi harus secara seksama dikaji sebelum mengadopsinya sebagai sebuahkebijakan yang umum.

Kata kunci: Urbanisasi, urban densitas, rumah susun, kebijakan dan strategi dalam pengadaanperumahan

Pendahuluan

Pengadaan perumahan, khususnya untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah didaerah perkotaan telah menjadi permasalahan dunia. Ini khususnya menjadi permasalahanyang mensyaratkan penanganan dengan urgensi tinggi bagi kota-kota di negara yangsedang berkembang. Namun, belum banyak negara yang telah secara sukses menanganikebutuhan ini, seperti halnya Singapore dan Hong Kong. Response terhadap masalahpenyediaan tempat bermukim yang layak berkompetisi dengan permasalahan sertakepentingan lain yang juga dipandang memiliki urgensi penanganan tinggi. Ini termasuk:intensifnya arus urbanisasi, tingginya kepadatan penduduk, keberadaan pemukimankumuh (slums dan squaters), kemacetan, peningkatan tindak kejahatan, polusi, danketerbatasan infrastruktur pendukung operasional perkotaan sehari-hari (Suartika 2010a,2013). Kondisi ini malah telah menjadi bagian dari rentetan pemandangan yang menjadikarakter kehidupan perkotaaan di negara-negara berkembang, termasuk Asia (Jack 2006).

Daya tarik kota telah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Berduyun-duyunnyapenduduk memadati daerah perkotaan untuk berbagi sumber kehidupan, memang diakuiberdampak positif terhadap ketersediaan tenaga kerja (murah) dalam mendukungberbagai proses produksi yang ada di kota dan sekitarnya. Perpindahan penduduk yangberkelanjutan dalam jumlah yang tidak terkontrol akan tetapi telah memunculkanberagam kebutuhan dasar yang seringkali melebihi kapasistas kota untuk memenuhinya(Lloyd 1979, Mehta 2000).

Sebagai salah satu implikasi langsung dari kondisi ini adalah terjadinya peningkatankebutuhan akan tempat tinggal (temporer maupun permanen) sebagai akibat urbanisasiJenkins, Smith dan Wang 2007). Level peningkatannya seringkali tidak berjalanberiringan dengan peningkatan pengadaan perumahan yang bisa diakses oleh pendudukkota, baik secara fisik, finansial, maupun sistem kebijakan. Jika permasalahan ini adalahbagian dari tugas negara (melalui badan pemerintahan yang ditunjuk untuk membawahibidang perumahan), maka negara berpacu dengan laju urbanisasi yang saban waktusemakin tidak terkontrol. Sehingga tidak jarang penanganan kebutuhan akan tempatbernaung yang layak menjadi usaha yang jika diistilahkan ‘bak rumput di musim hujan,dicabut satu muncul seribu.’

Urbanisasi dan permasalahan akan perumahan telah menjadi dua kondisi yang tidakterpisahkan, – dua sisi mata uang yang berbeda tetapi terpadu menjadi satu. Bahkanbeketerlanjutan pemenuhan tempat bernaung yang layak di daerah perkotaan tidak akanbisa dilaksanakan, kecuali arus urbanisasi juga pada saat yang sama dikontrol (UN-Habitat dan UN-ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)2008, Suartika 2010, Payne 1977). Pernyataan ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa

Urbanisasi dapat terjadi melalui: Pertumbuhan alami penduduk

Migrasi desa-kota Reklasifikasi desa menjadi kota

(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific danUnited Nations Human Settlements Programme 2008:7)

Perumahan Multi-Lantai dan Dimensinya

SPACE - VOLUME 1, NO 1, JUNE 2014 115

dalam tiga dekade terakhir, level urbanisasi di seluruh dunia menunjukan tingkatpeningkatan yang signifikan, khususnya di Benua Asia (Tabel 1).

Seiring pesatnya arus urbanisasi, permasalahan pemenuhan kebutuhan akan rumah diperkotaan menjadi salah satu tantangan pembangunan yang generik yang dihadapiberbagai satuan daerah perencanaan di seluruh dunia (Anzorena1996). Seperti halnyadengan pemenuhan kebutuhan akan pangan, kebutuhan akan tempat bernaung jugamensyaratkan pemenuhan yang mutlak. UN-Habitat sebagai Badan Perserikatan bangsa-Bangsa yang menangani bidang perumahan dan pemukiman bersama-sama dengan UN-ESCAP menggarisbawahi hal ini dengan menyatakan bahwa ‘akses terhadap rumah yanglayak merupakan bagian dari hak setiap umat manusia’ (Bratt, Stone, dan Hartman 2006).Sementara itu, Summit Perserikatan Bangsa-Bangsa di bulan September 2005 kembalimenekankan urgensi penanganan permasalahan ini. Dalam rumusan ke-7 – sasaran 11dari rangkaian tujuan pembangunan global untuk millinium ketiga yang dihasilkan dalamSummit ini telah mentargetkan tercapainya pembangunan perumahan yang terjangkaubagi 100 juta jiwa penduduk perkotaan di tahun 2020. Pembangunan ini khususnyaditujukan bagi mereka yang bertempat tinggal di pemukiman kumuh. Target ini bisadilaksanakan dengan pembangunan tempat bermukim yang baru atau denganmerevitalisasi permukiman informal yang ada. Summit ini juga menekankan bahwa yangmanapun alternatif solusi yang dipilih, realisasi program ini harus dilengkapi denganpembangunan infrastruktur permukiman yang memadai.

Table 1 Urbanisasi di Asia dan pertumbuhan kota

ASIAN URBANIZATION RATE AND URBAN GROWTH(1950-2025)

Urbanization rate(% of population reside in urban areas)

Urban Growth(% per annum)

1950 1975 2000 2025 1950-1955 2000-2005

Asia (overall 16.8 24.0 37.1 51.1 3.57 2.61

Japan 34.9 56.8 65.2 71.7 3.62 0.36

Korea 21.4 48.0 79.6 85.2 1.79 1.03

Kampuchea 10.2 10.3 16.9 33.2 2.24 5.06

Laos 7.2 11.1 18.9 30.6 2.98 4.10

Nepal 2.7 4.8 13.4 27.2 4.12 5.29

Sumber: Disunting dari United Nations, Population Division 2006

Target yang dicanagkan melalui program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini tidakterlepas dari kenyataan di lapangan dimana urbanisasi telah secara signifikanmningkatkan jumlah penduduk kurang mampu di perkotaan. Kondisi ini merupakankonsekuensi lagsung dari tingginya jumlah tenaga kerja di sektor informal (sebagai akibaturbanisasi) yang tidak dibarengi dengan peningkatan ketersediaan lapangan kerja. Inilahcikal bakal peningkatan tingkat kemiskinan di kota. Amartya Sen (2000), seorangpemenang Nobel Prize dari India dalam bukunya yang berjudul ‘Development asFreedom’ memahami kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk menjadi atauberada pada kondisi yang diharapkan. Ini tidak hanya melingkup keterbatasan dalammencapai sumber daya finansial yang diinginkan, tetapi kemiskinan disini dipahamisecara lebih luas, yang ditilik dari beragam dimensi. Dimensi-dimensi tersebutmelingkup: (i) ketidakmampuan untuk memiliki mata pencaharian yang stabil; (ii) tidakmemiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak – laik huni maupun laik hukum-keadministrasian; (iii) absennya fasilitas pelayanan publik maupun infrastrukturpendukung; (iv) ketidakberadaan akses terhadap koneksi-koneksi sosial dan beragam hak



yang secara legal telah diakui; (vi) ketidakmampuan untuk memperoleh pengakuan danpenghormatan dari orang/pihak lain (Sen 2000). Amartya Sen juga menekankan bahwa,keterbatasan akses terhadap rumah merupakan salah satu dimensi kemiskinan.

Jika dikaitkan dengan hukum Piramida Maslow terkait klasifikasi kebutuhan makapemenuhan kepentingan akan rumah menempati urutan yang paling bawah, bersama-sama dengan sandang dan pangan. Namun jika dikaitkan dengan kondisi kemiskinandiatas, keterbatasan menyebabkan pemenuhan akan kebutuhan untuk tempat berteduh inijauh dari jangkauan. Sebagai jalan keluarnya, kelompok masyarakat berekonomi rendahini akan berupaya memenuhi kebutuhan ini dengan memanfaatkan sumberdaya yang adadi lingkungan sekitarnya. Misalnya, pemanfaatan (i) petak ruang dalam kota sebagaitempat bermukim; (ii) sumber daya pendukung seadanya untuk dipakai dalammewujudkan tempat untuk tinggal. Inilah yang menjadi cikal bakal pemunculanpemukiman kumuh dan pemukiman ilegal perkotaan. Sebagai gambaran variasi jumlahpenduduk yang bermukim di permukiman informal di Asia, Tabel 2 (di atas)mendemonstrasikannya secara statistik. Data telah dikelompokan berdasarkan empat areageografis di Benua Asia yang disesuaikan dengan kondisi di tahun 2001.

Table 2 Permukiman kumuh di Asia

INFORMAL SETTLEMENTS IN ASIA (Year 2005)

RegionTotal

population (inmillion)

Total urbanpopulation (in

million)

Percentageof total

population

Total slumspopulation (in

million)

Percentage oftotal urbanpopulation

East Asia 1,364 533 39.1 193.8 36.4

Middle Asia 1,449 429 29.6 253.1 59.0

Southeast Asia 530 203 38.3 56.8 28.0

West Asia 175 115 65.7 29.7 25.7

Total in Asia 3,519 1,280 36.4 533.4 41.7

Sumber: Disunting dari UN-HABITAT 2006/2007, 2006

Jika kita simak data yang dipresentasikan dalam Tabel 2 di atas, bisa diidentifikasi jikajumlah populasi Asia yang memiliki keterbatasan akses terhadap rumah tinggal yanglayak cukup menggugah kesadaran kita akan seriusnya permasalahan ini. Di tahun 2005,lebih dari 40% dari penduduk pekotaan bernaung di bawah atap yang tidak aman. Tidakaman karena tempat tinggal mereka sewaktu-waktu rentan akan penggusuran; rentan akanbahaya banjir; rentan akan penyebaran penyakit karena kondisi sanitasi yang tidakhigienis; rentan akan kemungkinan mengidap penyakit tertentu, sebagai akibat daripemanfaatan bahan bangunan yang yang berbahaya terhadap kesehatan (asbes misalnya);rentan akan kejahatan; dan rentan akan hal-hal lainnya. Jika kita pantau trend peningkatanlevel urbanisasi yang terjadi (Tabel 1), dan jika kita asumsikan bahwa pemukiman kumuhadalah salah satu konsekuensi dari proses urbanisasi, maka prosentase populasi yangmenempati pemukiman informal sangat berpotensi untuk menanjak ke depannya.



Gambar 1. Daravi SlumsSumber: Http://www.flicker.com, diakses tanggal 10/11/2013

Pengadaan Tempat Tinggal di Indonesia dan Perumahan Multi-Lantai

Menteri Perumahan Rakyat (dari Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudiono), SuharsoManoarfa dalam sebuah pers-conferencenya di tanggal 10 Oktober 2010 menyatakanbahwa Indonesia membutuhkan (kekurangan) 8 juta rumah. Dalam setiap tahunnya,Indonesia membutuhkan 710.000 rumah untuk mengakomodasi kebutuhan tempat tinggalyang diakibatkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk secara alami – faktor kelahiran.Lebih lanjut Bapak Menteri menginformasikan bahwa luas permukiman in-formal padatahun yang sama telah mencapai 57.000 hektar. Data ini menunjukan penambahansebesar 3000 hektar dibanding luasan pemukiman kumuh dan ilegal yang terdata di tahun2009. Pengadaan 8 juta rumah tinggal untuk menutupi kebutuhan di tahun 2010 tersebutbukanlah tugas yang mudah. Ini harus ditambah lagi dengan pembangunan tempat tinggaluntuk mengakomodasi peningkatan penduduk akibat kelahiran per-tahunya.

Sampai saat ini, pengadaan perumahan di Indonesia secara garis besar dilaksanakanmelalui dua mekanisme, (i) pengadaan yang diusahakan oleh masing-masing rumahtangga/keluarga secara individu; dan (ii) pengadaan yang ditangani secara formal olehpemerintah dan atau bekerjasama dengan piha non pemerintah yang berperan sebagaipartner pemerintah dalam pembangunan. Dalam konteks ini peran pengadaan secaraindividu jauh melampaui kapasitas perumahan formal dalam berkontribusi dalampemenuhan kebuuhan akan tempat tinggal. Mekanisme pengadaan yang pertama telahberanggung jawab terhadap 80% dari keseluruhan perumahan yang dibangun di negeri ini(Struyk, Hoffman, Katsura 1990). Sisa yang 20% ditangani oleh sektor formal, baikmelalui program pemerintah maupun yang dilakukan oleh para pengembang. Struyk,Hoffman, Katsura (1990) dalam bukunya yang berjudul ‘Housing Market in theIndonesia Cities,’ mengidentifikasi ini sebagai keunikan yang membedakanpembangunan perumahan di Indonesia dari praktek-praktek sejenis di negara lain.

Pada kondisi yang telah berjalan, pembangunan perumahan formal lebih diperuntukanuntuk mengakomodasi kebutuhan pegawai-pegawai negeri, khususnya bagi mereka yangbekerja di kepolisian, ketentaraan, dan pegawai negeri dari departemen-departementertentu. Hanya pada skala kecil mekanisme ini memfasilitasi pembangunan perumahanuntuk masyarakat umum atau mereka yang kurang mampu. Kota Jakarta misalnya sudahmenggalakan program pembangunan rumah susun, baik yang aksesnya didasari atas hakmilik (rusunami) maupun haksewa (rusunawa).



Gambar 2. Kepadatan kota di IndonesiaSumber: IPenulis

Pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh masing-masing rumah tangga tidakhanya melingkup pengadaan rumah semata, tetapi juga melingkup pengadaaninfrastruktur pendukungnya. Ini termasuk pengadaan listrik, sambungan telepon,pengadaan air bersih, saluran pembuangan, drainase dan sanitasi, jalan lingkungan,penanganan sampah, dan fasilitas bangunan umum kemasyarakatan. Infrastrukturpemukiman dalam praktek umum menjadi tanggung jawab negara/pemerintah untukmengadakannya sebelum sebuah area siap dikembangkan sebagai sebuah kawasanpermukiman. Struyk, Hoffman, Katsura (1990) mengidentifikasi kondisi ini sebagaipraktek positif yang berpotensi untuk dijadikan salah satu best practices dalampembangunan perumahan dunia ke depannya.

Terkait dengan pembangunan perumahan melalui mekanisme formal di Indonesiadilaksanakan dengan melibatkan: (i) pihak swasta (para pengembang perumahan); dan (ii)perusahaan negara (Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional – Perumnas).Keduanya bisa dilaksanakan dengan atau tanpa subsidi negara. Perumahan yang disubsidinegara lebih dialokasikan untuk aparatus negara sedangkan pembangunan untuk dari nonkelompok ini bisa saja difasilitasi peerintah tetapi bukan berada pada skala prioritas.Dalam mekanisme ini pembanungan perumahan pada mekanisme formal melingkupperumahan untuk golongan kurang mampu dan juga golongan menengah ke atas. Dalamrangka memfasilitasi kemampuan masyarakat dalam membiayai pengadaan perumahan,pemerintah telah menunjuk insitusi finansial khusus yaitu Bank Tabungan Negara sebagaipartner negara dan masyarakat dalam menyediakan investasi di bidang perumahan.

Gambar 3. Permukiman kumuh disepanjang rel kereta api di JakartaSumber: Penulis

Dalam upaya mempercepat pemenuhan kekurangan akan perumahan, pada tahun 2007pemerintah melalui Kementrian Perumahan Rakyat mencanangkan ‘Program 1000Tower.’ Program ini menyasar pembangunan unit-unit tempat tinggal secara vertikal diberbagai kota besar di Indonesia. Dalam bahasa umumnya, ini merupakan pembangunanrumah susun di daerah-daerah yang menjadi destinasi proses urbanisasi (daerahberkepadatan tinggi dengan backlog (kekurangan) perumahan yang juga tinggi). Realisasi



program ini sedang berjalan, dan prosesnya difasilitasi negara melalui aparatkepemerintahan yang terkait. Mekanisme fasilitator yang telah ditawarkan pemerintahsampai saat ini adalah dari segi kebijakan dan kemudahan dalam proses aplikasi perijinan.

Pembangunan rumah susun (rusun) ini diklasifikasikan dalam dua kategori. Kategoripertama adalah rumah susun hak milik – Rusunami. Sedangkan yang kedua adalah rumahsusun sewa – Rusunawa. Pembangunan Rusunami dilaksanakan denganmempartisipasikan pengembang/developer perumahan. Sedangkan rusunawa dibangundan dikelola oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan Departemen Perumahan Rakyatdan departemen lain yang terkait. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, sampaisaat ini program ini sudah berjalan di beberapa kota seperti misalnya, Jakarta, Surabaya,Bandung dan Makasar. Pada dasarnya misi dari pembangunan kedua kategori rusun iniditujukan untuk memediasi aksesibilitas kelompok masyarakat yang berpenghasilanrendah terhadap tempat tinggal yang layak di perkotaan.

Realisasi dan pembangunan program rusun ini datang dengan beragam permasalahan.Banyak berita yang telah dipublikasi terkait pembangunannya. Sekitar 40 orang yangmengaku warga dari Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan menolak pembangunanrumah susun di Jalan Bintaro Permai RT 05 RW 03, Pesanggrahan(http://properti.kompas.com/read/2009/10/20/04192776/Warga.Tolak.Pembangunan.Rusunami diakses tgl 12 Juli 2013). Proyek rusunami ini dicemaskan warga karenadipandang berpotensi menimbulkan banjir yang parah (http://properti.kompas.com/read/2009/10/23/04413590/Hentikan.Proyek.Rusunami diakses tgl 12 Juli2013). Kemudian sejumlah warga RW 04 mengaku tidak bisa tidur nyenyak lagi sejakadanya proyek pembangunan Rumah Susun Hak Milik Kalibata City atau RusunamiKalibata City http://properti.kompas.com/read/2010/02/20/09405736/Lho.Rusunami.Hadir. Warga.Jadi.Sering. Terkejut, diakses 11 Juli 2013).

Banyak tower-tower perumahan yang dibangun yang sepi penghuni. Menurut Harian PosKota: layaknya rumah hantu, sebanyak 11 menara rumah susun sederhana sewa(rusunawa) di Jakarta tidak berpenghuni, karena belum tersambungnya aliran listrik danair menjadi penyebab kondisi tersebut (http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/02/17/11-menara-rusunawa-mirip-rumah-hantu, diakses 11 Juli 2013).

Gambar 4 Rusun-rumah hantuSumber: (http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/02/17/11-menara-rusunawa-mirip-rumah-hantu, diakses 11 Juli 2013)

Sementara itu kondisi rusunawa di Surabaya banyak yang memprihatinkan. Dari enamrusun yang telah dioperasikan, empat di antaranya tampak kumuh seperti di rusunawaWarugunung, Penjaringansari I, Dupak Bangunrejo, dan Sumbo(http://economy.okezone.com/read/2010/08/09/ 320/360961/rusunawa-surabaya-merana,diakses 11 Juli 2013). Setelah terbengkalai sejak 2007, tahun ini Depok mentargetkanakan segera memiliki Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Kemudian lebih lanjutdiberitakan bahwa sebanyak 63 unit rusunawa milik pemerintah tidak laku



http://economy.okezone.com/read/2011/03/04/320/431512/63-unit-rusunawa-pemerintah-tak-laku, diakses 11 Juli 2013).

Kondisi-kondisi di atas meminculkan pertanyaan “jika rusun merupakan alternatifjawaban terbaik dalam memediasi daya aksesibilitas masyarakat terhadap perumahanyang layak?” Seperti yang telah dipaparkan di awal bahwa paper ini tidak bertujuan untukmenjawab pertanyaan ini tetapi akan memberikan landasan pikir kontekstual terkaitpembangunan rumah tinggal bersama yang berlantai banyak, beserta permasalahan-permasalahan umum yang berkorelasi dengan eksistensi perumahan berlantai banyak ini.

Perumahan Multi-Lantai – Strategi dan Kosekuensi Pembangunannya

Dalam sejarahnya pembangunan perumahan multi lantai (bersusun) memangdilaksanakan untuk menanggulangi kebutuhan perumahan yang tinggi, khususnya diperkotaan. Di satu sisi, kesuksesan beberapa negara seperti Singapura dan Hongkongdalam pembangunan rumah berkepadaan tinggi bisa dijadikan gambaran positif dariimplementasi kebijakan semacam dalam praktek di lapangan. Sedangkan di sisi lain,pengalaman yang dimiliki Prancis dan Inggris menunjukan bahwa pembangunan rumahbersusun telah memunculkan beragam permasalahan sosial yang kompleks. Kerusuhanberkepanjangan yang serius yang terjadi di beberapa ghetto di Paris di bulan Oktober-November 2005 membangunkan kesadaran kita akan relevansi pembangunan rumahsusun sebagai strategi dalam menaggulangi kebutuhan tempat hunian bagi masyarakatkurang mampu di perkotaan. Atau apakah pembangunan semacam malah menjadi sumberpermasalahan baru daripada sebagai jawaban atas kebutuhan perumahan yang ingindipecahkan dari awalnya?

Tentunya jawaban atas pertanyaan ini akan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yangberbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi serta sirkumstansi pembangunan yang dimilikimasing-masing satuan daerah perencanaan, termasuk mekanisme pengelolaan pascapembangunan rumah susun, serta kharakteristik pemakainya. Latar belakangpembangunan rumah susun di Singapura berbeda dengan latar belakang pembangunanrumah susun di Hong Kong, Prancis, Inggris, Swedia, Selandia Baru, dan lain-lain.Namun semua satuan kenegaraan ini diikat oleh satu kesamaan tujuan yaitu, menyediakanperumahan yang terjangkau bagi warga negaranya yang perpenghasilan rendah. Masing-masing negara memiliki peristilahan tertentu untuk mengidentifikasi program perumahanini. Akan tetapi secara umum, perumahan serupa ini sering diberi nama dengan socialhousing (Payne 1977). Di Indonesia belum ada peristilahan yang baku, namun sering kitadiperkenalkan dengan terminologi rumah susun untuk mengidentifikasi rumah bersubsidiyang dibangun berlantai banyak sedang istilah perumahan nasional (perumnas) seringdipakai untuk mendiskripsikan rumah bersubsidi yang dibangun secara masal danberlantai tunggal.

Dengan merangkum beberapa pendapat dari beragam sumber yang memfokuskanbahasannya dalam bidang pemukiman dan perumahan, penulis mengidentifikasi tujuhlandasan fundamental dalam pembangunan rumah berlantai banyak di Indonesia – rumahsusun, yaitu:

1 Menyediakan perumahan yang murah, baik yang bisa dibeli maupun disewa.Faktor ini telah menjadi landasan pikir utama di benak para pengambil keputusan(pemerintah). Seringkali dasar pertimbangan ini menyebabkan perwujudanperumahan yang diadakan dengan kualitas fisik dan desain yang seadanya. Inidilaksanakan untuk menekan biaya pembangunan sehingga harga bisa ditekandan/atau untuk meningkatkan keuntungan pihak pengembang. Kondisi iniberdampak pada image perumahan bersubsidi, sebagai tempat tinggal yangmurah-an dan tidak layak huni. Sebagai konsekuensi, kondisi ini akan membawadampak terhadap image sosial dari penghuni yang menempatinya.



2 Menghemat pemanfaatan lahan dengan mengkonsolidasikan pembangunan.Pengadaan bangunan tinggi merupakan wujud penghematan ruang-ruang yangada. Alternatif pertimbangan ini akan sangat sesuai untuk diperhatikan dalampembangunan perumahan di satuan daerah perencanaan, dimana lahan merupakansumberdaya yang sangat minim. Dalam konteks ini lahan bernilai ekonomistinggi. Akan tetapi, implememtasi dari pertimbangan ini berimplikasi padaterjadinya peningkatan kepadatan (densitas) daerah dan peningkatan bebanterhadap eksisting infrastruktur yang telah ada (McLoughlin 1970, Newman danKenworthy 1989, 1999, Cuthbert 1985). Namun jika dilihat dari korelasi efisiensipemanfaatan lahan dan harga unit hunian, pertimbangan ini menjadi salah satuelemen yang mampu menekan harga rumah per-unit, seperti yang dipaparkanpada point no (1) di atas.

3 Efisiensi dalam pemanfaatan infrastruktur kota melalui konsentrasi pemakaiandan akses terhadap jaringan infrastruktur yang telah ada. Peningkatan densitasperkotaan sebagai akibat dari efisiensi penggunaan lahan akan mengarah padamaksimalisasi pemanfaatan fasilitas fisik yang dimiliki sebuah daerahperencanaan. Dasar pertimbangan ini perlu disikapi secara bijaksana, karenaseringkali daerah perencanaan tidak memiliki mekanisme kontrol terhadap bataskepadatan yang sesuai dengan carrying capacity dari infratruktur yang dimiliki.Kemacetan, polusi udara, degradasi lingkungan, pemukiman kumuh, dan lain-lainnya merupakan representasi dari over-densitas karena absennya (atau tidakmungkinnya) dilaksanakan pengendalian.

4 Meningkatkan efisiensi dalam pengadaan perumahan dan pengelolaannya. Inibisa dikonotasikan dengan pembanguna perumahan masal – pembangunanperumahan secara besar-besaran. Jika diasosiasikan dengan sebuah industri,produksi masal merupakan wujud penghematan, baik dari segi teknis, finansial,maupun administrasi penangannya. Tujuan ini akan tercapai jika didukung olehlevel profesionalisme yang memadai dengan ditopang oleh sistem kebijakan yangtidak memihak, serta menunjukan simpati pada kelompok yang memangmembutuhkan rumah untuk memenuhi kebutuhan dasar.

5 Berkaitan dengan poin ke-3 di atas, pengadaan perumahan berlantai banyak(kepadatan tinggi) dalam sebuah permukiman akan lebih memungkinkanterjadinya maksimalisasi pemanfaatan infrastruktur sosial dibanding jikainsfrastruktur yang sama diadakan untuk melayani masyarakat yang bermukimpada kepadatan rendah, sporadis, atau menyebar. Permukiman berkepadatantinggi akan meningkatkan jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanansosial permukiman. Sehingga jika pemerintah harus berinvestasi untukmembangun infrastruktur sosial permukiman, efisiensi investasi tersebut bisadirasakan oleh masyarakat yang lebih luas yang bermukim di lokasi yang salingberdekatan.

6 Meningkatkan pendapatan dari pajak. Pada negara-negara dengan sistem regulasiyang sudah mapan, maka setiap aktivitas pembangunan dan pemanfaatan lahanakan memunculkan kewajiban membayar pajak kepada negara oleh para wajibpajak. Pada kondisi di Indonesia saat ini misalnya, setiap keluarga yang memilikirumah di sebidang tanah berkewajiban membayar pajak bumi dan bangunan(PBB). Secara logika, pada standar luasan satuan unit rumah tinggal yang samadan dengan luasan site permukiman yang sama maka, perumahan berlantaibanyak akan menampung lebih banyak unit rumah tinggal dibanding perumahanberlantai tunggal. Jika masing-masing unit tunggal memiliki kewajibanmembayar pajak, maka secara langsung bisa dikatakan bahwa pembangunanrumah berlantai banak akan mengenerasi pendapatan dari pajak yang lebih besardari pembangunan rumah berlantai rendah. Pertimbangan ini pulalah yangdipakai landasan penerapan prinsip konsolidasi pembangunan perumahan diHong Kong dan Singapura. Namun untuk banyak negara yang sistem



perpajakannya belum terregulasi secara ketat, pertimbangan ini kemungkinanbelum bisa memberikan kontribusi finansial sperti yang dipaparkan disini.

7 Memaksimalkan efisiensi dalam pembangunan serta pemanfaatan transportasiperkotaan. Poin ini sangat berkaitan dengan pertimbangan no 3 di atas.Konsolidasi pembangunan berarti konsolidasi aktivitas. Ini juga berartikonsolidasi pergerakan civitas dalam sebuah daerah perencanaan. Kondisi yangterakhir ini akan mengisolasi sirkulasi yang memanfaatkan jalur transportasi didaerah. Pengetahuan akan hal ini akan memungkinkan pihak perencanakeruangan daerah untuk mendeteksi waktu sibuk dan tidak sibuk, dimana/kapansirkulasi orang dan kendaraan berada pada pemanfaatan maksimum dandimana/kapan terjadi pemanfaatan yang minimum. Ini akan menjadi landasandalam pengaturan lalu lintas maupun dalam perencanaan pembangunaninfrastruktur transportasi perkotaan di masa yang akan datang. Tentunya aktivitaskonsolidasi dalam konteks ini tidak hanya mengandung pengertian peningkatankepadatan, tetapi yang lebih penting adalah konsolidasi yang mensinergikanberagam sektor penentu dari roda kehidupan di daerah.

Selain pertimbangan-pertimbangan di atas, secara realitas di lapangan, pengadaanperumahan berlantai banyak juga menyiratkan praktek maupun strategi tersembunyi,yang kemunculannya ditentukan oleh berbagai alasan. Adapun alasan-alasan tersembunyidalam pembangunan perumahan berlantai banyak adalah:

1 Membuka kesempatan untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap parapenghuni. Ini biasanya dilakukan dengan mengatur desain gedung. Di erakolonial Hong Kong misalnya, perumahan semacam dibangun dengan satu(pintu) akses masuk dan keluar dari para penghuni yang menempati apartemenbersangkutan. Desain serupa juga bisa dimanfaatkan untuk alasan keamanan,dengan mengawasi siapa yang keluar dan memasuki area gedung perumahan.

2 Di beberapa negara, pengadaan perumahan bagi para pekerja ditujukan untukmenghilangkan kewajiban pemilik modal (perusahaan) untuk membayar insentifgaji yang dialokasikan untuk pengadaan tempat tinggal. Strategi ini diterapkan dibanyak negara termasuk Hong Kong, Cina, Singapore, Taiwan, dan KoreaSelatan.

3 Membuka peluang bagi para arsitek profesional untuk mengembangkankreatifitasnya dalam mendesain tempat tinggal yang memiliki karakter tertentu.Ini juga bisa dijadikan sebagai wujud kontribusi para arsitek profesional dalamikut serta memecahkan permasalahan-permasalahan fisik dan sosial yang ada dimasyarakat. Ini khususny terjadi di berbagai negara maju seperti misalnya diEuropa dan Amerika (Dunleavy 1981). Contoh, Project Permukiman BrunoTaut’s Hufeisensiedlung di Berlin, 1925-30; Perumahan oleh arsitek MosheSafdie Expo 67 Montreal (Gambar 5 di bawah ini).

4 Pembangunan rumah berlantai banyak akan membuka peluang untukmengenerasi keuntungan yang diperoleh oleh pemilik modal dan pengembang.Sangat sering terjadi dimana pengembang membangun unit hunian dengankualitas yang diturunkan dengan tujuan untuk menekan biaya konstruksi.Pengurangan biaya tanpa mengurangi harga jual per-unit rumah akanmeningkatkan keuntungan. Kadang-kadang pada saat yang sama, modifikasisekecil apapun akan berimplikasi pada penggelembungan harga rumah Praktek-praktek penurunan kualitas fisik bangunan ini tidak hanya mengganggupenampilan fisik bangunan, tetapi yang lebih penting adalah terjadinya kompromiterhadap kekuatan dan keamanan gedung secara keseluruhan. Kondisi ini akanmenjadi latar belakang pemunculan permasalahan yang ke berikutnya di bawahini.



5 Membuka peluang terhadap praktek-praktek korupsi dalam pembangunanperumahan. Ini khususnya sangat umum terjadi di negara-negara dengan sistemperijinan pembangunan yang belum teregulasi secara ketat. Ini berakibat padakemungkinan terjadinya intervensi pengadaan perumahan oleh berbagai pihakuntuk tujuan keuntungan semata. Pada konteks ini, seringkali juga terjadiintervensi pada sistem judisial yang memeiliki kekuatan legal dalam menengahijika terjadi konflik.

Gambar 5 Moshe Safdie Expo 67 MontrealSumber: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Habitat67July2010.JPG, diakses 11September 2013

6 Dalam beberapa kasus, pembangunan perumahan akan diikuti oleh prosesprivatisasi. Bagi negara/pemerintah, ini dilakukan untuk mengurangi pengeluaranuntuk perawatan dan manajerial operasional perumahan. Sementara kelompokmasyarakat kurang mampu yang sebelumnya menempati unit-unit perumahanakan memiliki peluang untuk memperoleh dana extra dari proses jual-beliunitnya. Namun tidak semua unit memiliki kesempatan yang sama untukdilempar kepasaran. Ada unit rumah yang memiliki potensi tinggi untukdiperjualbelikan, ada yang tidak dan/atau kurang berpotensi. Perbedaan ini akandan telah terbukti menyebabkan munculnya unit-unit rumah yang terbengkelai.Kita bisa belajar banyak akan hal ini dari perkembangan pembangunan councilhousing di Inggris.

Lebih lanjut, kontribusi perumahan multi-lantai dalam mengakomodasi pelonjakankebutuhan akan tempat bernaung, memang sudah diakui. Namun pembangunanperumahan berlantai banyak dalam operasionalnya juga membawa beragampermasalahan. Dalam penulisan ini, keragaman permasalahan disini diklasifikasikan kedalam lima kategori umum, yaitu:

1. Permasalahan desainDesain bangunan perumahan bersama berlantai banyak sangat jarang merangkumruang-ruang publik yang cukup dalam rancangannya. Kondisi ini akan memberikesempatan yang kecil kepada para penghuninya untuk melaksanakan beragamaktivitas bersama. Permasalahn parkir dan akses keluar masuk gedung jugamenjadi komponen desain yang tidak mudah untuk dipecahkan. Elemen ini akanberpengaruh pada keamanan gedung. Banyak kejadian di berbagai public housingdi beragam negara yang menunjukan seringnya terjadi pemerkosaan danpencurian pada bangunan permukiman bersama berlantai banyak. Sistempengelolaan permukiman gedung tinggi juga memberikan kesempatan yangsangat kecil bagi penghuninya untuk mengkspresikan diri pada lingkungantempat tinggalnya. Mekanisme dan sistem pengelolaan gedung biasanya tidakmengijinkan para penghuninya untuk melakukan perubahan terhadap tempat



tinggalnya maupun lingkungan sekitarnya. Ini berimplikasi terhadaprendahnya/tidak adanya kesempatan untuk mengekspresikan ide ‘rumah adalahrefleksi diri penghuninya’ (Cooper-Marcus 1995). Jikapun ada, kesempatan inidiatur sedemikian rupa agar tidak membebani kinerja pengelolagedung/permukiman.

2. Permasalahan sosialPermasalahan sosial terjadi sebagai konsekuensi dari dari absennya ruang-ruangbersama, dimana para penghuni bisa berinteraksi antara satu dengan yang lain. Inilebih lanjut akan berpengaruh pada wujud hubungan sosial yang kemungkinanterjadi di dalam sebuah pemukiman berkepadatan tinggi yang dibangun secaravertikal (Cuthbert 1985, 2006). Lebih lanjut, perumahan berlantai banyak ini jugadipandang sebagai wujud diskriminasi terhadap kelompok masyarakat yang tidakmemiliki kekuatan atau memiliki keterbatasan fisik serta kondisi-kondisi tertentulainnya yang mempengaruhi mobilitas mereka. Konstruksi bangunan tinggi jugamembuat perumahan semacam dilihat sebagai wadah yang tidak tepat bagikelompok manula (kelompok berusia lanjut); keluarga dengan anak-anak yangperlu pengawasan intensif; keluarga yang memiliki hewan peliharaan; ataukelompok masyarakat dengan cacat fisik yang menghambat pergerakan mereka.

3. Permasalahan lingkunganSeperti halnya bangunan-bangunan tinggi lainnya, eksistensi perumahan muli-lantai akan membawa permasalahan berkenaan kemampuannya untukmengakomodasi sinar matahari. Selain itu, gedung tinggi karena eksistensinyayang menjulang juga akan memunculkan bayangan yang berpotensi menghalangikapasitas gedung atau bangunan di sekitarnya untuk memperoleh sinar matahari.Ini pada akhirnya akan mempengaruhi iklim mikro di lingkungan permukiman itusendiri dan lingkungan di sekitarnya (Alexander 1970, Hardoy, Mitlin, andSatterthwaite (2001). Jika tidak terkelola dengan baik, permukiman berlantaibanyak akan mempengaruhi kualitas serta image lingkungan sekitarnya.Permasalahan sampah, sanitasi, kebersihan, dan lain-lain yang terjadi dipermukiman berkepadatan tinggi, seringkali berdampak negatif yang tidak bisadiisolasi sehingga juga berdampak buruk terhadap lingkungan di sekitarpermukiman.

4. Permasalahan medis dan psikologisBangunan tinggi memunculkan beragam permasalahan, khususnya yangberasosiasi dengan masalah: sirkulasi udara yang kurang lancar yangmenyebabkan masalah pernafasan bagi para penghuni bangunan tinggi,claustrophobia, agoraphobia, dan bunuh diri (Barker 1968). Pada kasus yanglebih ekstrim, Barker (1986) lebih lanjut mengungkapkan bahwa menurut surveyperumahan berlantai banyak juga membuka peluang terhadap terjadinya praktek-praktek pelecehan seksual.

5. Permasalahan ekonomiBiaya pembangunan gedung berlantai banyak biasanya jauh lebih besar daribiaya pembangunan gedung berlantai tunggal. Perawatan dan administrasipengelolaan juga akan memunculkan biaya-biaya tambahan yang harusdiperhitungkan. Kadang-kadang kondisi ini dimanfaatkan sebagai alasankemunculan permukiman yang berpenampilan kurang kondusif terhadappembangunan kalitas kehidupan di daerah perencanaan/kota. Misalnya,pemerintah data/atau pihak pengembang memnafaatkan tingginya biayakonstruksi untuk menjustifikasi tindakannya dalam membangun perumahanberlantai banyak dengan kualtas yang dipertanyakan (rendah) (Suartika 200b).Kemudian, tingginya biaya perawatan dan operasional, juga sering dipakaisebagai alasan kemunculan perumahan berlantai banyak yang berpenampilankumuh dan tidak terurus (Ellen dalam Retsinas dan Belsky 2008).



Demikianlah strategi dan permasalahan yang mungkin muncul yang perludipertimbangkan sebelum kesahihan keputusan untuk membangun permukiman vertikalbagi masyarakat perkotaan dengan keterbatasan akses terhadap tempat tinggal layak hunidiinstigasi.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas telah dipresentasikan bahwa over-populasi di daerah perkotaantidak terlepas dari proses urbanisasi yang secara langsung berdampak pada peningkatanbacklog perumahan di sebuah satuan daerah perencanaan/perkotaan. Tidak tertanganinyakondisi ini telah mempengaruhi level livabilitas kota termasuk juga pengaruh kondisi initerhadap proses pen-degradasi-an image kota. Malahan, sirkumstansi ini telah menjadipermasalahan yang berkepanjangan yang harus ditangani berbagai urban area di dunia.Pemilihan alternatif solusi untuk memediasi kekurangan tempat bernaung (Suartika danCuthbert 2006) dengan membangun pemukiman multi lantai bukanlah keputusan yangbisa diambil begitu saja. Kebijakan ini secara ideal difinalisasi berdasarkan beragampertimbangan, baik yang bisa terungkapkan secara harfiah maupun yang tidakterpaparkan secara eksplisit. Selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa pembangunanperumahan berlantai banya bukanlah sebuah usaha yang terbebas dari permasalahan.Beragam kondisi yang tidak diharapkan berasosiasi dengan wujud pemukiman berlaintaimajemuk ini.

Semua ini merupakan elemen-elemen yang akan menentukan kompleksitas dari kontekspembangunan perumahan, yang harus dikuasai dan dikaji secara seksama sebelum padaakhirnya dianalisa untuk menjawab pertanyaan terkait relevansi pembangunanpemukiman bertingkat di sebuah daerah perencanaan (Hamdi 1995, Carmona, Carmona,dan Gallent 2003).

Daftar Pustaka

Alexander, C (1970) ‘The implications for environmental form of social andpsychological demands’ Ekistics.

Amartya Sen (2000), Development is Freedom London: Anchor.Anzorena, E J S J (1996) (2nd ed.) Housing for the Poor: The Asian Experience Cebu

Philippines: Pagtambayayong Foundation.Barker, R (1968) Ecological Psychology USA: Stanford University Press.Bratt, G B, Stone, M E, Hartman, C (Eds.) (2006) A right to Housing: Foundations for a

New Social Agenda Philadelphia: Temple University Press.Carmona, M, Carmona, S, Gallent, N (2003) Delivering New Homes: Process, Planners,

and Providers New York: Routledge.Cooper- Marcus, C (1995) House as a Mirror of Self Berkely Ca: Conari Press.Cuthbert, A R (1985) ‘Architecture, Society and Space – The High-Density Question Re-

Examined’ Progress in Planning Volume 24, Part 2, USA: Pergamon Press.Cuthbert, A R (2006) Introduction to Part One, Home, Sydney: Millennium Press.Dunleavy, P (1981) The Politics of Mass Housing in Britain, 1945–75 — A Study of

Corporate Power and Professional Influence in the Welfare State Oxford:Clarendon Press.

Ellen, I G dalam Retsinas, N P dan Belsky, E S (Eds.) (2008) 'Spillovers and SubsidizedHousing: The Impacts of Subsidized Rental Housing on Neighborhoods'RevisitingRental Housing: Policies, Programs, and Priorities Washington DC: The Brookinginstitution.

Hardoy, J E, Caincross, S and Satterthwaite, D (Eds.) (1990) The Poor Die Young:Housing and Health in Third World Cities London: Earthscan Publications.

Hardoy, J E, Mitlin, D, and Satterthwaite, D (2001) Environmental Problems in anUrbanizing World London: Earthscan Publications.



Hamdi, N (1995) Housing without Houses: Participation, Flexibility, EnablementLondon:Intermediate Technology Publications Ltd.

Jack, M (2006) ‘Urbanization, sustainable growth, and poverty reduction in Asia’ IDSBulletin Vol. 37, Number 3, May.

Jenkins, P, Smith, H, Wang, Y P (2007) Planning and Housing in the Rapidly UrbanisingWorld Oxon: Routledge.

Lloyd, P (1979) Slums of Hope Shanty Towns of the Third World United Kingdom:Manchester University Press.

Mehta, D (2000) ‘The urbanization of poverty’ Habitat Debate Vol. 6, Number 4,Nairobi.

McLoughlin, J B (1970) Urban and Regional Planning: A System Approach London:Faber and Faber.

Newman, P, and Kenworthy, J (1989) Sustainability and Cities Overcoming AutomobileDependence DC: Island Press.

Payne, G (1977) Urban Housing in the Third World London: Leonard Hill.Struyk, HM, Hoffman, R J, Katsura, M L (1990) The Market for Shelter in Indonesian

Cities USA: University Press of America.Suartika G A M dan Cuthbert, A R (2006) Chapter 1. Home as Nature, Home, Sydney:

Millennium Press.Suartika, G A M (2009) ‘Re-housing slum dwellers: a conceptional approach’

Proceedings for International Conference on Sustainable Slum Upgrading inUrban Area CIB Report Publication Surakarta: Unit of Research andEmpowerment of Housing and Human Settlements Resources PIPW LPPM UNSand Program Study of Regional and Urban Planning PWK FT UNS andDepartment of Architecture ITS, 16 April 2009.

Suartika, G A M (2010a) ’Indicator of sustainable practices in housing provision’Proceeding for 1st International Conference on Sustainable TechnologyDevelopment Based on Environmental and Cultural Awareness, Denpasar 7-8October 2010, Faculty of Engineering, Udayana University.

Suartika, G A M (2010b) ’Teknologi dan pembangunan perumahan yang berkelanjutan diIndonesia’ Proseding Seminar Nasional Teknik, Inovasi dan Teknologi RancangBangun, 29 Oktober 2010, Fakultas Teknik Universitas Warmadewa.

Suartika, G A M (2013) 'The metonymic slum: home in the developing world' Journal ofBasic and Applied Scientific Research January 2013, p: 400-406.

United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2006)World Urbanization Prospect, United Nations 2005 Revision New York.

United Nations Economics and Social Commission for Asia and the Pacific and UnitedNations Human Settlements (2008) Housing the Urban Poor in Asian Cities, QuickGuide 1 Bangkok: UNESCAP.

http://properti. kompas.com/read/2009/10/23/04413590/Hentikan.Proyek.Rusunamidiakses tgl 12 Juli 2013.

http://www.flicker.com, diakses tanggal 10/11/2013.http://properti.kompas.com/read/2009/10/20/

04192776/Warga.Tolak.Pembangunan.Rusunami diakses tgl 12 Juli 2013.http://properti.kompas.com/read/2010/02/20/09405736/Lho.Rusunami.Hadir.Warga.Jadi.

Sering. Terkejut, diakses 11 Juli 2013.http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/02/17/11-menara-rusunawa-mirip-rumah-

hantu, diakses 11 Juli 2013.http://economy.okezone.com/read/2010/08/09/320/360961/ rusunawa-surabaya-merana,

diakses 11 Juli 2013.http://economy.okezone.com/read/2011/03/04/ 320/431512/63-unit-rusunawa-

pemerintah-tak-laku, diakses 11 Juli 2013.http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/02/17/11-menara-rusunawa-mirip-rumah-

hantu, diakses 11 Juli 2013.http://www.housing-the-urban-poor.net: accessed on 10/11/2013.

Documents

JURNAL LINGKUNGAN BINAAN RUANG - repositori.unud.ac.id fileperencanaan spasial, permukiman, pelestarian lingkungan binaan, perancangan kota, ... teori-teori baru, kajian terhadap teori-teori