OT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ....f... jx., orate Secretary,

Mucharom Corporate Secretary

Jakarta, 03 MAR 2;321

Nomor : KM P/7/0320 Lampiran : 2 (dua) set

Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat.

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Hal : Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Ulang RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Dengan hormat,

Memenuhi Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 19 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan ralat atas pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang telah dimuat di harian Investor Daily dan The Jakarta Post pada tanggal 24 Februari 2021 untuk pelaksanaan RUPS tanggal 18 Maret 2021 dengan melakukan perubahan tanggal penyelenggaraan rapat dan tambahan mata acara rapat. Terlampir kami sampaikan bukti iklan Pemanggilan Ulang RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2021, yang dimuat pada tanggal 5 Maret 2021 dalam surat kabar sebagai berikut: 1. Harian Investor Daily; dan 2. Harian The Jakarta Post.

Demikianlah kami sampaikan.

CC. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat JI.Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat 10220, Indonesia www.bni.co.id

JUMAT 5 MARET 2021

Oleh Triyan Pangastuti

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pembentukan bullion bank yang ditujukan untuk mengelola komoditas emas. Langkah ini dinilai perlu mengingat Indonesia merupakan salah satu negara pemain besar emas dunia.

3 MACRO ECONOMICS

PEMBERITAHUANDengan ini diberitahukan kepada Seluruh Nasabah

Kantor Cabang Pembantu BMI Harapan Indah - Bekasi mulai tanggal 29 Maret 2021, kantor akan pindah alamat:

Dari:KCP Harapan Indah

Blok/NOKAV.SN 2-19 (Ruko Sentra Niaga 2 No. 19)Jl. Harapan Indah Raya

Bekasi - Jawa Barat

Ke:KCP Jenderal Ahmad Yani

Komplek Sentral Niaga Kalimalang Kav. A10-9 Jl. Jenderal Ahmad Yani

Bekasi – Jawa BaratTelp : (021) 8945 9732, Fax: (021) 8945 9736

Demikian agar maklum dan terima kasih

Pemimpin Kantor Cabang Pembantu

PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL ,Tbk.

Uk. 2kol x 100mmk - Investor

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berkomitmen untuk mempercepat akselerasi realisasi angga-ran program pemulihan ekonomi nasional (PEN), termasuk pemberian sejumlah in-sentif. Ini dilakukan ini sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021.

Menkeu mengatakan, hingga awal Januari lalu, realisasi program perlindungan sosial telah mencapai Rp 16,95 triliun atau setara 10,76% dari total anggaran Rp 157,41 triliun.

“Realisasi ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran bantuan sosial, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Lang-sung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang sudah terealisasi Rp 16,59 triliun pada Januari 2021,” tutur dia dalam Rapat Kerja Kementerian Per-dagangan 2021, Kamis (4/3).

Upaya kedua untuk mendorong pertumbu-han ekonomi kuartal I-2021 adalah percepatan penganggaran dan realisasi Bantuan Produk-tif Usaha MIkro (BPUM) yang ditargetkan tersalur pada Maret 2021. BPUM memiliki pagu anggaran Rp 17,34 triliun dan masuk dalam cakupan anggaran program dukungan UMKM dan Korporasi dengan total anggaran Rp 186,81 triliun.

Ketiga, program padat karya kementerian/lembaga (K/L) pada Kementerian PUPR, Ke-menterian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Per-hubungan.

Keempat, insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermo-tor atau PPnBM DTP, dan PPN perumahan yang mulai diberlakukan pada Maret 2021 yang diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat kelas menengah. Insentif ini memiliki anggaran masing-masing Rp 2,99

triliun dan Rp 5 triliun. Kemudian anggaran ini sudah masuk dalam pos anggaran insentif usaha sebesar Rp 58,46 triliun.

“Diharapkan insentif ini mam pu mengungkit permin ta an ma syarakat kelas mene ngah,” ujar nya.

Kelima, percepatan program vaksinasi ta-hap kedua untuk menciptakan kepercayaan pada masyarakat. Lebih lanjut, Menkeu mengatakan untuk men-dukung penanganan Cov-id-19 dengan memberikan fasilitas kepabeanan untuk impor alat kesehatan dan vaksin di tengah pandemi Co vid-19. “Tentu dengan semakin banyaknya impor vaksin ini akan semakin meningkat fasi l i tas bea masuknya,”tuturnya.

Menurut data yang dihim-pun dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, per 15 Februari 2021, total fasilitas ke pa-beanan yang telah diberikan oleh pemerintah sebesar Rp 825,33 miliar dari total nilai impor yang mencapai Rp 4,52 triliun. Ini terdiri dari fasilitas kepabeanan untuk impor alat kesehatan sebesar Rp 234,26 miliar. Hal ini berdasakran PMK 34 jo 83 jo 149/2020, PMK no 171/2019, dan PMK 70/2020.

Selanjut nya, ji ka berdasar-kan PMK/188/2020, pemer-intah telah memberikan fasil-

itas untuk impor vaksin senilai Rp 591,06 miliar yang diberikan untuk impor vaksin sejumlah 29,3 juta dosis.

Sebagai informasi, anggaran PEN tahun ini mengalami kenaikan 21% menjadi Rp 699,43 triliun dari realisasi PEN tahun lalu sebesar Rp 579,8 triliun. Anggaran ini juga naik 0,6% dibandingkan pagu 2020 yang sebesar Rp 695,2 triliun. (try)

JAKARTA – Survei kolabo-rasi antara UNICEF, UNDP, Prospera dan The SMERU In-sittute memperkirakan, seban-yak dua juta anak di Indonesia akan jatuh ke kemiskinan jika bantuan sosial (bansos) terhadap rumah tangga diber-hentikan pada tahun ini.

“Kemiskinan anak dapat meningkat, UNICEF mem-perkirakan lebih dari dua juta anak di Indonesia akan jatuh ke kemiskinan jika bantuan sosial terhadap rumah tangga dihentikan pada tahun 2021,” ujar Deputi Direktur The SMERU Research Institute Atia Yuma saat diskusi daring di Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Atia menyebut, sebanyak 30 persen dari 12.216 sampel rumah tangga yang terlibat survei merasa khawatir tidak bisa memberi makan kelu-arga. “Penurunan pendapatan dan gangguan sistem pasokan makanan adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan kerawanan pangan,” kata dia.

Survei yang digelar pada Oktober dan November 2020 itu juga mengungkap bahwa 51,5% rumah tangga tidak memiliki tabungan yang bisa digunakan sebagai dana daru-rat. Bahkan 27,3% rumah tangga menggadaikan kepe-milikan barang-barang.

Sejumlah anak mulai bek-erja untuk memenuhi kebutu-han sehari-hari dan bertahan hidup. “Kami juga menemu-kan ada peningkatan jumlah anak yang bekerja, sekitar 7% rumah tangga memiliki anak yang bekerja di mana 2,5%-nya bekerja sejak pandemi,” ucap dia seperti dikutip Antara.

Selain itu 57,3% orang tua menghadapi kesulitan dalam mengakses koneksi internet yang mengakibatkan 20,5% anak mengalami konsentrasi dalam belajar bahkan 12,9% anak men-jadi lebih mudah marah.

Oleh karena itu, SMERU menyarankan pemerintah un-tuk memberikan dukungan yang lebih besar bagi anak-

anak mulai dari perlindungan sosial hingga kesehatan dan gizi. Selain juga memperluas cakupan bantuan pangan, mem-pertahankan dukungan untuk kelompok pendapatan menen-gah ke bawah dan integrasi data penerima bantuan sosial.

Sementara itu, pemerintah berencana untuk memper-luas cakupan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai bagian dari reformasi program perlindungan sosial (perlinsos) yang dilakukan pemerintah. Masyarakat yang selama ini belum masuk dalam DTKS namun sudah menerima bantuan pemerin-tah terkait upaya penanganan dampak pandemi Covid-19, akan dimasukan dalam DTKS.

“Reformasi sistem perlind-ungan sosial dimulai tahun ini dengan memperluas cakupan DTKS yang rencananya sampai 60%,” ucap Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Na-sional (PPN) Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Vivi Yulaswati dalam peluncuran laporan 'Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi Terha-dap Rumah Tangga di Indone-sia' yang berlangsung secara virtual pada Kamis (4/3).

Ia mengatakan, dari berba-gai studi, kondisi kerentanan karena pandemi Covid-19 bukan hanya untuk kelompok miskin tetapi juga kelompok menengah. Pemerintah juga memperluas program stimu-lus terutama untuk UMKM dan membantu pembiayaan korporasi supaya mereka tidak terganggu pemasukan-nya untuk membayar upah.

Vivi menuturkan, kondisi pandemi Covid-19 membawa dampak luar biasa untuk selu-ruh sektor. Pelaksanaan pro-gram stimulus tidak ha nya mengenai cakupan tetapi juga kecukupan dan lamanya pro-gram stimulus. Tahun 2021 ini Program Penangangan Co-vid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2021 masih akan berlanjut. (ark)

“Salah satu yang sedang di-kaji oleh pemerintah adalah pembentukan bullion bank. Ini tentu Pak Mendag (Menteri Per-dagangan Muhammad Lutfi) bisa mendalami bagaimana ekspor-impor ini. Karena, ini sebagian juga digunakan untuk jewelr y di mana dulu ekspor-impor ini tentu terkait dengan PPN (pajak pertambahan nilai) dan lainnya,” ujar Airlangga dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3).

Lebih lanjut, ia mengatakan, emas merupakan komoditas yang harganya terus mengalami pen-ingkatan, di sisi lain impor dari komoditas juga sangt tinggi. “Ko-moditas emas mencatat peningkat-an walau di lain pihak emas juga impornya salah satu yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa ada sesua-tu yang perlu didalami terkait ekspor-impor emas ini, karena kita memiliki pertambangan yang besar,” ucap dia.

Dalam bahan paparannya, Air-langga menyebut, kinerja ekspor

emas dan granule meningkat hing ga mencapai US$ 5,28 miliar. Oleh karena itu, ia optimistis, pembentukan bullion bank dapat memberikan banyak manfaat yakni menghemat devisa bagi pemerin-tah, sebagai sumber pembiayaan bagi industri.

“Selain itu, bullion bank juga akan menjadi diversifikasi produk bagi bank dan masyarakat akan mendapatkan return dari simpan-annya,” tutur dia. Ia menambah-kan, pemerintah juga mendorong pengembangan industri hilir untuk meningkatkan produksi dan ekspor produk hilir di mana 19 smelter mineral telah dibangun pada 2020 dan direncanakan akan terus berkembang hingga 53 smelter dibangun pada 2024

Lebih lanjut, menurut Airlangga, pertambangan Grasberg di Papua merupakan tambang emas terbe-sar didunia setelah South Deep Gold Mine di Afrika Selatan, den-gan cadangan emas mencapai 30,2 juta ounces. Selain itu, emas yang dihasilkan dari tambah Grasberg

merupakan produk ikutan dari tambang.

Dalam catatannya Airlangga disebutkan, Indonesia merupakan negara produsen emas terbesar ketujuh di dunia dengan produksi mencapai 130 ton atau 4,59 juta ounce pada 2020. Tetapi, kata dia, PT Aneka Tambang Tbk (Per-sero) atau Antam hanya tergolong sebagai junior gold miner company dengan produksi pada 2020 hanya sebesar 1,7 ton.

Bahkan, konsumsi emas Indo-nesia cenderung masih rendah de ngan rincian untuk retail invest-ment 172.800 ounces dan perhi-asan 137,600 ounces.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan akan menerus-kan kajian mengenai pembentukan bullion bank dengan mempertim-bangkan berbagai aspek.

“Akan kami camkan (arahan dari Menko Airlangga). Saya hitung ada beberapa hal penting untuk bi sa kami laksanakan terutama bagaimana menciptakan bullion bank, supaya kegiatan dan kemam-puan Indonesia untuk mengontrol pa sar emas bisa jalan dengan baik,” ucap dia.

TerintegrasiSecara terpisah, Kementerian

BUMN optimistis pengembangan Indonesia Battery Corporation atau Holding Ev Batter y akan mendorong lompatan atau jump start bagi Indonesia menjadi ne-gara maju, sebab investasi yang dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir.

Wakil Menteri BUMN I Pahala

Mansury mengatakan, Indonesia Batter y akan mengembanga-kan model bisnis baru sehingga akan mendorong pengembangan ekonomi dalam jangka menengah- panjang.

“Bukan hanya untuk bisa mel-akukan restart, kita pun berharap bahwa melalui BUMN, kita akan mampu untuk mengembangkan bisnis model yang baru, untuk me-lakukan kegiatan pengembangan ekonomi bukan hanya di jangka pendek ini tetapi juga jangka me-nengah panjang,” tutur dia dalam diskusi Prospek BUMN 2021, Jakarta, Kamis (4/3).

Oleh karena itu, Pahala ber-harap investasi industri baterai yang dilakukan dari sisi hulu hing ga hilir akan mendorong In-donesia memiliki industri baterai yang terintegrasi di masa depan, khususnya pada sektor energi baru dan terbarukan.

“Kita harapkan industri baterai ini akan betul-betul menjadi masa depan khususnya di sektor energi baru dan terbarukan di Indonesia, tidak hanya memiliki pasarnya karena Indonesia di masa datang akan menjadi ekonomi nomor 5 terbesar di dunia, di tahun 2040-an,” papar dia.

Selain memiliki pangsa pasar yang besar, Indonesia juga me-miliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dibutuhkan untuk melakukan produksi bat-erai. Hal ini dapat dijadikan mo-mentum positif bagi Indonesia untuk bisa mengembangkan dan berinvestasi ke dalam bisnis-bisnis ataupun sektor ekonomi di masa depan.

Produksi Padi NasionalSeorang petani mengeringkan padi di Kecamatan Sinaboi, Rokan Hilir, Riau, Kamis (4/3/2021). Produksi padi nasional tahun 2020 sebesar 55,16 juta ton gabah kering giling atau mengalami surplus 556,51 ribu ton naik 1,02 persen (YoY) dibandingkan produksi tahun 2019 sebesar 54,60 juta ton, kenaikan produksi padi tersebut didukung dengan penambahan lahan panen seluas 108,93 ribu hektar menjadi 10,79 juta hektar.

ant

PEMANGGILAN ULANGRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk(“PERSEROAN”)

Direksi Perseroan melakukan Ralat atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (“Rapat”), yang telah dimuat di harian Investor Daily dan The Jakarta Post pada tanggal 24 Februari 2021, dengan melakukan perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat dan tambahan mata acara Rapat. Terkait dengan hal tersebut, Direksi Perseroan melakukan Pemanggilan Ulang Rapat, dengan perubahan jadwal Rapat yang sebelumnya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021 menjadi sebagai berikut:Hari/Tanggal : Senin / 29 Maret 2021Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d selesaiTempat : Ballroom - Menara BNI Lantai 6 Jl. Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, Jakarta PusatMata Acara :1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.Penjelasan:Sesuai dengan Pasal 21 jo. Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), yang mengatur bahwa Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Serta RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.Selanjutnya sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-02/MBU/04/2020, yang mengatur bahwa Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.

2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.Penjelasan:Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, yang mengatur bahwa Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan jika mempunyai laba positif untuk diputuskan oleh RUPS. Dalam Rapat, Direksi berencana menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 untuk Dividen dan Saldo Laba Ditahan.

3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2021 serta tantiem Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.Penjelasan:Sesuai dengan Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-12/MBU/11/2020, yang mengatur bahwa penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.Penjelasan:Sesuai dengan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan Pasal 71 ayat (1) UU BUMN, yang mengatur bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.Penjelasan:Sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 19 UUPT, dan Pasal 57 jo. Pasal 63 POJKNo. 15/POJK.04/2020, yang mengatur bahwa Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar, diantaranya guna melakukan penyesuaian ketentuan terhadap POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020, untuk disetujui oleh RUPS, tanpa mengurangi penyesuaian terhadap peraturan OJK lainnya sepanjang diperlukan.

6. Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (Buyback) yang Disimpan sebagai Saham Tresuri (Treasury Stock).Penjelasan:Sesuai Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan, yang mengatur bahwa saham hasil pembelian saham kembali yang dialihkan tidak melalui penjualan di Bursa Efek Indonesia wajib memperoleh persetujuan RUPS.

7. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.Penjelasan:Sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan), yang mengatur bahwa Bagi Bank Sistemik, Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang memuat perubahan Trigger Level, Opsi Pemulihan (Recovery Options), dan/atau pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik, wajib memperoleh Persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS.

8. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.Penjelasan:Sesuai Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara, yang mengatur bahwa BUMN yang berbentuk Persero Terbuka memberlakukan peraturan ini antara lain dengan pengukuhan dalam RUPS.

9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.Penjelasan:Sesuai dengan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Perseroan disetujui dalam RUPS.

Catatan:1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah

merupakan undangan resmi. 2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam

Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 4 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB.3. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia, Perseroan merekomendasikan pemegang saham untuk hadir dalam rapat dengan memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting KSEI (“eASY.KSEI”) dengan prosedur sebagai berikut:a. Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”).

Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui web akses.ksei.co.id.b. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web easy.ksei.co.id.c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima

Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.

d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, easy.ksei.co.id. dan/atau situs web akses.ksei.co.id.

4. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, ketentuan di bawah ini mohon dapat dipedomani:a. Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan, dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

2) Formulir Surat Kuasa dapat di unduh pada sistus web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT. Datindo Entrycom.

b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:1) Memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh

dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.2) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.3) Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3 °C.4) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing, baik sebelum, pada saat,

maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka physical distancing, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.

5) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.

d. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf c di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau memberikan suara dalam Rapat.

5. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan:a. Tidak menyediakan souvernir, makanan, dan minuman;b. Dapat mengumumkan Kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara

pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.

6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal pemanggilan pertama yakni tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 29 Maret 2021. Salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 dan No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul 13:30 WIB.

Jakarta, 5 Maret 2021Direksi Perseroan

BNI Pemanggilan Ulang RUPST_Investor Daily_3x370_5 Maret 2021

BNI

HEADLINESHEADLINES 3FRIDAY March 5, 2021

Facebook to curb political content for RI usersFewer campaigns on social media may reduce polarization, says expert

JP/Donny Fernando

Checking in: A visitor accesses a Facebook account during the launch of Facebook Café in Melawai, South Jakarta, on Sept. 13, 2019.

Reuters/Kim Kyung-Hoon

Endless love: Sakae Kato plays with Mokkun and Charm, two cats that he has rescued and which are both infected with feline leukemia, at his home in a restricted zone in Namie, Fukushima prefecture, Japan, on Feb. 20.

Budi Sutrisno

The Jakarta Post/JakartaFacebook is scaling down on the political content that appears on its users’ feeds in select markets, including Indonesia, as the tech giant continues to acknowledge the impacts of its role on mobiliz-ing political interests.

Last month, Facebook an-nounced plans to start testing the move on a small portion of users in Indonesia, Brazil, Canada and the United States, which would also include a survey that worked to understand users’ preferences for political content over the next few months.

Facebook product manage-ment director Aastha Gupta said the tests excluded COVID-19 in-formation from authoritative health organizations like the US Center for Disease Control and Prevention (CDC) and the World Health Organization, as well as national and regional health agencies and services from af-fected countries. Content from offi cial government agencies will also be exempt.

“It’s important to note that we’re not removing political con-tent from Facebook altogether,” Gupta said in a recent statement.

Facebook said the curb was planned in consideration of the “appetite” of its users, after pre-viously fi nding that most did not want politics to take over their feeds.

Data collected last year from American users, for instance,

showed that political content made up about 6 percent of what people see on the social platform.

The latest tests in the US began in mid-February, but by that time, Facebook and other Facebook-owned platforms had already been battered by criticism over their alleged promotion of unbal-anced views and misinformation during critical moments, includ-ing the US elections.

Facebook Indonesia has con-fi rmed the planned restriction tests in the country but declined to provide further details, referring instead to the offi cial statements from Facebook headquarters.

In Indonesia, Facebook and other social media platforms have been blamed for exacerbating so-cial unrest during political esca-lations, including the deadly Ja-karta riots in May 2019, when the government eventually restricted access to their services.

Experts believe that Face-book’s curb on political content would ease the political tensions among users in the country, but they also urged the company to do more.

Since 2019, Twitter and Google have restricted election ads by electoral candidates, political parties or government offi cials globally to prevent advertisers from targeting voters and perpet-uating false claims.

Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) execu-tive director Wahyudi Djafar said his institute had found no elec-toral political ads on Twitter since

the restrictions, including during the 2019 presidential election in Indonesia.

However, case studies conduct-ed by ELSAM in collaboration with Privacy International (PI) concluded that there had been a lack of enforcement, as it had still found political ads falling within Twitter’s defi nition disseminated on the platform, including spon-sored content posted by the na-tional COVID-19 and economic recovery committee, which pro-moted a regulation on wage sub-sidies for private employees.

The studies also show insuf-fi cient coverage areas to which mandatory authorization re-quirements on Facebook and Google ads apply, leading to dif-ferent degrees of political ad

been reported by their advertis-ers, and therefore, no detailed in-formation of the ads was available when they failed to appear in the Facebook Ad Library.

“This is a serious problem be-cause apart from the records of transparency on political ads, there is no regulation in Indone-sia that specifi cally regulates the scope of political advertising,” Wahyudi told The Jakarta Post.

Beyond the electoral agenda, ELSAM also found political ads on government policies, such as campaigns on the integration of West Papua and Indonesia and the promotion of the Job Cre-ation Law by the government and its affi liates, he said.

“So, the question for Facebook remains whether its restriction policy is solely aimed at electoral political ads or beyond that,” he added.

Southeast Asia Freedom of Ex-pression Network (SAFEnet) ex-ecutive director Damar Juniarto said fewer political campaigns on Facebook and other platforms would help reduce polarization among Indonesians.

“Polarization [in Indonesia]

has been sharpened by social me-dia algorithms that determine how far users are exposed to the information sent according to their characteristics,” he said.

He argued that though the campaigns of President Joko “Jokowi” Widodo and his Cabi-net members were valid in the context of freedom of expression, they needed to be reduced and exclude information that could blind the objectivity of internet users.

The government has denied using so-called “buzzers” to pro-mote its policies, claiming that it only hired social media infl uenc-ers to help educate the public.

“The government mobilizing people to create opinions does not lead to a healthy dialogue on whether the policies can be ac-cepted by all citizens or not,” Damar said.

This was exacerbated by the low digital literacy of the Indone-sian people, he added, especially for “digital immigrants” who had insuffi cient understanding of the use of digital platforms and the critical instincts to assess their content.

The man who saves forgotten cats in Fukushima’s nuclear zoneTim Kelly and Kim Kyung Hoon

Reuters/Fukushima, Japan A decade ago, Sakae Kato stayed behind to rescue cats abandoned by neighbors who had fl ed the ra-diation clouds belching from the nearby Fukushima nuclear plant. He will not leave.

“I want to make sure I am here to take care of the last one,” he said from his home in the con-taminated quarantine zone. “Af-ter that I want to die, whether that be a day or hour later.”

So far, he has buried 23 cats in his garden, the most recent graves disturbed by wild boars that roam the depopulated community. He is looking after 41 others in his home and another empty build-ing on his property.

Kato leaves food for feral cats in a storage shed he heats with a paraffi n stove. He has also res-cued a dog, Pochi. With no run-ning water, he has to fi ll bottles from a nearby mountain spring and drive to public toilets.

The 57-year-old, the owner of a small construction business in his former life, says his decision to stay as 160,000 other people evac-uated the area was spurred in part by the shock of fi nding dead pets in abandoned houses he helped demolish.

The cats also gave him a rea-son to stay on land that has been owned by his family for three gen-erations.

“I don’t want to leave, I like liv-ing in these mountains,” he said standing in front of his house, which he is allowed to visit but, technically, not allowed to sleep in.

The two-story wooden struc-ture is in poor condition. Rotten fl oorboards sag. It is peppered with holes where wall panels and roof tiles that kept the rain out

were dislodged by a powerful earth tremor last month, stirring frightening memories of the dev-astating quake on March 11, 2011, that led to a tsunami and a nucle-ar meltdown.

“It might last another two or three years. The walls have start-ed to lean,” Kato said.

Decontamination in fi elds near his house signals that other resi-dents will soon be allowed to re-turn.

He estimates he spends US$7,000 a month on his animals, part of it to buy dog food for wild boar that gather near his house at sunset. Farmers consider them pests, and also blame them for wrecking empty homes.

On Feb. 25, Kato was arrested on suspicion of freeing wild boar caught in traps set up by the gov-ernment in November 2020. At the time of publishing, he was still being detained for questioning.

Yumiko Konishi, a vet from To-kyo who helps Kato, said local vol-unteers were caring for the cats on his property, but at least one had died since he was detained.

About 30 kilometers southeast, still in the restricted zone, Hisae Unuma is also surveying the state of her home, which withstood the earthquake a decade ago but is now close to collapsing after years of being battered by wind, rain and snow.

“I’m surprised it’s still stand-ing,” the 67-year-old farmer said, a week after the tremor that dam-aged Kato’s house.

“I could see my cattle in the fi eld from there,” she said point-ing to the living room, a view now blocked by a tangle of bamboo.

Unuma fl ed as the cooling sys-tem at Tokyo Electric Power Co’s nuclear plant 2.5 km away failed and its reactors began to melt

down.The government, which has

adopted Fukushima as a symbol of national revival amid prepa-rations for the Tokyo Olympic Games, is encouraging residents to return to decontaminated land.

Lingering fears about the nu-clear plant, jobs and poor in-frastructure are keeping many away, though. Unuma, now a veg-etable farmer in Saitama prefec-ture near Tokyo, where her hus-band died three years ago, will not return even if the government scrapes the radioactive soil off her fi elds.

Radiation levels around her house are around 20 times the background level in Tokyo, ac-cording to a dosimeter reading carried out by Reuters. Only the removal of Fukushima’s radioac-tive cores will make her feel safe, a task that will take decades to complete.

“Never mind the threat from earthquakes, those reactors could blow if someone dropped a tool in the wrong place,” she said.

Before making the four-hour drive back to her new home, Un-uma visits the Ranch of Hope, a cattle farm owned by Masami Yoshizawa, who defi ed an order to cull his irradiated livestock in protest against the government and Tokyo Electric Power.

Among the 233 bullocks still there is the last surviving bullock from the 50-strong herd Unuma used to tend, and one of her last living links to the life she had be-fore the disaster.

Her bullock ignores her when she tries to lure him over, so Yo-shizawa gives her a handful of cabbage to try to tempt him.

“The thing about cattle, is that they really only think about food,” Yoshizawa said.

transparency among countries.Besides mandatory authoriza-

tion, measures of transparency recognized by PI include detailed information about each political ad posted, which Instagram has failed to provide, the study con-cluded.

In the 2019 general elections, ELSAM identifi ed 73 political ads run on Instagram that had not

BNI

RE-INVITATION FOR SHAREHOLDERS MEETINGOF PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

The Board of Directors of the Company corrected the Invitation for the Annual General Meeting of Shareholders for the 2020 Financial Year (“Meeting”), which was published in the Investor Daily and The Jakarta Post on February 24, 2021, by changing the date of the Meeting and adding an agenda for the Meeting. In this regard, the Board of Directors of the Company shall re-invite the Meeting, with a change in the schedule of the previous Meeting which will be held on March 18, 2021 to be as follows:Day : MondayDate : March 29, 2021Time : 2.00 PM Venue : Ballroom, BNI Tower 6th Floor Jl. Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, JakartaAgenda :1. The approval of the Company’s Annual Report and validation of the Company’s Consolidated Financial Statements, the Board of

Commissioners Supervisory Actions Report and validation of the Annual Report of Partnership & Community Development Program volledig acquit et de charge) to all members of the Board

of Directors from the management actions and to all members of the Board of Commissioners from the supervisory actions carried

Explanation:According to the Article 21 jo. Article 18 of the Company’s Articles of Association, Article 69 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (“Company Law”), and Article 23 paragraph (1) of Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (“SOE Law”), which regulate that the the Annual Report, Financial Statements and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners must be approved by a General Meeting of Shareholders (“GMS”). GMS also shall grant full release and discharge to the members of the Board of Directors and the members of the Board

on the Annual Report and Financial Statements, except for fraud, swindle, and other criminal actions.Furthermore, Article 17 and Article 18 of Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 regarding Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises (“SOE”) as lastly amended with Minister of SOE Regulation No. PER-02/MBU/04/2020(“PKBL Regulation”), which regulate that the Annual Report of Partnership and Community Development Program must be approved by the GMS.

Explanation:According to Article 21 paragraph (2) jo. Article 26 of the Company’s Articles of Association, and Article 70 and Article 71 of the Company Law,

3.

Explanation:According to the Article 11 Paragraph (19) and Article 14 Paragraph (30) of the Company’s Articles of Association, Article 96 and Article 113 of the Company Law and Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 on the Guidelines for the Remuneration of Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board in SOE as lastly amended with Minister of SOE Regulation No. PER-12/MBU/11/2020, which regulate that the income of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be determined by a GMS.

4. The appointment of a Registered Public Accountants Firm to perform the audit on the Company’s Consolidated Financial Statements

Explanation:According to the Article 21 of the Company’s Articles of Association, Article 59 of Financial Services Authority Regulation (“OJK”)No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies (“POJK GMS”), Article 13 paragraph (1) OJK Regulation No.13/POJK.03/2017 on The Use of Public Accountant and Public Accountant Firm in Financial Services Activities; and Article 71 paragraph (1) of the SOE Law, which regulate that a public accountant is appointed in the annual GMS to audit the Company’s current books based on the proposal of the Board of Commissioners.

5. Approval on the Amendments of the Company’s Articles of Association.Explanation:According to Article 28 paragraph (2) of the Company’s Articles of Association, Article 19 of the Company Law, and Article 57 and Article 63 of POJK GMS, the Company proposes the amendments of the Company’s Articles of Association, among other things to make adjustment to the provisions of POJK GMS and OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Listed Companies Electronically, for approval by the GMS and notwithstanding the adjustment to other OJK Regulations to the extent necessary.

6. Approval on the Transfer of Shares Resulting from Buyback of Shares that is Kept as a Treasury Stock.Explanation:According to Article 9 and Article 10 paragraph (1) of OJK Regulation Number 2/POJK.04/2013 on Repurchase of Shares Issued by Issuer or

sale transaction within the Indonesian Stock Exchange shall obtain the approval from GMS.7. The approval of the Updating Recovery Plan Report of the Company.

Explanation:According to OJK Regulation No. 14/POJK.03/2017 on the Recovery Plan for the Systemic Bank Review of the Recovery Plan which contains

owned by the Systemic Bank shall obtain the approval from the shareholders through a GMS.8.

Explanation:According to Article 16 paragraph (2) of Regulation No. 11/2020, Which regulates that SOE proposes the implementation of this regulation

9. The Change in the Company’s Management Composition. Explanation:Pursuant to Article 11 paragraph (10) and Article 14 paragraph (12) of the Company’s Articles of Association, members of the Board of Directors and the Board of Commissioners should be appointed and terminated by a GMS.

Notes:1. 2. The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are recorded in the Company’s Shareholders Register

at 04.15 PM on Thursday, March 4, 2021.3. Regarding the Guidelines on Prevention and Control of Covid-19 issued by the Ministry of Health of the Republic Indonesia, the Company

recommends the Shareholders to attend the Meeting by providing the Power of Attorney via Electronic General Meeting System Facility of KSEI with the following procedures:a. The Shareholders shall be previously registered in the Facility of Securities Ownership Reference (“AKSes KSEI”). If he is not registered, the

b. For Registered Shareholders, the proxy is given in eASY.KSEI in the website easy.ksei.co.id.c. The Shareholders may declare their proxy and votes, modify the appointment of the Attorney and/or the votes for the agendas of the Meeting

until 1 (one) business day before the date of the Meeting, at 12.00 PM.d. Guidelines for registration, use and explanation concerning eASY.KSEI and AKSes KSEI are available in the Company’s website, website

of easy.ksei.co.id and/or akses.ksei.co.id.4. If the Shareholders intend to attend the Meeting on site, please consider the following guidelines:

a. Shareholders unable to attend the Meeting directly may be represented by their proxy with the following provisions:1) The Shareholders shall issue a Power of Attorney on condition that the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners,

in the voting.2) The form of the Power of Attorney may be downloaded in the Company’s website. The fully completed Power of Attorney shall be

delivered to the Securities Administration Bureau (“BAE”) of the Company, PT Datindo Entrycom.b.

the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners or members of the Management. Shareholders whose shares has

the event that the shareholders cannot present the KTUR, the shareholders can still attend the Meeting as long as their names are included

c. Shareholders (or their Proxy) shall follow and pass the security and safety protocol available in the Meeting venue, as follows:1) Having a Rapid Antigen Test (non-reactive) or PCR Swab Test (negative) Statement obtained from the doctor of hospital, public health

center or clinic which specimen collection date 1 (one) day before the Meeting.2) Wearing mask during the activity in the area and Meeting venue.3) According to the detection and monitoring, have body temperature not more than 37,3°C.4) Following the direction of the Meeting Committee on implementing the physical distancing policy, either before, on, or after the end of the

Meeting. Therefore, due to the physical distancing, the Committee may limit the capacity of the Meeting room.5) Following the procedure and protocol of avoiding the spread of infection of Covid-19 as may be determined by the Company.

d.

5. In order to support the prevention and control of Covid-19, the Company shall:a. Not provide any souvenirs, food, and beverages;b. Shall re-announce in the event of any change and/or additional information related to the procedure of the arrangement of the Meeting,

with reference to the latest condition and update of the integrated handling and control for preventing the spread or infection of Covid-19.6.

in writing by the Company Shareholders, regarding the Ministry of SOE Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 and PER-03/MBU/02/2015dated February 17, 2015.

7. venue at .

The Board of Directors