6
Kemiskinan merupakan akar masalah dari kegiatan Perhutanan Sosial. Kondisi miskin mengakibatkan masyarakat membutuhkan tambahan lahan untuk bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Kebutuhan tersebut mendorong masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitar tempat tinggal mereka, walaupun mereka menyadari bahwa lahan tersebut adalah lahan hutan negara. Kemiskinan masyarakat sekitar hutan, jika tidak tertanggulangi akan mengakibatkan kerusakan hutan dalam skala kecil yang akan meluas menjadi lebih besar. Perhutanan Sosial menjadi salah satu solusi dari upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan digerakkan dalam suatu organisasi/kelompok pengelola hutan negara, didampingi dan diatur dalam beberapa skema dalam memanfaatkan lahan hutan negara, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakan (HKm), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Program Perhutanan Sosial secara luas sudah dilaksanakan di hutan seluruh dunia dan Indonesia, dan memberikan kontribusi yang berarti untuk petani peserta program. Namun demikian, tak sedikit laporan tentang kegiatan Perhutanan Sosial yang memaparkan tentang kecilnya nilai kontribusi Perhutanan Sosial pada pendapatan petani. Tak terkecuali dengan kegiatan Perhutanan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Petani belum dapat mengoptimalkan kegiatan Perhutanan Sosial karena berbagai keterbatasan antara lain pendidikan yang rendah, terbatasnya areal lahan garapan, belum optimalnya kelembagaan lokal. Peningkatan kontribusi Perhutanan Sosial dapat dilakukan melalui inovasi strategi implementasi Perhutanan Sosial, dengan mengembangkan kapasitas dan kapabilitas petani melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh para pihak terkait. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim Indah Novita Dewi 1 Policy Brief Volume 12 No. 07 Tahun 2018 Perhutanan Sosial, Kemiskinan dan Pendidikan Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) ISSN: 2085-787X Perhutanan Sosial, Kemiskinan dan Pendidikan

ISSN: 2085-787X Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...simlit.puspijak.org/...2018_Vol_12_No_07_Perhutanan_Sosial_Indah_r… · dengan tanaman pangan maupun tanaman Multipurpose

  • Upload
    others

  • View
    37

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ISSN: 2085-787X Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...simlit.puspijak.org/...2018_Vol_12_No_07_Perhutanan_Sosial_Indah_r… · dengan tanaman pangan maupun tanaman Multipurpose

Kemiskinan merupakan akar masalah dari kegiatan Perhutanan Sosial. Kondisi miskin mengakibatkan masyarakat membutuhkan tambahan lahan untuk bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Kebutuhan tersebut mendorong masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitar tempat tinggal mereka, walaupun mereka menyadari bahwa lahan tersebut adalah lahan hutan negara.Kemiskinan masyarakat sekitar hutan, jika tidak tertanggulangi akan mengakibatkan kerusakan hutan dalam skala kecil yang akan meluas menjadi lebih besar. Perhutanan Sosial menjadi salah satu solusi dari upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan digerakkan dalam suatu organisasi/kelompok pengelola hutan negara, didampingi dan diatur dalam beberapa skema dalam memanfaatkan lahan hutan negara, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakan (HKm), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Program Perhutanan Sosial secara luas sudah dilaksanakan di hutan seluruh dunia dan Indonesia, dan memberikan kontribusi yang berarti untuk petani peserta program. Namun demikian, tak sedikit laporan tentang kegiatan Perhutanan Sosial yang memaparkan tentang kecilnya nilai kontribusi Perhutanan Sosial pada pendapatan petani. Tak terkecuali dengan kegiatan Perhutanan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Petani belum dapat mengoptimalkan kegiatan Perhutanan Sosial karena berbagai keterbatasan antara lain pendidikan yang rendah, terbatasnya areal lahan garapan, belum optimalnya kelembagaan lokal. Peningkatan kontribusi Perhutanan Sosial dapat dilakukan melalui inovasi strategi implementasi Perhutanan Sosial, dengan mengembangkan kapasitas dan kapabilitas petani melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh para pihak terkait.

Badan Penelitian, Pengembangan dan InovasiKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial,Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Indah Novita Dewi

1

PolicyBrief

Volume 12 No. 07 Tahun 2018

Perhutanan Sosial, Kemiskinan dan Pendidikan

RingkasanEksekutif(ExecutiveSummary)

ISSN: 2085-787X

Perhutanan Sosial,Kemiskinan dan Pendidikan

Page 2: ISSN: 2085-787X Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...simlit.puspijak.org/...2018_Vol_12_No_07_Perhutanan_Sosial_Indah_r… · dengan tanaman pangan maupun tanaman Multipurpose

Kemiskinan merupakan masalah yang belum dapat tertanggulangi sepenuhnya di Indonesia. Daerah-daerah miskin di Indonesia umumnya terkonsentrasi di daerah yang kaya sumber daya alam, seperti daerah sekitar hutan, daerah pesisir, dan daerah pertambangan (Tukiran, 2010). Daerah-daerah tersebut selain kaya sumber daya alam, secara kontradikt i f juga menjadi potre t kemiskinan masyarakat di sekitarnya. Masyarakat terpinggirkan oleh kekuatan pihak lain bermodal besar. Hutan dikelola o l eh pe rusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) , l au t dieksploitasi oleh pemilik kapal tangkap besar, tambang dimanfaatkan oleh investor lokal dan asing. Seperti halnya di w i l a y a h l a i n , k a n t o n g - k a n t o n g kemiskinan di DIY pun terletak di daerah perbukitan sekitar hutan (Purwadi, 2012),

yaitu di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Program Perhutanan Sosial, khususnya kegiatan HKm di kedua kabupaten tersebut, termasuk program yang paling awal dilaksanakan dibandingkan di provinsi l a in (Sanudin dan Dewi , 2017) . B e r d a s a r k a n h a l i t u , l o g i k a n y a masyarakat di kedua wilayah tersebut, terutama yang terlibat dalam kegiatan HKm sudah mengalami peningkatan kesejahteraan. Namun, waktu yang tidak sebentar ternyata bukan jaminan sebuah program berhasil meningkatkan taraf hidup. Sebagian masyarakat Perhutanan Sosial DIY masih dalam kondisi miskin, berpendidikan rendah, dan belum mendapatkan manfaat yang optimal dari kegiatan Perhutanan Sosial. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana mengatasi permasalahan ini?

2 Policy Brief Volume 12 No. 07 Tahun 2018

PernyataanMasalah(Statement of the Issue/Problem)

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu daerah di Indonesia dengan permasalahan kemiskinan yang unik. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi namun ketimpangan antara si kaya dan si miskin cukup besar ditunjukkan dengan nilai gini ratio yang terus naik dari tahun ke tahun. Perkembangan nilai gini ratio dari tahun 2014-2016 berturut-turut adalah 0,389, 0,433 dan 0,420 (Badan Pusat Statistik, 2017). Sebagian masyarakat miskin DIY tinggal di sekitar hutan dan menjadi peserta program Perhutanan Sosial yang diinisiasi oleh pemerintah antara lain program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Aturan HKm maupun HTR menjanjikan izin pemanfaatan kayu oleh masyarakat, walaupun untuk dapat melakukan pemanfaatan kayu, ada beberapa tahap yang harus dipenuhi. Masyarakat berhak memanfaatkan ruang kosong di antara tanaman kayu, dengan menanaminya baik dengan tanaman pangan maupun tanaman Multipurpose Tree Species (MPTS). Kontribusi lahan andil petani di DIY yang didominasi oleh tanaman pangan, besarnya sangat bervariasi antara petani namun relatif kecil jika dibandingkan dengan pendapatan lainnya terhadap pendapatan total (Dewi, 2017). Tabel 1 menunjukkan besarnya pendapatan petani Perhutanan Sosial per tahun.

Fakta/KondisiSaat Ini(ExistingCondition)

Uraian Pendapatan Andil (Rp)

Pendapatan Pertanian

(Rp)

Pendapatan Nonpertanian

(Rp)

Pendapatan Lain-lain

(Rp)

Pendapatan Total (Rp)

HKm Kulon Progo (HP)

594.667

4.983.500

2.883.800

704.333

9.166.300

HKm Kulon Progo (HL)

636.382

6.846.474

4.629.276

1.207.105

13.319.237

HKm (HP) Gunungkidul

917.782

3.835.416

9.674.935 924.608 15.352.741

HKm (HL) Gunungkidul

2.237.273

1.661.363

14.990.909

209.091

19.098.636

HTR 1.160.754

4.456.338

7.490.421

812.053

13.919.566

Tabel 1. Rata-rata Pendapatan Responden Perhutanan Sosial DIY Per-tahun

Sumber: Analisis data primer, 2016

Page 3: ISSN: 2085-787X Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...simlit.puspijak.org/...2018_Vol_12_No_07_Perhutanan_Sosial_Indah_r… · dengan tanaman pangan maupun tanaman Multipurpose

3

52%

30%

10%

8%

andil pertanian non pertaniana lain-lain

53,2%

32,5%

8,5%

5,8%

andil pertanian non pertaniana lain-lain26%

59,4%

7,6%

7%

andil pertanian non pertaniana lain-lain

11,1%

70,1%

2,1%

16,7%

andil pertanian non pertaniana lain-lain28,2%

53,2%

9,3%

andil pertanian non pertaniana lain-lain

9,3%

A

B

C

D

E

Ket: a = HKm Kulon Progo-hutan produksi b = HKm Kulon Progo-hutan lindung c = HKm Gunungkidul-hutan produksi d = HKm Gunungkidul-hutan lindung e = HTR

Gambar 1. Kontribusi Rata-rata Sumber Pendapatan Petani

Kontribusi pendapatan petani Perhutanan Sosial dari berbagai sumber penghasilan dapat dilihat pada Gambar 1.Kecilnya kontribusi Perhutanan Sosial t e r h a d a p p e n d a p a t a n p e t a n i i n i disebabkan oleh:1. Tidak dihitungnya penghasilan hasil hutan kayu karena belum tiba masa panen2. Semakin terbatasnya areal lahan untuk menanam tanaman pangan karena faktor penutupan tajuk tanaman kayu3. Terdapatnya kejadian gagal panen tanaman pangan pada beberapa petani

4. Terbatas dan kurang produktifnya lahan andil.Perhutanan Sosial di DIY dilaksanakan baik pada hutan produksi (HKm dan HTR), maupun hutan lindung (HKm). Pemanfaatan hutan lindung sebagai HKm mensyaratkan tidak adanya pemanfaatan kayu ataupun kegiatan lain yang dapat mengubah bentang lahan. Kegiatan produktif dan potensial yang telah mulai dilakukan di HKm hutan lindung adalah pemanfaatan jasa lingkungan sebagai ekowisata.

Perhutanan Sosial, Kemiskinan dan Pendidikan

Page 4: ISSN: 2085-787X Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...simlit.puspijak.org/...2018_Vol_12_No_07_Perhutanan_Sosial_Indah_r… · dengan tanaman pangan maupun tanaman Multipurpose

4

Baik pemanfaatan lahan andil sebagai tempat bercocok tanam palawija maupun sebagai area ekowisata, belum dapat s eca ra s i gn ifikan mengen ta skan masyarakat dari kemiskinan. Masyarakat tetap berada dalam status kemiskinan walaupun sudah terlibat selama puluhan tahun dalam program Perhutanan Sosial karena hal-hal sebagai berikut:1. Secara natur: terbatasnya lahan garapan dan kondisi lahan kurang subur di beberapa areal2. Secara kultur: rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dari sisi

tingkat pendidikan (92% berpendidikan setingkat SD), rendahnya partisipasi anggota yang miskin dalam kegiatan-kegiatan produktif maupun non-produktif kelompokti3. Secara struktur: terbatasnya akses m o d a l s e h i n g g a m e n g h a m b a t perkembangan kelembagaan ekonomi lokal; pemberian bantuan kepada petani selama ini masih bersifat parsial dan non-agregat (bersifat bantuan langsung berupa uang maupun barang) yang hanya efektif mengatasi kebutuhan jangka pendek.

Penelitian yang mendasari disusunnya policy brief ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif . Pendekatan kuali tatif dilakukan dengan metode wawancara k e p a d a r e s p o n d e n b a i k d e n g a n menggunakan pertanyaan tertutup maupun terbuka sehingga membuka peluang arus informasi yang lebih lebar d a r i r e s p o n d e n / i n f o r m a n u n t u k member ikan ke te rangan sepu ta r permasalahan yang diteliti. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode survei. Sebelum dilakukan survei, dilakukan terlebih dahulu kegiatan pra-survei untuk mengetahui jumlah keseluruhan populasi petani Perhutanan

Sosial DIY, kemudian baru diambil se jumlah petani sebagai contoh. Responden yang diwawancara sejumlah 486 responden dengan intensi tas sampling 10% dari populasi. Pertanyaan disusun dalam sebuah kuesioner untuk mengumpulkan data primer dari petani. Hasil kuesioner diolah dan ditabulasi kemudian dianalisis dengan berbagai analisis. Tahap-tahap analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh antara lain: Analisis pendapatan, analisis k o n t r i b u s i p e n d a p a t a n , a n a l i s i s kemiskinan (metode Sayogyo), analisis kemiskinan (BPS), analisis gini ratio, Analysis Hierarchi Process (AHP), dan analisis pendekatan natur, kultur, dan struktur.

Metode(Method)

Perhutanan Sosial tidaklah sebatas urusan kayu atau pemanfaatan lahan di sela tanaman kayu. Perhutanan Sosial adalah urusan bagaimana sebuah kelompok b e r k e m b a n g m e n g o p t i m a l k a n p e n g e l o l a a n l a h a n h u t a n , mengembangkan potensi kelompok, meningkatkan kreativitas, yang ujungnya meningkatkan pendapatan masing-masing individu dalam kelompok dengan membuka akses pada sumber modal yang tersedia.Perhutanan Sosial yang ideal adalah Perhutanan Sosial di mana masing-masing individu dalam kelompok m e m i l i k i k e s e t a r a a n d a l a m h a l

kesempatan mendapatkan bantuan agregat maupun non-agregat dalam tujuan peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Apabila petani termiskin dalam kelompok dapat menerima bantuan sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan pe tan i maju , maka akan memperkecil ketimpangan yang ada antara si kaya dan si miskin. Selama ini petani yang miskin kurang mendapat kesempatan menerima berbagai program pengembangan kapasitas dan kapabilitas.Rekomendasi/strategi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan petani Perhutanan Sosial di DIY dapat dijelaskan melalui Tabel 2.

Pilihan danRekomendasiKebijakan(PolicyOptions and Recommendations)

Policy Brief Volume 12 No. 07 Tahun 2018

Page 5: ISSN: 2085-787X Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...simlit.puspijak.org/...2018_Vol_12_No_07_Perhutanan_Sosial_Indah_r… · dengan tanaman pangan maupun tanaman Multipurpose

5

Tabel 2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Petani Perhutanan Sosial

Strategi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan petani Perhutanan Sosial di DIY adalah strategi yang komprehensif. Strategi terbagi menjadi empat yaitu strategi per lahan andil, strategi per unit kelompok, strategi per unit kelola lahan, dan strategi tingkat desa.Strategi per lahan andil artinya strategi masing-masing pemegang andil dalam mengoptimalkan lahan Perhutanan Sosial. Petani tidak bergerak sendiri namun didukung oleh kelompok maupun pihak terkait dalam merencanakan jenis tanaman maupun melakukan kegiatan p e n g e l o l a a n l a h a n l a i n . P e t a n i mengkomunikasikan jenis tanaman yang akan ditanam bersama kelompok dan melakukan pencatatan. Jenis tanaman dapat berupa jenis tanaman yang dibutuhkan petani maupun jenis yang disepakati bersama oleh kelompok untuk diolah lebih lanjut pasca panen.Strategi per unit kelompok adalah strategi masing-masing kelompok dalam mengembangkan potensi anggota mengelola lahan Perhutanan Sosial. Bekerja dalam kelompok merupakan bagian dari proses adaptasi yang harus dilalui oleh petani. Tidak mudah karena pada dasarnya petani biasa bekerja sendiri

dan harus dijalani karena tergabung dengan kelompok merupakan salah satu cara untuk mendapatkan berbagai manfaat bagi petani itu sendiri. Pengurus kelompok yang biasanya merupakan p e t a n i m a j u , h a r u s m e m o t i v a s i a n g g o t a n y a s e c a r a t e r a t u r d a n mengusahakan kegiatan produktif yang dapa t meningka tkan pendapa tan khususnya untuk anggota yang miskin. Kegiatan produktif contohnya adalah pengolahan hasil komoditas pertanian pasca panen sehingga mempunyai nilai tambah untuk dijual. Kegiatan produktif ini agar berjalan secara berkelanjutan, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain (misalnya pengusaha kuliner).Strategi unit kelola lahan adalah bagaimana keseluruhan lahan yang dikelola petani bersinergi memberikan hasil yang optimal. Bagaimana petani dan kelompok merencanakan jenis tanaman, menyesuaikan dengan musim dan permintaan pasar sehingga hasil pertanian dapat termanfaatkan secara optimal. Hasil lahan andil yang masih minimal dapat digabungkan dengan hasil dari lahan petani yang lainnya (sawah/ladang/hutan) untuk pemenuhan bahan baku kegiatan produktif yang akan dilaksanakan.

Perhutanan Sosial, Kemiskinan dan Pendidikan

Strategi Non Agregat Perhutanan Sosial

Pilar Natur Kultur Struktur

Lintasan produk: pangan, pakan, dan papan; kelola lahan dengan teknik agroforestri dengan tum pangsari aktif sepanjang pengelolaan

Strategi per lahan andil

Peningkatan teknik pengelolaan hutan dengan sistem agroforestri

-penguatan pengetahuan efisiensi pemanfaatan ruang vertikal dan horizontal -penguatan budaya kerja sama dalam pengelolaan lahan

-pelaksanaan diklat manajerial dalam kelompok-kelompok kecil -pelaksanaan diklat teknis kehutanan dalam kelompok kecil

Strategi per unit kelompok

-penguatan teknik sistem penanaman -penguatan kapasitas kelola lahan -penanaman jenis-jenis lokal

-penguatan iptek produk alam i -penguatan modal sosial kelompok -pelaksanaan pencatatan usaha tani

-penguatan akses modal usaha -peningkatan pengetahuan koperasi dan entrepreneur -pendampingan dinas terkait yang efektif sepanjang pengelolaan

Strategi unit kelola lahan

Penguatan sinergi antar unit lahan, andil, pekarangan, tegal, dan sawah

Penguatan pemahaman harmoni kehidupan dengan alam

Penguatan integrasi hulu hilir pengelolaan sumber daya alam

Strategi tingkat desa

Inventarisasi potensi HKm

Penguatan generasi muda dengan pemahaman akan tradisi dan budaya pertanian spesifik lokal

Pemberian beasiswa sekolah pertanian melalui kerja sama dengan instansi terkait

Page 6: ISSN: 2085-787X Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...simlit.puspijak.org/...2018_Vol_12_No_07_Perhutanan_Sosial_Indah_r… · dengan tanaman pangan maupun tanaman Multipurpose

6

Indah Novita Dewi, Peneliti pada Balai Litbang LHK MakassarEmail: [email protected]: 085242025185

Badan Pusat Statistik. 2017. Analisis k e t i m p a n g a n p e n g e l u a r a n penduduk (indeks gini) Daerah Istimewa Yogyakarta 2014-2016. Yo g y a k a r t a : B a d a n P u s a t Statistik. Yogyakarta

Dewi, I.N. 2017. Kemiskinan dan strategi penanggulangannya melalui program kehutanan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Disertasi). Yogyakarta: Program Studi Ilmu Kehutanan. Program P a s c a S a r j a n a F a k u l t a s Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tidak diterbitkan.

Purwadi. 2012. Usulan perencanaan pembangunan perekonomian RPJM II tahun 2013-2018 sektor kehutanan dan perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta: Bappeda Provinsi DIY.

S a n u d i n d a n D e w i , I . N . 2 0 1 7 . Implementasi perhutanan sosial: Pengalaman Provinsi Lampung. Prosiding Seminar Nasional Perhutanan Sosial: “Perhutanan S o s i a l d a l a m M e n d u k u n g Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan”. Forum Fungsional Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan. Makassar 23 November 2017.

Tukiran. 2010. Ketertinggalan dan kemiskinan di daerah pesisir Indonesia dalam Akses penduduk miskin terhadap kebutuhan dasar. Yo g y a k a r t a : P u s a t S t u d i Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

DaftarPustaka(References)

Kontak (Contacts)

Misalnya kegiatan pengolahan jamu dengan bahan baku empon-empon dapat dipenuhi baik dengan bahan baku dari lahan andil maupun lahan yang lain.Strategi tingkat desa merupakan strategi yang penting yang dapat menjamin kelangsungan Perhutanan Sosial dalam jangka panjang. Pada strategi ini, desa dapat mendukung kegiatan Perhutanan Sosial baik dalam bentuk dukungan dana (dana desa), moril (dukungan berupa motivasi), dan materiil (dukungan dalam bentuk sarana prasarana). K e g i a t a n j a n g k a p a n j a n g h a r u s mempunyai pondasi yang kuat. Pondasi tersebut diciptakan dengan dukungan desa, secara natur dengan melakukan inventarisasi potensi lahan Perhutanan Sosial, memetakan dan menyusun r e n c a n a p e n g e l o l a a n k e d e p a n , d i i n t e g r a s i k a n d e n g a n r e n c a n a pembangunan desa. Strategi tingkat desa secara kultur adalah dengan menguatkan

kembali generasi muda pada pemahaman tradisi dan budaya pertanian lokal. Generasi muda disiapkan untuk menjadi kader pembangunan Perhutanan Sosial, caranya dengan selalu melibatkan generasi muda pada kegiatan kelompok Perhutanan Sosial. Strategi tingkat desa secara struktur adalah dengan membuka akses pendidikan sehingga generasi muda memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Pemberian beasiswa sekolah pertanian dan kehutanan diberikan pada kader muda terbaik dengan formulasi b a h w a y a n g b e r s a n g k u t a n a k a n menggunakan ilmu yang diperoleh untuk membangun hutan di daerahnya. Formulasi dapat berupa ikatan dinas atau perjanjian sebelum pemberian beasiswa. Selain itu, diperlukan pengkayaan kurikulum sekolah dengan materi pengelolaan hutan, khususnya di sekolah dasar dan menengah pada desa-desa sekitar hutan.

CatatanPolicy brief ini sebagai bagian dari disertasi karyasiswa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program Studi Ilmu Kehutanan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Policy Brief Volume 12 No. 07 Tahun 2018