Embed Size (px)
Citation preview
1
BUPATI BELITUNG TIMUR
JAWABAN BUPATI BELITUNG TIMUR TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
HARI, SENIN 18 FEBRUARI 2019
PUKUL, 10.00 WIB
RUANG RAPAT DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
2
Assalamualaikum, Wr. Wb
Selamat Pagi, Salam Sejahtera bagi kita semua,
Yang Saya hormati,
Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur
Yang Saya hormati,
Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli, Asisten, Pimpinan OPD Kabupaten
Belitung Timur, Kepala Bagian, Pimpinan Badan serta seluruh peserta
rapat yang Saya hormati
3
Rasa Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
perkenan-Nya jualah pada hari ini kita dapat mengikuti RAPAT JAWABAN
BUPATI BELITUNG TIMUR TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-
FRAKSI DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
Sidang Dewan Yang Kami Hormati,
Setelah mempelajari dengan seksama beberapa, saran, dan masukan
yang disampaikan oleh:
1. Fraksi Partai PDI Perjuangan;
2. Fraksi Partai Amanat Harapan Rakyat;
3. Fraksi Partai Nasdem;
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
5. Fraksi Partai Bulan Bintang;
6. Fraksi Partai Gerakan Karya Pembangunan.
Dari ke 6 (enam) fraksi yang menyampaikan pemandangan umum,
terkandung beberapa hal menyangkut pertanyaan, saran dan himbauan yang
dipandang perlu untuk disikapi dan dijawab oleh pihak Eksekutif. Sedangkan
untuk pertanyaan yang sama kami sampaikan 1 (satu) kali jawaban sesuai
dengan pokok permasalahan yang dipertanyakan.
Sidang Dewan yang kami hormati,
Menanggapi pertanyaan dan saran dari Fraksi Partai PDI Perjuangan
kami sampaikan:
1. Berkaitan dengan Perubahan RPJMD 2016-2021 yang harus berlandaskan
dan berinplementasikan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur,
dapat kami jelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu
proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumberdaya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi
masa depan daerah yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang
(clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan
daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka
4
menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang
daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan
pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan
visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka
visi Kabupaten Belitung Timur yang merupakan tahap keempat pelaksanaan
RPJPD Kabupaten Belitung Timur tahun 2005-2025. Misi merupakan
penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan
langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut.
Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan
menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun
untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan
yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk
mencapai visi. Rumusan misi ini juga memperhatikan faktor-faktor lingkungan
strategis dalam pembangunan daerah berupa kekuatan, kelemahan, peluang
serta tantangan baik itu secara internal maupun ekternal. Dengan
memperhatikan visi serta mencermati latar belakang di atas, maka misi yang
disusun adalah :
1) Menerapkan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah,
swasta dan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur agar tercipta
sinergitas dan keharmonisan dalam pembangunan;
2) Membangun dan membenahi infrastruktur daerah untuk memperbaiki
kinerja pelayanan;
3) Diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas
hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.
Berdasarkan ulasan Visi Misi Bupati tersebut maka perlunya
penyesuaian indikator pembangunan agar searah dengan kebijakan
pemerintah. Keberhasilan dari setiap misi ditunjukan oleh indikator-indikator
kinerja sasaran dengan target-target terukur. Kinerja sasaran disusun
selama lima tahun dengan target setiap tahun yaitu dari tahun 2016-
2021,
(Target-target sasaran diuraikan pada tabel terlampir).
5
2. Penjelasan umum terkait dengan penambahan restribusi dan tata cara
pemungutan serta pengaturan besaran biaya diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Lingkungan Hidup.
3. Berkaitan dengan jumlah Menara Telekomunikasi dan dari perusahaan yang
sudah ada diwilayah kabupaten Belitung Timur, dapat kami jelaskan
berdasarkan data Rekapitulasi Database Wajib Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Objek Khusus/Non Standar Tower/Menara Telekomunikasi Tahun
2017 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Belitung Timur adalah sebanyak 89 Menara dari perusahaan: PT.
Telekomunikasi Indonesia, PT. Solusi Tunas Pratama, PT. GIHON
Telekomunikasi, PT. Protelindo, PT. INDOSAT Tbk, PT. PLN, PT.
Telekomunikasi Selular, PT. XL AXIATA Tbk., PT. Daya Mitra
Telekomunikasi, PT. INFRASYS PERSADA, PT. TOWER BERSAMA
GRUP, dan PT. Menara Selular Nusantara.
4. Untuk besaran nilai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi saat ini
belum dapat dihitung dikarenakan belum adanya payung atau dasar hukum
terkait besaran retribusi pengendalian menara di Kabupaten Belitung Timur
pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait
Retribusi Pengendalian Menara.
5. Terkait tentang sosialisasi keberadaan Menara Telekomunikasi adalah
dalam hal pelayanan dan pemberian IMB Menara Telekomunikasi bahwa
selama ini untuk pendirian IMB Menara Telekomunikasi , telah dilakukan
sosialisasi secara sepihak oleh perusahaan yang membangun Menara
Telekomunikasi dan dilaksanakan pada tempat rencana akan dibangun
menara tersebut. Pemerintah Daerah dalam hal ini sudah dilibatkan yaitu
diwakili oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan, dimana hasil dari sosialisasi
tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi. Dan Berita
Acara Sosialisasi ini yang selanjutnya akan dilampirkan sebagai salah satu
persyaratan untuk mengajukan permohonan IMB.
6
6. Tentang beberapa wilayah yang belum berdampak dapat mengakses
jaringan telekomunikasi, dapat kami beritaukan wilayah wilayah yang belum
terjangkau oleh jaringan telekomunikasi di kabupaten belitung Timur memang
menjadi perhatian Pemerintah untuk meyakinkan bahwa seluruh masyarakat
khususnya di Kabupaten Belitung Timur ini dapat mengulas semua informasi
yang ada, untuk itu Pemerintah kabupaten Belitung timur sudah pernah
beberapa kali melakukan koordinasi langsung ke beberapa penyelenggara
telekomunikasi untuk meminta menyelenggarakan dan meningkatkan
infrastruktur telekomunikasi-nya di wilayah kabupaten Belitung timur yang
belum terjangkau akses telekomunikasi dengan baik. Koordinasi ini akan
terus dilakukan sampai seleluruh wilayah di kabupaten belitung timur ini
dapat dijangkau oleh saluran telekomunikasi yang bagus dan berkualitas
tinggi
Sidang Dewan yang kami hormati,
Berikut kami sampaikan Jawaban atas pertanyaan Pemandangan Umum
dari Fraksi Amanat Harapan Rakyat :
1. Upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan investasi bagi masyarakat lokal
dalam peningkatan sumber daya manusia adalah dengan keberdayaan dan
kemandirian masyarakat yang diukur selama ini didasarkan pada beberapa
indikator yang menonjol antara lain adalah meningkatnya partisipasi dan
swadaya masyarakat, meningkatnya kemampuan usaha ekonomi keluarga,
dan meningkatnya peran dari lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan di
desa. Faktor utama yg menjadi kendala dalam mencapai target pertumbuhan
dan pembangunan adalah belum optimalnya koordinasi antar OPD-OPD
Teknis yang berkenaan dengan upaya pencapaian target tersebut sehingga
dalam pelaksanaanya belum berjalan beriringan dan berfokus. Selain itu
belum terfokusnya komoditas atau lokasi yg ingin dikembangkan sehingga ke
depan perlu lebih diintensifkan lagi pendampingannya agar memudahkan
dalam pengarahan perencanaan daerah.
Telah banyak upaya yang di lakukan Pemerintah Daerah dalam investasi bagi
masyarakat lokal peningkatan sumber daya manusia di antaranya berbagai
7
pelatihan dan pembinaan baik itu kepada individu atau kelompok masyarakat
yang di lakukan berbagai sektor baik itu Sektor Industri (UMKM, Koperasi),
Sektor Perikanan, Sektor Pertanian, Sektor Perkebunan, Sektor Peternakan
maupun BUMDes untuk meningkatkan skill dan pengembangan pengetahuan
masyarakat. Dapat dilihat dari capaian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
yang terbentuk, pada Tahun 2018 terbentuk 37 BUMDes dari 30 BUMDes
yang yang ditargetkan atau 123,33% ketercapaiannya. Pembentukan
BUMDes diserahkan sepenuhnya ke masing-masing desa sesuai dengan
potensi yang dimiliki baik berupa modal, sumber daya manusia maupun
kesiapan AD/ARTnya.
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk merealisasikan setiap
pelaku usaha di Kabupaten Belitung Timur menggunakan Jasa Usaha
Laboratorium Lingkungan Hidup ini. Dapat kami jelaskan untuk pengujian
yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Lingkungan lebih kearah Pemantauan
Lingkungan yang diisyaratkan dalam Peraturan Lingkungan Hidup yang
berlaku sebagai data pemantauan kualitas lingkungan yang wajib dimiliki oleh
semua pelaku usaha yang menggunakan jasa lingkungan seperti Usaha
Pertambangan, Usaha Perkebunan, Usaha yang menghasilkan limbah dan
semua kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Bisa juga sebagai
pengambilan data untuk data Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan
sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah lainnya.
3. Upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Jasa Usaha Laboratorium
yang berkeadilan, proposional, dan akuntabel sudah diatur dalam Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang
Laboratorium Lingkungan telah diatur mekanisme dan akan dibuatkan tata
cara (SOP) secara lengkap dan terperinci.
4. Berkenaan dengan peningkatan fungsi pengawasan terhadap keberadaan
Menara Telekomunikasi , upaya yang dilakukan pemerintah Daerah terhadap
kapasitas pelaku usaha dalam menjaga kualitas adalah dengan menetapkan
kebijakan berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Penataan
8
dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang salah satu ruang lingkupnya
adalah mengatur tentang pengawasan dan pengendalian menara.
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Menara
Telekomunikasi yang dilakukan terhadap pemangku kepentingan
penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang terdiri dari: Pemerintah
Daerah, Penyelenggara Telekomunikasi dan Masyarakat dalam hal:
implementasi pembangunan menara di lapangan yang harus disesuaikan
dengan IMB menara dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh
instansi/perangkat daerah terkait, penyelenggaraan Menara Telekomunikasi
agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengawasan terhadap
adanya praktek monopoli dan diskriminasi terhadap operator selular tertentu,
serta terhadap adanya pendirian menara tanpa izin sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
5. Langkah Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas pelaku usaha dan
masyarakat sekitar dalam hal keamanan adalah dengan mengatur. Maka
diaturlah kebijakan dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Izin
Mendirikan Bangunan, yaitu dengan ditetapkannya salah satu persyaratan
teknis terhadap Izin Mendirikan Bangunan untuk Menara Telekomunikasi
(Pasal 92) yaitu harus dilengkapi dengan :
1. Berita acara hasil sosialisasi dan daftar hadir dari warga sekurang-
kurangnya dalam radius satu setengah tinggi menara dan diketahui
Kepala Desa dan Camat setempat;
2. Asuransi keselamatan bagi warga sekitar dalam radius tersebut.
Sidang Dewan yang kami hormati,
Berikut kami sampaikan jawaban atas pertanyaan Pemandangan Umum
dari Fraksi Nasdem yakni :
1. Tentang pencapaian pembangunan yang sudah sesuai dengan kriteria
SMART dan dapatkah sisa waktu 3 (tiga) tahun untuk mengejar target
9
capaian tersebut, dapat kami sampaikan bahwa kriteria SMART (Specific,
Measurable, Achieveble, Relevant dan Timeline) adalah kriteria untuk
menyatakan apakah sebuah indikator baik atau tidak. Artinya adalah indikator
yang didefinisikan sudah dapat dijadikan alat ukur dari tujuan, sasaran,
program maupun kegiatan (output/outcome). Pada RPJMD Kabupaten
Belitung Timur tahun 2016-2021, sebagaimana evaluasi yang dilakukan oleh
Inspektorat Kabupaten maupun Provinsi dan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan RB RI, beberapa indikator yang didefinisikan belum
memenuhi kriteria dimaksud. Pada sisi pencapaian indikator Kepala Daerah
yang disebutkan dalam Indikator Kinerja Daerah sebagaimana yang tertulis
pada Laporan Kinerja Tahun 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Misi 1 terdapat 7 (tujuh) sasaran dan 17 (delapan belas) indikator kinerja
capaian indikator sasaran, sebanyak 13 indikator kategori Sangat Tinggi,
3 indikator kategori Tinggi, dan 1 indikator kategori Rendah.
2) Misi 2 terdapat 6 (enam) sasaran dan 16 (enam belas) indikator kinerja,
yang diperjanjikan di Tahun 2017 hanya 15 indikator. Capaian indikator
sasaran, sebanyak 11 indikator kategori Sangat Tinggi, 2 indikator
kategori Tinggi, 1 indikator kategori Rendah, dan 1 indikator kategori
Sangat Rendah.
3) Misi 3 terdapat 13 (tigabelas) sasaran dan 29 (duapuluh sembilan)
indikator kinerja Capaian indikator sasaran, sebanyak 19 indikator
kategori Sangat Tinggi, 6 indikator kategori Tinggi, 3 indikator kategori
Sedang, dan 1 indikator kategori Rendah.
2. Tentang pengecekan kadar air secara berkala bagi Pelaku Usaha Air Minum
berikut beberapa peraturan yang menjadi dasar untuk melaksanakan
pengecekan kadar air yang digunakan peruntukannya sebagai sumber air
minum antara lain :
Permenkes Nomor 416 tahun 1990 tentang Persyaratan Kualitas Air
Bersih;
Kepmenkes Nomor 907 tahun 2002 tentang Pengawasan Air Minum;
Permenkes Nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air
minum;
10
Kesemua peraturan tersebut merupakan wewenang dan tupoksi dari Dinas
Kesehatan sedangkan Dinas Lingkungan Hidup khususnya UPT
Laboratorium Lingkungan membantu dalam data pembandingan dan
pengawsan jika diperlukan.
3. Terkait dengan persentase peningkatan PAD yang dihasilkan dari retribusi
UPT. Lab. Lingkungan, dalam kurun waktu dua Tahun terakhir Persentase
penerimaan PAD Retribusi UPT Lab Lingkungan memang masih nihil
dikarenakan belum adanya payung hukum dalam bentuk peraturan Daerah.
Jika UPT Laboratorium Lingkungan memiliki kekuatan hukum dalam
melakukan penarikan retribusi maka jelas akan ada sumber pendapatan PAD
lainnya untuk Pemerintah Daerah, karena jika ada kekutan hukum maka kita
tidak bisa meminta pelaku usaha untuk melakukan pembayaran/jasa dari
pengujian yang dilakukan.
4. Berkaitan dengan keseluruhan Menara Telekomunikasi yang ada di
Kabupaten Belitung Timur ini sudah menjangkau bagian pelosok daerah
dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan dalam
Kegiatan Penyusunan Masterplan Tata Ruang Menara Telekomunikasi di
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 jumlah BTS yang ada di Kabupaten
Belitung Timur adalah sebanyak 88 BTS dari 3 operator telekomunikasi, yaitu:
Telkomsel, Indosat, XL. BTS sebanyak 88 BTS ini adalah untuk melayani
112,366 penduduk pada tahun 2012 yang tersebar pada area seluas
2.506,91 km2. Idealnya 1 BTS dengan 3 sektor antena dan 4 kanal di setiap
sektor mampu meng-handle trafik telekomunikasi hingga 2.000 pengguna
selular dengan asumsi grade of service 2% dan rata-rata pendudukan kanal
per pelanggan selular per hari adalah selama 2 menit. Dengan demikian
kontribusi 88 BTS di Kabupaten Belitung Timur saat itu mampu melayani
sebanyak 88 tower x 2.000 pengguna selular = 176.000 pelanggan selular.
Dengan asumsi teledensity rata-rata pengguna selular di Indonesia adalah 50
% pada Tahun 2013 di Kabupaten Belitung Timur, maka pada Tahun 2019 di
Kabupaten Belitung Timur terdapat 129,072 pengguna selular yang berarti
membutuhkan tower sebanyak 262 BTS untuk trafik handling seluruh
11
Kabupaten Belitung Timur. Adanya 88 BTS yang merupakan akumulasi
seluruh BTS yang dioperasikan oleh seluruh operator selular di Kabupaten
Belitung Timur, berarti terdapat kekurangan tower di Kabupaten Belitung
Timur sebanyak 174 BTS pada Tahun 2019.
5. Tentang penentuan lokasi pembangunan Menara Telekomunikasi di wilayah
Kabupaten Belitung Timur berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Beltung Timur Tahun 2014-2034 dan mengacu pada Surat Edaran
Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor:
06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara
Telekomunikasi , sedangkan persyaratan perizinan pendirian bangunan
menara telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Izin
Mendirikan Bangunan. Terhadap penempatan Menara Telekomunikasi yang
berada dalam kawasan permukiman sebagaimana dalam SE Nomor:
06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara
Telekomunikasi bahwa radius keselamatan ruang di sekitar menara di hitung
125 persen dari tinggi menara untuk menjamin keselamatan akibat
kecelakaan menara. Radius keselamatan ruang di sekitar menara tersebut
sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik menara terkait. Sehingga pemilik
menara tersebut harus memberikan Asuransi keselamatan bagi warga sekitar
dalam radius tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam persyaratan Izin
Mendirikan Bangunan Menara dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
dan Izin Mendirikan Bangunan.
Sidang Dewan yang kami hormati,
Berikut kami sampaikan tanggapan atas pertanyaan Pemandangan
Umum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yaitu:
1. Langkah-langkah Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Belitung Timur
Maju dan Unggul dengan berbasiskan Sumberdaya Lokal adalah dengan:
- Memperkuat ketatalaksanaan pemerintah;
12
- Memenuhi infrastruktur pemerintah terutama yang terkait dengan
pelayanan dasar bagimasyarakat dan kebutuhan primer masyarakat
dibiang ekonomi, perumahan dan pangan;
- Penciptaan lapangan pekerjaan dan penguatan ketahanan keluarga untuk
meningkatkan kualitas manusia.
2. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pada
masing-masing perangkat daerah yang baru adalah dengan melakukan
upaya-upaya untuk memenuhi target pencapaian baik program dan
kegiatan, melalui intensifikasi pendapatan asli daerah dan memperkuat
sinergitas pembangunan dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Selain
itu efiektivitas penggunaan anggaran telah dioptimalkan untuk program dan
kegiatan yang memiliki daya ungkit pencapaian Visi dan Misi Bupati.
3. Berkenaan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Belitung Timur
mengalami peningkatan pada Tahun 2018 menjadi 7,06 persen, hal ini
sesungguhnya disebabkan oleh beberapa hal berikut:
a. Berdasarkan hasil analisis data Basis Data Terpadu (BDT) Belitung Timur
didapatkan bahwa sebagian besar masyarakat miskin Belitung Timur
bekerja di lapangan pekerjaan pertanian, perkebunan, pertambangan dan
penggalian dan perikanan tangkap. Sementara penduduk yang bekerja di
ketiga sektor ini berstatus sebagai buruh. Penduduk yang bekerja sebagai
buruh memiliki pendapatan relatif tetap dan sesuai UMP, namun ketika
terjadi kenaikan harga barang menyebabkan garis kemiskinan yang
digunakan untuk mengukur kemiskinan di Belitung Timur juga meningkat.
Sementara pekerja di sektor pertambangan dan nelayan juga bergantung
pada cuaca, ketika cuaca kurang baik maka menyebabkan mereka tidak
memperoleh pendapatan. Singkatnya penduduk yang berstatus sebagai
buruh menyebabkan rentannya mereka jatuh dibawah garis kemiskinan
(Indikator Kemiskinan Kabupaten Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012-
2018 terlampir).
b. Pola dan Sikap Hidup (Mindset) penduduk yang konsumtif dan kurang
produktif. Sebagai contoh konsumsi terbesar penduduk miskin setelah
13
beras adalah rokok, sementara rokok memiliki pengaruh besar terhadap
garis kemiskinan. Pengaruh rokok terhadap angka kemiskinan mencapai
10,70 persen di pedesaan, beras memberi pengaruh terhadap garis
kemiskinan sebesar 18,8 persen di perkotaan dan 24,52 persen di
perdesaan. Mindset ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduk
miskin yang relatif rendah.
c. Maju mundurnya perekonomian, secara sederhana dilihat dari
penyerapan tenaga kerja, daya beli masyarakat, serta berkurangnya
jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, diversifikasi usaha dan
lapangan pekerjaan menjadi agenda wajib yang harus diperjuangkan dan
dipertahankan oleh pemerintahan dimanapun dan di level manapun.
Strategi pembangunan harus didahului oleh analisis yang cermat atas
kondisi makro yang ada di daerah. Oleh karena itu, sebelum masuk pada
strategi pembangunan, perlu diuraikan dan diidentifikasi kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Kabupaten Belitung
Timur (dirumuskan sebagaimana tabel terlampir).
4. Berkenaan dengan uji kualitas air ada beberapa peraturan yang menjadi
dasar pengambilan sampel air dan pelakuan pengujian oleh UPT
Laboratorium Lingkungan antara lain Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air, Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi
Kegiatan Industri.
5. Untuk pertanyaan apakah selama ini setiap usaha dalam usaha perorangan
sudah melalui tahap kelayakan konsumsi, dapat kami jelaskan bahwa
beberapa usaha perorangan sudah melakukan uji Laboratorium di UPT
Laboratorium Lingkungan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air, Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi
Kegiatan Industri.
14
6. Berkaitan berapa banyak menara yang tertagih di Tahun 2018 dan total
pemasukan PAD dari retribusi Menara Telekomunikasi di Tahun 2018,
dapat kami jelaskan bahwa di Tahun 2018 tidak dilakukan penagihan
retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi di wilayah Kabupaten
Belitung Timur dikarenakan belum adanya payung atau dasar hukum pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait Retribusi
Pengendalian Menara.
7. Pengawasan menara selama ini dilakukan adalah untuk memastikan
bahwa menara-Menara Telekomunikasi dapat beroperasi dengan aman
dan memenuhi standar keamanan yang telah dispesifikasikan pada awal
pembangunannya. Metodologi dalam pengawasan menara adalah sebagai
berikut: Pengambilan data secara visual dari luar site menara dengan
parameter yang telah didefinisikan, Pengawasan dilakukan 2x dalam masa
satu tahun, Pengawasan tahap-1 dilakukan pada bulan April, hasil dari
pengawasan ini adalah digunakan untuk mendapatkan data ter-update
tentang kondisi untuk setiap menara eksisting, Hasil dari kegiatan dari
pengawasan tahap-1 adalah digunakan untuk mengupdate database
Menara Telekomunikasi eksisting pada system informasi pengendalian
Menara Telekomunikasi, Hasil dari kegiatan dari pengawasan tahap-1
adalah digunakan untuk menganalisis kajian potensi retribusi pengendalian
menara pada tahun berjalan, dan ketika pembayaran retribusi menara
sudah direalisasikan, maka pengawasan tahap-2 dilakukan pada kisaran
bulan Juni (6 bulan sesudah survey pengawasan pada tahap-1). Pada
pendataan yang kedua ini sekaligus akan dilakukan penempelan stiker
Retribusi Pengendalian Menara.
Saat ini pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Belitung Timur
telah dilaksanakan pada Tahun 2018 yaitu baru pada tahapan inventarisasi
data Menara Telekomunikasi yang terdapat di wilayah Kabupaten Belitung
Timur terutama terkait perizinannya serta terhadap zonasi dari lokasi
penempatannya. Serta telah dilakukan penyusunan draft Peraturan Bupati
Belitung Timur tentang Penataan dan Pengendalian Menara
15
Telekomunikasi. Selain itu pada saat pemeriksaan lokasi terhadap setiap
permohonan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi, petugas dari
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mensosialisasikan
kepada masyarakat sekitar rencana lokasi pembangunan menara tersebut
hal-hal terkait kriteria lokasi Menara Telekomunikasi sebagaimana dalam
Surat Edaran Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan
Umum Nomor: 06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi
Menara Telekomunikasi .
Sidang Dewan yang kami hormati,
Berikut kami sampaikan tanggapan atas pertanyaan Pemandangan
Umum dari Fraksi Partai Bulan Bintang, dapat kami sampaikan :
1. Untuk pelaksanaan Kegiatan UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup,
apakah sudah sesuai dengan Standart Operational Prosedur (SOP), dapat
kami sampaikan bahwa telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium
Lingkungan serta Persyaratan ini digunakan sebagai persyaratan tambahan
ISO/IEC 17025 oleh laboratorium pengujian dalam mengembangkan sistem
manajemen mutu laboratorium lingkungan serta untuk keperluan penilaian
kompetensi laboratorium lingkungan dalam melakukan pengujian
parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan
perundang-undangan lingkungan hidup. Untuk tenaga analisis memang
kami masih kekurangan karena selama ini sudah mengusulkan tetapi
belum ada tanggapan dan realisasi, sedangkan UPT Laboratorium
Lingkungan sedang menuju kearah mendapatkan Akreditasi Nasional.
Untuk semua alat laboratorium setiap tahun tetap dilakukan pengujian
kalibrasi alat. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran
konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara
membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke
standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau
internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi.
Tujuan Kalibrasi :
16
a. Mencapai ketertelusuran pengukuran. Hasil pengukuran dapat
dikaitkan/ditelusur sampai ke standar yang lebih tinggi/teliti (standar
primer nasional dan / internasional), melalui rangkaian perbandingan
yang tak terputus.
b. Menentukan deviasi (penyimpangan) kebenaran nilai konvensional
penunjukan suatu instrument ukur.
c. Menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional
maupun Internasional.
2. Tentang Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan tugas sebagai
pengendalian keberadaaan Menara Telekomunikasi, selama ini
Pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten
Belitung Timur dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendali
Menara Telekomunikasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. Tim
tersebut terdiri dari unsur instansi/ perangkat daerah yang membidangi
Komunikasi dan Informasi, instansi/ perangkat daerah yang membidangi
perencanaan, penelitian dan pembangunan daerah, instansi/ perangkat
daerah yang membidangi pembangunan keciptakaryaan, instansi/
perangkat daerah yang membidangi pelayanan perizinan, instansi/
perangkat daerah yang membidangi penataan ruang, instansi/ perangkat
daerah yang membidangi lingkungan hidup, Satuan Polisi Pamong Praja,
Bagian Hukum, Kecamatan, dan unsur Pemerintah Desa.
3. Berkenaan dengan manfaat Menara Telekomunikasi untuk masyarakat
dapat kami jelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu daerah akan
maju apabila ada 3 faktor pendukung, yaitu infrastruktur jalan, listrik dan
sarana telekomunikasi. Menara Telekomunikasi adalah salah satu sarana
telekomunikasi. Kehadiran Menara Telekomunikasi di suatu daerah akan
memberikan banyak manfaat bagi masyarakat baik dari sisi ekonomi,
sosial, budaya, keamanan maupun pelayanan publik. Akses telekomunikasi
akan membuka isolasi suatu daerah dan infrastruktur Menara
Telekomunikasi tersebut bisa menjadi ikon eksisnya masyarakat di wilayah
tersebut.
17
Sidang Dewan yang kami hormati,
Berikut kami sampaikan Jawaban atas pertanyaan Pemandangan
Umum dari Fraksi Gerakan Karya Membangun dapat kami sampaikan:
1. Mengenai pasokan air bersih dan lain-lainnya seperti daerah yang belum
bisa masuk PDAM dan faktor dan kendala sehingga evaluasi laporan kinerja
Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang belum maksimal dalam
mencapai target pertumbuhan perekonomian dan pembangunan yang ada
di Kabupaten Belitung Timur, kami jelaskan bahwa capaian kinerja untuk
indikator akses air bersih masyarakat Tahun 2017 adalah 87,84 % atau
105.244 jiwa dari target 87,72 atau 105.095 jiwa. Sedangkan pada tahun
2016 mencapai 74,41% yang meliputi 86.736 jiwa. Capaian ini berdasarkan
pada jumlah penduduk (Jiwa) yang mendapatkan akses air bersih dari
SPAM IKK, PDAM dan jaringan non perpipaan (pengguna mata air
terlindung, sumur pompa,sumur gali penampungan air hujan dll).
Angka jumlah penduduk (Jiwa) yang mendapat akses air bersih pada data
PDAM merupakan perkalian antara jumlah rumah tangga dikalikan dengan
3 (rata-rata jumlah penduduk/kecamatan berdasarkan data jumlah
penduduk dan kepala keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil semester I tahun 2017). Untuk capaian kinerja akses air bersih/air
minum penduduk (rumah tangga) di Kabupaten Belitung Timur yaitu SPAM
IKK dengan total sambungan rumah 2.976 melayani 7,33 %, PDAM
melayani 13,46% dan jaringan non perpipaan 67,06% dari 87,84% capaian
seluruhnya.
Peningkatan akses air bersih masyarakat 13,43% diikuti dengan
peningkatan jumlah sambungan rumah dari 2.431 SR meningkat menjadi
2.796 SR yang semula hanya melayani 7.675 jiwa pada tahun 2016
meningkat menjadi 8.785 jiwa pada tahun 2017 melalui pelayanan SPAM
IKK Manggar, SPAM IKK Damar, SPAM IKK Simpang Pesak, SPAM IKK
Simpang Renggiang.
Akses air bersih masyarakat melalui jaringan non perpipaan dengan
persentase 67,08% atau melayani penduduk 80.337 jiwa. Diperlukan
Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum yaitu
18
Perencana Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum pada SPAM IKK
untuk meningkatkan akses air bersih terutama pada kawasan permukiman
yaitu berupa data teknis jaringan, peta exsisting jaringan, peta perencanaan
untuk 4 SPAM IKK.
Inventarisasi data infrastruktur yang mendukung persentase akses air bersih
masyarakat diperlukan untuk memenuhi target perencanaan terhadap
pemenuhan rasio akses air bersih masyarakat. Dengan basis data yang
baik diharapkan setiap pengajuan usulan kegiatan untuk penyediaan air
bersih masyarakat dapat diwujudkan.
Faktor dan kendala belum tercapainya target pertumbuhan ekonomi di
Belitung Timur sebagai berikut :
1. Perizinan
Kendala ekstern yang berpengaruh secara tidak langsung dengan proses
lama perizinan pemohon adalah untuk perizinan yang memerlukan
survey teknis ke lapangan (menggunakan rekomendasi teknis dari
instansi terkait), lamanya menunggu fatwa teknis juga menjadi kendala.
Solusi yang dapat dilakukan antara lain:
a. Menggunakan sistem perizinan online sehingga apabila pejabat
tidak berada ditempat, proses penandatangan/ paraf koordinasi
perizinan tetap berjalan;
b. Menambah/ meningkatkan SDM yang memahami teknis perizinan,
untuk evaluasi teknis sehingga akan mempercepat proses evaluasi
teknis di instansi;
c. Membentuk layanan terpadu satu pintu, dengan menempatkan
tenaga-tenaga teknis sebagai pegawai organik di Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten
Belitung Timur, sehingga kepastian dan komitmen lamanya proses
perizinan dapat tercapai.
2. Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Banyak faktor yang mempengaruhi investasi dalam perekonomian suatu
negara/daerah, diantaranya suku bunga, PDRB, utilitas, birokrasi,
kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan serta faktor sosial
19
budaya. Tahun 2017 terjadi peningkatan capaian realisasi investasi dari
tahun 2016 sebesar 42,87%, yang semula pada tahun 2016 hanya
mencapai 38,78% dari target. Sedangkan tahun 2017 diperoleh capaian
sebesar 81,65%. Agar perkembangan nilai investasi meningkat,
pengawasan, pengendalian dan pembinaan perusahaan lebih
ditingkatkan dengan tetap memantau, mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan dan berkoordinasi kepada pihak investor /manajemen
perusahaan.
Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menambah nilai investasi
diantaranya adalah peran serta pemerintah daerah diantaranya :
a. Menyediakan informasi kepada para pelaku ekonomi di daerah atau
pun di luar daerah, kapan, dimana dan apa saja jenis investasi yang
sesuai dengan pembangunan yang akan datang. Dengan cara ini
maka pihak pengusaha dapat mengetahui arah kebijakan
pembangunan daerah yang diinginkan pemerintah daerah sehingga
dapat digunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang akan
dikembangkan.
b. Terkait salah satu faktor pencapaian realisasi kinerja nilai investasi
tidak tercapai adalah rendahnya kesadaran para penanam modal
yang ada di Kabupaten Belitung Timur dalam hal penyampaian
Laporan Kegiatan Penanam Modal (LKPM) sehingga menyebabkan
data realisasi penanaman modal menjadi kurang akurat. Untuk itu
solusi/ saran yang dapat diberikan dengan membentuk tim terpadu
dalam hal pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan
menjadikan Laporan Kegiatan Penanam Modal (LKPM) sebagai salah
satu pertimbangan dalam pemberian perpanjangan perizinan maupun
rekomendasi terkait penanaman modal.
2. Berkaitan dengan Ruang lingkup dalam Raperda Retribusi Jasa Umum
terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah mengatur
perubahan retribusi pengendalian menara di wilayah Kabupaten Belitung
Timur yang merupakan bagian dari upaya penyesuaian tarif akibat Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait Retribusi
20
Pengendalian Menara. Mengenai hak-hak yang didapat warga setempat
terkait dengan asuransi atau pergantian biaya ganti rugi apabila terjadi hal-
hal yang tidak diinginkan akibat dari bahaya atau hal-hal yang tak terduga
dari Menara Telekomunikasi telah diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan Pasal 92 yaitu tentang
persyaratan Izin Mendirikan Bangunan dan akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi .
3. Mengenai sosialisasi terhadap masyarakat sekitar pembangunan Menara
Telekomunikasi wajib dilaksanakan oleh pemohon IMB Menara
Telekomunikasi yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Sosialisasi dan
daftar hadir dari warga sekurang-kurangnya dalam radius satu setengah
tinggi menara dan diketahui Kepala Desa dan Camat setempat
sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan
Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan.
4. Mengenai sanksi tegas terhadap pemilik Menara Telekomunikasi apabila
dikemudian harinya tidak mengurus izin IMB bahwa Ketentuan mengenai
hak dan kewajiban berikut sanksi-sanksi terhadap penyelenggara Menara
Telekomunikasi diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau
Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penataan dan Pengendalian
Menara Telekomunikasi.
Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota yang kami hormati.
Terhadap hal-hal yang masih belum sesuai dengan harapan dan
pertanyaan dari fraksi-fraksi yang menyatakan pandangannya, kami membuka
kesempatan yang seluas-luasnya dalam forum lain untuk penjelasan lebih
lanjut.
21
Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini.
Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Atas perhatian, curahan energi dan
waktu semua pihak kami ucapkan terima kasih.
Sekian dan terimakasih
Selamat Siang, Wassalamualaikum, Wr.Wb
BUPATI BELITUNG TIMUR,
YUSLIH IHZA. SE
