• Home

  • Documents

  • jdih.balangankab.go.id 25... · 2020. 10. 22. · 2008 tentang Pedoman hubungan Kerja Organisasi...
7

jdih.balangankab.go.id 25... · 2020. 10. 22. · 2008 tentang Pedoman hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan ... dan Unit Pelaksana Teknis

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.balangankab.go.id 25... · 2020. 10. 22. · 2008 tentang Pedoman hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan ... dan Unit Pelaksana Teknis
Page 2: jdih.balangankab.go.id 25... · 2020. 10. 22. · 2008 tentang Pedoman hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan ... dan Unit Pelaksana Teknis
Page 3: jdih.balangankab.go.id 25... · 2020. 10. 22. · 2008 tentang Pedoman hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan ... dan Unit Pelaksana Teknis
Page 4: jdih.balangankab.go.id 25... · 2020. 10. 22. · 2008 tentang Pedoman hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan ... dan Unit Pelaksana Teknis
Page 5: jdih.balangankab.go.id 25... · 2020. 10. 22. · 2008 tentang Pedoman hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan ... dan Unit Pelaksana Teknis
Page 6: jdih.balangankab.go.id 25... · 2020. 10. 22. · 2008 tentang Pedoman hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan ... dan Unit Pelaksana Teknis
Page 7: jdih.balangankab.go.id 25... · 2020. 10. 22. · 2008 tentang Pedoman hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan ... dan Unit Pelaksana Teknis

DPA Perubahan th 2015 - DISPORAPAR PROV JATENGdisporapar.jatengprov.go.id/content/files/DPPA DINBUDPAR 2015.pdf · pemerintahan kode rekng dokumen pelaksana perubahan anggaran satuan

DPA Perubahan th 2015 - DISPORAPAR PROV JATENGdisporapar.jatengprov.go.id/content/files/DPPA DINBUDPAR 2015.pdf · pemerintahan kode rekng dokumen pelaksana perubahan anggaran satuan

Documents
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ORGANISASI DAN … filesebagai unsur pelaksana otonomi daerah ... 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah ... Pemerintah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ORGANISASI DAN … filesebagai unsur pelaksana otonomi daerah ... 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah ... Pemerintah

Documents
bkpsdmd.babelprov.go.idbkpsdmd.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen... · Pengawas Bibit Ternak Per-tama Dinas Pertanian Pelaksana Biro Pemerintahan Pelaksana SMAN 1 ... Universitas

bkpsdmd.babelprov.go.idbkpsdmd.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen... · Pengawas Bibit Ternak Per-tama Dinas Pertanian Pelaksana Biro Pemerintahan Pelaksana SMAN 1 ... Universitas

Documents
BAB III DESKRIPSI WILAYAH 3.1. Gambaran Umum Kabupaten …eprints.umm.ac.id/39514/4/BAB III.pdfKAUR KESRA. PELAKSANA TEKNIS KAUR PEMERINTAHAN N KAUR KEU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAUR

BAB III DESKRIPSI WILAYAH 3.1. Gambaran Umum Kabupaten …eprints.umm.ac.id/39514/4/BAB III.pdfKAUR KESRA. PELAKSANA TEKNIS KAUR PEMERINTAHAN N KAUR KEU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAUR

Documents
jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 10 THN... · masyarakat di daerah dan terpenuhinya aspek kebijakan penataan ruang di daerah; bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan

jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 10 THN... · masyarakat di daerah dan terpenuhinya aspek kebijakan penataan ruang di daerah; bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan

Documents
jdih.balangankab.go.id - PERBUP 5.pdfdiproduksi dan/atau diadakan Oleh Pelaksana Subsidi pupuk. (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas Urea, sp-36, ZA

jdih.balangankab.go.id - PERBUP 5.pdfdiproduksi dan/atau diadakan Oleh Pelaksana Subsidi pupuk. (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas Urea, sp-36, ZA

Documents
,ib - jdih.balangankab.go.id

,ib - jdih.balangankab.go.id

Documents
2019 PELAKSANA … · SUB BAG UMUM PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN SEKRETARIAT BAPPEDA KOTA DEPOK PERJANJIAN KINERJA TAI-IUN 2019 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan

2019 PELAKSANA … · SUB BAG UMUM PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN SEKRETARIAT BAPPEDA KOTA DEPOK PERJANJIAN KINERJA TAI-IUN 2019 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan

Documents
jdih.balangankab.go.id - Perbup no.20...jdih.balangankab.go.id

jdih.balangankab.go.id - Perbup no.20...jdih.balangankab.go.id

Documents
Scanned with CamScanner - Desa Parepare.desa.id/wp-content/uploads/sites/3560/2018/08/... · Desa, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah . ... pelaksana

Scanned with CamScanner - Desa Parepare.desa.id/wp-content/uploads/sites/3560/2018/08/... · Desa, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah . ... pelaksana

Documents
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas c. bahwa ... · Negara Republik Indonesia ... unsur penyelenggara Pemerintahan ... pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas c. bahwa ... · Negara Republik Indonesia ... unsur penyelenggara Pemerintahan ... pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan

Documents
jdih.balangankab.go.id...9. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Sub Bagian Tata Usaha pada unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pariwisata

jdih.balangankab.go.id...9. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Sub Bagian Tata Usaha pada unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pariwisata

Documents
diskominfotik.riau.go.iddiskominfotik.riau.go.id/wp-content/uploads/2019/04/... · 2019-04-16 · pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Dinas Komunikasi,

diskominfotik.riau.go.iddiskominfotik.riau.go.id/wp-content/uploads/2019/04/... · 2019-04-16 · pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Dinas Komunikasi,

Documents
bkd.sumutprov.go.idbkd.sumutprov.go.id/files/dokumen/pergub-no-5-tahun-2020.pdfAuditor Pelaksana lanjutan Auditor Pelaksana Pengawas Pemerintahan Madya Pengawas Pemerintahan Muda Pengawas

bkd.sumutprov.go.idbkd.sumutprov.go.id/files/dokumen/pergub-no-5-tahun-2020.pdfAuditor Pelaksana lanjutan Auditor Pelaksana Pengawas Pemerintahan Madya Pengawas Pemerintahan Muda Pengawas

Documents
SALINAN · nomenklatur jabatan pelaksana, kualifikasi pendidikan, ... Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan

SALINAN · nomenklatur jabatan pelaksana, kualifikasi pendidikan, ... Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan

Documents
Scanned by CamScanner · LAPORAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DESA AKAII KECAMATAN KLUNGKUNC, TAIIUN 2018 A. Penyelenggaraan Pcmcrintah Desa Desa sebagai Pelaksana

Scanned by CamScanner · LAPORAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DESA AKAII KECAMATAN KLUNGKUNC, TAIIUN 2018 A. Penyelenggaraan Pcmcrintah Desa Desa sebagai Pelaksana

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - lombokutarakab.go.id · 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah. 2. Bupati adalah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - lombokutarakab.go.id · 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah. 2. Bupati adalah

Documents
Portal Biro SDM Kemendikbud · PELAKSANA & PELAKSANA TUGAS Pelaksana Harian PLH Pelaksana Tugas Pelaksana tugas rutin yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat definitif paling kurang

Portal Biro SDM Kemendikbud · PELAKSANA & PELAKSANA TUGAS Pelaksana Harian PLH Pelaksana Tugas Pelaksana tugas rutin yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat definitif paling kurang

Documents
EDITORIAL PELAKSANA PELAKSANA TATA USAHA REVIEWER

EDITORIAL PELAKSANA PELAKSANA TATA USAHA REVIEWER

Documents
RANCANGAN - Audit Board of Indonesia · Web viewDinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

RANCANGAN - Audit Board of Indonesia · Web viewDinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Documents
 · (I) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah

 · (I) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah

Documents
jdih.balangankab.go.id - PERBUP 4 TATA...APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 13, Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk

jdih.balangankab.go.id - PERBUP 4 TATA...APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 13, Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk

Documents
Analisis Problem dan Prospek Implementasi Kebijakan ... · PDF filedaerah yakni sebagai Ketua Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) dan sebagai pelaksana ... Pemerintahan Daerah di

Analisis Problem dan Prospek Implementasi Kebijakan ... · PDF filedaerah yakni sebagai Ketua Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) dan sebagai pelaksana ... Pemerintahan Daerah di

Documents
jdih.balangankab.go.id · 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya

jdih.balangankab.go.id · 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR...Kabupaten Bogor. 3. Bupati adalah Bupati Bogor. 4. Dinas Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR...Kabupaten Bogor. 3. Bupati adalah Bupati Bogor. 4. Dinas Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah

Documents
PRAKTEK RANGKAP JABATAN DI PEMERINTAHAN DAERAH … · 2020. 7. 30. · Bapelitbang yang merangkap jabatan sebagai Pjs sekertaris daerah dan pelaksana sehari-hari Bupati. Jika menelusuri

PRAKTEK RANGKAP JABATAN DI PEMERINTAHAN DAERAH … · 2020. 7. 30. · Bapelitbang yang merangkap jabatan sebagai Pjs sekertaris daerah dan pelaksana sehari-hari Bupati. Jika menelusuri

Documents
jdih.sanggau.go.idjdih.sanggau.go.id/read.php?fl=PEMBENTUKAN-PANITIA-PELAKSANA-RAPAT...penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta menggalang komunikasi dan koordinasi, dipandang

jdih.sanggau.go.idjdih.sanggau.go.id/read.php?fl=PEMBENTUKAN-PANITIA-PELAKSANA-RAPAT...penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta menggalang komunikasi dan koordinasi, dipandang

Documents
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · selanjutnya disebut LPKP Pelaksana adalah Lembaga Jasa Keuangan yang bekerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · selanjutnya disebut LPKP Pelaksana adalah Lembaga Jasa Keuangan yang bekerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

Documents
satpolpp.bantulkab.go.id · Web viewKEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 SATPOL PP merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

satpolpp.bantulkab.go.id · Web viewKEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 SATPOL PP merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

Documents
BAB I PENDAHULUAN A. DATA UMUM ORGANISASI · Banjarnegara, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi

BAB I PENDAHULUAN A. DATA UMUM ORGANISASI · Banjarnegara, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi

Documents