View
223
Download
3
Embed Size (px)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017
Ir. MUHAMMAD HUDORI, M.Si
Pada Acara:
ORIENTASI PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA
Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN RPJMN RKP
RPJPD RPJMD RKPD
Dikoordinasikan, Disinergikan, dan Diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI
Menggunakan pendekatan proses: Teknokratik; Partisipatif; Politis; Atas-bawah; Bawah-atas.
Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
( Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262)
ALUR SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
TATA RUANG SEBAGAI ACUAN DALAM PERENCANAAN HARUS DIIMPLEMENTASIKAN
RTRW PROVINSI
RTRWN
RTRW
KABUPATEN/KOTA
RTR Pulau
RTR KSP
RTR KSK
RDTR
RTR KSN
SPASIAL ASPASIAL
PU
SA
T
DA
ER
AH
RPJPN
DIP
ER
HA
TIK
AN
PEDOMAN
5 TAHUN
PEDOMAN
PEDOMAN DIJABARKAN
DIJABARKAN
20 TAHUN
DIACU
RPJMN RKP
RPJPD
PROV
RPJMD
PROV
RKPD
PROV
RENSTRA
SKPD
PROV
RENJA
SKPD
PROV
DIA
CU
DIA
CU
DA
N
DIS
ER
AS
IKA
N
DIP
ER
HA
TIK
AN
PEDOMAN DIJABARKAN
PEDOMAN
1 TAHUN
DIACU
RPJPD
K/K
RPJMD
K/K
RKPD
K/K
DIA
CU
RENSTRA
SKPD K/K
RENJA
SKPD K/K
RENSTRA
K/L RENJA
K/L
PEDOMAN
PEDOMAN
DIA
CU
DA
N
DIS
ER
AS
IKA
N
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
RAPBN
RAPBD
PROV
RAPBD
K/K
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok
Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas
Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan Bersifat
Indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
Penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi
Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan
Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis
Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Ditetapkan dengan PERDA
paling lama 6 (enam) bulan setelah
RPJPD periode sebelumnya berakhir
Ditetapkan dengan PERDA paling
lama 6 (enam) bulan setelah Kepala
Daerah terpilih dilantik
Ditetapkan dengan Perkada
RPJPD
RPJMD
RKPD
( Pasal 263 & Pasal 264)
FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RPJPD
RPJMD
RKPD
menjadi pedoman dalam
perumusan visi, misi, dan
program calon kepala daerah
sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
menjadi pedoman kepala
daerah dalam menyusun
KUA serta PPAS.
Apabila penyelenggara Pemerintahan
Daerah tidak menetapkan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan
kepala daerah dikenai sanksi
administratif berupa tidak dibayarkan
hak-hak keuangan yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-
undangan selama 3 (tiga) bulan.
Apabila kepala daerah tidak
menetapkan Perkada tentang RKPD,
kepala daerah dikenai sanksi
administratif berupa tidak dibayarkan
hak-hak keuangan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan selama
3 (tiga) bulan.
( Pasal 265 & Pasal 266)
DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH
(Pasal 267 s.d Pasal 273)
Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016
Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan,
sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah.
ditetapkan dengan
Perkada setelah RPJMD
ditetapkan.
ditetapkan kepala
daerah setelah RKPD
ditetapkan
Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis
Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional.
RENSTRA
RENJA
PERUBAHAN RPJPD & RPJMD
a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yg diatur dalam Peraturan Menteri ini;
b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
c. Terjadi perubahan yg mendasar; dan/atau d. Merugikan kepentingan nasional.
(Pasal 282 s.d Pasal 284)
o RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
o Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
Tentang TINDAK LANJUT PP 18 TAHUN 2016 Tentang PERANGKAT DAERAH
SURAT MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH
RPJMD DALAM KERANGKA PERENCANAAN JANGKA PANJANG, MENENGAH & TAHUNAN
RPJMD Renstra
SKPD
Renja SKPD
RKPD
KUA PPA
Rancangan APBD RKA-SKPD
RPJPD
APBD DPA-SKPD
RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD;
Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi & misi Renstra SKPD;
Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.
Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD (Lampiran III Permendagri No 54/2010)
Persiapan Penyusunan
RPJMD
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah
Rancangan
Awal RPJMD
Musrenbang RPJMD
Evaluasi rancangan akhir RPJMD dengan
GUBERNUR
Rancangan Akhir RPJMD
Pembahasan dan penetapan Perda
RPJMD
VISI, MISI dan Program
KDH
Penelaahan RPJPD Kab/Kota
Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan
kab/kota lainnya
Perumusan Indikasi rencana
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
Hasil evaluasi capaian RPJMD
Penelaahan RTRW
Kab/kota & RTRW daerah
lainnya
Penyusunan Rancangan
Renstra SKPD
Rancangan RPJMD
Analisis isu-isu strategis
1 2
4
6
5
Perumusan Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
Analisis Gambaran
umum kondisi daerah &
pengelolaan keuangan
daerah serta kerangka
pendanaan
Perumusan Penjelasan
visi dan misi serta
Tujuan dan Sasaran
Pembahasan dengan DPRD
Penyelarasan program prioritas
dan pendanaan
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
3 Pengolahan
data & informasi
DPRD
Penyampaian RANPERDA
RPJPD/RPJMD Dilampiri: 1). Kesepakatan Legislatif dan
Eksekutif;
2). Berita Acara Musrenbang;
3). Hasil Pengendalian Kebijakan
RPJMD;
4). Dokumen KLHS
MDN/GUB (15 hari)
Hasil
Evaluasi
Sesuai
dgn UU
Tdk
Disempurnakan RAPERDA
RPJPD/RPJMD
KDH
