24
Jakarta, 29 Januari 2020

Jakarta, 29 Januari 2020 - birosdmkepri.combirosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2020/02/BAHAN-ASRE… · Jakarta, 29 Januari 2020. ALUR PIKIR Keamanan Dalam Negeri Pertahanan

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Jakarta, 29 Januari 2020

  • ALUR PIKIR

    Keamanan Dalam Negeri

    Pertahanan

    Keamanan Laut

    Kamtibmas

    Keamanan Siber

    Indeks Kekuatan Militer (TNI)

    Indeks Terorisme Global (BNPT)

    Indeks Persepsi Korupsi (KPK)

    Prevalensi Narkoba (BNN)

    Indeks Kamtibmas (POLRI)

    Indeks Demokrasi Indonesia (KEMDAGRI)

    Indeks Democratic Policing Indonesia (BPS)

    Indeks Siber Security Global (BSSN)

    Proporsi Penduduk Terdampak Kejahatan di Malam Hari (BPS)

    SASARAN STRATEGI 2020-20241. Pemeliharaan Kamtibmas

    2. Layanan Publik Polri Yang Prima

    3. Penegakan Hukum Secara Berkeadilan

    4. Profesionalisme Sdm

    5. Modernisasi Teknologi

    6. Efektifitas Operasional

    7. Tata Kelola Pemerintahan Baik Bersih

    8. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

    9. Regulasi & Sistem Was Yang Efektif

    VISI :“Indonesia Aman dan Tertib”

    MISI :“Melindungi, Mengayomi dan

    Melayani Masyarakat”

    • TUJUAN - Menjamin Kamtibmas di seluruh wilayah NKRI

    - Menegakkan hukum secara berkeadilan

    - Mewujudkan Polri yang profesional

    - Modernisasi pelayanan Polri;

    - Manajemen Polri yang terintegritas & terpercaya

    • SASARAN PRIORITAS RENJA 2020- Harkamtibmas, Yanlik, Gakkum, SDM, Sarpras

    & Pengawasan

    • IKU POLRI

    PROG PRIORITAS KAPOLRI 2020

    1. Mewujudkan Sdm Yang Unggul

    2. Pemantapan Harkamtibmas

    3. Gakkum yg Profesional &

    Berkeadilan

    4. Pemantapan Manajemen Media

    5. Penguatan Sinergi Polisional

    6. Penataan Kelembagaan

    7. Penguatan Pengawasan

    1

    Ketahanan

    Ekonomi utk

    Pertumbuhan

    Berkualiatas

    2

    Bang Wil Utk

    Mengurangi

    Kesenjangan

    5

    Infrastruktur

    Mendukung

    Bang

    Ekonomi &

    Pelayanan

    Dasar

    3

    SDM yang

    Berkualitas

    & Berdaya

    Saing

    4Membangun

    Kebudayaan

    & Karakter

    Bangsa

    6

    Membangun

    Lingkungan

    Hidup,

    Ketahanan

    Bencana &

    Perubahan

    Iklim

    7

    Stabilitas

    Polhukhankam

    & Transform

    Yanlik

    • Crime Rate

    • Road Safety Indeks

    • Tingkat Kam di wil ZEE

    • Kualitas kajian strakamtib

    Dimensi Harkamtib

    mas

    • Indeks persepsi publik thd penanganan kejahatan

    • Indeks kepuasan layanan Kepolisian

    Dimensi

    Yanlik Polri

    • Crime Clearence

    • Tata kelola penegakan hukum

    • Kualitas Kerma Gakkum

    Dimensi Gakkum

    Polri

    RPJMN 2020 – 2024(Ada 7 Isu Strategis dan Polri ada di Isu ke-7) Indeks Dimensi Variabel

    2

  • 3

    PROGRAM PRIORITAS KAPOLRI TAHUN 2020

    KETERANGAN

    NO PROGRAM PRIORITAS KAPOLRI PROGRAM/INDIKATOR/OUTPUT SATKER PENANGGUNG JAWAB KET

    1 MEWUJUDKAN SDM YANG UNGGUL6 PROGRAM/16 INDIKATOR/

    16 OUTPUT

    SSDM POLRI, PUSDOKKES POLRI,

    LEMDIKLAT POLRI, SRENA POLRI,

    SLOG POLRI

    5 SATKER

    2 PEMANTAPAN HARKAMTIBMAS9 PROGRAM/32 INDIKATOR/

    6 OUTPUT

    BAINTELKAM POLRI,SOPS POLRI,

    KORBIMAS BAHARKAM POLRI,

    KORBRIMOB POLRI, BARESKRIM

    POLRI, DENSUS 88 AT, KORLANTAS

    POLRI

    7 SATKER

    3PENGUATAN GAKKUM YANG

    PROFESIONAL & BERKEADILAN

    3 PROGRAM/4 INDIKATOR/

    4 OUTPUTBARESKRIM POLRI 1 SATKER

    4 PEMANTAPAN MANAJEMEN MEDIA

    3 PROGRAM/4 INDIKATOR/

    6 OUTPUT DIVHUMAS POLRI, SOPS POLRI 2 SATKER

    5 PENGUATAN SINERGI POLISIONAL

    4 PROGRAM/5 INDIKATOR/

    8 OUTPUT

    SOPS POLRI, KORBINMAS

    BAHARKAM POLRI, LEMDIKLAT

    POLRI, DIVHUBINTER POLRI

    4 SATKER

    6 PENATAAN KELEMBAGAAN

    4 PROGRAM/7 INDIKATOR/

    9 OUTPUTSRENA POLRI, SLOG POLRI,

    DIVKUM POLRI, DIVPROPAM POLRI5 SATKER

    7 PENGUATAN PENGAWASAN2 PROGRAM/4 INDIKATOR/

    4 OUTPUT

    ITWASUM POLRI, DIVPROPAM

    POLRI, SRENA POLRI3 SATKER

    KETERANGAN7 (TUJUH) PROGRAM PRIORITAS KAPOLRI DILAKSANAKAN UNTUK MENGAKSELERASI RENJA POLRI 2020 YANG TELAH DIMAPPING KETERKAITAN

    DENGAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN PRIORITAS, SASARAN STRATEGIS, IKU, PROGRAM PRIORITAS KAPOLRI GUNA MENSINKRONISASIKAN

    PEMBANGUNAN DILINGKUNGAN POLRI.

    PROGRAM PRIORITAS KAPOLRI TAHUN 2020

  • P R O G R A M P R I O R I TA S K A P O L R I

    P P K - W E B

    A P L I K A S I P E L A P O R A N

  • TUJUAN APLIKASI WEB PPK

    Monitoring dan evaluasi Program Prioritas Kapolri secara

    akurat melalui aplikasi web yang:

    1. Terintegrasi dan interaktif bagi seluruh pengguna secara

    realtime;

    2. Mendukung informasi dan laporan kerja secara bersama, aktual

    di lokasi yang berbeda;

    3. Mewujudkan website generasi penerus untuk kebutuhan

    informasi yang telah dibangun menjadi lebih sempurna.

    5

  • MONEV REAL TIME & AKURAT

    PROACTIVE

    1

    FRESH

    2

    TECH DRIVEN

    3

    REAL-TIME

    4

    TRANSPARANT

    5

    PRUDENT

    6

    6

  • Gaji & Tunj Polri

    30,646 T

    Gaji & Tunj PNS

    1,599 T

    Uang Lembur

    115,178 M

    Tunkin

    21,376 T

    53,736 T

    Peralatan

    20,230 T

    Bekum

    34,259 M

    Faskon

    2,310 T22,575 T

    Komposisi Belanja PegawaiKomposisi Belanja Modal

    Terpusat

    3,865 T

    13,69%

    Mabes

    6,410 T

    22,59%

    Mapolda

    8,335 T

    29,37%

    Polres/Polsek

    9,772 T

    34,43%

    Komposisi Belanja Barang

    28,385 T

    Alokasi Anggaran Polri Per Belanja T.A. 2020 (Rp. 104,6 Triliun)

    7

  • S U M B E R

    ANGGARANP AG U A W A L P AG U AKHIR R E AL %

    R M 73,057,679,192 81,863,163,778 81,771,917,704 99.89

    PLN 1,592,662,581 5,165,975,452 4,056,584,771 78.53

    R M P 420,000,000 417,000,000 403,034,202 96.65

    P N B P 8,706,480,385 8,758,882,766 8,070,762,212 92.14

    P D N 600,000,000 928,693,282 374,571,821 40.33B L U 1,810,979,083 2,058,642,585 1,906,625,649 92.62

    H L D - 711,916,096 694,397,357 97.54

    J U M L A H 8 6 , 1 8 7 , 8 0 1 , 2 4 1 9 9 , 9 0 4 , 2 7 3 , 9 5 9 9 7 , 2 7 7 , 8 9 3 , 7 1 6 9 7 .3 7

    SUMBER DATA : APLIKASI OM SPAN KEMENKEU R.I. PER 20 JANUARI 2020, UTK DATA REALISASI ANGGARAN MASIH TERUS BERJALAN SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI T.A. 2020.

    JUMLAH 86,187,801,241 99,904,273,959 97,277,893,716 97.37

    PAGU PAGUAWAL AKHIR

    51 BELANJAPEGAWAI 43,200,357,013 51,529,729,169 51,751,223,143 100.43

    52 BELANJABARANG 25,324,478,928 26,427,555,712 25,658,835,132 97.09

    53 BELANJAMODAL 17,662,965,300 21,946,989,078 19,867,835,441 90.53

    JUMLAH 86,187,801,241 99,904,273,959 97,277,893,716 97.37

    JENIS BELANJA REAL %

    REALISASI ANGGARAN POLRI S.D. DESEMBER T.A. 2019

    PROGRAM PAGU AWAL PAGU AKHIR

    (DALAM RIBUAN

    REAL

    RUPIAH)

    %

    060.01.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri 37,900,882,093 46,487,303,904 45,806,601,215 98.54

    060.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri 23,783,422,962 28,165,208,110 25,945,235,780 92.12

    060.01.03 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri 521,410,600 523,680,271 546,985,819 104.45

    060.01.04 Penelitian dan Pengembangan Polri 27,383,118 27,383,118 27,797,518 101.51

    060.01.05 Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri 1,468,532,938 1,497,843,317 1,493,278,639 99.70

    060.01.06 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri 544,234,278 536,027,412 533,308,653 99.49

    060.01.07 Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban 1,780,971,992 1,782,189,373 1,827,685,703 102.55

    060.01.08 Kerjasama Keamanan dan Ketertiban 152,819,755 152,819,755 143,489,464 93.89

    060.01.09 Pemberdayaan Potensi Keamanan 1,280,492,923 1,283,115,912 1,279,438,207 99.71

    060.01.10 Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 12,054,170,612 12,750,882,597 12,610,766,674 98.90

    060.01.11 Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 3,798,037,233 3,814,230,621 3,940,542,786 103.31

    060.01.12 Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri BerkadarTinggi 2,828,342,931 2,828,560,166 3,068,870,517 108.50

    060.01.13 Pengembangan Hukum Kepolisian 47,099,806 55,029,403 53,892,741 97.93

    8

  • NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN(IKPA) POLRI T.A. 2019

    K/L KATEGORI IKPAINDIKATOR

    PENGUKURAN/

    BOBOT

    NILAI SEMESTER I NILAI SEMESTER II

    TW. I TW.II TW.III TW.IVBobot (96%)

    Bobot (96%)

    Bobot (100%)

    Bobot (100%)

    KEPOLISIAN

    NEGARA REPUBLIK

    INDONESIA

    IKESESUAIAN PERENCANAAN

    DAN PENGANGGARAN

    1 Revisi DIPA (5%) 5,00 5,00 5.00 5.00

    2 Hal III DIPA(5%) 4,19 3,84 3.92 4.70

    3 Pagu Minus (4%) 3,96 3,96 3.96 3.85

    IIEFEKTIVITASPELAKSANAAN

    KEGIATAN

    4 Retur SP2D (6%) 5,99 5,99 5.99 5.99

    5 Realisasi (20%) 20,00 20,00 20.00 20.00

    6 Penyelesaian Tagihan (15%) 14,69 14,60 14.51 14.58

    IIIKEPATUHAN TERHADAP

    REGULASI

    7 Data Kontrak (15%) 11,25 11,10 10.95 11.10

    8 Pengelolaan UP (10%) 9,60 9,50 9.50 9.50

    9 Rekon LPJ(5%) 4,77 4,87 4.37 4.82

    10 Dispensasi SPM (4%) - - 4.00 4.00

    IVEFISIENSI PELAKSANAAN

    KEGIATAN

    11 Kesalahan SPM(6%) 4,80 5,10 5.10 5.40

    12 Renkas (5%) 4,99 4,97 4.98 4.94

    NILAI AKHIR 92,96 92,61 92.28 93.87

    NILAI IKPA RENDAH ANTARA LAIN DISEBABKAN

    OLEH :

    1. Satker tidak melalukan revisi/update rencana

    penarikan Hal III DIPA.

    2. Rendahnya komunikasi dan koordinasi antara

    fungsi perencana kegiatan dengan pelaksana

    kegiatan.

    3. Kurang cermatnya Satker dalam melakukan input

    data pada SPM sehingga berdampak pada kesalahan

    SPM terkait dengan data Supplier.

    4. Kurang disiplinnya Satker dlm menyampaikan data

    kontrak ke KPPN.

    SOLUSI :

    1. Meningkatkan kecermatan dan ketelitian dalam

    melakukan input data SPM

    2. Meningkatkan update Hal III DIPA dengan cara

    melakukan penyesuaian rengiat dan realisasi

    anggaran dengan mengajukan revisi adm

    penyesuaian Hal III DIPA ke Kanwil DJPB pada TW

    berjalan

    3. Melakukan identifikasi terhadap potensi

    permasalahan yang timbul terkait perencanaan,

    pelaksanaan dan pertanggungjawaban

    4. Memastikan tercapainya output strategis/PN

    SUMBER DATA : APLIKASI OM SPAN T.A. 2019

    9

  • PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN POLRI T.A. 2019 DAN T.A. 2020

    JEN IS B E L A N J A /

    S U M B E R A N G G A R A N

    AL O K A S I ( P AG U A W AL )

    N AI K / T U R U NT.A. 2 0 1 9 T.A. 2 0 2 0

    Rp. % Rp. % Rp. %

    1 2 3 4 5

    5 1 B E L AN J A P E G A W AI 43.200.357.013 50,12 53.736.950.149 51,33 10 .536 .593 .136 24,39

    0 1 R M 43.200.357.013 50,12 53.736.950.149 51,33 10.536.593.136 24,39

    5 2 B E L AN J A B A R A N G 25.324.478.928 29,38 28.385.113.030 27,11 3 .060 .634 .102 12,09

    0 1 R M 17.707.322.179 20,55 20.428.392.244 19,51 2.721.070.065 15,37

    0 4 P N B P 6.016.409.329 6,98 6.335.354.600 6,05 318.945.271 5,30

    0 6 B L U 1.600.747.420 1,86 1.621.366.186 1,55 20.618.766 1,29

    5 3 B E L AN J A M O D AL 17.662.965.300 20,49 22.575.160.174 21,56 4 .912 .194 .874 27,81

    0 1 R M 12.150.000.000 14,10 17.409.941.254 16,63 5.259.941.254 43,29

    0 2 P L N 1.592.662.581 1,85 1.801.683.795 1,72 209.021.214 13,12

    0 3 R M P 420.000.000 0,49 295.482.831 0,28 - 124.517.169 -29,65

    0 4 P N B P 2.690.071.056 3,12 2.380.741.908 2,27 - 309.329.148 -11,50

    0 5 P D N 600.000.000 0,70 504.980.000 0,48 - 95.020.000 -15,84

    0 6 B L U 210.231.663 0,24 182.330.386 0,17 - 27.901.277 -13,27

    J U M L A H 86.187.801.241 100,00 104.697.223.353 100,00 18 .509 .422 .112 21,48

    -

    0 1 R M 73.057.679.192 84,77 91.575.283.647 87,47 18.517.604.455 25,35

    0 2 P L N 1.592.662.581 1,85 1.801.683.795 1,72 209.021.214 13,12

    0 3 R M P 420.000.000 0,49 295.482.831 0,28 - 124.517.169 -29,65

    0 4 P N B P 8.706.480.385 10,10 8.716.096.508 8,33 9.616.123 0,11

    0 5 P D N 600.000.000 0,70 504.980.000 0,48 - 95.020.000 -15,84

    0 6 B L U 1.810.979.083 2,10 1.803.696.572 1,72 - 7.282.511 - 0 ,40

    SUMBER DATA : DIPA POLRI T.A. 2019 & 2020

    (DALAM RIBUAN RUPIAH)

    10

  • JUMLAH PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

    DAN PENDANAAN KEGIATAN PAM PILKADA 2020

    9Pemilihan Gubernur & Wakil

    Gubernur

    37Pemilihan Walikota

    &

    Wakil Walikota

    224Pemilihan Bupati &

    Wakil Bupati

    270 PILKADASERENTAK

    TAHUN2020PENDANAAN GIAT PAM PILKADA GUBERNUR/WAKIL,

    BUPATI/WAKIL DAN WALIKOTA/WAKIL DIDUKUNG

    MELALUI APBD sebagaimana diatur dalam:

    a. Pasal 2 PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2019 TTG PENDANAANKEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

    YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

    BELANJA DAERAH (APBD):

    (1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil

    Gubernur dibebankan pada APBD Provinsi;

    (2) Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta

    Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada APBD

    Kabupaten/Kota.

    b. Pasal 2 dan Pasal 5 PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN

    2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUNANGGARAN 2020 PADA LAMPIRAN 2.D POINT V ANGKA 37

    DISEBUTKAN BAHWA “ Polri Dapat Mengajukan Dukungan

    Kebutuhan Anggaran Dalam Bentuk Hibah Atau Program Dan

    Kegiatan Skpd Terkait”.

    PENDANAANKEGIATAN

    PAM PILKADA2020

    11

  • REKAPITULASIDUKGARPAMPILKADASERENTAK TAHUN2020

    MABES POLRIRp.34.359.151.000,-

    CATATAN :

    ANGGARAN TERALOKASIKAN DALAM DIPA SATKER SOPS POLRI T.A. 2020

    NO GIAT ANGGARAN

    1 Penugasan Korbrimob Polri BKO 9 Polda Pelaksanaan

    Pilgub dan 2 Polda tingkat rawan tinggi

    32.328.000.000,-

    2 Asistensi ke BKO 9 Polda tingkat rawan Tinggi 540.354.0000,-

    3 Supervisi ke 32 Polda pelaksana Pilkada Serentak

    (Pilgub/Pilbup/Pilwalkot)

    1.415.797.0000,-

    4 Dukungan Minops untuk giat rapat dan ATK 75.000.000,-

    JUMLAH 34.359.151.000

    12

  • REKAPITULASI DUKGAR PAM PILKADA SERENTAK TH 2020 PERPOLDA

    CATATAN :

    1. DATA DARI POLDA

    YANG DIOLAH

    PERTANGGAL 23

    JANUARI 2020.

    2. PROPINSI DKI

    JAKARTA DAN

    ACEH TIDAK

    MELAKSANAKAN

    PILKADA TAHUN

    2020

    13

  • PENEKANAN TERKAIT ANGGARAN PILKADA TAHUN 2020

    1. Tahapan Pilkada 2020 Akan Dimulai Pada Bulan April Thn 2020 maka kpd

    Kasatwil yg Usulan Gar Pam Pilkada msh dlm pembahasan agar

    tingkatkan Koorddgn Pemda&DPRDsetempat.

    2. Sisa Uang Yang Bersumber Dari Hibah Pam Pilkada Tahun 2020 Dapat

    Dikembalikan Kepada Pemberi Hibah sesuai Perjanjian Hibah Dan/Atau

    Disetorkan Ke KasNegara.

    3. Hindari Terjadinya duplikasi Pertanggung Jawaban Keuangan Yg

    Disebabkan Oleh Penggunaan Pers Yg Dilibatkan Dlm Pilkada 2020 Dgn

    Giat Lainnya(Giat OpsKepol/Giat Rutin/Giat QuickWins).

    4. Dalam Menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Agar

    Pedomani PeraturanPerundang-undangan.

    14

  • RENCANA PENGUATAN ORGANISASI POLRI TAHUN 2020

    SURAT KAPOLRI NOMOR:B/1464/III/OTL.1.2.2./ 2018 TGL 9 MARET 2018 PERIHAL PENGUATAN ORGANISASI POLRI.

    1. PENGUATAN DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI (BINTANG 1) MJD

    KORTASTIPIDKOR (BINTANG 2) YG BERADA LANGSUNG DI BWH KAPOLRI.

    2. PENGUATAN PUSDOKKES POLRI BINTANG 1 MJD BINTANG 2

    SURAT KAPOLRI NOMOR:B/7205/XII/OTL.1.1.3./ 2018 TGL 28 DES2018 PERIHAL PENGUATAN ORGANISASI POLRI.

    1. PENGUATAN ORGANISASI BAGMON ROBINOPSNAL BARESKRIM POLRI

    MJD PUSAT PEMANTAUAN BARESKRIM POLRI (KBP MJD BRIGJEN POL)

    2. PENGUATAN STRUKTUR LSP LEMDIKLAT POLRI (KBP MJD BRIGJEN POL)

    3. PENGUATAN STRUKTUR ORGANISASI AKPOL LEMDIKLAT POLRI

    4. PENGUATAN STRUKTUR ORGANISASI PUSDIKBRIMOB LEMDIKLAT POLRI

    (KBP MJD BRIGJEN POL)

    5. PENGUATAN STRUKTUR ORGANISASI PUSLITBANG POLRI (BRIGJEN POL

    MJD IRJEN POL)

    SURAT KAPOLRI NOMOR: B/1284/IV/OTL.1.1.3./2019 TGL 26 APRIL2019 PERIHAL PENGUATAN ORGANISASI POLRI.

    1. PENGUATAN STRUKTUR ORGANISASI KORBRIMOB POLRI:

    a. PENINGKATAN PANGKAT DANKORBRIMOB POLRI DARI PATI BINTANG 2

    MENJADI PATI BINTANG 3;

    b. PENINGKATAN PANGKAT WADANKORBRIMOB POLRI DARI PATI BINTANG 1

    MENJADI PATI BINTANG 2;

    2. PENGUATAN STRUKTUR ORGANISASI ITWASDA PADA POLDA METRO JAYA,

    POLDA JAWA BARAT, POLDA JAWA TENGAH, & POLDA JAWA TIMUR (SEMULA

    KBP MENJADI PATI BINTANG 1).

    3. PEMBENTUKAN SAHLI KAPOLDA DI 34 POLDA (MASING-MASING POLDA 3 SAHLI

    BERPANGKAT KBP = 102 KBP).

    4. PENGUATAN ORGANISASI POLRESTABES BANDUNG & SURABAYA (DARI KBP

    MJD BRIGJEN POL).

    5. PEMBENTUKAN 27 POLWIL DI 8 POLDA (KAPOLWIL BERPANGKAT KBP/ESELON

    IIB)

    SURAT KAPOLRI NOMOR:B/4882/VIII/OTL.1.1.3./ 2019 TGL 27 AGT2019 PERIHAL PENGUATAN ORGANISASI POLRI.

    1. PENGUATAN STRUKTUR ORGANISASI SSDM POLRI;

    2. PEMBENTUKAN ROBINOPSNAL (PATI BINTANG 1) PADA DIVHUMAS POLRI;

    3. PEMBENTUKAN ROKAMTIK (PATI BINTANG 1) PADA DIV TIK POLRI.

    SURAT KAPOLRI NOMOR:B/7821/XIII/OTL.1.1.3./ 2019 TGL 30 DES2019 PERIHAL USULAN PERUBAHAN TIPE POLDA:

    1. KEP. BABEL

    2. SULTRA

    3. GORONTALO

    4. MALUT

    5. PAPUA BARAT

    6. SULBAR

    7. KALTARA

    ND ASRENA KAPOLRI NOMOR: B/ND-25/I/OTL.1.1.3./2020/SRENAPERIHAL PENGUATAN ORGANISASI POLRI.

    1. PEMBENTUKAN ROBINOPSNAL (PATI BINTANG 1) PADA BAINTELKAM

    POLRI.

    2. PENGUATAN STRUKTUR ORGANISASI YANMA (DARI KBP MJD PATI

    BINTANG 1).

    3. PEMBENTUKAN BIRO KERJASAMA INTERNASIONAL (PATI BINTANG 1)

    PADA DIVHUBINTER POLRI

    4. PENGUATAN STRUKTUR ORGANISASI DIVHUMAS POLRI (DARI PATI

    BINTANG 2 MJD PATI BINTANG 3

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    15

  • 01

    USULAN PENGUATAN ORGANISASI POLRI KE MENPANRB YG BERDAMPAK PADA PERUBAHAN PERPRES

    (ESELON II A KE ATAS & PEMBENTUKAN SATWIL POLWIL) SUDAH DITINDAK LANJUTI OLEH MENPANRB

    DGN MEMBUAT SURAT KEPADA PRESIDEN RI MELALUI SURAT NOMOR : B/750/M.KT.01/2019 TGL 29

    AGUSTUS 2019 HAL PERMOHONAN IZIN PRAKARSA PENYUSUNAN RANCANGAN PERPRES TTG

    PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES NOMOR 52 TAHUN 2010 TTG SOTK POLRI

    C A T A T A N

    SURAT MENPANRB KEPADA KAPOLRI NOMOR : B/1174/M.KT.01/2019 TGL 25 NOVEMBER 2019 HAL

    TANGGAPAN ATAS USUL PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN MABES POLRI YG BERIMPLIKASI

    THDP PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES NOMOR 52 TH 2010 TTG SOTK POLRI, DENGAN TELAH

    DIKIRIMKANNYA PERMOHONAN IJIN PRAKARSA KEPADA PRESIDEN UTK PROSES USULAN PENATAAN

    ORGANISASI MASIH MENUNGGU JAWABAN DARI BAPAK PRESIDEN.

    02

    03SURAT MENSESNEG KEPADA MENPANRB NOMOR: B-1266/M.SESNEG/D-1/HK.03.00/11/2019 TGL 14 NOV

    2019 (DGN TEMBUSAN KPD PRESIDEN RI & MENKUMHAM) PERIHAL IJIN PRAKARSA PENYUSUNAN

    RANCANGAN PERPRES TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES NOMOR 52 TH 2010 TTG SOTK POLRI,

    PERMOHONAN IJIN PRAKARSA PERLU DILENGKAPI DGN KAJIAN YG KOMPREHENSIF DARI KEMENPANRB

    (REVIEW NASMIK DARI MABES POLRI) DAN MEMPERTIMBANGKAN KETENTUAN PASAL 87 PERPRES

    NOMOR 68 TH 2019 TTG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA YG MENGATUR PENATAAN KELEMBAGAAN

    DILAKUKAN BERDASARKAN EVALUASI & ANALISIS KEBUTUHAN ORGANISASI YG DILAKUKAN MINIMAL 3

    (TIGA) TAHUN SEKALI.

    04PERMINTAAN DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANA KEMENPANRB SECARA LISAN

    MELALUI ASDEP ASSESSMENT POLHUKAM TGL 27 DES 2019, MOHON BANTUAN UNTUK DIBUATKAN

    RINGKASAN NASMIK YANG TELAH DIUSULKAN UNTUK SELANJUTNYA AKAN DIGUNAKAN SBG BAHAN

    UNTUK MENJAWAB SURAT DARI MENSESNEG (SUDAH SELESAI DIBUAT DAN TELAH DISERAHKAN KE

    DEPUTI PADA HARI JUMAT TGL 10 JAN 2020). 16

  • 17

  • INDEKS TATA KELOLA (ITK) KEPOLISIANINDEKS TATA KELOLA (ITK) KEPOLISIAN

  • DEFINISI

    ITK adalah instrumen untuk mengukur kinerja dan capaian program Reformasi Birokrasi Polri. ITK menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan berdasarkan bukti dan alat perbandingan kinerja yang objektif, adil dan akurat.

    19

    TRUST PADA POLRIMENINGKATKAN

    ANGGARAN

    DASAR HUKUM

    Perkap no.5 Tahun 2018 tentang Pengukuran Tata Kelola Polri

  • KERANGKA KONSEPTUAL ITK

    SERVI

    CESTerinspirasi

    Prinsip “Good Governance”

    8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

    7 Prinsip: Kompetensi,

    Responsif, Perilaku,

    Transparansi, Keadilan,

    Efektivitas, Akuntabilitas

    +/- 350Indikator

    - Pelayanan Prima

    - Organisasi Polri yang

    bersih

    PROSESOUTPUT

    OUTCOME

    TERWUJUDNYA POLISI YANG PROMOTER

    20

  • Prinsip Perilaku adalah :

    • sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan etika dalam menjalankan tugasnya.

    • Prinsip perilaku ini juga mengukur tingkat kerawanan perilaku koruptif dari personil dan pimpinan.

    Prinsip Keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap personel, maupun terhadap masyarakat tanpa memandang latar belakang status sosial ekonomi dan SARA. Aspek Gender juga menjadi perhatian pada prinsip keadilan.

    7 PRINSIP ITK

    1.

    2.

    21

  • Prinsip Efektivitas mengukur ketercapaian target dan tujuan sesuai dengan perencanaan setiap Satfung di tingkat Polres. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur prinsip efektivitas adalah indikator yang bersifat capaian atau output. Seperti tingkat serapan anggaran polres maupun tingkat satuan fungsi.

    Prinsip Responsif adalah Daya tanggap Satker / satfung dalam menjalankan tugasnya.

    7 PRINSIP ITK

    Prinsip Transparansi mengukur kemudahan masyarakat untuk mengakses data- data kepolisan, dan kejelasan informasi terkait dengan layanan kepolisian yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudahan ini dilihat dari jenis media yang digunakan oleh Polres menyampaikan informasi kepada publik.

    3.

    4.

    5.

    22

  • Prinsip Akuntabilitas berisi indikator terkait pelaporan sesuai dengan tusi

    masing-masing satfung, seperti Laporan Anev dan laporan kegiatan dll.

    Prinsip Kompetensi adalah

    • Soft Competency: terkait dengan kepemimpinan, bakat/kemampuan SDM, budaya kerja, peraturan, reputasi, dll.,

    • Hard Competency: terkait dengan sistem, infrastruktur, sarana dan prasarana (asset), modal, teknologi, dsb

    7 PRINSIP ITK (SELESAI)

    6.

    7.

    23

  • @srenapolri2020