Ir. MUHAMMAD HUDORI, M - Dir Di Belitung...RPJMD; 4). Dokumen KLHS MDN/GUB (15 hari) Hasil Evaluasi Sesuai dgn UU Tdk Disempurnakan RAPERDA RPJPD/RPJMD KDHSesuai menetapkan PERDA RPJPD

  • View
    223

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Ir. MUHAMMAD HUDORI, M - Dir Di Belitung...RPJMD; 4). Dokumen KLHS MDN/GUB (15 hari) Hasil Evaluasi...

  • KEMENTERIAN DALAM NEGERI

    DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

    TAHUN 2017

    Ir. MUHAMMAD HUDORI, M.Si

    Pada Acara:

    ORIENTASI PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

    KABUPATEN BELITUNG

  • RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA

    Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016

    PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

    RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

    RPJPN RPJMN RKP

    RPJPD RPJMD RKPD

    Dikoordinasikan, Disinergikan, dan Diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI

    Menggunakan pendekatan proses: Teknokratik; Partisipatif; Politis; Atas-bawah; Bawah-atas.

    Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

    Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

    ( Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262)

  • ALUR SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

    TATA RUANG SEBAGAI ACUAN DALAM PERENCANAAN HARUS DIIMPLEMENTASIKAN

    RTRW PROVINSI

    RTRWN

    RTRW

    KABUPATEN/KOTA

    RTR Pulau

    RTR KSP

    RTR KSK

    RDTR

    RTR KSN

    SPASIAL ASPASIAL

    PU

    SA

    T

    DA

    ER

    AH

    RPJPN

    DIP

    ER

    HA

    TIK

    AN

    PEDOMAN

    5 TAHUN

    PEDOMAN

    PEDOMAN DIJABARKAN

    DIJABARKAN

    20 TAHUN

    DIACU

    RPJMN RKP

    RPJPD

    PROV

    RPJMD

    PROV

    RKPD

    PROV

    RENSTRA

    SKPD

    PROV

    RENJA

    SKPD

    PROV

    DIA

    CU

    DIA

    CU

    DA

    N

    DIS

    ER

    AS

    IKA

    N

    DIP

    ER

    HA

    TIK

    AN

    PEDOMAN DIJABARKAN

    PEDOMAN

    1 TAHUN

    DIACU

    RPJPD

    K/K

    RPJMD

    K/K

    RKPD

    K/K

    DIA

    CU

    RENSTRA

    SKPD K/K

    RENJA

    SKPD K/K

    RENSTRA

    K/L RENJA

    K/L

    PEDOMAN

    PEDOMAN

    DIA

    CU

    DA

    N

    DIS

    ER

    AS

    IKA

    N

    PEDOMAN DIACU

    PEDOMAN

    RAPBN

    RAPBD

    PROV

    RAPBD

    K/K

    PEDOMAN

    PEDOMAN

    PEDOMAN

  • Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016

    DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

    Penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok

    Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang

    disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

    Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat

    Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan

    Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas

    Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan Bersifat

    Indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan

    berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

    Penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi

    Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan

    Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan

    berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis

    Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

    Ditetapkan dengan PERDA

    paling lama 6 (enam) bulan setelah

    RPJPD periode sebelumnya berakhir

    Ditetapkan dengan PERDA paling

    lama 6 (enam) bulan setelah Kepala

    Daerah terpilih dilantik

    Ditetapkan dengan Perkada

    RPJPD

    RPJMD

    RKPD

    ( Pasal 263 & Pasal 264)

  • FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

    RPJPD

    RPJMD

    RKPD

    menjadi pedoman dalam

    perumusan visi, misi, dan

    program calon kepala daerah

    sebagai instrumen evaluasi

    penyelenggaraan

    Pemerintahan Daerah

    sebagai instrumen evaluasi

    penyelenggaraan

    Pemerintahan Daerah

    menjadi pedoman kepala

    daerah dalam menyusun

    KUA serta PPAS.

    Apabila penyelenggara Pemerintahan

    Daerah tidak menetapkan Perda tentang

    RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan

    kepala daerah dikenai sanksi

    administratif berupa tidak dibayarkan

    hak-hak keuangan yang diatur dalam

    ketentuan peraturan perundang-

    undangan selama 3 (tiga) bulan.

    Apabila kepala daerah tidak

    menetapkan Perkada tentang RKPD,

    kepala daerah dikenai sanksi

    administratif berupa tidak dibayarkan

    hak-hak keuangan yang diatur dalam

    peraturan perundang-undangan selama

    3 (tiga) bulan.

    ( Pasal 265 & Pasal 266)

  • DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH

    (Pasal 267 s.d Pasal 273)

    Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016

    Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan,

    sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam

    rangka pelaksanaan

    Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan

    Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi

    setiap Perangkat Daerah.

    Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program,

    kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai

    indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan

    fungsi setiap Perangkat Daerah.

    ditetapkan dengan

    Perkada setelah RPJMD

    ditetapkan.

    ditetapkan kepala

    daerah setelah RKPD

    ditetapkan

    Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis

    Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan

    pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran

    pembangunan nasional.

    RENSTRA

    RENJA

  • PERUBAHAN RPJPD & RPJMD

    a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yg diatur dalam Peraturan Menteri ini;

    b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

    c. Terjadi perubahan yg mendasar; dan/atau d. Merugikan kepentingan nasional.

    (Pasal 282 s.d Pasal 284)

    o RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

    o Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

    Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

  • INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

    Tentang TINDAK LANJUT PP 18 TAHUN 2016 Tentang PERANGKAT DAERAH

  • SURAT MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

  • RPJMD DALAM KERANGKA PERENCANAAN JANGKA PANJANG, MENENGAH & TAHUNAN

    RPJMD Renstra

    SKPD

    Renja SKPD

    RKPD

    KUA PPA

    Rancangan APBD RKA-SKPD

    RPJPD

    APBD DPA-SKPD

    RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;

    RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD;

    RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD;

    Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi & misi Renstra SKPD;

    Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;

    RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;

    Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;

    RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;

    Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

    Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016

  • TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD (Lampiran III Permendagri No 54/2010)

    Persiapan Penyusunan

    RPJMD

    Perumusan Permasalahan Pembangunan

    Daerah

    Rancangan

    Awal RPJMD

    Musrenbang RPJMD

    Evaluasi rancangan akhir RPJMD dengan

    GUBERNUR

    Rancangan Akhir RPJMD

    Pembahasan dan penetapan Perda

    RPJMD

    VISI, MISI dan Program

    KDH

    Penelaahan RPJPD Kab/Kota

    Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan

    kab/kota lainnya

    Perumusan Indikasi rencana

    program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

    Hasil evaluasi capaian RPJMD

    Penelaahan RTRW

    Kab/kota & RTRW daerah

    lainnya

    Penyusunan Rancangan

    Renstra SKPD

    Rancangan RPJMD

    Analisis isu-isu strategis

    1 2

    4

    6

    5

    Perumusan Kebijakan umum dan program

    pembangunan daerah

    Perumusan Strategi dan arah kebijakan

    Analisis Gambaran

    umum kondisi daerah &

    pengelolaan keuangan

    daerah serta kerangka

    pendanaan

    Perumusan Penjelasan

    visi dan misi serta

    Tujuan dan Sasaran

    Pembahasan dengan DPRD

    Penyelarasan program prioritas

    dan pendanaan

    Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

    3 Pengolahan

    data & informasi

  • DPRD

    Penyampaian RANPERDA

    RPJPD/RPJMD Dilampiri: 1). Kesepakatan Legislatif dan

    Eksekutif;

    2). Berita Acara Musrenbang;

    3). Hasil Pengendalian Kebijakan

    RPJMD;

    4). Dokumen KLHS

    MDN/GUB (15 hari)

    Hasil

    Evaluasi

    Sesuai

    dgn UU

    Tdk

    Disempurnakan RAPERDA

    RPJPD/RPJMD

    KDH