• Home

  • Documents

  • jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan...
21

jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 2: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 3: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 4: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 5: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 6: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 7: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 8: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 9: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 10: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 11: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 12: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 13: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 14: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 15: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 16: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 17: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 18: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 19: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 20: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan
Page 21: jdih.pariamankota.go.id · a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan

BAB 2 LANDASAN TEORI Pengertian Pajak Sesuai dengan ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2012-2-00355-AK Bab2001.pdf · 1. Pajak Langsung , yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib

BAB 2 LANDASAN TEORI Pengertian Pajak Sesuai dengan ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2012-2-00355-AK Bab2001.pdf · 1. Pajak Langsung , yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib

Documents
Persepsi wajib pajak PKP PPN terhadap pelayanan .../Persepsi... · Persepsi wajib pajak PKP PPN terhadap pelayanan ... terdapat jasa timbal balik yang diberikan secara langsung kepada

Persepsi wajib pajak PKP PPN terhadap pelayanan .../Persepsi... · Persepsi wajib pajak PKP PPN terhadap pelayanan ... terdapat jasa timbal balik yang diberikan secara langsung kepada

Documents
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan ... filenegara. Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan pajak langsung dan penerimaan pajak tidak langsung. Penerimaan pajak

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan ... filenegara. Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan pajak langsung dan penerimaan pajak tidak langsung. Penerimaan pajak

Documents
41. Akuntansi Aset41. Akuntansi Aset HUBUNGAN ISTIMEWA Hubungan istimewa dianggap ada apabila: a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah

41. Akuntansi Aset41. Akuntansi Aset HUBUNGAN ISTIMEWA Hubungan istimewa dianggap ada apabila: a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah

Documents
manokwari.bpk.go.id · 2015-10-21 · langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Burni dan Bangunan adalah pajak atas burni dan

manokwari.bpk.go.id · 2015-10-21 · langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Burni dan Bangunan adalah pajak atas burni dan

Documents
DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH · Web viewTerhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan STPD sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak. Tata cara

DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH · Web viewTerhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan STPD sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak. Tata cara

Documents
HUKUM PAJAK...iii KATA PENGANTAR Buku “Hukum Pajak, Suatu Sketsa Asas” yang diterbitkan tahun 2012 oleh Penerbit Pustaka Magister Semarang ini merupakan terbitan ketiga dari buku

HUKUM PAJAK...iii KATA PENGANTAR Buku “Hukum Pajak, Suatu Sketsa Asas” yang diterbitkan tahun 2012 oleh Penerbit Pustaka Magister Semarang ini merupakan terbitan ketiga dari buku

Documents
BAB III TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI KENAIKAN TARIF ...eprints.undip.ac.id/61202/3/BAB_III.pdf · Contoh: Pajak Penghasilan (PPH). b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya

BAB III TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI KENAIKAN TARIF ...eprints.undip.ac.id/61202/3/BAB_III.pdf · Contoh: Pajak Penghasilan (PPH). b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya

Documents
PERTEMUAN KE-1 PENGETAHUAN PERPAJAKANunivbsi.id/pdf/2017/355/355-P01.pdfContoh: PPh Pajak tidak langsung Adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh PPN

PERTEMUAN KE-1 PENGETAHUAN PERPAJAKANunivbsi.id/pdf/2017/355/355-P01.pdfContoh: PPh Pajak tidak langsung Adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh PPN

Documents
LANDASAN TEORI Konsep Pajak Pengertian Pajakthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00727-AK Bab2001.pdf · Contohnya pajak penghasilan (PPh) 14 2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang

LANDASAN TEORI Konsep Pajak Pengertian Pajakthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00727-AK Bab2001.pdf · Contohnya pajak penghasilan (PPh) 14 2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang

Documents
Beranda | Direktorat Jenderal Pajak · 2020. 5. 12. · Direktorat Jenderal Pajak melalui surat, faks, e-mail, telepon atau datang langsung ke T empat Layanan Informasi Publik Pengajuan

Beranda | Direktorat Jenderal Pajak · 2020. 5. 12. · Direktorat Jenderal Pajak melalui surat, faks, e-mail, telepon atau datang langsung ke T empat Layanan Informasi Publik Pengajuan

Documents
PETUNJUK PELAKSANAAN PROSEDUR PENANGANAN … · Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajakRuang lingkup ... disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ... DAN PAJAK PENJUALAN ATAS

PETUNJUK PELAKSANAAN PROSEDUR PENANGANAN … · Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajakRuang lingkup ... disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ... DAN PAJAK PENJUALAN ATAS

Documents
BAB II LANDASAN TEORI - repository.bsi.ac.id · Contoh: Pajak Penghasilan. b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

BAB II LANDASAN TEORI - repository.bsi.ac.id · Contoh: Pajak Penghasilan. b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Documents
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA PT GLOBAL …manufaktur molding plastic injection. Divisi Pajak merupakan bagian yang penting di perusahaan karena divisi pajak berhubungan langsung

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA PT GLOBAL …manufaktur molding plastic injection. Divisi Pajak merupakan bagian yang penting di perusahaan karena divisi pajak berhubungan langsung

Documents
BAB III PEMBAHASAN - eprints.undip.ac.ideprints.undip.ac.id/59021/3/BAB_III_Final.pdf · b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak

BAB III PEMBAHASAN - eprints.undip.ac.ideprints.undip.ac.id/59021/3/BAB_III_Final.pdf · b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak

Documents
POLTEKKES Mataram - Menghasilkan tenaga kesehatan ...poltekkes-mataram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/Peer-Review-s… · Makalah ini dapat diterbitkan secara langsung dapat diterbitkan

POLTEKKES Mataram - Menghasilkan tenaga kesehatan ...poltekkes-mataram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/Peer-Review-s… · Makalah ini dapat diterbitkan secara langsung dapat diterbitkan

Documents
paserkab.bps.gohumas.paserkab.go.id/download/ebook/produk-domestik-regional-bruto... · definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi

paserkab.bps.gohumas.paserkab.go.id/download/ebook/produk-domestik-regional-bruto... · definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi

Documents
poltekkes-mataram.ac.idpoltekkes-mataram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/model-rup.pdf · Makalah ini dapat diterbitkan secara langsung dapat diterbitkan dengan revisi kecil dapat

poltekkes-mataram.ac.idpoltekkes-mataram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/model-rup.pdf · Makalah ini dapat diterbitkan secara langsung dapat diterbitkan dengan revisi kecil dapat

Documents
KEBIJAKAN PEMERIKSAA Niaijawatimur.or.id/storage/app/uploads/public/5bd/abc/d16/5bdabcd... · Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan) ... 8 Wajib Pajak tidak menyampaikan

KEBIJAKAN PEMERIKSAA Niaijawatimur.or.id/storage/app/uploads/public/5bd/abc/d16/5bdabcd... · Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan) ... 8 Wajib Pajak tidak menyampaikan

Documents
A. Panduan Teknis Penyesuaian Pelaksanaan Kegiatan ......Pajak baik secara langsung/tatap muka maupun tidak langsung yaitu tertulis melalui surat atau posel (email), secara lisan melalui

A. Panduan Teknis Penyesuaian Pelaksanaan Kegiatan ......Pajak baik secara langsung/tatap muka maupun tidak langsung yaitu tertulis melalui surat atau posel (email), secara lisan melalui

Documents
 · 2019-08-28 · 26. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Pengembalian Pajak yang selanjutnya disebut SPM-TUP Pengembalian Pajak adalah SPM-TUP yang diterbitkan untuk

 · 2019-08-28 · 26. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Pengembalian Pajak yang selanjutnya disebut SPM-TUP Pengembalian Pajak adalah SPM-TUP yang diterbitkan untuk

Documents
PAJAK PARKIR...kendaraan bermotor baik yang memungut bayaran secara langsung maupun tidak langsung. (2) Subyek Pajak adalah orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan usaha

PAJAK PARKIR...kendaraan bermotor baik yang memungut bayaran secara langsung maupun tidak langsung. (2) Subyek Pajak adalah orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan usaha

Documents
197/PMK.03/2015 - sjdih.depkeu.go.idPMK.03~2015Per.pdf · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN

197/PMK.03/2015 - sjdih.depkeu.go.idPMK.03~2015Per.pdf · PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN

Documents
Regulation PER-29/PJ/2017 (Indonesian language) Wajib Pajak adalah Wajib Pajak dalam negeri yang rœrupakan Entitas Induk dari suatu Grup yang: A-I rœnguasai secara langsung atau

Regulation PER-29/PJ/2017 (Indonesian language) Wajib Pajak adalah Wajib Pajak dalam negeri yang rœrupakan Entitas Induk dari suatu Grup yang: A-I rœnguasai secara langsung atau

Documents
(Diterima 05 November 2015; Diterbitkan 04 Desember 2015) · c. Perbaikan sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak provinsi yang lebih

(Diterima 05 November 2015; Diterbitkan 04 Desember 2015) · c. Perbaikan sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak provinsi yang lebih

Documents
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS … · 2013. 7. 22. · Contoh: Pajak Penghasilan 2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS … · 2013. 7. 22. · Contoh: Pajak Penghasilan 2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan

Documents
Pasal 12 · Web viewWajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Contoh 2 yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)

Pasal 12 · Web viewWajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Contoh 2 yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)

Documents
PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, …kc.umn.ac.id/59/7/HALAMAN AWAL.pdfTeguran, Surat Paksa, Surat Sita, serta target dan realisasi Pencairan Tunggakan Pajak, yang diterbitkan

PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, …kc.umn.ac.id/59/7/HALAMAN AWAL.pdfTeguran, Surat Paksa, Surat Sita, serta target dan realisasi Pencairan Tunggakan Pajak, yang diterbitkan

Documents
1.1. Pengertian Pendapatan Regional 1.1. Concept Of ...bappeda.solokkota.go.id/assets/uploads/94b60926aeb9addf16bc64a... · pajak penghasilan dan pajak langsung ... harus sama pula

1.1. Pengertian Pendapatan Regional 1.1. Concept Of ...bappeda.solokkota.go.id/assets/uploads/94b60926aeb9addf16bc64a... · pajak penghasilan dan pajak langsung ... harus sama pula

Documents
PAJAK REKLAME - mataram.bpk.go.id...dimulai dari permohonan ijin sampai dengan berakhirnya ijin yang diterbitkan. ... 17.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

PAJAK REKLAME - mataram.bpk.go.id...dimulai dari permohonan ijin sampai dengan berakhirnya ijin yang diterbitkan. ... 17.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

Documents