Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

i Sehg,z6 Me,i 2atf

AdiArnawa vDiprt iL*u irt"; oo:--::

::,:,:** o'

::'"1::1 ^

j : o"

* Terkait Kasus PHR Badung

Kadispenda Badung, Wayan Adi Arnawa.-.saat naik ke Lantai ll Kejati Bali, Senin 12915)'

s

)zo

tor Keiati Bali, Niti MandalaDenpasar, Senin siang sekitar11.45 Wita. Adi Arnawa yangdatang dengan didampingisopirnya, langsung menjalanipemeriksaan di Lantai II Kan-tor Kejati Bali.

Setelah diperiksa selamahampir 2 jam, Adi Arnawayang kandidat Calon Bu-pati Badung di internal PDIPuntuk Pilkad a 20L5, keluarruengan pemeriksaan KejatiBali sekitar pukul 13.30 Wita.Wartawan yang menunggun-ya di lantai bawah pun dibuatterkecoh, karena Adi Arnawalangsung naik ke mobil yangsudah menunggunya.

Ketika dihubungi NusaBaliper telepon, Adi Arnawa yangmasih berada di dalam mobildalam perjalanan ke Badung,

membenarkan kedatangan-nya ke Kantor Kejati Baliterkait masalah PHR. Namun,menurut Adi Arnawa, dirinyadatang hanya untuk mem-berikan data dan dokumenterakait penerimaan PHRBadung. "Saya hanya mem-berikan data dan dokumensoal PHR Badung," jelas AdiArnawa.

Namun, saat ditanya soalpembagian PHR Badungke Kabupaten/Kota se-Baliyang diduga bermasalah, AdiArnawa mengatakan tidaktahu menahu. Soalnya, hai iniberada di Bagian KeuanganPemkab Badung. "Saya tidaktahu, karena hal itu di BagianKeuangan. Terimakasih," ujarbirokrat asal Kuta Selatan,Badung ini.

Sementara itu, salahseorang penyidik Kejati

Bali yang ditemui NusaBalimengatakan, selain memberi-kan data dan dokumen soalPHR Badung, kedatangan AdiArnawa kemarin juga untukdiperiksa. Adi Arnawa sem-pat ditanyai soal pembagianPHR Badung ke Kabupaten/Kota se-Bali. "Ya, tadi sempatditanya soal PHR itu," ujar pe-nyidik kejaksaan yang enggandisebutkan namanya ini.

Kasus PHR itu sendirimuncul berawal dari kicauananggota DPRD Badung,Nyoman Sentana. Dia men-gatakan ada penyimpangandalam pembagian PHRBadung ke Kabupaten/Kotase-Bali. Pembagian PHR dise-butkan tidak sesuai denganperuntukan.

Masalahnya, kata Sen-tana, PHR yang seharusnyadigunakan untuk mendukung

pariwisata, justru digunakanbuat kepentingan lain. Menu-rut dia, pembagian di luarperuntukan ini jelas peny- "

impangan. Hal itu juga tidaksesuai dengan surat kesepa-katan bersama di luar Perda,bahwa dana bagi hasil hanyauntuk pariwisata.

Mengenai jumlah nomi-nal pembagian dana yangdidapat dari PHR Badungtersebut, masih didalami.Karena, ada dugaan selesihdalam pelaporan dalampertanggungjawaban di APBDBadung 2014. Menurut Sen-tana, besaran nominal yangdisebutkan dibagi sekitar Rp260 miliar lebih. Ada dugaanselisih mencapai Rp 41 miliar.Sentana sendiri sudah semnatdiperiksa penyidik Kejati B'aliterkait masalah ini, 4 Mei2015lalu. @rez

DENPASAR, NusaBaliKepala Dinas PendaPatan Daerah

(Kadispenda) Badung Wayan Adi Arnawa,diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi(K'eiati) B;ri di DEpf lfg'fl.ll{tl^

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

: !to.a. 21 Mer drF

Dua PejabatTeknis Setwan Diperiksa ,

* Dugaan Penyelewengan Perjalanan Dinas Pemkot Denpasar v

DENPASAR, NusaBaliDua pejabat telaris Sekrebriat

DPRD [S€twan) Kota Denpasatyaihr Peiabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Perjalanan Di-nas (Perdin), I Gusti Made Pakadan mantan Kasubag Antarbm-'baga, Gede wira Kusumadiperiksa di Kejaksaan Negeri(Keiari) Denpasar pada, Senin(25l5). Sehin itu, penyidik jugakembali menyia dua kardus do-kumen terkait dugaan pen-lmpangan perlalanan dinas diPemkot DenDasar.

Dua pejab;tteknis Setwan inidiperiksa pada, Senin (25/5)pagi oleh beberapa penyidikKejari Denpasar. Dalam pe-meriksaan tersebut, kedua sak-si, yaitu Made Patra dan GedeWira membawa dua kardus daadan dokumen terkait prosestekris pehksanaan Perdin tahun2013 yang lalu, dari proses

penunjukan travel yang jadirekanan, sampai rekap hporanpenggunaan anggaran.

"Sehin memeriksa dua ne-jabat teknis ini, kami juga da-patdua kardus data dan dokumenterkait pertahnan dinas di Set-wan," jelas Kasi lntel KeiarlDenpasar, Syahrir Sagir. Diie-laskannya, dab yang diserahkanini sendiri juga menyangkutbesaran anggaran yang digu-nakan dalam perlalanan dinas.

Sehin perjahnan dinas lokalke beberapa daerah juga ada daEperjalanan dinas lre luar negeriyang dilakukan anggota DPRDKob Denpasar. Semenbra unuJkmendalami pemanfaatan angg-aran APBD yang digunakanPerdin obh anggota DPRD, hariini Sehsa (2615) akan dipanggilpejabat dari bagian keuanganSetwan.

Sebelumnya, penyidik su-

dah sempat menyita empatkardus dokumen dari BagianHukum Pemkot Denpasar dansatu kardus

-dokumen per-jalanan dinas dari SekwanDPRD Kota Denpasar. Do-kumen ini sendiri terkait hasilaudit BPKP (Badan PemeriksaKeuangan dan Pembangunan)Wilayah Bali dan dokumenlainnya terkait pe rjala nandinas tahun 2013.

Dalam kasus ini penyidikmeneliti berkas-berkas soalperiahnan dinas yang dilakukanSKPD Pemkot Denpasar danperjahnan dinas anggota DPRDKota Denpasar pada 2013 hlu.

Pemeriksaan ini berdasarkantemuan BPKP terkait perjalanandinas tidak waiar yang mencapaiRp 500 juta. Nah, dari temuanBPKP Rp 500 iuta terkait per-jahnan dinas yang tidak waiar inimemang sudah dikembalikansemuanya. Yang paling banyakmengembalikan yaitu SekwanDPRD Kota Denpasaryang men-capai Rp 250 ruta. Sisanyadikembalikan SKPD hinnya diPemkot DenDasar,

Keiaksaair Negeri {KejariJDenpasar juga tehh menaikkansbtJs dugaan korupsi perjalanandinas di Pemkot Denoasar dariPuklata (pengumpuhri aatal danPulbaket (pengumpuhn bahandan keterangan) meniadi pen-yelidikan. Dengan demikian,penyidik memastikan ada ind-ikasi melawan hukum dalamkasus tersebut 6 rez

Gede Wira KusumaI Gusti Made Patra

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

: 9Err, 2g \rq lcrs

Pengelolaan As et ProvinsiDinilaiTak Maksimal

NEGARA, NusaBaliPansus Aset DPRD Bali menilai

pengelolaan aset Pemprov Baliuntuk Kabupaten/Kota di Bali,termasuk Jembrana dinilai belumberikan kontribusi maksimal Daritotal 131 bidang tanah yang telahdikeluarkan Surat Izin Mengelo-hnya ISIM) dengan luas mencapairatusan hektare, baru berikankontribusi sebesar Rp 7 juta perbhun.

Ketua Pansus Aset DPRD Bali,I Wayan Gunawan, saat bertemuPemkab Jembrana, Senin [25l5)berharap ada eyaluasi sebab dariratusan bidang tanah yang dikelolabelum ada capaian ma ks imal.Gunawan menyebut tidak relevanantara kontribusi yang dihasilkandengan nilai aset yang dikelola.Dikatakan, sehma inipengelola takmau bayar kontribusi, meskipunnilanya tidak seberapa, karenaalasan telah membayar pajak,Belum lagi mengerai aset lahanyang belum dimanfaatkan, Halinilah yang diakui masih ditel-usurinya, sehingga ke depan tidakada aset yang terbengkalai.

Setelah jelas terdata, akandibarengi dengan pembenahanreguhsi. Termasuk kriteria wargayang diberikan untuk mengeloh."Untuk itu, kita masih perlu kor-dinasi hgi, mana aset yang sudah

PERTEMUAN Pansus Aset DpRD Bari densan Femkaf J!ili,JFJliiiS$:penemuan lantai tigs Kantor Bupati Jembrana, Senin (2515).

bertuan rumah dan mana yangbelum ada tuan rumahnya," kaa Gu-nawan. Sementara Setda Jembrana,Gede Gunadnya, bersama Asisten I

Setda Jembrana, I Made Sudiada,didampingi Kabid Non Pajak Dis-penda Jembrana, Oka Nad iani,seusai pertemuan mengakui jikaacuan tarif yang diberlakukanselama ini, nilainya keciL Tarifnyamengacu pada Pergub Bali Nomor41 tahun 2012, tenhng perubahanatas Perda Nomor 3 tahun 2011,tentang retribusi jasa usaha.Dimana diatur, ada kehs hhan-la-hannya.

Ketika hhan sawah dikenakanRp 45 per meter persegi. Sed-angkan lahan perkebunan dike-nakan Rp 10 per meter persegi.

Kemudian dari retrib u s i ya ngd ida pa t, ada sistem srdrino,dimana 40 persen masuk ke kasdaerah, dan 60 persen ke provinsi."ltu aturannya sudah seperti itu.Kahu kiu naikkan, kan kib salah.Kemudian di Jembrana semuanyatanah tegalan Iperkebunan), dankena yang Rp 10 per meter pers-egi per bhun. Ini juga baru muhiditerapkan tahun 2013," kahnya,Mengenai penaban aset, Pemkablembrana mengaku masih mela-kukan penataan. Kemudian adajuga beberapa aset milik Pemprovyang telah diusulkan dikelolaPemkab. Tercaht bhun 2014, ada17 lokasi tanah milik Pemprovyang d iminta, sementara batudisetujui 9. & od

1----'

II

T

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

: %qfu, LG tvtqi zol2

zL

Provinsi Bali

'Bermafut'apa-apa menguhng ten&4, yangpenting transp aran. Lagian iit kandananya multiyears. Sekarangsedang proses iil diUnit PengadaanBarang dan Jasa," imbuh Pastika.

Pastika mengahkan oPtimistispembangunan RS I bisa secePatrYaterwuiud Tetapi kapan akandimuhi pembangunannya secarafisik, dikatakan secepatnya. "Yakita harapkan secepabrya lah,"tegasnya.

Pastika menyebutkan Pem-bangunan RSI juga semPatterken-dala masalah izin mendirikaubangunan flMB) yang terhmbatkeluar dari Pemkot DenPasar'Namun IMB tersebut kehr danselesai dengan Nomor IMB 02/1. 103 / 3 120 lDPS/B PPTSP.PM/2013. Sehingga prosqs P_e1-

bangunan fisik bisa dimulai'"seliarang hanya masabh ten&rsaia. DuhI gagal karena IMB-nYa

tidak keluar-keluar," ujar mantanKapoHa Bali ini'

Pembangunan RSI Yang diwa-canakan beinama RSI Bali Mandara

Provinsi Bali ini kini diangani obhdua instrnsi. Unurk Pengadaan ahtkesehatan falkes) ditrnjuk Dinas

Kesehatan. Unurk Pengadaan fisikberupa gedung dituniuk DinasPekerjaan Umum. "Karena urusaneedunq itu Dinas PU Yangi'rembi-dangi. Mereka Yang tahumasahh sffukErr bangunan. Dinas

Kesehatan Yang urusan alatkesehatan dan tenaga rnedisnYananti," tegas Pria asal DesaSanggahn gii, Kecamau n GerokgakKabupaten Buhleng, ini.

Tender Ulang Rumah Sakit lnternasional

\l

Pastika Tengarai Ad ilyang

AwalnYapembangunan RSI

terkenala IMB' KinitendernYa diulangkarena Prosesnya

dinilai tidaktransParan.

DENPASAR, NusaBaliPembangunan Rumah Sakit

Internasionil [RSl) Provinsi Bali

dipastikan dihkukan ten&r uhng'Ctib.tuut Ma& Mangku Pastika

menengami ada Yang tidak tran-

sparan'-dalam proses tende.rnya'

F'"t"ptuu Bali fun menuniuk dua

instansi yakni Dinas Kesehatan dan

Dinas Pekeriaan Umum untukmenggarap RSI Bali.

Hil iur diungkaPkan GubernurMade Mangku Pastika di Pres-sroom Kantor Gubernur NitiMandala DenPasaq, Senin (25/5Jsians. Pastikj didamPingr KePah

Biroiumas Dewa Ge& MahendramengaEkan, Pihak PemProv Balimebicukan teri&r ubng karena ada

vang main-main dalam Proses"tren&r. "Kia Pubrskan ten&r uhngitr" Karena adia rekanan yang main-main. Nggak serius," ujar Pastika'

Mainlmain gimona? "Ya main-main, makanya (ten&rnYa) diu-hne. Tidak Eansparan Prosesnya'Ki6 ingin RSI dibangun dengan

nros"s vang transparan dan Pem-b"ngunantiyt berkualitas' Tidak

Kepah Dinas Kesehatan Pro-vinsi Bali dr Keut Suarjaya secaraterpisah mengatakan pemba-ngunan RSI direncanakan diang-garkan &ngan APBD Provinsi Balisebesar Rp 200 miliar, dengansistem multiyears. Lokasi RSIrencananya di Jahn Bypass Ngu-rah Rai Sanu4, Denpasar Sehtan."Dibangun di atas tanah yangmerupakan aset Pemprov Baliseluas 2,9 hbkarej'uiar Suarjaya.

Rumah sakit yang direnca-nakan memiliki fasilitas 200 ruangrawat inap jni nantinya 20 Persenmehyani faminan Kesehatan BaliMandara (fKBM). "Meskipunnamanya RSI, kita tetapmenlapkan untrk hyanan fKBMsekitar 20-25 perseni' imbuhSu"4qyqt6,n4t