Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019 · Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019 Faktor-faktor penyebab transisi ekonomi: a. Keadan dan Komposisi

Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019

ANALISIS DETERMINAN TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI

SEKTORAL DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DJAMES SIAHAAN, SE, MSi,

NIDN. 0026026406

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Determinan Transformasi Stuktur ekonomi

Sektoral di provinsi Sumatera Utara Bergesernya struktur dalam ekonomi suatu

perwilayahan merupakan akibat dari kegiatan pembangunan perekonomian serta

pertumbuhan yang dicapai. Hal itu ditandai dengan semakin berkurangnya

kontibusi sektor-sektor primer seperti pertanian dan pertambangaan serta galian

dan secara bersangsur bergeser ke sektor-sektor sekunder bahkan ke sektor tertier.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjajaki dan mengetahui dengan lebih

jelas faktor yang secara signifikan dalam menentukan pola transformasi antar 17

(tujuh belas) sektor yang ada dalam perekonomian di provinsi Sumatera Utara.

Sejumlah faktor dapat menjadi pemicu pergeseran atau transformasi

struktur perkenomian dimaksud antara lain jumlah penduduk, pendapatan

perkapita dan yang sangat penting adalah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh

pemangku kebijakan. Kebijakan dimaksud adalah berupa undang-undang yang

berlaku secara nasional serta fokus pada pembangunan ekonomi pada sektor atau

lapangan usaha tertentu serta peraturan daerah yang relevan dengan kebijakan

pembangunan di provinsi Sumatera Utara.

Metode pertama yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yaitu

guna mengukur keadaan transformasi atau pergeseran antar sektor secara

kuantitatif dengan konsep pertumbuhan, persentase serta pertumbuhan persentase

sebagai ukuran transformasi sektoral. Metode kedua adalah jenis analisis regresi

linear berganda dengan melibatkan variable Jumlah Penduduk, Pendapatan

Perkapita dan sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah berupa undang-undang dan sejenisnya.

Penelitian ini mengungkap bahwa empat sektor dominan dalam

perekonomian Sumatera Utara adalah sektor Pertanian, Industri Pengolahan,

Perdagangan dan sektor Konstruksi, sedangkan 13 (tiga belas) sektor lainnya

memiliki konstribusi yang sangat kecil yaitu rata-rata di bawah 5 persen.

Temuan penting dalam konteks ini adalah bahwa sektor Industri Pengolahan

secara berangsur telah tergeser secara signifikan kemudian hal yang sama dialami

oleh sektor pertanian walaupun dengan intensitas rendah. Sedangkan sektor

Konstruksi dan sektor Pedagangan terbukti semakin kuat peranannya dalam

perekonomian Sumatera Utara. Sektor yang sangat berpotensi untuk semakin

dominan di masa yang akan dalam perekonomian Sumatera Utara adalah sektor

Informasi dan Komunikasi sebab memiliki laju transformasi tertinggi dari semua

sektor.


Di sisi lain terhadap pergeseran tiga sektor utama yaitu sektor Pertanian,

Perdagangan dan Industri Pengolahan, secara signifikan adalah dipengaruhi oleh

kebijakan atau Peraturan Pemerintah sehubungan dengan pembangunan sektor

bersangkutan yang sudah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2010 hingga

tahun 2019.

Kemajuan sektor Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat terbukti

dipengaruhi secara signifikan oleh peningkatan Pendapatan Perkapitan dari tahun

ke tahun di provinsi Sumatera Utara

Kata Kunci : Tranformasi Sektor Ekonomi, Jumlah penduduk, Pendapatan

Perkapita, Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional.

Latar Belakang

Aktivitas perekonomian suatu

daerah seperti provinsi Sumatera

Utara dikelompokkan atas 17 (tujuh

belas) sektor, guna memudahkan

manajemen kebijakan pembangunan

perekonomian sesuai ketetapan

pemerintah dengan skala nasional di

Negara Republik Indonesia.

Pembangunan ekonomi atas semua

sektor yang ada, untuk jangka

panjang ditujukan guna mencapai

pertumbuhan pendapatan perkapita.

Selanjutnya proses

pertumbuhan ekonomi dimaksud

secara alami akan mengarah ke

perubahan substansi komposisi

struktur atas perekonomian yang

bersifat tradisional dimana sektor

pertanian menempati sektor kunci

kepada ekonomi modern yang

ditandai oleh dominasi sektor-sektor

non primer khususnya industri.

Sektor industri umumnya mengarah

kepada kegiatan produksi

pengolahan dengan skala hasil yang

semakin meningkat selanjutnya

ditunjukkan oleh adanya kegiatan

perdagangan dan jasa sebagai

kekuatan penggerak inti dari

pertumbuhan ekonomi.

Sepanjang periode tahun

2010 hingga 2018, tampak terjadinya

peristwa pergeseran struktur atau

komposisi sektor perekonomian

khususnya pada sektor primer seperti

pertanian yang secara berangsur

menurun sedangkan sektor sekunder

dan tertier cenderung mengalami

peningkatan seperti disajikan pada

tabel berikut ini.


Tabel-1.1

Rata-Rata Kontribusi, Pertumbuhan Dan Tingkat Transformasi Sektoral

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-

2018 (Persen)

No Sektor/Lapangan Usaha Kontribusi

(%) Pertumbuhan

(%) Transformasi

(%)

1 Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan 25.14 5.08 -0.51

2 Pertambangan Dan Penggalian 1.23 9.49 3.64

3 Industri Pengolahan 19.90 3.95 -1.58

4 Pengadaan Listrik Dan Gas 0.14 4.33 -1.22

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 0.10 5.61 -0.01

6 Konstruksi 12.17 6.62 0.94

7 Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi 17.42 6.08 0.43

8 Transportasi Dan Pergudangan 4.54 7.09 1.39

9 Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum 2.21 7.24 1.53

10 Informasi Dan Komunikasi 2.48 8.20 2.44

11 Jasa Keuangan Dan Asuransi 3.05 5.56 -0.07

12 Real Estate 4.08 6.84 1.15

13 Jasa Perusahaan 0.87 7.07 1.37

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan serta Jaminan Sosial.

3.29 4.90 -0.68

15 Jasa Pendidikan 2.01 5.70 0.08

16 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial 0.89 9.03 3.21

17 Jasa Lainnya 0.49 7.25 1.54

Sumber :Sumatera Utara Dalam Angka Berbagai Terbitan

Berdasarkan tabel di atas,

maka terdapat ketidak-laziman

dimana sektor industri mengalami

transformasi negatif selama periode

pengamatan rata-rata sebesar 1,58

persen pertahun, pada hal sektor ini

seharusnya mengalami peningkatan

atau transformasi positip.

Keadaan yang sama juga

ditemukan pada sektor Pengaadaan

Listrik dan Gas dimana seyogianya

mengalami peningkatan namun pada

kenyataannya juga terjadi

transformasi negatif rata-rata sebesar

1,22 persen pertahun.

Konsisten dengan keadaan di

atas, sepanjang periode pengamatan,

pemerintah baik di tingkat Sumatera

Utara maupun dalam skop nasional,

telah mengeluarkan sejumlah paket

kebijakan pemerintah dalam semua

aspek yang sasaranya adalah

peningkatan perekonomian termasuk

di provinsi Sumatera Utara. Oleh

karena itu, proses transformasi

sektoral dimaksud seyogianya

memiliki benang merah dengan

sejumlah kebijakan yang telah

digelontorkan oleh pemangku

kebijakan.


Di sisi lain ditemukan bahwa

bahwa sektor basis pada

perekonomian provinsi Sumatera

Utara adalah sektor pertanian,

dengan demikian sektor ini masih

menunjukkan peranannya sebagai

sektor andalan di antara sektor

lainnya.

Sesuai dengan paparan di atas

maka ditemukan kesenjangan dimana

sektor industri tidak mengalami

transformasi positip sedangkan di

pihak lain sektor pertanian masih

merupakan sektor andalan.

Demikian pula dengan sektor lain

yang senantiasa mengalami proses

transformasi dihubungkan dengan

sejumlah paket kebijakan

pembangunan pemerintah secara

keseluruhan akan dilihat dampaknya

terhadap transformasi sektoral

ekonomi masyarakat di Sumatera

Utara. Dengan alasan di atas maka

peneliti mengangkat persoalan

dimaksud dalam penelitian dengan

judul: Analisis Determinan

Transformasi Struktur Ekonomi

Sektoral di provinsi Sumatera

Utara.

Tinjauan Pustaka

Sumitro (2005)

mendefinisikan bahwa pembangunan

merupakan “suatu transformasi”

dengan pengertian perubahan

komposisi atau struktur ekonomi.

Perubahan struktur ekonomi

dimaknai sebagai perubahan dalam

taanan ekonomi masyarakat yang

mencakup perubahan perimbangan

situasi yang melekat di landasan

kegiatan ekonomi demikian pula

dengan komposisi perkonomian.

Pandangan ini konsisten dengan

paradigma yang menyebutkan

bahwa transformasi struktur ekonomi

pertanian ke industri sangat

diperlukan guna menuju

pertumbuhan secara nasional.

Budiman (1995)

mengelompokkan teori

pembangunan menjadi tiga bagian

antara lain teori tentang modernisasi,

saling ketergantungan serta pasca

masa ketergantungan. Aliran

modernisasi fokus terhadap unsur

manusia dan budaya yang dianggap

menjadi faktor fundamental dalam

mekanisme pembangunan.”

Menurut Todaro (2003: 28)

pembangunan adalah sebuah fakta

fisik serta tekad yang terdapat dalam

tatanan masyarakat guna berjuang

maksimal melalui seperangkat

kolaborasi mekanisme sosial,

ekonomi serta kelembagaan

institusional, demi menuju kulitas

kehidupan yang lebih maju. Dengan

demikian, mekanisme pembangunan

pada semua lapisan masyarakat

minimal memiliki tiga tujuan pokok,

yaitu: pertama, peningkatan dan

ketersediaan serta perluasan alokasi

barang kebutuhan kategori pokok

berupa pangan, sandang, papan,

kesehatan dan rasa aman. Kedua,

peningkatan standar hidup, namun

bukan hanya ditujukan bagi

pertumbuhan income, tetapi juga

mencakup jaminan tersedianya

lapangan pekerjaan, mutu pendidikan

dan nilai-nilai budaya dan

humanisme. Ketiga, semakin


banyaknya pilihan-pilihan ekonomis

dan sosial untuk semua masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) merupakan total nilai

tambah yang diproduksi oleh seluruh

elemen usaha pada kesatuan wilayah

atau berupa nilai barang (goods) dan

jasa akhir (services) yang diproduksi

seluruh kegiatan unit ekonomi.

PDRB digolongkan atas dua

kelompok yaitu PDRB riil dan

PDRB harga konstan. PDRB riil

dihitung berdasarkan data

pendapatan dengan nilai nominal

tahun dimaksud, sebaliknya PDRB

harga konstan adalah menurut harga

pada tahun dasar yang sudah

ditentukan.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi dapat

pula diartikan sebagai Proses

Peningkatan Produksi Barang

maupun Jasa yang tercipta akibat

aktivitas ekonomi Masyarakat.

Dengan kata lain Pertumbuhan

bermakna sebagai peningkatan

dengan berdimensi tunggal yang

diketahui berdsasarkan peningkatan

Output dan Income. Aspek

Pertumbuhan Ekonomi, umumnya

menunjukkan Proses produksi yang

mencakup berbagai jenis produk

serta menggunakan sejumlah

infrastruktur Produksi

(Djojohadikusumo : 1994).

Pertumbuhan ekonomi merupakan

paradigma jangka waktu suatu

perekonomian dan dinyatakan sudah

bertumbuah jika dalam durasi waktu

yang sangat lama (10, 20 atau 50

tahun atau lebih), mengalami

peningkatan output perkapita. Di sisi

lain, dalam kurun waktu dimksud

ada kemungkinan terjadi hal

sebaliknya yaitu penurunan output

perkapita, yang disebabkan oleh

karena gagal berproduksi. Namun

demikian dalam periode yang cukup

panjang output perkapita dapat saja

berupa tren meningkat.”

2.1.3. Transformasi Struktur

Ekonomi

Dalam paradigma lama,

Pembangunan Ekonomi memiliki

empat dimensi utama yaitu:

1. Pertumbuhan

Pertumbuhan pendapatan

nasional yang mengakibatkan

kondisi perubahan mendasar

dalam tatanan pekonomian,

dimana bergeser dari ekonomi

tradisional ( pertanian berupai

sektor utama) ke arah ekonomi

yang modern dengan dominasi

sektor-sektor nonprimer,

khususnya industri pabrikan.

2. Penanggulangan Kemiskinan

Dengan membangun hipotesis

bahwa dengan semakin tingginya

pertumbuhan ekonomi tahunan

maka akan mengakibatkan

semakin tingginya peningkatan

Income per kapita dan senantiasa

diikuti oleh semakin derasnya

transformasi struktur ekonomi

perubahan atau transformasi

ekonomi.


Faktor-faktor penyebab transisi

ekonomi:

a. Keadan dan Komposisi awal

ekonomi domestik.

Negara dimana pada tahap

permulaan pembangunan ekonomi

telah memiliki industri-industri

basis dan relatif kuat, cenderung

mengalami proses industrialisasi

secara cepat.

b. Besarnya pasar dalam negeri

Market domestik yang besar

adalah salah satu unsur insentif

untuk bagi pertumbuhan ekonomi,

demikian juga dengan industri,

akibat skala ekonomi maupun

efisiensi selama proses produksi.

c. Pola distribusi pendapatan

Aspek ini sangat mendukung

terhadap pasar ekonomi. Tingkat

pendapatan adalah sia-sia apabila

ditemukan distribusinya tidak

merata.

d. Karakteristik Industrialisasi

Hal ini meliputi metode

implementasi atau strategi

pembangunan industri, industri

yang diutamakan, pola

pembangunan industri serta

insentif.

e. Eksistensi sumber daya alam

Negara dengan surplus pada SDA

cenderung mengalami

pertumbuhan ekonomi yang

rendah, lambat dalm proses

industrialisasi, gagal dalam

diversifikasi ekonomi (perubahan

struktur) dibandingkan Negara

miskin SDA.

f. Kebijakan perdagangan luar

negeri

Negara dengan tradisi penerapan

kebijakan perekonomian tertutup,

maka hasil industrialisasinya

cenderung bertumbuh tidak

efisien dibandingkan negara

dengan prinsip outward looking

policy.

Kebijakan pemerintah berkaitan

dengan Sektor Ekonomi

Kebijakan pemerintah dapat berupa

Undang-Undang (UU), Keputusan

Presiden (Kepres), Peraturan

Pemerintah (PP), Peraturan Menteri

(Permen), Keputusan Menteri

(Kepmen), Peraturan Gubernur

(Pergub) hingga Peraturan Daerah

(Perda) wilayah hukum Tingkat I

propinsi Sumatera Utara.

Sejumlah kebijakan pemerintah

tingkat nasional yang berkaitan

dengan pembangunan sektor

ekonomi sekaligus dampak nya

terhadap transisi sektoral dapat

diuraikan berikut ini.

1. UU. No. 3 Thn 2014 tentang

Perindustrian (D1)

Undang-undang No 3 Tahun 2014

tentang Perindustrian memuat materi

pokok sesuai dengan lingkup

pengaturan yang mencakup

penyelenggaraan tugas pemerintah

pada sektor Perindustrian,

2. UU.No.21 thn. 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

(D2)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

adalah badan yang yang memiliki

fungsi, tugas, dan wewenang dalam

hal pengaturan, pengawasan,


pemeriksaan, serta penyidikan. OJK

diciptakan sesuai dengan UU Nomor

21 Tahun 2011, berfungsi untuk

penyelenggaraan sistem pengaturan

serta pengawasan yang menyatu

dengan seluruh aktivitas pada sektor

jasa keuangan.[1] OJK dibentuk

guna menggantikan fungsi Bapepam-

LK dalam pengelolaan pasar modal,

lembaga keuangan, demikian pula

dalam hal menggantikan fungsi Bank

Indonesia dalam pengaturan serta

pengawasan bank, dan guna proteksi

nasabah industri jasa keuangan.

3. Undang-Undang Republik

Indonesia No. 19 Thn. 2013

Mengenai Proteksi Dan

Pemberdayaan Petani (D3t)

Undang-undang ini memberikan

jaminan Perlindungan Petani

untuk segala usah guna membantu

Petani saat menghadapi berbagai

permasalahan, kesulitan perolehan

prasarana dan Saprodi produksi,

kepastian usaha, risiko, gagal panen,

modus ekonomi biaya tinggi, serta

dan iklim.

4. UU Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pangan (D4t)

Kebijakan (UU Nomor 18 Tahun

2012)

tentang Pangan mengamanatkan

bahwa

penyelenggaraan pangan dilaksanaka

n guna pemenuhan kebutuhan yang

paling dasar dari manusia serta

memberikan manfaat yang adil,

merata, serta kontinu sesuai dengan

missi kedaulatan pangan,

kemandirian pangan, serta ketahanan

pangan secara nasional.

5. UU Nomor 39 Tahun 2014

tentang Perkebunan (D5t)

Pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang Republik Indonesia No 39

Thn. 2014 tentang Perkebunan.

Undang-undang dimaksud ini

dikeluarkan dengan pertimbangan

bahwa perkebunan sangtlah memiliki

peran penting serta berpotensi besar

dalam pembangunan ekonomi

nasional.

6. Undang Undang Nomor 74

Tahun 2014 Tentang Angkutan

Jalan (D6t)

Dalam UU No. 22 Thn 2009

mengenai Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan telah diatur mengenai

Angkutan orang maupun barang

jenis Kendaraan Bermotor

sehubungan dengan penggunaan

jalan raya yang memerlukan regulasi

dalam pelaksanaannya.

Penyelenggaraan Angkutan manusia

dan barang jenis Kendaraan

Bermotor di jalan, dimaksudkan

guna pemenuhan standar pelayanan

minimal, mencakup unsur keamanan,

safety, kenyamanan, keterjangkauan,

kesetaraan serta ketertiban selama

berada di jalan. Peraturan Pemerintah

dimaksud mengatur tentang

kewajiban pemerintah dalam

pemenuhan kebutuhan transportasi

umum dengan kategori selamat,

aman, nyaman serta harga murah

untuk masyarakat. Pengaturan

tentang Rencana Umum Jaringan

Trayek dimana secara total

merupakan kesatuan dari Jaringan

Trayek serta kebutuhan atas

Kendaraan Bermotor Umum dalam

bentuk terintegrasi serta bertahap

https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan#cite_note-1

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pasar_Modal_dan_Lembaga_Keuangan

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pasar_Modal_dan_Lembaga_Keuangan

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia


mulai dari skala nasional hingga ke

skala provinsi, kota, dan/atau

kabupaten. Selanjutnya undang-

undang ini juga memerintahkan

dimana pengawasan terhadap muatan

barang di jembatan timbang dan/atau

di jalan secara insidental

dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai

Negeri Sipil atau Polisi Negara

Republik Indonesia bersama-sama.

Pengaturan pemberian subsidi dalam

Peraturan Pemerintah tersebut

dilimpahkan ke pihak Angkutan

Penumpang umum jenis Kendaraan

Bermotor pada tarif dengan kelas

ekonomi pada suatu Trayek yang

didasarkan padas pertimbangan

selisih unsur biaya operasional

termasuk biaya total pengoperasian

Angkutan umum jenis Kendaraan

Bermotor. Dalam Peraturan

Pemerintah dimaksud, juga mengatur

tentang kewajiban, Perusahaan

Angkutan Umum demikian pula

kewajiban dalam menyediakan

fasilitas pelayanan kepada kaum

disabilitas, manula, anak-anak,

wanita hamil serta orang sakit,

termasuk sanksi administratif

terhadap usaha angkutan yang tidak

melakukan kewajibannya.

7. UU No 23 Thn. 2014 tentang

Penyelenggaraan Usaha

Tambang Mineral dan

Batubara (D7t)

Undang Undang 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah

diberlakukan mulai Oktober 2016.

Sehingga, pemerintah provinsi sudah

mengambil-alih Izin Usaha

Pertambangan (IUP) dari pihak

pemkab. Undang-Undang No.23

Tahun 2014 sudah diundangkan

sejak 2 Oktober 2014, dengan jelas

mensyaratkan batas waktu

pelimpahan administrasi yang

semula oleh kabupaten diserahkan ke

pihak provinsi adalah dalam masa

dua tahun semenjak disahkan dalam

undang-undang pada tanggal 2

Oktober 2016. Ketentuan tersebut

merujuk Pasal 404 yang menyatakan

bahwa serah terima personel,

anggaran, sarana dan prasarana,

demikian pula dokumen sebagai

konsekuensi dari pembagian urusan

pemerintah mulai dari pemerintah

pusat, daerah provinsi hingga daerah

kabupaten/kota dilaksanakan

masimal selama 2 (dua) tahun.

8. Undang-Undang Nomor 7

tahun 2014 tentang

Perdagangan (D9)

Pembangunan nasional di bidang

ekonomi disusun dan dilaksanakan

untuk memajukan kesejahteraan

umum melalui pelaksanaan

demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta

dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional sebagaimana diamanatkan

Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perspektif landasan

konstitusional tersebut, Perdagangan

nasional Indonesia mencerminkan

suatu rangkaian aktivitas

perekonomian yang dilaksanakan

untuk mewujudkan kesejahteraan

umum dan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia


Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Tranformasi,

Kontribusi dan Pertumbuhan 17

(Tujuh Belas Sektor).

Indikator tentang kemajuan dan

transformasi sektor ekonomi di

provinsi Sumatera Utara

sebagaimana diuraikan pada bagian

metode penelitian adalah : Angka

Pertumbuhan, Persentase serta

pergeseran atau Transformasi antar

(17) tujuh belas sektor.

Adapun hasil perhitungan

terhadap ketiga indikator dimaksud

disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Jika dilhat dari sisi kontribusi, maka

hingga saat ini sektor yang

mendominasi total PDRB Sumatera

Utara adalah sebanyak 4 (empat)

sektor antara lain: Sektor Pertanian

(25,11 persen), sektor Industri

Pengolahan (19,75 persen), sektor

Perdagangan Besar, Eceran dan

Reparasi (17,42 persen) dan sektor

Konstruksi (12,22 persen).

Angka pertumbuhan tertinggi terjadi

pada sektor Informasi dan

Komunikasi sebesar 9,44 persen

pertahun kemudian disusul oleh

sektor Pertambangan dan Penggalian

sebesar 8,76 persen, selanjutnya

sektor Jasas Kesehatan dan Kegiatan

Sosial tumbuh rata-rata sebesar 8,62

persen pertahun.


Sebaliknya sektor dengan persentase

terbesar dalam PDRB Sumatera

Utara antara lain sektor Pertanian

dengan persentase 25,11 persen,

tumbuh dalam angka moderat 5,22

persen. Kemudian sektor Industri

Pengolahan dengan persentase 19,75

persen tumbuh rata-rata sebesar 3,99

persen pertahun. Sektor terbesar

ketiga adalah Perdagangan, Eceran

dan Reparasi dengan persentase

17,42 persen tumbuh rata-rata

sebesar 5,94 persen pertahun. Sektor

keempat adalah sektor Konstruksi

dengan persentase sebesar 12,22

persen dengan pertumbuhan 6,69

persen pertahun.

13 (tiga belas) sektor lainnya

memiliki kontribusi yang sangat

kecil dalam PDRB Sumatera Utara

dengan rata-rata persentase di bawah

5 (lima) persen, sehingga walaupun

menunjukkan tingkat pertumbuhan

yang relatif lebih tinggi dari keempat

sektor utama di atas, namun tidaklah

berkontribusi siginifikan dalam

PDRB Sumatera Utara.

Gambar 5.1: Persentase Rata-Rata Sektor PDRB Propinsi Sumatera Utara, 2010-2019

(Persen)

Indikator pokok dalam penelitian ini

adalah aspek transformsi atau saling

menggeser antar sektor

perekonomian yang digambarkan

variabel PDRB di provinsi Sumatera

Utara, sebagaimana ditunjukkan

dalam gambar di bawah ini.

Gambar 5.2 : Laju Transformasi Sektoral PDRB Sumatera Utara, Tahun 2010-

2019

Di bawah ini disajikan

pengelompokan laju transformasi

antar sektor berdasarkan laju

pertumbuhan positip dan negatip

sebagai berikut:


TABEL 5.2. KLASIFIKASI SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN LAJU TRANSFORMASI

PROVINSI SUMATERA UTARA, TAHUN 2010 HINGGA 2019 (Dalam Persen)

No Sektor Transformas

i

Persentas

e (%) (%) Transformasi Positip

1 Informasi dan Komunikasi 3.54 2.5 2 Pertambangan dan Penggalian 2.89 1.2 3 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.75 0.9 4 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.90 2.2 5 Jasa lainnya 1.64 0.5 6 Transportasi dan Pergudangan 1.42 4.6 7 Real Estat 1.00 4.1

8 Konstruksi 0.94 12.2

9 Jasa Perusahaan 0.88 0.9

10 Jasa Pendidikan 0.25 2.0

11 Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi 0.23 17.4

Transformasi Negatip 12 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah

dan Daur Ulang

-0.12 0.1 13 Jasa Keuangan dan Asuransi -0.15 3.0 14 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan -0.45 25.1

15 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan -0.54 3.3

16 Pengadaan Listrik, Gas -1.48 0.1

17 Industri Pengolahan -1.62 19.8

Sumber : Data Diolah

Sektor yang senantiasa menggeser

sektor lain adalah yang ditandai

dengan laju transformsi positip

adalah sektor yang pada umumnya

memiliki kontribusi relatif kecil

dalam PDRB Sumatera Utara, yaitu

di bawah 5 (lima) persen. Adapun

sektor dimaksud antara lain adalah

sektor Informasi dan Komunikasi,

Pertambangan dan Penggalian, Jasa

Kesehatan dan Kegiatan Sosial,

Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum, Jasa lainnya, Transportasi

Pergudangan dan Real Estat, Jasa

Perusahaan, dan Jasa Pendidikan

Namun pada sektor dimaksud

terdapat fenomena yang sangat

penting yaitu pada Sektor Informasi

dan Komunikasi, dimana sektor ini

menunjukkan laju transformasi

tertinggi dari seluruh sektor yang ada

yaitu sebesar 4,54 persen pertahun.

Di sisi lain sektor ini juga memiliki

laju pertumbuhan tertinggi sebesar

9,44 persen pertahun walaupun

kontribusinya sangat rendah yaitu

sebesar 2,5 persen. Dengan kata


lain sektor Informasi dan

Komunikasi dalam beberapa tahun

ke depan secara berangsur-angsur

akan mengimbangi 4 (empat) sektor

utama.

Dua sektor utama terlihat senantiasa

semakin berperan penting dalam

PDRB Sumatera Utara adalah sektor

Konstruksi dan sektor Perdagangan

Besar dan Eceran yang ditandai

dengan laju transformasi positip.

Sedangkn dua sektor utama lainnya

yaitu sektor Pertanian dan sektor

Industri Pengolahan tampak

semakin tergerus peranannya dimana

memiliki laju transfoermasi negatip.

Sektor Konstruksi terbukti memiliki

peran yang semakin kuat di masa

yang akan datang yang ditandai

dengan laju pertumbuhan yang

cukup tinggi sebesar 6,69 persen

bahkan dengan laju transformasi

positip sebesar 0,94 persen. Hal

yang sama diikuti oleh sektor

Perdagangan Besar dan Eceran

dengan laju transformasi sebesar


Sebaliknya sektor utama Industri

Pengolahan secara berangsur

tergerus oleh sektor-sektor lain (laju

transformasi positip) dengan laju

transformasi sebesar -1,62 persen

pertahun. Kemudian keadaan yang

sama diikuti oleh sektor Pertanian

dengan laju transformasi sebesar -


Terbukti bahwa fenomena yang

sangat penting sebagai temuan dalam

penelitian ini adalah sektor Industri

Pengolahan yang sudah tergusur

secara berangsur oleh sektor-sektor

yang tingkat transformasinya positip,

baik oleh sektor utama Perdagangan

Besar dan Eceran maupun sektor lain

dengan konstribusi yang sangat kecil

dalam PDRB Sumatera Utara.

Determinan Tranformasi Antar

Sektor

Sebagaimana diuraikan pada

bagian metode penelitian bahwa

untuk mengungkap lebih dalam

tentang transformasi sektoral yang

ada dalam PDRB Sumatera Utara,

maka peneliti menggunakan analisis

regresi berganda dengan melibatkan

sejumlah Kebijakan maupun

peraturan pemerintah sebagai

variabel boneka.

Adapun persamaan yang

bersifat umum yang berlaku untuk

seluruh sektor adalah sebagai

berikut:

Tr_Sektit = αoi + α1n Popit + α2n PPit

+ α3n Dnit + μ1t

Dimana :

i = Indeks Sektor

(i=1,2,3,…..17)

n = Indeks parameter

koefisien regresi

t = Indeks Tahun

Pendugaan Parameter

Pendugaan parameter regresi

dengan SPSS dengan melibatkan

sebanyak 17 (tujuh belas) persamaan

yang diuraikan pada bagian metode

penelitian telah dilakukan dengan

berbagai simulasi model antara lain:

1. Konversi nilai PDRB sektor ke

nilai riil dengan angka tersebut


dengan Indeks Harga Konsumen

pada tahun dasar yang sama

yaitu tahun 2012.

2. Transformasi variabel jumlah

penduduk (Pop) dan Pendapatan

Perkapita (PP) baik ke nilai akar

kuadrat maupun nilai logaritma

natural (Ln)

3. Transformasi variabel dengan

bedakala (time lag) 1 tahun.

Dari semua hasil simulasi dan

spesifikasi model serta transformasi

variabel di atas, maka peneliti

menemukan hasil yang tidak

memuaskan baik dari aspek

pelanggaran asumsi klasik,

signifikansi variabel, tanda koefisien

dan aspek lainnya terutama untuk

sektor-sektor dengan kontribusi kecil

dalam PDRB Sumatera Utara.

Sedangkan pada 3 (tiga sektor)

utama serta sektor Informasi dan

Komunikasi ditemukan hal

sebaliknya dimana simulasi model

yang dilakukan, dinilai dapat

digunakan untuk mencapai tujuan

penelitian serta pemecahan masalah

hingga penarikan kesimpulan.

Dengan demikian peneliti fokus

terhadap tiga sektor utama yaitu

Pertanian, Perdagangan, Industri

Pengolahan ditambah sektor

Informasi dan Komunikasi. Adapun

rekapitulasi hasil analisis regresi

dimaksud untuk 4 (empat) sektor

dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4. : HASIL PENDUGAAN PARAMETER REGRESI

Sumber : Data Diolah

Pembahasan.

Sektor Pertanian

Berdasarkan hasil analisis regresi

sektor pertanian, ditemukan bahwa

variabel bebas yang berpengaruh

siginifikan terhadap transformasi

sektor pertanian adalah D5 yaitu

Undang-Undang No 39 Thn. 2014

tentang Perkebunan menyangkut

kordinasi pengelolaan pekebunan

mulai tingkat nasional hingga

kabupaten. Target dari kebijakan ini

dinilai berhasil dalam rangka

membangun ekonomi rakyat dengan

pertimbangan bahwa sektor

perkebunan sudah berperan besar

dalam perekonomian khususnya

perkebunan rakyat dan swasta.

Undang-Undang ini dapat dimaknai

sebagai faktor penyokong utama

sektor pertanian secara keseluruhan

untuk tidak tergerus dengan angka

No Transformasi

Sektor

Variabel Bebas Signifikan

Variabel

Bebas

Koefisien Signifi-

kansi

R2 Heteroske

dastisitas

Multikoli

nearitas

Otoko

relasi

1 Pertanian D5 1.081 5% 0.886 No No No

2 Perdagangan D9 0.019 2% 0.235 No No No

3 Industri Pengolahan D1 0.702 5% 0.441 No No No

4 Informasi dan

Komunikasi

Ln PP 18.074 5% 0.365 No No No


yang lebih besar terlepas dari

fenomena umum dimana sektor

pertanian secara alami digeser oleh

sektor-sektor sekunder dan tertier

lainnya.

Sedangkan dua variebal lainnya

berupa Undang-Undang Republik

Indonesia No. 19 Tahun 2013 (D3)

tentang Perlindungan Petani dan UU

Nomor 18 Tahun 2012 (D4)

tentang Pangan dinilai belum

memberikan dampak yang berarti

dalam pembangunan sektor partanian

hingga saat ini.

Jika dihubungkan dengan konstribusi

sektor pertanian dengan persentase

terbesar dalam PDRB, maka hal ini

berarti bahwa perekonopmian

Sumatera Utara masih mengandalkan

sektor pertanian dibanding sektor-

sektor lainnya. Dengan kata lain

hingga periode penelitian ini bahwa

perekonomian Sumatera Utara masih

mengandalkan sektor primer. Hal

tersebut sangat masuk akal dimana

potensi lahan untuk perkebunan baik

bentuk badan hukum maupun

perkebunan rakyat masih sangat luas.

Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan adalah salah satu

sektor andalan dalam perekomian

Sumatera Utara dengan laju

transformasi positip walaupun relatif

kecil. Ditemukan bahwa determinan

transformasi sektor ini adalah

Undang-Undang Nomor 7 tahun

2014 tentang Perdagangan (D9)

dengan koefisien yang positip dan

signifikan pada taraf signifikansi 2

persen.

Adapun sasaran dari undang-undang

dimaksud adalah dalam rangka

pembangunan nasional di bidang

yang ekonomi disusun dan

dilaksanakan untuk memajukan

kesejahteraan umum melalui

pelaksanaan demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan,

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional.

Dengan demikian pelaksanaan

undang-undang ini dinilai cukup

efektif sehingga mampu

mempertahankan posisi dari sektor

perdagangan bahkan dalam

mempertahankan posisi sektor

perdagangan sebagai sektor utama

dan senantiasa menggeser kontribusi

sektor lainnya. Hal ini juga ditopang

oleh sektor pertanian yang cukup

tinggi sehingga daerah ini sangat

banyak menghasilkan komoditi

pertanian untuk diperdagangkan.

Sektor Industri Pengolahan

Temuan penting lainnya dalam

penelitian ini adalah pada sektor

Industri Pengolahan, yaitu salah satu

sektor andalan yang secara beransgur

tergeser oleh sektor lainnya secara

perlahan dan tentu sangat tidak

diharapkan terjadi dalam

perekonomian di provinsi Sumatera

Utara.

Berdasarkan hasil analisis regresi

dimana variabel Undang-undang No

3 Tahun 2014 (D1) tentang

Perindustrian, ternyata berpengaruh

positip terhadap transformasi sektor


ini dan signifikan pada taraf

signifikansi 5 persen. Diyakini

bahwa kebijakan pemerintah ini telah

mampu menyokong sektor Industri

untuk tidak semakin tergerus lebih

dalam sehingga mampu

mempertahankan posisinya sebagai

salah satu sektor utama di masa yang

akan datang. Jika dihubungkan

dengan sektor Pertanian dan sektor

Perdagangan hal ini mengindikasikan

bahwa aktivitas perdagangan masih

masih didominasi oleh komoditi

primer atau bukan hasil pengolahan

dari pihak industri.

Sektor Informasi dan Komunikasi

Sebagaimana kita ketahui bahwa

sektor Informasi dan Komunikasi

adalah sektor yang sangat populer

dan berpengaruh langsung serta

sangat responsip terhadap kehidupan

masyarakat semenjak era informasi

global. Hal itu telah dibuktikan

dengan sangat tingginya laju

transformasi sektor ini walaupun

kontribusinya masih relatif kecil

dalam total PDRB Sumatera Utara.

Berdasarkan analisis regresi bahwa

determinan transformasi sektor

Informasi dan Komunikasi adalah

Pendapatan Perkapita masyarakat

dengan koefisien positip serta

signifikan pada taraf kesalahan 5

persen. Hal ini tentu sangat masuk

akal jika dilihat berdasarkan

karakteristik masyarakat secara

umum dalam merespon setiap bentuk

kemajuan teknologi bidang informasi

dan komunikasi dari waktu ke waktu.

Di sisi lain fenomena ini tampak

semakin intensip dimana porsi

belanja masyarakat yang cenderung

semakin besar untuk pos komunikasi

dan informasi.

Peneliti menilai bahwa kinerja sektor

ini sudah relatif melibihi ambang

batas yang ditunjukkan oleh laju

transformasi sebesar 3,54 persen

pertahun dan faktor penentunya

adalah Pendapatan Perkapita, maka

pengendalian sektor ini hanya dapat

dilakukan oleh pemerintah melalui

Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (ITE).

Simpulan.

1. Sektor utama dalam

perekonomian provinsi Sumatera

Utara terdiri dari 4 (empat) sektor

adalah Pertanian, Perdagangan,

Industri Pengolahan dan

Konstruksi.

2. Sektor yang semakin tergeser dari

tahun ke tahun adalah sektor

Industri Pengolahan dan sektor

Pertanian sedangkan sektor

Perdagangan dan sektor

Konstruksi ternyata semakin

penting kontribusinya dalam

PDRB provinsi Sumatera Utara.

3. Sektor Informasi dan Komunikasi

memiliki kontribusi kecil dalam

PDRB Sumatera Utara namun

sangat kuat dalam menggeser

sektor lainnya dengan laju

transformasi 3,54 persen

pertahun.

4. Transformasi sektor pertanian

dipengaruhi positip dan

signifikan oleh Undang-Undang

No 39 Thn. 2014 tentang

Perkebunan.

5. Transformasi sektor Perdagangan

dipengaruhi positip dan

signifikan oleh Undang-Undang


Nomor 7 tahun 2014 tentang

Perdagangan.

6. Transformasi sektor Industri

Pengolahan dipengaruhi positip

dan signifikan oleh Undang-

undang No 3 Tahun 2014 (D1)

tentang Perindustrian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arsyad, Lincolin. 1999., Pengantar

Perencanaan dan

Pembangunan Ekonomi

Daerah, Edisi Pertama, BPFE,

Yogyakarta

Arsyad, Lincolin.2010., Ekonomi

Pembangunan.Yogyakarta:STI

E-YKPN

Boediono. 1985., Teori Pertumbuhan

Ekonomi, Yogyakarta : BPFE-

UGM

Budiman Arief. 1995. Teori

Pembangunan Dunia III.

Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama

BPS Provinsi Sumatera Utara. 2010-

2018

Djojohadikusumo, Sumitro. 1994.

Perkembangan Pemikiran

Ekonomi: Dasar Teori

Ekonomi Pertumbuhan dan

Ekonomi Pembangunan. PT

Pustaka LP3ES Indonesia.

Jakarta.

Dumairy, 1999, Perekonomian

Indonesia, Yogyakarta: Bagian

Penerbitan Erlangga.

Gujarati, Damodar, 2003, Basic

Econometric, (Fourth edition),

USA, Mc Graw-Hill

International.

Rustiadi.. 2006. Penerimaan dan

Pengembangan Wilayah.

Institut Pertanian Bogor,

Bogor.

Sukirno, Sadono, Ekonomi

Pembangunan, 1985, Jakarta :

Fakultas Ekonomi Universitas

Indinesia, Bima Grafika.

Sumitro Djojohadikusumo, 2005.

Ekonomi Pembangunan,

Jakarta: Pustaka Ekonomi.

Sukirno, Sadono. 1998. Ekonomi

Pembangunan. Jakarta: LPFE-

UI

Syahyuti, 2006. 30 Konsep Penting

Dalam Pembangunan Pedesaan

dan Pertanian: Penjelasan

tentang konsep, istilah, teori

dan indikator serta variabel.

Bina Rena Pariwara, Jakarta.

Todaro, Michael P. 1990, Ekonomi

Pembangunan Di Dunia

Ketiga, Jakarta : Erlangga.

Tambunan, T.H Tulus.2003.

Perekonomian Indonesia

Beberapa Masalah

Penting.Jakarta:Ghalia

Indonesia

Tarigan, Robinson. 2012. Ekonomi

Regional Teori dan Aplikasi

Edisi Revisi. Jakarta : PT

Bumi Aksara.

Todaro, Michael P. 2003.

Pembangunan Ekonomi Di

Dunia Ketiga. Alih Bahasa:

Aminuddin dan Drs.Mursid.

Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang No.21 Tahun 2011

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012





Undang Undang No. 74 Tahun 2014

Documents

Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019 · Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019 Faktor-faktor penyebab transisi ekonomi: a. Keadan dan Komposisi