• Home

  • Documents

  • jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi...
20

jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Page 2: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Page 3: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Page 4: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Page 5: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Page 6: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Page 7: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Page 8: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Page 9: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Page 10: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Page 11: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Page 12: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Page 13: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Page 14: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
User
Text box
13 Oktober 2014
User
Text box
13 Oktober 2014
Page 15: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Page 16: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Page 17: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Page 18: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Page 19: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Page 20: jdih.balangankab.go.id · 2020. 10. 9. · Pasal 23 (I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

jdih.balangankab.go.id · TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DPRD Pasal 2 Sekretariat DPRD mempunyai menyelenggarakan tugas administrasi kesekretariatan, administrasi

jdih.balangankab.go.id · TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DPRD Pasal 2 Sekretariat DPRD mempunyai menyelenggarakan tugas administrasi kesekretariatan, administrasi

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH … BUMBU_2... · Web viewPajak dilunasi paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi wajib pajak untuk

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH … BUMBU_2... · Web viewPajak dilunasi paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi wajib pajak untuk

Documents
Audit Board of Indonesia · b. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan; c. tata cara penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa; dan/ atau d. asas timbal balik, berupa pemberian

Audit Board of Indonesia · b. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan; c. tata cara penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa; dan/ atau d. asas timbal balik, berupa pemberian

Documents
jdih.balangankab.go.id - Perbup no.20...jdih.balangankab.go.id

jdih.balangankab.go.id - Perbup no.20...jdih.balangankab.go.id

Documents
jdih.balangankab.go.id...2009 tentang Rincian Urusan Pemerintah bidang Kearsipan dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; Peraturan Kepala Arsip

jdih.balangankab.go.id...2009 tentang Rincian Urusan Pemerintah bidang Kearsipan dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; Peraturan Kepala Arsip

Documents
jdih.balangankab.go.id · tidak terjangkau jaringan pipa distribusi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan melalui pelayanan mobil tangki. ... Pelaksanaan tarif sebagaimana

jdih.balangankab.go.id · tidak terjangkau jaringan pipa distribusi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan melalui pelayanan mobil tangki. ... Pelaksanaan tarif sebagaimana

Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA...Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA...Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia

Documents
BUPATI BAIANGAN - jdih.balangankab.go.id...Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik lndonesia ... tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten

BUPATI BAIANGAN - jdih.balangankab.go.id...Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik lndonesia ... tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten

Documents
jdih.balangankab.go.id 25... · 2020. 10. 22. · 2008 tentang Pedoman hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan ... dan Unit Pelaksana Teknis

jdih.balangankab.go.id 25... · 2020. 10. 22. · 2008 tentang Pedoman hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan ... dan Unit Pelaksana Teknis

Documents
Your Digital Transformation Partner · 2020. 8. 29. · Modul ini berfungsi untuk melihat daftar produk, menambah produk baru, dan memberikan aturan tentang harga, kedaluwarsa, serta

Your Digital Transformation Partner · 2020. 8. 29. · Modul ini berfungsi untuk melihat daftar produk, menambah produk baru, dan memberikan aturan tentang harga, kedaluwarsa, serta

Documents
jdih.balangankab.go.id · 3) usaha ekonorni non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pernbentukan dan pengembangan

jdih.balangankab.go.id · 3) usaha ekonorni non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pernbentukan dan pengembangan

Documents
jdih.balangankab.go.id 33 TAHUN 2020... · dan/ atau golongan terhadap penggunaan wewenang sehingga ... baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun ... sebagai kerangka

jdih.balangankab.go.id 33 TAHUN 2020... · dan/ atau golongan terhadap penggunaan wewenang sehingga ... baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun ... sebagai kerangka

Documents
jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERDA KOTA MATARAM... · dan peyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak

jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERDA KOTA MATARAM... · dan peyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak

Documents
 · (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: a. SKPDKB hal: jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang

 · (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: a. SKPDKB hal: jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang

Documents
pustaka-indo.blogspot• Bagaimana membuat sistem keanggotaan yang dilengkapi dengan tanggal kedaluwarsa dan jatuh tempo. • Membuat fungsi untuk proses Booking kamar di hotel atau

pustaka-indo.blogspot• Bagaimana membuat sistem keanggotaan yang dilengkapi dengan tanggal kedaluwarsa dan jatuh tempo. • Membuat fungsi untuk proses Booking kamar di hotel atau

Documents
dengan Visi dan Misi Gubernur Banten dan Wakil Gubernur ...€¦ · assessment, sistem ini mensyaratkan Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya

dengan Visi dan Misi Gubernur Banten dan Wakil Gubernur ...€¦ · assessment, sistem ini mensyaratkan Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya

Documents
jdih.balangankab.go.id 48...41. Sistern Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnÿa disebut Siskeudes adalah berbasis aplikasi sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah

jdih.balangankab.go.id 48...41. Sistern Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnÿa disebut Siskeudes adalah berbasis aplikasi sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah

Documents
,ib - jdih.balangankab.go.id

,ib - jdih.balangankab.go.id

Documents
jdih.balangankab.go.id · pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan khususnya bangunan rumah tinggal perlu dilakukan

jdih.balangankab.go.id · pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan khususnya bangunan rumah tinggal perlu dilakukan

Documents
jdih.balangankab.go.id · wewenang dan tanggung jawabnya meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan. 25. Tindakan Ruang Gawat Darurat adalah

jdih.balangankab.go.id · wewenang dan tanggung jawabnya meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan. 25. Tindakan Ruang Gawat Darurat adalah

Documents
jdih.banyuwangikab.go.idjdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perda/peraturan_thn_2002_n0_38-20...waktu paling lama 24 sejak saat terutangnya pajak. Huruf c. ... kepastian hukum kapan utang

jdih.banyuwangikab.go.idjdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perda/peraturan_thn_2002_n0_38-20...waktu paling lama 24 sejak saat terutangnya pajak. Huruf c. ... kepastian hukum kapan utang

Documents
RANCANGAN PERATURAN DAERAH · Web view(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

RANCANGAN PERATURAN DAERAH · Web view(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

Documents
KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA...BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 2 (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA...BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 2 (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

Documents
jdih.balangankab.go.id · pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Daerah perlu menyusun standar operasional prosedur penetapan status penggunaan barang milik daerah; bahwa berdasarkan

jdih.balangankab.go.id · pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Daerah perlu menyusun standar operasional prosedur penetapan status penggunaan barang milik daerah; bahwa berdasarkan

Documents
BPK Perwakilan Provinsi LAMPUNG · Web viewDalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

BPK Perwakilan Provinsi LAMPUNG · Web viewDalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

Documents
jdih.balangankab.go.id · menyiapkan bahan dan mengolah laporan hasil pemantauan kualitas lingkungan guna penyusunan standar mutu lingkungan; melaksanakan kegiatan teknis evaluasi

jdih.balangankab.go.id · menyiapkan bahan dan mengolah laporan hasil pemantauan kualitas lingkungan guna penyusunan standar mutu lingkungan; melaksanakan kegiatan teknis evaluasi

Documents
jdih.balangankab.go.id 15 PENGGUNAAN... · Pembentukan Daerah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan ... Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang

jdih.balangankab.go.id 15 PENGGUNAAN... · Pembentukan Daerah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan ... Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang

Documents
jdih.balangankab.go.id - Perbup no.1...jdih.balangankab.go.id

jdih.balangankab.go.id - Perbup no.1...jdih.balangankab.go.id

Documents
Kedaluwarsa dan Grasi Sebagai Dasar Hapusnya …

Kedaluwarsa dan Grasi Sebagai Dasar Hapusnya …

Documents
jdih.balangankab.go.id · menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan ... menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang

jdih.balangankab.go.id · menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan ... menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang

Documents