RENCANA KERJA TAHUN 2016 - bpmpd.kalselprov.go.idbpmpd.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2016/03/... · Profil Desa dan Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

RENCANA KERJA

TAHUN 2016

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

2

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa Provinsi Kalsel Tahun 2016 mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat

uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Mengamati

pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah

berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2016, disamping

mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program

kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran yang

menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis dan Program serta Kegiatan yang akan

dijalankan pada tahun 2016.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan bahkan dalam

penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekhilafan, untuk itu

kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Atas bantuan dan partisipasi semua pihak dalam pembuatan Rencana Kinerja

Tahun 2016 ini kami ucapkan banyak terima kasih.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Drs. H. GUSTI SYAHYAR Pembina Utama Muda NIP. 19610512 198503 1 014


3

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I

Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum 2

C. Maksud Tujuan 3

D. Sistematika 3

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 4

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 4

BAB III

Tujuan dan Sasaran 39

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 39

B. Tujuan dan Sasaran Renja 40

BAB IV

Program dan Kegiatan 41

A. Program dan Kegiatan Tahun 2016 41

BAB V

Penutup

50


4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kinerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang

sifatnya lebih teknis dan operasional dibandingkan dengan Rencana Strategis (Renstra).

Komponen-komponen yang terkandung di dalam renstra seperti visi, misi, tujuan dan

sasaran serta program masih bersifat umum dan belum ditetapkan target-target yang

hendak dicapai. Oleh karena itu target yang hendak dicapai harus dijabarkan dalam

bentuk rencana kerja. Selanjutnya rencana kerja ini dikaitkan dengan kebijakan Kepala

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

yang dijabarkan dalam usulan kegiatan dan administrasi umum. Usulan tersebut

kemudian dievaluasi dari aspek anggaran yang ada, selanjutnya usulan kegiatan teknis

dan administrasi umum yangmendapat alokasi anggaran kemudian digabungkan

menjadi satu rencana kegiatan tahunan.

Dengan demikian rencana kegiatan tahunan adalah suatu rencana kinerja yang

telah tersedia anggarannya yaitu anggaran untuk membiayai kegiatan Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dalam

rangka mencapai sasaran dengan dukungan dana baik dari APBD maupun APBN

melalui dana dekonsentrasi.

Komponen-komponen yang terkandung di dalam rencana kinerja tahun 2016

meliputi sasaran stratejik dan sasaran program yang akan dilaksanakan dalam tahun

yang bersangkutan. Setiap sasaran stratejik kemudian diuraikan lebih rinci ke dalam

target indikator-indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai. Demikian pula terhadap

kegiatan, target-target untuk kegiatan dirinci ke dalam indikator input, output dan

outcome.

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, rencana kerja SKPD

mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan

strategis menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pada dasarnya rencana kinerja (performance plan) tahun 2016 menguraikan

target kinerja yang hendak dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2016 tersebut. Target

kinerja mempresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama tahun 2016 dari

semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran. Pada

akhirnya target kinerja untuk tingkat kegiatan yang didefinisikan dalam rencana kinerja

dimaksudkan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan pada Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan.


5

B. Landasan Hukum

Landasan normatif sebagai kerangka dasar hukum dalam penyusunan Rencana

Kinerja (Renja-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain

mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Keputusan Menteri PAN Nomor : KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2008 tentang

urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);


6

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan

dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang akan dilaksanakan

berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki

organisasi. Pembuatan rencana kerja ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai

berikut :

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja–SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai dasar yang menjadi

acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai tolok ukur

kinerja setiap bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah :

a. Mewujudkan visi misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang termuat

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terutama di bidang

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.

c. Sebagai instrumen untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan

kegiatan pada BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Sistematika

Sistematika penulisan rencana kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud tujuan dan sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA TAHUN 2014

Memuat tentang pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja

pada Tahun 2014

BAB III TUJUAN, SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tahun 2016

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi

kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana tahun

2016

BAB V PENUTUP


7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

Pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan tahun 2014 dapat

disampaikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, meliputi :

a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan;

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui BPMPD telah berperan aktif

dalam pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) ke VIII Tingkat

Nasional sejak Tahun 2011 di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan

hanya menghadiri Acara Puncak BBGRM. Sejak Tahun 2012 BPMPD Provinsi

Kalimantan Selatan mendapat tambahan dana dan dapat mengikuti Kegiatan

BBGRM ke IX Tingkat Nasional seutuhnya di Kota Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

antara lain didahului BBGRM ke IX Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan berupa

Kegiatan (i)Pencanangan BBGRM ke X Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan serta

BBGRM ke IX Tingkat Nasional yaitu (ii)Pra Puncak BBGRM, (iii)Rakor BPMPD

Tingkat Nasional, (iv)Pameran BBGRM dan (v)Acara Puncak BBGRM. Pada Tahun

2013 Gubernur Kalimantan Selatan menyetujui menjadikan Provinsi Kalimantan

Selatan menjadi Tuan Rumah pelaksanaan Kegiatan BBGRM ke X Tingkat Nasional

yang diselenggarakan di Kota Banjarbaru. Dan pada Tahun 2014 pelaksanaan

Kegiatan Acara Puncak Bulan Bhakti Gotong Royong ke XI dilaksanakan di Ditjen

PMD, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan pada kegiatan Pameran BBGRM selalu

melibatkan BPMPD Kabupaten/Kota dengan melaksanakan koordinasi dan

pembagian tugas antara lain BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan

stand dengan dekorasi beserta display dan bahan untuk menempatkan produk-

produk unggulan dari kabupaten/kota. Dan kabupaten/kota bertugas menyeleksi

produk-produk unggulan yang dipamerkan dan sekaligus menjaga stand/produk.

Selain itu BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pembinaan ke

lembaga desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD). Pada

tahun 2014 jumlah LPM yang dibina sebanyak 1.537 LPM, BPD sejumlah 1.876

BPD dan BKAD sejumlah 142 BKAD.


8

b) Pendataan potensi desa;

Salah satu bentuk upaya peningkatan kapasitas dan kelembagaan

masyarakat yang dilakukan oleh BPMPD Provinsi Kalsel yakni lewat pengisian

Profil Desa dan Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data

Profil Desa dan Kelurahan. Keberadaan Profil Desa dan Kelurahan bertujuan untuk

mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan

yang akurat, komprehensif dan integral. Pengisian Profil Desa dan Kelurahan

meliputi pengisian Data Dasar Keluarga, Potensi Desa dan Kelurahan yakni

keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan

serta kelembagaan, sarana dan prasarana yang ada di desa, dan tingkat

perkembangan desa berupa capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat

mencerminkan tingkat kemajuan dan keberhasilan masyarakat dan pemerintahan

desa / kelurahan.

Pada tahun 2014 BPMPD Provinsi Kalsel khususnya Bidang Pemerintahan

Desa dan Kelurahan telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil

Desa dan Kelurahan dengan jumlah peserta sebanyak 26 orang operator berasal

dari BPMPD Kabupaten / Kota di Kalsel. Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk

melatih operator – operator yang ada di Kabupaten / Kota agar dapat melakukan

pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara maksimal.Bidang Pemerintahan Desa

dan Kelurahan juga melakukan monitoring evaluasi ke 13 Kabupaten / Kota se

Kalsel terkait pengisian Profil Desa dan Kelurahan.

Pada tahun 2014 sebanyak 645 desa dan kelurahan, 37 kelurahan dan 608

desa, telah melaksanakan sistem pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara

online sebagai berikut :


9

REKAPITULASI DESA / KELURAHAN ONLINE SE KALSEL TAHUN 2014

c) Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Salah satu Kegiatan yang dilaksanakan yakni Lomba SIKOMPAK

(TransparanSI, Keberpihakan terhadap Orang Miskin, Partisipasi, Akuntabilitas dan

Keberlanjutan)AWARD yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2013 dengan

melombakan 4 (empat) Kategori pelaku pemberdayaan masyarakat yaitu Unit

Pengelola Keuangan (UPK), Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD), Pendamping

Lokal (PL) dan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD).

Pada tahun 2014 Lomba SIKOMPAK diikuti oleh Kabupaten/Kota dengan

rincian pada kategori Unit Pengeloa Keuangan (UPK) diikuti 10 UPK yang berasal

dari Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut,

Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Balangan.

Pada Kategori Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) diikuti oleh 9 desa

pada 9 kabupaten yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu

Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Barito Kuala,

Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru dan

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pada kategori Pendamping Lokal (PL) diikuti oleh 9 kabupaten yakni

Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten

Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten

Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Balangan.

NO KABUPATEN / KOTA online kel online desa

TOTAL DESA/KEL

1 Kota Banjarmasin 0 0 52

2 Kota Banjarbaru 20 0 20

3 Kab. Banjar 1 62 63

4 Kab. Tapin 4 89 93

5 Kab. Hulu Sungai Selatan 3 125 128

6 Kab. Hulu Sungai Tengah 2 29 31

7 Kab. Hulu Sungai Utara 1 4 5

8 Kab. Balangan 0 0 0

9 Kab. Tabalong 0 112 112

10 Kab. Barito Kuala 1 53 54

11 Kab. Tanah Laut 4 75 79

12 Kab. Tanah Bumbu 1 58 59

13 Kab. Kotabaru 0 1 1

TOTAL 37 608

2019 645


10

Pada kategori Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD)diikuti oleh 10 BKAD

pada 10 Kabupaten yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu

Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Barito Kuala,

Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten

Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan.

Pada tahun 2014 BPMPD Provinsi Kalsel juga mengikuti Event Gelar Karya

Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Nasional yang pelaksanaannya diadakan di

Balai Sidang Convention Center Jakarta.Pada kegiatan Event Gelar Karya

Pemberdayaan Masyarakat BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan juga melibatkan

BPMPD Kabupaten penerima dana PNPM Mandiri Perdesaan dengan

melaksanakan koordinasi dan pembagian tugas antara lain BPMPD Provinsi

Kalimantan Selatan menyiapkan stand dengan dekorasi beserta display dan bahan

untuk menempatkan produk-produk unggulan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dari

kabupaten yang menjadi binaan PNPM MPd. dan BPMPD kabupaten bertugas

menyeleksi produk-produk unggulan UPK yang dipamerkan dan sekaligus menjaga

stand/produk.

d)Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat;

- Pelatihan Kader Peduli HIV/AIDS

HIV adalah suatu virus yang biasanya ditularkan dari satu orang kepada

orang lain melalui kontak seksual. Orang yang telah terinfeksi virus HIV akan

terkena penyakit yang disebabkan oleh virus HIV tersebut, yaitu AIDS. Virus HIV

yang telah masuk ke dalam tubuh seseorang tidak akan menimbulkan gejala-

gejala yang terlihat secara fisik sehingga penderitanya terlihat normal seperti

tidak sedang terkena penyakit. Namun, perlu diwaspadai, walaupun dari luar

penderita HIV tampak normal-normal saja, tetapi dia dapat menularkan virus

tersebut kepada orang lain dalam berbagai cara yang mungkin juga tidak disadari

oleh penderita itu.

Cara penularan virus ini bisa bermacam-macam misalnya melalui hubungan

seksual, penggunaan jarum suntik berganti-ganti orang, transfusi darah, bahkan

pada ibu hamil yang menularkan kepada bayi yang sedang dikandungnya. Jika

virus HIV telah masuk ke tubuh seseorang baru beberapa tahun kemudian virus

ini akan mulai menyerang sistem kekebalan tubuh pada sel darah putih.

Kekebalan tubuh seseorang yang terinfeksi HIV biasanya akan terus menurun

dan kemudian hilang dalam kurun waktu sekitar 5 sampai 10 tahun. Pada saat

itulah ciri-ciri seseorang yang terkena HIV baru muncul, seperti badan yang

terus-menerus turun, mengalami diare berkepanjangan, munculnya panas tinggi

yang tidak dapat sembuh, lalu diikuti dengan bercak-bercak kemerahan, dan


11

batuk berkepanjangan. Setelah mengalami gejala-gejala tersebut, seseorang telah

dinyatakan terkena penyakit AIDS. Setelah kekebalan tubuh seseorang hilang

maka penyakit akan mudah menghinggapi orang tersebut. Penyakit akan terus

menerus hingga sampai suatu saat muncul penyakit yang benar-benar berbahaya

yang kemudian akan mengakibatkan kematian.

Dengan gambaran di atas maka dipandang perlu untuk memberikan

pelatihan untuk kader-kader masyarakat peduli HIV/AIDS, guna meningkatkan

pengetahuan dan wawasan tentang HIV/AIDS dan Program-program Pencegahan

HIV/AIDS, sehingga bisa berperan aktif dalam mensukseskan program

pencegahan HIV/AIDS di masyarakat. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini

adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang HIV/AIDS

2. Mengetahui situasi dan kondisi penyebaran HIV/AIDS

3. Mengetahui program-program HIV/AIDS

4. Menumbuhkan kepedulian sosial

5. Memberikan keterampilan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan

masyarakat luas

6. Mengetahui tugas dan fungsi kader masyarakat peduli HIV/AIDS di lingkungan

masing-masing

7. Membantu dalam penyebarluasan informasi mengenai HIV/AIDS kepada

masyarakat luas

Pelatihan untuk kader – kader masyarakat peduli HIV/AIDS pada tahun 2014 ini

diikuti oleh 39 orang kader dari Kabupaten/Kota di Kalsel.

- Pelatihan Sistem Informasi Posyandu ( SIP )

Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu

bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan

diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan

pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan


12

kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar

untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Untuk itu, semua pihak kita harapkan mendukung kelembagaan posyandu,

melalui penguatan kapasitas kelembagaan, regulasi, memperkuat koordinasi lintas

sektoral terkait, serta dukungan anggaran. Dalam hal penguatan kelembagaan

tersebut, juga diperlukan kader-kader yang memiliki keahlian dibidang teknologi

informasi, sehingga bisa mengembangkan program posyandu dalam sebuah sistem

informasi.

Dengan keterampilan dan keahlian dalam memanfaatkan teknologi

informasi, kita sangat meyakini bahwa program-program yang dikembangkan

dalam keorganisasian posyandu, bisa lebih berkualitas dan terkoordinasi lebih

cepat.

Banyak manfaat yang kita peroleh dari penggunaan sistem informasi

posyandu antara lain adalah sebagai alat manajemen yang digunakan untuk

mengetahui kekurangan dan keberhasilan program revitalisasi posyandu, serta

menetapkan langkah untuk terus menerus mampu memenuhi kebutuhan dasar

tumbuh kembang anak, sesuai dengan perkembangannya.

Sistem Informasi Posyandu ( SIP ) adalah seperangkat alat penyusunan

data/informasi yang berkaitan dengan kegiatan, kondisi dan perkembangan yang

terjadi di setiap Posyandu. Sistem Informasi Posyandu ( SIP ) merupakan kegiatan

yang menghasilkan suatu informasi yang terjadi di posyandu meliputi data umum

posyandu, pelayanan posyandu, data pengguna posyandu sampai dengan data

petugas posyandu. SIP yang banyak diterapkan oleh posyandu di Indonesia adalah

sistem informasi yang masih berupa paper based ( manual ), dimana

pendokumentasiannya dan pelaporannya banyak terjadi hambatan. Oleh karena itu,

diperlukan Sistem Informasi Posyandu berbasis komputer dimana memerlukan

kader posyandu sebagai SDM yang mampu mengoperasikannya serta jaringan yang

baik.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov.Kalsel melakukan Pelatihan Sistem

Informasi Posyandu.Tujuan dilaksanakannya Pelatihan Sistem Informasi Posyandu

adalah:

1. Peningkatan kemampuan SDM pengelola Sistem Informasi Posyandu ( SIP )

2. Menyediakan informasi dan data yang tepat guna mengenai pengelolaan

posyandu, agar berbagai pihak yang berperan dalam pengelolaan Posyandu bisa

menggunakannya untuk membina Posyandu demi kepentingan masyarakat


13

3. Menjadi bahan acuan untuk memahami permasalahan sehingga dapat

mengembangkan kegiatan yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran

4. Meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan

desa/kelurahan yang partisipatif dan representatif sebagai wadah peran serta

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Pelatihan Sistem Informasi Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan baru

dilaksanakan pada tahun 2014 dengan komposisi peserta adalah sebagai berikut :

BPMPD Kab/Kota sebanyak 13 orang

Kader Kecamatan di Kab/Kota sebanyak 13 orang

Kader Desa Percontohan di Kab/Kota sebanyak 13 orang

Peserta Provinsi dari Dinas/Instansi terkait dan PKK sebanyak 4 orang

Pelaksanaan Pelatihan Sistem Informasi Posyandu ( SIP ) telah sesuai dengan

perencanaansebelumnya.

2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa:

a) Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program Pemberdayaan;

Dalam upaya memperkuat komitmen dan sinergitas bersama antara

lembaga pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan di

tingkat Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam melaksanakan kebijakan dan

program – program pemberdayaan masyarakat tahun 2014, maka dilaksanakan

Rapat Koordinasi Penguatan Program dan Kelembagaan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se-Kalimantan Selatan Tahun 2014.

Rapat koordinasiPenguatan Program dan Kelembagaan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2014 ini bertujuan untuk :

a. Menjelaskan tentang gambaran kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan

Selatan

b. Menjelaskan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan

Selatan

c. Penyelarasan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa yang dikembangkan di provinsi dan kabupaten;

Rapat Koordinasi ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu dari tanggal 4 s/d 5

Maret 2014 dengan peserta yang terdiri dari :

1. Kepala dan Sekretaris atau Kasubbag Program BPMPD Kab. Barito Kuala,

Banjar, Tanah Laut, Tapin, HST, Balangan, HSU, Kotabaru dan Tanah Bumbu.

2. Kepala, Sekretaris dan Kepala Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan KB Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kab. HSS, dan Tabalong.

3. BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan


14

Sedangkan materi yang disampaikan antara lain :

1. Profil Kemiskinan di Kalimantan Selatan

2. Peningkatan Peran TKPKD dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

3. Rencana Kerja tahun 2014 pada Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Provinsi

Kalimantan Selatan

4. Rencana Kerja tahun 2014 pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan

Partisipasi Masyarakat BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan

5. Rencana Kerja tahun 2014 pada Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat BPMPD

Provinsi Kalimantan Selatan

6. Rencana Kerja tahun 2014 pada Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi

Tepat Guna BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil dari rapat tersebut yakni untuk Provinsi Kalimantan Selatan

penyumbang terbesar garis kemiskinan adalah kenaikan harga beras dan rokok,

selain itu dalam 2 (dua) tahun terakhir kesenjangan atau gap kemiskinan berupa

pendapatan penduduk miskin dan sejahtera semakin bertambah. Hal ini antara

lain dikarenakan pada struktur perekonomian Kalimantan Selatan terdapat

ketimpangan antara tenaga kerja di sektor pertanian dan sektor pertambangan.

Sektor pertanian dengan jumlah tenaga kerja terbesar hanya menduduki urutan

ke 3 penyumbang perekonomian jika dibandingkan dengan sektor

pertambangan yang merupakan penyumbang utama perokonomian di

Kalimantan Selatan namun dengan serapan jumlah tenaga kerja paling sedikit.

Selain itu terjadi pertambahan penduduk miskin di perdesaan semaikn

meningkat jika dibandingkan dengan pertambahan penduduk miskin di

perkotaan.Salah satu strategi menanggulangi kemiskinan tersebut adalah dengan

pembentukan TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)

baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.Hal ini telah dilaksanakan di

Provinsi Kalimantan Selatan namun berdasarkan kondisi di lapangan masih

terdapat TKPKD di beberapa kabupaten/kota yang perlu terus dioptimalkan.


15

Ke depan dalam rangka lebih memantapkan program penanggulangan

kemiskinan maka program Gerbangmas-Taskin akan direvitalisasi ke tahap II

dengan melibatkan lintas SKPD di dalamnya agar lebih fokus dan terarah.

b) Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemdes/Kelurahan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007

tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Pemerintah Provinsi

Kalsel telah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk menunjang

program/kegiatan pada bidang Pemerintahan desa dan kelurahan, khususnya

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan

Kelurahan Tingkat Provinsi Kalsel dimana kegiatan ini telah berjalan sejak tahun

2009 hingga sekarang.Peserta perlombaan yakni desa dan kelurahan yang meraih

predikat juara I pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, sehingga desa dan

kelurahan tersebut diperbolehkan mewakili kabupaten/kota dalam Perlombaan

Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalsel.

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan

Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 yang ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44 / 0129 / KUM / 2014

tanggal 24 Maret 2014 yang melaksanakan penelitian dan penilaian langsung

kepada Juara I Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten dan Juara I Perlombaan

Kelurahan Tingkat Kabupaten / Kota Tahun 2014, yang dilaksanakan dari tanggal

21 April s.d. 21 Mei 2014.

Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2014 kemudian menetapkan urutan Desa dan Kelurahan yang

berhasil meraih predikat Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2014 sebagai berikut :


16

A. PERLOMBAAN DESA :

NO DESA KECAMATAN KABUPATEN /

KOTA

KETERANGAN

1 2 3 4 6

1 Desa Ilung Batang Alai

Utara

Hulu Sungai

Tengah

Juara I

2 Desa Padang

Panjang

Tanta Tabalong Juara II

3 Desa Tri Martini Sungai Loban Tanah Bumbu Juara III

4 Desa Gelagah Sungai

Tabukan

Hulu Sungai

Utara

Juara Harapan I

5 Desa Batu Hapu Hatungun Tapin Juara Harapan II

6 Desa Wilas Kelumpang

Barat

Kotabaru Juara Harapan III

B. PERLOMBAAN KELURAHAN :

NO KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN /

KOTA

KETERANGAN

1 2 3 4 6

1 Kelurahan

Guntung Manggis

Landasan Ulin Banjarbaru Juara I

2 Kelurahan

Pekapuran Raya

Banjarmasin

Timur

Banjarmasin Juara II

3 Kelurahan

Antasari

Amuntai Tengah Hulu Sungai

Utara

Juara III

4 Kelurahan Barabai

Utara

Barabai Hulu Sungai

Tengah

Juara Harapan I

5 Kelurahan Batu

Piring

Paringin Balangan Juara Harapan II

6 Kelurahan

Kandangan Utara

Kandangan Hulu Sungai

Selatan

Juara Harapan III


17

c) Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga di Kalsel;

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) adalah gerakan nasional

dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya

dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga sejahtera yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi

luhur, sehat mandiri berkeadilan, maju, kesetaraan gender serta kesadaran hukum

dan lingkungan. Prinsif gerakan PKK adalah pemberdayaan dan partisipasi

masyarakat. Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga, baik di pedesaan maupun

perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan

kepribadiannya.

Kondisi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai arti

yang besar dalam proses pembangunan, karena kondisi keluarga dapat merupakan

barometer bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat membina

keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, dibentuk

Gerakan PKK, yang mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh Tim

Penggerak PKK dissetiap jenjang.

Misi Gerakan PKK adalah :

1. Meningkatkan mental spiritual, prilaku hidup dengan menghayati dan

mengamalkan Pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban

sesuai dengan HAM, demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan

kegotong royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan

seimbang.

2. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, dalam upaya

mencerdaskan kehidupan bangsa serta pendapatan keluarga.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan

pemanfaatan pekarangan melalui Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman(

HATINYA ) PKK, sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang

sehat.

4. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta

membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan

ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.

Rencana kerja lima tahun TP PKK disusun dengan mengacu pada Millenium

Develompment Goals ( MDGs ) sebagai pedoman pelaksanaan 10 Program Pokok

PKK dengan program-program prioritasnya harus mendapat perhatian TP PKK di

semua jenjang yang pelaksanaannya dissesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi

daerah.


18

Pelaksanaan program dan kegiatan PKK secara terpadu dilaksanakan oleh

Pokja-pokja dengan berpedoman pada 10 Program Pokok PKK.

1. Program Pokja I mengelola program penghayatan dan pengamalan Pancasila

dan program gotong royong.

2. Program Pokja II mengelola program pendidikan dan keterampilan dan

pengembangan kehidupan berkoperasi.

3. Program Pokja III mengelola program pangan, sandang, perumahan dan tata

laksana rumah tangga.

4. Program Pokja IV mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup

dan perencanaan sehat.

Pada tahun 2014 dana yang tersedia pada BPMPD Provinsi Kalsel sebanyak

Rp. 945.500,- untuk kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga di

Kalimantan Selatan antara lain :

a. Publikasi lewat media cetak dan elektronik

b. Rakon Provinsi

c. Sosialisasi UP2K

d. Sosialisasi TTG

e. Sosialisasi Pola Asuh Anak

f. Pembinaan Desa Percontohan

g. Penilaian Desa Percontohan

h. Pasar murah dan pembagian sembako pada bln Ramadhan

i. Pelatihan keterampilan

Terkait Desa Percontohan BPMPD Provinsi Kalsel telah melakukan pembinaan

administrasi kepada 26 desa dan kelurahan di tahun 2014

3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

a) Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006

tentang Pedoman Administrasi Desa dimana Pemerintah Provinsi Kalsel telah

mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD Provinsi untuk menunjang

program / kegiatan pada Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, khususnya

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan, yakni

Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa se

Kalsel.

Tujuan dari diselenggarakannya Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa

yakni mengingat pentingnya peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi kepala

desa agar dalam menjalankan roda pemerintahan di desa dapat memacu


19

pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat

mengelola administrasi pemerintahan dan keuangan secara tertib dan benar.

Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa se Kalsel tahun 2014

dilaksanakan dalam dua angkatan dimana satu angkatan diikuti oleh 44 Kepala

Desa dari Kabupaten – Kabupaten di Kalsel.

b) Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan;

Salah satu aspek terpenting dalam pengembangan wilayah adalah penegasan

tata batas desa / kelurahan.Selama ini masih banyak ditemui perselisihan yang

terjadi diakibatkan oleh tata batas wilayah yang masih belum jelas. Kesadaran

akan pentingnya penetapan batas wilayah inilah yang menjadi fokus perhatian dari

BPMPD Provinsi Kalsel khususnya Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Oleh

karena itu pada tahun 2014 Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan

dengan peserta sebanyak 26 orang dari BPMPD Kabupaten / Kota se Kalsel.

Dengan adanya Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan aparat

pemerintah di kabupaten / kota terkait pentingnya pengembangan wilayah desa

dan kelurahan khususnya mengenai tata batas desa / kelurahan.

4. Program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha

mikro

a) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Usaha Ekonomi

Masyarakat;

Sasaran Strategis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan

Pengembangan Usaha Mikro Tahun 2014 melalui Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan indikator meningkatnya kapasitas

manajemen BUMDES, jumlah desa yang dibantu dalam membangun prasarana

dasar serta jumlah BUMDES yang meningkat pendapatannya


20

Pada kegiatan Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi

Masyarakat di Pedesaan (BUMDES Percontohan Prov. Kalsel) adalah

meningkatnya kapasitas manajemen BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di

Pedesaan yang dapat dicapai diantaranya melalui Bintek-Bintek Pengelolaan

Keuangan BUMDES bagi Aparatur Kabupaten yang menangani kegiatan BUMDES

serta bagi Pengelola BUMDES Percontohan Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam Bintek ini peserta yang dilatih sebanyak mungkin tetapi dari segi

pendanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hanya dapat melatih sebanyak

33 orang. Pelatihan ini mengenai bagaimana cara mengelola manajemen keuangan

BUMDES dan pengembangan usaha BUMDES Percontohan.

Realisasi yang dicapai dari segi fisik 100 % sesuai perencanaan, namun dari

segi anggaran masih ada sisa dikarenakan adanya ketidaksesuaian biaya

perjalanan dinas yang harusnya dilaksanakan oleh eselon tertentu dilaksanakan

oleh eselon dibawahnya, demikian juga untuk biaya hotel ada yang tidak dapat

diambil karena ada yang menginap 1 kamar untuk 2 orang. Padahal program ini

perlu didukung oleh semua pihak baik dari segi pembinaan manajemen dimana

diperlukan dana yang cukup untuk opersionalnya, karena Program ini sangat

strategis, dicanangkan secara nasional apalagi ada wacana dari pemerintahan Joko

Widodo untuk membangun dan mengembangkan 5000 BUMDES se Indonesia, hal

ini bertujuan salah satunya agar desa punya sumber pendanaan untuk membiayai

kegiatan pembangunan dan pemerintahan secara mandiri. Seharusnya BUMDES

ada disetiap desa, dimana jumlah desa di Kalsel sebanyak 1.876 Desa.

Setiap tahunnya ditargetkan 11 buah BUMDES percontohan dapat dibina

oleh BPMPD Provinsi Kalsel sedangkan pada tahun 2014 BPMPD Provinsi Kalsel

khususnya Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat telah membina 18 BUMDES

percontohan melebihi target yang ditetapkan.

Target lainnya mengenai pembentukan dan pengembangan Bumdes adalah

banyaknya program-program pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat

yaitu sejak tahun 1996 s/d sekarang yang bergerak dibidang pengembangan

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tentunya harus disesuaikan mekanismenya

agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang LKM dan Undang-Undang

perbankan seperti LKM yang dijalankan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Gerbangmas-Taskin. UPK ini sangat berpeluang menjadi Bumdes sehingga dapat

menjalankan berbagai kegiatan usaha selain simpan pinjam.

Dalam rangka sinergi program dilingkungan Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dan Sinergi

program lintas SKPD, Kabupaten/Kota dan dilingkungan Pemerintah Provinsi


21

Kalimantan Selatan dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam penanggulangan

kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan , Dana ini sejak tahun 2014 juga

diperuntukkkan untuk lokus program Penanggulangan Kemiskinan Tim

Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi

Kalimantan Selatan dan sejak tahun 2015 juga diperuntukkkan untuk

Desa/Kelurahan juara lomba desa tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

b) Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Kegiatan pemberian stimulan Pembangunan Desa Tahun 2014 merupakan

kegiatan pemberian bantuan kepada Desa melalui LPM , diutamakan untuk Desa

tertinggal dan kekurangan sarana prasarana ekonomi pedesaan. Namun dalam

rangka sinergi program dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dan Sinergi program lintas SKPD,

Kabupaten/Kota dan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan

Pemangku Kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi

Kalimantan Selatan, Dana ini mulai tahun 2015 juga diperuntukkkan untuk

Desa/Kelurahan juara lomba desa tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi dan lokus

program Penanggulangan Kemiskinan Tim Koordinasi Program Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa ini juga menjadi penting

karena sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah provinsi kepada desa yang

berada diwilayahnya. Di Kalimantan Selatan desa/kelurahan berjumlah 2.019

buah, yang seharusnya merasakan kucuran dana stimulan, akan tetapi karena

keterbatasan dana pemprov. Kalsel untuk kegiatan ini, sehingga ditargetkan desa

memperolehnya secara bertahap. Untuk Tahun 2014 penerima dana stimulan

berlokasi pada 45 Desa, 27 Kecamatan, 10 Kabupaten/Kota yang menurun dari

jumlah penerima dana tahun sebelumnya.


22

Penurunan desa/kelurahan penerima stimulan di tahun 2014 disebabkan

oleh berkurangnya dana yang diberikan sehingga Bidang UEM BPMPD Provinsi

Kalsel hanya mampu melaksanakan pemberian stimulan kepada 45 desa pada 10

kabupaten di Provinsi Kalsel. Setiap Desa memperoleh dana hibah bervariasi

setiap tahunnya antara 9.000.000 s/d Rp. 20.000.000,- yang dipergunakan untuk

kegiatan ekonomi berkembang, prasarana produksi,prasarana perhubungan dan

prasarana pemasaran.

c) Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil & Menengah di Perdesaan;

Program Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Kalimantan Selatan

untuk pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat

Program Gerbangmas-Taskin didasarkan pada pendekatan TRIDAYA, yakni

Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Usaha dan Pemberdayaan Lingkungan yang

diimplementasikan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat

sebagai pelaku kegiatan. Dalam pendekatan ini kelompok masyarakat miskin

diberikan peluang secara luas sehingga mampu memberdayakan dirinya sendiri

melalui peran serta dalam pengambilan keputusan, pengelolaan program maupun

sebagai pemanfaat dan pelestari program secara langsung. Sedangkan tujuan dari

program Gerbangmas-Taskin yakni :

a. Meningkatkan peran aktif rumah tangga miskin dalam pengambilan keputusan

pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab

b. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha dalam rangka

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi rumah tangga miskin

c. Menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan dasar di bidang pendidikan,

kesehatan dan kualitas rumah tinggal dalam rangka mengurangi beban

pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup

d. Mengoptimalkan fungsi fasilitas umum desa/kelurahan sebagai investasi yang

mendukung pengembangan ekonomi lokal dan penanggulangan kemiskinan

e. Menguatkan kapasitas kelembagaan agar berfungsi optimal sebagai pengelola

program penanggulangan kemiskinan maupun pengelola pembangunan di

desa/kelurahan pada umumnya

f. Mengoptimalkan kemitraan antar stokeholders dalam rangka mewujudkan

keterpaduan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan secara

partisipatif.

Pada tahun 2014 desa penerima dana Gerbangmas-Taskin yakni sebanyak 50 desa

yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan oleh keterbatasan

dana.


23

BPMPD Provinsi Kalsel khususnya Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

melaksanakan pula Pelatihan Bagi Ketua Unit Pengelola Keuangan (UPK) di Desa

sebagai bentuk penguatan kapasitas pengelola yang telah dilaksanakan pada tahun

2014 dengan jumlah peserta setiap tahunnya sebanyak 52 orang. Kegiatan lainnya

berupa Rapat Orientasi Program Gerbangmas-Taskin ini dilaksanakan pada tanggal

8 s/d 9 Mei 2014 bertempat di Hotel Pesona Banjarmasin. Pesertanya adalah Kepala

BPMPD Kabupaten /Kota se Kalimantan Selatan, beserta Kepala Bidang atau

Kasubbid yang menangani Program Gerbangmas-Taskin , Camat atau kasi pmd atau

bidang yang menangani dari kecamatan lokasi Gerbangmas-taskin Tahun 2014 ,

yang total keseluruhan peserta berjumlah 52 orang dengan narasumber selain dari

BPMPD, Bappeda dan Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan juga dari

LBP Banjarmasin, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penetapan lokasi program Gerbangmas-Taskin yang didanai dari APBD Provinsi

harus didukung oleh kesediaan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk

mengalokasikan dana penyertaan (sharing) dan adanya komitmen melaksanakan

program sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional

Provinsi

2. Pencairan dana Gerbangmas-Taskin dari APBD Provinsi dapat dicairkan, apabila

masing-masing Kabupaten/Kota telah mengajukan LK yang disusun berdasarkan

rekap usulan desa dengan lampiran serta proposal yang didalamnya sudah

mencantumkan BOP atau Biaya Operasional.

3. Hasil verifikasi usulan masing-masing rekap usulan desa dengan lampiran.

4. Pembiayaan program untuk masing-masing Desa/Kelurahan lokasi maupun

biaya operasional pengelolaan diatur secara sharing antara Pemerintah Provinsi

dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana untuk masing-masing lokasi

dibiayai dari dua sumber pendanaan tersebut.


24

d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Dilaksanakannya Rapat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) pada tanggal 8

September 2014 dengan peserta rapat yakni SKPD terkait seperti Dinas Sosial,

Dinas Kesehatan, dan lain – lain. Maksud dan tujuan diadakannya Rapat UPM

yakni:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pengaduan masyarakat yang ada di SKPD dan

stakeholder terkait

2. Ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pengaduan yang ada di masing –

masing SKPD dan Kelompok Program pada TKPK

3. Menindaklanjuti atas hasil temuan dari Itjen Kemendagri

Hasil dari Rapat tersebut bahwa peran Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) tidak

hanya untuk kegiatan/program pemberdayaan saja tetapi juga terhadap semua

program yang ada di masing-masing SKPD misalnya masalah HIV/AIDS, lonjakan

penduduk/pendatang ke suatu wilayah yang menyebabka bertambahnya orang

miskin, dan lain – lain.

Pengaduan yang ada pada Program PNPM-MP secara online masuk ke sentral

laporan di Jakarta kemudian didistribusikan ke masing – masing wilayah dan

diteruskan ke provinsi dan kabupaten.

Unit aduan biasanya ada di masing – masing rumah sakit dan langsung akan

ditangani oleh humas masing – masing. Untuk aduan terhadap bantuan beasiswa

miskin atau Dana BOS biasanya langsung ke kabupaten/kota. Kebanyakan masalah

pengaduan yang masuk ke Provinsi biasanya sudah masuk pada tahap penanganan

oleh kejaksaan.

Rencana Tindak Lanjut yang dihasilkan dari Rapat UPM yaitu masing –

masing SKPD harus menyampaikan rekap aduan masyarakat kepada UPM TKPKD

baik yang sudah ditangani dan selesai maupun yang masih dalam proses

penanganan. Mensosialisasikan kepada masyarakat melalui papan – papan

pengumuman maupun media massa, elektronik, stiker, dan lain – lain. Perlu pula

dibentuknya Tim Penyelesaian Konflik. Serta mengkoordinasikan dengan Bappeda

dan Biro Keuangan untuk menganggarkan kegiatan Pokja Pengaduan.

Kegiatan lain yang dilaksanakan berupa Monitoring dan Evaluasi UPMT ke 5

(lima) kabupaten yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan TKPKD khususnya

Pokja Pengaduan yang ada di kabupaten.

Hasil dari Monitoring dan Evaluasi UPMT meliputi perlunya sosialisasi UPM

kepada masyarakat, koordinasi dengan Bappeda dan SKPD terkait lainnya,


25

pentingnya penambahan dana untuk UPM-TKPK dan pelaporan rapat tentang

adanya aduan dari masing – masing SKPD dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali.

e) Optimalisasi Program Lembaga Ekonomi Perdesaan se Kalsel;

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pendampingan Bumdes dan Cetak Pedum

Bumdes. Dalam melaksanakan kegiatan Bumdes Percontohan Prov. Kalsel,

diperlukan pendampingan terus menerus ditingkat desa, apalagi dengan

terbatasnya dana operasional provinsi, pembinaan langsung oleh provinsi kepada

pengelola Bumdes sangat sedikit sehingga diperlukan pendampingan yang

bertugas mendampingi masyarakat dalam hal melaksanakan Bumdes Percontohan

Prov. Kalsel dari manajemen sampai dengan pengembangan usahanya. Sejak

Tahun 2013 s/d 2014, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kegiatan

Optimalisasi program Lembaga Ekonomi Pedesaan se Kalsel menyediakan

pendamping/fasilitator Bumdes Percontohan Prov. Kalsel berjumlah 13 orang,

terdiri dari 2 orang fasilitator Provinsi dan 11 orang fasiltator Kabupaten.

Dari segi jumlah Bumdes dan luasnya wilayah kerja Fasilitator, jumlah 13

orang sangat tidak memadai sehingga diharapkan kedepan anggaran untuk

fasiltator dapat ditambah. Pada tahun 2014 rakor dan Bintek tidak dapat lagi

dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan

optimalisasi Program Lembaga Ekonomi Pedesaan dimana anggaran untuk tahun

2013 sebesar 700 juta, sedangkan untuk tahun 2014 dikurangi menjadi hanya 300

juta. Dengan terpaksa pembinaan dan pelatihan fasilitator dilakukan face to face

diruangan kantor BPMPD Prov. Kalsel pada saat jam kerja. Hal ini sangat tidak

efektif, karena materi yang disampaikan tidak dapat seragam dan terencana

dengan matang, juga tidak ada proses diskusi dengan sesama fasilitator seperti

pada saat mereka dikumpulkan disatu tempat pelatihan dan dalam suasana

pelatihan secara bersamaan. Demikian juga jika terjadi kendala-kendala dalam

pelaksanaan Bumdes Percontohan Prov. Kalsel tidak dapat dibahas dalam foarum

Rapat Koordinasi.

Realisasi yang dicapai dari segi fisik 100 % sesuai perencanaan, namun dari

segi anggaran masih ada sisa dikarenakan ada gaji fasilitator provinsi yang

dikembalikan karena pengunduran diri 1 orang fasiltator provinsi sejak bulan

Agustus 2014, karena diterima bekerja ditempat lain. Serta ada biaya transport

fasiltator yang tidak diambil karena tidak ada berkas pendukung

pertanggungjawaban.


26

f) Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Salah satu kegiatan pada penguatan kelembagaan program penanggulangan

kemiskinan yakni adanya Tim Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan

yang bertugas untuk mempersiapkan lokasi Gerbangmas-Taskin Tahap II.Berikut

daftar untuk lokasi Program Gerbangmas Taskin Tahap II untuk Kabupaten Hulu

Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten

Tanah Laut, dan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

1. Kabupaten Hulu Sungai Tengah

- Kecamatan Pandawan ( Desa Kayu Rabah, Desa Setiap dan Desa Walatung )

- Kecamatan Labuan Amas Selatan ( Desa Panggang Marak, Desa Pantai

Hambawang Barat dan Desa Jamil)

- Kecamatan Barabai ( Desa Mandingin, Desa Ayuang dan Desa Barabai Darat)

2. Kabupaten Balangan

- Kecamatan Lampihong (Desa Matang Hanau, Desa Batu Merah dan Desa

Lajar)

- Kecamatan Halong ( Desa Ha’uwai, Desa Uren dan Desa Halong)

3. Kabupaten Hulu Sungai Utara

- Kecamatan Babirik ( Desa Sungai Durait tengah, Desa Pejukungan Hulu dan

Desa Babirik Hilir)

- Kecamatan Amuntai Selatan (Desa Bajawit, Desa Kayakah, Desa Kota Raja)

- Kecamatan Sungai Pandan ( Desa Rantau Kurau Hulu, Desa Hambuku Hulu

dan Desa Banyu Tajun Hilir)

- Kecamatan Danau Panggang ( Desa Danau Panggang, Desa Bitin dan Desa

Teluk Mesjid)

4. Kabupaten Tanah Laut

- Kecamatan Penyipatan (Desa Batakar, Desa Penyipatan dan Desa Suku

ramah)

- Kecamatan Bati- bati (Desa Bati-bati, Desa Banua Raya dan Desa Padang)

5. Kabupaten Barito Kuala

- Kecamatan Mekar Sari ( Desa Tinggiran Baru, Desa Tinggiran Darat, Desa

Taban Raya)

- Kecamatan Alalak ( Desa Beringin, Desa Berangas, Desa Sugara)

Hal – hal yang perlu diperhatikan yakni :

a. Sebelum anggaran turun perlu verifikasi secara bersama-sama baik pemerintah

provinsi maupun pemerintah kabupaten dan pihak terkait lainnya ( Kecamatan,

Desa/kelurahan dan masyarakat penerima manfaat )

b. Perlunya kesiapan desa sebagai lokasi penerima program


27

c. Perlunya koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait lainnya

dalam rangka menyadarkan masyarakat tentang pentingnya program

pengentasan kemiskinan.

d. Perlu adanya sosialisasi dengan melibatkan instansi terkait /tokoh agama/

tokoh masyarakat setempat memberikan penyadaran pada masyarakat agar

membuka pikiran untuk bisa keluar dari kemiskinan tersebut .

e. Perlu sosialisasi yang lebih luas tentang Program Gerbangmas-taskin tahap II

f. Perlunya pelatihan dalam meningkatkan pengembangan usaha ekonomi

masyarakat desa.

g. Perlunya dilakukan pembinaan berkelanjutan kepada desa yang mendapatkan

bantuan program dalam rangka pengentasan kemiskinan.

5. Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG;

a) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan SDA;

Koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan baik kepada pusat

(Direktorat SDA-TTG Ditjen PMD Kemendagri RI) maupun dengan kab./kota

yakni:

- Melaksanakan rapat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis,

- Mengikuti Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Orientasi,

Konsultasi dan Pengembangan Wawasan.

- Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kepada kab./kota

Program/Kegiatan yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi kepada

aparatur BPMPD Kab./kota adalah :

1. Pengelolaan DAS Kolaboratif Berbasis Masyarakat

2. Pembangunan Dan Pengembangan Program PLTS Berbasis Masyarakat

3. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Berbasis Masyarakat

4. Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Masyarakat

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Lestari

6. Pengembangan Desa Mandiri Energi

Semua program/kegiatan di atas merupakan kelanjutan dari

program/kegiatan tahun sebelumnya sehingga tidak ada lokasi baru pada tahun

ini disebabkan dibatasinya anggaran dari APBN pada tahun ini yang dialihkan

untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Dana sharing yang telah disiapkan

kabupaten tidak dapat dicairkan karena tidak diperuntukkan untuk duplikasi

kegiatan pada lokasi/desa yang lain.

Keberhasilan sasaran Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dalam

pengelolaan dan pemanfaatan SDA di pedesaan yang berwawasan lingkungan


28

dengan keluaran yang diharapkan adalah meningkatnya potensi, pengetahuan

dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA di

pedesaan

Upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama

antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan

yang terkait dengan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2009

tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Inti dari peraturan

tersebut adalah agar manusia dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya

lingkungan secara aktif dan bijaksana tanpa harus merusaknya.Pemanfaatan

sumber daya alam hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan

berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (economically viable),

diterima secara sosial (socially acceptable), dan ramah lingkungan

(environmentally sound). Proses pembangunan yang dilaksanakan dengan tiga

pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas

kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang.

Upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan rehabilitasi lingkungan juga

diperlukan untuk mewujudkan Desa Hijau. Yang dimaksud dengan Desa Hijau

dalam kegiatan ini adalah Desa yang telah menerapkan sistem pengelolaan

lingkungan hidup dan masyarakatnya memiliki kesadaran akan lingkungan hidup

dengan tetap menjaga kelestariannya, serta telah menerapkan praktik

rehabilitasi lingkungan terhadap lahan kritis di lingkungannya. Sehingga pada

akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama yang berada

di perdesaan.Fokus kegiatan ini lebih pada pengoptimalan peranserta

pemerintah desa dan peranserta masyarakat sehingga tercipta kesadaran untuk

menjaga kelestarian lingkungannya masing-masing.

Keluaran dari Kegiatan Rehabilitasi Lingkungan Menuju Desa Hijau adalah:

1. Terciptanya suatu sistem pengelolaan lingkungan yang didukung oleh

masyarakat desa yang bersangkutan untuk menggerakan kesadaran

masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya;

2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Aparat Pemerintah Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa dalam proses

Rehabilitasi Lingkungan Menuju Desa Hijau;

3. Meningkatnya pemahaman dan kemampuan Aparat Pemerintah Desa agar

dapat memasukan kegiatan terkait proses Rehabilitasi Lingkungan Menuju

Desa Hijau dalam perencanaan pembangunan desa;


29

4. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan praktik Rehabilitasi

Lingkungan Menuju Desa Hijau sesuai dengan kondisi dan potensi desa serta

kebutuhan masyarakat;

Kegiatan lainnya yang dilaksanakan berupa Kegiatan Sosialisasi Program –

Program SDA yang dihadiri oleh Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta

sebanyak 30 orang.Kegiatan lainnya yakni Bimbingan Teknis Pemanfaatan Lahan

Potensial Berbasis Masyarakat dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang

berasal dari Kabupaten/Kota.

b) Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG;

- Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XVI Tahun 2014

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemasyarakatan teknologi

yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan merupakan upaya yang strategik

guna peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan

secara sinergis oleh pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha maupun pihak

yang peduli kepada masyarakat. Untuk lebih mengoptimalkan

pemasyarakatan TTG, keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun

2004 tentang Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna menyebutkan

bahwa Gelar TTG Nasional diselenggarakan setiap tahun di Provinsi secara

bergilir.

Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XVI tahun 2014 diselenggarakan di

Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis

Nasional tahun 2012 dan tema yang diangkat yakni Dengan teknologi tepat

guna kita tingkatkan produktivitas dan daya saing bengsa menuju kemandirian

masyarakat”Dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Lokal Melalui

Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Kita Wujudkan Kemandirian

Masyarakat”.Rangkaian kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XVI

Tahun 2014 diselenggarakan pada tanggal 18 s.d. 23 Juni 2014 di Provinsi

Kalimantan Timur dan dikunjungi 40.000 orang, yang meliputi Pejabat

Pemerintah Pusat, Pejabat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia, dunia

usaha, perguruan tinggi serta masyarakat umum.

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ini diharapkan dapat ditindaklanjuti

dan berdampak positip bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) merupakan kegiatan dilaksanakan

oleh struktur dari pusat sampai daerah. Dengan struktur seperti ini maka hasil

dari kegiatan ini dapat diukur secara dan jelas. Oleh karena itu perlu adanya

komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti Gelar Teknologi Tepat

Guna Nasional ini secara berkesinambungan. Tindak lanjuti yang dilakukan


30

oleh Pemerintah Daerah sangat berkaitan erat dengan konteks pemerintah

saat ini dimana pemerintah tidak lagi pada posisi yang paling sentral dalam

menentukan berbagai kebijakan begitu juga dengan masyarakat bukan lagi

sebagai objek tetapi menjadi subjek atau pelaku pembangunan. Pemerintah

sebatas sebagai fasilatator melalui regulasi, pemberian bantuan, pembinaan,

bimbingan, evaluasi dan monitoring.

Peranan strategik TTG terutama dalam mendukung pemanfaatan

sumberdaya lokal menuju peningkatan produktivitas, efesiensi dan daya saing

usaha masyarakat menuntut penyelenggaraan Gelar TTG dengan

menyelaraskan penyelenggarakan Gelar TTG dengan potensi wilayah,

meningkatkan jalinan kemitraan dan mengefektifkan sosialisasinya kepada

pihak terkait.

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional XVI juga diikuti oleh

kabupaten/kota dari Provinsi Kalsel yang terdiri dari :

1. Kabupaten Batola yang dipamerkan berupa Alat Press Serbaguna, Alat Press

Jamur, Alat Pemotong Kerupuk, Alat Pembuat Tahu, Produk Unggulan

Kerupuk Ikan Pipih dan Produk Unggulan dari Tas Purun

2. Kabupaten Banjar yang dipamerkan berupa Produk Unggulan Permata dan

Produk Unggulan Batu Permata

3. Kabupaten Tapin yang dipamerkan berupa Alat Press Serbaguna (Kerajinan

atau Makanan), Produk Unggulan Tikar Purun, Produk Unggulan Tas Purun

utk Sekolah/Belanja dan Produk Unggulan Rempa/Selai Pisang

4. Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dipamerkan berupa Produk Unggulan

Sasirangan

5. Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dipamerkan berupa Mesin Pemecah

Keong, Alat Penetas Telor, Produk Unggulan Tas Enceng Gondok, Produk

Unggulan Dompet Dari Rotan, Produk Unggulan Sarung Air Mineral Dari


31

Rotan, Produk Unggulan Kerupuk Itik Alabio dan Produk Unggulan Tikar

Rotan

6. Kabupaten Tabalong yang dipamerkan berupa Produk Unggulan Madu dan

Produk Unggulan Kerupuk dari Ikan

7. Kabupaten Tanah Laut yang dipamerkan berupa Alat/Mesin Penggoreng

Hampa (Vacum Frying), Alat Tugal Padi (Penugal Biji), Produk Unggulan

Dodol Terong dan Produk Unggulan Kerupuk Tenggiri

8. Kabupaten Kotabaru yang dipamerkan berupa Alat TTG Penggoren

Amplang, Produk Unggulan Amplang, Produk Unggulan Kerupuk Ikan dan

Udang, Produk Unggulan Rumput Laut Kering dan Produk Unggulan

Anyaman Daun Pandan

9. Kabupaten Tanah Bumbu yang dipamerkan berupa Alat Pakan Ternak Itik,

Alat Pengupil Jagung, Mesin Pakan Ternak Itik dan Alat Pembuat Tahu

10. Kotamadya Banjarbaru yang dipamerkan berupa Alat Prolisis, Alat Tenun

dan Produk Unggulan Permata

- Kalsel EXPO

Kalsel Expo Tahun 2014 diselenggarakan di Banjarbaru dengan tujuan sebagai

berikut :

1. Memeriahkan HUT Provinsi Kalimantan Selatan ke 64.

2. Memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke 69

3. Membangun komunikasi strategis tentang investasi dan potensi daerah

4. Membangun pemasaran tentang produk-produk starategis dan potensial

serta produk-produk inovasi dan kreatifitas masyarakat.

5. Sebagai media promosi dan publikasi seni dan budaya, produk unggulan

dan karya-karya inovasi kegiatan pembangunan yang telah dilakukan oleh

Pemerintah Daerah di Indonesia. Khususnya Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten yang ada

di Kalimantan Selatan.

6. Meningkatkan kreativitas masyarakat luas dan Pemerintah Daerah di

bidang pengembangan iptek, seni dan budaya.

7. Membangun daya saing bisnis dan investasi.

8. Menjadikan Kalsel Expo sebagai core event sekaligus annual event

pameran dengan skala nasional

9. Menginformasikan dan mengekspos seluruh potensi yang dimiliki Provinsi

Kalimantan Selatan terutama pada sektor layanan publik dan produk

unggulan yang dihasilkan.


32

10. Mempromosikan produk kerajinan yang dihasilkan oleh Dekranasda,

Koperasi dan UKM serta mitra binaan perusahaan, BUMN dan BUMD.

11. Memberikan kesempatan kepada peserta pameran untuk melakukan

transaksi dagang secara langsung.

12. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencintai produk dalam

negeri.

BPMPD Prov. Kalsel berpartisipasi dalam event ini selain dengan tujuan di

atas juga dalam rangka untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang

ada dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kalimantan Selatan, menampilkan

pengembangan alat-alat Teknologi Tepat Guna dan produk unggulan di

Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan pemahaman mengenai

Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat, perlu

digerakan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam lokalnya

melalui Teknologi Tepat Guna.

Teknologi Tepat Guna (TTG) merupakan salah satu penyokong dalam

mengelola Sumber Daya Alam (SDA).TTG dapat diyakini sebagai pendekatan

yang mampu dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat. Pemilihan

teknogi yang tepat akan meningkatkan nilai tambah. TTG hanya mungkin

dikembangkan di masyarakat bila bertumpu kepada sumber daya yang ada di

masyarakat itu sendiri, lebih efisien, produk yang berkualitas dan bernilai

tambah.

Pemberdayaan Masyarakat miskin merupakan salah satu display yang

dipamerkan dalam Ekspo Kalsel 2014, salah satunya adalah pemberian

stimulan Program Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Kalimantan

Selatan untuk Pengetasan Kemiskinan (Gerbangmas-Taskin) dengan

memberikan bantuan kepada 52 desa/kelurahan pada 26 Kecamatan di 13

Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan untuk pengembangan perekomian

masyarakat. Pada kesempatan ini selain ditampilkan pada display stand juga

dibagikan brosur dan leaflet mengenai produk unggulan dan bagaimana

mengolahnya menjadi bernilai ekonomi dan berdaya saing tinggi dan Pameran

TTG berupa alat Pemecah Keong dan Penetas Telor.

c) Penguatan Kelembagaan Posyantekdes;

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Posyantek

merupakan lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan

teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna (TTG).Maksud


33

pembentukan Posyantek adalah untuk mempercepat pemanfaaatan TTG oleh

masyarakat. Sedangkan tujuan dari pembentukan Posyantek yakni :

1. Menjembatani masyarakat pemanfaat / pengguna TTG dengan sumber TTG

2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan

teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG

3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam

rangka pemanfaatan TTG

Dalam upaya peningkatan Posyantek BPMPD Provinsi Kalsel pada tahun

2014 menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengurus Posyantek dan Pembina

Kabupaten/Kota dengan peserta berasal dari pengurus Posyantek dan Pembina

Kabupaten/Kota sebanyak 39 orang. Pelatihan ini tidak dapat dilaksanakan pada

tahun 2014 dikarenakan keterbatasan dana sehingga diputuskan hanya akan

menyelenggarakan Rapat Koordinasi.

Dilakukan pula pendirian Posyantek pada 7 ( tujuh ) kabupaten/kota yakni

Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala,

Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kota Banjarbaru dan Kabupaten

Hulu Sungai Utara.

d) Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Perdesaan;

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Perdesaan

dimaksudkan untuk mendukung MDGs dan RPJMN serta RPJMD Provinsi Kalsel

(sebagai fungsi Anggota Pokja Sanitasi dan Pokja AMPL Provinsi).Permasalahan

yang selama ini dihadapi berkaitan Peran serta Masyarakat dalam sanitasi :

Belum memahaminya program dan pengelolaan sanitasi

Belum adanya organisasi yang bergerak dalam kegiatan sanitasi dan

pengelolaan lingkungan

Minimnya kesempatan kaum perempuan untuk menyampaikan usulan dan

mengambil keputusan dalam pengadaan sarana sanitasi


34

Belum adanya pengorganisasian kelompok dalam bidang sanitasi

Masih belum adanya kegiatan 3R (Reduce, Reuse And Recylce) baik yang berskala

kota maupun berbasis rumah tangga dan kegiatan usaha/jasa sehingga belum

dapat mengurangi secara berarti volume sampah yang perlu dibuang ke TPA.

Berdasarkan paradigma pengelolaan persampahan baru maka diharapkan

sampah yang perlu diangkut ke TPA adalah seminimal mungkin. Untuk

mencapai hal tersebut, kegiatan 3R (Reduce, Reuse And Recylce) digalakkan

Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk berperilaku hidup

bersih dan sehat yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan tempat

tinggal,

Kurangnya kepedulian masyarakat dan pengambil kebijakan terhadap program-

program yang bersifat pencegahan dan promosi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas kegiatan Koordinasi Sarana dan Prasarana

Perdesaan yang dilakukan adalah :

Memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam rangka persiapan

pelaksanaan pembangunan sanitasi baik mencakup pelaksanaan kegiatan

sosialisasi rencana pembangunan fisik dan non fisik, kesiapan lahan analisis

dampak lingkungan.

Memfasilitasi penyusunan program dan kegiatan sanitasi serta membantu

pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi sanitasi;

Membantu menyeleraskan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan

kegiatan pembangunan sanitasi didaerah melalui pendekatan top down dan

bottom up dalam proses perencanaan dan penganggaran di kabupaten;

Mendorong terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Persampahan di

Perdesaan meliputi : (1) Pengelolaan Persampahan melalui sistem 3R (Reduce,

reuse, recycle), (2) pemanfaatan lahan non produktif untuk pengolahan sampah,

Pembinaan Home Industri untuk pengolahan barang dari sampah produktif

menjadi barang produktif,

Mendorong upaya terlaksananya peningkatan layanan pengurangan genangan

untuk menghindari tumbuhnya berbagai macam penyakit yang diakibatkan

kurang baiknya sistem drainase dan saluran irigasi di perdesaan meliputi : (1)

pemberdayaan bagi masyarakat desa untuk pemeliharaan drainase lingkungan,

(2) pembinaan masyarakat desa untuk pengaksesan program kegiatan

pembangunan irigasi dan drainase lingkungan;

Mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan peningkatan

akses air bersih bagi masyarakat desa meliputi : (1) peningkatan SDM untuk


35

pengelolaan air bersih non perpipaan, (2) peningkatan informasi akses sumber

daya air bagi masyarakat desa yang kesulitan air bersih, (3) pemeliharaan

sumber air bersih di perdesaan

Mendorong Upaya Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk

meningkatkan kualitas SDM dan lingkungan hidup perdesaan meliputi : (1)

pembinaan masyarakat desa untuk peduli dengan keamanan dan kenyamana

lingkungan hidup (2) pengelolaan hutan secara bijaksana untuk meningkatkan

taraf hidup masyarakat desa

Selain pendampingan untuk 3 (tiga) kabupaten yang aktif menyusun

dokumen MPS (Memorandum Program Sanitasi), yaitu Kab. Balangan, HSU dan

Tanah Laut, pendampingan juga dilakukan terhadap 10 kabupaten/kota yang

lain sesuai dengan tahapan perkembangan PPSP masing-masing kabupaten

1. Kota Banjarmasin :

Pendampingan Pokja Sanitasi Provinsi Tahun 2014 : Pendampingan,

Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Monitoring untuk Pelaksanaan

impementasi Pemutakhiran SSK yang telah tersusun.

2. Kab. Banjar :

Pendampingan Pokja Sanitasi Provinsi Tahun 2014 : Sosialisasi kesiapan

kepesertaan pemutakhiran SSK untuk tahun 2015, Pendampingan &

Koordinasi pelaksanaan studi EHRA, Pendampingan dan Koordinasi Kesiapan

Anggaran pelaksanaan Pemutakhiran SSK Tahun 2015.

3. Kab. Kotabaru :

Pendampingan Pokja Sanitasi Provinsi Tahun 2014 : Sosialisasi kesiapan

kepesertaan pemutakhiran SSK untuk tahun 2015, Pendampingan &

Koordinasi pelaksanaan studi EHRA, Pendampingan dan Koordinasi Kesiapan

Anggaran pelaksanaan Pemutakhiran SSK Tahun 2015.

4. Kab. Tanah Bumbu :

Pendampingan Pokja Sanitasi Provinsi Tahun 2014 : Sosialisasi & Koordinasi

kesiapan kepesertaan pemutakhiran SSK untuk tahun 2015, Monitoring dan

Evaluasi dari impelmentasi kegiatan SSK yang disusun.

5. Kab. Barito Kuala :





36

6. Kab. HSS :




7. Kota Banjarbaru :

Pendampingan Pokja Sanitasi Provinsi Tahun 2014 : melakukan

pendampingan dan pemantauan terhadap proses implementasi yang

dilaksanakan, mendampingi pokja sanitasi kabupaten dalam melakukan lobi

dan koordinasi di satker untuk pendanaan APBN, melakukan lobi dan

koordinasi dengan SKPD di provinsi untuk pemenuhan bantuan hibah

pendanaan sanitasi dari APBD provinsi jika dimungkinkan.

8. Kab. Tapin :







9. Kab. HST :







10. Kab. Tabalong :







11. Kab. Tanah Laut :


pendampingan dan pemantauan proses internalisasi dan eksternalisasi pada

penyusunan memorandum program sanitasi (MPS), mendampingi pokja

sanitasi kabupaten dalam melakukan lobi dan koordinasi di satker untuk


37

pendanaan APBN, melakukan lobi dan koordinasi dengan SKPD di provinsi

untuk pemenuhan bantuan hibah pendanaan sanitasi dari APBD provinsi jika

dimungkinkan.

12. Kab. Balangan :





pendanaan APBN, melakukan lobi dan koordinasi dengan SKPD

13. Kab. HSU :





pendanaan APBN, melakukan lobi dan koordinasi dengan SKPD di provinsi

e) Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan TTG;

Dalam merumuskan bentuk teknologi tepat guna yang sesuai untuk

perdesaan diperlukan informasi dan seperangkat data salah satunya melalui

survey pemetaan teknologi tepat guna. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi

Tepat Guna melaksanakan pemetaan dan pengkajian pemanfaatan TTG yang

hasilnya berbentuk laporan. Tujuan dari pemetaan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui gambaran umum potensi daerah di kabupaten

2. Mengetahui gambaran pelaksanaan TTG yang sudah ada di daerah dan

permasalahannya

3. Mengetahui pemanfaatan TTG dalam rangka pengelolaan komoditas unggulan

Tahun 2014 fokus pemetaan pada satu kabupaten yakni Kabupaten Tapin.

Pemetaan difokuskan pada teknologi apa saja yang dibutuhkan dalam mendukung

produk unggulan yang dimiliki oleh desa agar dapat berkembang lebih baik.

Realisasi Keuangan Tahun 2014

Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran

yang diinginkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi

Kalimantan Selatan menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target yang

telah disepakati bersama. Secara keseluruhan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan telah menganggarkan pembiayaan

kegiatan sebesar Rp. 7.248.673.000,- yang terdiri dari APBD murni tahun 2014 sebesar

Rp. 6.808.673.000,- dan yang berasal dari APBD Perubahan (ABT) BPMPD Prov. Kalsel


38

sebesar Rp. 440.000.000,-kemudian sumber pendanaan rutin APBD di Setda Prov.

Kalsel sebesar Rp. 3.964.000.000,- yang terdiri dari : 1) Dana Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM) Gerbangmas-Taskin sebesar Rp. 2.600.000.000,- 2) Dana BLM

Stimulan sebesar Rp. 160.000.000,- 3) Dana BUMDES sebesar Rp. 840.000.000,- dan 4)

Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebesar : Rp. 364.000.000,-.

Adapun untuk dana dekonsentrasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat

Jenderal Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 27.888.054.000,-. Rincian anggaran

beserta realisasi tahun 2014 sampai dengan bulan Desember yang menggambarkan

akuntabilitas kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

Kegiatan Belanja Langsung (dana APBD)

Uraian Kegiatan

Tahun 2014 (s/d Desember)

Rencana Realisasi Keuangan

Rp. Rp. %

1. Pelayanan administrasi perkantoran

2. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

3. Peningkatan disiplin aparatur

4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

5. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

6. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga

Teknis Masyarakat

7. Pendataan Potensi Desa

8. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

9. Peningkatan Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil

dan Menengah di Perdesaan

10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

11. Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi

Masyarakat di Perdesaan

12. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

13. Optimalisasi Program Lembaga Ekonomi

Perdesaan

Se Kalimantan Selatan

14. Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan

Kemiskinan

15. Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program

Pemberdayaan

16. Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemerintah

Desa/Kelurahan

17. Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga di

Kalsel

18. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa dan

Kelurahan

19. Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan

20. Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan

Pemanfaatan SDA

21. Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan

TTG

22. Penguatan Kelembagaan Posyantekdes

23. Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan TTG

1.047.773.000,-

230.300.000,-

20.000.000,-

22.000.000,-

250.000.000

250.000.000

150.000.000

500.000.000

888.100.000

60.000.000

300.000.000

100.000.000

300.000.000

100.000.000

150.000.000

585.300.000

945.500.000

450.900.000

75.000.000

243.800.000

275.000.000

130.000.000

75.000.000

100.000.000

931.333.840,-

181.728.100,-

19.200.000,-

15.943.000,-

227.360.800

216.251.600

126.471.000

448.965.900

866.415.900

47.175.090

260.258.050

68.932.000

291.707.000

78.654.170

131.357.100

511.766.925

717.231.120

394.811.650

69.896.800

214.940.700

247.889.628

127.681.800

66.592.000

87.172.200

88,89

78,91

96,00

72,47

90,94

86,50

84,31

89,79

97,56

78,63

86,75

68,93

97,24

78,65

97,57

87,44

75,86

87,56

93,20

88,16

90,14

98,22

88,79

87,17


39

24. Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana

Perdesaan

Dana Dekonsentrasi (Depdagri)

Program/ Kegiatan

Tahun 2014 (s/d Desember) Rencana Realisasi Keuangan

Rp. Rp. %

- Peningkatan Kemandirian Masyarakat

Perdesaan (PNPM) - Pengembangan Usaha Ekonomi

Masyarakat - Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Ditjen PMD

27.607.784.000,-

200.000.000,- 80.270.000,-

20.324.825.359,-

179.761.500,- 21.937.200,-

73,62

89,88 27,33

TOTAL 27.888.054.000 20.526.524.059 73,60

Secara umum penyerapan dana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel khususnya dana APBD tahun 2014 realisasinya rata-

rata lebih dari 80 %. Ini berbanding lurus dengan capaian kegiatan yang hampir

seluruhnya terlaksana dengan baik.

Alokasi Dana Tahun 2015

Selanjutnya program utama yang dijalankan pada tahun 2015 akan dijabarkan

dalam nama program, tujuan dan sasaran program sebagaimana termuat dalam tabel

berikut :

No Program Kegiatan Indikator Kinerja PAGU

Anggaran(Rp)

1 2 3 4 5

1 Prog. Pelayanan Adm Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Input : Dana Output : terkirimnya surat-surat dinas Outcome : berjalannya kegiatan surat menyurat

4.400.000,-

2. Penyediaan jasa komunikasi, air & listrik

Input : Dana Output : tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

99.230.000,-

3. Penyediaan jasa adm keuangan

Input : Dana Output : tersedianya honor pengelola administrasi keu Outcome : meningkatnya kinerja pelayanan adm. keuangan

139.100.000,-

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Input : Dana Output : Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor Outcome : Bersihnya ruangan kantor dan lingkungan

98.200.000,-

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Input : Dana Output : tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : terlaksananya adm perkantoran

15.000.000,-

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Input : Dana Output : tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor Outcome : tersedianya komponen instalasi penerangan

6.000.000,-


40

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Input : Dana Output : tersedianya surat kabar dan majalah Outcome : meningkatnya pengetahuan dan informasi karyawan yg bersifat umum

10.600.000,-

8. Penyediaan bahan logistik kantor

Input : Dana Output : tersedianya bahan bakar minyak/gas Outcome : terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran

115.000.000,-

9. Penyediaan makanan dan minuman

Input : Dana Output : tersedianya makanan dan minuman Outcome : tersedianya makan minum harian, tamu dan rapat

98.720.000,-

10. Rakor dan konsultasi keluar daerah

Input : Dana Output : terlaksananya rapat, konsultasi dan koordinasi keluar daerah Outcome : tersedianya acara rapat , konsultasi dan koordinasi keluar daerah

433.900.000,-

11. Rakor dan konsultasi ke dalam daerah

Input : Dana Output : tersedianya dana untuk rapat, pembinaan dan monitoring Outcome : terhadirnya rapat pembinaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi

53.000.000,-

2 Prog. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor

Input : Dana Output : tersedianya peralatan kantor Outcome : meningkatnya kinerja aparatur

65.000.000,-

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Input : Dana Output : tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan gedung kantor Outcome : terpeliharanya gedung kantor

109.000.000,-

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Input : Dana Output : tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Outcome : terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

140.450.000,-

4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Input : Dana Output : tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Outcome : terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

10.000.000,-

5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Input : Dana Output : Tersedianya dana pemeliharaan rtn/berkala peralatan gedung kantor Outcome :Terpenuhinya peralatan gedung kantor

5.000.000,-

6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja

Input : Dana Output : tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja Outcome : terpeliharanya prltn kerja

1.000.000,-

7. Pemeliharaan rutin/berkala komputer

Input : Dana Output : pemeliharaan rutin/berkala komputer Outcome : terpeliharanya peralatan komputer

18.000.000,-

3 Prog. Peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Input : Dana Output : Tersedianya pakaian kerja lapangan Outcome : Terpenuhinya pakaian kerja lapangan

11.700.000,-


41

4 Prog. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemberdayaan Masyarakat

Input : Dana Output : Meningkatnya kapasitas dan wawasan aparatur pemberdayaan Output : Terlaksananya keikutsertaan diklat/bintek aparatur pemberdayaan masy.

150.000.000,-

5 Prog. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Input : Dana Output : tersedianya laporan capaian kinerja Outcome : tersedianya informasi mengenai capaian kinerja dan ikhtisar SKPD

17.700.000,-

6 Prog. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Input : Dana Output : Berperannya Lembaga Masyarakat sebagai Mitra Pemerintah Desa/Kelurahan Outcome : Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan

270.000.000,-

2. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat

Input : Dana Output : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga teknis masyarakat

350.000.000,-

3. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Input : Dana Output : Terlaksananya pembinaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Outcome : Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

600.000.000,-

7 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

1. Peningkatan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

Input : Dana Output : Terlaksananya program Gerbangmas-Taskin di desa/kel Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat desa serta meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan bagi RTM di desa/kel.

1.100.000.000,-

2. Monitoring evaluasi dan pelaporan

Input : Dana Output : Terlaksananya Unit Pengaduan Masyarakat, terlaksananya monitoring pasar desa Outcome : Termonitornya pelaksanaan program pengembangan ekonomi masyarakat

100.000.000,-

3. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan

Input : Dana Output :Jumlah desa yang mendapatkan hibah, Peningkatan SDM dan Manajemen Bumdes, Terlaksananya pembinaan dan Monev Bumdes Peningkatan wawasan SDM pembina dan pengelola Bumdes Outcome :Meningkatnya pendapatan masyarakat dan desa

580.000.000

4. Pemberian/ Stimulan Pembangunan Desa

Input : Dana Output : Jumlah LPM yg telah mendapatkan stimulan pembangunan desa, terlaksananya pemantapan perencanaan pemberian stimulan Outcome : Lancar dan meningkatnya arus perekonomian antar desa/kel, meningkatnya swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

120.000.000,-

5. Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Input : Dana, SDM Output : Sinergitas program penanggulangan kemiskinan, terbentuknya pilot project penanggulangan kemiskinan Outcome : Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan

286.000.000,-


42

8 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dlm Membangun Desa

1. Peningkatan pembinaan koordinasi program pemberdayaan

Input : Dana Output : Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat Kab/Kota dengan Provinsi Outcome : Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat

200.000.000,-

2. Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Input : Dana Output : Tersedianya data tingkat perkembangan desa dan kelurahan Outcome :Terpilihnya desa dan kelurahan terbaik tingkat provinsi

505.925.000,-

3. Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga

Input : Dana Output :Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan Outcome :Meningkatnya mental spiritual, pendidikan dan keterampilan, kualitas dan kuantitas pangan serta derajat kesehatan keluarga

900.000.000,-

4. Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG

Input : Dana Output : Tereksposnya TTG/produk unggulan Kab/Kota melalui gelar TTG nasional/pameran Ekspo Kalsel/juara lomba TTG Outcome : Pengembangan dan Penerapan TTG/Produk unggulan melalui gelar TTG Nasional/Pameran Ekspo Kalsel

300.000.000,-

5. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan SDA

Input : Dana Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi, sosialisasi dan bimtek Outcome : terkoordinirnya program dan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan SDA perdesaan

250.000.000,-

6. Penguatan Kelembagaan Posyantek

Input : Dana Output : Tercapainya bimtek penguatan kelembagaan posyantek Outcome : Kelembagaan penguatan posyantek di Provinsi Kalsel

150.000.000,-

7. Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Perdesaan

Input : Dana Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi guna peningkatan sarana prasarana masyarakat perdesaan Outcome : Terbangunnya sarana dan prasarana perdesaan

160.000.000,-

9 Prog. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan

Input : Dana Output : Terbinanya pengelolaan dan penataan administrasi desa dan kelurahan, Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan Outcome : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan

496.075.000,-

2. Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan

Input : Dana Output :Pengembangan wilayah desa dan kelurahan Outcome : Terlaksananya pengembangan desa dan kelurahan

200.000.000,-

J U M L A H 8.169.000.000,-


43

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2015 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nama Badan : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Lembar 1 dari 4

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan

SKPD Tahun 2014

Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

1 WAJIB 1 22

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan

1 22 15 01 Kegiatan Pemberdayaan

Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Berperannya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan

65 39 13 13 100% 13 65 100% BPMPD Prov. Kalsel

1 22 15 02 Kegiatan Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat

Terselenggaranya pelatihan bagi aparatur dan pengurus lembaga kemasyarakatan


1 22 15 06 Kegiatan Pendataan Potensi Desa

Pengumpulan data profil desa/kelurahan



44

Lembar 2 dari 4

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

1 22 15 07 Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Terselenggaranya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kab/Kota dan Tingkat Provinsi


1 22 16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Usaha Mikro

1 22 16 05 Kegiatan Peningkatan

Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan

Terinventarisirnya usaha ekonomi mikro perdesaan


1 22 16 07 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Meningkatnya koordinasi penanggulangan kemiskinan


1 22 16 09 Kegiatan Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan

Terlaksananya pembinaan, monev BUMDES


1 22 16 10 Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Jumlah desa/kelurahan yang dibantu


1 22 16 15 Optimalisasi Program Lembaga ekonomi Perdesaan Se Kalimantan Selatan

Terdampinginya kegiatan pengembangan usaha ekonomi lokal masyarakat

22 11 11 11 100% 0 22 100% BPMPD Prov.

Kalsel


45

Lembar 3 dari 4

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

1 22 16 16 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Sinergitas program penanggulangan kemiskinan


1 22 17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

1 22 17 05 Kegiatan Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program Pemberdayaan

Monitoring evaluasi pemberdayaan program


1 22 17 08 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemdes/Kelurahan

Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat provinsi


1 22 17 09 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga di Kalsel

Pembinaan kader TP PKK di daerah 39 13 13 13 100% 13 39 100% BPMPD Prov. Kalsel

1 22 18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam pengembangan pembangunan di perdesaan

1 22 18 05 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan

- Bimtek pengelolaan administrasi desa


- Pelatihan pengelolaan keuangan desa


1 22 18 06 Kegiatan Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan

Pengembangan wilayah desa dan kelurahan



46

Lembar 4 dari 4

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

1 22 20

Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG

Pelaksanaan pemanfaatan SDA dan pendayagunaan, penerapan teknologi tepat guna oleh masyarakat

1 22 20 01 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan SDA

Laporan hasil koordinasi dan fasilitasi


1 22 20 03 Kegiatan Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG

Pengembangan dan pemanfaatan SDA dan TTG melalui gelar dan pameran


1 22 20 04 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyantek

Berfungsinya Posyantekdes di perdesaan


1 22 20 06 Kegiatan Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan TTG

Tersusunnya laporan pemetaan dan pengkajian TTG


1 22 20 07 Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Pedesaan

Terlaksananya koordinasi peningkatan aksesibilitas masyarakat perdesaan



47

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi

Kalimantan Selatan adalah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan

masyarakat dan pemerintahan desa di Kalimantan Selatan. Tantangan untuk

mensejahterakan masyarakat saat ini tidaklah ringan mengingat ada semacam

fenomena dimana sementara bangsa-bangsa lain sudah saling berkompetisi untuk terus

maju dalam rangka meningkatkan daya saingnya, bangsa kita justru terpuruk dalam

pembenahan masalah-masalah ekonomi, sosial maupun politik di dalam negeri. Dibalik

itu semua ada permasalahan yang paling mendesak untuk dicari pemecahannya saat ini

adalah masalah kemiskinan. Terungkap dari kajian terbaru dari Bank Dunia yang

menyimpulkan bahwa kemiskinan di negara kita bukan sekadar 10-20% penduduk

yang hidup dalam kemiskinan absolut (extreme poverty). Tapi ada kenyataan lain yang

membuktikan bahwa kurang lebih tiga per lima atau 60%3 penduduk Indonesia saat ini

hidup di bawah garis kemiskinan.

Kondisi di atas jelas memprihatinkan mengingat realita kemiskinan bukanlah

permasalahan yang mudah diatasi mengingat kondisinya yang harus ditanggulangi

mencakup banyak segi. Pemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan

masyarakat yang terbatas dan ketidaksamaan kesempatan dalam menghasilkan akan

menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan tidak merata. Ini semua pada

gilirannya menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan selanjutnya

menimbulkan struktur masyarakat yang timpang.

Dalam pelaksanaannya upaya pengentasan kemiskinan melalaui program

pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Selatan telah dilaksanakan secara intensif

dalam kurun waktu terakhir ini. Implementasi program pembangunan yang

menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan suatu

konsekuensi dari pergeseran paradigma pembangunan nasional yang mengarah kepada

tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered

development). Perubahan paradigma pembangunan tersebut mau tak mau menuntut

adanya perubahan strategi pembangunan yang top-down ke pembangunan yang

bottom-up yaitu dengan memberikan kesempatan dan akses yang sama kepada

masyarakat melalui kebijakan pemihakan dan pemberdayaan (demokratisasi

pembangunan).

Melihat fluktuatifnya jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan dalam kurun

waktu terakhir menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus terus

ditingkatkan terutama fokus pengentasan kemiskinan di perdesaan. Untuk itu berbagai

program dan kegiatan terus dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan


48

Pemerintahan Desa disertai dengan upaya peningkatan koordinasi penanggulangan

kemiskinan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi.

Pada Rancangan Awal RPJMN 2015 – 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Pusat dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan yang

disebut dengan NAWACITA. Penguatan pemerintahan desa tercantum dalam poin

ketiga NAWACITA yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dimana salah satu kebijakan

strategisnya adalah dengan pembangunan perdesaan.

Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, pembangunan perdesaan ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong

pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial,

ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota

dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun

keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan

perdesaan.

B. Tujuan dan Sasaran Renja

Rencana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 memuat program dan kegiatan prioritas yang

akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah yang termuat

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terutama di bidang

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan memanfaatkan potensi

yang dimiliki.

Sasaran strategis bidang pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan

adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;

2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan;

3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Lembaga Teknologi Tepat

Guna;


49

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program dan Kegiatan Tahun 2016

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan program rutin BPMPD Provinsi Kalsel bertujuan untuk

menjamin kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang bertujuan menjamin berjalannya surat

menyurat

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bertujuan untuk

menjamin tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bertujuan untuk meningkatkan

kinerja pelayanan administrasi keuangan

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bertujua untuk terpenuhinya kebersihan

ruangan kantor dan lingkungan

e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan bertujuan untuk tersedianya

barang cetakan dan penggandaan

f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

bertujuan untuk tersedianya komponen listrik penerangan kantor

g. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan

indikator untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi karyawan yang bersifat

umum

h. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor bertujuan untuk mendukung terlaksananya

kegiatan administrasi perkantoran

i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman bertujuan untuk menjamin tersedianya

makanan dan minuman harian, tamu dan rapat

j. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan indikator

tersedianya dana terkait acara rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

k. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan indikator terhadirnya

rapat, pembinaan, monitoring dan evaluasi

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas aparatur dengan adanya

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas sebanyak 80 stel

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Berupa Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemberdayaan

Masyarakat dengan indikator terlaksananya keikutsertaan diklat/bimtek aparatur

pemberdayaan masyarakat


50

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Berupa Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD dengan indikator tersedianya informasi mengenai capaian kinerja dan ikhtisar

SKPD

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan indikator terpeliharanya

gedung kantor

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan indikator

terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan indikator

terpeliharanya gedung kantor

d. Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan indikator terpeliharanya

gedung kantor

e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja dengan indikator terpeliharanya

peralatan kerja

f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dengan indikator terpeliharanya

peralatan komputer

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam

pengembangan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan, dengan rincian

kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Indikator kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Perdesaan yakni berperannya lembaga kemasyarakatan sebagai

mitra pemerintah desa/kelurahan dengan kelompok sasaran yakni pembinaan lembaga

kemasyarakatan sebanyak 495 LPM dan 33 BKAD. Lokasi kegiatan pada 11 kabupaten

di Provinsi Kalsel dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 270.000.000,- bersumber dari

APBD Provinsi Kalsel.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat

Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan yakni terselenggaranya pelatihan bagi Kader

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) dan kader peduli HIV/AIDS dengan

peserta masing – masing sebanyak 39 orang. Lokasi kegiatan pada 13 Kabupaten/Kota

dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 350.000.000,- yang bersumber dari dana APBD

Provinsi Kalsel.


51

c. Kegiatan Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kegiatan ini merupakan kegiatan baru yang diusulkan oleh Bidang Kelembagaan dan

Pengembangan Partisipasi Masyarakat untuk tahun 2016. Indikator kinerja kegiatan

yang ditetapkan yakni berperannya partisipasi masyarakat dalam

program/kegiatan/pameran nasional pemberdayaan masyarakat dengan kelompok

sasaran yakni 13 Kelompok Usaha yang ada di 13 Kabupaten/Kota. Lokasi kegiatan

pada 13 Kabupaten/Kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 500.000.000,- yang

bersumber dari dana APBD Provinsi Kalsel.

d. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Kegiatan ini merupakan kegiatan baru yang diusulkan oleh Bidang Kelembagaan dan

Pengembangan Partisipasi Masyarakat untuk tahun 2016. Indikator kinerja yang

ditetapkan yakni berperannya pokjanal posyandu dalam meningkatkan mutu

pelayanan posyandu dengan kelompok sasaran yakni pembinaan terhadap 52 Pokjanal

Posyandu. Lokasi kegiatan pada 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalsel dengan

kebutuhan dana sebesar Rp. 140.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel.

e. Kegiatan Pembentukan Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan

Kegiatan ini juga merupakan kegiatan baru yang diusulkan oleh Bidang Kelembagaan

dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat untuk tahun 2016. Indikator kinerja yang

ditetapkan yakni tersedianya dana guna Pembentukan Komite Standar Pelatihan di

Provinsi Kalsel. Lokasi kegiatan di level Provinsi Kalsel dengan kebutuhan dana sebesar

Rp. 150.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel.

7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan

Pengembangan Usaha Mikro dengan rincian kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Peningkatan Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan

Indikator kinerja yang ditetapkan yakni terinventarisirnya usaha ekonomi mikro

perdesaan dan terfasilitasinya kemitraan usaha ekonomi masyarakat dengan kelompok

sasaran 52 desa. Lokasi kegiatan pada 11 kabupaten dengan kebutuhan dana sebesar

Rp. 1.100.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel

b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Indikator kinerja yang ditetapkan yakni termonitornya pelaksanaan program

pengembangan ekonomi masyarakat. Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan

kebutuhan dana sebesar Rp. 100.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel

c. Kegiatan Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan

Indikator kinerja yang ditetapkan yakni peningkatan sumber daya manusia dan

manajemen BUMDES yakni sebanyak 48 orang dan meningkatnya pendapatan

masyarakat dan desa sebanyak 12 desa. Lokasi kegiatan pada 11 kabupaten dengan



52

d. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Indikator kinerja yang ditetapkan yakni lancar dan meningkatnya arus perekonomian

antar desa/kelurahan, meningkatnya swadaya dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan dengan kelompok sasaran sebanyak 8 Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM). Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan kebutuhan dana

sebesar Rp. 120.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel

e. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Indikator kinerja yang ditetapkan yakni sinergitas program penanggulangan

kemiskinan di 13 kabupaten/kota. Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan


8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program Pemberdayaan

Indikator kinerja yang ditetapkan yakni meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi

program pemberdayaan masyarakat dengan kelompok sasaran pemerintah

kabupaten/kota. Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan kebutuhan dana

sebesar Rp. 200.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel

b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemdes/Kelurahan

Indikator kinerja yang ditetapkan terpilihnya desa dan kelurahan terbaik tingkat

provinsi dengan kelompok sasaran 12 desa dan kelurahan juara di Provinsi Kalsel.

Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp.

505.925.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel

c. Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga di Kalsel

Indikator kinerja yang ditetapkan yakni meningkatnya mental spiritual, pendidikan dan

keterampilan, kualitas dan kuantitas pangan serta derajat kesehatan keluarga. Lokasi

kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 900.000.000,-

bersumber dari APBD Provinsi Kalsel

d. Kegiatan Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG

Indikator kinerja yang ditetapkan yakni pengembangan dan pemanfaatan SDA dan TTG

melalui gelar dan pameran. Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan kebutuhan

dana sebesar Rp. 300.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel

e. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan SDA

Indikator kinerja yang ditetapkan yakni terkoordinirnya program dan kegiatan

pengembangan dan pemanfaatan SDA perdesaan dengan target pelaksanaan Bimtek

pengembangan dan pemanfaatan SDA sebanyak 39 orang. Kebutuhan dana sebesar Rp.



53

f. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyantek

Indikator kinerja yang ditetapkan yakni berkembangnya Posyantek di Provinsi Kalsel

dengan target pelaksanaan Bimtek Penguatan Kelembagaan Posyantek sebanyak 40

orang. Lokasi kegiatan pada 11 kabupaten dengan kebutuhan dana sebesar Rp.


g. Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Pedesaan

Indikator kinerja yang ditetapkan yakni keberadaan data perencanaan sarana dan

prasarana sanitasi dan air minum. Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan


h. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan TTG

Indikator kinerja yang ditetapkan yakni tersusunnya laporan pemetaan dan pengkajian

TTG. Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp.


9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur dalam

pengembangan pembangunan di perdesaan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan

Indikator kinerja yang ditetapkan yakni terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

desa dan kelurahan dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat

ditingkatkan dengan kelompok sasaran yakni aparatur pemerintah desa sebanyak 132

orang. Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp.


b. Kegiatan Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan

Indikator kinerja yang ditetapkan yakni terlaksananya pengembangan desa dan

kelurahan. Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar

Rp. 200.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel


54

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017


Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Lembar 1 dari 9

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 WAJIB 1 22 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

Rp. 9,102,500,000

Rp. 10,418,600,000

1 22 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Berjalannya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran secara maksimal

SKPD 1 tahun Rp. 1,326,900,000 APBD

Provinsi 1 tahun Rp. 1,415,600,000

1 22 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Berjalannya kegiatan surat – menyurat SKPD 1 tahun Rp. 6,000,000

APBD Provinsi

1 tahun Rp. 8,000,000

1 22 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD 1 tahun Rp. 181,000,000

APBD Provinsi

1 tahun Rp. 190,000,000

1 22 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi keuangan

SKPD 1 tahun Rp. 150,000,000 APBD

Provinsi

1 tahun Rp. 160,000,000

1 22 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Bersihnya ruangan kantor dan lingkungan SKPD 1 tahun Rp. 98,200,000

APBD Provinsi

1 tahun Rp. 110,000,000

1 22 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan SKPD 1 tahun Rp. 15,000,000

APBD Provinsi

1 tahun Rp. 17,000,000


55

Lembar 2 dari 9



Rencana Tahun 2016

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 22 01 12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor SKPD 1 tahun Rp. 6,000,000

APBD Provinsi

1 tahun Rp. 8,000,000

1 22 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan & informasi karyawan yang bersifat umum SKPD 1 tahun Rp. 10,600,000

APBD Provinsi

1 tahun Rp. 12,600,000

1 22 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor

Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran SKPD 1 tahun Rp. 201,200,000

APBD Provinsi

1 tahun Rp. 220,000,000

1 22 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman harian, tamu dan rapat


Provinsi

1 tahun Rp. 135,000,000

1 22 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya acara rapat, konsultasi dan koordinasi keluar daerah


Provinsi

1 tahun Rp. 470,000,000

1 22 01 19 Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Terhadirnya rapat, pembinaan, monitoring dan evaluasi


Provinsi

1 tahun Rp. 85,000,000

1 22 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pada SKPD

SKPD 1 tahun Rp. 711,600,000 APBD Provinsi

1 tahun Rp. 522,000,000

1 22 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor SKPD 1 tahun Rp. 525,600,000

APBD Provinsi

1 tahun Rp. 300,000,000


56

Lembar 3 dari 9



Rencana Tahun 2016

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 22 02 24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional


Provinsi

1 tahun Rp. 170,000,000

1 22 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor


Provinsi

1 tahun Rp. 20,000,000

1 22 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor


Provinsi

1 tahun Rp. 7,000,000

1 22 02 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan kerja SKPD 1 tahun Rp. 1,000,000

APBD Provinsi

1 tahun Rp. 3,000,000

1 22 02 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Terpeliharanya peralatan komputer SKPD 1 tahun Rp. 20,000,000

APBD Provinsi

1 tahun Rp. 22,000,000

1 22 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Lancarnya tugas kedinasan

SKPD 80 Stel Rp. 36,000,000 APBD Provinsi

80 Stel Rp. 36,000,000

1 22 03 x Pengadaan Pakaian Dinas

Lancarnya tugas kedinasan SKPD 80 Stel Rp. 36,000,000

APBD Provinsi

80 Stel Rp. 36,000,000


57

Lembar 4 dari 9



Rencana Tahun 2016

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber

Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 22 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemberdayaan masyarakat


Provinsi 1 tahun Rp. 170,000,000

1 22 05 62 Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya keikutsertaan diklat/bimtek aparatur pemberdayaan masyarakat (1 tahun);


Provinsi

1 tahun Rp. 170,000,000

1 22 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 1 tahun Rp. 20,000,000

APBD Provinsi

1 tahun Rp. 25,000,000

1 22 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya informasi mengenai capaian kinerja dan ikhtisar SKPD


Provinsi

1 tahun Rp. 25,000,000

1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat dalam partisipasi terhadap pembangunan desa

13 Kab/Kota

dan Provinsi

22 BKAD dan 335 LPM, 104 orang tenaga teknis masyarakat, 52 pokjanal posyandu, 13 kelompok usaha

Rp.

1,410,000,000

APBD Provinsi

Kalsel

30 BKAD dan 478 LPM, 104 orang tenaga teknis masyarakat, 52 pokjanal posyandu, 13 kelompok usaha

Rp.

1,720,000,000

1 22 15 01 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Berperannya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan

11 Kab 335 LPM dan 22 BKAD

Rp. 270,000,000 APBD Provinsi

Kalsel

478 LPM dan 30 BKAD

Rp. 350,000,000


58

Lembar 5 dari 9

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2016

Catatan Penting



Kinerja


Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 22 15 02 Kegiatan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga teknis masyarakat

Provinsi Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga teknis masyarakat sebanyak 104 orang


Kalsel

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga teknis masyarakat sebanyak 104 orang

Rp. 400,000,000

1 22 15 X Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Meningkatnya peran Pokjanal Posyandu dalam meningkatkan mutu pelayanan Posyandu

13 Kab/Kota

52 Pokjanal Posyandu Rp. 312.000.000 APBD Provinsi

Kalsel

Meningkatnya peran Pokjanal Posyandu dalam meningkatkan mutu pelayanan 52 Pokjanal Posyandu

Rp. 350.000.000

1 22 15 X Kegiatan Pembinaan Pelatih Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Terbentuknya Komite Standar Pelatihan di Provinsi Kalsel

Provinsi Kalsel

1 Kegiatan Rp. 150,000,000 APBD Provinsi

Kalsel

1 Kegiatan Rp. 250,000,000

1 22 15 X Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya partisipasi kelompok usaha dalam program/kegiatan/pameran nasional pemberdayaan masyarakat

Provinsi Kalsel

13 Kelompok Usaha Rp. 328,000,000 APBD Provinsi

Kalsel

13 Kelompok Usaha Rp. 600,000,000


59

Lembar 6 dari 9

Kode



Rencana Tahun 2016

Catatan Penting



Kinerja


Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 22 16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Usaha Mikro di Kalsel lewat penguatan lembaga ekonomi di desa

13 Kab/Kota

26 desa utk usaha ekonomi mikro perdesaan, 4 kab/kota terkait pasar desa, 3 kab/kota terkait UPM, 50 org pengelola BUMDES, 11 desa terkait BUMDES, 8 LPM terkait pemberian stimulant dan 4 kab/kota utk sinegisitas program penanggulangan kemiskinan

Rp. 2,186,000,000 APBD Provinsi Kalsel

26 desa utk usaha ekonomi mikro perdesaan, 4 kab/kota terkait pasar desa, 3 kab/kota terkait UPM, 50 org pengelola BUMDES, 11 desa terkait BUMDES, 8 LPM terkait pemberian stimulant dan 4 kab/kota utk sinegisitas program penanggulangan kemiskinan

Rp. 2,850,000,000

1 22 16 05 Kegiatan Peningkatan Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan

Terinventarisirnya usaha ekonomi mikro perdesaan

11 Kab 26 Desa Rp. 1,100,000,000 APBD Provinsi

Kalsel

26 Desa Rp. 1,300,000,000


60

Lembar 7 dari 9

Kode



Rencana Tahun 2016

Catatan Penting



Kinerja


Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 22 16 07 Kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

Termonitornya pelaksanaan program pengembangan ekonomi masyarakat terkait pasar desa

13 Kab/Kota

4 kab/kota Rp.

100,000,000 APBD Provinsi

Kalsel

4 kab/kota Rp. 200,000,000

Termonitornya pelaksanaan program pengembangan ekonomi masyarakat terkait UPM

3 kab/kota

3 kab/kota

1 22 16 09 Kegiatan Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan

Meningkatnya pendapatan masyarakat dan desa

11 Kab 11 Desa Rp. 580,000,000 APBD Provinsi

Kalsel

11 Desa Rp. 780,000,000

Meningkatnya SDM dan Manajemen BUMDES

50 orang 50 orang

1 22 16 10 Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Meningkatnya swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lewat pemberian stimulan

13 Kab/Kota

8 LPM Rp. 120,000,000 APBD Provinsi

Kalsel

8 LPM Rp. 250,000,000

1 22 16 16 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Tersinerginya program penanggulangan kemiskinan

13 Kab/Kota

4 Kab/Kota Rp. 286,000,000 APBD Provinsi

Kalsel

4 Kab/Kota Rp. 320,000,000


61

Lembar 8 dari 9



Rencana Tahun 2016

Catatan Penting



Kinerja


Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 22 17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa/kelurahan serta meningkatnya pemanfaatan SDA dan Teknologi Tepat Guna

13 Kab/Kota

13 Kab/Kota, 12 desa dan kelurahan juara lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi, 30 orang pengurus posyantek

Rp. 2,565,925,000 13 Kab/Kota, 12 desa dan kelurahan juara lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi, 30 orang pengurus posyantek

Rp. 2,880,000,000

1 22 17 05 Kegiatan Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program Pemberdayaan

Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat

13 Kab/Kota


Kalsel

13 Kab/Kota Rp. 200,000,000

1 22 17 08 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemdes/Kelurahan

Terpilihnya desa dan kelurahan terbaik tingkat provinsi

13 Kab/Kota

12 desa dan kelurahan


Kalsel

12 desa dan kelurahan

Rp. 520,000,000

1 22 17 09 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga di Kalsel

Meningkatnya kapasitas pelaksanaan kesejahteraan keluarga

13 Kab/Kota

13 kab/kota Rp. 900,000,000 APBD Provinsi

Kalsel

13 kab/kota Rp. 920,000,000

1 22 17 10 Kegiatan Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gelar dan pameran tingkat provinsi dan nasional

Provinsi Kalsel


Kalsel

13 kab/kota Rp. 320,000,000


62

Lembar 9 dari 9



Rencana Tahun 2016

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber

Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 22 17 11 Kegiatan Koordinasi

dan Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan SDA

Terkoordinirnya program dan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam perdesaan

Provinsi Kalsel


Kalsel

13 kab/kota Rp. 300,000,000

1 22 17 12 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyantek

Meningkatnya kapasitas pengurus POsyantek di Provinsi Kalsel

Provinsi Kalsel

30 orang Rp. 150,000,000 APBD Provinsi

Kalsel

30 orang Rp. 200,000,000

1 22 17 13 Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Pedesaan

Tersedianya data perencanaan sarana dan prasarana sanitasi dan air minum

13 Kab/Kota


Kalsel

13 Kab/Kota Rp. 220,000,000

1 22 17 X Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Tersusunnya laporan pemetaan dan pengkajian TTG

13 Kab/Kota

2 dokumen Rp. 100,000,000 APBD Provinsi

Kalsel

2 dokumen Rp. 200,000,000

1 22 18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Meningkatnya kapasitas aparatur pemdes/kel dlm penyelenggaraan pemerintahan des/kel

13 Kab/Kota

132 orang, 13 kab/kota

Rp. 696,075,000 APBD

Provinsi Kalsel

132 orang, 13

kab/kota Rp. 800,000,000

1 22 18 05 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan

Meningkatnya kapasitas kepala desa dlm menjalankan pemerintahan

Provinsi Bimtek Manajemen Pemdes sebanyak 3 angkatan terdiri dari 44 orang setiap angkatannya (132 orang)

Rp. 496,075,000 APBD

Provinsi Kalsel

Bimtek Manajemen Pemdes sebanyak 3 angkatan terdiri dari 44 orang setiap angkatannya (132 orang)

Rp. 550,000,000

1 22 18 06 Kegiatan Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan

Pembinaan terkait penegasan tapal batas desa dan penataan desa

13 Kab/Kota


Kalsel

13 Kab/Kota Rp. 250,000,000


63

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja SKPD) Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat

dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi jajaran aparatur di lingkungan Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.

Dalam rencana kerja ini dilaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2014 dan

rencana program/kegiatan pada tahun 2016. Untuk tahun 2014 sampai dengan triwulan IV

bulan Desember kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

(BPMPD) Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan hasil yang baik. Namun demikian

tentu saja dalam pelaksanaan kinerja tersebut masih terdapat beberapa kendala atau

permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak sampai

menghambat pencapaian keseluruhan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Renja SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi

Kalimantan Selatan ini seyogyanya akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila

mendapat dukungan sepenuhnya dari pihak terkait serta dukungan dana dan sarana yang

cukup serta dukungan sumber daya manusia yang memadai baik secara kualitas maupun

kuantitas sehingga dapat didayagunakan secara optimal sesuai dengan situasi dan kondisi

yang ada.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN PEMERINTAHAN DESA


Drs. H. GUSTI SYAHYAR Pembina Utama Muda

NIP. 19610512 198503 1 014

Documents

RENCANA KERJA TAHUN 2016 - bpmpd.kalselprov.go.idbpmpd.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2016/03/... · Profil Desa dan Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri