JKN

PERMASALAHAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN PESERTA

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

DI PUSKESMAS TANJUNG PINANG KOTA JAMBI

Disusun Oleh :

1. Mulia Oloan Harahap,S.Ked G1A214007

2. Dona Violita S.Ked G1A214009

KEPANITERAAN KLINIK SENIOR

BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT/KOMUNITAS

PUSKESMAS TANJUNG PINANG

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS JAMBI

2014

1

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

PHRS tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN). Selanjutnya sholawat

beserta salam penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, manusia

biasa yang luar biasa yang telah mengukir sejarah peradaban dalam kejayaan

Islam dengan tinta emas. Semoga Kejayaan Islam tersebut bisa terwujud kembali.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah

membantu hingga laporan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya: Kepala

Puskesmas Tanjung Pinang dr. Emildan Pasai selaku pembimbing, petugas

puskesmas yang menangani masalah jamkesmas/da/BPJS, perawat-perawat yang

telah memberikan banyak masukan, dan teman-teman satu kelompok di

Puskesmas Tanjung Pinang Jambi.

Demikianlah kata pengantar yang penulis sampaikan. Penulis menyadari

bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu saran dan kritik

dari semua pihak sangat diperlukan agar pada penulisan yang akan datang dapat

diperbaiki.

Jambi, Desember 2014

Penulis

2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, falsafah dan dasar Negara Pancasila terutama sila ke-5

mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hal ini juga termaktub dalam UUD

1945 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan. Dalam UU 36/2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak

yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap

orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan

sosial. 1,2

Masalah kesehatan nasional sampai saat ini masih cukup tinggi dilihat

dari indicator keberhasilan secara umum, yaitu : angka harapan hidup 70,5,

angka kematian ibu 228/100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi

34/1.000 kelahiran hidup, angka prevalensi gizi kurang 18,4 %. Status

kesehatan tersebut akan lebih buruk pada kelompok masyarakat miskin yaitu 4

kali lebih besar. 1,2

Penyebab buruknya aspek kesehatan di Indonesia adalah tidak

meratanya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerataan dalam aspek kesehatan sangat sulit dicapai di Indonesia mengingat

kondisi geografis Indonesia yang berpula-pulau yang membuat pembangunan

fasilitas kesehatan pada daerah-daerah tertentu masih sangat kurang. Hal

tersebut diperparah dengan kesenjangan ekonomi rakyat Indonesia membuat

hanya masyarakat berpenghasilan tinggi yang mampu menjangkau biaya

kesehatan yang cenderung mahal. Sedangkan masyarakat yang berpenghasilan

rendah tidak dapat menjangkau biaya layanan kesehatan sehingga muncul

diskriminasi pelayanan kesehatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pada tahun 2004

mengeluarkan Undang-Undang No. 40 Tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan social wajib

3

bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu program dari SJSN adalah Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS). Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program

pemerintah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan menyeluruh

bagi setiap rakyat Indonesia. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang

dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial

Nasional. Asuransi kesehatan social yang bersifat wajib berdasarkan Undang-

Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Tujuannya adalah

agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga

mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.1-3

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari materi

ini adalah:

a. Apa definisi dari JKN?

b. Apa tujuan dan prinsip JKN?

c. Apa landasan hukum tentang program JKN?

d. Bagaimana kepesertaan JKN?

e. Apa saja manfaat JKN?

f. Bagaimana Pembiayaan JKN?

g. Bagaimana Pelayanan JKN?

h. Bagaimana Pengorganissian JKN?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam

layanan kesehatan peserta JKN di Indonesia khususnya Puskesmas

Tanjung Pinang.

1.3.2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program jaminan kesehatan

di Indonesia khususnya di Puskesmas Tanjung Pinang.

4

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masalah dalam

pelaksanaan program jaminan kesehatan di Puskesmas Tanjung

Pinang.

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa Kepaniteraan Klinik Senior

Sebagai tugas yang merupakan salah satu syarat pelaksanaan kepaniteraan

klinik untuk menambah wawasan di bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi.

2. Bagi Puskesmas Tanjung Pinang

a. Puskesmas Tanjung Pinang dapat mengetahui pelaksanaan

program JKN di wilayah kerjanya.

b. Puskesmas Tanjung Pinang dapat melakukan identifikasi dan analisis

masalah, mencari penyebab dan latar belakang serta hambatan masalah

dari program JKN di wilayah kerjanya.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau data untuk melaksanakan

penelitian terkait

5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian JKN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan

mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory)

berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan

tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak

yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya

dibayar oleh Pemerintah.1,4

2.2 Tujuan dan prinsip JKN

Tujuan JKN agar semua penduduk indonesia terlindungi dalam sistem

asuransi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan

masyarakat yang layak.4

Jaminan Kesehatan Nsional mengacu pada prinsip-prinsip Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berikut :1,4,7

1. Prinsip Kegotong-royongan

Gotong royong sesungguhnya sudah menjadi salah satu prinsip dlam hidup

bermasyarakat dn juga merupakan salah satu akar dalam kebudayaan kita.

Dalam SJSN, primsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu

peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau

yang yang berisiko tinggi dan peserta yang sehat membantu yang sakit.

Dengan demikin, melalui prinsip gotong royog jaminan sosial dapat

menumbuhkan keadiln sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

2. Prinsip kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif

Adalah prinsip mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan

sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

3. Prinsip dana amanat

6

Adalah bahwa iuran dengan hasil pengembangannya merupakan dana titipan

dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta

jaminan social

4. Prinsip nirlaba.

Adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil

pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya dari

seluruh peserta.

5. Prinsip Keterbukaan

Adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas

bagi setiap peserta.

6. Prinsip Kehati-hatian

Adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib

7. Prinsip Akuntabilitas

Adalah prisip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat

dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Prinsip Portabilitas

Adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta

berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara kesatuan

Republik Indonesia.

9. Hasil Pengelolaan dana Jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk

pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip ekuitas adalah kesamaan dalam

memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terikat

dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya. Kesamaan memperoleh

pelayanan adalah kesamaan jangkauan finansial ke pelayanan kesehatan.

2.3 Landasan Hukum

1. UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN menggantikan program-program

jaminan sosial yang ada sebelumnya (Askes, Jamsostek, Taspen dan Asabri)

yang dinilai kurang hasil memberikan manfaat yang berarti kepada

penggunanya karena jumlah pesertanya kurang, jumlah dinilai manfaat

program-program kurang memadai.5

7

2. Peraturan Presiden republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan.6

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 1: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program

jaminan sosial.

Pasal 3: BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian

jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta

dan/atau anggota keluarganya.7

4. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

5. PP No.101 Tahun 2012 tentang PBI

Jamkesmas

a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34

mengamanatkan ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar

dipelihara oleh negara, sedangkan ayat (3) bahwa negara bertanggungjawab

atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara

Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).

c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

Jamkesmasda

a. Keputusan Gubernur Jambi No. 657 tentang penetapan data base rumah

tangga sangat miskin hasil verifikasi tahun 2011.

b. Peraturan Gubernur Jambi No. 12 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan

dan belanja daerah tahun anggaran 2014

c. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi No. 133a tahun 2014

tentang Petunjuk teknis jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda).

8

2.4 Kepesertaan JKN

A. Ketentuan Umum 1,8

1. Peserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meliputi :

a. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja

paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar

iuran atauyang iurannya dibayar pemerintah.

b. Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdiri atas 2

kelompok yaitu : Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan

kesehatan dan peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan

kesehatan.

c. Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah fakir

miskin dan orang tidak mampu.

d. Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah

Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan

Penerima Upah dan anggota keluarganya, serta buruh Pekerja dan

anggota keluarganya.

Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya

Pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja dan

berusaha atas risiko sendiri. Terdiri atas :

- Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri

- Pekerja lain yang memenuhi kriteria peerja bukan penerima upah.

Bukan pekerja dan anggota keluarganya

Bukan pekerja adalah setiap oranhg yang tidak bekerja tetapi

mampu membayar iuran jaminan kesehatan. Terdiri atas :

- Investor

- Pemberi kerja

- Penerima pensiun

- Veteran

- Perintis kemerdekaan

- Bukan pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima upah.

9

2. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diberikan nomor identitas

tunggal oleh Badan Penyelenggara Sosial Kesehatan (BPJS). Bagi

peserta : Askes social dari PT. Askes (Persero), jaminan pemeliharaan

kesehatan (JPK) dari PT. (Persero) Jamsostek, program Jamkesmas dan

TNI/POLRI yang belum mendapatkan nomor identitas tunggal peserta

dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan),

tetap dapat mengakses pelayanan dengan menggunaan identitas yang

sudah ada.

3. Anak pertama sampai dengan anak ketiga dari peserta pekerja penerima

upah sejak lahir secara otomatis dijamin oleh Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

4. Bayi baru lahir dari :

a. Peserta pekerja bukan penerima upah

b. Peserta bukan pekerja

c. Peserta pekerja penerima upah untuk anak keempat dan

seterusnya;

Harus didaftarkan selambat-lambatnya 3x24 jam hari kerja sejak yang

bersangkutan dirawat atau sebelum pasien pulang (bila pasien dirawat

kurang dari 3 hari). Jika sampai waktu yang telah ditentukan pasien tidak

dapat menunjukkan nomor identitas peserta JKN maka pasien dinyatakan

sebagai pasien umum.

5. Menteri Sosial berwenang menetapkan data kepersertaan Penerima

Bantuan Iuran (PBI). Selama seseorang ditetapkan sebagai peserta

penerima bantuan iuran, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan

manfaat pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

6. Sampai ada pengaturan lebih lanjut oleh pemerintah tentang Jaminan

Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

maka gelandangan, pengemis, orang terlantar dan lain-lain menjadi

tanggung jawab pemerintah daerah. Demikian juga untuk penghuni

panti-panti sosial serta penghuni rutan/lapas yang miskin dan tidak

mampu.

10

B. Hak dan kewajiban peserta1,4,9,10

Hak peserta

1. Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh peyanan

kesehatan

2. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta

prosedur pelyanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; dan

4. Menyampaikan keluhan/ pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau

tertulis kekantor BPJS Kesehatan.

Kewajiban peserta

1. Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang

besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian,

kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan

tingkat1

3. Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh

orang yang tidak berhak;

4. Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.

C. Masa Berlaku Kepesertaan

a) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional berlaku selama yang

bersangkutan membayar iuran sesuai dengan kelompok peserta.

b) Status kepesertaan akan hilang bila peserta tidak membayar iuran atau

meninggal dunia.

c) Ketentuan lebih lanjut terhadap hal tersebut di atas, akan diatur oleh

Peraturan BPJS

D. Administrasi Kepesertaan3-6,

Pekerja Penerima Upah4

Pendaftaran secara kolektif

11

a. Mengisi dan Menyerahkan formulir daftar isian peserta serta

melampirkan Pas foto berwarna terbaru ukuran 3cm x 4cm masing-

masing satu lembar.

b. Pendaftaran secara berkelompok kolektif disampaikan dalam

bentuk format data yang disepakati.

Pendaftaran secara Perorangan

1. Pemberi kerja penyelenggara Negara, terdiri dari :

Pejabat Negara : Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP)

dilampiri dengan pas foto berwarna terbaru masing-masing satu

lembar ukuran 3cm x 4cm. (kecuali bagi anak usia balita), serta

dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :

a. Asli/Fotokopi petikan SK penetapan sebagai Pejabat Negara

yang dilegalisir

b. Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi olehpimpinan

unit kerja;

c. Asli/foto copy KP4 yang dilegalisasi;

d. Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP(diutamakan KTP

elektronik);

e. Foto copy surat nikah;

f. Foto copy akte kelahiran anak/surat keteranganlahir/SK

Pengadilann Negeri untuk anak angkat;

g. Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi(bagi anak

berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun).

Pegawai Negeri Sipil; Mengisi Formulir Daftar Isian

Peserta (FDIP) yang di tanda tangani oleh pimpinan unit kerja

dan stempel unit kerja. Daftar Isian Peserta dilampiri dengan pas

foto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm

(kecuali bagi anak usia balita); serta menunjukkan/

memperlihatkan dokumen sebagai berikut :

a. Asli/foto copy SK PNS terakhir;

12

b. Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan

unit kerja;

c. Asli/foto copy KP4 yang dilegalisasi

d. Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP

elektronik);


f. Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK

Pengadilan Negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung;

g. Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak

berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun)

Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BUMN/BUMD;

Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) yang di tanda

tangani oleh pimpinan unit kerja dan stempel unit kerja. Daftar

Isian Peserta dilampiri dengan pas foto terbaru masing-masing 1

(satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usiabalita);

serta menunjukkan/ memperlihatkan dokumen sebagai

berikut :

a. Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan

unit kerja;

b. Asli/foto copy SK PNS yang dipekerjakan pada

BUMN/BUMD;

c. Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP

elektronik);

d. Foto copy surat nikah;

e. Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK

Pengadilan Negeri untuk anak angkat;

f. Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak

berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun).

Anggota TNI dan POLRI; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta

(FDIP) dengan melampirkan pas foto terbaru masing-masing 1

(satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita)

13

serta menunjukkan/memperlihatkan dokumen sebagai

berikut:

a. Asli/foto copy SK kepangkatan terakhir;


unit kerja;

c. Asli/foto copy KU 1 yang dilegalisasi;

d. Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP

elektronik);



Pengadilan Negeri untuk satu anak angkat yang

ditanggung;

g. Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak

berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia 25 tahun).

Pejabat Negara Non Pegawai Negeri (Presiden,Menteri,

Gubernur/Wkl Gubernur, Bupati/Wkl Bupati,Walikota/Wakil

Walikota, DPR, DPD, DPRD); Mengisi Formulir Daftar Isian

Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru

ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar (kecuali

bagi anak usia balita) serta menunjukkan/memperlihatkan

dokumen sebagai berikut :

a. Asli/foto copy SK pengangkatan sebagai pejabat Negara;

b. Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP

elektronik);

c. Foto copy surat nikah;

d. Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK


e. Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak

berusia lebih dari 21 tahun sampaidengan usia 25 tahun).

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; Mengisi Formulir

Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto

14

berwarna terbaru ukuran 3cm x 4 cm masing-masing 1 (satu)

lembar (kecuali bagi anak usia balita) serta

menunjukkan/memperlihatkan dokumen sebagai berikut :

a. Asli/foto copy SK Pengangkatan dari kementerian/lembaga;


unit kerja;

c. Foto copy KTP (diutamakan KTP elektronik);

d. Foto copy surat nikah; Foto copy akte kelahiran anak/surat

keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk anak angkat;

e. Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak

berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia 25 tahun).

2. Pegawai Swasta/Badan Usaha/Badan Lainnya; Mengisi Formulir

Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna

terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar

(kecuali bagi anak usia balita) serta

menunjukkan/memperlihatkan dokumen sebagai berikut :

a. Bukti diri sebagai Tenaga Kerja / karyawan aktif pada

perusahaan;

b. Perjanjian Kerja / SK pengangkatan sebagai pegawai;

c. Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP

elektronik);

d. Bukti potongan iuran Jaminan Kesehatan;




g. Bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara/Tetap

(KITAS/KITAP).

Pekerja Bukan Penerima Upah4

A. Pendaftaran Secara Kolektif :

15

Mengisi dan menyerahkan Formulir Daftar Isian Peserta serta

melampirkan Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm

masing-masing 1 (satu) lembar.

Pendaftaran secara berkelompok kolektif disampaikan dalam bentuk

format data yang disepakati.

B. Pendaftaran secara perorangan :

Pekerja diluar Hubungan Kerja atau Pekerja Mandiri; Mengisi

Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) serta melampirkan pas foto

terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali

bagi anak usia balita), serta menunjukkan/memperlihatkan

dokumen sebagai berikut :

a. Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP

elektronik);

b. Foto copy surat nikah

c. Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir yang

menjadi tanggungan.

d. Bagi WNA menunjukan Kartu Ijin Tinggal Sementara/Tetap

(KITAS/KITAP).

Kelompok Paguyuban/Koperasi/Asosiasi; Mengisi Formulir Daftar

Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto terbaru masing-

masing 1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm(kecuali bagi anak usia

balita), serta menunjukkan/memperlihatkan dokumen sebagai

berikut :

a. Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP

elektronik);

b. Bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara/ Tetap

(KITAS/KITAP).

Bukan Pekerja4

A. Pendaftaran secara kolektif :

Jumlah anggota kelompok minimal 2 (dua) anggota; Mengisi dan

menyerahkan Formulir Daftar Isian Peserta serta melampirkan Pas

16

foto berwarna terbaru ukuran3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu)

lembar.Pendaftaran secara berkelompok kolektif disampaikan

dalam bentuk format data yang disepakati.

B. Pendaftaran secara perorangan :

1) Investor; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan

melampirkan Pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1

(satu) lembar, dengan menunjukan/memperlihatkan:

a. Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP

b. Bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara/Tetap

(KITAS/KITAP).

2) Pemberi Kerja; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan

melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cmsejumlah 1

(satu) lembar, dengan menunjukan/memperlihatkan:


b. Bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara/Tetap

(KITAS/KITAP).

3) Penerima Pensiun :

Penerima Pensiun PNS; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta

(FDIP) serta melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm

sejumlah 1 (satu) lembar, dengan menunjukan:

a. Asli / foto copy Kartu Keluarga/KTP;

b. Asli/ fotocopy surat tanda bukti penerima pensiun atau

KARIP;

c. Fotocopy surat nikah

d. Asli/Fotocopy akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat

keputusan pengadilan negeri untuk anak angkat;

e. Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak

berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun).

Penerima Pensiun Pejabat Negara; Mengisi Formulir Daftar

Isian Peserta (FDIP) dan melampiri pas foto terbaru ukuran 3

17

cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar dengan menunjukan /

memperlihatkan :


b. Fotocopy surat tanda bukti penerima pension atau KARIP

c. Fotocopy surat nikah, akte kelahiran anak/keterangan lahir,

surat keputusan pengadilan negeri untuk anak angkat.

d. Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak


Penerima Pensiun TNI dan POLRI; Mengisi Formulir Daftar

Isian Peserta (FDIP) dan melampirkan pas foto terbaru ukuran

3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar dengan menunjukan /

memperlihatkan :

a. Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP;

b. Fotocopy surat tanda bukti penerima pension atau Kartu

tanda peserta ASABRI;

c. Fotocopy surat nikah;

d. Fotocopy akte kelahiran anak/keterangan lahir,surat

keputusan pengadilan negeri untuk anak angkat;



Perintis Kemerdekaan; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta

(FDIP) dan melampiri pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm

sejumlah 1 (satu) lembar dengan menunjukan /

memperlihatkan :

a. Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP; SKEP Perintis

Kemerdekaan.

b. Fotocopy surat nikah

c. Fotocopy akte kelahiran anak/keterangan lahir,

d. surat keputusan pengadilan negeri untuk anak angkat;



18

Veteran; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan

melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1

(satu) lembar dengan menunjukan /memperlihatkan :

a. Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP;

b. Asli/foto copy piagam petikan SK Pengesahan Gelar

Kehormatan Veteran RI;

c. Fotocopy surat nikah;

d. Fotocopy akte kelahiran anak/keterangan lahir,surat

keputusan pengadilan negeri untuk anakangkat;



Penerima Program Pensiun Badan Usaha/Badan Lainnya;

Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampirkan

pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar

dengan menunjukan /memperlihatkan asli/foto copy Kartu

Keluarga dan KTP.

Janda/Duda/Anak Yatim/Anak Piatu dan Anak Yatim Piatu

dari Penerima Pensiun PNS / TNI / Polri / Pejabat Negara /

Veteran/Perintis Kemerdekaan; dengan ketentuan mengisi

Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampiri pas foto

terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar dengan

menunjukan /memperlihatkan:

a. Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP;

b. Surat Keputusan Janda/Duda/Anak Yatim/Anak Piatu dan

Anak Yatim Piatu;

c. Fotocopy akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat

keputusan pengadilan negeri untuk anak angkat.

d. Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak


Pekerja Informal; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta

(FDIP) dan melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm

19

sejumlah 1 (satu) lembar dengan menunjukan

/memperlihatkan asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP

Anggota Keluarga Lain

Anggota keluarga lain dapat diikutsertakan dengan ketentuan :

membayar iuran, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP)

dan melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sejumlah 1

(satu) lembar dengan menunjukan / memperlihatkan asli/foto

copy Kartu Keluarga dan KTP dan bagi WNA menunjukan

Kartu Ijin Tinggal Sementara/Tetap (KITAS/KITAP)

2.5 Manfaat JKN

Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas 2 jenis yaitu manfaat medis

berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non medis meliputi akomodasi dan

ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas

Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.1,3

• Manfaat medis bersifat pelayanan perorangan: promotif, preventif, kuratif &

rehabilitatif termasuk BMHP dan obat sesuai kebutuhan medis.

• Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulan hanya

diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi

tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan :

a. Penyuluhan Kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan

mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan

sehat.

b. Imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis

Tetanus dan Hepatitis (DPTHB), Polio, dan Campak.

c. Keluarga Berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi

dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga

berencana. Vaksin untuk imunisasi dasr dn alat kontrasepsi dasar

disediakan oleh Pemerinth dan/atau Pemerintah Daerah.

20

d. Skrining Kesehatan, diberikan secara selektif yang ditujukan untuk

mendeteksi risiko penyakit dan mencegh dmpak lanjutan dari risiko

penyakit tertentu.

Meskipun manfaat yang dijamin dalam JKN bersifat komperehensif, masih

ada manfaat yang tidak dijamin meliputi : a. Tidak sesuai prosedur, b.

Pelayanan di luar fasilitas kesehtan yang bekerja sama dengan BPJS, c.

Pelayanan bertujuan kosmetik, d. General Checkup, pengobatan alternatif, e.

Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan impotensi, f.

Pelayanan kesehatan pada saat berencana dn, g/ Pasien bunuh diri/ penyakit

yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri/ bunuh diri/

narkoba.

2.6 Pembiayaan JKN1

Sistem Kesehatan Nasional pada prinsipnya terdiri dari dua bagian

besar yaitu sistem pendanaan dan sistem layanan kesehatan. Subsistem

pendanaan kesehatan menggambarkan dan mengatur sumber-sumber

keuangan yang diperlukan untuk terpenuhinya kebutuhan kesehatan

penduduk. Pendanaan kesehatan dapat bersumber dari (1) pendanaan langsung

dari masyarakat (disebut out of pocket) yang dibayarkan dari

perorangan/rumah tangga kepada fasilitas kesehatan; (2) pendanaan dari

Pemerintah dan atau Pemda; (3) pembayaran iuran asuransi sosial yang wajib

sebagaimana diatur dalam UUSJSN; (4) Pendanaan oleh pihak ketiga, baik

oleh pemberi kerja atau oleh peserta asuransi; dan (5) bantuan pendanaan dari

berbagai sumber baik dalam maupun luar negeri. Berdasarkan UU Nomor

40/2004 tentang SJSN dan UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan, pendanaan

layanan kesehatan perorangan akan bertumpu dari iuran wajib yang akan

dikelola oleh BKesehatan. Sementara pendanaan bersumber dari kantong

perorangan/keluarga, pemberi kerja baik langsung atau melalui asuransi

kesehatan swasta akan menjadi sumber dana tambahan (top up) layanan

kesehatan perorangan. Sedangkan sumber dana dari Pemerintah/Pemda tetap

diperlukan untuk mendanai bantuan iuran bagi penduduk miskin dan tidak

21

mampu serta pendanaan program kesehatan masyarakat yang tidak ditujukan

untuk layanan orang per orang.

1. Iuran

Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara

teratur oleh peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah untuk Program

Jaminan Kesehatan, (pasal 16, Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan

Kesehatan Nasional)

2. Pembayar Iuran

Bagi peserta PBI, Iuran dibayar oleh pemerintah

Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah, Iurannya dibayar oleh Pemberi

kerja dan pekerja.

Bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja,

Iuran dibayar oleh peserta yang bersangkutan.

Besarnya Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di tetapkan melalui

peraturan Presiden dan ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan

perkembangan social, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.

3. Pembayaran Iuran

Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan

berdasarkan persentase dari upah (untuk pekerja penerima upah) atau suatu

jumlah nominal tertentu (bukan penerima upah dan PBI)3

Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya,

menambahkan iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya dan

membayarkan iuran tersebut setiap bulan kepada BPJS Kesehatan secara

berkala (paling lambat tanggal 10 setiap bulan). Apabila tanggal 10

(sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja

berikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran untuk pekerja penerima upah

dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total

iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang

dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi

kerja. Sedangkan, Keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta bukan

penerima upah dan bukan pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar

22

2% (Dua persen) perbulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak

untuk waktu 6 (Enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran

yang tertunggak.1,3

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan pekerja

wajib membayar iuran JKN pada setiap bulan yang dibayarkan paling

lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.

Pembayaran iuran JKN dapat dilakukan diawal. 3

4. Cara Pembayaran Fasilitas Kesehatan

BPJS Kesehatan akan membayar kepada Fasilitas Kesehatan

tingkat pertama dengan system kapitasi.3 Tarif kapitasi yang harus

dibayarkan yaitu :

2.7 Pelayanan JKN1

1. Jenis Pelayanan

Ada dua jenis pelayanan yang akan diperoleh oleh peserta JKN, yaitu

berupa pelayanan kesehatan (manfaat medis), serta akomodasi dan

ambulans (manfaat non medis). Ambulans hanya diberikan untuk pasien

rujukan dari fasilitas kesehatan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS

Kesehatan.

2. Prosedur Pelayanan

Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan pertama-tama harus

memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama. Bila peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan,

23

No Jenis fasilitas kesehatan

tingkat pertama

Kapitasi (Rp)

1. Puskesmas 3000 – 6000

2. RS Pratama/Klinik

Pratama/Dokter Praktek

8.000 – 10.000

3. Dokter Gigi Praktek 2.000

maka hal itu harus dilakukan melalui rujukan oleh Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratn medis.

3. Kompensasi Pelayanan

Bila di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi

syarat guna memenuhi kebutuhn medis sejumlah peserta, BPJS kesehatan

wajib memberikan kompensasi yang dapat berupa : penggantian uang

tunai, pengiriman tenaga kesehatan atau penyediaan fasilitas kesehatan

tertentu. Penggantian uang tunai hanya digunakan untuk biaya pelayanan

kesehatan dan transportasi.

4. Penyelenggaraan Pelayaan Kesehatan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan

yang menjalin kerja sama dengan BPJS kesehatan baik fasilitas kesehatan

milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang memenuhi

persyaratan melalui proses kredensialing dan rekredensialing.

2.8 Pengorganisasian1

1. Lembaga Penyelenggaraa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN diselenggarakan oleh BPJS yang merupakan hukum publik milik

Negara yang bersifat non profit dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi.

Dewan Pengawas terdiri dari tujuh orang anggota : dua orang unsur

Pemerintah, dua orang unsur pekerja, dua orang unsur pemberi kerja, satu

orang unsur tokoh masyarakat, dewan pengawas tersebut diangkat dan

dihentikan oleh presiden.

A. Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pegawas

Dalam melaksanakan pekerjaannya, dewan pengawas mempunyai fungsi,

tugas, dan wewenang pelaksanaan tgas BPJS dengan uraian sebagai

berikut :

1) Fungsi dewan pengawas adalah melakukan pengawasan atas

pelaksanaan tugas BPJS

2) Dewan pengawas bertugas untuk

24

a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan dan

pengembangan dana jaminan sosial dan direksi,

b. Melakukan pengawasan atas pelaksnaan pengelolaan dan

pengembangan dana jaminan sosial dan direksi,

c. Memberikan saran, nasihat dan pertimbangan kepada direksi

mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS dan,

d. Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan jaminan

sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada presiden dengan

tembusan kepada DJSN.

3) Dewan Pengawas berwenang untuk :

a. Menetaokan rencana kerja anggaran tahunan BPJS,

b. Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi,

c. Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS,

d. Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai

penyelenggaraan BPJS, dan

e. Memberikan saran dan rekomendasi kepada presiden mengenai

kinerja direksi

B. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Direksi

Dalam menyelenggarakan JKN, direksi BPJS mempunyai fungsi, tugas, dan

wewenang sebagai berikut:

1) Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional

BPJS yang menjamin peserta untuk mendapatkn manfaat sesuai dengan

haknya.

2) Direksi bertugas untuk :

a. Melaksanakan pengelolaan BPJS yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi,

b. Mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan, dan

c. Menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi dewan pengawas untuk

melaksanakan fungsinya.

3) Direksi berwenang untuk :

a. Melaksakan wewenang BPJS,

25

b. Menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata

kerja organisasi, dan sistem kepegawain,

c. Menyelenggarakan manajemenkepegwaian BPJS termasuk

mengangkat, memindaghkan dan memberhentikan pegawai BPJS serta

menetapkan penghasilan pegawai BPJS,

d. Mengusulkan kepada presiden penghasilan bagi dewan pengawas dan

direksi,

e. Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam

rangka penyelenggaraan tugas BPJS dengan memperhatikan prinsip

transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas,

f. Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS paling banyak Rp.

100.000.000.000 ( seratus miliar rupiah) dengan persetujuan dewan

pengawas,

g. Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari Rp.

100.000.000.000 ( seratys miliar ruupiah) sampai dengan Rp.

500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan

presiden, dan

h. Melakukan pemindahtangann aset tetap BPJS lebih dari Rp.

500.000.000.000 (lima ratus miliar rupaih) dengan persetujuan dewan

perwakilan rakyat republik Indonesia

2. Hubungan Antar Lembaga

BPJS melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga lain

didalam negeri atau di luar negeri dalam rangka meningkatkan kualitas

penyelenggaraan program jaminan sosial.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

merupakan bagian dari sistem kendali mutu dan biaya. Kegiatan ini

merupakan tanggung jawab Menteri Kesehatan yang dalam

pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dewan Jaminan Kesehatan

Nasional.

4. Pengawasan

26

Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara dan internal. Pengawasan

internal oleh organisasi BPJS meputi : a. Dewan pengawas, b. Satuan

pengawas internal. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh : a.

DJSN, b.Lembaga Pengawasan Independen.

5. Tempat dan Kedudukan BPJS

6. Kantor pusat BPJS berada di ibu kota negara, dengan jaringannya di

seluruh Kabupaten/ kota1,3

BAB III

MASALAH PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN

NASIONAL DI PUSKESMAS

27

3.1 Profil Puskesmas Tanjung Pinang

Puskesmas Inpres 5/74 Tanjung Pinang Kota Jambi berdiri Tahun

1974, dengan nama Puskesmas Inpres 5/74. Puskesmas Tanjung Pinang

berada bersama 3 puskesmas lainnya dalam Kecamatan Jambi Timur.

Keberadaannya strategis dengan wilayah kerja yang luas dan jumlah

penduduk yang banyak.

Wilayah kerja puskesmas mencakup 5 kelurahan, yaitu:

- Kelurahan Tanjung Pinang

- Kelurahan Kasang

- Kelurahan Kasang Jaya

- Kelurahan Rajawali

- Kelurahan Sijenjang.

Batas-batas wilayah Puskesmas Inpres 5/74 Tanjung Pinang adalah :

Sebelah Timur berbatasan Kelurahan Tanjung Sari

Sebelah Barat berbatasan Kelurahan Pasar Jambi

Sebelah Utara berbatasan Sungai Batanghari

Sebelah Selatan berbatasan Kelurahan Talang Banjar

DI Puskesmas Tanjung Pinang terdapat 6 program pokok yakni :

- Pemberantasan Penyakit menular,

- Kesehatan ibu dan anak,

- Gizi,

- Promosi kesehatan,

- Kesehatan lingkungan serta

- pelayanan kesehatan yang bermutu pada masyarakat

Puskesmas Inpres 5/74 Tanjung Pinang memiliki luas wilayah 2.021 km2.

Dengan jumlah penduduk sampai Desember Tahun 2013 berdasarkan data

dari kecamatan adalah 38.171, yang terdiri dari :

No Kelurahan Jumlah penduduk

1. Tanjung Pinang 12.883 jiwa

2. Rajawali 8.090 jiwa

28

3. Kasang 6.015 jiwa

4. Kasang Jaya 7.022 jiwa

5. Sijenjang 4.162 jiwa

J U M L A H 38.171 jiwa

3.2 Jumlah kepesertaan JKN di Puskesmas Tanjung Pinang

3.2.1. Jumlah Peserta JKN tahun 2014

Bulan Jumlah Peserta

Januari 19.371

Februari 16.717

Maret 17.892

April 18.286

Mei 20.631

Juni 21.507

Juli 22.219

Agustus 22.397

September

Oktober

3.2.2. Jumlah Kunjungan peserta BPJS di Puskesmas Tanjung Pinang

Januari-Oktober Tahun 2014

Bulan Jamkesmas Jamkesmasda BPJS SKTM Jumlah

Januari 980 320 23 0 1223

Februari 790 244 795 0 1829

Maret 702 112 811 0 1625

April 707 42 661 0 1410

Mei 689 76 1296 0 2061

Juni 698 16 1638 0 2352

Juli 653 13 1098 0 1764

Agustus 738 20 1637 0 2395

29

September 872 21 1193 12 2098

Oktober 582 29 966 0 1577

Kepesertaan JKN (BPJS) merupakan salah satu masalah yang dihadapi

di Puskesmas Tanjung Pinang karena masih banyak warga dari luar wilayah

kerja Pusksemas yang datang berobat ke Puskesmas Tanjung Pinang

“ ….. masyarakat banyak yang belum memahami pelaksanaan BPJS

itu sendiri. Banyak warga yang berasal dari luar wilayah kerja puskesmas

Tanjung Pinang dimana kartu BPJSnya tidak terdaftar dipuskesmas datang

berobat ke puskesmas Tanjung Pinang, padahal mereka bukan masyarakat

yang tinggal di 5 kelurahan wilayah kerja puskesmas sehingga mereka mau

tidak mau harus membayar secara mandiri. Sama halnya di Perusahan,

dimana BPJS pelayananannya tidak tersedia poli gigi, banyak karyawan yang

berobat ke poli gigi Puskesmas Tanjung Pinang tidak mau membayar padahal

dia tidak termasuk anggota BPJS wilayah tersebut…...”(Sumber: Hasil

wawancara dengan Bagian TU di puskesmas Tanjung Pinang, kak Nur)

3.3 Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu

sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting dan sebagai

ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Puskesmas yaitu

suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat

pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam

bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang

menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu dan

berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam

suatu wilayah tertentu.

Puskesmas Tanjung Pinang merupakan pusat pelayanan kesehatan

rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama.Semua peserta JKN di lingkungan

wilayah kerja puskesmas Tanjung Pinang mendapatkan pelayanan kesehatan

30

dasar yang meliputi: pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat

pertama beserta jaringannya Puskesmas Pembantu (Pustu).

Peserta tidak diperbolehkan langsung berobat ke rumah sakit tanpa

melalui pelayanan di Puskesmas dan jaringannya. Dikarenakan pelayanan

kesehatan yang diberikan kepada peserta menerapkan pelayanan berjenjang

berdasarkan rujukan. Pasien yang baru pertama kali mengalami sistem rujukan

ini biasanya di rujuk terlebih dahulu ke rumah sakit kota RS. Abdul Manap,

sedangkan pasien ulangan dapat langsung di rujuk ke rumah sakit Raden

Mattaher.

Sistem rujukan yang diterapkan kepada peserta JKN (BPJS) tersebut

sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, namun pada

kenyataannya dilapangan prosedur tersebut malah membuat rasa

ketidaknyamanan bagi peserta JKN (BPJS). Namun disisi lain bagi peserta

yang sudah terbiasa dengan prosedur sistem rujukan tersebut hal ini tidaklah

memberatkan.

3.4 Pendanaan program JKN di Puskesmas Tanjung Pinang

Sistem pendanaan JKN yang dikelola oleh BPJS adalah secara sistem

kapitasi dimana BPJS memberikan anggaran tertentu kepada suatu pelayanan

kesehatan di suatu daerah untuk melayani sejumlah peserta atau membayar

sejumlah tetap per kapita per bulan (kapitasi). Anggaran tersebut sudah

mencakup jasa medis,biaya perawatan, biaya penunjang, dan biaya obat-obatan

yang penggunaan rincinya diatur sendiri oleh pimpinan pelayanan

kesehatan.dimana, Mengenai besarnya pembayararan kepada Fasilitas

Kesehatan untuk setiap wilayah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara

BPJS dan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah tersebut. Dengan demikian,

sebuah pelayanan kesehatan akan lebih leluasa menggunakan dana seefektif

dan seefisien mungkin. Dimana di puskesmas Tanjung Pinang ini terdiri dari 2

dokter umum dan 2 dokter gigi serta 33 orang tenaga medis lainnya.

31

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

32

Dari pembahasan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas

Tanjung Pinang, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a) Jumlah Peserta BPJS di Puskesmas Tanjung Pinang pada bulan Oktober

tahun 2014 sebanyak Orang.

b) Kepesertaan BPJS merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh

Puskesmas Tanjung Pinang dikarenakan pasien yang berobat di Puskesmas

Tanjung Pinang adalah pasien yang tidak terdaftar diwilayah kerja

puskesmas.

c) Puskesmas Tanjung Pinang merupakan pusat pelayanan kesehatan rawat

jalan dan rawat inap tingkat pertama. Dalam hal pelayanan, Puskesmas

Tanjung Pinang sudah menjalani tugasnya sebagai pelayanan kesehatan

rawat. Pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan di Puskesmas.

d) Dana BPJS didapatkan dengan cara iuran, Setiap peserta wajib membayar

iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah (untuk

pekerja penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (bukan

penerima upah dan PBI). BPJS Kesehatan akan membayar kepada Fasilitas

Kesehatan tingkat pertama dengan sistem Kapitasi.

4.2 Saran

1. Puskesmas diharapkan dapat melakukan promosi kepada

masyarakat mengenai program BPJS. Hal ini juga dapat dilakukan

mengingat sebagian masyarakat yang tinggal di daerah pelosok mungkin

belum mengetahui tentang adanya program BPJS ini yang dapat mereka

gunakan untuk berobat secara gratis.

2. Puskesmas diharapakan dapat lebih meningkatkan dan

memperbanyak upaya-upaya kesehatan diluar gedung untuk mendekatkan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga cakupan akan meningkat

sehingga seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dapat

mengakses pelayanan kesehatan dasar.

33

DAFTAR PUSTAKA

1. Tim Penyusun. Buku pegangan sosialisai jaminan kesehatan nasional

(JKN) dalam sistem jaminan sosial nasional. Jakarta : Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia, 2014

34

2. Depkes RI. Petunjuk teknis program jaminan kesehatan masyarakat di

puskesmas dan jaringannya. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik

Indonesia, 2009

3. Kementerian Kesehatan RI. Buletin Jendela Data dan Informasi

Kesehatan. Diunduh 05 Desember 2014 dari URL:

http://www.depkes.go.id/downloadbuletin%20Jamkesmas.pdf

4. Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan nasional : Thabrany, H.

2009.Sebuah Policy paper dalam analisis Kesesuaian Tujuan dan Struktur

BPJS. Jakarta : Hasullah Thabrany

5. Kementerian Kesehatan RI. Pelatihan Jaminan Kesehatan bagi Petugas

Puskesmas. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.2012. Hal 1-34

6. Depkes RI. UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional. Di Akses tanggal 06 Desember 2014. Di Unduh dari URL :

www.depkes.go.id/.../UU_No.40_Th_2004_ttg_sistem_jaminan_sosial.

7. Menteri Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no

28 tahun 2014 Tentang Pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan

nasional. Jakarta : Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2014

8. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor

12 Tahun 2013. Di akses tanggal 06 Desember 2014. Di Unduh dari URL :

www.jkn.kemkes.go.id/.../perpres%20No.%2012%20Th%202013%20tt% .

9. BPJS Kesehatan. Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan. Di

akses tanggal 13 Juni 2014. Diunduh dari URL : sappk.itb.ac.id/buku-

Panduan-Layanan-bagi-Peserta-BPJS-Kesehatan.

35

http://www.jkn.kemkes.go.id/.../perpres%20No.%2012%20Th%202013%20tt%25

http://www.depkes.go.id/.../UU_No.40_Th_2004_ttg_sistem_jaminan_sosial

http://www.depkes.go.id/downloadbuletin%20Jamkesmas.pdf

Documents

JKN