11

jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Download PDF Report

Upload
others
View
5
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 2: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 3: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 4: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 5: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 6: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 7: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 8: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 9: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 10: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

Page 11: jdih.demakkab.go.id · Nomðr 72 Tahun 2005 tentang Desa , Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA TANAH KAS DESA …eprints.ums.ac.id/57111/1/NASKAH PUBLIKASI.pdf · Diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ... musyawarah dan mufakat

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA TANAH KAS DESA …eprints.ums.ac.id/57111/1/NASKAH PUBLIKASI.pdf · Diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ... musyawarah dan mufakat

Documents

LAMPIRAN - jdih.demakkab.go.id

LAMPIRAN - jdih.demakkab.go.id

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM …...(3) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD. Pasal 8 (1) Rancangan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM …...(3) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD. Pasal 8 (1) Rancangan

Documents

NOMOR 5 TAHUN 2007 · pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksud, perlu diatur tata cara pembentukan dan pengelolaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan

NOMOR 5 TAHUN 2007 · pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksud, perlu diatur tata cara pembentukan dan pengelolaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan

Documents

Desain dan Tata Ruang Desa...Tata Ruang Desa belum diatur secara khusus, di sisi lain, beberapa desa berinisiaf membuat produk kebijakan tata ruang desa, seiring diberlakukannya UU

Desain dan Tata Ruang Desa...Tata Ruang Desa belum diatur secara khusus, di sisi lain, beberapa desa berinisiaf membuat produk kebijakan tata ruang desa, seiring diberlakukannya UU

Documents

humas. · PDF fileSebelah Selatan berbatasan dengan Desa Parit Kebumen, Sebelah Barat berbatasan ... mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

humas. · PDF fileSebelah Selatan berbatasan dengan Desa Parit Kebumen, Sebelah Barat berbatasan ... mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Documents

PUTUSAN Nomor 93/PUU-X/2012 MAHKAMAH · PDF fileSiliwangi Nomor 17 Desa Bojongkokosan ... hak konstitusional antara lain seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1 ) Undang-Undang

PUTUSAN Nomor 93/PUU-X/2012 MAHKAMAH · PDF fileSiliwangi Nomor 17 Desa Bojongkokosan ... hak konstitusional antara lain seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1 ) Undang-Undang

Documents

Dana Desa ke Rekening Tunggu Tahap Klarifikasidenpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/06/Bali-Post-20-Juni... · antara BUMDes dan BUMD akan diatur dalam AD/ART. Wiiatmaja menambahkan

Dana Desa ke Rekening Tunggu Tahap Klarifikasidenpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/06/Bali-Post-20-Juni... · antara BUMDes dan BUMD akan diatur dalam AD/ART. Wiiatmaja menambahkan

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 5 TAHUN … · Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu diatur dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 5 TAHUN … · Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu diatur dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan

Documents

e-pandawa.kemendesa.go.id · 2020. 7. 15. · Kerja sama antar desa dengan pihak ketiga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 93 ayat (1) "Kerja sama Desa

e-pandawa.kemendesa.go.id · 2020. 7. 15. · Kerja sama antar desa dengan pihak ketiga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 93 ayat (1) "Kerja sama Desa

Documents

RENCANA KERJA TAHUN 2016 - bpmpd.kalselprov.go.idbpmpd.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2016/03/... · Profil Desa dan Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

RENCANA KERJA TAHUN 2016 - bpmpd.kalselprov.go.idbpmpd.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2016/03/... · Profil Desa dan Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Documents

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat · 2013. 2. 4. · Nor-nor 72 Tahun 2005 tentang Desa -diatur lebih lanjut ... IS. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat · 2013. 2. 4. · Nor-nor 72 Tahun 2005 tentang Desa -diatur lebih lanjut ... IS. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah

Documents

SALINAN - jdih.demakkab.go.id · a. surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DPKKD selaku BUD; dan b. dokumen pencairan. Pasal 5 (1) Pencairan Dana Desa tahap I dari

SALINAN - jdih.demakkab.go.id · a. surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DPKKD selaku BUD; dan b. dokumen pencairan. Pasal 5 (1) Pencairan Dana Desa tahap I dari

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERATURAN DAERAH …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2008/KabupatenBatang-2008-10.pdf · Desa yang baru dibentuk diatur dengan ketentuan : a. Penunjukan

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERATURAN DAERAH …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2008/KabupatenBatang-2008-10.pdf · Desa yang baru dibentuk diatur dengan ketentuan : a. Penunjukan

Documents

BUPATI EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN …jdih.empatlawangkab.go.id/file_peraturan/PERDA_02_2015.pdfMenimbang : a. bahwa tata cara Pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam

BUPATI EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN …jdih.empatlawangkab.go.id/file_peraturan/PERDA_02_2015.pdfMenimbang : a. bahwa tata cara Pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam

Documents

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangrepository.unissula.ac.id/6921/4/BAB I_1.pdf · 2017-01-13 · A. Latar Belakang Kepolisian Republik Indonesia ... desa/Kelurahan sebagaimana diatur

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangrepository.unissula.ac.id/6921/4/BAB I_1.pdf · 2017-01-13 · A. Latar Belakang Kepolisian Republik Indonesia ... desa/Kelurahan sebagaimana diatur

Documents

Dana Desa ke Rekening Tunggu Tahap Klarifikasiantara BUMDes dan BUMD akan diatur dalam AD/ART. Wiiatmaja menambahkan. 50 Badan Usaha Mililr Desa (BUMDes) juga sudah dilun-curkan pertengahan

Dana Desa ke Rekening Tunggu Tahap Klarifikasiantara BUMDes dan BUMD akan diatur dalam AD/ART. Wiiatmaja menambahkan. 50 Badan Usaha Mililr Desa (BUMDes) juga sudah dilun-curkan pertengahan

Documents

Detail Informasi Hasil Monitoring dan Supervisi Pendamping ...ditjenpkp.kemendesa.go.id/index.php/download/...Penyertaan itu diatur di dalam APBDes desa masing-masing melalui Perdes

Detail Informasi Hasil Monitoring dan Supervisi Pendamping ...ditjenpkp.kemendesa.go.id/index.php/download/...Penyertaan itu diatur di dalam APBDes desa masing-masing melalui Perdes

Documents

KEWENANGAN DESA – KEWENANGAN LOKAL ......2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 perlu diatur lebih lanjut pedoman teknisnya. Dasar Hukum Peraturan Bupati

KEWENANGAN DESA – KEWENANGAN LOKAL ......2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 perlu diatur lebih lanjut pedoman teknisnya. Dasar Hukum Peraturan Bupati

Documents

MENTERIKEUANGAN SALIN ANPMK.07~2017Per.pdf · Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 ... tentang Dana Desa yang Bersumber ... Dana

MENTERIKEUANGAN SALIN ANPMK.07~2017Per.pdf · Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 ... tentang Dana Desa yang Bersumber ... Dana

Documents

SALINAN · 2018. 5. 15. · Susunan Perangkat Daerah, maka perlu diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, ... Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

SALINAN · 2018. 5. 15. · Susunan Perangkat Daerah, maka perlu diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, ... Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

Documents

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG EFEKTIF · Web viewSelanjutnya syarat dan tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG EFEKTIF · Web viewSelanjutnya syarat dan tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang

Documents

jdih.demakkab.go.id · 2020. 3. 16. · 13. Panitia Pencalonan dan Pernilihan Kepala Desa yang selanjutnya ... Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dilaksanakan dalam

jdih.demakkab.go.id · 2020. 3. 16. · 13. Panitia Pencalonan dan Pernilihan Kepala Desa yang selanjutnya ... Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dilaksanakan dalam

Documents

jdih.demakkab.go.id · 2020. 3. 12. · kependudukan dan Catatan ; membantu , membina dan meny iapkan bahan— bahan rapat Eadan Peewakilan Desa (BPD); mengumpulkan bahan dan menyusun

jdih.demakkab.go.id · 2020. 3. 12. · kependudukan dan Catatan ; membantu , membina dan meny iapkan bahan— bahan rapat Eadan Peewakilan Desa (BPD); mengumpulkan bahan dan menyusun

Documents

UU 5/1979, PEMERINTAHAN DESA Oleh:PRESIDEN REPUBLIK ...wcw.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/11240.pdfditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan

UU 5/1979, PEMERINTAHAN DESA Oleh:PRESIDEN REPUBLIK ...wcw.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/11240.pdfditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan

Documents

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA · 2020. 8. 14. · Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa di Desa PP 43/2014 jo. PP 47/2015 PBJ di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA · 2020. 8. 14. · Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa di Desa PP 43/2014 jo. PP 47/2015 PBJ di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota

Documents

Kebijakan Dividen, Perlukah Diatur?

Kebijakan Dividen, Perlukah Diatur?

Documents

SALINAN - jdih.demakkab.go.id. Perda_Nomor_5_2… · persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga ... pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun

SALINAN - jdih.demakkab.go.id. Perda_Nomor_5_2… · persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga ... pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun

Documents

BABII TINJAUANPUSTAKA A.TeoriEfektivitasHukum ...eprints.umm.ac.id/39131/3/BAB II.pdf · 2018-11-02 · Pada masa pemerintahan Jepang pengaturan tentang desa diatur ... memandang

BABII TINJAUANPUSTAKA A.TeoriEfektivitasHukum ...eprints.umm.ac.id/39131/3/BAB II.pdf · 2018-11-02 · Pada masa pemerintahan Jepang pengaturan tentang desa diatur ... memandang

Documents

IMPLEMENTASI UU DESA Belum Merata, Kurang … UU DESA_Sunaji...ISU KRUSIAL SUBTANSI • Paham atas asas dan tujuan UU Desa • Kewenangan desa belum tuntas dipahami, diatur dan diurus

IMPLEMENTASI UU DESA Belum Merata, Kurang … UU DESA_Sunaji...ISU KRUSIAL SUBTANSI • Paham atas asas dan tujuan UU Desa • Kewenangan desa belum tuntas dipahami, diatur dan diurus

Documents