Jejaring Administrasi Publik, Vol. 10, No. 2. Juli-Desember 2018journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp173652a170... · 2019-01-07 · Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan

Jejaring Administrasi Publik, Vol. 10, No. 2. Juli-Desember 2018

i


ii

Jurnal ilmiah “JEJARING ADMINISTRASI PUBLIK (JAP)‟. Diterbitkan oleh Departemen

Adminstrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala

6 (enam) bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu

administrasi negara / publik ditengah masyarakat.

Penanggung Jawab

Falih Suaedi (Ex Officio Dekan Fisip Unair)

Pimpinan Umum

Sulikah Asmorowati (Ketua Departemen Administrasi)

Mitra Bestari

Bintoro Wardiayanto (Universitas Airlangga)

Selfi Budi Helpiastuti (Universitas Jember)

Intam Kurnia (Universitas Tadulako)

Muhammad Nuh (Universitas Brawijaya)

Ahmad Buhari (Universitas Padjajaran)

Pimpinan Redaksi

Pilipus Keban

Sekretaris Redaksi

Nanang Haryono

Redaktur Pelaksana

Erna Setijaningrum

Antun Mardiyanta

Wahyuni Triana

Sunaryo

Putu Aditya Ferdian Aryawantara

Layout dan Sirkulasi

Nabila Alfiani

Feny Dwintania

Pryanka Pandu

Ardian Rizki Serda Ginata

Cholifah Risalatin

Delfa Ayu Paramita

Alamat Redaksi: Jejaring Administrasi Publik (JAP)

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan 4-6 Surabaya, 602886

Telpon. 031-5034015, eks 213. Fax. 031-5022494

Website: www.depan-fisip-unair.com

Percetakan

Airlangga University Press (RK 466/12.15/AUP-A25E)

Kampus C Universitas Airlangga

Mulyorejo Surabaya 60115

Telpin (031) 5992246, 5992247

Fax (031) 5992248

Email: [email protected]

Bekerjasama dengan

Departemen Admistrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan 4-6 Surabaya

http://www.depan-fisip-unair.com/

mailto:[email protected]


iii

DAFTAR ISI

Cover .............................................................................................................. i

Halaman Penanggung Jawab ...................................................................... ii

Daftar Isi .................................................................................... ................... iii

Pengantar Redaksi ........................................................................................ iv

Ketentuan Gaya Penulisan Ilmiah .............................................................. v

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif Untuk

Mendukung Pariwisata Desa Berkelanjutan

Nanang Haryono; M. Nilzam Aly; Yayan Sakti Suryandaru .................... 1283

Perumusan Model Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Jombang

Chris Maya Rinelda ........................................................................................ 1294

Keterlibatan Stakeholder Dalam Implementasi Program Dana Bergulir

Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di

Kabupaten

Hendra Sukmana ............................................................................................ 1315

Studi Implementasi Peraturan Keamanan Penerbangan: Peraturan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/2765/XII/2010

Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel

Pesawat Udara dan Barang Bawaan Yang Diangkut dengan Pesawat

Udara dan Orang Perseorangan

Munawir Khairil Anwar ............................................................................... 1325

Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Penyelenggaraan Jaringan

Utilitas di Kota Surabaya

Berliana Mustika Rani ................................................................................... 1325

Implementasi Kebijakan E-Learning dalam Meningkatkan Kualitas

Pendidikan

Endang Sholihatin, Kusnarto , Arista Pratama ........................................... 1356

Dinamika Tata Kelola BUMDES dan Persoalan Nilai Tambah Produk:

Studi atas BUMDES Desa Kembiritan, Banyuwangi

Philipus Keban; Rendy Pahrun Wadipalapa ............................................... 1367


iv

PENGANTAR REDAKSI

Penerbitan Jurnal Jejaring Administrasi Publik telah memasuki Vol. 10 No 2

Tahun 2018. Pada edisi ini terdiri atas 7 artikel. Dalam kerangka mewujudkan atmosefir akademik Ilmu Administrasi Negara, maka penyediaan jurnal ilmiah yang dikelola secara profesional, madiri dan independen sesuai dengan persyaratan tim

akreditasi jurnal ilmiah menjadi sangat penting. Eksisting Jurnal ilmiah dapat menjadi sebuah media, wadah serta sarana komunikasi secara dialogis diantara sesama

akademisi, maupun antara akademis dan praktisi pemerintahan dalam kerangka ikut memecahkan persoalan bangsa dan negara.

Artikel pada terbitan Vol. 10 No. 2 Tahun 2018 Jejaring Administrasi Publik

antara lain: (1) Pengembangan Model Instrumen Kebijakan: Studi Tentang Instrumen Kebijakan Pemanfaatan Aspal Buton dalam Pembangunan dan Pemeliharaan

Infrastruktur Jalan di Kabupaten Buton (Adam Amin Bahar; Jusuf Irijanto; Gitadi Tegas S); (2) Perumusan Model Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Jombang (Chris Maya Rinelda); (3) Keterlibatan Stakeholder Dalam Implementasi Program Dana Bergulir Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Sidoarjo (Hendra

Sukmana); (4) Studi Implementasi Peraturan Keamanan Penerbangan: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/2765/XII/2010 Tentang Tata

Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan Yang Diangkut dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan (Munawir

Khairil Anwar); (5) Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Kota Surabaya (Berliana Mustika Rani) dan (6) Implementasi Kebijakan E-Learning dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Endang Sholihatin, Kusnarto ,

Arista Pratama). (7) Dinamika Tata Kelola BUMDES dan Persoalan Nilai Tambah Produk: Studi atas BUMDES Desa Kembiritan, Banyuwangi (Philipus Keban; Rendy

Pahrun Wadipalapa). Harapan kami, Terbitan Jejaring Administrasi Publik (JAP) Vol. 10 No.2 Tahun

2018 dapat menambah wawasan dan sekaligus menjadi media diskursus bagi para pemerhati keilmuan administrasi negara dan atau publik, pemerhati masalah birokrasi pemerintahan dan pihak penyelenggara pemerintahan agar lebih empati dalam

memahami dinamika yang sedang terjadi.

Tim Redaksi


v

Ketentuan Gaya Penulisan Jurnal Imiah “JEJARING ADMNINISTRASI PUBLIK (JAP) ”

Kehadiran jurnal ‟Jejaring Administrasi Publik” (JAP) ini diharapkan akan

mampu mengisi kekeringan dalam khasanah media ilmiah perguruan tinggi, khususnya yang mencermati dan mendiskursuskan problema dan perkembangan ilmu

Administrasi Negara dan atau Publik kekinian. Seiring dengan hadirnya JAP ini, diharapkan media ini mampu menjadi jembatan

dan banyak membantu bagi kalangan akademisi administrasi negara, praktisi organisasi

privat maupun praktisi pemerintahan untuk dapat mengenali dan mendialogkan

mengenai filosofi, teori maupun praktik-praktik administrasi negara yang dipandang akan memberi perbaikan terhadap kinerja mereka. Dalam rangka menstrukturkan

bangunan JAP ini, maka telah disusun beberapa ketentuan didalam penulisan, antara

lain :

Sumbangan Pemikiran

Sumbangan pemikiran yang dituliskan dalam bentuk artikel dapat mengupas mengenai aspek filosofi, diskursus teori, analisis maupun dunia praktik, baik dalam organisasi kemasyarakatan, bisnis maupun pemerintahan. Beberapa hal ketentuan

dalam penulisan ini, antara lain : a. Judul Artikel harus mampu menggambarkan isi artikel, dan jumlah kata sekitar 8

sampai 14. b. Abstrak ditulis dalam satu paragraf yang diikuti dengan Kata Kunci (keyword)

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Abtrak ditulis kurang lebih 150-200 kata dan memuat latar belakang penulisan, tujuan penulisan, pembahasan dan kesimpulan.

c. Isi artikel harus memiliki relevansi dengan bidang ilmu administrasi negara atau administrasi publik dan dikuasai oleh penulis.

d. Isi artikel harus orisinil dan belum pernah dimuat di media penerbitan

Teknik Penulisan

Untuk menunjang bangunan tulisan jurnal ilmiah, maka teknik penulisan harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:

a. Artikel ditulis dalam bentuk essay, sehingga tidak ada format numerik (atau

abjad) yang memisahkan antar bab/bagian, ataupun untuk menandai bab/bagian baru.

b. Untuk memadatkan dan mengefisiensikan tulisan isi artikel, digunakan running note, bukannya footnote atau endnote, misalnya:

..........(Hill & Hupe, 2001; Thompson, 2005: 120-123).

..........(Porter et al, 2004) ……..(Hogwood,1981 dalam Gunn, 1984)

c. Kesimpulan tidak dirinci dalam poin-point, tetapi berupa paragraph d. Bila ada Tabel/Grafik atau Gambar dikirimkan dalam file yang berbeda dengan

teks artikel dalam bentuk tab-delimited. e. Penulisan Tabel 1 dan seterusnya diatas tabel, kemudian dilanjutkan Judul Tabel f. Gambar 1 dan seterusnya dibawah gambar, dilanjutkan keterangan gambar.

Daftar Pustaka

Penulisan untuk daftar pustaka menggunakan sistem “nama-tahun” (bukan ”acu-

urut”), dengan urutan sesuai dengan abjad family name (nama belakang). Terkait


vi

dengan kutipan pustaka yang diambil dari beberapa sumber, maka ada beberapa kententuan cara mengutip beberapa sumber, yakni :

o Buku

Higgins, J.(1981) State of Welfare. Oxford: Blackwell o Buku (edited)

Hill, M. (ed) (1993) New Agendas in the Study of Policy Process. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

o Chapter dalam buku Immergut, E.M. (1992) „The rules of the game: The Logic of health policy-

making in France‟. Dalam Steinmo, S.,(eds) Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

o Journal article Hoggett, P.(1996) “New modes of control in public service‟. Public

Administration Review 74(1): 8-34 o Thesis dan desertasi

Gill,M.R.(1997) The relationship between the physical properties of human articular cartilage and tissue biochemistry and ultrastructure. Desertasi, University of Leeds.

o Website tanpa author Feminist Collections A Quarterly of Women‟s Studies Resources (2000) [Diakses

10 Januari 2009]. Http://www.library.wisc.edu/libraries/Women Studies/ fcmain.

htm. o Website dengan author

Hawking,S.(2000) Professor Stehen Hawking’s website. [Diakses 9 Mei 2009]. http:// www.hawking.org.uk/home/hindex.html

Penulis

Bagi para penulis yang berkeinginan menulis dan mengirimkan artikel kepada redaksi JAP harus menyertakan beberapa kelengkapan, antara lain: o Nama penulis harus konsisten dalam bentuk dan ejaan, tanpa menyertakan gelar serta

mencantumkan alamat pribadi/ lembaga penulis untuk berkorespondensi email dan telepon.

o Tulisan artikel diketik dalam MS Word dengan jenis huruf Times New Roman 12 dan diketik 2 (dua) spasi pada kertas A4, sepanjang 15-20 halaman. Tulisan artikel yang dikirim harus berbentuk print-out artikel dan disertai dengan copy-CD.

o Tulisan artikel dikirim ke Redaksi JAP. Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan 4-6 Surabaya. 60286. Surabaya. Website: http://www.depan-fisip-unair.com

http://www.library.wisc.edu/libraries/Women%20Studies/


1315

Keterlibatan Stakeholder Dalam Implementasi Program Dana Bergulir

Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di

Kabupaten Sidoarjo

Engagement of Stakeholders in the Implementation of the Revolving Fund

Program as an Effort to Develop Micro, Small and Medium Enterprises in

Sidoarjo Regency

Hendra Sukmana

Magister Kebijakan Publik Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Jalan Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

Email: [email protected] Telepon: +6231 5011744

Abstract

The purpose of this study was to describe the involvement of stakeholders in the implementation of the revolving

fund program in Sidoarjo. This study used qualitative research methods descriptive type. The collection of data

through observation, interview and documentation study. Data analysis techniques used in this study is a model

Miles and Huberman consists of data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study

indicate that the stakeholders involved in the revolving fund program in Sidoarjo has the involvement of the

respective roles including the following, a) Members of Parliament have an involvement as a communicator

where legislators participated actively help disseminate and communicate the revolving fund program to the

constituents in kampong- kampung SMEs and encourage SMEs to obtain the strengthening of a revolving fund.

Diskoperindag; b) Diskoperindag, engaged as a revolving fund program implementers technically, ranging

from promotion to disbursement of the revolving fund program, and communicate the program's revolving fund

to the general creation; c) The Association of SMEs, in the revolving fund program was involved as an

intermediary for communication between the agencies with SMEs in the socialization program revolving funds

and unearth this revolving fund program to village-village in Sidoarjo SMEs; e) SMEs involved as main actors

and target revolving fund this program.

Keywords: Program revolving fund, Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs), stakeholder engagement

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan

program dana bergulir di Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe deskriptif.

Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan yang terlibat dalam

program dana bergulir di Sidoarjo memiliki keterlibatan peran masing-masing termasuk yang berikut, a)

Anggota Parlemen memiliki keterlibatan sebagai komunikator di mana legislator berpartisipasi aktif membantu

menyebarkan dan mengomunikasikan dana bergulir. program kepada konstituen di UKM kampung dan

mendorong UKM untuk mendapatkan penguatan dana bergulir. Diskoperindag; b) Diskoperindag, yang terlibat

sebagai pelaksana program dana bergulir secara teknis, mulai dari promosi hingga pencairan program dana

bergulir, dan mengomunikasikan dana bergulir program ke penciptaan umum; c) Asosiasi UKM, dalam program

dana bergulir terlibat sebagai perantara komunikasi antara lembaga dengan UKM dalam program sosialisasi


1316

dana bergulir dan menggali program dana bergulir ini ke desa-desa di UKM Sidoarjo; e) UKM yang terlibat

sebagai aktor utama dan target dana bergulir program ini.

Kata kunci: Program dana bergulir, Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pelibatan pemangku

kepentingan

Pendahuluan

Implikasi dari Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA) yang diberlakukan pada

tahun 2016 berpotensi meruntuhkan

industri nasional. Hal tersebut memberikan

dampak negatif salah satunya yaitu

bertambahnya angka pengangguran di

Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) disini mempunyai peranan

strategis dalam pembangunan ekonomi

nasional. UMKM berperan dalam

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan

tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga

berperan dalam pendistribusian hasil-hasil

pembangunan. Keberadaan sektor Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

bukan hanya dianggap sebagai tempat

penampungan sementara bagi para pekerja

yang belum masuk ke sektor formal, tetapi

juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas

ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah

penyerapan tenaga kerjanya yang demikian

besar. Mengingat pengalaman yang telah

dihadapi oleh Indonesia selama krisis

ekonomi, kiranya tidak berlebihan apabila

pengembangan sektor swasta difokuskan

pada UMKM.

Realitanya di Indonesia, sumber

penghidupan amat bergantung pada sektor

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM). Kebanyakan usaha kecil ini

terkonsentrasi pada sektor perdagangan,

pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen,

kayu dan produk kayu, serta produksi

mineral non-logam. Mereka bergerak

dalam kondisi yang amat kompetitif dan

ketidakpastian; juga amat dipengaruhi oleh

situasi ekonomi makro. Lingkungan usaha

yang buruk lebih banyak merugikan

UMKM daripada usaha besar. Secara

keseluruhan, sektor UMKM diperkirakan

menyumbang sekitar lebih dari 50% PDB

(kebanyakan berada di sektor perdagangan

dan pertanian) dan sekitar 10% dari

ekspor. Meski tidak tersedia data yang

terpercaya, ada indikasi bahwa pekerja

industri skala menengah telah menurun

secara relatif dari sebesar 10% dari

keseluruhan. (Indonesian Policy Brief,

http://www.worldbank.or.id)

Dalam Undang-undang no. 20

tahun 2008 pasal 4 poin c dijelaskan

pengembangan usaha berbasis potensi

daerah dan berorientasi pasar sesuai

dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah. Dalam potensi

pengembangannya di daerah diharapkan

mampu memberikan kontribusi maksimal

bagi daerah seperti PAD, tenaga kerja, dan

sebagainya sehingga harus diimplementasi

dengan baik.

Potensi pengembangan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

bersinergi dengan dengan penelitian Dani

Danuar (2013) tentang pengembangan

UMKM berbasis ekonomi kreatif,

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) merupakan salah satu

bidang usaha yang dapat berkembang dan

konsisten dalam perekonomian nasional.

UMKM menjadi wadah yang baik bagi


1317

penciptaan lapangan pekerjaan yang

produktif. UMKM merupakan usaha yang

bersifat padat karya, tidak membutuhkan

persyaratan tertentu seperti tingkat

pendidikan, keahlian (keterampilan)

pekerja, dan penggunaan modal usaha

relatif sedikit serta teknologi yang

digunakan cenderung sederhana. UMKM

masih memegang peranan penting dalam

perbaikan perekonomian Indonesia, baik

ditinjau dari segi jumlah usaha, segi

penciptaan lapangan kerja, maupun dari

segi pertumbuhan ekonomi nasional yang

diukur dengan Produk Domestik Bruto.

Kabupaten Sidoarjo merupakan

salah satu daerah yang memiliki potensi

besar dalam pembangunan UMKM di

Provinsi Jawa Timur, di mana saat ini

jumlahnya mencapai 171.264 unit dari

keseluruhan sekitar 6,8 juta unit UMKM di

Jawa Timur menurut Badan Pusat Statistik

Provinsi Jawa Timur. Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM) merupakan

bagian dari roda kegiatan ekonomi

kerakyatan yang pada awalnya sudah

berkembang dan besar. UMKM

merupakan bagian tulang punggung di

Kabupaten Sidoarjo karena UMKM

merupakan sektor yang paling vital dalam

pembangunan perekonomian Kabupaten

Sidoarjo. Peranan UMKM sangat besar

jika dilihat dari aspek-aspek, seperti

kontribusinya terhadap PDRB seperti yang

dijelaskan diatas, peningkatan kesempatan

kerja, sumber pendapatan, pembangunan

ekonomi pedesaan, dan peningkatan

ekspor non migas.

Pengembangan UMKM merupakan

salah satu langkah strategis untuk

memerangi kemiskinan dan

ketergantungan masyarakat pada sektor

ekonomi. Disamping keunggulan-

keunggulan yang melekat pada UMKM,

sama halnya dengan permasalahan yang

dihadapi daerah lain. Kabupaten Sidoarjo

pun juga memiliki beberapa kendala yang

sangat klasik, seperti kesulitan dalam akses

modal (pendanaan) sehingga sulit

berkembang, kesulitaan akses pemasaran,

pemahaman manajerial yang rendah.

Kendala-kendala inilah yang harus secara

simultan ditangani oleh pemerintah dan

stakeholder terkait.

Permasalahan lain juga terkait

dengan Karakteristik pelaku UMKM di

Kabupaten Sidoarjo dari segi permodalan

masih berpegang teguh dengan modal

sendiri, terlihat pada animo mereka pada

program dana bergulir. Animo pelaku

UMKM di Kabupaten Sidoarjo terlihat

kurang. Hal tersebut bisa terlihat dari

beberapa sosialisasi program dana bergulir

di Kecamatan-kecamatan se-Sidoarjo.

Minimnya akses pengetahuan pelaku

UMKM tentang program dana bergulir

juga menjadi salah satu faktornya.

Permasalahan lain pada

implementasi kebijakan program dana

bergulir dalam pengembangan UMKM di

Kabupaten Sidoarjo. Pertama, dana 7,7

Milyar rupiah dari APBD Kabupaten

Sidoarjo sebenarnya tidak mencukupi

untuk mengakomodir keseluruhan pelaku

UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Kedua,

Verifikasi yang dilakukan oleh Dinas

Koperasi, UKM, perindag dan ESDM

dianggap pelaku UMKM berbelit-belit

tidak sebanding dengan dengan jumlah

dana yang diterima 5-10 juta rupiah. Hal

ini diperkuat oleh hasil penelitian (Moch.

Rochjadi Hafiluddin dkk, 2014) tentang

Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro


1318

Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis

“Community Based Economic

Development” (Studi pada pelaku

UMKM di Kecamatan Sukodono

Kabupaten Sidoarjo) hasil risetnya di

Kecamatan Sukodono pada tahun

2013/2014 hanya ada satu pelaku UMKM

yang mendapatkan program bantuan dana

bergulir dari beberapa proposal pengajuan.

Syarat administrasi dan proses yang

berbelit-belit dianggap para pelaku

UMKM menjadi penyebab kegagalan

mendapatkan bantuan program dana

bergulir UMKM.

Dalam rangka pengembangan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) pemerintah kabupaten Sidoarjo

mengeluarkan kebijakan tentang program

dana bergulir untuk koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah. Melalui

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 tahun

2009 tentang pengelolaan dana bergulir

yang bersumber pada program pinjaman

dana bergulir yang diperuntukkan bagi

koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) yang melakukan

kegiatan usaha. Pemerintah memberikan

bantuan permodalan bagi Koperasi dan

UMKM melalui dana APBD yakni

program dana bergulir yang berbentuk

pinjaman kredit dengan bunga 6 % per

tahun. Dana yang bergulir berbentuk

pinjaman kredit tersebut, diberikan dengan

bunga 6% per tahun dikenakan bagi

peminjam. Pinjaman kredit dana bergulir

maksimal sebesar 10 juta rupiah diberikan

tanpa agunan sedangkan pinjaman

pengembangan UMKM di atas 10 juta

rupiah diberikan kebijakan agunan hanya

30 persen dari total pinjaman. (Sumber :

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian,

Perdagangan dan ESDM Kabupaten

Sidoarjo)

Dengan jumlah UMKM Kabupaten

Sidoarjo yang dari tahun ke tahun

bertambah. Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo juga berupaya dengan terus

meningkatkan jumlah pendanaan kepada

UMKM melalui program dana bergulir.

Seperti yang dapat dilihat pada gambar di

atas dalam kurun waktu tahun 2011 hingga

2015 alokasi program dana bergulir

meningkat dari tahun ke tahun. Tahun

2011 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

mengalokasikan dana sejumlah 1,96

Milyar rupiah meningkat menjadi 2,14

Milyar rupiah pada tahun 2012. Di tahun

2013 berkembang menjadi 2,26 Milyar

rupiah. Seiring dengan bertambahnya

jumlah UMKM Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo meningkatkan alokasi program

dana bergulir menjadi 5,06 Milyar rupiah

di tahun 2014. Serta yang terbaru pada

tahun 2015 ini setelah memperoleh

penghargaan Satyalancana dari Presiden

RI pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo mengucurkan anggaran program

dana bergulir sebesar 7,7 Milyar rupiah

dari APBD Kabupaten Sidoarjo naik

cukup signifikan di bandingkan pada tahun

sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang uraian

tersebut, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian yang berjudul

Keterlibatan stakeholder dalam

implementasi kebijakan program dana

bergulir sebagai upaya pengembangan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) (Studi di Kabupaten Sidoarjo).

Tujuan penelitian ini, Untuk mengkaji

dan menganalisis keterlibatan stakeholder

pada implementasi kebijakan program


1319

dana bergulir dalam pengembangan Usaha,

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di

Kabupaten Sidoarjo.

Implementasi Program Dana Bergulir

Implementasi program dana

bergulir menjadi salah satu problematika

pada perkembangan dewasa ini,

perkembangan jumlah UMKM yang cukup

pesat dari tahun ke tahun tidak diimbangi

dengan bantuan pemerintah untuk

melindungi UMKM dari persaingan

pedagangan bebas. Hal ini mejadi suatu

masalah yang cukup urgen dalam

pembahasan mengenai keberlanjutan

UMKM yang sangat berkontribusi pada

pertumbuhan PDRB dan ekonomi

Indonesia.

Menurut Mazmanian dan Sabatier

(dalam Santosa, 2012) dalam teorinya

tentang Implementasi kebijakan adalah

sebagai pelaksanaan kebijakan dasar

(undang-undang) atau dapat pula

berbentuk perintah-perintah atau

keputusan-keputusan eksekutif yang

penting atau keputusan badan peradilan,

dalam keputusan tersebut teridentifikasi

masalah yang ingin diatasi, tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai dan berbagai

cara untuk menstrukturkan atau mengatur

proses implementasi.

Menyinggung masalah

implementasi program dana bergulir dalam

pengembangan UMKM di Kabupaten

Sidoarjo. Kebijakan program dana bergulir

merupakan kebijakan yang dicetuskan oleh

pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan

ini sebagai bentuk fasilitasi pemerintah

kabupaten Sidoarjo kepada pelaku Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dengan menyediakan dana khusus dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dalam pengembangan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dana bergulir diberikan kepada UMKM-K

dalam bentuk pinjaman kredit dengan

bunga yang sangat ringan, yaitu sebesar

6% pertahun dengan maksimal pinjaman

sebesar Rp 10 juta tanpa agunan dan

pinjaman pengembangan UMKM di atas

10 juta rupiah diberikan kebijakan agunan

hanya 30 persen dari total pinjaman.

Pengelolaan dana bergulir yang

pelaksananya Dinas Koperasi, UKM,

Perindag dan ESDM diperkuat melalui

Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo nomor

7 tahun 2009 tentang pengelolaan dana

bergulir yang bersumber pada program

pinjaman dana bergulir yang

diperuntukkan bagi koperasi serta Usaha


yang melakukan kegiatan usaha.

Lester menyebutkan bahwa

keberhasilan implementasi sangat

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu

komitmen dan kapasitas pelaksana

program atau kebijakan (Purwanto &

Sulistyastuti, 2012). Dari masa ke masa

dukungan komitmen dan kapasitas dari

pelaksana kebijakan adalah hal paling

krusial, selain penganggaran ataupun

perencanaan lainnya. Hill & Hupe (2002)

menyatakan komitmen yang cenderung

stabil akan membawa pada bentuk good

public service.

Kepala Diskoperindah yang

bertindak sebagai anggota tim koordinasi,

mendistribusikan tugas dan wewenangnya

kepada anggota tim kelompok kerja yang

dibawahinya. Sehingga kepala

Diskoperindag hanya bertindak sebagai

koordinator, sedang yang menjalankan


1320

tugas dan wewenangnya adalah anggota

tim kelompok kerja yang berada

dibawahnya, yaitu Kepala Bidang dan

Kepala Seksi yang terkait dengan program.

Seluruh aparat pelaksana tersebut tidak

hanya dituntut untuk menerima adanya

kebijakan program dana bergulir, namun

lebih dari itu mereka lebih dituntut untuk

berkomitmen dalam pelaksanannya dan

mewujudkan tujuan serta target-targetnya.

Sikap dari pelaksana kebijakan

akan sangat berpengaruh dalam

implementasi kebijakan. Apabila

implementator memiliki sikap yang baik

maka dia akan dapat menjalankan

kebijakan dengan baik seperti apa yang

diinginkan oleh pembuat kebijakan,

sebaliknya apabila sikapnya tidak

mendukung maka implementasi tidak akan

terlaksana dengan baik.

Pada implementasi dilapangan,

kebijakan program dana bergulir dalam


Sidoarjo, di awali dengan kerjasama yang

baik antara aktor good governance yakni,

masyarakat, pemerintah dan civil society.

Dan didukung dengan kerjasama yang baik

antara legislatif dan eksekutif. Hal ini

terlihat dari dasar pijakan dari program

dana bergulir seperti yang disampaikan

Mazmanian dan Sabatier merupakan

keputusan-keputusan eksekutif yang

penting dan mengatur bagaimana proses

implementasinya dalam hal ini proses

implementasinya dilakukan dengan

komunikasi yang baik bersama stakeholder

terkait.

Diskoperindag sebagai eksekutif

serta DPRD sebagai legislatif saling

bersinergi untuk mengkomunikasikan

program ini kepada pelaku UMKM di

Kabupaten Sidoarjo. Sementara asosiasi

UMKM dan pelaku UMKM menerima

sosialisasi dari Diskoperindag dengan

antusiasme yang besar, proses sosialisasi,

administrasi, verifikasi dan pencairan

dilakukan dengan terbuka. Karena pada

dasarnya implementasi program dana


UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

Keterlibatan Stakeholder

Dalam kebijakan suatu kebijakamn,

pastinya dibutuhkan peran pemangku

kepentingan atau stakeholder. Menurut

penelitian Widyawan Pranawa (2010),

stakeholder adalah pelaku utama

impementor kebijakan yang menentukan

dalam proses dari awal hingga akhir, serta

pelaksanaan hasil dan evaluasi. Pemerintah

daerah dapat memberikan informasi dan

melakukan sosialisasi seluas-luasnya

mengenai segala hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan kebijakan kepada

masyarakat secara umum dan stakeholder

sebagai perwakilan masyarakat.

Stakeholder merupakan para

pihak, pelaku atau pihak-pihak yang

memiliki kaitan dengan suatu isu atau

rencana. Stakeholder juga diartikan

sebagai kelompok atau individu yang

dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi

oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.

Selanjutnya, stakeholder dikategorikan

menjadi tiga jenis, yaitu (Freeman dan

McVea, 2001):

Stakeholder juga dapat disebut

sebagai aktor utama dalam langkah-

langkah strategis implementasi kebijakan

sendiri. Para pemangku kepentingan yang

beraspirasi, mengakomodasi, bernegosiasi,

melakukan lobi dan sosialisasi, membuat


1321

perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi

pembangunan. Hal ini juga berlaku bagi


pengembangan UMKM di Kabuaten

Sidoarjo.

Stakeholder utama yang memiliki

kepentingan yaitu perwakilan kelompok

masyarakat dalam hal ini pelaku UMKM

dan Asosiasi UMKM di Kabupaten

Sidoarjo karena mereka aktor yang

bersinggungan langsung dan terdampak

dengan kepentingan program dana bergulir

ini. Stakeholder utama disini merupakan

stakeholder yang memiliki keterkaitan

langsung dengan implementasi program

dana bergulir sebagai upaya


Sidoarjo.

stakeholder kunci; merupakan

stakeholder yang memiliki kewenangan

secara legal dalam pengambilan keputusan

sesuai dengan level yang dimiliki.

stakeholder kunci yang dimaksudkan

adalah unsur eksekutif sesuai dengan

tingkatan, legislatif dan instansi. Dalam

implementasi program dana bergulir

sebagai upaya pengembangan UMKM di

Kabupaten Sidoarjo yang menjadi

stakeholder kunci adalah DPRD dan

Diskoperindag Kabupaten Sidoarjo.

Terakhir adalah Stakeholder

pendukung; merupakan stakeholder yang

tidak memiliki keterkaitan langsung

dengan implementasi program dana


UMKM di Kabupaten Sidoarjo; tetapi

memiliki kepedulian dan keprihatinan

sehingga turut untuk bersuara serta

berpengaruh pada sikap masyarakat dan

keputusan legal pemerintah. Dalam

penelitian ini yang menjadi stakeholder

pendukung adalah Asosiasi UMKM, dan

pengamat UMKM (dari kalangan

akademisi dan Lembaga Swadaya

Masyarakat) di Kabupaten Sidoarjo.

Masing-masing stakeholder memiliki

keterlibatan dan peran yang berbeda-beda.

Menurut (Grindle, Merilee S, Dalam

Subarsono, 2013) ada indikator yang

mempengaruhi implementasi kebijakan

publik. Keberhasilan ini dapat diukur dari

proses pencapaian hasil akhir (outcomes),

yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang

ingin diraih. Jika dilihat dari

keterlibatannya, maka stakeholder dalam


pengembangan UMKM di kabupaten

Sidoarjo dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Interest affected

(kepentingan-kepentingan yang

mempengaruhi) yaitu berkaitan dengan

berbagai kepentingan yang mempengaruhi

suatu implementasi kebijakan. Indikator

ini berargumen bahwa suatu kebijakan

dalam pelaksanaannya pasti melibatkan

banyak kepentingan, dan sejauh mana

kepentingan-kepentingan tersebut

membawa pengaruh terhadap

implementasinya.

Dalam temuan penelitian ini,

tampak beragam kepentingan yang

terdapat pada implementasi program dana

bergulir untuk pengembangan UMKM di

Kabupaten Sidoarjo. Pertama,

Diskoperindag sebagai pelaksana program

dana bergulir, Diskoperindag memiliki

kepentingan untuk melakukan

pemberdayaan UMKM dengan program

dana bergulir sebagai upaya menunjang

misi Sidoarjo sebagai kota UMKM.

Kedua, Type of benefit (tipe

manfaat) Berupaya untuk menunjukkan


1322

atau menjelaskan bahwa dalam suatu

kebijakan harus terdapat beberapa jenis

manfaat yang menunjukkan dampak positif

yang dihasilkan oleh pengimplementasian

kebijakan yang hendak dilaksanakan.

Dampak postif dari program dana

bergulir ini, bisa dilihat dari pertumbuhan

jumlah pelaku UMKM yang jumlahnya

dari tahun ke tahun terus betambah. Hal ini

juga berdampak pada kontribusi UMKM

pada PDRB Kabupaten Sidoarjo memiliki

nilai yang tertinggi setiap tahunnya.

Ketiga, Extent of change envision

(derajat perubahan yang ingin dicapai),

Setiap kebijakan mempunyai target yang

hendak dan ingin dicapai. Dalam poin ini

seberapa besar perubahan yang hendak dan

ingin dicapai melalui suatu implementasi

kebijakan harus mempunyai skala yang

jelas.

Dalam temuan penelitian ini

tampak jelas keinginan perubahan yang

dicapai melalui program pemberdayaan

UMKM dengan pengguliran dana bergulir,

hal tersebut dapat dilihat dari temuan

penelitian ini, pada target yang hendak

akan dicapai yaitu menjadikan Kabupaten

Sidoarjo sebagai gudang dan kota UMKM

Indonesia. Selain itu, dengan banyaknya

pelaku UMKM yang memperoleh dana

bergulir diharapkan perkembangan dan

kesejahteraan pelaku UMKM di

Kabupaten Sidoarjo dapat meningkat dari

tahun ke tahun.

Keempat, Program implementor

(pelaksana program) Dalam menjalankan

suatu kebijakan atau program harus

didukung dengan adanya pelaksana

kebijakan yang kompeten dan kapabel

demi keberhasilan suatu kebijakan. Dalam

penelitian ini jelas yang menjadi pelaksana

program penguatan dana bergulir guna


Sidoarjo adalah Diskoperindag Kabupaten

Sidoarjo yang melakukan tahapan

implementasi dari sosialisasi hingga

pencairan dana bergulir. Sebagai SKPD

dalam naungan pemerintah Kabupaten

Sidoarjo, Diskoperindag sebagai pelaksana

program dana bergulir telah melakukan

tugasnya dengan sangat baik hal ini bisa

terlihat dari runtutan tahapan implementasi

mulai dari sosialisasi hingga tahapan

pencairan dilakukan secara sistemik dan

kompeten.

Sedangkan lembaga atau personal

lain yang bisa dikatakan sebagai pelaksana

program dalam temuan penelitian ini

adalah anggota DPRD Kabupaten

Sidoarjo. Dikarenakan, pada tahapan



Sidoarjo, Anggota DPRD Kabupaten

Sidoarjo ikut turut aktif membatu

Diskoperindag mengkomunikasikan

program bantuan dana bergulir kepada

pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

Kelima, Resources commited

(sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus

didukung oleh sumberdaya yang

mendukung agar pelaksanaannya berjalan

dengan baik. Dalam temuan penelitian ini

banyak stakeholder lain yang terlibat dan

memanfaatkan sumber daya lain dalam

implementasi program dana bergulir ini,

diantaranya asosiasi UMKM yang tak lain

merupakan penghubung komunikasi antara

Diskoperindag, DPRD Kabupaten Sidoarjo

dengan pelaku UMKM.

keterlibatannya, ikut turut serta

membantu tahapan implementasi mulai


1323

dari sosialisasi program dana bergulir

hingga akar rumput di kampung-kampung

UMKM. Hal tesebut tidak dijangkau oleh

sosialisasi dari Diskoperindag Kabupaten

Sidoarjo. Serta mengawal tahapan

administrasi pelaku UMKM hingga

pencairan dari Diskoperindag.

Keenam, Power, interest, and

strategy of actor involved (kekuasaan,

kepentingan-kepentingan, dan strategi dari

aktor yang terlibat). Dalam suatu kebijakan

perlu diperhitungkan pula kekuatan atau

kekuasaan, kepentingan serta strategi yang

digunakan oleh para aktor yang terlibat

guna memperlancar jalannya pelaksanaan

suatu implementasi kebijakan. Dalam

temuan penelitian ini terlihat secara jelas

adanya kekuasaan anggota DPRD

membuat pihaknya memanfaatkan hal

tersebut secara positif untuk melakukan

kerjasama dengan Diskoperindag dalam

hal proses implementasi program dana

bergulir mulai dari proses sosialisasi

sampai pada pencairan.

Namun, sayangnya dalam

implementasinya ditemukan fakta bahwa

telah ditemukan beberapa masalah

pelaksanaan program dana bergulir, yang

mana proses administratif tetap menjadi

kendala utama dalam impelemntasi

program dana bergulir.

Potensi pengembangan Usaha


bersinergi dengan dengan penelitian Dani

Danuar (2013) tentang pengembangan

UMKM berbasis ekonomi kreatif,

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM). UMKM masih

memegang peranan penting dalam

perbaikan perekonomian Indonesia, baik

ditinjau dari segi jumlah usaha, segi

penciptaan lapangan kerja, maupun dari

segi pertumbuhan ekonomi nasional yang

diukur dengan Produk Domestik Bruto.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa stakeholder yang terlibat pada

program dana bergulir di Kabupaten

Sidoarjo memiliki keterlibatan peranan

masing-masing diantaranya sebagai

berikut, a) Anggota DPRD mempunyai

keterlibatan sebagai komunikator dimana

anggota DPRD ikut aktif membantu

sosialisasi dan mengkomunikasikan

program dana bergulir kepada konstituen

di kampong-kampung UMKM dan

mengajak pelaku UMKM untuk mendapat

penguatan dana bergulir. Diskoperindag;

b) Diskoperindag, terlibat sebagai

pelaksana program dana bergulir secara

teknis, mulai dari tahap sosialisasi sampai

pencairan program dana bergulir, dan

mengkomunikasikan program dana

bergulir ini kepada khalak umum; c)

Asosiasi UMKM, dalam program dana

bergulir ini terlibat sebagai perantara

komunikasi antara pihak dinas dengan

pelaku UMKM dalam sosialisasi program

dana bergulir dan membumikan program

dana bergulir ini hingga kampong-

kampung UMKM di Kabupaten Sidoarjo;

e) pelaku UMKM terlibat sebagai aktor

utama dan sasaran program dana bergulir

ini.

Daftar Pustaka

Danuar, Dani. 2013. Pengembangan Usaha Mikro,

Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis

Ekonomi Kreatif di Kota Semarang. Tesis.

Universitas Diponegoro. Semarang.


1324

Freeman, R.E dan J. McVea. 2001. A Stakeholder

Approach to Strategic Management.

Hafiluddin, Moch. Rochjadi. 2014. Strategi

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) Berbasis

“Community Based Economic

Development ” (Studi pada pelaku

UMKM di Kecamatan Sukodono

Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Wacana.

Universitas Brawijaya Malang.

Hill, M., & Hupe, P. (2002). Implementing Public

Policy: Governance in Theory and in

Practice. London: Sage Publication.

Pranawa, Widyawan. 2010. Analisis Implementasi

kebijakan terhadap sektor Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM) kota

Semarang. Tesis Universitas Diponegoro.

Semarang.

Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah

Ratih. 2010. Implementasi Kebijakan

Publik Konsep dan Aplikasinya di

Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Santosa, Pandji. 2012. Administrasi Publik Teori

dan Aplikasi Good Governance.

Bandung:Refika aditama.

Subarsono, A.G. 2013. Analisis Kebijakan Publik.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil

dan Menengah.

Indonesian Policy Brief

Documents

Jejaring Administrasi Publik, Vol. 10, No. 2. Juli-Desember 2018journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp173652a170... · 2019-01-07 · Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan