Upload
a-a-ayu-sinta-jayanti
View
10
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
artikel lingkungan, wawancara dengan walhi
Citation preview
2/17/2014 Miftah Farid - Perlindungan Bagi Para TKI | Perspektif Baru bersama Wimar Witoelar
http://www.perspektifbaru.com/wawancara/923 1/5
Khalisa Khalid
Lingkungan Hidup IsuPenting di Pemilu
Edisi 923 | 03 Feb 2014 |
Salam Perspektif Baru,
Tamu kita kali ini adalah Khalisa Khalid, aktivis
lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(Walhi). Kita akan membicarakan mengenai isu
lingkungan hidup dalam pemilihan umum (Pemilu)
2014.
Berdasarkan hasil kajian Walhi terhadap calon legislatif, mayoritas dari calon wakil rakyat kita tidak ada yang
memiliki komitmen untuk memperjuangkan isu lingkungan hidup. Padahal lingkungan hidup merupakan isu
yang penting. Kualitas lingkungan hidup yang berkurang atau rusak dapat mempengaruhi kualitas hidup
manusia, bukan hanya saat ini tetapi juga generasi mendatang.
Khalisa Khalid mengatakan keputusan politik bisa mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup. Misalnya,
kebijakan yang keliru seperti di daerah resapan air yang mengakibatkan air dimanfaatkan untuk kepentingan
lain akan menimbulkan banjir. Ketika banjir bukan sekadar air meluap hingga selutut orang dewasa, tetapi juga
memaksa masyarakat menggunakan air yang tidak bersih, maka jelas terlihat pengaruh yang lebih jauh.
Mungkin hal ini dianggap tidak penting oleh beberapa pihak karena efeknya tidak langsung terlihat seperti
orang mati akibat tertembak. Padahal kalau kita makan dan minum dari sumber pangan yang tidak sehat karena
airnya tercemar, dalam jangka panjang kualitas hidup sebagai manusia dan generasi yang akan datang menjadi
tidak sehat dan tidak bagus.
Khalisa mengimbau agar di Pemilu 2014 masyarakatlah kritis dan cerdas sebagai pemilih. Suara kita sangat
mempengaruhi masa depan lingkungan dan masa depan bangsa ini. Jangan memilih calon pemimpin, baik di
DPRD, DPR, maupun presiden, yang tidak memiliki komitmen terhadap penyelamatan lingkungan.
Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Budi Adiputro sebagai pewawancara dengan narasumber Khalisa
Khalid.
Tahun ini masyarakat Indonesia memasuki tahun pemilihan umum (Pemilu), baik legislatif maupun
presiden. Berbagai kampanye sudah mulai terasa di kalangan masyarakat. Namun tidak banyak masyarakat
yang membahas isu lingkungan atau menjadi tema utama kampanye para calon karena dianggap bukanlah
isu yang penting. Bagaimana pendapat Anda?
Pertama, merupakan anggapan yang keliru bila memandang isu lingkungan hidup bukanlah isu yang penting,
atau hanya menjadi isu sisipan sekunder. Pada dasarnya setiap permasalahan seperti masalah ekonomi,
kemiskinan, dan lingkungan, saling terkait satu sama lain. Kualitas lingkungan hidup yang berkurang atau
rusak dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia, bukan hanya saat ini tetapi juga generasi mendatang,
terutama perempuan. Hal tersebut karena perempuan memiliki alat reproduksi yang akan memproduksi
individu kelak. Bayangkan, jika perempuan tidak mengonsumsi air sehat, maka akan melahirkan bayi yang
tidak sehat pula. Itulah alasan mengapa isu lingkungan hidup penting bagi manusia dan makhluk lainnya.
2/17/2014 Miftah Farid - Perlindungan Bagi Para TKI | Perspektif Baru bersama Wimar Witoelar
http://www.perspektifbaru.com/wawancara/923 2/5
Apakah keputusan politik mampu mempengaruhi bagaimana kesediaaan air di tanah Indonesia?
Tentu. Misalnya, kebijakan yang keliru seperti di daerah resapan air yang mengakibatkan air dimanfaatkan
untuk kepentingan lain akan menimbulkan banjir. Ketika banjir bukan sekadar air meluap hingga selutut orang
dewasa, tetapi juga memaksa masyarakat menggunakan air yang tidak bersih, maka jelas terlihat pengaruh yang
lebih jauh. Mungkin hal ini dianggap tidak penting oleh beberapa pihak karena efeknya tidak langsung terlihat
seperti orang mati akibat tertembak. Padahal kalau kita makan dan minum dari sumber pangan yang tidak sehat
karena airnya tercemar, dalam jangka panjang kualitas hidup sebagai manusia dan generasi yang akan datang
menjadi tidak sehat dan tidak bagus.
Mengapa para politisi belum memahami bahwa isu lingkungan merupakan isu yang penting?
Di situlah yang membuat saya sedikit pesimis dengan para calon pemimpin kita. Mereka seakan tidak mau
mempelajari isu-isu penting. Kalau melihat track record para pemimpin, rata-rata memang tidak menguasai
persoalan-persoalan di masyarakat. Sehingga mereka tidak melihat isu lingkungan hidup menjadi satu isu yang
penting.
Berdasarkan hasil kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terhadap calon legislatif, mayoritas
dari calon pemimpin kita tidak memenuhi kriteria pemimpin yang akan memperjuangkan isu lingkungan.
Apa metode yang digunakan dan bagaimana hasilnya?
Walhi melakukan kajian terhadap kandidat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berdasarkan biodata
yang mereka berikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dokumen tersebut merupakan satu-satunya
dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat. Berdasarkan biodata calon pemimpin tersebut, Walhi melihat
tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka mereka memiliki komitmen untuk memperjuangkan isu lingkungan.
Kendati demikian, dokumen saja tidak dapat menjelaskan komitmen-komitmen calon pemimpin terhadap isu
lingkungan. Berbagai alasan mungkin menjadi penyebab, salah satunya karena pola pemikiran mereka belum
sampai pada titik bahwa isu lingkungan hidup merupakan isu yang penting dan saling berhubungan antara isu
lingkungan, isu kesejahteraan, atau isu yang terkait dengan pangan.
Jadi terkesan slogan-slogan para calon merupakan slogan kosong yang tidak menyentuh masalah
sebenarnya, betulkah?
Betul. Kalau kita perhatikan dalam selebaran promosi hanya terdapat nama calon dan ajakan untuk memilih.
Mereka tidak mencantumkan poin-poin yang akan diperjuangkan, misalnya akan memperjuangkan kualitas
udara di Jakarta atau mengurangi pencemaran.
Tadi Anda bercerita kalau Anda sempat bertemu dengan anggota parlemen daerah. Apa yang Anda dapat
dari pertemuan tersebut?
Hal pertama yang saya tanyakan kepada mereka ialah menyangkut komitmen sebagai wakil masyarakat, terkait
dengan berbagai krisis lingkungan yang terjadi. Jawaban yang diberikan agak mengagetkan. Anggota tersebut
tahu bahwa isu lingkungan merupakan isu yang penting, tetapi bagi mereka saat ini bukanlah waktu yang tepat
untuk membahas isu lingkungan. Saya merasa sedikit miris mendengarnya karena kalau bukan sekarang kapan
lagi membahas isu lingkungan. Apakah harus menunggu sampai ada korban akibat dari bencana lingkungan
makin meningkat? Padahal di catatan kami, sepanjang 2013, sudah ada lebih dari 1.000 bencana ekologis. Walhi
mendefinisikan bencana ekologis adalah bencana yang ditimbulkan dari lingkungan yang tidak dipelihara.
Jadi bukan alam yang salah melainkan karena ulah manusia.
Bukan. Meski bencana gunung meletus dan gempa dikategorikan sebagai bencana alam, namun mayoritas dari
1000 peristiwa tersebut ialah banjir dan longsor. Kalau banjir dan longsor, kami kategorikan sebagai akibat dari
salah manusia dalam pengelolaan sumber daya alam.
Dengan kata lain, sekali lagi, keputusan politik dan juga keberpihakan politik menjadi penting terkait hal ini.
2/17/2014 Miftah Farid - Perlindungan Bagi Para TKI | Perspektif Baru bersama Wimar Witoelar
http://www.perspektifbaru.com/wawancara/923 3/5
Ya, karena sumbernya adalah kebijakan politik yang dikeluarkan oleh wakil rakyat, baik DPR maupun DPRD,
dan fungsi pengawasan mereka. Misalnya izin dikeluarkan oleh otonomi daerah, dalam hal ini adalah bupati, di
berbagai daerah yang terkait dengan industri ekstraktif seperti tambang. Lalu, dimana peran DPRD sebagai
badan pengawas? Tugas merekalah mengawasi kebijakan pembangunan yang terjadi di wilayah masing-
masing. Jika pembangunan tidak berjalan berarti kurang pengawasan dari wakil rakyat. Hal tersebut dibuktikan
dengan semakin meningkatnya bencana ekologis sejak 2012. Tidak menutup kemungkinan akan timbul persepsi
dari masyarakat bahwa anggota parlemen baru peduli pada lingkungan jika sudah memakan korban hingga
ratusan ribu jiwa.
Apakah korban bencana alam mungkin kini justru dijadikan komoditas politik baru untuk kampanye?
Ya, hal demikian banyak terjadi di beberapa wilayah. Bukan melestarikan lingkungannya tetapi melestarikan
bencananya.
Sebenarnya, bagaimana kondisi lingkungan Indonesia yang harus diketahui oleh partai politik dan calon
presiden?
Saat ini, saya dapat mengatakan, Indonesia sudah hampir tidak ada harapan. Lebih dari 1.000 bencana ekologis
terjadi, diikuti dengan kerusakan hutan yang menurun. Menurun tersebut bukan berarti lalu membaik, tetapi
hutan di Indonesia yang sudah tidak ada akibat terlalu banyak dieksploitasi.
Andai kata seperti rambut, seseorang tidak lagi bermasalah dengan rambut rontok karena sudah tidak
memiliki rambut.
Iya, kurang lebih seperti itu kondisi lingkungan di Indonesia. Di sisi lain, kita melihat laju ekspansi dari industri
ekstraktif, tambang, terutama perkebunan kelapa sawit yang dinilai sangat boros dalam pemanfaatan air dan
mencemari lingkungan.
Di kota, persoalannya adalah banyak sekali konversi lahan, ruang terbuka hijau, dan daerah resapan air yang
digunakan untuk pembangunan berbagai sektor komersil seperti mal. Pembangunan tersebut akan mengambil
lahan daerah resapan air dan menjadi salah satu penyumbang sebagian besar bencana ekologis. Dengan begitu
hancur sudah kondisi kerusakan lingkungan kita.
Apakah Anda memiliki data-data menarik yang dapat diberikan kepada masyarakat?
Data yang menarik sangat banyak. Selain dari bencana ekologis, ada juga data-data masyarakat yang melakukan
protes. Jadi sebenarnya publik sudah lebih cerdas, ketika terjadi krisis lingkungan di wilayah mereka, maka
mereka langsung melakukan protes. Walhi menganggap besarnya angka protes sama dengan besarnya
kepedulian publik terhadap isu lingkungan. Dalam tiga bulan sepanjang 2013, sudah terjadi 123 peristiwa
protes dari masyarakat. Artinya, terdapat 123 kasus lingkungan yang terjadi sepanjang 2013.
Apakah itu berarti masyarakat sebenarnya sudah peduli?
Masyarakat sudah peduli, hanya saja wakil rakyatnya yang belum mengerti. Maksudnya, masyarakatnya sudah
cerdas tetapi banyak wakil rakyatnya yang justru belum cerdas.
Adakah dari anggota legislatif atau calon anggota legislatif yang sudah mulai peduli dengan isu lingkungan di
Indonesia?
Sebenarnya banyak dan selalu ada, seperti M. Ridha Saleh. Dia mantan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) dan saat ini maju untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sulawesi Tengah. Sebagaimana kita
ketahui, kondisi kerusakan lingkungan hidup di Sulawesi Tengah sangatlah luar biasa. Kemudian ada Deni
Jasmara dari Jawa Barat. Hanya saja mereka merupakan kaum minoritas sehingga tenggelam dengan kaum
mayoritas. Karena itu menjadi tugas kita bersama-sama mempromosikan calon pemimpin atau wakil rakyat
yang memiliki visi baik terhadap lingkungan.
Bagaimana dengan kandidat calon presiden RI?
2/17/2014 Miftah Farid - Perlindungan Bagi Para TKI | Perspektif Baru bersama Wimar Witoelar
http://www.perspektifbaru.com/wawancara/923 4/5
Secara eksplisit, para calon presiden belum ada yang menyampaikan secara tegas komitmen mereka terhadap
lingkungan, begitu juga dengan partai politik (Parpol). Parpol seharusnya turut menyuarakan isu lingkungan.
Itu karena sebagus apapun kandidat calon anggota legislatif, tetapi bila sistem partainya tidak sesuai, maka
hanya orang-orang tertentu saja yang bisa maju. Jika ini terjadi tentu ada yang salah dari partai politiknya, dan
juga dokumen yang mereka miliki. Beberapa partai memiliki dokumen isu lingkungan tetapi tidak
mengimplementasikannya. Artinya, dokumen partai tidak menjadi arah kebijakan ketika mereka menjadi
pemimpin. Seharusnya dasar politik mereka yang menjadi kendaraan ketika mereka bekerja sebagai anggota
parlemen dan eksekutif.
Adakah kemungkinan sumber dana partai politik berasal dari para perusak lingkungan?
Justru hal itulah yang kami lihat. Bahwa salah satu alasan persoalan lingkungan hidup tidak pernah bisa
disuarakan karena pelakunya justru ada di dalam anggota parlemen. Bisnis mereka luar biasa di industri-
industri yang memang menyumbang kerusakan lingkungan luar biasa, hingga mencapai 50%. Karena itu
bagaimana mereka mau menyelesaikan persoalan lingkungan kalau mereka menjadi bagian dari pelaku perusak
lingkungan. Terlebih saat para pelaku mencalonkan diri. Dengan kata lain, masyarakatlah yang harus kritis dan
cerdas sebagai pemilih. Suara kita sangat mempengaruhi masa depan lingkungan dan masa depan bangsa ini.
Jangan memilih calon pemimpin, baik di DPRD, DPR, maupun presiden, yang tidak memiliki komitmen
terhadap penyelamatan lingkungan.
Hal yang perlu diingat oleh masyarakat bahwa isu lingkungan hidup bukanlah satu isu terpisah dan berdiri
sendiri. Isu lingkungan merupakan isu yang saling terintegrasi dengan isu-isu lainnya. Jangan langsung
percaya dengan janji calon pemimpin atau wakil rakyat yang akan membuat program menanam pohon.
Faktanya, bisa saja selama menjabat sebagai anggota DPR atau DPRD, mereka justru mempermudah jalan
pemerintah daerah yang mengeluarkan izin kemudian menyebabkan bencana ekologis.
Menurut Anda, apa yang dapat masyarakat harapkan dari para anggota parlemen ataupun calon pemimpin?
Menurut saya, ada banyak hal yang dapat masyarakat harapkan mengingat begitu besarnya wewenang yang
mereka miliki sebagai anggota DPR. Yang menjadi permasalahan, apakah para anggota parlemen atau calon
pemimpin memahami sepenuhnya fungsi, peran, dan tugas mereka. Bila mereka tidak melakukan pengawasan,
maka mereka melakukan pembiaran dan bisa jadi DPD memiliki keterbatasan wewenang. Hal ini lah yang perlu
kita dorong agar DPD memiliki wewenang yang lebih baik dan lebih besar dari DPR. Menurut saya, DPR sudah
memiliki wewenang yang sangat banyak, bahkan otoritas untuk melakukan proper test pada calon-calon
komisioner ada di DPR.
Bagaimana dengan anggota parlemen di daerah, adakah usaha yang dapat mereka lakukan untuk
menyelamatkan lingkungan Indonesia agar tidak makin hancur?
Lembaga eksekutif sebenarnya lebih memiliki kekuatan karena mereka bisa mengeluarkan izin yang dapat
merusak lingkungan. Meski saat ini mereka melakukan kesalahan karena telah mengeluarkan izin, tetapi saya
dan juga masyarakat lain tentu berharap adanya kesadaran dari anggota parlemen daerah. Sudah banyak pula
pemimpin daerah yang sudah ditangkap oleh KPK karena banyak mengeluarkan izin. KPK sudah menyatakan
bahwa salah satu sumber korupsi adalah sumber daya alam.
Jadi KPK sudah memberikan sinyal kepada anggota parlemen daerah?
Iya, setidaknya untuk menahan dikeluarkannya izin-izin yang dapat merusak lingkungan. Di saat seperti ini,
bupati atau walikota dapat memanfaatkannya untuk menegakkan hukum di wilayah sekitar. Menolak
kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan, mengkaji ulang izin-izin yang telah diberikan, dan
segera mencabutnya bila ada kesalahan. Namun hal ini tidak dilakukan oleh bupati atau walikota, sehingga
salah satu kendala dan tantangan besar bagi kita ialah banyak kepala daerah yang takut dengan korporasi.
Padahal kalau bupati atau walikota memiliki keberanian, maka akan mendapatkan dukungan dari masyarakat
luas. Karena saat ini publik sudah cukup mengetahui dan memahami isu-isu lingkungan dan memiliki
kepedulian juga terhadap sektor lingkungan. Banyak sekali komunitas yang sudah melakukan berbagai inisiatif
penyelamatan lingkungan. Hal tersebut bisa menjadi modal bagi pejabat publik dan pemerintah daerah untuk
2/17/2014 Miftah Farid - Perlindungan Bagi Para TKI | Perspektif Baru bersama Wimar Witoelar
http://www.perspektifbaru.com/wawancara/923 5/5
mulai membangun komitmen mereka terhadap isu-isu lingkungan.
Poin utamanya ialah jangan takut untuk melarang dan menegakkan hukum.
Iya. Bila ada korporasi yang melakukan kesalahan harus segera melakukan penegakkan hukum. Sedangkan bagi
masyarakat, yang harus dilakukan ialah pemberian edukasi. Mengedukasi masyarakat bahwa mereka memiliki
kekuatan untuk memulihkan dan bersama-sama memperjuangkan lingkungan.
Yayasan Perspektif Baru
Dutamas Fatmawati #C2-19, Jl. R.S. Fatmawati no.39, Jakarta 12150
Tel. 021-72790028, Fax 021-7229994, Email [email protected]
Developed by Tulakom + Spasi