JURNAL ILMIAH

PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL BERDASARKAN

SISTEM PATEN

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

LALU CAESAR NEBULA

D1A013 196

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2017

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL BERDASARKAN

SISTEM PATEN

Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

LALU CAESAR NEBULA

D1A 013 196

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Dr. Kurniawan, SH.,M.Hum. NIP. 19770303200312 1 001

PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL BERDASARKAN SISTEM PATEN

LALU CAESAR NEBULA

D1A013196

FAKULTAS HUKUM UNRAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan Pengetahuan Obat Tradisional dalam sistem Paten dan untuk mengetahui dan memahami prosedur dan tahapan untuk mendapat perlindungan Pengetahuan Obat Tradisional. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dan metode konseptual. Hasilnya bahwa: Pertama: pengaturan Pengetahuan Obat Tradisional dalam sistem Paten di atur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Kedua: pada dasarnya pendaftaran Pengetahuan Obat Tradisional sama dengan pendaftaran Paten pada umumnya, yang membedakan hanyalah biaya yang harus dikeluarkan dan harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumberdaya genetic atau Pengetahuan Obat Tradisional tersebut dalam deskripsi. Terkait tahapan untuk mendapat perlindungan hokum Pengetahuan Obat Tradisional ada beberapa tahapan yaitu: Tahap Awal / Identifikasi, Tahap Perlindungan, Tahap Pembagian Manfaat, Tahap Pengawasan, dan Tahap Penegakan Hukum.

Kata Kunci: Perlindungan, Paten, Pengetahuan, Obat, Tradisional.

THE LAW PROTECTION FOR THE TRADITIONAL MEDICINE KNOWLEDGE BASED ON THE PATENT SYSTEM

ABSTRACT

This research is aimed to know and comprehend the arrangement of the traditional medicine knowledge in the patent system and the procedure and steps to get the law protection for it. This research itself is a Norm Law research. The approach method that is used in this research is the legislation approach and the conceptual method. The findings are: First: the arrangement of the traditional medicine knowledge based on the patent system is arranged under the Section 26 Law number 13 in the Year of 2016. Second: basically, the registration of the traditional medicine knowledge is the same with the general patent registration. The only differences are the amount of the registration fee and the origin of the genetic source of the traditional medicine knowledge should be mentioned right and clear in the description. To get the law protection for the traditional medicine knowledge, there are some steps that should be done: First Stage / Identification, Protection Stage, Profit Distribution Stage, Surveillance Stage, and Law Maintenance Stage.

Keywords: Protection, patent, knowledge, medicine, traditional.

i

I. PENDAHULUAN

Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang sering

memberi cap negara-negara berkembang sebagai pembajak.Tercatat 40

pendaftaran Paten telah diterbitkan sertifikasinya oleh Jepang yang

menggunakan bahan tanaman obat-obatan asal Indonesia, seperti: brotowali,

daun sukun gondopuro, sambilito, cabe Jawa, dan sebagainya. Akhirnya ada

sebagian dari Paten tersebut ditarik sendiri oleh Perusahaan Shiseido asal

Jepang tersebut. Dari kasus ini dapat diketahui bahwa peneliti atau perusahaan

Jepang telah berhasil mengembangkan bahan dan pengetahuan tradisional

Indonesia menjadi temuan mereka sendiri yang memperoleh perlindungan

Paten di Jepang. Pemerintah Indonesia maupun pihak-pihak yang

berkompeten tidak mendapatkan sepeser pun dari keuntungan yang diperoleh

Jepang tersebut.1

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diambil beberapa rumusan

masalah yang akan menjadi inti dalam penulisan ini yakni:Bagaimana

pengaturan Pengetahuan Obat Tradisional dalam sistem Paten? dan

Bagaimana prosedur dan tahapan untuk mendapat perlindungan hukum

Pengetahuan Obat Tradisional?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui dan memahami pengaturan Pengetahuan Obat Tradisional dalam

1 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 4.

ii

sistem Paten, untuk mengetahui dan memahami prosedur dan tahapan untuk

mendapat perlindungan hukum Pengetahuan Obat Tradisional.Dan adapun

manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalahsecara akademik,

untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Program Strata Satu

(S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Secara teoritis, hasil dari

penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat positif bagi

pengembangan ilmu hukum, khususya hukum bisnis sehingga dapat

menambah literatur atau referensi tentang perlindungan hukum Pengetahuan

Obat Tradisional.Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan bahan

masukan dan pertimbangan bagi pembaca sebagai tambahan pengetahuan

tentang Perlindungan Hukum Pengetahuan Obat Tradisional berdasarkan

sistem Paten.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan

mempertimbangkan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

diteliti.Metode pendekatan yang digunakan adalahpendekatan perundang–

undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum

kepustakaan yang terdiri dari sumber hukum primer yaitu mengenai beberapa

peraturan perundang – undangan yang menyangkut dengan pengetahuan obat

tradisional ini, ditunjang dengan bahan hukum sekunder yang bersifat

mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang digabungkan

iii

dalam bahan hukum primer dan sekunder.Teknik pengumpulan data yang

digunakan adalahdata kepustakaan terdiri darimempelajari dokumen-

dokumen, buku-buku, teks, teori-teori, peraturan perundang-undangan,

artikel-artikel dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan

masalah yang diteliti. Adapun analisis bahan hukum yang diperolehdalam

studi kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan dan literature yang

dimaksud, penyusun uraikan dan dihubungkan sedemikiran rupa, sehingga

disajikan dengan penjelasan yang lebih sistematis guna menjawab

permasalahannya yang telah dilakukan analisa kualitatif dengan cara

pengolahan bahan hukum dilakukan secara dedukatif yaitu menarik

kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke hal-hal yang

khusus.

iv

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Pengetahuan Obat Tradisional Dalam Sistem Paten

Pengaturan Pengetahuan Obat Tradisional Dalam Sistem Paten-TRIPs

Secara internasional, diskusi terkait perlindungan terhadap

pengetahuan tradisional sebenarnya telah dibahas lebih dari 40 tahun yang

lalu. Dari diskusi-diskusi tersebut kemudian menghasilkan beberapa

kesepakatan internasional yang penting terkait perlindungan bagi pengetahuan

tradisional dan/atau Pengetahuan Obat Tradisional (POT), diantaranya di

dalam sistem Paten (TRIPs Agreement) dan diluar sistem Paten (Convention

on Biological Diversity/Konvensi Keanekaragaman Hayati).

Adapun dalam Paten Perlindungan Pengetahuan Obat Tradisional

(POT) dianggap masuk dalam cakupan invensi di bidang teknologi.

Pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 27-34 Perjanjian TRIPs, yang

mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan paten dan pengetahuan

tradisional.2

TRIPs memberikan standar minimum untuk Paten dan Hak Kekayaan

Intelektual lain bagi anggota WTO. Pasal 27 TRIPs menekankan bahwa

anggota WTO harus menyediakan perlindungan Paten bagi invensi apapun,

apakah berupa produk atau proses, disemua bidang teknologi tanpa adanya

2 Dwi Martini, Hayyanul Haq, Budi Sutrisno, Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak), Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. VI, No. 1, 2017,hlm. 78.

v

diskriminasi, tergantung pada pengujian kebaruan, langkah inventif, dan

kegunaan dalam industri. Permasalahan kemudian akibat perlindungan paten

yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya genetik. TRIPs

memperbolehkan Paten atas jasad renik dan TRIPs tidak mengatur ketentuan

pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik kepada

pemiliknya.3

Kemudian terjadi konflik antara TRIPs dan Konvensi

Keanekaragaman Hayati adalah bahwa Pasal 27 ayat 3(b) TRIPs mengijinkan

pemberian paten terhadap beberapa materi genetik. Namun, TRIPs

mengabaikan bagaimana paten tersebut diperoleh, apakah masih konsisten

atau tidak, bahan genetik yang dipergunakan dengan hak dari negara-negara

yang memiliki bahan genetik tersebut, ada ketidakseimbangan antara negara

berkembang dengan negara-negara maju.4

Muncul beberapa usulan sebagai upaya pemecahan masalah terkait

dengan konflik antara TRIPs dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati, yaitu

amandemen Pasal 27 ayat 3(b) TRIPs, yang berbunyi: “Anggota juga dapat

mengecualikan dari patentability: tanaman dan hewan selain mikroorganisme,

3 Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, dan Yayasan KEHATI, Merajut Penyepakatan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, dan Yayasan KEHATI, Jakarta, 2008, hlm. 15.

4 Abdul Bari Azed, Kepentingan Negara Berkembang atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik, dan Pengetahuan Tradisional, Lembaga Pengkaji Hukum Internasional Fakultas Hukum Universiitas Indonesia dan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005, hal. 14.

vi

dan pada dasarnya merupakan prokreasi biologis untuk produksi tanaman atau

hewan selain proses non biologis dan mikrobiologis.”

Sebagian negara berkembang menginginkan agar ketentuan Pasal 27

ayat 3(b) diubah yaitu tidak diperbolehkan mempatenkan mikroorganisme

dengan pertimbangan bahwa pematenan makhluk hidup bertentangan dengan

moralitas, untuk mikroorganisme yang sudah ada di sekitar alam,

mikroorganisme tersebut merupakan discovery, tanaman dan hewan telah

dikecualikan dari patentabilitas, sementara tidak ada batasan definisi yang

jelas dari perbedaan antara mikroorganisme dengan hewan dan tanaman itu

sendiri, karenanya mikroorganisme juga sudah seharusnya dikecualikan dari

patentabilitas.

Posisi Indonesia terkait dengan amandemen Pasal 27 ayat 3(b) adalah

tidak mendukung dihapuskannya/diubahnya ketentuan ini dengan

mempertimbangkan bahwa sumber daya genetik mempunyai potensi

ekonomi, dengan dukungan sistem hak kekayaan intelektual memberikan

peluang yang besar dalam pengembangan sumber daya genetik.5

Perlunya pengungkapan asal dari sumber daya genetik sebagai bentuk

untuk mencegah tindakan biopiracy dan misappropriation terhadap sumber

daya genetik yang sebagian besar dilakukan oleh indutsri di negara-negara

5Dede Mia Yusanti, Upaya Melindungi Sumber Daya Genetik: Dimensi Internasional Terkait Hak Kekayaan Intelektual, (Artikel) dalam buku Merajut Penyepakatan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, dan Yayasan KEHAT, Jakarta, 2008, hlm. 69.

vii

maju. Sehingga dengan amandemen diharapkan menjadikan posisi negara-

negara berkembang yang kaya akan sumber daya hayati kuat terutama untuk

memperjuangkan pembagian keuntungan yang adil dan merata atas

pemanfaatan sumber daya genetik.

Negara-negara berkembang juga harus mempersiapkan suatu

mekanisme akses dan pembagian keuntungan yang tepat atas pemanfaatan

sumber daya genetik. Sehingga ketika pengungkapan asal sumber daya

genetik telah diterima dalam secara internasional, negara-negara berkembang

telah siap dengan mekanisme tersebut. Negara berkembang juga harus

mempersiapkan database sumber daya genetik. agar ketika terjadi klaim

terhadap sumber daya genetiknya, negara berkembang siap menyatakan secara

legal bahwa sumber daya genetik tersebut adalah miliknya.

Pasca kemerdekaan, Indonesia sudah memiliki beberapa Undang-

Undang Paten. Pada tahun 1989 DPR mengesahkan Undang-Undang No. 6

Tahun 1989 Tentang Paten. Undang-Undang ini kemudian mengalami

perubahan, sehingga menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 1997, dan

Undang-Undang No.14 Tahun 2001. Pemerintah kembali memperbaharui

Undang-Undang Paten dengan mengesahkan Undang-Undang No. 13 Tahun

2016 Tentang Paten dengan tujuan diadakannya perubahan-perubahan

viii

tersebut adalah untuk menyesuaikan perlindungan HKI di Indonesia dengan

standar Internasional seperti yang terdapat dalam perjanjian TRIPs.6

Namun, dalam berbagai Undang-Undang Paten tersebut. Pembahasan

mengenai POT/Pengetahuan Tradisional baru diatur dalam Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2001 akan tetapi itu hanya melindungi mikroorganisme

yang berbentuk jasad renik. Yang pada kenyataannya bahwa pengaturan

dalam Undang-Undang Paten Tahun 2001 ini merugikan masyarakat adat

sebagai pemangku pengetahuan tradisional dikarenakan tidak adanya

pengaturan yang khusus mengenai Pengetahuan Obat Tradisional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Dalam Undang-Undang ini tidak dicantumkan mengenai perlindungan

terhadap pengetahuan obat tradisional atau pengetahuan tradisional

sehingga memudahkan tindakan penyalahgunaan atau klaim yang

dilakukan oleh pihak asing dengan alasan bahwa obat tradisional tersebut

tidak diatur dalam Undang-Undang Paten ini. Akan tetapi dalam Pasal 7

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan invensi yang tidak

dapat diberikan Paten di Indonesia. Sehingga apabila mengacu pada Pasal

7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten tersebut hanya

cukup memberikan ruang bagi sumber daya genetik yang menyangkut

jasad renik untuk mendapatkan Paten. Berdasarkan pasal tersebut, salah

6 Tim Lindsey dkk, Hak kekayaan Intelektual, suatu pengantar cet-ke-2, Bandung, PT Alumni, 2003,hlm. 183.

ix

satu yang dapat dipatenkan adalah jasad renik. Penjelasan pasal 7

menyatakan bahwa jasad renik adalah makhluk hidup yang berukuran

kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan

bantuan mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus, dan bakteri.

Pasal 27 ayat 3(b) TRIPs juga mengijinkan pemberian Paten terhadap

beberapa materi genetik termasuk sumber daya genetik dan

mikroorganisme. Perjanjian TRIPs memungkinkan diberikannya Paten

untuk material genetika dan produk-produk turunannya dengan sistem sui

generis. Perjanjian TRIPs tidak mengatur bagaimana hak paten diperoleh.

Apakah konsisten atau tidak dengan hak negara (sovereignity) asal dari

sumber daya genetik tersebut. Perjanjian TRIPs menyediakan

perlindungan material genetika dan produk-produk turunannya melalui

paten, tanpa memastikan bahwa ketentuan Konvensi Keanekaragaman

Hayati, yang meliputi prior informed consent dan benefit sharing

dipertimbangkan.

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa Undang-Undang

Tahun 2001 ini tidak mencakup mengenai pengaturan tentang

Pengetahuan Tradisional secara maksimal, maka itu menjadi salah satu

pertimbangan Pemerintah untuk merevisi Undang-Undang ini menjadi

Undang-Undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

x

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Paten oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 28 Juli

2016 merupakan awal dari suatu sejarah dalam bidang perlindungan

Kekayaan Intelektual khususnya terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Terdapat poin penting perubahan

dalam UU ini, yaitu bahwa UU Paten yang baru lebih berpihak pada

kepentingan nasional. Hak paten akan didorong pada sumber daya genetik

seperti mikroorganisme dan pengetahuan tradisional, semisal jamu, herbal

dan kuliner. Apabila ada kerja sama dengan asing dalam dua hal

tersebut, maka mereka harus turut mencantumkan sumber daya alam dari

Indonesia. Dengan begitu, akan ada pembagian hasil antara ahli olah

teknologi dari asing dengan petani Indonesia.7

Mengenai Pengetahuan Obat Tradisional diatur dalam Pasal 26

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang berbunyi

sebagai berikut:“Ayat (1) Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal

dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus

disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau

pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.Ayat (2) Informasi

7 Deliana Pradhita Sari, RUU Paten Disahkan, Ini Beberapa Perubahan Penting, http://industri.bisnis.com/read/20160728/12/569989/ruu-paten-disahkan-ini-beberapa-perubahan-penting, Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2017.

xi

tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang

diakui oleh pemerintah.Ayat (3) Pembagian hasil dan/atau akses

pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang

sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.”8

Adapun pada kenyataannya walaupun sudah diatur di dalam UU ini

mengenai perlindungan terhadap Pengetahuan Obat tradisional tersebut

namun seperti yang sudah disebutkan ada beberapa syarat yang harus

dipenuhi untuk suatu invensi dapat dipatenkan, berikut ada beberapa

ketidaksesuaian antara pengetahuan obat tradisional dan paten,

yaitu:pengetahuan obat tradisional tidak dapat memenuhi syarat kebaruan

karena suatu invensi untuk dapat dipatenkan harus merupakan sesuatu

yang sama sekali baru, tidak dapat terpenuhinya syarat adanya langkah

inventif, dan sangat sulit memenuhi syarat dapat diterapkan dalam

industri,

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa bentuk

Perlindungan Pengetahuan Obat Tradisional yang terdapat dalam UU

Paten yang baru ini juga belum maksimal karena walaupun sudah

8 Indonesia, Undang-Undang tentang Paten, UU No. 13 Tahun 2016, LN No. 176 Tahun 2016 TLN No. 5922, Psl. 26.

xii

disebutkan dalam UU namun ditentang oleh syarat dari invensi yang dapat

dipatenkan itu sendiri. Oleh karena belum memadainya pengaturan

mengenai Pengetahuan Obat Tradisional tersebut, maka pengaturan

mengenai POT tersebut juga dapat kita temui di peraturan-peraturan lain

diluar sistem TRIPs.

Pengaturan Pengetahuan Obat Tradisional Diluar Sistem HKI-TRIPs

Konvensi keanekaragaman hayati merupakan konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa yang ditandatangani oleh 157 kepala negara atau wakil

pemerintahan pada waktu diadakannya Konperensi Tingkat Tinggi

Bumi (Earth Summit). KTT Bumi dengan dukungan Perserikatan Bangsa-

bangsa ini diadakan antara tanggal 3-14 Juni di kota Rio de Janerio, Brazil.

Karena itu konvensi ini dikenal dengan nama United Nations Conventions on

Biological Diversity atau Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai

Keanekaragaman Hayati.

Dalam Pasal 8 huruf j Konvensi Keanekaragaman Hayati

menghendaki negara anggota dari Konvensi Keanekaragaman Hayati untuk

tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional dengan menghormati,

melindungi, dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-

praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri

tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan

keanekaragaman hayati dan memajukan penetapannya secara lebih luas

xiii

dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan inovasi-inovasi dan

praktik-praktik tersebut semacam itu mendorong pembagian yang adil

keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi

dan praktik-praktik semacam itu.9

Pasal 8 tersebut secara eksplisit mengakui kontribusi masyarakat asli

dan setempat terhadap konservasi keanekaragaman hayati yang menghendaki

agar menghormati dan mendukung pengetahuan mereka, inovasi-inovasi dan

praktik-praktik dan menegaskan hak-hak penduduk asli mengenai

pengetahuan yang dimilikinya dan pasal ini juga menghendaki adanya

pembagian keuntungan yang adil (benefit sharing).10

Akses dan pembagian keuntungan, selain ditetapkan sebagai salah satu

tujuan utama Konvensi Keanekaragaman Hayati, juga diatur secara khusus

pada Pasal 15, di mana negara pihak berkomitmen untuk

mengimplementasikan akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan

sumber daya genetik, termasuk kewajiban untuk menciptakan kondisi untuk

memfasilitasi akses terhadap sumber daya genetik.

Segala macam obat tradisional adalah berbahan dasar tumbuhan dan

termasuk dalam sumber daya genetik atau termasuk dalam konvensi

9Konvensi Keanekaragaman Hayati, Pasal 8. 10 Cita Citrawinda, Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak atas Inddikasi

Geografis, Sumber Daya Genetika, dan Pengetahuan Tradisional, disampaikan dalam Lokakarya HKI yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI pada 6 April 2005, hal 8.

xiv

keanekaragaman hayati tersebut sehingga secara tidak langsung ketentuan-

ketentuan dalam Pasal CBD tersebut memberikan perlindungan terhadap

semua bentuk pengetahuan obat tradisional yang artinya jika ada pihak asing

yang ingin memanfaatkan pengetahuan obat tradisional tersebut harus

mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal CDB, baik mengenai

permohonan izin akses, pembagian keuntungan dengan masyarakat setempat

pemilik pengetahuan obat tradisional ataupun sebagainya.

Selain dalam peraturan-peraturan diluar sistem TRIPs, yang menjadi

dasar Pemerintah dalam melakukan berbagai upaya untuk melindungi

Pengetahuan Obat Tradisional tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Konstitusional

Pengakuan atas eksistensi dan produk-produk tradisional masyarakat

adat sejatinya adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang

Dasar 1945. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) yang menyatakan

bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Kemudian, Pasal 33 ayat (3) menjadi dasar pengaturan tentang

pengelolaan sumber daya alam di Indonesia termasuk di dalamnya adalah

sumber daya genetik yang menjadi bagian dari sumber daya alam hayati.

xv

Pasal 33 ayat (3) menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”.11

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sendiri merupakan landasan dalam

membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga dengan telah

terakomodirnya pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam, maka

dapat menjadi acuan untuk membuat peraturan perundang-undangan di bawah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur tentang pemanfaatan

sumber daya genetik atau pengetahuan obat tradisional (POT).

Prosedur Dan Tahapan Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum

Pengetahuan Obat Tradisional

Prosedur Pendaftaran Paten Penegetahuan Obat Tradisional Menurut

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Pengakuan HKI diwujudkan dalam pemberian beberapa hak seperti

Hak Paten. Perolehan hak tersebut memerlukan keaktifan dari pihak penemu

(inventor) untuk mengajukan Hak Kekayaan Intelektualnya kepada

pemerintah. Artinya tanpa ada permohonan untuk mendaftarkan Kekayaan

Intelektualnya, maka pemilik HKI tidak berhak atas pengakuan HKI.

Pemberian Hak Paten dilakukan melalui prosedur pendaftaran melalui

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak

11 Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3).

xvi

Asasi Manusia (Ditjen HAKI) dengan mengajukan permohonan Hak Paten

melalui prosedur yang telah ditentukan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada Pasal 26 bahwa

pengetahuan obat tradisional atau sumber daya genetika atau pengetahuan

tradisional telah diatur dalam rezim Paten, prosedur pendaftaran untuk

pengetahuan obat tradisional tersebut sama seperti prosedur pendaftaran Paten

pada umumnya.

Dalam masalah Paten, ada ketentuan bahwa pemegang Paten wajib

melaksanakan patennya di wilayah dimana Paten tersebut didaftarkan. Itu

artinya, ia mesti memproduksi patennya di Indonesia mulai dari investasi,

penyerapan tenaga kerja, hingga masalah transfer teknologi. Adapun untuk

prosedur Paten di dalam negeri disebutkan bahwa: Mengajukan Permohonan,

pada tahap ini permohonan Paten dapat mengajukan permohonan dengan

memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan; Pemeriksaan

Administratif, pada Tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara

cermat dari pemohon untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan

persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan pemeriksa dapar

mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam

tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki maka

permohonan tersebut ditolak; Pemeriksaan Substansi, pada tahap ini

permohonan diperiksa. Permohonan Paten dengan tipe produk Paten yang

berbeda-beda. Tim ahli yang terdiri dari para pemeriksa yang ahli pada

xvii

bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yang telah diajukan

untuk memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian, setelah dinyatakan

memadai maka akan dikeluarkan laporan pemeriksaan yang usulannya akan

disampaikan kepada Direktorat Jenderal. Jika permohonan ditolak maka

pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap penolakan tersebut/

pemeriksaan substansi dilaksanakan paling lama selama 18 (delapan belas)

bulan; Pengumuman, setelah melewati berbagai pemeriksaan dan memenuhi

persyaratan untuk diberi Hak Paten. Maka, Direktorat Jenderal HAKI akan

mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Hak Paten selama 6

(enam) bulan; Terbit Sertifikasi Hak Paten, setelah tahap pengumuman

terlewati atau selama 6 (enam) bulan tidak ada keberatan/banding dari

masyarakat. Maka DirJen HAKI kemudian memberikan sertifikasi

Pendaftaran Hak Patennya untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak

terjadinya Filling date. Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan;

Keberatan/Banding, permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi

Banding Paten oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap Penolakan Permohonan

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan penolakan diterima dengan

membayar biaya yang telah ditetapkan.

Perlindungan Atas Pengetahuan Obat Tradisional Terkait Sumber Daya

Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Indonesia

Dalam rencana pengembangan skema perlindungan terhadap

pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik terdapat beberapa

xviii

tahapan yang harus dilakukan:Tahap Awal / Identifikasi, mencakup kegiatan

identifikasi, inventarisasi, dokumentasi dan registrasi sumber daya genetik

dan pengetahuan tradisional serta siapa saja pengemban haknya (custodian)

dan pihak mana saja yang berhak memperoleh manfaat dari hak tersebut

(beneficiaries); Tahap Perlindungan, mencakup ragam bentuk perlindungan

hukum dalam hal terjadi pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan

tradisional oleh pihak diluar pemegang hak, baik secara komersial maupun

non komersial; Tahap Pembagian Manfaat (Benefit Sharing),mencakup

mekanisme pemberian kompensasi atau pembagian keuntungan antara pihak

pemegang hak dengan pihak pengguna (holder dengan user) berdasarkan

benefit sharing agreement. Kompensasi ini dapat bersifat ekonomis, seperti

pembayaran royalti maupun non – ekonomis, seperti program pemberdayaan

masyarakat lokal di negara sumber / provider; Tahap Pengawasan, mencakup

tindakan – tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum

terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional serta pengawasan

mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dari para pihak dalam hal dibuat

benefit sharing agreement; Tahap Penegakan Hukum, mencakup tindakan

represif berupa pengenaan sanksi administratif, denda maupun pidana dalam

hal terjadi penggunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional

secara melawan hukum.12

12Tisni Santika, Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Sebagai Perwujudan Kedaulatan Negara Dalam Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Nasional di

xix

Dalam upaya menjalankan tahap–tahap perlindungan terhadap sumber

daya genetik dan pengetahuan tradisional tersebut diatas, terdapat beberapa

alternatif perlindungan yang dapat diterapkan, yaitu:Perlindungan Defensif,

dilakukan dengan memanfaatkan sistem registrasi; Perlindungan positif,

mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk secara aktif

mendorong perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional

dengan mengakui hak – hak komunitas lokal atas sumber daya genetik dan

pengetahuan tradisional yang dimilikinya; Pengaturan Sui Generis, di bidang

hukum istilah sui generis digunakan untuk menyebut jenis – jenis aturan

hukum secara khusus untuk mengatur suatu hal yang bersifat spesifik atau

unik atau untuk mengidentifikasi klasifikasi hukum yang ada yang terlepas

dari kategorisasi lain karena singularitas atau karena penciptaan spesifik dari

suatu hak dan kewajiban.

Era Pembangunan Berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Economy), (Tesis Magister Hukum Universitas Pasundan), 2016, hlm. 33-34.

xx

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada Bab-Bab diatas, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengaturan Pengetahuan Obat

Tradisional dalam sistem Paten di Indonesia terdapat dalam Pasal 26 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mengganti Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Pembentukan pengaturan

dalam Paten tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dan Pasal 33. Sedangkan pengaturan

Internasional yang mendasari pembentukan Undang-Undang Paten di

Indonesia adalah Trade-Related Aspects of Intellectual

PropertyRights (TRIPs) Agreement dan Convention on Biological

Diversity (CBD). Namun, bentuk Perlindungan Pengetahuan Obat Tradisional

yang terdapat dalam UU Paten yang baru tersebut masih belum maksimal

karena walaupun sudah disebutkan dalam UU namun tidak didukung oleh

syarat dari invensi yang dapat dipatenkan. 2. Prosedur Pendaftaran Paten

Pengetahuan Obat Tradisional di Indonesia pada dasarnya sama seperti

pendaftaran Paten pada umumnya, yang membedakan hanyalah biaya yang

harus dikeluarkan dan harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber

daya genetik atau Pengetahuan Obat Tradisional tersebut dalam deskripsi

Paten. Selebihnya, tahapan-tahapan pendaftaran Pengetahuan Obat

xxi

Tradisional sama seperti pendaftaran Paten lainnya. Namun pada

kenyataannya pendaftaran Pengetahuan Obat Ttadisional masih cenderung

sedikit dan dianggap rumit oleh masyarakat. Adapun tahapan untuk

mendapatkan perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Obat Tradisional

terkait sumber daya genetik adalah melalui: Tahap Awal / Identifikasi, Tahap

Perlindungan, Tahap Pembagian Manfaat (Benefit Sharing), Tahap

Pengawasan, dan Tahap Penegakan Hukum. Dalam upaya menjalankan

tahap–tahap perlindungan terhadap sumber daya genetik atau pengetahuan

obat tradisional tersebut, terdapat beberapa alternatif perlindungan yang dapat

diterapkan, yaitu melalui perlindungan defensif, perlindungan positif, dan

pengaturan sui generis.

Saran

1. Pengaturan sumber daya genetik atau Pengetahuan Obat Tradisional di

Indonesia masih bersifat sektoral, sehingga perlu menyatukan peraturan

perundang-undangan terkait dengan sumber daya genetik atau Pengetahuan

Obat Tradisional menjadi lebih terintegrasi. Perlu adanya peraturan

perundang-undangan yang mengatur sumber daya genetik (Pengetahuan Obat

Tradisional) secara lengkap, antara lain memuat tentang database sumber

daya genetik (Pengetahuan Obat Tradisional) di Indonesia, pengakuan dan

pelibatan masyarakat lokal sebagai pemilik sumber daya genetik

(Pengetahuan Obat Tradisional), mekanisme akses dan pembagian

keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik termasuk mekanisme

xxii

perpindahan sumber daya genetik dan pelibatan pihak ketiga, hak dan

kewajiban para pihak, konsep perlindungan dan pelestarian dari sumber daya

genetik, pengawasan dan penegakan hukum terhadap akses dan pemanfaatan

sumber daya genetik, model kelembagaan yang tepat, mekanisme

penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana dan sanksi.2. Prosedur

pendaftaran Paten Pengetahuan Obat Tradisional perlu dibuat lebih mudah

dan cepat, serta dibedakan dengan pendaftaran Paten lainnya sehingga tidak

mempersulit masyarakat lokal dalam mendaftarkan Patennya, dan RUU

sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional

(SDGPTEBT) harus segera diundangkan, atau dapat dibuat dalam bentuk

Peraturan Pemerintah.

xxiii

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah dan Artikel Abdul Bari Azed, Kepentingan Negara Berkembang atas Indikasi Geografis,

Sumber Daya Genetik, dan Pengetahuan Tradisional, Lembaga Pengkaji Hukum Internasional Fakultas Hukum Universiitas Indonesia dan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI,

Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat, PT Alumni, Bandung, 2013.

Cita Citrawinda, Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak atas Inddikasi

Geografis, Sumber Daya Genetika, dan Pengetahuan Tradisional, disampaikan dalam Lokakarya HKI yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI pada 6 April 2005.

Dede Mia Yusanti, Upaya Melindungi Sumber Daya Genetik: Dimensi

Internasional Terkait Hak Kekayaan Intelektual, (Artikel) dalam buku Merajut Penyepakatan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, dan Yayasan KEHAT, Jakarta, 2008.

Dwi Martini, Hayyanul Haq, Budi Sutrisno, Perlindungan Hukum Terhadap

Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak), Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. VI, No. 1, 2017.

Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian

Pertanian, dan Yayasan KEHATI, Merajut Penyepakatan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, dan Yayasan KEHATI, Jakarta, 2008.

Tim Lindsey dkk, Hak kekayaan Intelektual, suatu pengantar cet-ke-2, Bandung,

PT Alumni, 2003.

xxiv

Tisni Santika, Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Sebagai Perwujudan Kedaulatan Negara Dalam Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Nasional di Era Pembangunan Berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Economy), (Tesis Magister Hukum Universitas Pasundan), 2016.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia, Undang-Undang tentang Paten, UU No. 13 Tahun 2016, LN No. 176

Tahun 2016 TLN No. 5922. Konvensi Keanekaragaman Hayati. Sumber lain seperti Kamus, Media Masa, website, dll. Deliana Pradhita Sari, RUU Paten Disahkan, Ini Beberapa Perubahan Penting,

http://industri.bisnis.com/read/20160728/12/569989/ruu-paten-disahkan-ini-beberapa-perubahan-penting, Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2017.