J 8 8 NSJ S #N G JW 8...Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang telah melalui proses perubahan dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi. Dengan arti kata bahwa

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L I M A P U L U H K O T A

PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2016 - 2021

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN(BAPELITBANG)

Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia serta kesempatan yang diberikan-Nya perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, (Renstra Perubahan Bapelitbang) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 telah dapat diselesaikan tepat waktu. Perubahan Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut dari perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra 2016-2021 disusun dengan menempuh beberapa tahapan mulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal dan rancangan Renstra. Penyusunan ini juga disempurnakan melalui pelaksanaan Forum OPD sampai akhirnya dirumuskan menjadi rancangan akhir renstra yang dilanjutkan dengan penetapan Renstra Perubahan.

Dalam penyusunannya, Renstra Perubahan ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang telah melalui proses perubahan dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi. Dengan arti kata bahwa program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan program kegiatan daerah yang akan dicapai selama lima tahun serta program kegiatan provinsi dan nasional.

Dokumen Renstra Perubahan ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapelitbang, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Perubahan dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra ini melibatkan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari internal Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dari para pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, atas dukungan dan kontribusi yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Demikian Renstra Perubahan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 ini disusun, semoga semua yang telah direncanakan bersama dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak, November 2019

Plt. KEPALA BAPELITBANG

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si. NIP. 19640404 198603 1 017

Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 ix

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar .................................................................................................................... i

Naskah Peraturan Bupati ................................................................................................... ii

Daftar Isi .............................................................................................................................. ix

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... I-1

1.1 Latar Belakang ................................................................................................... I-1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................................... I-4

1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................................... I-6

1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................................... I-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPELITBANG ........................................................... II-1

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapelitbang .............................. II-1

2.2 Sumber Daya Bapelitbang ................................................................................. II-10

2.3 Kinerja Pelayanan Bapelitbang ......................................................................... II-13

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapelitbang .................... II-24

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS ....................................................... III-1

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bapelitbang ........................................................................................................ III-1

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih ............................................................................................................... III-2

3.3 Telaahan Renstra Kementrian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda

Provinsi Sumatera Barat ................................................................................... III-6

Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 x

3.4 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda

Provinsi Sumatera Barat ................................................................................... III-9

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .............................................................................. III-14

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ...................................................................................... IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan .................................................................................................. IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ........................................................................ V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .............................. VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN................................................ VII-1

BAB VIII PENUTUP .............................................................................................................. VIII-1

Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 I -1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor

25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah,

dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di

tingkat Pusat dan Daerah. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat

tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian

pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan

diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu

siklus perencanaan yang utuh. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 359 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah perubahan terhadap

Renstra Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 yang memuat tujuan,

sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan

fungsi Bapelitbang yang merupakan penjabaran RPJMD Perubahan Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun 2016 – 2021.

Dalam rangka menyikapi perubahan sistem perencanaan, Pemerintah

mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Hal-hal pokok yang terkait dengan perencanaan sebagaimana

yang tertuang dalam undang-undang ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut

Daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka panjang, rencana

pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Sedangkan

mekanisme penjaringan dan pembahasan aspirasi masyarakat untuk setiap tingkatan

perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),


yang terdiri dari Musrenbang RPJP, Musrenbang RPJM, Musrenbang RKPD, Musrenbang

Kecamatan dan Musrenbang Nagari.

Berkaitan dengan perkembangan dan perubahan di atas Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya melaksanakan

penyusunan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam proses penyusunan Renstra Perubahan Bapelitbang selain

berpedoman kepada RPJMD Perubahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021

dan hasil pengendalian pelaksanaan serta evaluasi pencapaian kinerja Bapelitbang juga

mempertimbangkan dokumen terkait lainnya yaitu Renstra Kementerian PPN/ Bappenas,

Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan telahaan KLHS serta RTRW.


BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA PD

sesuai

Persiapan Penyusunan Rentra-PD

Musrenbang RPJMD

Rancangan Akhir RPJMD

Perda RPJMD

Rancangan RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan sasaran

Perumusan TujuanPerumusan

Isu-isu strategis

berdasarkan tupoksi

Analisis Gambaran

pelayanan PD

SPM

Penelaahan RTRW &

KLHS

Renstra-KL & Renstra PD

Provinsi

SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-PD

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif

Perumusan indikator kinerja PD yang

mengacu pd tujuan dan sasaran RPJMD

VERIFIKASI

sesuai

Penyesuaian Rancangan Renstra-PD

Tdk sesuai

Rancangan akhir RENSTRA-PD

PenyempurnaanRancangan Renstra-PD

Penetapan Renstra PD

RENSTRA-PD

VERIFIKASI

Tdk sesuai

Perumusan Strategi

dan Kebijakan

1

5

6

2

FORUM PD/LINTAS PD

4

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD

Rancangan RENSTRA-PD

3


1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan penyusunan dan

rujukan Renstra Bapelitbang ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4693);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomorr 1538);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);


Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013

Nomor 2);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);


Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2016-

2021;

14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan;


1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Perubahan Bapelitbang ini adalah sebagai suatu

acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Bapelitbang dalam menentukan

program dan pilihan selama lima tahun ke depan.

Tujuan disusunnya Renstra Perubahan Bapelitbang ini adalah untuk menjabarkan

visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang pada RPJMD Perubahan sesuai dengan

kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bapelitbang.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perubahan Bapelitbang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra

Bapelitbang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPELITBANG

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa

saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas

hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi

melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah berisikan Identifikasi

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapelitbang, Telaahan

Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih,

Telaahan terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi, Telaahan

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta

Penentuan Isu-isu Strategis.


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengahBapelitbang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Bapelitbang dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Bapelitbang yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bapelitbang dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPELITBANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapelitbang

2.1.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Lima Puluh Kota disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang

dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan, seperti yang diuraikan dibawah ini :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Bagian Program.

c. Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan.

2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata.

3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

d. Bidang SDM, Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.

2. Sub Bidang Sosial Budaya.

3. Sub Bidang Pemerintahan.

e. Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

1. Sub Bidang Insfrastruktur.

2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.

3. Sub Bidang Lingkungan Hidup.

f. Bidang Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan.

2. Sub Bidang Data dan Informasi.

3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.


GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI BAPELITBANG

KEPALA

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PERENCANAAN, DATA, PENGENDALIAN

DAN EVALUASI

SEKRETARIAT

SUB BIDANG INFRASTRUKTUR

SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH

SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG PERENCANAAN &

PENDANAAN

SUB BIDANG DATA & INFORMASI

SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI &

PELAPORAN

BIDANG SDM, SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

BIDANG INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN

WILAYAH & LH

BIDANG EKONOMI, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

SUB BAGIAN PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM &

KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG PERTANIAN & PERIKANAN

SUB BIDANG PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, UMK, PENANAMAN MODAL &

PARIWISATA

SUB BIDANG PENELITIAN &

PENGEMBANGAN

SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA

SUB BIDANG PEMERINTAHAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPT


2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh

Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dapat diuraikan

kedudukan, tugas pokok dan fungsi Bapelitbang sebagai berikut :

a. Kedudukan Bapelitbang

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pelaksana tugas

Pemerintah Daerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah di bidang Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok Bapelitbang

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam urusan perencanaan dan

urusan penelitian dan pengembangan, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan bekerjasama dengan kelembagaan terkait lainnya.

c. Fungsi Bapelitbang

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program pembangunan Daerah yang terdiri dari rencana

pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.

b. Penyusunan rencana pembangunan daerah.

c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara unit kerja lingkungan pemerintah

Kabupaten dan instansi vertikal.

d. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama – sama dengan

bagian/Unit yang menangani keuangan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

e. Pelaksanaan koordinasi dan atau Penelitian dan Pengembangan untuk

kepentingan perencanaan pembangunan daerah.


f. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

g. Pelaksanaan tata usaha Badan.

Adapun penjabaran lebih rinci mengenai tugas pokok dan fungsi Bapelitbang

menurut jabatan struktural organisasi di lingkup Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota

adalah sebagai berikut :

I. Tugas Pokok

Tugas Pokok Bapelitbang dipisahkan berdasarkan pembagian struktural eselon II

dan eselon III, adapun mengenai tugas pokok pada setiap eselon tersebut sebagai berikut:

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi

penunjang urusan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi

kewenangan Daerah.

(2) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan

masyarakat, arsip dan dokumentasi.

(3) Kepala bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas

menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi,

monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Pangan, Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral,

Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga

Kerja, Transmigrasi dan Keuangan serta Penelitian dan Pengembangan.

(4) Kepala bidang Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai

tugas menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi,

monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kesehatan,

Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sosial, Tenaga

Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan olah raga,

Kebudayaan dan Fungsi Penunjang Lainnya/ Kecamatan.

(5) Kepala bidang Infrastruktur, pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi,

koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan


Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan dan Kehutanan.

(6) Kepala bidang Data Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas

menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan perencanaan, penyusunan data

kebutuhan perencanaan daerah, pengendalian dan evaluasi di daerah.

II. Fungsi

1. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bapelitbang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program pembangunan Daerah yang terdiri dari rencana

pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.

b. Penyusunan rencana pembangunan daerah.

c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan di antara unit kerja lingkungan

pemerintah Kabupaten dan instansi vertikal.

d. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama – sama

dengan bagian/Unit yang menangani keuangan di bawah koordinasi Sekretaris

Daerah.

e. Pelaksanaan koordinasi dan atau Penelitian dan Pengembangan untuk

kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

f. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

g. Pelaksanaan tata usaha Badan.

h. Pelaksanaan fungsi lain dari Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian kegiatan di Bapelitbang.

b. Pengordinasian dan penyusunan rencana, program, anggaran di Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

c. Pengordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah

pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama,

hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan.


f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.

g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan

pengadaan barang dan jasa di lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan.

h. Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas

capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan

baran/jasa milik negara di lingkup badan.

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan.

3. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup Bidang Ekonomi,

Penelitian dan Pengembangan.

b. Pengkoordinasian Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup

Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan.

c. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup Bidang Ekonomi,

Penelitian dan Pengembangan.

d. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup


e. Pengkoordinasian konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan

daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja).

f. Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup


g. Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang lingkup Bidang

Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan.

h. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah lingkup


i. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov lingkup Bidang


j. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas

nasional lingkup Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan.


k. Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup Bidang


l. Pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

lingkup Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan.

m. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup


n. Pengkoordinasian relevansi pelaksanaan penelitian dan pengembangan

dengan perencanaan pembangunan daerah.

o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah lingkup Bidang Ekonomi, Penelitian dan

Pengembangan.

p. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Sosial Budaya dan

Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup

Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan.

b. Pengkoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup


c. Pengkoordinasian konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan


d. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup


e. Pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan

RPJMD lingkup Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan.

f. Pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,

RPJMD, RKPD lingkup Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan.

g. Pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD

lingkup Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan.

h. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah



i. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Prov



nasional.

k. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah


l. Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah lingkup Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan.

m. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan

n. Pembangunan daerah lingkup Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan.

o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah lingkup Bidang SDM Sosbud dan Pemerintahan.

p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang

tugasnya.

5. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan

Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur,

Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.

b. Pengkoordinasian Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Bidang

Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.

c. Pengkoordinasian konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan


d. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur,

Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.

e. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang


f. Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang


g. Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Bidang



h. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang


i. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov Bidang



nasional.

k. Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang


l. Pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.

m. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang


n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan

Lingkungan Hidup.

o. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Data, Evaluasi, Penelitian dan

Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengkajian dan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.

b. Pengkajian dan analisa kewilayahan.

c. Pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk

perencanaan pembangunan daerah.

d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah.

e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan

informasi pembangunan daerah.

f. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan dokmen perencanaan (RPJPD,

RPJMD, RKPD).

g. Pengkoordinasian Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

h. Pengkoordinasian konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan



i. Pengkoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan

perencanaan dan penganggaran di daerah.

j. Pengevaluasian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana

pembangunan daerah.

k. Pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan

terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan

kebijakan pembangunan daerah.

l. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data

untuk mengetahui perkembangan pembangunan.

m. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah.

n. Pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan

dokumentasi.

o. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan

daerah.

p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan

daerah.

q. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program

dan kegiatan pembangunan daerah.

r. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan

daerah.

s. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.2. Sumber Daya Bapelitbang

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh personil sebanyak 45 (empat

puluh lima) orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 30 orang, PTT sebanyak 1 orang dan

THL sebanyak 14 orang.

Berdasarkan struktur jabatan, Bapelitbang terdiri dari 1 orang Kepala, 1 orang

Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, 12 orang Kepala Sub Bidang


dan 9 ASN pelaksana, 1 orang PTT, 8 orang THL tenaga administrasi, 1 orang sopir, 2

orang petugas kebersihan dan 3 orang penjaga kantor. Adapun kualifikasi pangkat dan

latar belakang pendidikan pegawai Bapelitbang adalah seperti tabel berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan

Golongan Latar Belakang Pendidikan

Jumlah S2 S1 D III SLTA SLTP

IV

III

II

I

PTT / THL

6

7

-

-

-

1

12

-

-

8

-

2

-

-

-

-

-

2

-

6

-

-

-

-

1

7

21

2

-

15

Total 13 20 2 8 1 45

Keterangan : Kondisi s/d November 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan pegawai Bapelitbang adalah 45

orang yaitu terdiri dari 30 orang ASN dan sisanya sebanyak 15 orang adalah PTT dan THL.

Minimnya jumlah pegawai di Bapelitbang disebabkan karena jumlah pegawai yang

pensiun/pindah tidak sebanding dengan penambahan pegawai baru. Diharapkan kondisi

ini dapat teratasi dengan segera mengingat tuntutan pencapaian target kinerja

Bapelitbang yang membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.


Gambar 2.2

Komposisi ASN Bapelitbang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

Dari gambar bagan diatas dapat dilihat bahwa mayoritas ASN Bapelitbang memiiliki latar

belakang pendidikan S2 yaitu 44,83%, disusul dengan 41,84% berpendidikan S2, 5,4%

berpendidikan DIII dan 8,11% berpendidikan SLTA.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Bapelitbang memiliki gedung kantor sendiri yang berada di Komplek perkantoran

Bupati di Sarilamak. Untuk menunjang operasional kegiatan serta tugas-tugas pada

Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota, Bapelitbang memiliki sarana dan prasarana

seperti pada tabel berikut :


Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Bapelitbang

No Nama Barang Jumlah Ket

1. Alat angkutan - Kend. roda 4 - Kend. Roda 2

7 unit

22 unit

12 unit dalam kondisi baik

2. Alat-alat kantor dan rumah tangga - Meja - Kursi - Lemari - Filing cabinet - Komputer

- Laptop

78 buah

218 buah 34 buah 9 buah 41 unit

19 unit

13 unit dalam kondisi baik

3. Alat-alat studio dan komunikasi - Kamera - Proyektor

5 unit 7 unit

4. Jaringan/ instalasi (Jaringan listrik, telepon dan internet)

3 set

5. Buku perpustakaan

40 buah

2.3. Kinerja Pelayanan Bapelitbang

Pada sub bagian ini akan ditampilkan data capaian kinerja Bapelitbang berdasarkan

sasaran dan target Renstra selama 5 (lima) tahun terakhir.

2.3.1. Sekretariat

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Lima Puluh

Kota Nomor 83 Tahun 2018, Sekretariat Bapelitbang mempunyai tanggung jawab dalam

pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD serta pelaksanaan program dan kegiatan

pada sebagian Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program dan kegiatan pada OPD adalah pogram dan kegiatan rutin yang

dilaksanakan oleh Bapelitbang setiap tahunnya yang pada dasarnya terkait dengan


peningkatan dan pengembangan sumber daya Bapelitbang yang diharapkan secara

langsung ataupun tidak langsung dapat menghasilkan kinerja pelayanan yang optimal,

baik terhadap internal aparatur pemerintah maupun terhadap publik.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Bapelitbang tahun 2010-2015,

pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD ini dapat berjalan dengan baik dengan

kisaran capaian kinerja 80% - 100%. Dengan capaian kinerja tersebut dapat dikatakan

bahwa dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pada OPD,

Bapelitbang tidak mengalami hambatan atau permasalahan yang berarti, sehingga

program dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Salah satu capaian yang telah didapat oleh Bapelitbang dalam penyusunan RKPD

tingkat provinsi Sumatera Barat adalah penghargaan juara harapan I sebagai

Perencanaan Terbaik pada tahun 2017.

Kegiatan-kegiatan diatas merupakan kegiatan pokok Bapelitbang karena kegiatan-

kegiatan tersebut kegiatan yang sangat vital bagi kesuksesan rangkaian proses

pembangunan daerah untuk setiap tahunnya. Disamping itu, kegiatan-kegiatan tersebut

melibatkan secara massive aparatur Bapelitbang di seluruh bidang dan sekretariat

Bapelitbang serta melibatkan banyak pemangku kepentingan dari berbagai unsur, baik

dari OPD-OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, instansi-instansi vertikal

yang ada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

Organisasi Massa (Ormas), Organisasi Sosial dan Politik (Orsospol), Organisasi Perempuan,

maupun organisasi atau kelompok termarjinalkan lainnya.

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Bapelitbang periode 2010-

2015, secara umum dapat dikatakan bahwa semua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan

dengan baik dan mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan

dengan tercapainya target indikator kinerja yang berada pada kisaran 95% - 100% untuk

realisi fisik dan 85% - 100% untuk realisasi keuangan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut.

Disamping itu target waktu dalam rangkaian penyusunan RKPD dapat dipenuhi, dan

output kegiatan yang berupa dokumen perencanaan tahunan daerah dapat disusun

secara baik dan optimal serta dapat ditetapkan menjadi suatu produk hukum yang

memenuhi asas legal formal peraturan perundang-undangan.


Berdasarkan kondisi dari tahun 2010–2015 tersebut dapat disimpulkan bahwa

kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Bapelitbang bergerak pada 3 (tiga) hal

berikut yaitu :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD yang pada umumnya terkait dengan

pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan sumber daya internal Bapelitbang.

2. Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan jangka menengah untuk kurun

waktu 5 tahun yang dilaksanakan berkoordinasi dengan seluruh OPD dan

stakeholders yang terkait dengan perencanaan pembangunan di Kab. Lima Puluh

Kota.

3. Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah jangka pendek atau

dokumen perencanaan tahunan yang berkoordinasi dengan seluruh OPD lingkup

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Penetapan dokumen perencanaan pembangunan tahunan menjadi suatu kebijakan

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.3.2. Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan koordinasi program-program Pusat dan Propinsi

yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu pada kawasan agrotechnopark

kawasan agropolitan di Kecamatan Mungka. Disamping itu pada tahun 2014 dan 2015

Kegiatan ini juga ditujukan untuk menunjang koordinasi program dan kegiatan

pengembangan kawasan ekowisata di kecamatan Harau, koordinasi program dan

kegiatan pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Luak dan Lareh Sago

Halaban

Kegiatan masterplan pembangunan ekonomi daerah ditujukan untuk

menghasilkan dokumen Masterplan pengembangan pariwisata dan rencana aksi daerah

untuk tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 outputnya adalah tersusunnya dokumen

Masterplan pengembangan pasar tradisional dan tersusunnya RAD-PG Kab. Lima Puluh

Kota.

Kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk pelaksanaan

koordinasi pengembangan gambir, koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah

(PELD) dan koordinasi pengembangan komoditi unggulan daerah. Sedangkan kegiatan


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada program Perencanaan Ekonomi dilaksanakan

untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan OPD di bawah koordinasi

bidang ekonomi.

Kegiatan Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan

lingkungan hidup outputnya adalah penyusuan dokumen Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS).


kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi harus seimbang diantara tiga hal berikut

yaitu :

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi, Penelitian dan

Pengembangan, yaitu dengan beberapa OPD sebagai berikut:

a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

c. Dinas Perikanan

d. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM

e. DinasPenananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

f. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

g. Dinas Pangan

h. Badan Keuangan

i. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

2. Penyusunan dokumen Perencanaan lingkup Bidang Ekonomi

3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan lingkup Bidang Ekonomi

2.3.3. Bidang SDM, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang SDM Sosial Budaya dan

Pemerintahan berkaitan dengan pengkoordinasian program dan kegiatan OPD yang

berkaitan dengan sosal budaya dan pemerintahan. Selain itu juga melaksanakan

koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan PNPM-MP, PAKET dan PLBK di Kab. Lima

Puluh Kota.

Disamping itu juga melaksanakan kegiatan koordinasi program penangulangan

kemiskinan, dimana Bapelitbang sebagai sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (TKPKD). Tim TKPKD ini bertugas untuk memastikan terselenggaranya program


penanggulangan kemiskinan yang telah dibebankan kepada OPD, hal ini bertujuan untuk

memenuhi terget berkurangnya angka kemiskinan di Kab. Lima Puluh Kota.

Dengan dikeluarkannnya KepMendagri No. 650-185 Tahun 2002 Tentang

Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Sehat

dan adanya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dam Menteri Kesehatan RI Nomor

6534 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat, maka Bapelitbang ditunjuk sebagai sekretariat tim

dalam pelaksanaan kegiatan kabupaten sehat. Kegiatan ini dimulai dari tahap seleksi dan

persiapan kabupaten sehat dan dilanjutkan dengan tahap pembinaan kabupaten sehat.

Dalam rentang waktu 3 tahun, kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan, sehingga

Kab. Lima Puluh Kota berhasil meraih penghargaan “Swasti Saba Padapa” dari Menteri

Kesehatan Republik Indonesia atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten

Sehat Tahun 2015 untuk Klasifikasi Pemantapan. Pada tahun 2017 dengan penilaian

terhadap 5 (lima) tatanan, Kab. Lima Puluh Kota juga memperoleh penghargaan “Swasti

Saba Wiwerda”. Pada tahun 2017 dan 2018 Kab. Lima Puluh Kota juga menerima

penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak, dimana sebagai koordinator, Bapelitbang

menjabat sebagai ketua gugus tugas.

Penerimaan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) oleh Kab. Lima Puluh

Kota pada Tahun 2018 adalah penghargaan yang diberikan kepada Kab/Kota dalam

pemberdayaan terhadap perempuan.


kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang SDM, Sosial Budaya dan Pemerintahan harus

seimbang diantara tiga hal berikut yaitu :

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Sub Bidang Sosial Budaya, yaitu

dengan beberapa OPD sebagai berikut:

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

d. Dinas Kesehatan

e. Dinas Sosial

f. RSUD Suliki


2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Sub Bidang Pemerintahan, yaitu

dengan beberapa OPD sebagai berikut:

a. Inspektorat Kabupaten

b. Sekretariat DPRD

c. Badan Kepegawaian dan PSDM

d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

g. Satuan Polisi Pamong Praja

h. Sekretariat Daerah

i. Kecamatan

3. Penyusunan dokumen Perencanaan lingkup Bidang SDM Sosial Budaya dan

Pemerintahan

4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan lingkup Bidang SDM Sosial Budaya dan

Pemerintahan

2.3.4. Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup pada tahun

2016-2021 melaksanakan urusan Penataan Ruang dan Urusan Perencanaan

Pembangunan.

Pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Lima Puluh Kota. Dengan telah

ditetapkannya Perda RTRW Kab. Lima Puluh Kota, maka untuk selanjutnya kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh Bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan

lingkungan hidup pada urusan Penataan Ruang merupakan kegiatan lanjutan dari RTRW

tersebut. Kegiatan tersebut adalah penyusunan RDTR Kawasan Strategis, perencanaan

pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Disamping itu juga Bapelitbang merupakan

sekretariat dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sesuai dengan

amanat KepMendagri No. 147 Tahun 2014.

Selanjutnya juga dilaksanakan kegiatan WISMP 2 (Water Irrigation System

Management Program) yang merupakan program pemerintah pusat yang dibiayai oleh

dana hibah dengan kegiatan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif dengan


outputnya adalah diharapkan terjadi peningkatan pemahaman P3A (Perkumpulan Petani

Pemakai Air) dan GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) terhadap peraturan

perundang-undangan terkait pengelolaan irigasi dan terlaksananya penyusunan dokumen

PSETK (Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan) untuk DI (Daerah irigasi) dan

kesepakatan WISMP II. Kegiatan WISMP 2 yang berakhir pada tahun 2017, pada tahun

2018 berganti nama menjadi program IPDMIP (Integrated Participatory Development

Management of Irrigation Project. Selama kurun tahun 2016-2021 setiap tahunnya selalu

dilaksanakan kegiatan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi

perkotaan yang bertujuan untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan air

minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS) dan terlaksananya sanitasi yang berbasis

masyarakat (SANIMAS) dan program PPSP.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi dan koordiniasi oleh bidang Bidang Fisik

Prasarana dan Pengembangan Wilayah terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan

oleh OPD di bawah koordinasi bidangnya, dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan pada Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya

alam. Hal ini dimaksudkan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

OPD dapat terlaksana sebagaimana mestinya.


kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan

Lingkungan Hidup harus seimbang diantara tiga hal berikut yaitu :

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur, Pengembangan

Wilayah dan Lingkungan Hidup, yaitu dengan beberapa OPD sebagai berikut :

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

b. Dinas Perhubungan

c. Dinas Pemadam Kebakaran

d. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2. Penyusunan dokumen Perencanaan lingkup Bidang Infrastruktur, Pengembangan

Wilayah dan Lingkungan Hidup

3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur, Pengembangan

Wilayah dan Lingkungan Hidup


2.3.5. Bidang Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan

urusan wajib di atas, untuk kepentingan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan bidang Perencanaan, Data,

Pengendalian dan Evaluasi, juga dilakukan koordinasi dengan OPD yang terkait dengan

kepentingan data, statistik dan kelembagaan pemerintahan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Data, Evaluasi, Penelitian dan

Pengembangan terfokus pada 5 (lima) hal berikut yaitu :

1. Penyusunan profil daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Melaksanakan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah yang melibatkan

OPD terkait dengan objek kerjasama yang akan direncanakan.

3. Koordinasi perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh OPD, terutama OPD

pengguna dana DAK dan Tugas Pembantuan

4. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

daerah.

Berikut ditampilkan data pelayanan Bapelitbang selama 5 (lima) tahun periode

Renstra menurut SPM urusan wajib dan indikator kinerja yang telah diratifikasi oleh

pemerintah seperti tabel di bawah ini :


Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2010-2015

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi PD Target NSPK

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada

Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Urusan Perencanaan Pembangunan

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

ada

- - - - - - - - - - - - - - -

2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

ada

ada - - - - ada - - - - 1 - - - -

3 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

ada

ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada 1 1 1 1 1

4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

ada

ada - - - ada - - - - 1 - - -


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian 4 (empat) target

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat terealisasi dengan baik, diantaranya yaitu Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dan dokumen Rencana Tata

Ruang Wilayah Kab. Lima Puluh Kota (RTRW) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2012.

Data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bapelitbang akan menyajikan

rasio antara realisasi dan anggaran serta pertumbuhan rata-rata selama kurun waktu

2010 - 2015 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan

pendanaan pelayanan Bapelitbang seperti tabel dibawah ini :


Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2010 - 2015

Uraian

Anggaran pada Tahun Realisasi pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun

Rata-Rata Pertumbuhan

(%)

Anggaran

Realiasasi

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BELANJA DAERAH

4.470.152.174

5.338.955.750

6.041.361.220

8.040.566.116

9.205.799.544

8.219.543.547

3.987.714.645

4.457.758.218

5.523.158.404

7.290.326.286

8.156.203.482

7.522.238.091

- 0,83 0,91 0,91 0,89 0,92 12,51 15,00

Belanja Tidak Langsung

- 1.879.400.000

2.165.778.420

2.469.675.916

2.582.117.544

2.912.234.047

- 1.834.638.484

2.156.201.403

2.446.561.576

2.559.453.876

2.705.961.639

- 0,97 0,99 0,99 0,99 0,93 11,65 10,33

Belanja Langsung

4.470.152.174 3.459.555.750

3.875.582.800

5.570.890.200

6.623.682.000

5.307.309.500

3.987.714.645

2.623.119.734

3.366.957.001

4.843.764.710

5.596.749.606

4.816.276.452

- 0,76 0,87 0,87 0,84 0,91 13,70 14,43


Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk anggaran Belanja Tidak

Langsung (BTL) yang merupakan anggaran gaji dan tunjangan, untuk setiap tahunnya

mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11,65% dengan realisasi rata-rata sebesar 10,33%.

Sedangkan untuk anggaran Belanja Langsung (BL) juga mengalami kenaikan sebesar

13,70% dengan pertumbuhan realisasi 14,43%. Dapat disimpulkan bahwa anggaran total

Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) yang merupakan belanja daerah

mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,51%. Sedangkan rata-rata

pertumbuhan realisasi adalah sebesar 15%.

Penyerapan anggaran untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) setiap tahunnya berada

diatas 90% dimana rasio antara anggaran dengan realisasi adalah 0,90. Sedangkan

penyerapan anggaran Belanja Langsung (BL) dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan

yaitu berkisar 75% - 90% dengan rasio perbandingan antara anggaran dan realisasi

berkisar antara 0,75 – 0,90. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya kenaikan

penyerapan anggaran berdampak baik kepada kenaikan kinerja Bapelitbang.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapelitbang

2.4.1 Hasil Analisis terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Isu-isu Strategis Pelayanan Bappenas 1. Meningkatkan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)

maupun tahunan (RKP) dengan pelaksanaannya baik di pemerintah pusat (Renstra

dan Renja K/L) maupun pemerintahan daerah (RPJMD/RKPD).

2. Menyiapkan rancang bangun pembangunan nasional, antara lain melalui

pemberdayaan Biro Perencanaan K/L.

3. Menilai ulang perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dianggap

kurang efisien atau kurang tepat sasaran, baik karena asumsi yang tidak tepat,

metode yang keliru atau karena data yang tidak akurat. Sehingga diharapkan ada

perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program

pembangunan.

4. Merekomendasikan reformasi lebih lanjut sistem pengadaan barang dan jasa

pemerintah yang berorientasi pada sistem pengadaan yang modern, lebih

menekankan kepada result oriented.


5. Memperkuat tata kelola, perangkat, serta penegakan standar mutu perencanaan dan

pengendalian secara efektif agar pembangunan dilaksanakan dengan kualitas mutu

yang tinggi.

6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem

pengendalian perencanaan (e-planning) dan dikembangkan lebih lanjut melalui

pemantauan dan evaluasi (emonev) serta diharapkan akan menjadi basis e-budgeting

yang dapat diterapkan paling lambat pada TA 2018/2019. Dengan pengembangan

sistem ini diharapkan dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan yang konsisten, koheren, dan transparan.

7. Melakukan reformasi hukum, terutama dalam konteks deregulasi yang luas (wide-

range deregulation) dengan target mengurangi 50 % regulasi pada semua tingkatan

yang ada saat ini dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Deregulasi ini diharapkan

juga dapat memastikan agar pembentukan peraturan perundangan sejalan dengan

prioritas nasional. Salah satu regulasi atau peraturan perundangan yang perlu

disempurnakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor

90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga. Penyempurnaan kedua Peraturan Pemerintah diperlukan

untuk mensinergikan perancanaan dan penganggaran yang akan bermanfaat untuk

mewujudkan prioritas pembangunan nasional.

8. Mengoordinasikan dukungan pembiayaan pembangunan yang lebih efisien dengan

kerjasama pembangunan internasional yang lebih aktif dengan bentuk kemitraan

bilateral dan multilateral dengan terms and conditions yang lebih sehat

2.4.2 Hasil Analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Isu-isu Strategis Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapabilitas SDM perencana

2. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sektoraldan

kewilayahan

3. Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, serta konsistensi

perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.


4. Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi menjadi acuan dalam penyusunan

perencanaan pembangunan daerah

5. Optimalisasi pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan

6. Meningkatkan infrastruktur penunjang kualitas pelayanan LPSE

2.4.3 Tantangan dan peluang pengembangan pelayan Bapelitbang

Berdasarkan hasil dari analis terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan

Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat terhadap isu-isu strategis pelayanan maka ada

kesamaan substansi yaitu kualitas dokumen perencanaan, SDM perencana, ketersediaan

data dan informasi dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan, monitoring,

evaluasi dan pengendalian. Dari substansi tersebut dapat dilihat apa saja yang menjadi

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota :

1. Masih kurangnya penggunaan data dan informasi dalam proses penyusunan

dokumen perencanaan pembangunan

2. Belum optimalnya pemantauan, evaluasi, monitoring dan pengendalian dalam

pelaksanaan perencanaan pembangunan

3. Keterbatasan SDM perencana sehingga perlu adanya peningkatan kualitas dan

kuantitas SDM perencana tidak hanya di Bapelitbang tapi juga perencana-perencana

di OPD

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perubahan Bapelitbang adalah strategi dan

kebijakan Bapelitbang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bapelitbang

yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam

RPJMD Perubahan. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bapelitbang menunjukkan

bagaimana cara Bapelitbang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target

kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Perubahan yang menjadi tugas dan

fungsi Bapelitbang.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif

tentang bagaimana Bapelitbang dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan

efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai

sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga


segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat

dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas

birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam

serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat

bagaimana Bapelitbang menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder

layanan. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan

bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter

tersebut dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus

untuk menciptakan budaya berfikir strategik dalam menjamin bahwa transformasi

menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan

berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning

process).

Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 III -1

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapelitbang

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Lima

Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada

2 (dua) urusan, yaitu urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Adapun permasalahan yang dihadapi Bapelitbang dalam menjalankan tugas dan fungsinya

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH

1 2 3 4

1. Belum optimalnya sinergitas antar dokumen perencanaan daerah

Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

Masih rendahnya kualitas perencanaan daerah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Masih kurangnya konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah serta belum optimalnya telaahan RTRW dan KLHS.

2. Masih kurang optimalnya penggunaan data dalam merumuskan kebijakan dan strategi daerah serta dalam penyusunan dokumen perencanan daerah.

3. Masih kurangnya hasil-hasil penelitian/ kajian dengan lembaga/universitas dan pihak-pihak terkait lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah

2. Rendahnya kualitas penyelenggaraan SAKIP daerah

Rendahnya kualitas penyelenggaraan SAKIP Bapelitbang

1. Masih rendahnya capaian kinerja Bapelitbang disebabkan oleh masih kurangnya kualitas pengukuran dan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan.


NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH

1 2 3 4

2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 visi Kabupeten Lima

Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah “Terwujudnya Kabupaten Lima

Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis ‘Yang Mantap’ Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Sejahtera diukur dari tingkat dan kemajuan daerah kearah yang tercermin dari indeks

pendidikan, kesehatan, daya beli, PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi. Dinamis diukur

dari perkembangan dan kemajuan daerah kearah yang lebih dari tahun ke tahun,

terutama yang berkaitan dengan semakin berkurangnya angka pengangguran dan

penduduk miskin, menigkatnya laju investasi, serta bertambah baiknya kondisi ekonomi

makro. Mantap merupakan singkatan dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan

Berpendidikan. Sedangkan Iman dan Taqwa diukur dari semakin baiknya etika dan moral

masyarakat berdasarkan norma agama, norma hukum, norma adat dan kebiasaan yang

berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara yang tercermin dari kualitas

kehidupan beragama serta kerukunan diantara umat beragama dan semakin kokohnya

pelaksanaan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah di atas maka ditetapkanlah enam

misi pembangunan daerah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan

reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.


5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis

jorong.

6. Meningkatkan insfrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis

perjuangan

Terkait dengan urusan pembangunan maka dalam rangka mengoptimalkan

pelaksanaan pembangunan, sangat diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang

matang serta melalui proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan

berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial

dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan

pembangunan merupakan langkah awal dalam tahapan pelaksanaan pembangunan dan

dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,

berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Adapun prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi :

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan

peran dan kewenangan masing-masing.

3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,

sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah


1. Penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah

dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program

pembangunan daerah selama masa jabatan.

2. Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan

sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah.


3. Mengkaji ulang secara menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu

dan merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan

pemerintahan daerah masa kini.

4. Merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran

pembangunan daerah.

5. Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah.

6. Memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya

berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi.

7. Merumuskan prioritas program dan kegiatan OPD berbasis kinerja serta menetapkan

tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok

sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan Standar

Pelayanan Minimal (SPM).

8. Memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan,

serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya dengan memproyeksikan

kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan

kondisi makro ekonomi.

9. Menetapkan OPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana

pembangunan daerah.

10. Penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah

dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program

pembangunan daerah selama masa jabatan.

11. Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan

sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Perubahan 2016-2021 serta sebagai unsur

penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan

yang diselenggarakan Bapelitbang maka fungsi dan tugas Bapelitbang terkait erat dengan

pencapaian misi ke-4, yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas

pelayanan publik”. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda


terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


Tabel 3.2 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bapelibang terhadap Pencapaian Visi,

Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis ‘Yang Mantap’ Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

No Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH Terpilih

Permasalahan pelayanan Bapelitbang Kab. Lima

Puluh Kota

Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

1 2 3 4 5

I Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Masih kurangnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah disebabkan oleh beberapa faktor : 1. Masih lemahnya

penggunaan data dan informasi (SIPD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah

2. Kurangnya hasil kajian/penelitian/inovasi yang relevan dengan visi dan misi pembangunan daerah

Belum optimalnya penerapan Permendagri No 86 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan daerah.

Telah disosialisasikannya manfaat SIPD dan hasil penelitian/ kajian dalam penyusunan perencanaan daerah. Telah disusunnya regulasi daerah yang mengatur tentang penyusunan perencanaan yang berkualitas

Masih kurangnya jumlah dan kompetensi ASN perencana di Bapelitbang

Belum adanya fungsional perencana di Bapelitbang

1.Telah dianggarkannya dana untuk diklat perencana ASN

2. Tawaran diklat oleh Bappenas dan Perguruan Tinggi

1.

2.

3.

Program pengembangan data dan informasi Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi


4.

5.

6.

7.

Program perencanaan sosial budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA Program Penelitian dan pengembangan IPTEK untuk menunjang pemerintahan dan pembangunan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

3.3. Telaahan Renstra Kementrian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi

Sumatera Barat

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian/lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(PPN/Bappenas). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur

pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan

pembangunan nasional. Pertama, menjaga keberlangsungan sistem perencanaan

pembangunan nasional. Kedua, mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah

untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah

Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat

dalam pencapaian target yang diinginkan. Dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Bappenas telah menyusun

Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan

kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas.


Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah ”Menjadi Lembaga Perencanaan

Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga)

misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi,

dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antar daerah, antar

ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah)

2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan

kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh

Kementerian/Lembaga/ Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan

pembangunan nasional;

3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di

Kementerian PPN/Bappenas.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

periode 2015 – 2019 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka Menengah

Renstra Bappenas

Permasalahan Pelayanan

Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota

Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

1 2 3 4 5

1.

Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas dan bersinergis

Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum bisa mengakomodir pencapaian sasaran jangka menengah Renstra Bappenas

Kurang optimalnya koordinasi antara Bappenas dengan daerah

Meningkatkan koordinasi antara Bappenas dengan daerah


3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat,

terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong terhadap tugas dan fungsi

Bapelitbang seperti yang ditampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Sumbar beserta Faktor Penghambat dan


No

Sasaran Jangka Menengah

Renstra Bappeda Provinsi Sumbar



Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

1 2 3 4 5

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan

Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum bisa mengakomodir pencapaian sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Belum optimalnya koordinasi antara Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan daerah

Meningkatkan koordinasi antara Bappenas dengan daerah

2. Terwujudnya pelayanan prima dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik

- - -

3. Meningkatkan tata kelola organisasi

- - -


3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah

(RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota. Perda ini ditetapkan sebagai arah bagi penyusunan

perencanaan pembangunan yang berdasarkan pada rencana struktur dan pola

pemanfaatan ruang wilayah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Lima Puluh

Kota adalah “Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Sentra Agribisnis dan

Pariwisata yang Berdaya Saing Didukung Pengembangan Infrastruktur yang Maju,

Sinergis dan Berkelanjutan”.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ada beberapa kebijakan penataan ruang

berdasarkan potensi dan permasalahan tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten Lima

Puluh kota yaitu :

1. Pemantapan sistem agribisnis melalui penetapan kawasan agropolitan untuk

peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil untuk

memberikan nilai tambah.

2. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat

pengembangan di perkotaan Sarilamak dan perkotaan kecamatan serta

pengembangan sistem permukiman nagari berbasis agribisnis dan pariwisata.

3. Pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat

pelayanan.

4. Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam

mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, industri pertanian, ekowisata

dan pusat permukiman secara terpadu dan efisien.

5. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan

kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan

resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang


berprinsip partisipasi, menghargai kearifan budaya minang, serta menunjang

pariwisata, penelitian, dan edukasi.

6. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agribisnis

melalui dorongan terwujudnya sentra industri berbasis pertanian-perkebunan dan

ekowisata.

7. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi

pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama

kawasan.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota Berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan


No

Telaahan

RTRW



Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

1 2 3 4 5

1. Pemindahan ibukota kabupaten ke perkotaan Sarilamak dan adanya rencana pembangunan ruas jalan tol dari Provinsi Sumbar ke Provinsi Riau

RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan

Kurang optimalnya koordinasi dengan OPD terkait

Pemindahan akan memacu perkembangan wilayah bagian tengah Kab. Lima Puluh Kota

2. Kawasan pariwisata yang belum dikembangkan sesuai potensinya

Masih kurangnya pendampingan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan pendukung kawasan wisata terhadap OPD terkait

Belum optimalnya infrastruktur yang memadai dan SDM yang mampu mengelola objek wisata tersebut

Objek wisata handalan Kab. Lima Puluh Kota (Harau) yang berada dikawasan lindung geologi adalah kawasan wisata unik yang tidak dimiliki oleh daerah lain

3. Potensi lahan pertanian yang luas sehingga meningkatkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan

Belum optimalnya sinergitas antar dokumen perencanaan daerah

Masih belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait

Potensi pertanian dan perkebunan yang dikembangkan sebagai sektor agribisnis dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan


No

Telaahan

RTRW



Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

1 2 3 4 5

yang memiliki nilai ekonomi tinggi

masyarakat

4. Daerah Kab. Lima Puluh kota adalah daerah yang rawan bencana

Keterbatasan pemerintah daerah (anggaran, SDM, sarana pendukung) dalam penanggulangan bencana

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap dampak bencana

Komitmen pemerintah daerah terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan

5. Potensi kawasan pertambangan (Kec. Kapur IX, Pangkalan, kawasan Manggani)

Belum optimalnya pengelolaan kawasan pertambangan

Kurangnya SDM dan infrastruktur yang memadai

Potensi kawasan pertambangan akan meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penelaahan terhadap KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah ,

kebijakan, rencana dan program sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86

Tahun 2017. Dokumen KLHS memberikan pertimbangan terhadap proses pengambilan

keputusan agar dalam mengambil keputusan tetap mengedepankan asas keberlanjutan

dan berwawasan lingkungan dengan memberikan gambaran potensi dampak yang

ditimbulkan. Proses penyusunan KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota ini melalui beberapa

tahapan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 20012 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah. Telaahan terhadap hasil penyusunan Kebijakan, Rencana

dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup

serta pembangunan berkelanjutan seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini :


Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota Berdasarkan Telaahan KLHS beserta Faktor Penghambat dan


No

Telaahan

KLHS



Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

1 2 3 4 5

1. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan. Akan berdampak terhadap lingkungan ekologi dan keberlangsungan produksi

Belum adanya penelitian yang sistematis dan terarah untuk peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan

Kurangnya sosialisasi pada masyarakat agar menggunakan produk pertanian yang ramah lingkungan dan kurangnya penggunaan pupuk pestisida yang ramah lingkungan

Kegiatan yang dituangkan dalam RPJMD ini akan meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta terwujudnya ketahanan pangan daerah

2. Program pengembangan budidaya perikanan. Memberikan kecenderungan dampak negatif terhadap lingkungan (pendangkalan sungai,danau) dan ancaman bagi keberlangsungan spesies ikan tertentu

Belum adanya penelitian yang sistematis dan terarah untuk peningkatan produksi perikanan yang berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan

Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan budidaya perikanan seperti peralatan yang digunakan, spesies ikan yang dibudidayakan serta kualitas lingkungan perairan

Kegiatan yang dituangkan dalam RPJMD ini memiliki dampak meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat dengan pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan dan mandiri pangan untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah

3. Program pengembangan perikanan tangkap. Memberi dampak negatif terhadap lingkungan yaitu rusaknya ekosistem perairan dan pencemaran

Belum adanya penelitian yang sistematis dan terarah untuk peningkatan produksi perikanan yang berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan

Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan perikanan tangkap seperti peralatan yang digunakan, spesies ikan yang dibudidayakan serta kualitas lingkungan perairan

Kegiatan yang dituangkan dalam RPJMD ini memiliki dampak meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat dengan pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan dan mandiri pangan


No

Telaahan

KLHS



Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

1 2 3 4 5

untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah

4. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. Adanya dampak negatif terhadap lingkungan seperti rusaknya ekosistem perairan dan adanya alih fungsi lahan

Pembangunan dan pengembangan kawasan perikanan yang berwawasan lingkungan meliputi monitoring dan evaluasi perkembangan kawasan

Kurangnya pembangunan kawasan perikanan yang berwawasan lingkungan

Kegiatan yang dituangkan dalam RPJMD ini memiliki dampak meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat dengan pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan dan mandiri pangan untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah

5. Program pengembangan destinasi pariwisata. Berdampak negatif terhadap lingkungan ekologi dan sosial budaya masyarakat seperti : penurunan tatanan dan nilai-nilai sosial budaya, meningkatnya limbah domestik, meningkatnya konversi lahan.

Penataan kawasan yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kurangnya pengembangan destinasi wisata yang berwawasan lingkungan seperti : manajemen pengelolaan lingkungan yang baik dengan pengelolaan sampah dan pembangunan yang sesuai dengan peruntukan, daya dukung dan daya tampung

Adanya pengembangan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif untuk mendukung terwujudnya pariwisata daerah yang lebih baik

6. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Adanya dampak negatif terhadap lingkungan ekologi seperti : menurunnya kualitas air,

Penataan kawasan yang mengacu kepada dokumen perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Kurangnya investasi yang berwawasan lingkungan seperti pengelolaan limbah dan kurangnya pembangunan yang sesuai dengan peruntukan, daya

Akan meningkatkan kesempatan peluang kerja, pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi


No

Telaahan

KLHS



Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

1 2 3 4 5

meningkatnya limbah industri dan polusi udara

dukung dan daya tampung.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan hal yang penting dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bapelitbang

merupakan kondisi yang harus diperhatikan mengingat manfaatnya yang dapat

memberikan pengaruh bagi daerah dimasa yang akan datang dan apabila tidak

diperhatikan akan memberikan kerugian. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan

pembangunan, kebijakan nasional maupun regional.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan

tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan

dengan perencanaan pembangunan, maka isu-isu strategis Bapelitbang Kab. Lima Puluh

Kota yaitu :

1. Adanya sinergitas dan konsistensi antar dokumen perencanaan

2. Pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan

3. Hasil kajian/penelitian yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan

4. Peningkatan kualitas SDM perencana

Renstra Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 IV -1

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah suatu tahapan yang

penting dalam penyusunan Renstra yang menggambarkan tujuan dan sasaran jangka

menengah dari Perangkat Daerah. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam merumuskan tujuan harus

mempertimbangan beberapa faktor diantaranya yaitu realistis dan dapat dicapai dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan

dalam perumusan tujuan pembangunan :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan

pada RPJMD. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.

3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa

hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil

(outcome) program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran perlu memperhatikan

indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta

profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bapelitbang

pada tahun 2016-2021 memiliki 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator

kinerja sebagaimana diuraikan di bawah ini.

I. Tujuan pertama adalah meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang

berkualitas.

1. Sasaran pertama adalah meningkatnya sinergitas dalam perencanaan

pembangunan daerah, dengan indikator kinerja yaitu :

1. Persentase konsistensi antar program dan kegiatan pada dokumen

perencanaan;

2. Persentase usulan Musrenbang yang tertampung dalam RKPD;


3. Persentase capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

2. Sasaran kedua adalah Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam

perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja yaitu :

1. Persentase hasil penelitian/kajian/inovasi yang diimplementasikan oleh

OPD/instansi/pemerintah daerah.

3. Sasaran ketiga adalah meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Bapelitbang

dengan indikator kinerja yaitu :

1. Nilai AKIP Bapelitbang.

Tabel 4. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapelitbang pada tahun 2016-2021

NO. TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Terpenuhinya Konsistensi Program Dan Kegiatan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Meningkatnya sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah

1. Persentase konsistensi antar program dan kegiatan pada dokumen perencanaan.

2. Persentase usulan Musrenbang yang tertampung dalam RKPD.

3. Persentase capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

80%

30%

25%

80%

30%

25%

80%

30%

30%

80%

30%

45%

80%

30%

60%

80%

30%

75%

2. Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah

1. Persentase hasil penelitian/kajian/inovasi yang diimplementasikan oleh OPD/instansi/pemerintah daerah.

30%

30%

30%

30% 30% 30%


NO. TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Bapelitbang

Nilai AKIP -

B

B

B

B

B

Renstra Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 V -1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif

tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan

efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan

sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi merupakan langkah berisikan program – program sebagai prioritas pembangunan

Daerah/ Perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi harus dijadikan rujukan

penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan

yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas

dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu

strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.

Pada tabel dibawah ini akan menunjukkan relevansi dan konsistensi antar

pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan

Bapelitbang pada tahun 2016-2021 sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis "yang

Mantap" Berlandaskan Imam dan Taqwa

MISI IV Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

1. Meningkatnya sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah

1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017 (jangka panjang, menengah dan

1. Menyusun regulasi sebagai pedoman penyusunan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah

2. Meningkatkan koordinasi dan asistensi dengan






tahunan)

stakeholders terkait, dalam penyusunan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan

1. Meningkatkan partisipasi stakeholders dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah

3. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian terhadap capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

1. Meningkatkan koordinasi dengan OPD dengan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja

4. Meningkatkan penggunaan data dalam perencanaan pembangunan daerah

1. Melakukan sosialisasi dan pengumpulan data-data dengan PD terkait untuk perencanaan pembangunan

2. Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah

1. Meningkatkan hasil kajian penelitian/kajian/inovasi yang yang diimplementasikan oleh OPD/instansi/pemerintah daerah.

1. Meningkatkan koordinasi dengan OPD, pihak terkait dan lembaga peneliti terhadap kajian penelitian pembangunan

3. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan

1. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian terhadap perencanaan dan

1. Mengevaluasi dan menverifikasi dokumen terkait penilaian akuntabilitas kinerja






Reformasi Birokrasi Bapelitbang

pengukuran kinerja Bapelitbang

Bapelitbang 2. Meningkatkan

kualitas sarana dan prasarana serta SDM aparatur perencana Bapelitbang

2. Meningkatkan pengawasan internal Bapelitbang

1. Meningkatkan pengawasan internal di Bapelitbang yang efektif dan efisien.

Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 VI -1

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program yang disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada

tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan. Dalam matrik Renstra

Perubahan Bapelitbang ini ditampilkan indikator kinerja program dan kegiatan, data

capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2016), target kinerja program dan kerangka

pendanaan untuk tahun 2016-2021 dan kondisi kinerja pada akhir periode Renstra ini.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan kebutuhan daerah

yang diperoleh dari berbagai masukan, baik yang berasal dari masyarakat dan

stakeholders maupun untuk mengadopsi dan memfasilitasi program-program Nasional

yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun nomenkaltur program dan

kegiatan ini tetap mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Berikut ini ditampilkan matrik program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Bapelitbang untuk tahun 2016-2021 yang disertai kebutuhan dana/ pagu indikatif.

Renstra Bappeda Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 VII -1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai ukuran capaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan

bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas selama periode Renstra

Perubahan Bapelitbang ini, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Bapelitbang. Indikator

kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Bappeda secara rinci dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Bapelitbang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan

No Indikator

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD Tahun

2016 Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Persentase konsistensi antar program dan kegiatan pada dokumen perencanaan

80% 80% 80% 80% 80% 80%

80%

2. Persentase usulan Musrenbang yang tertampung dalam RKPD

30% 30% 30% 30% 30% 30%

30%

3. Persentase capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

25%

25%

30%

45%

60%

75%

75%

4. Persentase hasil penelitian/kajian/in

30% 30% 30%

30% 30% 30% 30%

Renstra Bappeda Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 VII -2

No Indikator

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD Tahun

2016 Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ovasi yang diimplementasikan oleh OPD/instansi/pemerintah daerah.

5. Nilai AKIP - B B B B B BB

Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 VIII -1

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang

akan dilaksanakan olah Bapelitbang selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan,

tugas pokok dan fungsinya. Renstra ini lebih lanjut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja

Bapelitbang setiap tahunnya. Adapun penyusunan visi, misi, kebijakan dan program

Bapelitbang tersebut telah mengacu serta menjabarkan lebih lanjut visi dan misi RPJMD

Perubahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Agar berhasilnya pelaksanaan Renstra Perubahan Bapelitbang dalam rangka

pencapaian kinerja Bapelitbang secara keseluruhan, hal ini sangat tergantung kepada

peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Bapelitbang. Untuk itu diperlukan sikap

mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Bapelitbang. Dengan

cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai

dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab bersama ini dan demi tercapainya visi,

misi Bapelitbang maka peran aparatur perencanaan perlu dikembangkan secara

berkesinambungan, sehingga program dan kegiatan yang dilakukan benar-benar dapat

memberikan hasil sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Documents

J 8 8 NSJ S #N G JW 8...Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang telah melalui proses perubahan dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi. Dengan arti kata bahwa